• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Model hutan kelola
 

Model hutan kelola

on

  • 1,689 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,689
Views on SlideShare
1,689
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
75
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Model hutan kelola Model hutan kelola Document Transcript

    • Model Hutan Kelola berdasarkan Skema Model yg dibuat oleh Pemerintah 1. MODEL HUTAN ADATPra Syarat: - Komunitas adat yang masih menjalankan aturan adat yang berlaku - Aturan adat lisan dan atau tulisan - Adanya kelembabagaan adat - ada kawasan kelolah adat - pembagian ruang kelola adatPrinsip-PrinsipDijaga,dipelihara dan di kelola bersama untuk keberlanjutan anak cucu. Baik secara ekonomi , ekologidan sosialbudayaLegal Status:UU. No.41 tahun 1999Aturan Pendukung:Belum Ada (RPP Hutan Adat) Analisis SWOT HUTAN ADAT Kekuatan Kelemahan • Insiatif di beberapa tempat sudah ada • konflik internal/horizontal ditingkat masyarakat adat • ada beberapa LSM /CSO/Jaringan untuk • Inkosestensi klp masyarakat mendorong inisiatif masyarakat adat sipil( lsm/cso)untuk mendukung pengakuan hutan adat Peluang Ancaman • ada UU.No.41/1999 pasal.... • belum ada aturan pendukung untuk • ada inisiatif rancangan PP hutan adat oleh menguatkan keberadaan hutan adat pemerintah didorong/dikawal oleh CSO • Belum ada pengakuan secara legal/formal • Kompenan internasional tentang tetang masyarakat adat masyarakat adat, hak ekosub sudah diratifikasi oleh pemerintah • Kebijakan politik pemerintah yang lebih mengakumudir kepentingan investasi 2. MODEL HUTAN DESAPRASYARAT - Sejarah Desa - Wilayah/areal yang jelas - Adanya Aturan lokal - adanya kelembagaan desa yang mengelolahPRINSIP-PRINSIPHutan negara yang dikelola oleh masyarakat desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desaLEGAL STATUS - Penjelasan UU No.41 Tahun 1999, Pasal 5 Ayat 1 dan PP No.6 Tahun 2007 jungto PP No.3 Tahun 2008 - PP No.76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang memberikan peluang bagi desa untuk menyusun kelembagaan pengelola Hutan Desa serta membentuk BUMDES - PERMENHUT NO.49 TAHUN 2008. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari serta meningkatkan lesejahteraan masyarakt desa secara berkelanjutan - Permenhut No. P.14/Menhut-II/2010 tentang perubahan Permenhut P.49/Menhut-II/2008 Tentang Hutan DesaATURAN PENDUKUNG- PERDA- PERDES/ aturan desa atau kesepakatan tingkat desa- SK 1
    • Analisis SWOT HUTAN DESA Kekuatan Kelemahan Inisiatif masyarakat untuk pengelolaan secara -Ketidakmampuan untuk lestari sudah ada menyatukan(kosulidasi dan penguatan kapasistas klp masyarakat kurang) -pola-pikir masyarakat cendrung utk melakukan perambahan/okupasi lahan hutan Peluang Ancaman Aturan tentang hutan desa sudah ada Perpiktip pemerintah tetang investasi konversi lahan hutan untuk kepentingan diluar hutanPembelajaran Hutan Adat dan Hutan Desa 1. Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat untuk keberlanjutan “menjaga” fungsi-fungsi hutan. 2. Model-model pemberdayaan ekonomi menjadi satu rekomendasi kedepan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (deklarasi HAM) dimana secara integrasi tertuang dalam kesepakatan bersama dalam tata kelola hutan lestari masyarakat sejahtera. 3. Strategi pemetaan potensi sumber-sumber agraria untuk kehidupan sosial, ekonomi dan budaya setempat. (valuasi ekonomi sumberdaya alam). 3. MODEL HUTAN TANAMAN RAKYATPRA SYARAT • Individu yang tergabung dalam KT atau Koperasi • Ada areal pencadangan yang di usulkan Bupati dan di sahkan oleh menteri • Peserta adalah masyaraka desa sekitar kawasan pencadangan (yang disahkan oleh Kades melalui SK. Kades) • Adanya aturan/mekanisme penelolaan oleh KT atau Koperasi • Sketsa areal oleh KT / KoperasiPRINSIP-PRINSIP • Ijin kelola 60 tahun dan dapat diperpanjang 35 tahun ijin tidak bisa di wariskan tapi dapat di buatkan ijin baru oleh ahli waris pada areal yang sama • Luas kawasan per KK maksimal 15 ha • Dana pinjaman BLU dapat di akses oleh pemegang ijin minimal 8 ha • Prinsip ekonomi : pro pengentasan kemiskinan, lapangan pekerjaan dan pertumbuhan. • Ijin hanya dapat di miliki oleh masyarakat sekitar kawasan hutan • Tanaman komoditas kehutanan sistem monokultur, interplanting dan tumpang sari • Prinsip pengelolaan RKU dan RKT oleh kelompok • Evaluasi setiap secara rutin • Pola pengelolaan : Mandiri, kemitraan dan depeloper • IUPHHK HTR dikeluarkan oleh Bupati • Ada tenaga pendamping (pemerintah dan para pihak) • Ijin atas nama individu dan dikelola kecara kelompokLEGAL STATUS • HP yang tidak dibebani hak/ijin (atau HP yg dibebani alas hak namun tdk dikelola dg baik oleh pemilik hak/ijin)ATURAN PENDUKUNG • UU. No 41 tahun 1999 • PP. No. 6 tahun 2007 Jo. PP No. 3 tahun 2008 • Permenhut No.P.23 tahun 2007 Jo. P. 5/ Menhut II/ 2008 • Permenhut P. 48/ menhut II 2008 • Permenhut P. 9 / Menhut II/ 2008 • Perdirjen BPK No. P 06/ VI-BPHT/2007 Jo. P. 06/VI – BPHT/2008 • Perdirjen BPK No. P.02/VI-BPHT/ 2009 2
    • Analisis SWOT Hutan Rakyat Kekuatan Kelemahan • Mempunyai payung hukum yang jelas • Adanya keterbatasan pemahaman ditingkatan • Adanya skema pembiayaan bagi pengelolaan masyarakat atas HTR oleh rakyat dengan BLU • Keterbatasan masyarakat dalam menajemen • Izin nya dikeluarkan oleh pemda setempat pengelolaan jadi lebih efektive • Adanya penguatan kelembagaan kelompok tani • Adanya pencadangan kawasan HTR oleh Mentri seluas 149.284 ha di provinsi Sumut, jambi, kalteng, kalsel, NTB, sulsel, dan sulteng Peluang Ancaman • Sudah adanya IUPHHK HTR yang telah • Belum ada aturan teknis tentang HTR pola dipraktekkan di Jambi mandiri • Komoditas tanaman berbasis pada komunitas • Adanya konflik horizontal antara pendatang dan • Proses yang dilakukan lebih partisipatif dari masyarakat tempatan masyarakat • Pola-pola yang dikembangkan berpeluang bagi • Adanya penguatan kelompok tani oleh para kepentingan perusahaan pihak • Pemegang IUPHHK HTR disamakan dengan • Adanya jaminan pasar (lokal, nasional dan IUPHHK HTI,dengan adanya RKU RKT internasional) dari pemerintah • Hak pengelolaannya tidak dapat diwariskan • Adanya target pembangunan HTR seluas 5 • Kawasannya belum teridentifikasi dengan baik juta hektar oleh Menhut seperti persoalan tapal batas dan lain-lain 4. MODEL HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM)PRA SYARAT• Kelompok masyarakat (25 KK) yang berada di sekitar dan di dalam kawasan.• Ijin pengelolaan oleh menteri• Aturan / mekanisme pengelolaan oleh kelompok masyarakat• Ada sket kawasan yang diajukan kelompok masyarakat yang di setujui oleh Bupati dan disahkan oleh MenteriPRINSIP-PRINSIP • Ijin kelola 25 tahun dapat di perpanjang kembali • Evaluasi dilakukan setiap 5 tahun • Tanaman komoditi hutan dapat dilakukan dengan model tumpang sati. • Hutan heterogen dan cenderung menggunakan spesies lokal • Pengelolaan berdasarkan aturan kelompok (berdasarkan kearifan lokal)LEGAL STATUS • Hutan lindung • Hutan konservasi • Hutan prosuksiATURAN PENDUKUNG • UU No. 41 tahun 1999 • PP No. 6 tahun 2007 Jo. PP No 3 2008 • SK Menhut No. 31 / KPTS-II-2001 • Permenhut No. P. 01/ Menhut –II/2004 3
    • ANALISI SWOT Hutan Kemasyarakatan (HKM) Kekuatan Kelemahan • Mempunyai payung hukum yang jelas • Adanya keterbatasan pemahaman • Izin nya dikeluarkan oleh mnehut melalui ditingkatan masyarakat atas HKM rekomendasi Bupati • Keterbatasan masyarakat dalam • Adanya penguatan kelembagaan kelompok tani menajemen pengelolaan • Dapat di terapkan pada seluruh starus kawasan • Tidak ada skema pembiayaan bagi hutan yang tidak di bebani hak pengelolaan oleh rakyat dengan BLU • Kawasannya sudah teridentifikasi dengan baik seperti persoalan tapal batas dan lain-lain Peluang Ancaman • Sudah ada beberapa contoh HKM di beberapa • Belum ada aturan teknis tentang HKM tempat seperti Lampung, Aceh, Sumut • Adanya konflik horizontal antara • Komoditas tanaman berbasis pada komunitas pendatang dan masyarakat tempatan • Proses yang dilakukan lebih partisipatif dari • Pemegang IUPHHK HTR disamakan masyarakat dengan IUPHHK HTI,dengan adanya • Adanya pencadangan kawasan HKM oleh Mentri RKU RKTPembelajaran HTR dan HKM 1. Pemahaman masyarakat atas program ini terbatas, karena ini bagian dari skenario kebijakan industri kehutanan secara Nasional. Transformasi informasi sangat penting untuk di distribusikan melalui ragam pendidikan rakyat agar mendapat respon kuat dan kritis. 2. Konflik baru di lihat antar masyarakat (lokal dan pendatang). 3. Mekenisme pembiayaan hutan dapat di wariskan kepada pewaris, tetapi IUPHK (HTR) tidak dapat di wariskan. 4. Data kekurangan kayu suplai untuk industri menjadi semangat dari pengembangan HKM/HTR. 5. Program ini tidak berbasis pada hak, tetapi hanya akses, sehingga ranah advokasinya adalah untuk berbasis hak entri point HKM/HTR menjadi peluang penting transisi hak rakyat atas kedaulatan atas hutan. 6. Program ini memberikan kepastian hubungan “BURUH DAN MAJIKAN”. 7. Diupayakan pola HTR mandiri swakelola rakyat, mulai dari akses, hak, tata kelola, komoditas beragam dan niaga. 8. Pola ini tidak berbeda dengan pola PIR BUN di perkebunan, ini basis management yang mengadopsi jaman kolonial. 9. Apakah masyarakat mampu mengelola model HTR/HKM/Hutan Desa 5. MODEL PHBM ATAU HUTAN KEMITRAANPRASYARAT - sejarah:- - Wilayah: Secara administratif masuk kedalam kawasan desa - komunitas:Masyarakat yang berdomisili di dalam dan sekitar hutan - Aturan lokal: Ada secara kelompok - kelembagaan: Ada secara kelompokPRINSIP-PRINSIPEkonomi: Ada sistem bagi hasil antara pemilik izin dan masyarakat pengelolasosial budaya: mengurangi kemiskinan, menciptakan masyarakat yang mandiri, *adanya kearifan lokaldalam pemanfaatan hutan lestaripendidikan:masyarakat mendapat pencerdasan berorganisasi dan pengelolaan hutan berkelanjutanLEGAL STATUSNegaraATURAN PENDUKUNGPP no 6 th 2007 ttg tata hutanPERDA Bupati no 22 th 2001 dibatalkan KEPMEN MENDAGRI 2005Perhutani SK 001 th 2000 4
    • ANALISIS SWOT MODEL PHBM ATAU HUTAN KEMITRAAN Kekuatan Kelemahan • karena adanya PP seharusnya kemitraan hutan • perjanjian bisa dibatalkan sepihak dan bisa dilakukan kepada semua hutan di Indonesia adanya rentang waktu Peluang Ancaman • HK:adanya PERMEN baru • perubahan status hutan contoh kasus KUNINGAN 6. MODEL IUPPHK Restorasi EkosistemPRASYARAT - sejarah: adanya hutan dan masyarakat adat - Wilayah: Secara administratif masuk kedalam kawasan desa - komunitas:Masyarakat yang berdomisili di dalam dan sekitar hutan - Aturan lokal:- - kelembagaan:-PRINSIP-PRINSIP-ekonomi: 10% dari income keuntungan perusahaan diberikan ke skema kemitraan masyarakat, hasilhutan bukan kayu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tempatan harus dengan izin,-sosial budaya: Menjaga dan menghargai adanya hal2 yang dianggap keramat bagi masyarakat,LEGAL STATUSHutan NegaraATURAN PENDUKUNGPP no 6 th 2007-Permenhut no 61 th 2008-SK IUPHHK Dephut ANALISIS SWOT IUPPHK Restorasi Ekosistem Kekuatan Kelemahan • jaminan struktur ekologi, kelestarian • pendanaan awal yang cukup besar, pengaturan keanekaragaman hayati mekanisme yang belum ada, belum ada konsolidasi dg masyarakat, daerah kab dan prov tidak mengeluarkan rekomendasi Peluang Ancaman • medorong Permen tentang pengaturan • PEMDA menolak penetapan kawasan, mekanisme bersama masyarakat, penolakan masyarakat menigkatakan kesejahteraan masyarakat tempatanPembelajaran Hutan Kemitraan dan Hutan Restorasi 1. Literatur kemitraan sangat kurang, apa, siapa, kenapa, dimana dan bagaimana? 2. Ada kemungkinan tumpang tindih ijin terhadap hal yang sama, dengan objek berbeda - Tantangan, hambatan • Dari legal status banyak bisa di cantumkan. • Ditempat lain ada di upayakan di gorontalo dan Kalimantan Timur • Dalam aturan yang ada tidak diberikan kejelasan keterlibatan masyarakat, tetapi ada kewajiban menjalin kerjasama (akomodasi) dengan masyarakat dibidang ekonomi. • Masyarakat dimungkinkan sebagai pemegang saham 5