1. KRONOLOGIS PERLUASAN AREAL
PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
A. LATAR BELAKANG
1. PT. RAPP mendapatkan persetujuan perluasan areal sesuai Keputusan Menteri Kehutanan seluas
235.140 Ha sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutan No. SK.356/Menhut-II/2004 tanggal 1
Nvember 2004 (Perubahan kedua)
2. Berdasarkan permohonan Direktur Utama PT. RAPP sesuai surat No. 02/RAPP-DU/I/04 tanggal
19 januari 2004, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.327/Menhut-
II/2009 (Perubahan Ketiga) dengan luas arela 350.165 Ha, yang tersebar ke 5 Kabupaten dengan
rincian luas masing-masing kabupaten sebagai berikut :
Kabupaten Perubahan Kedua Perubahan Ketiga Selisih/Penambahan
A. KAMPAR 32.511 Ha 30.422 Ha 2.089 Ha
B. SIAK 37.400 Ha 52.505 Ha 15.105 Ha
C. PELALAWAN 89.440 Ha 151.254 Ha 61.814 Ha
D. KUANTAN SENGINGI 75.789 Ha 74.779 Ha 1.010 Ha
E. KEPULAUAN MERANTI - Ha 41.205 Ha 41.205 Ha
JUMLAH 235.140 Ha 350.165 Ha 115.025 Ha
Terhadap Hal diatas telah di telaah dan hasilnya telah di surati oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau ke
Menteri Kehutanan sesuai surat No. 522.2/Pemhut/3621 tangal 2 september 2009, dengan hasil sebagai
berikut :
Kabupaten LUAS
A. KAMPAR 31.481,78 Ha
B. SIAK 53.950,80 Ha
C. PELALAWAN 155.543,68 Ha
D. KUANTAN SENGINGI 74.039,33 Ha
E. KEPULAUAN MERANTI 41.412,37 Ha
F. INDRAGIRI HULU 1.090,80 Ha
JUMLAH 357.518,76 Ha
B. KRONOLOGIS PERLUASAN AREAL PT. RAPP
1. Perluasan Areal PT. RAPP berawal dari Permohonan Persetujuan penambahan areal IUPHHK pada
Hutan Tanaman An. PT. RAPP sesuai Surat Direktur Utama PT. RAPP Nomor 02/RAPP-DU/I/04
tanggal 19 Januari 2004.
2. Berdasarkan permohonan tersebut Menteri Kehutanan dengan surat Nomor : S. 143/MENHUT-VI/2004
tanggal 29 April 2004. Pada prinsipnya menyetujui penambahan/perluasan areal kerja PT. RAPP dan
untuk proses penyelesaian administrasi terhadap penambahan atau perluasan areal kerja kerja pihak
perusahaan diminta pada PT. RAPP melengkapi syarat sebagai berikut :
a. Memperoleh perubahan Rekomendasi Gubernur yang semula ditujukan untuk PT. Nusa Prima
Manunggal dan PT. Selaras Abadi Utama menjadikan Rekomendasi An. PT. RAPP dan
memperoleh pertimbangan teknis Bupati.
2. b. Menyusun dan menyampaikan Suplemen Study Kelayakan Hutan Tanaman, sesuai dengan areal
penambahan/perluasannya.
c. Menyusun dan menyampaikan analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) berdasarkan areal
penambahan/perluasannya.
d. Konsultasi dengan Badan Planologi Kehutanan untuk peta areal Kerja Penambahan Perluasan
dimaksud.
3. Berdasarkan Point 2 di atas pihak PT. RAPP memohon Rekomendasi Penambahan/Perluasan Arela
IUPHHK pada Hutan Tanaman An. PT. RAPP kepada Gubernur Riau Sesuai dengan Surat
Permohonan Direktur Utama PT. Riau Andalan Pulp and Paper Nomor : 50/RAPP/VI/2004 tanggal 15
juni 2004.
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui Surat Nomor 522.1/PR/0914 tanggal 16 juni 2004
mendukung perubahan Rekomendasi penambahan/perluasan Arela Kerja IUPHHK PT. Nusa Prima
Manunggal seluas ± 150.920 Ha dan PT. Selaras Abadi Utama seluas ± 64.870 Ha kepada PT. RAPP
dengan syarat sebagai berikut :
a. Sebelum Menteri Kehutanan memberikan persetujuan prinsip pembangun IUPHHK-HT kepada PT.
RAPP harus terlebih dahulu mengaddendum keputusan HPH yang tumpang tindih dengan areal
yang dicadangkan kepada PT. RAPP.
b. Perlu dilakukan perubahan Status dari non Kawasan Hutan menjadi kawasan Hutan Produksi
(HP).
c. PT. RAPP di wajubkan menyelesaikan hak-hak masyarakat dan perusahaan lain di dalam areal
pencadangan.
5. Surat Gubernur Riau Nomor 522/EKBANG/33.10 tanggal 2 juli 2004 Gubernur RIau mendukung
perubahan rekomendasi pembangunan hutan tanaman dari PT. Nusa Prima Manunggal seluas ±
150.920 Ha dan PT. Selaras Abadi Utama seluas ± 64.870 Ha kepada PT. RAPP dengan persayaratan
sebagai berikut :
a. Sebelum Menteri Kehutanan memberikan persetujuan prinsip pembangunan IUPHHK-HT kepada
PT. RAPP, terlebih dahulu mengaddendum keputusan HPH yang tumpang tindih dengan areal
yang dicadangkan kepada PT. RAPP.
b. Terhadap areal non kawasan hutan yang dimohon agar dilakukan perubahan status kawasan
menjadi kawasan Hutan Produksi (HP).
c. PT. RAPP di wajubkan menyelesaikan hak-hak masyarakat dan perusahaan lain di dalam areal
yang dicadangkan.
6. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 667/XI/2004 tanggal 11 November 2004 bahwa Kegiatan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di areal tambahan
Kabupaten Pelalawan, Siak dan Bengkalis seluas 152.866 Ha adalah layak ditinjau dari aspek
lingkungan hidup.
7. Rekomendasi Bupati Pelalawan sesuai Surat Nomor : 522.1/DISHUT/III/2005/233 tanggal 8 maret
2005. mendukung penambahan/perluasan areal IUPHKK-HT PT-RAPP terhadap areal yang telah
memperoleh surat perjanjian kerjasama pengelolaan lahan atau persetujuan pelepasan arela dari PT.
Agam Sempurna dan PUSKOPPOLDA, namun demikian terhadap areal yang belum memperoleh surat
3. perjanjian kerjasama pengelolaan lahan atau persetujuan pelepasan areal, PT. RAPP diharuskan untuk
menyelesaikannya.
Surat rekomendasi Bupati Pelalawan Nomor : 522/DISHUT/801 tanggal 18 juni 2005 disebutkan bahwa
dukungan terhadap penambahan/perluasan Areal kerja IUPHHK-HT PT. RAPP dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. Menyelesaikan hak-hak masyarakat apabila berada didalam arela pencadangan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
b. Terhadap areal yang berada di dalam non kawasan hutan PT. RAPP diminta untuk melaksanakan
(mengurus) prubahan fungsi kawasan tersebut menjadi Kawasan Produksi (HP) dan di dalam
pengelolaannya berkerja sama dengan masyarakat yang tinggal sekitar wilayah hutan untuk
meningkatkan kesejahteraan.
c. Areal yang kedalaman gambut lebih dari 3 meter agar dilakukan inclave.
d. Di dalam perekrutan tenaga kerja PT. RAPP agar tetap memberikan kesempatan yang sama
kepada tenaga kerja local/tempatan.
8. Rekomendasi Bupati Bengkalis, sesuai Surat Nomor 522.1/Hut/820 tanggal 11 oktober 2005 pada
prinsipnya Bupati Bengkalis dapat memaklumi dan mendukung sepenuhnya terhadap
penambahan/perluasan arela kerja IUPHHK-HT An. PT. RAPP dan menyarankan kepada PT. RAPP
untuk segera melengkapi semua persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Gubernur Riau melalui keputusan Nomor Kpts. 326/VII/2006 tanggal 6 juli 2006 bahwa kelayakan
kabupaten Pelalawan, Siak dan Bengkalis Provinsi Riau luas areal yang layak lingkungan seluas
152.866 Ha yang terdiri dari : Wilayah Kabupaten Bengkalis seluas 42.600 Ha, Kabupaten Siak seluas
20.000 Ha dan kabupaten Pelalawan seluas 90.266 Ha, sehingga Keputusan Gubernur Riau Kpts.
667/XI/2004 tanggal 11 November 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 juni 2009 tentang
perubahan ke Tiga atas keputusan Menteri Kehutanan No. 130/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993
tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. RAPP dengan luas 350.165
Ha, dengan rincian sebagai berikut :
Kabupaten Perubahan Kedua Perubahan Ketiga Selisih/Penambahan
A. KAMPAR 32.511 Ha 30.422 Ha 2.089 Ha
B. SIAK 37.400 Ha 52.505 Ha 15.105 Ha
C. PELALAWAN 89.440 Ha 151.254 Ha 61.814 Ha
D. KUANTAN SENGINGI 75.789 Ha 74.779 Ha 1.010 Ha
E. KEPULAUAN MERANTI - Ha 41.205 Ha 41.205 Ha
JUMLAH 235.140 Ha 350.165 Ha 115.025 Ha
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 juni 2009 tersebut didasarkan
atas permohonan Direktur Utama PT. RAPP sesuai surat Nomor 02/RAPP-DU/I/2004, yang sebelumnya
telah digunakan sebagai dasar Surat Menteri Kehutanan melalui surat Nomor : S.143/MENHUT-VI/2004
tanggal 29 April 2004 tentang Penambahan/Perluasan arela kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman An. PT.
RAPP.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 juni 2009 mengacu pada
keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 667/XI/2004 tanggal 11 November 2004 yang telah dinyatakan
tidak berlaku dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 326/VII/2006 tanggal 6
juli 2006.
4. 11. Terhadap Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dengan surat
Nomor 522.2/Pemhut/2621 tanggal 2 September 2009 disampaikan bahwa :
a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 juni 2009
perlu ditinjau ulang dan di revisi dan keputusan tersebut perlu mengacu dan
mengakomodir surat Gubernur Riau No. 522/EKBANG/33.10 tanggal 2 juli 2004
b. Agar mengurangi areal yang tumpang tindih dengan kawasan suaka alam.
c. Menunda terlebih dahulu pelayanan sampai dilakukannya pengukuran dan penataan
batas dilapangan.
d. Terlebih dahulu melaksanakan perubahan fungsi kawasan hutan.
Berdasar analisis dari KRONOLOGIS PERLUASAN AREAL PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
(RAPP) dapat kami simpulkan bahwa :
1. Penggunaan istilah di dalam surat Rekomendasi dari Gubernur dan Bupati serta surat Menteri
memakai istilah penambahan/perluasan, akan tetapi surat Keputusan Menteri memakai istilah
perubahan dan istilah tersebut tidak ada dasarnya dalam ketentuan dan peraturan bidang kehutanan.
2 Permohonan Direktur Utama PT. RAPP Nomor 02/RAPP-DU/I/04 tanggal 19 Januari 2004, digunakan
oleh Departemen Kehutanan untuk 2 (dua) keputusan, yaitu:
a. Surat Menteri Kehutanan Nomor : SK.143/MENHUT-VI/2004 tanggal 29 April 2004 tentang
penambahan/perluasan areal kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman An. PT. Riau Andalan Pulp And
Paper.
b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang
perubahan ketiga atas Keutusan Menteri Kehutanan Nomor 130/Kpts/II/1993 tanggal 27 Februari
1993 tentang pemberian hak penguasahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. RAPP.
4. Keputusan Menteri Kehutanan tersebut tidak mengakomodir pada rekomendasi Bupati dan Gubernur
Riau.
5. Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai dasar penerbitan Keputusan Menteri
Kehutanan diambil dari keputusan Gubernur Riau yang telah dicabut.
6. Masih ada areal tersebut yang belum di alih fungsikan sehingga tidak memenuhi syarat diberikan izin
perluasan/penambahan areal Hutan Tanaman Industri (Areal HTI seharusnya pada kawasan hutan
produksi).
7. Surat Keputusan perluasan pada areal Kabupaten tertentu terdapat penambahan dan pengurangan
tanpa adanya dasar pertimbangan Bupati dan Gubernur karena didalam SK Menhut No. 327/2009
Terdapat areal yang masuk dalam wilayah Kabupaten Indra Giri Hulu seluas lebih kurang 1.090,80 Ha
tanpa adanya rekomendasi dari Bupati setempat.
8. Rekomendasi Bupati didasarkan pada PP 34/2002 sedangkan surat Keputusan Menteri Kehutanan
didasarkan pada PP 6/2007 jo PP 3/2008.
9. PP 34/2002 proses izin HTI melalui pelelangan, sedangkan PP 6/2007 jo PP 3/2008 berdasarkan
permohonan dan PP 34/2002 telah dicabut oleh PP 6/2007 jo PP 3/2008.
10. Areal Perluasan PT. RAPP yang semula masuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis dan sekarang
masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-undang pembentukan
5. Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 tahun 2009 tanggal 19 desember 2008 yang telah diresmikan
pada tanggal 16 januari 2009, sedangkan Keputusan Menteri Kehutanan masih mengacu pada
rekomendasi Bupati Bengkalis.
11. Izin Usahan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HTI PT. RAPP Telah melanggar Ketentuan
Luas Maksimum Penguasaan Hutan dan Pelepasan Kawasan untuk budidaya Perkebunan, yaitu
Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 728/Kpts-II/1998 tanggal 9 Nov 1998 Pasal 4
Huruf a; “Luas maksimum Hak Penguasaan Hutan atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
Industri baik untuk tujuan Pulp maupun untuk tujuan non pulp dalam satu provinsi 100.000 Ha
dan untuk seluruh Indonesia 400.000 Ha. Sedang Luas Areal PT. RAPP sesuai dengan SK Menhut
No: SK.327/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 adalah 350.165 Ha