Presentasi Banjir Riau

Slide 1: PARADIGMA YANG SALAH TERHADAP HUTAN PENYEBAB

Slide 2: HUTAN RIAU Diatas Kertas Luas hutan Propinsi Riau adalah 9.456.160 ha, terbagi atas: • Hutan Lindung : 397.150 ha • Hutan Suaka Alam dan Wisata : 451.000 ha • Hutan Produksi Terbatas : 1.971.000 ha • Hutan Produksi Tetap : 1.866.132 ha • Hutan Produksi Konversi : 4.770.085 ha Luas penggunaan hutan di Riau adalah 9.035.588 yang terdiri atas • Luas HPH berdasarkan addendum menteri : 5.909.493 ha • Luas IPKH untuk Industri : 2.158.290 ha • Luas Hutan Tanaman Industri : 967.805 ha • Sisa hutan tersisa : 420.572 ha • .

Slide 3: HUTAN RIAU Perencanaan 2001 – 2015 Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau 2001 - 2015 • 35.8 % lebih bentang alam Riau diperuntukkan bagi Perkebunan/Tanaman Tahunan • 33.5 % lebih untuk Hutan Tanaman Industri • 10 % bagi Pertanian • 3 % bagi perindustrian • 9 % untuk Areal pemukiman dll • 10 % untuk kawasan hutan lindung dan kawasan yang memberi perlindungan dibawahnya

Slide 4: Sekilas Penyebab Banjir • Curah hujan yang tinggi melebihi daya serap lahan • Berkurangnya fungsi ekologis hutan akibat rusaknya sebagian besar kawasan hutan di Riau • Tidak ada kerjasama ekologis antara kawasan hulu dan hilir

Slide 5: Setiap Tahun! Terjadi Banjir Besar di Riau Masyarakat dan pemerintah (pusat dan daerah) menanggung kerugian akibat banjir Harus ada alokasi dana ekstra untuk menanggulangi bencana banjir

Slide 6: Banjir Membebani APBD • Investasi Pemerintah Daerah Riau menjadi investasi sia-sia karena tidak efektif dalam mencegah banjir • Pemerintah ‘terpaksa harus’ mengalokasikan sejumlah dana dari APBN maupun APBD untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak dan mempersiapkan fasilitas pertolongan bagi korban banjir • Hilangnya potensi peluang ekonomi akibat banjir

Slide 7: Banjir Melanda Tujuh Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Riau • Kabupaten Indragiri Hulu(dua kali di tahun 2003) • Kabupaten Kampar (tiga kali di tahun 2003) • Kabupaten Kuantan Singingi • Kabupaten Pelalawan (dua kali di tahun 2003) • Kabupaten Rokan Hulu • Kabupaten Rokan Hilir • Kota Pekanbaru

Slide 8: Kerugian Akibat Banjir pada 2003 Data banjir Kampar pada 3 Desember 2003 bersifat perkiraan namun tidak lebih dari 10% • Kerugian Sosial – 57.503 orang terkena dampak langsung banjir – 663 orang sakit – korban jiwa 46 orang. • Kerugian Infrastruktur – 6.123 rumah penduduk rusak – 63 unit jembatan putus – Sekitar 67 km jalan rusak – 74 unit sekolah – 77 unit rumah ibadah • Kerugian Ekonomi – 12.000 ha lahan pertanian rusak – 1,9 juta bibit tanaman rusak – 82.469 ekor ayam, 332 ekor kambing, 107 ekor sapi – 359 unit kolam rusak dan 482 unit keramba hanyut dilanda banjir

Slide 9: Nilai Kerugian Ekonomi Akibat Banjir di Tujuh Kabupaten Kerugian Dampak Langsung Total Kerugian Kabupaten/Kota (Rp juta) (Rp juta) 1. Kabupaten Rokan Hulu 15.810. 93.346. 2. Kabupaten Rokan Hilir 33.510 195.508 3. Kabupaten Kuantan Singingi 31.355 182.904 4. Kabupaten Kampar 29.399 97.815 5. Kabupaten Indragiri Hulu 2.398 3.964 6. Kabupaten Pelalawan 34.172 199.703 7. Kota Pekanbaru 11.694 67.896 Total 158.338 841.136

Slide 10: Perbandingan Kerugian Banjir dengan APBD Tahun 2002 M iliar Rupiah Dampak Langsung Dampak Total APBD 2002 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 Rokan Hulu Rokan Hilir Kota Kuantan Kampar Indragiri Hulu Pelalaw an Propinsi Riau Pekanbaru Singingi • Nilai total dampak kerugian ekonomi akibat banjir di masing- masing kabupaten rata-rata mencapai 31 persen dari nilai APBD 2002 masing-masing kabupaten • Nilai total dampak kerugian akibat banjir di tujuh kabupaten mencapai 51 persen dari nilai APBD 2002 Propinsi Riau

Slide 11: Pengeluaran Pembangunan Sektor Publik yang Berkaitan dengan Bencana Banjir Tujuh pos penting dalam pengeluaran pembangunan sektor publik yang memiliki keterkaitan yang erat dengan bencana banjir: – sektor pertanian dan kehutanan – sektor sumber daya air dan irigasi – sektor transportasi – Sektor pembangunan daerah dan pemukiman – sektor lingkungan hidup dan tata ruang – Sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja – sektor perumahan dan pemukiman.

Slide 12: Perbandingan Alokasi Anggaran Tujuh Sektor Publik dalam APBD 2002 dan Kerugian Banjir di Tujuh Kabupaten Rp Miliar Alokasi 1,2 00 APBD Investasi untuk tujuh Propinsi Riau sektor publik (Rp 876,5 1,0 00 Alokasi APBD Nilai Total miliar) mencapai 64 Tujuh Dampak persen dari anggaran kabupaten Banjir pengeluaran 800 pembangunan dalam APBD tujuh kabupaten 600 Nilai total dampak kerugian akibat banjir 400 (Rp 841,1 miliar) mencapai 97 persen dari total investasi ketujuh 200 sektor publik dalam APBD tujuh kabupaten 0

Slide 13: Alokasi Dana Penanggulangan Banjir Merupakan Pengeluaran yang tidak produktif • Investasi senilai Rp 876,5 miliar melalui APBD 2002 menjadi investasi sia-sia akibat banjir • Alokasi dana untuk penanggulangan bencana banjir Riau sebesar Rp 15 miliar akan menjadi pengeluaran tidak produktif (unproductive expenditures) karena digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak, padahal dana tersebut akan lebih produktif jika dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

Slide 14: Perbandingan rencana APBD 2004 dari sektor perkebunan dan kehutanan dengan biaya penanggulangan banjir 2003 Biaya APBD 2004 penangagulangan 57,29 Miliar banjir 2003 Rupiah 841.1 Miliar Rupiah

Slide 15: KORELASI KEBIJAKAN KEHUTANAN PROPINSI RIAU DENGAN KONDISI OBYEKTIF • Orientasi pengelolaan lebih berfokus pada bisnis . • Hutan dipandang semata-mata dari sudut penyedia bahan mentah • Hutan tidak dipandang sebagai faktor penyedia jasa lingkungan • Tidak pernah dilakukan audit terhadap kemampuan dan daya dukung dari installed industry (kapasitas industri terpasang jauh lebih besar dibanding kemampuan hutan alam dan HTI dalam menyediakan bahan baku kayu) • Hutan sebagai bisnis ekstraksi cenderung menjadi mesin uang partai politik dan atau penguasa (Politik Konversi) • PAD dari ekstraksi hutan cenderung semakin kecil dibanding beban APBD untuk memperbaiki infrastruktur yag rusak akibat kelebihan daya dukung hutan tersebut (contoh kasus banjir dan kebakaran hutan) • Besarnya pengaruh industri kehutanan terhadap berbagai kebijakan penataan ruang di Propinsi Riau

Slide 16: Banjir Riau ada potret terburuk, disamping kebakaran hutan, dari praktek bisnis berbasis lahan yang melebihi daya dukung lingkungan tersebut. Oleh karenanya WALHI Riau secara konsisten memberikan rekomendasi: • Moratorium Izin Baru bagi HPH, HTI dan IPKH dan kaji ulang izin existing • Moratorium Izin Baru bagi Perkebunan Skala Besar dan kaji ulang izin existing • Munculkan koridor biologi kawasan hulu hilir • Keluarkan kebijakan Ambang Batas Toleransi Daerah Riau