Rekomendasi Revisi Uumk

740 views
628 views

Published on

Published in: Sports, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
740
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rekomendasi Revisi Uumk

  1. 1. Rekomendasi untuk Revisi UU Mahkamah Konstitusi NO. PENGATURAN ISU SUB ISU KETERANGAN REKOMENDASI 1 Pasal 10 Kekuasaan MK Pemberian pertimbangan Pada dasarnya MK memiliki Memberikan pertimbangan, konstitusional kewenangan yang melekat secara keterangan dan nasihat inheren pada dirinya, yaitu masalah konstitusi kepada kewenangan untuk menafsirkan siapa pun jika diminta konstitusi dan memberikan (constitutional question) pertimbangan konstitusional. Kewenangan tersebut bisa juga dianalogikan dengan kewenangan MA untuk memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga negara lainnya. 2 Pasal 15 Pengangkatan dan a. Syarat materiil calon Untuk lebih mendekatkan pada Syarat umur minimal untuk Pemberhentian hakim konstitusi syarat adil, negarawan, dicalonkan sebagai hakim 50 Hakim mengetahui konstitusi dan tahun. ketatanegaraan, syarat minimal umur perlu dinaikkan, karena hal Syarat umur maksimal untuk itu akan berkorelasi positif dengan dicalonkan sebagai hakim 60 pemenuhan syarat-syarat di atas. tahun. Selain itu untuk menjaga efektifitas kinerja MK, perlu juga ada pembatasan syarat maksimal umur bagi seseorang yang dicalonkan sebagai hakim konstitusi.
  2. 2. Pasal 20 b. Tata cara seleksi Pengaturan secara tegas prosedur Pengaturan interval waktu hakim konstitusi seleksi hakim konstitusi. Tidak pelaksanaan seleksi hakim diserahkan pengaturannya pada konstitusi (minimal 6 bulan masing-masing lembaga (DPR, sebelum masa jabatan hakim Presiden, MA). Sebab jika tata cara konstitusi yang akan digantikan seleksi diserahkan sepenuhnya berakhir) pada masing-masing lembaga, prinsip-prinsip umum yang Sanksi bilamana prinsip-prinsip diperintahkan oleh UU, tidak umum dalam UU tidak dijalankan dengan sepenuhnya. dipenuhi. Pasal 23 c. Pemberhentian hakim Selama ini pengaturan mengenai Masuknya unsur Komisi Yudisial konstitusi mekanisme pemberhentian hakim dalam Majelis Kehormatan konstitusi, diatur sendiri oleh MK Mahkamah Konstitusi (MKMK). memalui PMK. MKMK sebagai KY diberi peranan untuk forum penjatuhan sanksi pun menginisiasi/memfasilitasi hanya terdiri dari internal MK, forum MKMK yang hasilnya keterlibatan pihak luar dilakukan dapat langsung disampaikan pemilihan sendiri oleh MK kepada Presiden. (akademis dan praktisi), akibatnya muncul kesan kuat bahwa MKMK yang diatur saat ini cenderung memunculkan esprit de’corps (melindungi kepentingan hakim konstitusi) yang terkena ancaman pemberhentian. Oleh karena itu, sebaiknya KY dilibatkan dalam forum MKMK. 3 Pasal 22 Periodesasi Masa Jabatan Mengingat bahwa perkara yang Periodisasi masa jabatan 5 Hakim ditangai MK adalah perkara- (lima) tahunan sebaiknya perkara yang sifatnya politik dan ditiadakan. Masa jabatan kenegaraan, yang berimplikasi hakim konstitusi sebaiknya pada banyaknya upaya penetrasi ditentukan hanya untuk sekali
  3. 3. kepentingan, sehingga seorang menjabat dengan masa jabatan hakim konstitusi harus senantiasa 10 tahun. Artinya pembatasan dijaga independensi dan usia pensiun juga tidak perlu, imparsialitasnya. Oleh karena itu, jika pengaturannya demikian. periodisasi masa jabatan lima tahunan sebaiknya ditiadakan. Masa jabatan hakim konstitusi sebaiknya ditentukan hanya untuk sekali menjabat. Dengan begitu, prinsip independensi dapat lebih terjaga, peluang terjadinya intervensi dan penyimpangan dapat diminimalisir, prakteknya lebih mudah diselenggarakan dan tidak menyulitkan, serta tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja MK dalam mengadili perkara. Apalagi jika melihat perbandingan di banyak negara, pilihan satu kali masa jabatan hakim konstitusi ini, merupakan pilihan yang paling banyak dipraktekkan. 4 Pasal 51 ayat (1): Pemohon Perkara Pembatasan hak perorangan Pemohon pada perkara Pemohon adalah pihak Pengujian UU untuk mengajukan permohonan pengujian UU, ditambah dengan yang menganggap hak pengujian formiil dan membatasi kelompok minoritas di dan/atau kewenangan mereka yang sedang menjalani parlemen, dan hakim di konstitusionalnya proses hukum kasus pidana pengadilan umum dirugikan oleh mengajukan uji materiil. berlakunya undang- Menegaskan kelompok minoritas undang, yaitu: di parlemen dan hakim di pengadilan umum dapat menjadi subyek pemohon dalam perkara
  4. 4. pengujian undang-undang. Penegasan tentang terminologi dan unsur-unsur kerugian konstitusional. 5 Pasal 51 ayat (1a) Kerugian Selama ini UUMK menganut Dua konsep ini harus Kerugian hak dan/atau konstitusional paradigma konkret review, artinya diakomodasi dalam UUMK. kewenangan bersifat konkrit dan seorang pemohon harus dapat Sehingga UU yang implikasi konstitusional abstrak membuktikan scara nyata, telah kerugian konstitusionalnya sebagaimana dilanggar hak-hak bersifat konkret maupun yang dimaksud pada ayat konstitusionalnya. Meskipun MK masih bersifat abstrak (1) harus secara nyata kerap juga menggunkan (diprediksi) dapat berakibat dialami sendiri dan paradigma abstrak review. pada terjadinya kerugian dapat dibuktikan. konstitusional, dapat dilakukan Revisi UUMK saat ini menegaskan pengujian di MK. bahwa kerugian konstitusional harus nyata dan dapat dibuktikan. Ketentuan tersebut akan menutup kemungkinan diajukannya UU yang nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, namun belum berakibat pada adanya kerugian konstitusional yang nyata dialami. Harus dibedakan antara tootsingenreecht dan judicial review. Pada hakikatnya Indonesia menganut konsep tootsingenreecht, di mana seharusnya seluruh UU yang bertentangan dengan peraturan di atasnya dapat dilakukan pengujian. Berbeda dengan judicial
  5. 5. review, yang menyaratkan kerugian harus bersifat konkrit. Pasal 45 a: Putusan Boleh Tidaknya Ultra Larangan ultra petita sebaiknya Peniadaan rumusan Pasal 45a. Mahkamah Konstitusi Petita ditiadakan karena hanya akan tidak boleh memuat melanggar prinsip independensi amar putusan yang peradilan, dan memungkinkan tidak diminta oleh banyak munculnya kondisi Pemohon atau kekosongan hukum melebihi permohonan (reechtvacuum). Pemohon. 6 Pasal 57 ayat (2a) Legitimasi Putusan karena hanya akan Peniadaan rumusan Pasal 57 Putusan Mahkamah memeperlemah kekuatan ayat (2a) Konstitusi tidak boleh mengikat putusan Mahkamah memuat: Konstitusi. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam perkara pengujian Undang-Undang. perintah kepada pembuat undang- undang. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang- undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  6. 6. 7 Kewenangan Seringkali terjadi proses hukum MK diberi kewenangan untuk Mengeluarkan Provisi yang sedang dialukan oleh bisa mengeluarkan penetapan lembaga negara atau lembaga bagi pihak terkait untuk tidak peradilan umum tidak membuat atau mengeluarkan memperhatikan bahwa UU yang keputusan/kebijakan atau sedsng dijadikan sebagai dasar peraturan yang bersifat penting proses hukum tersebut sedang dan strategis terkait dengan diajukan judicialreview di MK. perkara yang sedang diuji. Akibatnya keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga negara dan peradilan dimaksud tidak sinkron dengan putusan MK, sehingga munculkonflik di kemudian hari. Oelh karena itu, sebaiknya Mk memiliki kewenangan untuk meminta kepada lembaga negara atau lembaga peradilan, untuk menghentikan sementara proses hukum yang sedang berjalan, sembarai menunggu keluarnya putusan MK.

×