Moratorium Hutan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Moratorium Hutan

on

  • 3,352 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,352
Views on SlideShare
3,190
Embed Views
162

Actions

Likes
1
Downloads
178
Comments
0

13 Embeds 162

http://reddplusindonesia.blogspot.com 105
http://reddplusindonesia.org 35
http://reddplusindonesia.blogspot.co.uk 4
http://reddplusindonesia.blogspot.ca 4
http://reddplusindonesia.blogspot.de 3
http://reddplusindonesia.blogspot.se 2
http://www.reddplusindonesia.blogspot.com 2
http://reddplusindonesia.blogspot.com.br 2
http://reddplusindonesia.blogspot.nl 1
http://reddplusindonesia.blogspot.fr 1
http://reddplusindonesia.blogspot.mx 1
http://reddplusindonesia.blogspot.hk 1
http://www.slideshare.net 1
More...

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Moratorium Hutan Moratorium Hutan Presentation Transcript

  • Selamatkan Hutan dengan Tanganmu Jeda Tebang Sekarang! Pokok-Pokok Pikiran Keluar Dari Siklus Bencana Ekologis Rully Syumanda Forest Campaigner
    • Pemilik 126,8 juta hektar hutan.
    • Fungsi Konservasi 23,2 juta ha,
    • Fungsi Lindung 32,4 juta ha
    • HP Terbatas 21,6 juta ha
    • HP 35,6 juta ha
    • HP Konversi 14,0 juta ha
    • Tempat dimana hubungan equilibirium antara 46 juta penduduk dengan alam sekitar tercipta
    • Dengan 1,3% dari luas seluruh daratan dunia, memiliki kekayaan wildlife kedua terkaya meliputi:
    • 38.000 jenis tumbuhan (10% flora dunia ada di Indonesia),
    • 515 jenis mamalia (12% mamalia dunia ada di Indonesia),
    • 511 jenis reptilia (7,3% dari reptilia dunia),
    • 1.531 jenis burung (17% jenis burung dunia),
    • 270 jenis amphibi,
    • 2.827 jenis binatang tak bertulang belakang
    tentang hutan alam indonesia
  • destructive paterns
    • Fokus utama kebijakan pengusahaan hutan masa awal kemerdekaan (RePelita) adalah pengumpulan devisa sebesar-besarnya melalui ekspor log (kayu bulat).
    • Hutan dijadikan”Agen Ekstraksi” selama tiga puluh tujuh tahun, menyita 71,22 persen total luas lahan di Indonesia, dan 92,4 persen luas lahan diluar pulau Jawa yang kemudian disebut sebagai “hutan negara”
    • Pengesahan UU Pokok Kehutanan, UU Penanaman Modal Asing, dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri — Menciptakan proses konversi yang tinggi dari hutan ke uang tunai.
    • Ekspansi dan peningkatan produksi industri kehutanan telah melebihi kemampuan perkebunan-perkebunan yang sangat besar untuk memasok bahan baku dan telah mendorong perluasan perkebunan lebih jauh menembus hutan alam.
    • Konsekuensi kehilangan hutan dibuktikan dengan kehilangan keanekaragaman hayati yang unik, frekuensi banjir dan kekeringan yang meningkat, kuantitas dan kualitas air menurun, peningkatan frekuensi kebakaran hutan dan pemanasan global.
    • Peningkatan permintaan kayu tanpa dibarengi informasi tentang daya dukung lingkungan telah mendorong hilangnya hutan alam Indonesia baik secara resmi maupun illegal.
    • Ironisnya, meskipun daftar bencana lingkungan semakin panjang, akibat yang ditimbulkan sektor kehutanan terhadap hak-hak asasi manusia masih sedikit dibicarakan.
    • Gerombolan disektor kehutanan telah berkembang dan bertindak sebagai pemeras dan pelindung yang melawan pihak yang mengganggu dengan kekerasan.
    • Ilegaliltas dan kekerasan yang terjadi di sektor ini mempunyai mata rantai yang jelas dengan para pelaku di kalangan pemerintah dan militer/kepolisian.
    destructive paterns
  • hutan alam indonesia
  • dampak deforestasi Setiap tahun kerugian akibat banjir mencapai Rp. 20,57 triliun Setara dengan 2,94% APBN 2006
  • Eskalasi Konflik
  • Pembakaran Hutan Total kerugian akibat kebakaran hutan 2000 – 2006, US$ 19,489 milyar atau 25,058 triliun setiap tahunnya Setara dengan 3,58% APBN 2007 Pada tahun 2000 - 2006 24 juta ha hutan dan lahan terbakar 81.1% dari 289 ribu hot spots muncul di konsesi 69,12% dari 289 ribu hot spots muncul di areal perkebunan sawit 9,23 % dari 289 ribu hot spots muncul di Hutan Tanaman Industri
  • 21,88 triliun hutang industri kehutanan menjadi tanggungan rakyat indonesia Subsidi Rakyat Untuk Industri Kehutanan
  • mengapa bisa terjadi
  • Pola Konsumsi 70% of palm oil exported 65% Exported
    • tidak ada pengakuan terhadap hak rakyat
    • korupsi di segala level pemerintahan
    • Kesenjangan pasokan dan permintaan
    menciptakan 3 masalah kehutanan indonesia
  • tidak ada pengakuan thd hak rakyat
    • UU No 5/60 Agraria, UU No 5/67/UU No 41/99: Hutan adat berada di Hutan Negara
    • Penetapan ”Hutan Negara” tanpa melalui proses yang seharusnya ( due process ), membuat 80 persen hutan Indonesia diklaim oleh negara dengan tidak sah.
    • Mendorong sustainable subsidize dari rakyat terhadap perusahaan/korporasi
    • Mendorong perluasan konsesi jauh menembus hutan alam dan hutan adat.
    • Penyitaan lebih lanjut tanah-tanah rakyat.
    • Menjadi kekuatan penentu dibalik semua aktivitas illegal dan keputusan-keputusan politik disektor kehutanan.
    • Mengesahkan praktek-praktek illegal disektor kehutanan yang melibatkan perusahaan, pemerintah sipil, aparat penegak hukum dan anggota DPR
    • Pemerintah/DPR menjadikan dunia usaha sbg ATM, dan dunia usaha menerima imbalan dalam bentuk kemudahan perizinan dan pengamanan.
    • Menciptakan 42 karakteristik korupsi bisnis disektor kehutanan
    • Perusahaan berkemampuan untuk mempengaruhi politik lokal dan yuridiksinya akibat keterlibatan langsung/dukungan militer/kepolisian dan pemerintah.
    Multilevel Corruption
  • Kesenjangan Pasokan dan Permintaan
  • Bagaimana keluar dari carut marut kehutanan, menuju pengelolaan yang lestari
  • JEDA TEBANG
    • Berhenti sejenak dari aktivitas penebangan dan konversi hutan, untuk mengambil jarak dari masalah agar didapat jalan keluar yang bersifat jangka panjang, menyeluruh dan permanen.
    • Jeda tebang dan konversi dilaksanakan selama paling sedikit 15 tahun untuk kemudian dilakukan evaluasi untuk meninjau kembali keputusan tersebut.
    • Jeda Tebang dilakukan pada kawasan-kawasan spesifik disetiap pulaunya
    • Limabelas tahun masa yang cukup untuk memperbaiki seluruh tata kelola dan kebijakan yang tumpang tindih
    • L imabelas tahun masa yang cukup untuk mempersiapkan kebijakan
    • protocol resolusi konflik,
    • standard pelayanan ekologi bagi perkebunan dan
    • konseptual sistem hutan kerakyatan,
  • Mengapa Jeda Tebang
    • Cadangan Hutan Produksi tersisa 41,25 juta ha, 63 persennya berada di Papua
    • Melihat peningkatan permintaan sawit dunia
    • Melihat pasokan kayu dari HTI jauh dari kecukupan
    • Melihat hasil dari HTR baru akan diperoleh pada tahun 2016
    • FLEGT hanya mengatur penegakan hukum, tata kelola dan perdagangan kayu untuk pemenuhan kebutuhan negara-negara utara dan tidak menyentuh akar masalah yang paling fundamental termasuk pola konsumsi
    • Sertifikasi yang bersifat voluntary dan mengalihkan persoalan fundamental kehutanan dengan memberikan ilusi seolah ada pengelolaan hutan yang lestari.
    • Kerugian akibat tebangan illegal ditambah banjir dan longsor pada tahun 2006 sebesar Rp. 31,020 triliun /thn membuat defisit devisa negara sebesar Rp. 1,484 triliun.
    • Operasi illegal logging dalam 7 tahun terakhir hanya mampu menyentuh rata-rata 8,7 persen dari total tebangan illegal
    • Saat audit dilakukan terhadap industri, terkait kebijakan revitalisasi dan restrukturisasi, kapasitas produksi malah justru ditingkatkan sehingga menciptakan kesenjangan yang semakin melebar
    • Banyak informasi dan perkembangan/pertumbuhan industri di kabupaten tidak diketahui angka pastinya akibat tidak berjalannya kordinasi pusat dan daerah.
    • Membuat perencanaan pembangunan kehutanan didasarkan pada asumsi-asumsi.
    • Membuat solusi terhadap pembangunan disektor kehutanan tidak menyentuh tiga masalah mendasar: tidak ada pengakuan terhadap hak rakyat, korupsi dan besarnya kesenjangan antara pasokan dan permintaan di industri kayu.
    Mengapa Jeda Tebang
    • Jeda Tebang mutlak dilakukan karena ada banyak kepentingan yang terlibat dalam subjek yang ingin diperbaiki.
    • Jeda Tebang membuat seluruh kepentingan bisa dipinggirkan terlebih dahulu, permasalahan dalam tata kelola dan tumpang tindih kebijakan bisa diperbaiki.
    • Penyelesaian konflik, peraturan baku yang berkaitan dengan perizinan dan sistem kelola hutan rakyat bisa dilihat secara lebih jernih.
    Mengapa Jeda Tebang
  • Myths 1 Jeda Tebang Menurunkan Devisa dr Sektor Kehutanan
    • Pada tahun 2006 nilai ekspor dari industri kayu minus pulp mencapai Rp. 29,53 triliun atau 4 persen dari total ekspor indonesia
    • Kerugian dari 59 kali bencana banjir dan longsor pada tahun 2006 mencapai Rp. 8,158 triliun, meliputi korban jiwa 1250 orang, 364 ribu rumah rusak dan 136 ribu area pertanian rusak
    • Total nilai kayu yang hilang dari penebangan liar pada tahun 2006 mencapai Rp. 22,862 triliun
    • Industri kehutanan pada tahun 2006 telah menciptakan defisit senilai 1,484 triliun terhadap cadangan devisa
  • Myths 2 Jeda Tebang Menciptakan kebingungan pasokan kayu
    • Jeda tebang tidak dilakukan secara sekaligus di seluruh Indonesia
    • Jeda tebang dilakukan kali pertama di Sumatera dan Jawa yang memiliki kerentanan ekologis tertinggi akibat eksploitasi yang berlebihan
    • Pada saat bersamaan dilakukan audit menyeluruh untuk menurunkan kapasitas produksi industri kehutanan.
    • Industri kehutanan di arahkan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
    • Untuk kebutuhan ekspor, bahan baku kayu menggunakan kayu impor dan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri
    • Jeda Tebang tidak terjadi dalam setahun.
    • Perlu ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi cadangan devisa eksport, lonjakan pengangguran (2,87 juta kk) dan penjarahan
    Myths 3 Jeda Tebang Menambah Angka Pengangguran
  • Keuntungan Jeda Tebang
    • Memberikan ruang politik dan ekologi kepada hutan alam untuk ‘bernafas’ dan menahan berlanjutnya kehancuran hutan tropis di Indonesia;
    • Memberikan kesempatan terbaik untuk memonitor pelaksanaan lacak balak (timber-tracking) dan audit kayu bulat;
    • Memberikan kesempatan untuk menata industri kehutanan dan hak-hak tenurial (penguasaan) sumber daya hutan;
    • Mengkoreksi distorsi pasar kayu domestik dengan membuka keran impor seluas-luasnya;
    • Lewat mekanisme pasar, melakukan restrukturisasi dan rasionalisasi industri olah kayu dan mengkoreksi over kapasitas industri: hanya industri yang melakukan bisnis dengan benar dan bersaing yang dapat melanjutkan bisnisnya dan yang mengandalkan suplai kayu haram dengan sendirinya tidak akan mampu bersaing;
    • Lewat mekanisme pasar, memaksa industri olah kayu meningkatkan efisiensi pemakaian bahan baku; dan
    • Lewat mekanisme pasar, mendorong industri pulp untuk secara serius membangun hutan-hutan tanamannya.
  • Kerugian bila Jeda Tebang tidak dilaksanakan
    • Pemerintah tidak dapat memonitor kegiatan penebangan haram secara efektif;
    • Distorsi pasar tidak dapat diperbaiki dan pemborosan kayu bulat akan terus terjadi;
    • Tidak ada paksaan untuk industri untuk meningkatkan efisiensi pemakaian bahan baku
    • Industri akan menunda-nunda pembangunan hutan-hutan tanaman dan semakin menghancurkan hutan alam;
    • Defisit kehutanan akan terus bertambah;
    • Hutan dataran rendah Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi akan habis pada 2012 dan hutan dataran rendah Papua akan habis pada 2022;
    • Indonesia akan kehilangan basis industri diluar pulp yang menghasilkan devisa sebesar US$ 4 milyar dan bila sumberdaya hutan habis, dan ratusan ribu pekerja kehilangan pekerjaannya dalam masa 7 tahun mendatang;
  • LANGKAH JEDA TEBANG
    • Tahap I: Penghentian Pengeluaran Ijin-Ijin Baru
    • Pemerintah menghentikan pemberian atau perpanjangan ijin-ijin baru HPH, IPK dan perkebunan diatas hutan alam.
    • Pemerintah mengeluarkan Perpres yang mengatur penggunaan kayu-kayu sitaan hasil dari praktek penebangan liar agar dapat langsung dikelola oleh pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kebijakan impor bagi industri olah kayu.
    • Menyusun strategi pemenuhan kebutuhan kayu masyarakat untuk kedepannya
    • Melakukan audit terhadap berbagai perizinan dan penilaiannya dilaksanakan melalui due diligence secara independen oleh pihak ketiga. Hasil audit kemudian digunakan untuk menghentikan ijin HPH dan IPK yang bermasalah, terutama yang melakukan penebangan diluar batas yang ditentukan dan izin yang dikeluarkan tanpa mengikuti peraturan penrundangan yang berlaku, Penegakan hukum kemudian dilakukan bagi konsesi-konsesi yang bermasalah.
    • Tahap II: Penyelamatan hutan-hutan yang terancam
    • Dalam waktu 8 bulan setelah Tahap I, pemerintah kemudian:
    • Mengeluarkan Perpres yang menghentikan seluruh penebangan kayu di hutan alam.
    • Melakukan persiapan untuk inventarisir wilayah hutan dengan melakukan zonasi ulang mengacu pada TGHK 94
    • Melakukan persiapan untuk merekalkulasi dan memprediksi kebutuhan kayu masyarakat untuk lima belas tahun kedepan.
    • Mendorong munculnya gerakan penghematan kayu di tinagkat masyarakat
    • Mendorong revitalisasi system adat dalam pengelolaan sumberdaya alam hutan
    • Melakukan persiapan untuk mendistribusikan lahan-lahan kritis yang terletak di hutan dataran rendah kepada masyarakat termasuk konsesi-konsesi perkebunan yang tidak ditanami untuk kemudian melakukan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat.
    LANGKAH JEDA TEBANG
    • Tahap III: Penghentian sementara seluruh penebangan hutan dan penyelesaian masalah-masalah sosial
    • Dalam waktu 4 bulan setelah Tahap II, Pemerintah kemudian:
    • Melakukan jeda tebang di hutan alam dengan menghentikan seluruh kegiatan penebangan kayu selama 15 tahun. Pada masa ini, penebangan kayu hanya diijinkan di atas hutan tanaman yang berasal dari penanaman sendiri atau hutan yang dikelola berbasiskan masyarakat lokal yang untuk ini diatur melalui peraturan tersendiri dan dilakukan pengawasan ketat.
    • Menyusun kebijakan untuk memberikan insentif bagi pembangunan industri hilir komoditi unggulan yang tujuannya untuk menyerap tenaga kerja dari sektor perkebunan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi.
    LANGKAH JEDA TEBANG
  • Tawaran Solusi : Pembangunan Sektor Hilir Komoditi Perkebunan
    • Lebih dari 65 persen CPO Indonesia diekspor ke negara seperti China, India dan Eropa. Komoditi ini kemudian diolah ulang dan diimport ke indonesia dalam bentuk jadi. Sekitar 7 dari 10 barang di supermarket terbuat dari kelapa sawit
    • Dibutuhkan pembatasan pembatasan volume eksport CPO setelah sebelumnya didorong untuk pengembangan industri berbahan baku CPO di Indonesia.
    • Dari sini akan diperoleh nilai tambah ekonomi dari produk dan penyerapan tenaga kerja yang bisa diserap dari industri ini.
    • Berbagai pengembangan sektor hilir harus didahului sejumlah prasyarat yang mengatur:
    • Standar Pelayanan Ekologi bagi sektor Perkebunan
    • Protocol Resolusi Konflik harus diadopsi oleh pemerintah daerah
    • Sistem Hutan Kerakyatan sebagai model pengelolaan hutan oleh rakyat
    • Berkenaan dengan kepemilikan.
    • Perusahaan Perkebunan skala besar tidak lagi memiliki dan menguasai lahan dalam skala besar.
    • Perusahaan Perkebunan hanya mengatur kendali atas industri pengolahannnya/PKS.
    • Perkebunan di distribusikan kepada rakyat dimana perkebunan berada.
    • To many Sawmills
    • To many Pulpmills
    • To many Plywoodmills
    • To much Corruption
    • Moratorium Now