• Like
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.

  • 746 views
Published

Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara. Mohon SOLIDARITAS Untuk MENGECAM Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. …

Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara. Mohon SOLIDARITAS Untuk MENGECAM Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
746
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
1
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)Nomor : 02/B/.KPP-STR/VI/2012Lamp :-Hal : Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara. Mohon SOLIDARITAS Untuk MENGECAM Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Kepada Yth;Presiden BEM UIN SUSKA.Di – Tempat.Assalamualaikum Wr. Wb Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 2. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR) Salam Pembebasan! Doa dan harapan kami, saudara dan kawan-kawan tetap konsisten membela kepentingan rakyatterhisap/tertindas. Dalam bagian Sumber Daya Alam yang di wakili oleh beberapa tulisan, menurut kami, persoalanmonopoli modal (didukung kekuasaan sebagai kerabatnya) atas sumber daya alam terus terjadi. Pengambilan sumber dayarakyat di lakukan dengan berbagai pola. Ada yang menggunakan tipu daya, intimidasi maupun berbekal kebijakan negara.Seakan tidak bisa di pungkiri, Pemilu 2009. Tentunya, Kapitalisme-neoliberal internasional mempunyai kepentingan untuktetap melanggengkan pengerukan/eksploitasi secara habis-habisan Sumber Daya Alam Indonesia. Maka, mereka pastilahmemberikan support terhadap Capres/Cawapres yang mampu mengawal agenda ekonomi-politik mereka di Indonesia saatitu. Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAPP Di Pulau Padang yang sudah berlangsung hampir memasuki tiga tahun lamanyaini, selain mengindikasikan “pemerintah gagal” memenuhi harapan rakyatnya, ada kemungkinan erat hubunganya denganPemilu 2009. Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAPP Di Pulau Padang adalah Potret Buram Penataan Ruang & Kelola Hutan DiIndonesia. Kementerian Kehutanan saat ini menjelma menjadi gurita raksasa yang bebal. Watak eksploitasi hutan sengaja di Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 3. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)ciptakan menjadi mesin-mesin pengumpul devisa Negara. Pembangunan berkelanjutan dan bahasa kerakyatan di manipulasimenjadi teks-teks kebijakan yang tak bisa di pakai. Kebijakan pemerintah tidak lain sekedar alat legitimasi penguasa atas apayang mesti di kerjakan namun Bukan Jawaban Atas Masalah-Masalah Yang Di Hadapi Masyarakat/Rakyatnya. Sungguh‘’Kebijakan Kehutanan’’ tidak bisa lagi di serah kan mentah – mentah oleh Rakyat kepada birokrasi, karena Negara terbuktimenghianati rakyatnya sendiri, dan pada dasarnya konflik agraria yang terjadi saat ini disebabkan karena kebijakanpemerintah yang begitu liberal. Pemerintah salah urus. Pengelolaan sektor agraria justru menghilangkan hak mayoritasrakyat terhadap akses tanahnya dan mengorbankan masa depan rakyat. Akibatnya, pemerintah seperti pembeo “mulutpengusaha”. Saudara Presiden BEM UIN SUSKA yang terhormat, KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DI PULAUPADANG merupakan representasi dari berbagai permasalahan ketidaksikronan peraturan tata ruang dan tata kelola hutan,pelanggaran proses perijinan, dan potensi pemalsuan data biofisik pada tingkat tapak oleh Panel Expert yang terjadi di bumiNusantara”. Sejak lahirnya SK 327/Menhut-II/2009, masyarakat Pulau Padang mulai bulan Desember 2009 sampai dengan Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 4. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)saat ini secara terus menerus melakukan penolakan beroperasinya PT. RAPP di Pulau Padang mulai skala lokal di tingkatkabupaten (Bupati & DPRD Kabupaten), Propinsi (Gubernur & DPRD Propinsi), sampai puncak eskalasinya dengan adanyaaksi “JAHIT MULUT” dan kemah massal masyarakat Pulau Padang di depan Gedung DPR RI beberapa bulan yang lalu.Tentunya sejarah tidak bisa di bungkam, bahwa sejak 10 Desember 2009 melalui Forum Masyarakat Peduli LingkunganKabupaten Kepuluan Meranti (FMPL-KM) hingga detik ini melalui Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat PulauPadang (FKM-PPP) dan Serikat Tani Riau (STR) Perjuangan dalam upaya Penolakan HTI PT.RAPP guna penyelamatanPulau Padang masih tetap berlanjut bahkan saat ini masyarakat Pulau Padang telah mempersiapkan 10 Relawan AKSIBAKAR DIRI yang rencananya pada hari Senin 25 Juni 2012 nanti akan di berangkatkan ke Jakarta. Sikap ini secaraterpaksa harus di ambil oleh masyarakat Pulau Padang mengingat, hingga detik ini telah hampir memasuki 3 (tiga) tahunlamanya masyarakat pulau padang melakukan pengawasan, menyuarakan pandangan dan tuntutanya kepada pemerintah, disampaikan secara lisan ataupun secara tertulis kepada Aparatur Pemerintah yang berkepentingan, hal tersebut telahdisampaikan baik secara langsung maupun melalui media, namun pemerintah lebih memilih cara-cara represifitas dan pecah Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 5. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)belah ketimbang jalan penyelesaian dengan proses yang dialogis (demokratis). Dan pemerintah juga selain “mengkambing-hitamkan” perjuangan rakyat sebagai penyebab situasi tidak aman (Mengganggu Iklim Investasi) juga membangun opiniburuk sehingga membuat kabur pesoalan dengan issue-issue yang sengaja di publikasi melalui media, seperti menganggapadanya kepentingan dan Campur Tangan Asing dan adanya Kepentingan Cukong Kayu Singapur, Malaysia di balik gerakanmurni perjuangan masyarakat Pulau Padang yang menolak keberadaan PT.RAPP, padahal, akar persoalnnya bersumber darikebijakan pemerintah itu sendiri. Singkatnya penegakan hukum lingkungan sudah tidak lagi bisa di harapkan olehmasyarakat Riau khususnya warga Pulau Padang kepada negara ini. Sebagaimana di ketahui, saat ini pemerintah bukannya menerima pendapat mayoritas rakyat, sebaliknyamengorganisir dan memaksa pemerintah-pemerintah desa untuk bersetuju dengan konsesi PT. RAPP. Selain itu, pemerintahjuga memaksakan solusi yang tidak populis, misalnya, scenario penanaman sagu hati dengan pola kemitraan dan Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 6. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)sesungguhnya program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) tidak bisa di paksakan oleh pihak Kementrian Kehutanan(KEMENHUT) menjadi solusi pada KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DI PULAU PADANG. Saudara Presiden BEM UIN SUSKA yang terhormat. Masyarakat Pulau Padang memiliki harapan agar para birokrat(perencana dan pengambil keputusan) di bidang kehutanan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyonodengan KABINET INDONESIA BERSATU JILID II untuk kembali mengemban amanah konstitusional denganmelestarikan sumber daya hutan dan memenfaatkanya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan konsep bahwapembangunan ekonomi yang mengelola kekayaan bumi harus senantiasa memperhatikan pengelolaan sumber daya alam, disamping untuk memberi kemenfaatan masa kini, juga harus menjamin kehidupan masa depan. Sebab Jika selama inipemerintah c.q. Kementerian Kehutanan menjadikan “Akademisi dan Peneliti Kehutanan”, yang sering kali dijadikanrujukan atau sumber pembenaran dari kebijakan kehutanan dan strategi pengelolaan hutan, yang selama ini lebihberkosentrasi terhadap isu teknis, fisik dan biologis. Keyakinan bahwa kesejahteraan masyarakat akan terbangun dengansendirinya, bila rekayasa teknis pelestarian hutan berhasil di capai-yang berarti fungsi dan menfaatnya dapat di Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 7. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)sinambungkan –adalah contoh dari penerapan teori-teori buku ilmiah dari pengalaman luar yang tidak sesuai dengan realitasejarah masyarakat dan fakta lapangan Indonesia khususnys Pulau Padang. Pulau Padang dengan luas 1.109 km2—(menurutUU 27/2007 termasuk kriteria Pulau Kecil)—memiliki banyak sekali contoh budidaya tananaman keras (karet, sagu) padaekosistem lahan gambut dalam yang telah berlangsung selama puluhan tahun dengan tata kelola air menggunakan kanalberukuran kecil, dan menjadi andalan ekonomi Pulau Padang. Model/pola pengelolaan ekosistem lahan gambut dalamberbasis masyarakat di Pulau Padang yang terbukti mampu menjamin keseimbangan ekosistem lahan gambut dalam, tidakbanyak dijumpai di Indonesia. Serikat Tani Riau dalam persoalan pulau padang masih mengharapkan adanya perwujudan demokrasi dalam praktekpenyelenggaraan Negara, karena Kita paham bahwa Kekuasan Orde Baru selama lebih dari 30 tahun yang di tandai denganadanya Sentralisasi dan Personalisasi Kekuasaan telah berakhir pada bulan Mei 1998 seiring tumbangnya Presiden Sohartodari kursi kepresidenan. Karena itu pulalah menurut Serikat Tani Riau dalam gelombang reformasi yang ditandai denganRuntuhnya Rezim Orde Baru pada awal tahun 1998 tersebut juga merambah ke sector kehutanan. Tuntutan pengelolaan Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 8. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)sumber daya hutan yang lebih demokratis, berkeadilan, dan lestari, memaksa pemerintahan baru untuk merubah paradigmalama dari ‘basis negara’ (state-based) ke ‘basis rakyat’ (community based) dan dari ‘orientasi kayu’ (timber-oriented) ke‘orientasi ekosistem’ (ecosystem-oriented). Dalam kasus Pulau Padang, saat ini lembaga-lembaga penyelenggara negara di tingkat Pusat dan Daerah tidak lagibisa bekarja secara adil dan proposional berdasarkan beberapa temuan fakta, data dan informasi yang berkenaan dengankonflik izin IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang yang berhasil dirangkum dari kajian aspek legal, dan didukungbeberapa penelitian dan diskusi dengan LSM / masyarakat Pulau Padang. Bahkan sebaliknya penguasa Negara saat inimelalui Kementrian Kehutanan memaksakan kehendak dengan menjalankan logikanya sendiri dan terang-teranganmengingkari pakem peran negara untuk mengelola sumber daya alam secara adil dan berlanjut. Saudara Presiden BEM UIN SUSKA yang terhormat. Seharusnya dengan berakhirnya sentralisasi dan personalisasikekuasaan tersebut, tentunya sangat memungkinkan Indonesia saat ini dengan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 9. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)Yudhoyono bisa menjalankan pelaksanaan demokrasi politik, demokrasi social dan demokrasi ekonami sesuai denganproporsinya. Dan karena itulah Serikat Tani Riau menegaskan pandangan serta sikap kepada Presiden Susilo BambangYudhoyono, seharusnya untuk tidak tinggal diam, SK 327/menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-HT PT.RAPP di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau yang saat ini menjadi salah satu permasalahan di duniakehutanan Indonesia telah terbukti menyimpan banyak permasalahan. Banyak temuan fakta dan data yang selama ini belumterungkap dan tidak dipertimbangkan dalam proses perijinan (khususnya penyusunan AMDAL), pengambilan keputusan,dan implementasinya, sehingga izin tersebut perlu ditinjau ulang. Serikat Tani Riau juga menekan dan menitikberatkan bahwa; “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” adalah orangyang paling harus bertanggung jawab jika nantinya AKSI BAKAR DIRI benar-benar di lakukan oleh masyarakat PulauPadang Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti. Propinsi Riau yang sudah dapat di pastikan dimana aksi tersebut akanmenimbulkan korban jiwa. Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 10. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR) Untuk itulah, Serikat Tani Riau menghimbau dan mengajak seluruh komponen Rekan-rekan Pers dan Kawan-kawanPro Demokrasi, Organisasi Massa, (Buruh, Tani, Mahasiswa-Pelajar, serta Rakyat Miskin lainnya) dan Lembaga SwadayaMasyarakat untuk bersama turun ke jalan, melakukan aksi solidaritas mengecam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuksegera BERSIKAP PRO RAKYAT dalam menyikapi rencana AKSI BAKAR DIRI masyarakat pulau padang akibat SK327/menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang yang di terbitkan oleh MS,KABAN.Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tetap konsistennya membela kepentingan rakyat terhisap/tertindaskami mengucapkan terimakasih. Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 11. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR) BANGUN PEMERINTAHAN KOALISASI NASIONAL MENGHADANG KAPITALISME-NEOLIBERALTANAH, MODAL, TEKNOLOGI MODERN, MURAH, MASSAL UNTUK PERTANIAN KOLEKTIF DI BAWAH KONTROL DEWAN TANI Pekanbaru, 20 Juni 2012 Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, MUHAMMAD RIDWAN ADY KUSWANTO Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 12. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 13. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 14. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)Nomor : 02/B//KPP-STR/VI/2012Lamp :-Hal : Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara. Mohon SOLIDARITAS Untuk MENGECAM Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Kepada Yth;Presiden BEM UNRI.Di – Tempat.Assalamualaikum Wr. Wb Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 15. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR) Salam Pembebasan! Doa dan harapan kami, saudara dan kawan-kawan tetap konsisten membela kepentingan rakyatterhisap/tertindas. Dalam bagian Sumber Daya Alam yang di wakili oleh beberapa tulisan, menurut kami, persoalanmonopoli modal (didukung kekuasaan sebagai kerabatnya) atas sumber daya alam terus terjadi. Pengambilan sumber dayarakyat di lakukan dengan berbagai pola. Ada yang menggunakan tipu daya, intimidasi maupun berbekal kebijakan negara.Seakan tidak bisa di pungkiri, Pemilu 2009. Tentunya, Kapitalisme-neoliberal internasional mempunyai kepentingan untuktetap melanggengkan pengerukan/eksploitasi secara habis-habisan Sumber Daya Alam Indonesia. Maka, mereka pastilahmemberikan support terhadap Capres/Cawapres yang mampu mengawal agenda ekonomi-politik mereka di Indonesia saatitu. Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAPP Di Pulau Padang yang sudah berlangsung hampir memasuki tiga tahun lamanyaini, selain mengindikasikan “pemerintah gagal” memenuhi harapan rakyatnya, ada kemungkinan erat hubunganya denganPemilu 2009. Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAPP Di Pulau Padang adalah Potret Buram Penataan Ruang & Kelola Hutan DiIndonesia. Kementerian Kehutanan saat ini menjelma menjadi gurita raksasa yang bebal. Watak eksploitasi hutan sengaja di Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 16. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)ciptakan menjadi mesin-mesin pengumpul devisa Negara. Pembangunan berkelanjutan dan bahasa kerakyatan di manipulasimenjadi teks-teks kebijakan yang tak bisa di pakai. Kebijakan pemerintah tidak lain sekedar alat legitimasi penguasa atas apayang mesti di kerjakan namun Bukan Jawaban Atas Masalah-Masalah Yang Di Hadapi Masyarakat/Rakyatnya. Sungguh‘’Kebijakan Kehutanan’’ tidak bisa lagi di serah kan mentah – mentah oleh Rakyat kepada birokrasi, karena Negara terbuktimenghianati rakyatnya sendiri, dan pada dasarnya konflik agraria yang terjadi saat ini disebabkan karena kebijakanpemerintah yang begitu liberal. Pemerintah salah urus. Pengelolaan sektor agraria justru menghilangkan hak mayoritasrakyat terhadap akses tanahnya dan mengorbankan masa depan rakyat. Akibatnya, pemerintah seperti pembeo “mulutpengusaha”. Saudara Presiden BEM UNRI yang terhormat, KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DI PULAU PADANGmerupakan representasi dari berbagai permasalahan ketidaksikronan peraturan tata ruang dan tata kelola hutan, pelanggaranproses perijinan, dan potensi pemalsuan data biofisik pada tingkat tapak oleh Panel Expert yang terjadi di bumi Nusantara”.Sejak lahirnya SK 327/Menhut-II/2009, masyarakat Pulau Padang mulai bulan Desember 2009 sampai dengan saat ini secara Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 17. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)terus menerus melakukan penolakan beroperasinya PT. RAPP di Pulau Padang mulai skala lokal di tingkat kabupaten(Bupati & DPRD Kabupaten), Propinsi (Gubernur & DPRD Propinsi), sampai puncak eskalasinya dengan adanya aksi“JAHIT MULUT” dan kemah massal masyarakat Pulau Padang di depan Gedung DPR RI beberapa bulan yang lalu.Tentunya sejarah tidak bisa di bungkam, bahwa sejak 10 Desember 2009 melalui Forum Masyarakat Peduli LingkunganKabupaten Kepuluan Meranti (FMPL-KM) hingga detik ini melalui Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat PulauPadang (FKM-PPP) dan Serikat Tani Riau (STR) Perjuangan dalam upaya Penolakan HTI PT.RAPP guna penyelamatanPulau Padang masih tetap berlanjut bahkan saat ini masyarakat Pulau Padang telah mempersiapkan 10 Relawan AKSIBAKAR DIRI yang rencananya pada hari Senin 25 Juni 2012 nanti akan di berangkatkan ke Jakarta. Sikap ini secaraterpaksa harus di ambil oleh masyarakat Pulau Padang mengingat, hingga detik ini telah hampir memasuki 3 (tiga) tahunlamanya masyarakat pulau padang melakukan pengawasan, menyuarakan pandangan dan tuntutanya kepada pemerintah, disampaikan secara lisan ataupun secara tertulis kepada Aparatur Pemerintah yang berkepentingan, hal tersebut telahdisampaikan baik secara langsung maupun melalui media, namun pemerintah lebih memilih cara-cara represifitas dan pecah Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 18. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)belah ketimbang jalan penyelesaian dengan proses yang dialogis (demokratis). Dan pemerintah juga selain “mengkambing-hitamkan” perjuangan rakyat sebagai penyebab situasi tidak aman (Mengganggu Iklim Investasi) juga membangun opiniburuk sehingga membuat kabur pesoalan dengan issue-issue yang sengaja di publikasi melalui media, seperti menganggapadanya kepentingan dan Campur Tangan Asing dan adanya Kepentingan Cukong Kayu Singapur, Malaysia di balik gerakanmurni perjuangan masyarakat Pulau Padang yang menolak keberadaan PT.RAPP, padahal, akar persoalnnya bersumber darikebijakan pemerintah itu sendiri. Singkatnya penegakan hukum lingkungan sudah tidak lagi bisa di harapkan olehmasyarakat Riau khususnya warga Pulau Padang kepada negara ini. Sebagaimana di ketahui, saat ini pemerintah bukannya menerima pendapat mayoritas rakyat, sebaliknyamengorganisir dan memaksa pemerintah-pemerintah desa untuk bersetuju dengan konsesi PT. RAPP. Selain itu, pemerintahjuga memaksakan solusi yang tidak populis, misalnya, scenario penanaman sagu hati dengan pola kemitraan dan Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 19. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)sesungguhnya program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) tidak bisa di paksakan oleh pihak Kementrian Kehutanan(KEMENHUT) menjadi solusi pada KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DI PULAU PADANG. Saudara Presiden BEM UNRI yang terhormat. Masyarakat Pulau Padang memiliki harapan agar para birokrat(perencana dan pengambil keputusan) di bidang kehutanan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyonodengan KABINET INDONESIA BERSATU JILID II untuk kembali mengemban amanah konstitusional denganmelestarikan sumber daya hutan dan memenfaatkanya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan konsep bahwapembangunan ekonomi yang mengelola kekayaan bumi harus senantiasa memperhatikan pengelolaan sumber daya alam, disamping untuk memberi kemenfaatan masa kini, juga harus menjamin kehidupan masa depan. Sebab Jika selama inipemerintah c.q. Kementerian Kehutanan menjadikan “Akademisi dan Peneliti Kehutanan”, yang sering kali dijadikanrujukan atau sumber pembenaran dari kebijakan kehutanan dan strategi pengelolaan hutan, yang selama ini lebihberkosentrasi terhadap isu teknis, fisik dan biologis. Keyakinan bahwa kesejahteraan masyarakat akan terbangun dengansendirinya, bila rekayasa teknis pelestarian hutan berhasil di capai-yang berarti fungsi dan menfaatnya dapat di Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 20. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)sinambungkan –adalah contoh dari penerapan teori-teori buku ilmiah dari pengalaman luar yang tidak sesuai dengan realitasejarah masyarakat dan fakta lapangan Indonesia khususnys Pulau Padang. Pulau Padang dengan luas 1.109 km2—(menurutUU 27/2007 termasuk kriteria Pulau Kecil)—memiliki banyak sekali contoh budidaya tananaman keras (karet, sagu) padaekosistem lahan gambut dalam yang telah berlangsung selama puluhan tahun dengan tata kelola air menggunakan kanalberukuran kecil, dan menjadi andalan ekonomi Pulau Padang. Model/pola pengelolaan ekosistem lahan gambut dalamberbasis masyarakat di Pulau Padang yang terbukti mampu menjamin keseimbangan ekosistem lahan gambut dalam, tidakbanyak dijumpai di Indonesia. Serikat Tani Riau dalam persoalan pulau padang masih mengharapkan adanya perwujudan demokrasi dalam praktekpenyelenggaraan Negara, karena Kita paham bahwa Kekuasan Orde Baru selama lebih dari 30 tahun yang di tandai denganadanya Sentralisasi dan Personalisasi Kekuasaan telah berakhir pada bulan Mei 1998 seiring tumbangnya Presiden Sohartodari kursi kepresidenan. Karena itu pulalah menurut Serikat Tani Riau dalam gelombang reformasi yang ditandai denganRuntuhnya Rezim Orde Baru pada awal tahun 1998 tersebut juga merambah ke sector kehutanan. Tuntutan pengelolaan Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 21. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)sumber daya hutan yang lebih demokratis, berkeadilan, dan lestari, memaksa pemerintahan baru untuk merubah paradigmalama dari ‘basis negara’ (state-based) ke ‘basis rakyat’ (community based) dan dari ‘orientasi kayu’ (timber-oriented) ke‘orientasi ekosistem’ (ecosystem-oriented). Dalam kasus Pulau Padang, saat ini lembaga-lembaga penyelenggara negara di tingkat Pusat dan Daerah tidak lagibisa bekarja secara adil dan proposional berdasarkan beberapa temuan fakta, data dan informasi yang berkenaan dengankonflik izin IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang yang berhasil dirangkum dari kajian aspek legal, dan didukungbeberapa penelitian dan diskusi dengan LSM / masyarakat Pulau Padang. Bahkan sebaliknya penguasa Negara saat inimelalui Kementrian Kehutanan memaksakan kehendak dengan menjalankan logikanya sendiri dan terang-teranganmengingkari pakem peran negara untuk mengelola sumber daya alam secara adil dan berlanjut. Saudara Presiden BEM UNRI yang terhormat. Seharusnya dengan berakhirnya sentralisasi dan personalisasikekuasaan tersebut, tentunya sangat memungkinkan Indonesia saat ini dengan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 22. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)Yudhoyono bisa menjalankan pelaksanaan demokrasi politik, demokrasi social dan demokrasi ekonami sesuai denganproporsinya. Dan karena itulah Serikat Tani Riau menegaskan pandangan serta sikap kepada Presiden Susilo BambangYudhoyono, seharusnya untuk tidak tinggal diam, SK 327/menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-HT PT.RAPP di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau yang saat ini menjadi salah satu permasalahan di duniakehutanan Indonesia telah terbukti menyimpan banyak permasalahan. Banyak temuan fakta dan data yang selama ini belumterungkap dan tidak dipertimbangkan dalam proses perijinan (khususnya penyusunan AMDAL), pengambilan keputusan,dan implementasinya, sehingga izin tersebut perlu ditinjau ulang. Serikat Tani Riau juga menekan dan menitikberatkan bahwa; “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” adalah orangyang paling harus bertanggung jawab jika nantinya AKSI BAKAR DIRI benar-benar di lakukan oleh masyarakat PulauPadang Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti. Propinsi Riau yang sudah dapat di pastikan dimana aksi tersebut akanmenimbulkan korban jiwa. Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 23. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR) Untuk itulah, Serikat Tani Riau menghimbau dan mengajak seluruh komponen Rekan-rekan Pers dan Kawan-kawanPro Demokrasi, Organisasi Massa, (Buruh, Tani, Mahasiswa-Pelajar, serta Rakyat Miskin lainnya) dan Lembaga SwadayaMasyarakat untuk bersama turun ke jalan, melakukan aksi solidaritas mengecam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuksegera BERSIKAP PRO RAKYAT dalam menyikapi rencana AKSI BAKAR DIRI masyarakat pulau padang akibat SK327/menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang yang di terbitkan oleh MS,KABAN.Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tetap konsistennya membela kepentingan rakyat terhisap/tertindaskami mengucapkan terimakasih. Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 24. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR) BANGUN PEMERINTAHAN KOALISASI NASIONAL MENGHADANG KAPITALISME-NEOLIBERALTANAH, MODAL, TEKNOLOGI MODERN, MURAH, MASSAL UNTUK PERTANIAN KOLEKTIF DI BAWAH KONTROL DEWAN TANI Pekanbaru, 20 Juni 2012 Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, MUHAMMAD RIDWAN ADY KUSWANTO Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 25. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 26. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 27. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)Nomor : 02/B/KPP-STR/VI/2012Lamp :-Hal : Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara. Mohon SOLIDARITAS Untuk MENGECAM Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Kepada Yth;Presiden BEM UIR.Di – Tempat.Assalamualaikum Wr. Wb Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 28. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR) Salam Pembebasan! Doa dan harapan kami, saudara dan kawan-kawan tetap konsisten membela kepentingan rakyatterhisap/tertindas. Dalam bagian Sumber Daya Alam yang di wakili oleh beberapa tulisan, menurut kami, persoalanmonopoli modal (didukung kekuasaan sebagai kerabatnya) atas sumber daya alam terus terjadi. Pengambilan sumber dayarakyat di lakukan dengan berbagai pola. Ada yang menggunakan tipu daya, intimidasi maupun berbekal kebijakan negara.Seakan tidak bisa di pungkiri, Pemilu 2009. Tentunya, Kapitalisme-neoliberal internasional mempunyai kepentingan untuktetap melanggengkan pengerukan/eksploitasi secara habis-habisan Sumber Daya Alam Indonesia. Maka, mereka pastilahmemberikan support terhadap Capres/Cawapres yang mampu mengawal agenda ekonomi-politik mereka di Indonesia saatitu. Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAPP Di Pulau Padang yang sudah berlangsung hampir memasuki tiga tahun lamanyaini, selain mengindikasikan “pemerintah gagal” memenuhi harapan rakyatnya, ada kemungkinan erat hubunganya denganPemilu 2009. Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAPP Di Pulau Padang adalah Potret Buram Penataan Ruang & Kelola Hutan DiIndonesia. Kementerian Kehutanan saat ini menjelma menjadi gurita raksasa yang bebal. Watak eksploitasi hutan sengaja di Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 29. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)ciptakan menjadi mesin-mesin pengumpul devisa Negara. Pembangunan berkelanjutan dan bahasa kerakyatan di manipulasimenjadi teks-teks kebijakan yang tak bisa di pakai. Kebijakan pemerintah tidak lain sekedar alat legitimasi penguasa atas apayang mesti di kerjakan namun Bukan Jawaban Atas Masalah-Masalah Yang Di Hadapi Masyarakat/Rakyatnya. Sungguh‘’Kebijakan Kehutanan’’ tidak bisa lagi di serah kan mentah – mentah oleh Rakyat kepada birokrasi, karena Negara terbuktimenghianati rakyatnya sendiri, dan pada dasarnya konflik agraria yang terjadi saat ini disebabkan karena kebijakanpemerintah yang begitu liberal. Pemerintah salah urus. Pengelolaan sektor agraria justru menghilangkan hak mayoritasrakyat terhadap akses tanahnya dan mengorbankan masa depan rakyat. Akibatnya, pemerintah seperti pembeo “mulutpengusaha”. Saudara Presiden BEM UIR yang terhormat, KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DI PULAU PADANGmerupakan representasi dari berbagai permasalahan ketidaksikronan peraturan tata ruang dan tata kelola hutan, pelanggaranproses perijinan, dan potensi pemalsuan data biofisik pada tingkat tapak oleh Panel Expert yang terjadi di bumi Nusantara”.Sejak lahirnya SK 327/Menhut-II/2009, masyarakat Pulau Padang mulai bulan Desember 2009 sampai dengan saat ini secara Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 30. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)terus menerus melakukan penolakan beroperasinya PT. RAPP di Pulau Padang mulai skala lokal di tingkat kabupaten(Bupati & DPRD Kabupaten), Propinsi (Gubernur & DPRD Propinsi), sampai puncak eskalasinya dengan adanya aksi“JAHIT MULUT” dan kemah massal masyarakat Pulau Padang di depan Gedung DPR RI beberapa bulan yang lalu.Tentunya sejarah tidak bisa di bungkam, bahwa sejak 10 Desember 2009 melalui Forum Masyarakat Peduli LingkunganKabupaten Kepuluan Meranti (FMPL-KM) hingga detik ini melalui Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat PulauPadang (FKM-PPP) dan Serikat Tani Riau (STR) Perjuangan dalam upaya Penolakan HTI PT.RAPP guna penyelamatanPulau Padang masih tetap berlanjut bahkan saat ini masyarakat Pulau Padang telah mempersiapkan 10 Relawan AKSIBAKAR DIRI yang rencananya pada hari Senin 25 Juni 2012 nanti akan di berangkatkan ke Jakarta. Sikap ini secaraterpaksa harus di ambil oleh masyarakat Pulau Padang mengingat, hingga detik ini telah hampir memasuki 3 (tiga) tahunlamanya masyarakat pulau padang melakukan pengawasan, menyuarakan pandangan dan tuntutanya kepada pemerintah, disampaikan secara lisan ataupun secara tertulis kepada Aparatur Pemerintah yang berkepentingan, hal tersebut telahdisampaikan baik secara langsung maupun melalui media, namun pemerintah lebih memilih cara-cara represifitas dan pecah Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 31. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)belah ketimbang jalan penyelesaian dengan proses yang dialogis (demokratis). Dan pemerintah juga selain “mengkambing-hitamkan” perjuangan rakyat sebagai penyebab situasi tidak aman (Mengganggu Iklim Investasi) juga membangun opiniburuk sehingga membuat kabur pesoalan dengan issue-issue yang sengaja di publikasi melalui media, seperti menganggapadanya kepentingan dan Campur Tangan Asing dan adanya Kepentingan Cukong Kayu Singapur, Malaysia di balik gerakanmurni perjuangan masyarakat Pulau Padang yang menolak keberadaan PT.RAPP, padahal, akar persoalnnya bersumber darikebijakan pemerintah itu sendiri. Singkatnya penegakan hukum lingkungan sudah tidak lagi bisa di harapkan olehmasyarakat Riau khususnya warga Pulau Padang kepada negara ini. Sebagaimana di ketahui, saat ini pemerintah bukannya menerima pendapat mayoritas rakyat, sebaliknyamengorganisir dan memaksa pemerintah-pemerintah desa untuk bersetuju dengan konsesi PT. RAPP. Selain itu, pemerintahjuga memaksakan solusi yang tidak populis, misalnya, scenario penanaman sagu hati dengan pola kemitraan dan Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 32. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)sesungguhnya program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) tidak bisa di paksakan oleh pihak Kementrian Kehutanan(KEMENHUT) menjadi solusi pada KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DI PULAU PADANG. Saudara Presiden BEM UIR yang terhormat. Masyarakat Pulau Padang memiliki harapan agar para birokrat(perencana dan pengambil keputusan) di bidang kehutanan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyonodengan KABINET INDONESIA BERSATU JILID II untuk kembali mengemban amanah konstitusional denganmelestarikan sumber daya hutan dan memenfaatkanya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan konsep bahwapembangunan ekonomi yang mengelola kekayaan bumi harus senantiasa memperhatikan pengelolaan sumber daya alam, disamping untuk memberi kemenfaatan masa kini, juga harus menjamin kehidupan masa depan. Sebab Jika selama inipemerintah c.q. Kementerian Kehutanan menjadikan “Akademisi dan Peneliti Kehutanan”, yang sering kali dijadikanrujukan atau sumber pembenaran dari kebijakan kehutanan dan strategi pengelolaan hutan, yang selama ini lebihberkosentrasi terhadap isu teknis, fisik dan biologis. Keyakinan bahwa kesejahteraan masyarakat akan terbangun dengansendirinya, bila rekayasa teknis pelestarian hutan berhasil di capai-yang berarti fungsi dan menfaatnya dapat di Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 33. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)sinambungkan –adalah contoh dari penerapan teori-teori buku ilmiah dari pengalaman luar yang tidak sesuai dengan realitasejarah masyarakat dan fakta lapangan Indonesia khususnys Pulau Padang. Pulau Padang dengan luas 1.109 km2—(menurutUU 27/2007 termasuk kriteria Pulau Kecil)—memiliki banyak sekali contoh budidaya tananaman keras (karet, sagu) padaekosistem lahan gambut dalam yang telah berlangsung selama puluhan tahun dengan tata kelola air menggunakan kanalberukuran kecil, dan menjadi andalan ekonomi Pulau Padang. Model/pola pengelolaan ekosistem lahan gambut dalamberbasis masyarakat di Pulau Padang yang terbukti mampu menjamin keseimbangan ekosistem lahan gambut dalam, tidakbanyak dijumpai di Indonesia. Serikat Tani Riau dalam persoalan pulau padang masih mengharapkan adanya perwujudan demokrasi dalam praktekpenyelenggaraan Negara, karena Kita paham bahwa Kekuasan Orde Baru selama lebih dari 30 tahun yang di tandai denganadanya Sentralisasi dan Personalisasi Kekuasaan telah berakhir pada bulan Mei 1998 seiring tumbangnya Presiden Sohartodari kursi kepresidenan. Karena itu pulalah menurut Serikat Tani Riau dalam gelombang reformasi yang ditandai denganRuntuhnya Rezim Orde Baru pada awal tahun 1998 tersebut juga merambah ke sector kehutanan. Tuntutan pengelolaan Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 34. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)sumber daya hutan yang lebih demokratis, berkeadilan, dan lestari, memaksa pemerintahan baru untuk merubah paradigmalama dari ‘basis negara’ (state-based) ke ‘basis rakyat’ (community based) dan dari ‘orientasi kayu’ (timber-oriented) ke‘orientasi ekosistem’ (ecosystem-oriented). Dalam kasus Pulau Padang, saat ini lembaga-lembaga penyelenggara negara di tingkat Pusat dan Daerah tidak lagibisa bekarja secara adil dan proposional berdasarkan beberapa temuan fakta, data dan informasi yang berkenaan dengankonflik izin IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang yang berhasil dirangkum dari kajian aspek legal, dan didukungbeberapa penelitian dan diskusi dengan LSM / masyarakat Pulau Padang. Bahkan sebaliknya penguasa Negara saat inimelalui Kementrian Kehutanan memaksakan kehendak dengan menjalankan logikanya sendiri dan terang-teranganmengingkari pakem peran negara untuk mengelola sumber daya alam secara adil dan berlanjut. Saudara Presiden BEM UIR yang terhormat. Seharusnya dengan berakhirnya sentralisasi dan personalisasikekuasaan tersebut, tentunya sangat memungkinkan Indonesia saat ini dengan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 35. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)Yudhoyono bisa menjalankan pelaksanaan demokrasi politik, demokrasi social dan demokrasi ekonami sesuai denganproporsinya. Dan karena itulah Serikat Tani Riau menegaskan pandangan serta sikap kepada Presiden Susilo BambangYudhoyono, seharusnya untuk tidak tinggal diam, SK 327/menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-HT PT.RAPP di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau yang saat ini menjadi salah satu permasalahan di duniakehutanan Indonesia telah terbukti menyimpan banyak permasalahan. Banyak temuan fakta dan data yang selama ini belumterungkap dan tidak dipertimbangkan dalam proses perijinan (khususnya penyusunan AMDAL), pengambilan keputusan,dan implementasinya, sehingga izin tersebut perlu ditinjau ulang. Serikat Tani Riau juga menekan dan menitikberatkan bahwa; “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” adalah orangyang paling harus bertanggung jawab jika nantinya AKSI BAKAR DIRI benar-benar di lakukan oleh masyarakat PulauPadang Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti. Propinsi Riau yang sudah dapat di pastikan dimana aksi tersebut akanmenimbulkan korban jiwa. Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 36. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR) Untuk itulah, Serikat Tani Riau menghimbau dan mengajak seluruh komponen Rekan-rekan Pers dan Kawan-kawanPro Demokrasi, Organisasi Massa, (Buruh, Tani, Mahasiswa-Pelajar, serta Rakyat Miskin lainnya) dan Lembaga SwadayaMasyarakat untuk bersama turun ke jalan, melakukan aksi solidaritas mengecam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuksegera BERSIKAP PRO RAKYAT dalam menyikapi rencana AKSI BAKAR DIRI masyarakat pulau padang akibat SK327/menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang yang di terbitkan oleh MS,KABAN.Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tetap konsistennya membela kepentingan rakyat terhisap/tertindaskami mengucapkan terimakasih. Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 37. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR) BANGUN PEMERINTAHAN KOALISASI NASIONAL MENGHADANG KAPITALISME-NEOLIBERALTANAH, MODAL, TEKNOLOGI MODERN, MURAH, MASSAL UNTUK PERTANIAN KOLEKTIF DI BAWAH KONTROL DEWAN TANI Pekanbaru, 20 Juni 2012 Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, MUHAMMAD RIDWAN ADY KUSWANTO Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 38. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 39. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 40. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)Nomor : 02/B/KPP-STR/VI/2012Lamp :-Hal : Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara. Mohon SOLIDARITAS Untuk MENGECAM Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Kepada Yth;Presiden BEM UNILAK.Di – Tempat.Assalamualaikum Wr. Wb Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 41. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR) Salam Pembebasan! Doa dan harapan kami, saudara dan kawan-kawan tetap konsisten membela kepentingan rakyatterhisap/tertindas. Dalam bagian Sumber Daya Alam yang di wakili oleh beberapa tulisan, menurut kami, persoalanmonopoli modal (didukung kekuasaan sebagai kerabatnya) atas sumber daya alam terus terjadi. Pengambilan sumber dayarakyat di lakukan dengan berbagai pola. Ada yang menggunakan tipu daya, intimidasi maupun berbekal kebijakan negara.Seakan tidak bisa di pungkiri, Pemilu 2009. Tentunya, Kapitalisme-neoliberal internasional mempunyai kepentingan untuktetap melanggengkan pengerukan/eksploitasi secara habis-habisan Sumber Daya Alam Indonesia. Maka, mereka pastilahmemberikan support terhadap Capres/Cawapres yang mampu mengawal agenda ekonomi-politik mereka di Indonesia saatitu. Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAPP Di Pulau Padang yang sudah berlangsung hampir memasuki tiga tahun lamanyaini, selain mengindikasikan “pemerintah gagal” memenuhi harapan rakyatnya, ada kemungkinan erat hubunganya denganPemilu 2009. Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 42. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR) Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAPP Di Pulau Padang adalah Potret Buram Penataan Ruang & Kelola Hutan DiIndonesia. Kementerian Kehutanan saat ini menjelma menjadi gurita raksasa yang bebal. Watak eksploitasi hutan sengaja diciptakan menjadi mesin-mesin pengumpul devisa Negara. Pembangunan berkelanjutan dan bahasa kerakyatan di manipulasimenjadi teks-teks kebijakan yang tak bisa di pakai. Kebijakan pemerintah tidak lain sekedar alat legitimasi penguasa atas apayang mesti di kerjakan namun Bukan Jawaban Atas Masalah-Masalah Yang Di Hadapi Masyarakat/Rakyatnya. Sungguh‘’Kebijakan Kehutanan’’ tidak bisa lagi di serah kan mentah – mentah oleh Rakyat kepada birokrasi, karena Negara terbuktimenghianati rakyatnya sendiri, dan pada dasarnya konflik agraria yang terjadi saat ini disebabkan karena kebijakanpemerintah yang begitu liberal. Pemerintah salah urus. Pengelolaan sektor agraria justru menghilangkan hak mayoritasrakyat terhadap akses tanahnya dan mengorbankan masa depan rakyat. Akibatnya, pemerintah seperti pembeo “mulutpengusaha”. Saudara Presiden BEM UNILAK yang terhormat, KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DI PULAU PADANGmerupakan representasi dari berbagai permasalahan ketidaksikronan peraturan tata ruang dan tata kelola hutan, pelanggaran Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 43. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)proses perijinan, dan potensi pemalsuan data biofisik pada tingkat tapak oleh Panel Expert yang terjadi di bumi Nusantara”.Sejak lahirnya SK 327/Menhut-II/2009, masyarakat Pulau Padang mulai bulan Desember 2009 sampai dengan saat ini secaraterus menerus melakukan penolakan beroperasinya PT. RAPP di Pulau Padang mulai skala lokal di tingkat kabupaten(Bupati & DPRD Kabupaten), Propinsi (Gubernur & DPRD Propinsi), sampai puncak eskalasinya dengan adanya aksi“JAHIT MULUT” dan kemah massal masyarakat Pulau Padang di depan Gedung DPR RI beberapa bulan yang lalu.Tentunya sejarah tidak bisa di bungkam, bahwa sejak 10 Desember 2009 melalui Forum Masyarakat Peduli LingkunganKabupaten Kepuluan Meranti (FMPL-KM) hingga detik ini melalui Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat PulauPadang (FKM-PPP) dan Serikat Tani Riau (STR) Perjuangan dalam upaya Penolakan HTI PT.RAPP guna penyelamatanPulau Padang masih tetap berlanjut bahkan saat ini masyarakat Pulau Padang telah mempersiapkan 10 Relawan AKSIBAKAR DIRI yang rencananya pada hari Senin 25 Juni 2012 nanti akan di berangkatkan ke Jakarta. Sikap ini secaraterpaksa harus di ambil oleh masyarakat Pulau Padang mengingat, hingga detik ini telah hampir memasuki 3 (tiga) tahunlamanya masyarakat pulau padang melakukan pengawasan, menyuarakan pandangan dan tuntutanya kepada pemerintah, di Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 44. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)sampaikan secara lisan ataupun secara tertulis kepada Aparatur Pemerintah yang berkepentingan, hal tersebut telahdisampaikan baik secara langsung maupun melalui media, namun pemerintah lebih memilih cara-cara represifitas dan pecahbelah ketimbang jalan penyelesaian dengan proses yang dialogis (demokratis). Dan pemerintah juga selain “mengkambing-hitamkan” perjuangan rakyat sebagai penyebab situasi tidak aman (Mengganggu Iklim Investasi) juga membangun opiniburuk sehingga membuat kabur pesoalan dengan issue-issue yang sengaja di publikasi melalui media, seperti menganggapadanya kepentingan dan Campur Tangan Asing dan adanya Kepentingan Cukong Kayu Singapur, Malaysia di balik gerakanmurni perjuangan masyarakat Pulau Padang yang menolak keberadaan PT.RAPP, padahal, akar persoalnnya bersumber darikebijakan pemerintah itu sendiri. Singkatnya penegakan hukum lingkungan sudah tidak lagi bisa di harapkan olehmasyarakat Riau khususnya warga Pulau Padang kepada negara ini. Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 45. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR) Sebagaimana di ketahui, saat ini pemerintah bukannya menerima pendapat mayoritas rakyat, sebaliknyamengorganisir dan memaksa pemerintah-pemerintah desa untuk bersetuju dengan konsesi PT. RAPP. Selain itu, pemerintahjuga memaksakan solusi yang tidak populis, misalnya, scenario penanaman sagu hati dengan pola kemitraan dansesungguhnya program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) tidak bisa di paksakan oleh pihak Kementrian Kehutanan(KEMENHUT) menjadi solusi pada KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DI PULAU PADANG. Saudara Presiden BEM UNILAK yang terhormat. Masyarakat Pulau Padang memiliki harapan agar para birokrat(perencana dan pengambil keputusan) di bidang kehutanan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyonodengan KABINET INDONESIA BERSATU JILID II untuk kembali mengemban amanah konstitusional denganmelestarikan sumber daya hutan dan memenfaatkanya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan konsep bahwapembangunan ekonomi yang mengelola kekayaan bumi harus senantiasa memperhatikan pengelolaan sumber daya alam, disamping untuk memberi kemenfaatan masa kini, juga harus menjamin kehidupan masa depan. Sebab Jika selama inipemerintah c.q. Kementerian Kehutanan menjadikan “Akademisi dan Peneliti Kehutanan”, yang sering kali dijadikan Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 46. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)rujukan atau sumber pembenaran dari kebijakan kehutanan dan strategi pengelolaan hutan, yang selama ini lebihberkosentrasi terhadap isu teknis, fisik dan biologis. Keyakinan bahwa kesejahteraan masyarakat akan terbangun dengansendirinya, bila rekayasa teknis pelestarian hutan berhasil di capai-yang berarti fungsi dan menfaatnya dapat disinambungkan –adalah contoh dari penerapan teori-teori buku ilmiah dari pengalaman luar yang tidak sesuai dengan realitasejarah masyarakat dan fakta lapangan Indonesia khususnys Pulau Padang. Pulau Padang dengan luas 1.109 km2—(menurutUU 27/2007 termasuk kriteria Pulau Kecil)—memiliki banyak sekali contoh budidaya tananaman keras (karet, sagu) padaekosistem lahan gambut dalam yang telah berlangsung selama puluhan tahun dengan tata kelola air menggunakan kanalberukuran kecil, dan menjadi andalan ekonomi Pulau Padang. Model/pola pengelolaan ekosistem lahan gambut dalamberbasis masyarakat di Pulau Padang yang terbukti mampu menjamin keseimbangan ekosistem lahan gambut dalam, tidakbanyak dijumpai di Indonesia. Serikat Tani Riau dalam persoalan pulau padang masih mengharapkan adanya perwujudan demokrasi dalam praktekpenyelenggaraan Negara, karena Kita paham bahwa Kekuasan Orde Baru selama lebih dari 30 tahun yang di tandai dengan Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 47. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)adanya Sentralisasi dan Personalisasi Kekuasaan telah berakhir pada bulan Mei 1998 seiring tumbangnya Presiden Sohartodari kursi kepresidenan. Karena itu pulalah menurut Serikat Tani Riau dalam gelombang reformasi yang ditandai denganRuntuhnya Rezim Orde Baru pada awal tahun 1998 tersebut juga merambah ke sector kehutanan. Tuntutan pengelolaansumber daya hutan yang lebih demokratis, berkeadilan, dan lestari, memaksa pemerintahan baru untuk merubah paradigmalama dari ‘basis negara’ (state-based) ke ‘basis rakyat’ (community based) dan dari ‘orientasi kayu’ (timber-oriented) ke‘orientasi ekosistem’ (ecosystem-oriented). Dalam kasus Pulau Padang, saat ini lembaga-lembaga penyelenggara negara di tingkat Pusat dan Daerah tidak lagibisa bekarja secara adil dan proposional berdasarkan beberapa temuan fakta, data dan informasi yang berkenaan dengankonflik izin IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang yang berhasil dirangkum dari kajian aspek legal, dan didukungbeberapa penelitian dan diskusi dengan LSM / masyarakat Pulau Padang. Bahkan sebaliknya penguasa Negara saat inimelalui Kementrian Kehutanan memaksakan kehendak dengan menjalankan logikanya sendiri dan terang-teranganmengingkari pakem peran negara untuk mengelola sumber daya alam secara adil dan berlanjut. Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 48. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR) Saudara Presiden BEM UNILAK yang terhormat. Seharusnya dengan berakhirnya sentralisasi dan personalisasikekuasaan tersebut, tentunya sangat memungkinkan Indonesia saat ini dengan kepemimpinan Presiden Susilo BambangYudhoyono bisa menjalankan pelaksanaan demokrasi politik, demokrasi social dan demokrasi ekonami sesuai denganproporsinya. Dan karena itulah Serikat Tani Riau menegaskan pandangan serta sikap kepada Presiden Susilo BambangYudhoyono, seharusnya untuk tidak tinggal diam, SK 327/menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-HT PT.RAPP di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau yang saat ini menjadi salah satu permasalahan di duniakehutanan Indonesia telah terbukti menyimpan banyak permasalahan. Banyak temuan fakta dan data yang selama ini belumterungkap dan tidak dipertimbangkan dalam proses perijinan (khususnya penyusunan AMDAL), pengambilan keputusan,dan implementasinya, sehingga izin tersebut perlu ditinjau ulang. Serikat Tani Riau juga menekan dan menitikberatkan bahwa; “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” adalah orangyang paling harus bertanggung jawab jika nantinya AKSI BAKAR DIRI benar-benar di lakukan oleh masyarakat Pulau Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 49. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)Padang Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti. Propinsi Riau yang sudah dapat di pastikan dimana aksi tersebut akanmenimbulkan korban jiwa. Untuk itulah, Serikat Tani Riau menghimbau dan mengajak seluruh komponen Rekan-rekan Pers dan Kawan-kawanPro Demokrasi, Organisasi Massa, (Buruh, Tani, Mahasiswa-Pelajar, serta Rakyat Miskin lainnya) dan Lembaga SwadayaMasyarakat untuk bersama turun ke jalan, melakukan aksi solidaritas mengecam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuksegera BERSIKAP PRO RAKYAT dalam menyikapi rencana AKSI BAKAR DIRI masyarakat pulau padang akibat SK327/menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang yang di terbitkan oleh MS,KABAN. Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 50. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tetap konsistennya membela kepentingan rakyat terhisap/tertindaskami mengucapkan terimakasih. BANGUN PEMERINTAHAN KOALISASI NASIONAL MENGHADANG KAPITALISME-NEOLIBERALTANAH, MODAL, TEKNOLOGI MODERN, MURAH, MASSAL UNTUK PERTANIAN KOLEKTIF DI BAWAH KONTROL DEWAN TANI Pekanbaru, 20 Juni 2012 Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 51. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR) MUHAMMAD RIDWAN ADY KUSWANTOAlamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 52. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 53. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)Nomor : 02/B/KPP-STR/VI/2012Lamp :-Hal : Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara. Mohon SOLIDARITAS Untuk MENGECAM Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Kepada Yth;Presiden BEM Universitas Muhamadiah Riau.Di – Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 54. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR) Tempat.Assalamualaikum Wr. Wb Salam Pembebasan! Doa dan harapan kami, saudara dan kawan-kawan tetap konsisten membela kepentingan rakyatterhisap/tertindas. Dalam bagian Sumber Daya Alam yang di wakili oleh beberapa tulisan, menurut kami, persoalanmonopoli modal (didukung kekuasaan sebagai kerabatnya) atas sumber daya alam terus terjadi. Pengambilan sumber dayarakyat di lakukan dengan berbagai pola. Ada yang menggunakan tipu daya, intimidasi maupun berbekal kebijakan negara.Seakan tidak bisa di pungkiri, Pemilu 2009. Tentunya, Kapitalisme-neoliberal internasional mempunyai kepentingan untuktetap melanggengkan pengerukan/eksploitasi secara habis-habisan Sumber Daya Alam Indonesia. Maka, mereka pastilahmemberikan support terhadap Capres/Cawapres yang mampu mengawal agenda ekonomi-politik mereka di Indonesia saatitu. Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAPP Di Pulau Padang yang sudah berlangsung hampir memasuki tiga tahun lamanya Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 55. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)ini, selain mengindikasikan “pemerintah gagal” memenuhi harapan rakyatnya, ada kemungkinan erat hubunganya denganPemilu 2009. Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAPP Di Pulau Padang adalah Potret Buram Penataan Ruang & Kelola Hutan DiIndonesia. Kementerian Kehutanan saat ini menjelma menjadi gurita raksasa yang bebal. Watak eksploitasi hutan sengaja diciptakan menjadi mesin-mesin pengumpul devisa Negara. Pembangunan berkelanjutan dan bahasa kerakyatan di manipulasimenjadi teks-teks kebijakan yang tak bisa di pakai. Kebijakan pemerintah tidak lain sekedar alat legitimasi penguasa atas apayang mesti di kerjakan namun Bukan Jawaban Atas Masalah-Masalah Yang Di Hadapi Masyarakat/Rakyatnya. Sungguh‘’Kebijakan Kehutanan’’ tidak bisa lagi di serah kan mentah – mentah oleh Rakyat kepada birokrasi, karena Negara terbuktimenghianati rakyatnya sendiri, dan pada dasarnya konflik agraria yang terjadi saat ini disebabkan karena kebijakanpemerintah yang begitu liberal. Pemerintah salah urus. Pengelolaan sektor agraria justru menghilangkan hak mayoritasrakyat terhadap akses tanahnya dan mengorbankan masa depan rakyat. Akibatnya, pemerintah seperti pembeo “mulutpengusaha”. Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 56. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR) Saudara Presiden BEM Universitas Muhamadiah yang terhormat, KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DIPULAU PADANG merupakan representasi dari berbagai permasalahan ketidaksikronan peraturan tata ruang dan tata kelolahutan, pelanggaran proses perijinan, dan potensi pemalsuan data biofisik pada tingkat tapak oleh Panel Expert yang terjadi dibumi Nusantara”. Sejak lahirnya SK 327/Menhut-II/2009, masyarakat Pulau Padang mulai bulan Desember 2009 sampaidengan saat ini secara terus menerus melakukan penolakan beroperasinya PT. RAPP di Pulau Padang mulai skala lokal ditingkat kabupaten (Bupati & DPRD Kabupaten), Propinsi (Gubernur & DPRD Propinsi), sampai puncak eskalasinya denganadanya aksi “JAHIT MULUT” dan kemah massal masyarakat Pulau Padang di depan Gedung DPR RI beberapa bulan yanglalu. Tentunya sejarah tidak bisa di bungkam, bahwa sejak 10 Desember 2009 melalui Forum Masyarakat Peduli LingkunganKabupaten Kepuluan Meranti (FMPL-KM) hingga detik ini melalui Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat PulauPadang (FKM-PPP) dan Serikat Tani Riau (STR) Perjuangan dalam upaya Penolakan HTI PT.RAPP guna penyelamatanPulau Padang masih tetap berlanjut bahkan saat ini masyarakat Pulau Padang telah mempersiapkan 10 Relawan AKSI Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 57. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)BAKAR DIRI yang rencananya pada hari Senin 25 Juni 2012 nanti akan di berangkatkan ke Jakarta. Sikap ini secaraterpaksa harus di ambil oleh masyarakat Pulau Padang mengingat, hingga detik ini telah hampir memasuki 3 (tiga) tahunlamanya masyarakat pulau padang melakukan pengawasan, menyuarakan pandangan dan tuntutanya kepada pemerintah, disampaikan secara lisan ataupun secara tertulis kepada Aparatur Pemerintah yang berkepentingan, hal tersebut telahdisampaikan baik secara langsung maupun melalui media, namun pemerintah lebih memilih cara-cara represifitas dan pecahbelah ketimbang jalan penyelesaian dengan proses yang dialogis (demokratis). Dan pemerintah juga selain “mengkambing-hitamkan” perjuangan rakyat sebagai penyebab situasi tidak aman (Mengganggu Iklim Investasi) juga membangun opiniburuk sehingga membuat kabur pesoalan dengan issue-issue yang sengaja di publikasi melalui media, seperti menganggapadanya kepentingan dan Campur Tangan Asing dan adanya Kepentingan Cukong Kayu Singapur, Malaysia di balik gerakanmurni perjuangan masyarakat Pulau Padang yang menolak keberadaan PT.RAPP, padahal, akar persoalnnya bersumber darikebijakan pemerintah itu sendiri. Singkatnya penegakan hukum lingkungan sudah tidak lagi bisa di harapkan olehmasyarakat Riau khususnya warga Pulau Padang kepada negara ini. Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 58. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR) Sebagaimana di ketahui, saat ini pemerintah bukannya menerima pendapat mayoritas rakyat, sebaliknyamengorganisir dan memaksa pemerintah-pemerintah desa untuk bersetuju dengan konsesi PT. RAPP. Selain itu, pemerintahjuga memaksakan solusi yang tidak populis, misalnya, scenario penanaman sagu hati dengan pola kemitraan dansesungguhnya program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) tidak bisa di paksakan oleh pihak Kementrian Kehutanan(KEMENHUT) menjadi solusi pada KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DI PULAU PADANG. Saudara Presiden BEM Universitas Muhamadiah yang terhormat. Masyarakat Pulau Padang memiliki harapan agarpara birokrat (perencana dan pengambil keputusan) di bidang kehutanan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo BambangYudhoyono dengan KABINET INDONESIA BERSATU JILID II untuk kembali mengemban amanah konstitusional denganmelestarikan sumber daya hutan dan memenfaatkanya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan konsep bahwapembangunan ekonomi yang mengelola kekayaan bumi harus senantiasa memperhatikan pengelolaan sumber daya alam, disamping untuk memberi kemenfaatan masa kini, juga harus menjamin kehidupan masa depan. Sebab Jika selama ini Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 59. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan menjadikan “Akademisi dan Peneliti Kehutanan”, yang sering kali dijadikanrujukan atau sumber pembenaran dari kebijakan kehutanan dan strategi pengelolaan hutan, yang selama ini lebihberkosentrasi terhadap isu teknis, fisik dan biologis. Keyakinan bahwa kesejahteraan masyarakat akan terbangun dengansendirinya, bila rekayasa teknis pelestarian hutan berhasil di capai-yang berarti fungsi dan menfaatnya dapat disinambungkan –adalah contoh dari penerapan teori-teori buku ilmiah dari pengalaman luar yang tidak sesuai dengan realitasejarah masyarakat dan fakta lapangan Indonesia khususnys Pulau Padang. Pulau Padang dengan luas 1.109 km2—(menurutUU 27/2007 termasuk kriteria Pulau Kecil)—memiliki banyak sekali contoh budidaya tananaman keras (karet, sagu) padaekosistem lahan gambut dalam yang telah berlangsung selama puluhan tahun dengan tata kelola air menggunakan kanalberukuran kecil, dan menjadi andalan ekonomi Pulau Padang. Model/pola pengelolaan ekosistem lahan gambut dalamberbasis masyarakat di Pulau Padang yang terbukti mampu menjamin keseimbangan ekosistem lahan gambut dalam, tidakbanyak dijumpai di Indonesia. Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 60. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR) Serikat Tani Riau dalam persoalan pulau padang masih mengharapkan adanya perwujudan demokrasi dalam praktekpenyelenggaraan Negara, karena Kita paham bahwa Kekuasan Orde Baru selama lebih dari 30 tahun yang di tandai denganadanya Sentralisasi dan Personalisasi Kekuasaan telah berakhir pada bulan Mei 1998 seiring tumbangnya Presiden Sohartodari kursi kepresidenan. Karena itu pulalah menurut Serikat Tani Riau dalam gelombang reformasi yang ditandai denganRuntuhnya Rezim Orde Baru pada awal tahun 1998 tersebut juga merambah ke sector kehutanan. Tuntutan pengelolaansumber daya hutan yang lebih demokratis, berkeadilan, dan lestari, memaksa pemerintahan baru untuk merubah paradigmalama dari ‘basis negara’ (state-based) ke ‘basis rakyat’ (community based) dan dari ‘orientasi kayu’ (timber-oriented) ke‘orientasi ekosistem’ (ecosystem-oriented). Dalam kasus Pulau Padang, saat ini lembaga-lembaga penyelenggara negara di tingkat Pusat dan Daerah tidak lagibisa bekarja secara adil dan proposional berdasarkan beberapa temuan fakta, data dan informasi yang berkenaan dengankonflik izin IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang yang berhasil dirangkum dari kajian aspek legal, dan didukungbeberapa penelitian dan diskusi dengan LSM / masyarakat Pulau Padang. Bahkan sebaliknya penguasa Negara saat ini Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 61. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)melalui Kementrian Kehutanan memaksakan kehendak dengan menjalankan logikanya sendiri dan terang-teranganmengingkari pakem peran negara untuk mengelola sumber daya alam secara adil dan berlanjut. Saudara Presiden BEM Universitas Muhamadiah yang terhormat. Seharusnya dengan berakhirnya sentralisasi danpersonalisasi kekuasaan tersebut, tentunya sangat memungkinkan Indonesia saat ini dengan kepemimpinan Presiden SusiloBambang Yudhoyono bisa menjalankan pelaksanaan demokrasi politik, demokrasi social dan demokrasi ekonami sesuaidengan proporsinya. Dan karena itulah Serikat Tani Riau menegaskan pandangan serta sikap kepada Presiden SusiloBambang Yudhoyono, seharusnya untuk tidak tinggal diam, SK 327/menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau yang saat ini menjadi salah satu permasalahan di duniakehutanan Indonesia telah terbukti menyimpan banyak permasalahan. Banyak temuan fakta dan data yang selama ini belumterungkap dan tidak dipertimbangkan dalam proses perijinan (khususnya penyusunan AMDAL), pengambilan keputusan,dan implementasinya, sehingga izin tersebut perlu ditinjau ulang. Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 62. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR) Serikat Tani Riau juga menekan dan menitikberatkan bahwa; “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” adalah orangyang paling harus bertanggung jawab jika nantinya AKSI BAKAR DIRI benar-benar di lakukan oleh masyarakat PulauPadang Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti. Propinsi Riau yang sudah dapat di pastikan dimana aksi tersebut akanmenimbulkan korban jiwa. Untuk itulah, Serikat Tani Riau menghimbau dan mengajak seluruh komponen Rekan-rekan Pers dan Kawan-kawanPro Demokrasi, Organisasi Massa, (Buruh, Tani, Mahasiswa-Pelajar, serta Rakyat Miskin lainnya) dan Lembaga SwadayaMasyarakat untuk bersama turun ke jalan, melakukan aksi solidaritas mengecam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuksegera BERSIKAP PRO RAKYAT dalam menyikapi rencana AKSI BAKAR DIRI masyarakat pulau padang akibat SK327/menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang yang di terbitkan oleh MS,KABAN. Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 63. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tetap konsistennya membela kepentingan rakyat terhisap/tertindaskami mengucapkan terimakasih. BANGUN PEMERINTAHAN KOALISASI NASIONAL MENGHADANG KAPITALISME-NEOLIBERALTANAH, MODAL, TEKNOLOGI MODERN, MURAH, MASSAL UNTUK PERTANIAN KOLEKTIF DI BAWAH KONTROL DEWAN TANI Pekanbaru, 20 Juni 2012 Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 64. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR) MUHAMMAD RIDWAN ADY KUSWANTOAlamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 65. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 66. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)Nomor : 02/B/KPP-STR/VI/2012Lamp :-Hal : Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara. Mohon SOLIDARITAS Untuk MENGECAM Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Kepada Yth; Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 67. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)______________________________________________________________Di – Tempat.Assalamualaikum Wr. Wb Salam Pembebasan! Doa dan harapan kami, saudara dan kawan-kawan tetap konsisten membela kepentingan rakyatterhisap/tertindas. Dalam bagian Sumber Daya Alam yang di wakili oleh beberapa tulisan, menurut kami, persoalanmonopoli modal (didukung kekuasaan sebagai kerabatnya) atas sumber daya alam terus terjadi. Pengambilan sumber dayarakyat di lakukan dengan berbagai pola. Ada yang menggunakan tipu daya, intimidasi maupun berbekal kebijakan negara.Seakan tidak bisa di pungkiri, Pemilu 2009. Tentunya, Kapitalisme-neoliberal internasional mempunyai kepentingan untuktetap melanggengkan pengerukan/eksploitasi secara habis-habisan Sumber Daya Alam Indonesia. Maka, mereka pastilah Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 68. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)memberikan support terhadap Capres/Cawapres yang mampu mengawal agenda ekonomi-politik mereka di Indonesia saatitu. Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAPP Di Pulau Padang yang sudah berlangsung hampir memasuki tiga tahun lamanyaini, selain mengindikasikan “pemerintah gagal” memenuhi harapan rakyatnya, ada kemungkinan erat hubunganya denganPemilu 2009. Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAPP Di Pulau Padang adalah Potret Buram Penataan Ruang & Kelola Hutan DiIndonesia. Kementerian Kehutanan saat ini menjelma menjadi gurita raksasa yang bebal. Watak eksploitasi hutan sengaja diciptakan menjadi mesin-mesin pengumpul devisa Negara. Pembangunan berkelanjutan dan bahasa kerakyatan di manipulasimenjadi teks-teks kebijakan yang tak bisa di pakai. Kebijakan pemerintah tidak lain sekedar alat legitimasi penguasa atas apayang mesti di kerjakan namun Bukan Jawaban Atas Masalah-Masalah Yang Di Hadapi Masyarakat/Rakyatnya. Sungguh‘’Kebijakan Kehutanan’’ tidak bisa lagi di serah kan mentah – mentah oleh Rakyat kepada birokrasi, karena Negara terbuktimenghianati rakyatnya sendiri, dan pada dasarnya konflik agraria yang terjadi saat ini disebabkan karena kebijakanpemerintah yang begitu liberal. Pemerintah salah urus. Pengelolaan sektor agraria justru menghilangkan hak mayoritas Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 69. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)rakyat terhadap akses tanahnya dan mengorbankan masa depan rakyat. Akibatnya, pemerintah seperti pembeo “mulutpengusaha”. Saudara Presiden BEM Universitas Muhamadiah yang terhormat, KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DIPULAU PADANG merupakan representasi dari berbagai permasalahan ketidaksikronan peraturan tata ruang dan tata kelolahutan, pelanggaran proses perijinan, dan potensi pemalsuan data biofisik pada tingkat tapak oleh Panel Expert yang terjadi dibumi Nusantara”. Sejak lahirnya SK 327/Menhut-II/2009, masyarakat Pulau Padang mulai bulan Desember 2009 sampaidengan saat ini secara terus menerus melakukan penolakan beroperasinya PT. RAPP di Pulau Padang mulai skala lokal ditingkat kabupaten (Bupati & DPRD Kabupaten), Propinsi (Gubernur & DPRD Propinsi), sampai puncak eskalasinya denganadanya aksi “JAHIT MULUT” dan kemah massal masyarakat Pulau Padang di depan Gedung DPR RI beberapa bulan yanglalu. Tentunya sejarah tidak bisa di bungkam, bahwa sejak 10 Desember 2009 melalui Forum Masyarakat Peduli LingkunganKabupaten Kepuluan Meranti (FMPL-KM) hingga detik ini melalui Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 70. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)Padang (FKM-PPP) dan Serikat Tani Riau (STR) Perjuangan dalam upaya Penolakan HTI PT.RAPP guna penyelamatanPulau Padang masih tetap berlanjut bahkan saat ini masyarakat Pulau Padang telah mempersiapkan 10 Relawan AKSIBAKAR DIRI yang rencananya pada hari Senin 25 Juni 2012 nanti akan di berangkatkan ke Jakarta. Sikap ini secaraterpaksa harus di ambil oleh masyarakat Pulau Padang mengingat, hingga detik ini telah hampir memasuki 3 (tiga) tahunlamanya masyarakat pulau padang melakukan pengawasan, menyuarakan pandangan dan tuntutanya kepada pemerintah, disampaikan secara lisan ataupun secara tertulis kepada Aparatur Pemerintah yang berkepentingan, hal tersebut telahdisampaikan baik secara langsung maupun melalui media, namun pemerintah lebih memilih cara-cara represifitas dan pecahbelah ketimbang jalan penyelesaian dengan proses yang dialogis (demokratis). Dan pemerintah juga selain “mengkambing-hitamkan” perjuangan rakyat sebagai penyebab situasi tidak aman (Mengganggu Iklim Investasi) juga membangun opiniburuk sehingga membuat kabur pesoalan dengan issue-issue yang sengaja di publikasi melalui media, seperti menganggapadanya kepentingan dan Campur Tangan Asing dan adanya Kepentingan Cukong Kayu Singapur, Malaysia di balik gerakanmurni perjuangan masyarakat Pulau Padang yang menolak keberadaan PT.RAPP, padahal, akar persoalnnya bersumber dari Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 71. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)kebijakan pemerintah itu sendiri. Singkatnya penegakan hukum lingkungan sudah tidak lagi bisa di harapkan olehmasyarakat Riau khususnya warga Pulau Padang kepada negara ini. Sebagaimana di ketahui, saat ini pemerintah bukannya menerima pendapat mayoritas rakyat, sebaliknyamengorganisir dan memaksa pemerintah-pemerintah desa untuk bersetuju dengan konsesi PT. RAPP. Selain itu, pemerintahjuga memaksakan solusi yang tidak populis, misalnya, scenario penanaman sagu hati dengan pola kemitraan dansesungguhnya program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) tidak bisa di paksakan oleh pihak Kementrian Kehutanan(KEMENHUT) menjadi solusi pada KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DI PULAU PADANG. Saudara Presiden BEM Universitas Muhamadiah yang terhormat. Masyarakat Pulau Padang memiliki harapan agarpara birokrat (perencana dan pengambil keputusan) di bidang kehutanan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo BambangYudhoyono dengan KABINET INDONESIA BERSATU JILID II untuk kembali mengemban amanah konstitusional dengan Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 72. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)melestarikan sumber daya hutan dan memenfaatkanya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan konsep bahwapembangunan ekonomi yang mengelola kekayaan bumi harus senantiasa memperhatikan pengelolaan sumber daya alam, disamping untuk memberi kemenfaatan masa kini, juga harus menjamin kehidupan masa depan. Sebab Jika selama inipemerintah c.q. Kementerian Kehutanan menjadikan “Akademisi dan Peneliti Kehutanan”, yang sering kali dijadikanrujukan atau sumber pembenaran dari kebijakan kehutanan dan strategi pengelolaan hutan, yang selama ini lebihberkosentrasi terhadap isu teknis, fisik dan biologis. Keyakinan bahwa kesejahteraan masyarakat akan terbangun dengansendirinya, bila rekayasa teknis pelestarian hutan berhasil di capai-yang berarti fungsi dan menfaatnya dapat disinambungkan –adalah contoh dari penerapan teori-teori buku ilmiah dari pengalaman luar yang tidak sesuai dengan realitasejarah masyarakat dan fakta lapangan Indonesia khususnys Pulau Padang. Pulau Padang dengan luas 1.109 km2—(menurutUU 27/2007 termasuk kriteria Pulau Kecil)—memiliki banyak sekali contoh budidaya tananaman keras (karet, sagu) padaekosistem lahan gambut dalam yang telah berlangsung selama puluhan tahun dengan tata kelola air menggunakan kanalberukuran kecil, dan menjadi andalan ekonomi Pulau Padang. Model/pola pengelolaan ekosistem lahan gambut dalamberbasis masyarakat di Pulau Padang yang terbukti mampu menjamin keseimbangan ekosistem lahan gambut dalam, tidak Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 73. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)banyak dijumpai di Indonesia. Serikat Tani Riau dalam persoalan pulau padang masih mengharapkan adanya perwujudan demokrasi dalam praktekpenyelenggaraan Negara, karena Kita paham bahwa Kekuasan Orde Baru selama lebih dari 30 tahun yang di tandai denganadanya Sentralisasi dan Personalisasi Kekuasaan telah berakhir pada bulan Mei 1998 seiring tumbangnya Presiden Sohartodari kursi kepresidenan. Karena itu pulalah menurut Serikat Tani Riau dalam gelombang reformasi yang ditandai denganRuntuhnya Rezim Orde Baru pada awal tahun 1998 tersebut juga merambah ke sector kehutanan. Tuntutan pengelolaansumber daya hutan yang lebih demokratis, berkeadilan, dan lestari, memaksa pemerintahan baru untuk merubah paradigmalama dari ‘basis negara’ (state-based) ke ‘basis rakyat’ (community based) dan dari ‘orientasi kayu’ (timber-oriented) ke‘orientasi ekosistem’ (ecosystem-oriented). Dalam kasus Pulau Padang, saat ini lembaga-lembaga penyelenggara negara di tingkat Pusat dan Daerah tidak lagibisa bekarja secara adil dan proposional berdasarkan beberapa temuan fakta, data dan informasi yang berkenaan dengan Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 74. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)konflik izin IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang yang berhasil dirangkum dari kajian aspek legal, dan didukungbeberapa penelitian dan diskusi dengan LSM / masyarakat Pulau Padang. Bahkan sebaliknya penguasa Negara saat inimelalui Kementrian Kehutanan memaksakan kehendak dengan menjalankan logikanya sendiri dan terang-teranganmengingkari pakem peran negara untuk mengelola sumber daya alam secara adil dan berlanjut. Saudara Presiden BEM Universitas Muhamadiah yang terhormat. Seharusnya dengan berakhirnya sentralisasi danpersonalisasi kekuasaan tersebut, tentunya sangat memungkinkan Indonesia saat ini dengan kepemimpinan Presiden SusiloBambang Yudhoyono bisa menjalankan pelaksanaan demokrasi politik, demokrasi social dan demokrasi ekonami sesuaidengan proporsinya. Dan karena itulah Serikat Tani Riau menegaskan pandangan serta sikap kepada Presiden SusiloBambang Yudhoyono, seharusnya untuk tidak tinggal diam, SK 327/menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau yang saat ini menjadi salah satu permasalahan di duniakehutanan Indonesia telah terbukti menyimpan banyak permasalahan. Banyak temuan fakta dan data yang selama ini belum Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 75. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)terungkap dan tidak dipertimbangkan dalam proses perijinan (khususnya penyusunan AMDAL), pengambilan keputusan,dan implementasinya, sehingga izin tersebut perlu ditinjau ulang. Serikat Tani Riau juga menekan dan menitikberatkan bahwa; “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” adalah orangyang paling harus bertanggung jawab jika nantinya AKSI BAKAR DIRI benar-benar di lakukan oleh masyarakat PulauPadang Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti. Propinsi Riau yang sudah dapat di pastikan dimana aksi tersebut akanmenimbulkan korban jiwa. Untuk itulah, Serikat Tani Riau menghimbau dan mengajak seluruh komponen Rekan-rekan Pers dan Kawan-kawanPro Demokrasi, Organisasi Massa, (Buruh, Tani, Mahasiswa-Pelajar, serta Rakyat Miskin lainnya) dan Lembaga SwadayaMasyarakat untuk bersama turun ke jalan, melakukan aksi solidaritas mengecam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 76. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR)segera BERSIKAP PRO RAKYAT dalam menyikapi rencana AKSI BAKAR DIRI masyarakat pulau padang akibat SK327/menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang yang di terbitkan oleh MS,KABAN.Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tetap konsistennya membela kepentingan rakyat terhisap/tertindaskami mengucapkan terimakasih. BANGUN PEMERINTAHAN KOALISASI NASIONAL MENGHADANG KAPITALISME-NEOLIBERALTANAH, MODAL, TEKNOLOGI MODERN, MURAH, MASSAL UNTUK PERTANIAN KOLEKTIF DI BAWAH KONTROL DEWAN TANI Pekanbaru, 20 Juni 2012 Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329
  • 77. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007 Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008 KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU (KPP-STR) Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, MUHAMMAD RIDWAN ADY KUSWANTOAlamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329