• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Rekomendasi Revisi Uuma
 

Rekomendasi Revisi Uuma

on

  • 543 views

 

Statistics

Views

Total Views
543
Views on SlideShare
543
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Rekomendasi Revisi Uuma Rekomendasi Revisi Uuma Document Transcript

    • Rekomendasi untuk Revisi UU Mahkamah Agung NO. PENGATURAN ISU SUB ISU KETERANGAN REKOMENDASI 1 Pasal 6B: Calon Sistem recruitment a. Syarat materiil Syarat materiil untuk menjadi Sebaiknya perekruitan hakim Hakim Agung hakim agung hakim agung, dipengaruhi oleh agung menggunakan system berasal dari sistem (umur minimal pilihan system dalam melakukan terbuka. Setiap calon yang karier dan non- dan maksimal, rekruitmen hakim agung. Ada memenuhi criteria, diberikan karier. pendidikan) beberapa pilihan system, kesempatan yang sama untuk diantaranya: berkompetisi. System terbuka: - Persyaratannya tunggal, kecuali pada hal tertentu saja. - Diperlukan upaya afirmasi bagi calon hakim agung yang berasal dari hakim karir, seperti pengaturan masa kerja (pembedaan syarat minimal pengalaman, karir 20, non karir 25). Upaya afirmasi lainnya, bisa dilakukan dengan pembedaan syarat minimal pendidikan (karir S2, non karir S3). System tertutup: Pengisian jabatan hakim agung,
    • hanya bisa diikuti oleh calon yang berasal dari hakim karir (hanya hakim yang dapat mengisi jabatan hakim agung). Sistem tertutup dengan pengecualian: Posisi hakim agung bisa diisi oleh hakim, dalam kondisi tertentu dapat dipilih dari non hakim. Sistem yang ada di DIM saat ini tidak jelas, menganut system yang mana. Pada UUMA 5/2004 menganut system tertutup dengan pengecualian, hal ini menimbulkan beberapa masalah, seperti: 1) tidak adanya penegasan dalam UU, tentang institusi mana yang menentukan ada kebutuhan seleksi hakin non karir, 2) tidak ada parameter dalam kondisi apa dibutuhkan hakim non karir di Mahkamah Agung b. Kapan Selama ini UU hanya mengatur MA diberi wewenang untuk recruitment rekruitmen hakim dilakukan oleh menentukan kebutuhan jumlah hakim KY ketika ada hakim agung yang hakim agung, yang akan direkrut dilakukan berakhir masa jabatannya, tidak oleh KY mengakomodir jika ada hakim agung yang meninggal dunia, pindah jabatan, atau kondisi lainnya yang mempengaruhi kinerja MA (adanya tumpukan perkara yang berakibat dibutuhkannya
    • jumlah hakim agung dalam julmlah banyak). Dari persoalan tersebut, kemudian muncul pertanyaan, sebenarnya institusi mana yang berwenang menentukan kebutuhan hakim agung? c. Siapa yang Dalam RUU MA tidak diatur Syarat dan tata cara melakukan mengenai siapa yang berwenang pengangakatan hakim diatur proses melakukan proses rekruitmen dalam UUMA dan UUKY rekruitment hakim agung, dengan alasan sudah diatur di UUKY. Catatannya, Pasal 6 ayat (2) UU 14/1985 tentang MA, menyatakan syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung diatur di UUMA. Perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan di atas, karena syarat dan tata cara pengangkatan hakim sudah diatur di UUKY d. Sistem Selama ini seleksi hakim agung rekruitment menggunakan system tertutup, yang kemudian menimbulkan beberapa permasalahan 2 Pasal 12 ayat (2): Pemberhentian a. Keberadaan Majelis MKHA merupakan forum Pengusulan hakim agung Kehormatan Hakim pembelaan diri bagi hakim agung pemberhentian Agung (MKHA) yang diancam akan dikenai sanksi tidak dengan pemberhentian hormat dengan alasan Perubahan penggunaan istilah dari
    • sebagaimana badan kehormatan MA menjadi dimaksud pada Majelis Kehormatan Hakim Agung ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Badan Kehormatan Mahkamah Agung. b. Komposisi MKHA Ada beberapa alternative untuk Paling mudah dilakukan, efisien, komposisi MKHA: serta relative bisa Alternative 1 (rumusan RUU): 3 KY, dipertanggungjawabakan adalah 3 MA, 3 Akademisi pilihan ke 4, dengan komposisi 1 KY, 1 MA, dan 1 perwakilan dari Alternatif 2: 1 KY, 1 MA, 1 organisasi profesi advokat Akademisi Alternatif 3: 1 kY, 1 MA, 1 MK Alternatif 4: 1 KY, 1 MA, 1 Organisasi profesi advokat MA memegang kekuasaan Pengawasan tertinggi berada pada tertinggi pengawasan terhadap siapa? hakim agung Siapa yang harus berinisiatif Inisiatif pembentukan MKHA bisa membentuk MKH? berasal dari KY atau MA 3 Pasal 20 Syarat Panitera Dengan dibukanya kesempatan Pada tingkat kasasi, Panitera MA MAhkamah Agung bagi hakim tingkat pertama, untuk tidak boleh menjadi panitera menjadi panitera MA, membuka pengganti atas perkara yang
    • kemungkinan hakim tersebut akan telah diputusnya pada menjadi panitera pengganti atas pengadilan tingkat pertama. perkara yang diputusnya pada pengadilan tingkat pertama, sehingga dimungkinkan muncul konflik kepentingan (conflict of interest). Klausula Pasal 41 ayat (4) UUMA, yang mengatur bahwa seorang hakim yang telah menduduki jabatan hakim agung, tidak boleh menangani perkara yang diputusnya pada pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding (mutatis mutandis), seharusnya juga berlaku bagi panitera MA