SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
KRONOLOGIS PERLUASAN AREAL
                         PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
A. LATAR BELAKANG

    1. PT. RAPP mendapatkan persetujuan perluasan areal sesuai Keputusan Menteri Kehutanan seluas
       235.140 Ha sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutan No. SK.356/Menhut-II/2004 tanggal 1
       Nvember 2004 (Perubahan kedua)

    2. Berdasarkan permohonan Direktur Utama PT. RAPP sesuai surat No. 02/RAPP-DU/I/04 tanggal
       19 januari 2004, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.327/Menhut-
       II/2009 (Perubahan Ketiga) dengan luas arela 350.165 Ha, yang tersebar ke 5 Kabupaten dengan
       rincian luas masing-masing kabupaten sebagai berikut :

        Kabupaten                Perubahan Kedua        Perubahan Ketiga       Selisih/Penambahan
A. KAMPAR                               32.511 Ha              30.422 Ha                   2.089 Ha
B. SIAK                                 37.400 Ha              52.505 Ha                  15.105 Ha
C. PELALAWAN                            89.440 Ha             151.254 Ha                  61.814 Ha
D. KUANTAN SENGINGI                     75.789 Ha              74.779 Ha                   1.010 Ha
E. KEPULAUAN MERANTI                         - Ha              41.205 Ha                  41.205 Ha
         JUMLAH                        235.140 Ha             350.165 Ha                 115.025 Ha


Terhadap Hal diatas telah di telaah dan hasilnya telah di surati oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau ke
Menteri Kehutanan sesuai surat No. 522.2/Pemhut/3621 tangal 2 september 2009, dengan hasil sebagai
berikut :

                   Kabupaten                                              LUAS
A. KAMPAR                                                                               31.481,78 Ha
B. SIAK                                                                                 53.950,80 Ha
C. PELALAWAN                                                                           155.543,68 Ha
D. KUANTAN SENGINGI                                                                     74.039,33 Ha
E. KEPULAUAN MERANTI                                                                    41.412,37 Ha
F. INDRAGIRI HULU                                                                        1.090,80 Ha
               JUMLAH                                                                  357.518,76 Ha


B. KRONOLOGIS PERLUASAN AREAL PT. RAPP

1. Perluasan Areal PT. RAPP berawal dari Permohonan Persetujuan penambahan areal IUPHHK pada
   Hutan Tanaman An. PT. RAPP sesuai Surat Direktur Utama PT. RAPP Nomor 02/RAPP-DU/I/04
   tanggal 19 Januari 2004.

2. Berdasarkan permohonan tersebut Menteri Kehutanan dengan surat Nomor : S. 143/MENHUT-VI/2004
   tanggal 29 April 2004. Pada prinsipnya menyetujui penambahan/perluasan areal kerja PT. RAPP dan
   untuk proses penyelesaian administrasi terhadap penambahan atau perluasan areal kerja kerja pihak
   perusahaan diminta pada PT. RAPP melengkapi syarat sebagai berikut :

    a. Memperoleh perubahan Rekomendasi Gubernur yang semula ditujukan untuk PT. Nusa Prima
       Manunggal dan PT. Selaras Abadi Utama menjadikan Rekomendasi An. PT. RAPP dan
       memperoleh pertimbangan teknis Bupati.
b. Menyusun dan menyampaikan Suplemen Study Kelayakan Hutan Tanaman, sesuai dengan areal
       penambahan/perluasannya.

    c. Menyusun dan menyampaikan analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) berdasarkan areal
       penambahan/perluasannya.

    d. Konsultasi dengan Badan Planologi Kehutanan untuk peta areal Kerja Penambahan Perluasan
       dimaksud.

3. Berdasarkan Point 2 di atas pihak PT. RAPP memohon Rekomendasi Penambahan/Perluasan Arela
   IUPHHK pada Hutan Tanaman An. PT. RAPP kepada Gubernur Riau Sesuai dengan Surat
   Permohonan Direktur Utama PT. Riau Andalan Pulp and Paper Nomor : 50/RAPP/VI/2004 tanggal 15
   juni 2004.

4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui Surat Nomor 522.1/PR/0914 tanggal 16 juni 2004
   mendukung perubahan Rekomendasi penambahan/perluasan Arela Kerja IUPHHK PT. Nusa Prima
   Manunggal seluas ± 150.920 Ha dan PT. Selaras Abadi Utama seluas ± 64.870 Ha kepada PT. RAPP
   dengan syarat sebagai berikut :

    a. Sebelum Menteri Kehutanan memberikan persetujuan prinsip pembangun IUPHHK-HT kepada PT.
       RAPP harus terlebih dahulu mengaddendum keputusan HPH yang tumpang tindih dengan areal
       yang dicadangkan kepada PT. RAPP.

    b. Perlu dilakukan perubahan Status dari non Kawasan Hutan menjadi kawasan Hutan Produksi
       (HP).

    c. PT. RAPP di wajubkan menyelesaikan hak-hak masyarakat dan perusahaan lain di dalam areal
       pencadangan.

5. Surat Gubernur Riau Nomor 522/EKBANG/33.10 tanggal 2 juli 2004 Gubernur RIau mendukung
   perubahan rekomendasi pembangunan hutan tanaman dari PT. Nusa Prima Manunggal seluas ±
   150.920 Ha dan PT. Selaras Abadi Utama seluas ± 64.870 Ha kepada PT. RAPP dengan persayaratan
   sebagai berikut :

    a. Sebelum Menteri Kehutanan memberikan persetujuan prinsip pembangunan IUPHHK-HT kepada
       PT. RAPP, terlebih dahulu mengaddendum keputusan HPH yang tumpang tindih dengan areal
       yang dicadangkan kepada PT. RAPP.

    b. Terhadap areal non kawasan hutan yang dimohon agar dilakukan perubahan status kawasan
       menjadi kawasan Hutan Produksi (HP).

    c. PT. RAPP di wajubkan menyelesaikan hak-hak masyarakat dan perusahaan lain di dalam areal
       yang dicadangkan.

6. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 667/XI/2004 tanggal 11 November 2004 bahwa Kegiatan Izin
   Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di areal tambahan
   Kabupaten Pelalawan, Siak dan Bengkalis seluas 152.866 Ha adalah layak ditinjau dari aspek
   lingkungan hidup.

7. Rekomendasi Bupati Pelalawan sesuai Surat Nomor : 522.1/DISHUT/III/2005/233 tanggal 8 maret
   2005. mendukung penambahan/perluasan areal IUPHKK-HT PT-RAPP terhadap areal yang telah
   memperoleh surat perjanjian kerjasama pengelolaan lahan atau persetujuan pelepasan arela dari PT.
   Agam Sempurna dan PUSKOPPOLDA, namun demikian terhadap areal yang belum memperoleh surat
perjanjian kerjasama pengelolaan lahan atau persetujuan pelepasan areal, PT. RAPP diharuskan untuk
    menyelesaikannya.

    Surat rekomendasi Bupati Pelalawan Nomor : 522/DISHUT/801 tanggal 18 juni 2005 disebutkan bahwa
    dukungan terhadap penambahan/perluasan Areal kerja IUPHHK-HT PT. RAPP dengan ketentuan
    sebagai berikut :

    a. Menyelesaikan hak-hak masyarakat apabila berada didalam arela pencadangan sesuai dengan
       peraturan perundangan yang berlaku.

    b. Terhadap areal yang berada di dalam non kawasan hutan PT. RAPP diminta untuk melaksanakan
       (mengurus) prubahan fungsi kawasan tersebut menjadi Kawasan Produksi (HP) dan di dalam
       pengelolaannya berkerja sama dengan masyarakat yang tinggal sekitar wilayah hutan untuk
       meningkatkan kesejahteraan.

    c. Areal yang kedalaman gambut lebih dari 3 meter agar dilakukan inclave.

    d. Di dalam perekrutan tenaga kerja PT. RAPP agar tetap memberikan kesempatan yang sama
       kepada tenaga kerja local/tempatan.

8. Rekomendasi Bupati Bengkalis, sesuai Surat Nomor 522.1/Hut/820 tanggal 11 oktober 2005 pada
   prinsipnya Bupati Bengkalis dapat memaklumi dan mendukung sepenuhnya terhadap
   penambahan/perluasan arela kerja IUPHHK-HT An. PT. RAPP dan menyarankan kepada PT. RAPP
   untuk segera melengkapi semua persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9. Gubernur Riau melalui keputusan Nomor Kpts. 326/VII/2006 tanggal 6 juli 2006 bahwa kelayakan
   kabupaten Pelalawan, Siak dan Bengkalis Provinsi Riau luas areal yang layak lingkungan seluas
   152.866 Ha yang terdiri dari : Wilayah Kabupaten Bengkalis seluas 42.600 Ha, Kabupaten Siak seluas
   20.000 Ha dan kabupaten Pelalawan seluas 90.266 Ha, sehingga Keputusan Gubernur Riau Kpts.
   667/XI/2004 tanggal 11 November 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.

10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 juni 2009 tentang
    perubahan ke Tiga atas keputusan Menteri Kehutanan No. 130/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993
    tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. RAPP dengan luas 350.165
    Ha, dengan rincian sebagai berikut :

        Kabupaten               Perubahan Kedua         Perubahan Ketiga        Selisih/Penambahan
A. KAMPAR                              32.511 Ha               30.422 Ha                    2.089 Ha
B. SIAK                                37.400 Ha               52.505 Ha                   15.105 Ha
C. PELALAWAN                           89.440 Ha              151.254 Ha                   61.814 Ha
D. KUANTAN SENGINGI                    75.789 Ha               74.779 Ha                    1.010 Ha
E. KEPULAUAN MERANTI                        - Ha               41.205 Ha                   41.205 Ha
         JUMLAH                       235.140 Ha              350.165 Ha                  115.025 Ha
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 juni 2009 tersebut didasarkan
atas permohonan Direktur Utama PT. RAPP sesuai surat Nomor 02/RAPP-DU/I/2004, yang sebelumnya
telah digunakan sebagai dasar Surat Menteri Kehutanan melalui surat Nomor : S.143/MENHUT-VI/2004
tanggal 29 April 2004 tentang Penambahan/Perluasan arela kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman An. PT.
RAPP.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 juni 2009 mengacu pada
keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 667/XI/2004 tanggal 11 November 2004 yang telah dinyatakan
tidak berlaku dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 326/VII/2006 tanggal 6
juli 2006.
11. Terhadap Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dengan surat
    Nomor 522.2/Pemhut/2621 tanggal 2 September 2009 disampaikan bahwa :

            a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 juni 2009
               perlu ditinjau ulang dan di revisi dan keputusan tersebut perlu mengacu dan
               mengakomodir surat Gubernur Riau No. 522/EKBANG/33.10 tanggal 2 juli 2004

            b. Agar mengurangi areal yang tumpang tindih dengan kawasan suaka alam.

            c. Menunda terlebih dahulu pelayanan sampai dilakukannya pengukuran dan penataan
               batas dilapangan.

            d. Terlebih dahulu melaksanakan perubahan fungsi kawasan hutan.

Berdasar analisis dari KRONOLOGIS PERLUASAN AREAL PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
(RAPP) dapat kami simpulkan bahwa :

1. Penggunaan istilah di dalam surat Rekomendasi dari Gubernur dan Bupati serta surat Menteri
   memakai istilah penambahan/perluasan, akan tetapi surat Keputusan Menteri memakai istilah
   perubahan dan istilah tersebut tidak ada dasarnya dalam ketentuan dan peraturan bidang kehutanan.

2   Permohonan Direktur Utama PT. RAPP Nomor 02/RAPP-DU/I/04 tanggal 19 Januari 2004, digunakan
    oleh Departemen Kehutanan untuk 2 (dua) keputusan, yaitu:

    a. Surat Menteri Kehutanan Nomor : SK.143/MENHUT-VI/2004 tanggal 29 April 2004 tentang
       penambahan/perluasan areal kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman An. PT. Riau Andalan Pulp And
       Paper.

    b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang
       perubahan ketiga atas Keutusan Menteri Kehutanan Nomor 130/Kpts/II/1993 tanggal 27 Februari
       1993 tentang pemberian hak penguasahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. RAPP.

4. Keputusan Menteri Kehutanan tersebut tidak mengakomodir pada rekomendasi Bupati dan Gubernur
   Riau.

5. Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai dasar penerbitan Keputusan Menteri
   Kehutanan diambil dari keputusan Gubernur Riau yang telah dicabut.

6. Masih ada areal tersebut yang belum di alih fungsikan sehingga tidak memenuhi syarat diberikan izin
   perluasan/penambahan areal Hutan Tanaman Industri (Areal HTI seharusnya pada kawasan hutan
   produksi).

7. Surat Keputusan perluasan pada areal Kabupaten tertentu terdapat penambahan dan pengurangan
   tanpa adanya dasar pertimbangan Bupati dan Gubernur karena didalam SK Menhut No. 327/2009
   Terdapat areal yang masuk dalam wilayah Kabupaten Indra Giri Hulu seluas lebih kurang 1.090,80 Ha
   tanpa adanya rekomendasi dari Bupati setempat.

8. Rekomendasi Bupati didasarkan pada PP 34/2002 sedangkan surat Keputusan Menteri Kehutanan
   didasarkan pada PP 6/2007 jo PP 3/2008.

9. PP 34/2002 proses izin HTI melalui pelelangan, sedangkan PP 6/2007 jo PP 3/2008 berdasarkan
   permohonan dan PP 34/2002 telah dicabut oleh PP 6/2007 jo PP 3/2008.

10. Areal Perluasan PT. RAPP yang semula masuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis dan sekarang
    masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-undang pembentukan
Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 tahun 2009 tanggal 19 desember 2008 yang telah diresmikan
    pada tanggal 16 januari 2009, sedangkan Keputusan Menteri Kehutanan masih mengacu pada
    rekomendasi Bupati Bengkalis.

11. Izin Usahan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HTI PT. RAPP Telah melanggar Ketentuan
    Luas Maksimum Penguasaan Hutan dan Pelepasan Kawasan untuk budidaya Perkebunan, yaitu
    Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 728/Kpts-II/1998 tanggal 9 Nov 1998 Pasal 4
    Huruf a; “Luas maksimum Hak Penguasaan Hutan atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
    Industri baik untuk tujuan Pulp maupun untuk tujuan non pulp dalam satu provinsi 100.000 Ha
    dan untuk seluruh Indonesia 400.000 Ha. Sedang Luas Areal PT. RAPP sesuai dengan SK Menhut
    No: SK.327/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 adalah 350.165 Ha

More Related Content

What's hot

Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di IndonesiaTantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di IndonesiaCIFOR-ICRAF
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
50 taman nasional di indonesia
50 taman nasional di indonesia50 taman nasional di indonesia
50 taman nasional di indonesiaYadhi Muqsith
 
Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...
Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...
Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...CIFOR-ICRAF
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanRaflis Ssi
 
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022CIkumparan
 
Presentasi musrenbangkab dishutbun 5 apr2012
Presentasi musrenbangkab dishutbun   5 apr2012Presentasi musrenbangkab dishutbun   5 apr2012
Presentasi musrenbangkab dishutbun 5 apr2012Ariston Pamungkas
 
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditProblematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditRaflis Ssi
 
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02sugianli rusmei singkali
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Dini Isrinayanti
 
Presentasi musrenbangkab dishutbun 23 mar2011
Presentasi musrenbangkab dishutbun   23 mar2011Presentasi musrenbangkab dishutbun   23 mar2011
Presentasi musrenbangkab dishutbun 23 mar2011Ariston Pamungkas
 
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Rizki Darmawan
 
Status Lingkungan Hidup Daerah Prop. Riau 2002
Status Lingkungan Hidup Daerah Prop. Riau 2002Status Lingkungan Hidup Daerah Prop. Riau 2002
Status Lingkungan Hidup Daerah Prop. Riau 2002People Power
 
Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhut
Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhutKebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhut
Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhutFazrin Rahmadani
 
Profile kphp dampelas tinombo sulawesi tengah
Profile kphp dampelas tinombo sulawesi tengahProfile kphp dampelas tinombo sulawesi tengah
Profile kphp dampelas tinombo sulawesi tengahMamat Kasep
 
Kejahatanan Kehutanan
Kejahatanan KehutananKejahatanan Kehutanan
Kejahatanan Kehutananguestc9bf97
 
Kejahatanan Kehutanan
Kejahatanan KehutananKejahatanan Kehutanan
Kejahatanan KehutananPeople Power
 
Presentation laporan antara RDTR kawasan jatiluwih
Presentation laporan antara RDTR kawasan jatiluwihPresentation laporan antara RDTR kawasan jatiluwih
Presentation laporan antara RDTR kawasan jatiluwihReni Carica
 

What's hot (20)

Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di IndonesiaTantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
 
50 taman nasional di indonesia
50 taman nasional di indonesia50 taman nasional di indonesia
50 taman nasional di indonesia
 
Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...
Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...
Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
 
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
 
Presentasi musrenbangkab dishutbun 5 apr2012
Presentasi musrenbangkab dishutbun   5 apr2012Presentasi musrenbangkab dishutbun   5 apr2012
Presentasi musrenbangkab dishutbun 5 apr2012
 
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditProblematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
 
Roni febri k
Roni febri kRoni febri k
Roni febri k
 
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
 
Presentasi musrenbangkab dishutbun 23 mar2011
Presentasi musrenbangkab dishutbun   23 mar2011Presentasi musrenbangkab dishutbun   23 mar2011
Presentasi musrenbangkab dishutbun 23 mar2011
 
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
 
Status Lingkungan Hidup Daerah Prop. Riau 2002
Status Lingkungan Hidup Daerah Prop. Riau 2002Status Lingkungan Hidup Daerah Prop. Riau 2002
Status Lingkungan Hidup Daerah Prop. Riau 2002
 
Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhut
Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhutKebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhut
Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhut
 
Profile kphp dampelas tinombo sulawesi tengah
Profile kphp dampelas tinombo sulawesi tengahProfile kphp dampelas tinombo sulawesi tengah
Profile kphp dampelas tinombo sulawesi tengah
 
Kejahatanan Kehutanan
Kejahatanan KehutananKejahatanan Kehutanan
Kejahatanan Kehutanan
 
Kejahatanan Kehutanan
Kejahatanan KehutananKejahatanan Kehutanan
Kejahatanan Kehutanan
 
! Rtplp iv ren kaw prioritas
! Rtplp  iv   ren kaw prioritas! Rtplp  iv   ren kaw prioritas
! Rtplp iv ren kaw prioritas
 
Presentation laporan antara RDTR kawasan jatiluwih
Presentation laporan antara RDTR kawasan jatiluwihPresentation laporan antara RDTR kawasan jatiluwih
Presentation laporan antara RDTR kawasan jatiluwih
 

Similar to kronologis perluasan areal PT.

Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi  Perizinan Hti Di Provinsi RiauKontroversi  Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi RiauRaflis Ssi
 
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...HeruAdiST
 
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutanPerkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutanAdi Pujakesuma
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASIPeople Power
 
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005Ricky Handaya
 
Surat pembatalan rkt rapp 2011
Surat pembatalan rkt rapp 2011Surat pembatalan rkt rapp 2011
Surat pembatalan rkt rapp 2011People Power
 
Izin RAPP di Pulau Padang Cacat Administrasi
Izin RAPP di Pulau Padang Cacat AdministrasiIzin RAPP di Pulau Padang Cacat Administrasi
Izin RAPP di Pulau Padang Cacat AdministrasiPeople Power
 
Presentasi walhi riau moratorium
Presentasi walhi riau moratoriumPresentasi walhi riau moratorium
Presentasi walhi riau moratoriumseptianm
 
Undangan 17 juli 2017
Undangan 17 juli 2017Undangan 17 juli 2017
Undangan 17 juli 2017buhari muslim
 
Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007Raflis Ssi
 

Similar to kronologis perluasan areal PT. (11)

Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi  Perizinan Hti Di Provinsi RiauKontroversi  Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
 
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
 
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutanPerkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASI
 
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
 
Report to HUMPUSS
Report to HUMPUSSReport to HUMPUSS
Report to HUMPUSS
 
Surat pembatalan rkt rapp 2011
Surat pembatalan rkt rapp 2011Surat pembatalan rkt rapp 2011
Surat pembatalan rkt rapp 2011
 
Izin RAPP di Pulau Padang Cacat Administrasi
Izin RAPP di Pulau Padang Cacat AdministrasiIzin RAPP di Pulau Padang Cacat Administrasi
Izin RAPP di Pulau Padang Cacat Administrasi
 
Presentasi walhi riau moratorium
Presentasi walhi riau moratoriumPresentasi walhi riau moratorium
Presentasi walhi riau moratorium
 
Undangan 17 juli 2017
Undangan 17 juli 2017Undangan 17 juli 2017
Undangan 17 juli 2017
 
Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007
 

More from People Power

Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
 
sahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tyasahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by TyaPeople Power
 
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparKronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
 
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninPeople Power
 
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiLangkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
 
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
 
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013People Power
 
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...People Power
 
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012People Power
 
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...People Power
 
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPeople Power
 
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
 
Rekayasa pembela kroni KORUPTOR
Rekayasa pembela kroni KORUPTORRekayasa pembela kroni KORUPTOR
Rekayasa pembela kroni KORUPTORPeople Power
 
Seruan penyelamatan bangsa
Seruan penyelamatan bangsaSeruan penyelamatan bangsa
Seruan penyelamatan bangsaPeople Power
 

More from People Power (20)

Strategi advokasi
Strategi advokasiStrategi advokasi
Strategi advokasi
 
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
 
sahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tyasahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tya
 
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparKronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
 
Kronologis 1
Kronologis 1Kronologis 1
Kronologis 1
 
Kronologis 2
Kronologis 2Kronologis 2
Kronologis 2
 
Kronologis 4
Kronologis 4Kronologis 4
Kronologis 4
 
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
 
Kronologis 3
Kronologis 3Kronologis 3
Kronologis 3
 
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiLangkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
 
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
 
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
 
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
 
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
 
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
 
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
 
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
 
Rekayasa pembela kroni KORUPTOR
Rekayasa pembela kroni KORUPTORRekayasa pembela kroni KORUPTOR
Rekayasa pembela kroni KORUPTOR
 
Seruan penyelamatan bangsa
Seruan penyelamatan bangsaSeruan penyelamatan bangsa
Seruan penyelamatan bangsa
 

kronologis perluasan areal PT.

  • 1. KRONOLOGIS PERLUASAN AREAL PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER A. LATAR BELAKANG 1. PT. RAPP mendapatkan persetujuan perluasan areal sesuai Keputusan Menteri Kehutanan seluas 235.140 Ha sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutan No. SK.356/Menhut-II/2004 tanggal 1 Nvember 2004 (Perubahan kedua) 2. Berdasarkan permohonan Direktur Utama PT. RAPP sesuai surat No. 02/RAPP-DU/I/04 tanggal 19 januari 2004, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.327/Menhut- II/2009 (Perubahan Ketiga) dengan luas arela 350.165 Ha, yang tersebar ke 5 Kabupaten dengan rincian luas masing-masing kabupaten sebagai berikut : Kabupaten Perubahan Kedua Perubahan Ketiga Selisih/Penambahan A. KAMPAR 32.511 Ha 30.422 Ha 2.089 Ha B. SIAK 37.400 Ha 52.505 Ha 15.105 Ha C. PELALAWAN 89.440 Ha 151.254 Ha 61.814 Ha D. KUANTAN SENGINGI 75.789 Ha 74.779 Ha 1.010 Ha E. KEPULAUAN MERANTI - Ha 41.205 Ha 41.205 Ha JUMLAH 235.140 Ha 350.165 Ha 115.025 Ha Terhadap Hal diatas telah di telaah dan hasilnya telah di surati oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau ke Menteri Kehutanan sesuai surat No. 522.2/Pemhut/3621 tangal 2 september 2009, dengan hasil sebagai berikut : Kabupaten LUAS A. KAMPAR 31.481,78 Ha B. SIAK 53.950,80 Ha C. PELALAWAN 155.543,68 Ha D. KUANTAN SENGINGI 74.039,33 Ha E. KEPULAUAN MERANTI 41.412,37 Ha F. INDRAGIRI HULU 1.090,80 Ha JUMLAH 357.518,76 Ha B. KRONOLOGIS PERLUASAN AREAL PT. RAPP 1. Perluasan Areal PT. RAPP berawal dari Permohonan Persetujuan penambahan areal IUPHHK pada Hutan Tanaman An. PT. RAPP sesuai Surat Direktur Utama PT. RAPP Nomor 02/RAPP-DU/I/04 tanggal 19 Januari 2004. 2. Berdasarkan permohonan tersebut Menteri Kehutanan dengan surat Nomor : S. 143/MENHUT-VI/2004 tanggal 29 April 2004. Pada prinsipnya menyetujui penambahan/perluasan areal kerja PT. RAPP dan untuk proses penyelesaian administrasi terhadap penambahan atau perluasan areal kerja kerja pihak perusahaan diminta pada PT. RAPP melengkapi syarat sebagai berikut : a. Memperoleh perubahan Rekomendasi Gubernur yang semula ditujukan untuk PT. Nusa Prima Manunggal dan PT. Selaras Abadi Utama menjadikan Rekomendasi An. PT. RAPP dan memperoleh pertimbangan teknis Bupati.
  • 2. b. Menyusun dan menyampaikan Suplemen Study Kelayakan Hutan Tanaman, sesuai dengan areal penambahan/perluasannya. c. Menyusun dan menyampaikan analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) berdasarkan areal penambahan/perluasannya. d. Konsultasi dengan Badan Planologi Kehutanan untuk peta areal Kerja Penambahan Perluasan dimaksud. 3. Berdasarkan Point 2 di atas pihak PT. RAPP memohon Rekomendasi Penambahan/Perluasan Arela IUPHHK pada Hutan Tanaman An. PT. RAPP kepada Gubernur Riau Sesuai dengan Surat Permohonan Direktur Utama PT. Riau Andalan Pulp and Paper Nomor : 50/RAPP/VI/2004 tanggal 15 juni 2004. 4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui Surat Nomor 522.1/PR/0914 tanggal 16 juni 2004 mendukung perubahan Rekomendasi penambahan/perluasan Arela Kerja IUPHHK PT. Nusa Prima Manunggal seluas ± 150.920 Ha dan PT. Selaras Abadi Utama seluas ± 64.870 Ha kepada PT. RAPP dengan syarat sebagai berikut : a. Sebelum Menteri Kehutanan memberikan persetujuan prinsip pembangun IUPHHK-HT kepada PT. RAPP harus terlebih dahulu mengaddendum keputusan HPH yang tumpang tindih dengan areal yang dicadangkan kepada PT. RAPP. b. Perlu dilakukan perubahan Status dari non Kawasan Hutan menjadi kawasan Hutan Produksi (HP). c. PT. RAPP di wajubkan menyelesaikan hak-hak masyarakat dan perusahaan lain di dalam areal pencadangan. 5. Surat Gubernur Riau Nomor 522/EKBANG/33.10 tanggal 2 juli 2004 Gubernur RIau mendukung perubahan rekomendasi pembangunan hutan tanaman dari PT. Nusa Prima Manunggal seluas ± 150.920 Ha dan PT. Selaras Abadi Utama seluas ± 64.870 Ha kepada PT. RAPP dengan persayaratan sebagai berikut : a. Sebelum Menteri Kehutanan memberikan persetujuan prinsip pembangunan IUPHHK-HT kepada PT. RAPP, terlebih dahulu mengaddendum keputusan HPH yang tumpang tindih dengan areal yang dicadangkan kepada PT. RAPP. b. Terhadap areal non kawasan hutan yang dimohon agar dilakukan perubahan status kawasan menjadi kawasan Hutan Produksi (HP). c. PT. RAPP di wajubkan menyelesaikan hak-hak masyarakat dan perusahaan lain di dalam areal yang dicadangkan. 6. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 667/XI/2004 tanggal 11 November 2004 bahwa Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di areal tambahan Kabupaten Pelalawan, Siak dan Bengkalis seluas 152.866 Ha adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup. 7. Rekomendasi Bupati Pelalawan sesuai Surat Nomor : 522.1/DISHUT/III/2005/233 tanggal 8 maret 2005. mendukung penambahan/perluasan areal IUPHKK-HT PT-RAPP terhadap areal yang telah memperoleh surat perjanjian kerjasama pengelolaan lahan atau persetujuan pelepasan arela dari PT. Agam Sempurna dan PUSKOPPOLDA, namun demikian terhadap areal yang belum memperoleh surat
  • 3. perjanjian kerjasama pengelolaan lahan atau persetujuan pelepasan areal, PT. RAPP diharuskan untuk menyelesaikannya. Surat rekomendasi Bupati Pelalawan Nomor : 522/DISHUT/801 tanggal 18 juni 2005 disebutkan bahwa dukungan terhadap penambahan/perluasan Areal kerja IUPHHK-HT PT. RAPP dengan ketentuan sebagai berikut : a. Menyelesaikan hak-hak masyarakat apabila berada didalam arela pencadangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. b. Terhadap areal yang berada di dalam non kawasan hutan PT. RAPP diminta untuk melaksanakan (mengurus) prubahan fungsi kawasan tersebut menjadi Kawasan Produksi (HP) dan di dalam pengelolaannya berkerja sama dengan masyarakat yang tinggal sekitar wilayah hutan untuk meningkatkan kesejahteraan. c. Areal yang kedalaman gambut lebih dari 3 meter agar dilakukan inclave. d. Di dalam perekrutan tenaga kerja PT. RAPP agar tetap memberikan kesempatan yang sama kepada tenaga kerja local/tempatan. 8. Rekomendasi Bupati Bengkalis, sesuai Surat Nomor 522.1/Hut/820 tanggal 11 oktober 2005 pada prinsipnya Bupati Bengkalis dapat memaklumi dan mendukung sepenuhnya terhadap penambahan/perluasan arela kerja IUPHHK-HT An. PT. RAPP dan menyarankan kepada PT. RAPP untuk segera melengkapi semua persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 9. Gubernur Riau melalui keputusan Nomor Kpts. 326/VII/2006 tanggal 6 juli 2006 bahwa kelayakan kabupaten Pelalawan, Siak dan Bengkalis Provinsi Riau luas areal yang layak lingkungan seluas 152.866 Ha yang terdiri dari : Wilayah Kabupaten Bengkalis seluas 42.600 Ha, Kabupaten Siak seluas 20.000 Ha dan kabupaten Pelalawan seluas 90.266 Ha, sehingga Keputusan Gubernur Riau Kpts. 667/XI/2004 tanggal 11 November 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi. 10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 juni 2009 tentang perubahan ke Tiga atas keputusan Menteri Kehutanan No. 130/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. RAPP dengan luas 350.165 Ha, dengan rincian sebagai berikut : Kabupaten Perubahan Kedua Perubahan Ketiga Selisih/Penambahan A. KAMPAR 32.511 Ha 30.422 Ha 2.089 Ha B. SIAK 37.400 Ha 52.505 Ha 15.105 Ha C. PELALAWAN 89.440 Ha 151.254 Ha 61.814 Ha D. KUANTAN SENGINGI 75.789 Ha 74.779 Ha 1.010 Ha E. KEPULAUAN MERANTI - Ha 41.205 Ha 41.205 Ha JUMLAH 235.140 Ha 350.165 Ha 115.025 Ha Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 juni 2009 tersebut didasarkan atas permohonan Direktur Utama PT. RAPP sesuai surat Nomor 02/RAPP-DU/I/2004, yang sebelumnya telah digunakan sebagai dasar Surat Menteri Kehutanan melalui surat Nomor : S.143/MENHUT-VI/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Penambahan/Perluasan arela kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman An. PT. RAPP. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 juni 2009 mengacu pada keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 667/XI/2004 tanggal 11 November 2004 yang telah dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 326/VII/2006 tanggal 6 juli 2006.
  • 4. 11. Terhadap Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dengan surat Nomor 522.2/Pemhut/2621 tanggal 2 September 2009 disampaikan bahwa : a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 juni 2009 perlu ditinjau ulang dan di revisi dan keputusan tersebut perlu mengacu dan mengakomodir surat Gubernur Riau No. 522/EKBANG/33.10 tanggal 2 juli 2004 b. Agar mengurangi areal yang tumpang tindih dengan kawasan suaka alam. c. Menunda terlebih dahulu pelayanan sampai dilakukannya pengukuran dan penataan batas dilapangan. d. Terlebih dahulu melaksanakan perubahan fungsi kawasan hutan. Berdasar analisis dari KRONOLOGIS PERLUASAN AREAL PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (RAPP) dapat kami simpulkan bahwa : 1. Penggunaan istilah di dalam surat Rekomendasi dari Gubernur dan Bupati serta surat Menteri memakai istilah penambahan/perluasan, akan tetapi surat Keputusan Menteri memakai istilah perubahan dan istilah tersebut tidak ada dasarnya dalam ketentuan dan peraturan bidang kehutanan. 2 Permohonan Direktur Utama PT. RAPP Nomor 02/RAPP-DU/I/04 tanggal 19 Januari 2004, digunakan oleh Departemen Kehutanan untuk 2 (dua) keputusan, yaitu: a. Surat Menteri Kehutanan Nomor : SK.143/MENHUT-VI/2004 tanggal 29 April 2004 tentang penambahan/perluasan areal kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman An. PT. Riau Andalan Pulp And Paper. b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang perubahan ketiga atas Keutusan Menteri Kehutanan Nomor 130/Kpts/II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang pemberian hak penguasahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. RAPP. 4. Keputusan Menteri Kehutanan tersebut tidak mengakomodir pada rekomendasi Bupati dan Gubernur Riau. 5. Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai dasar penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan diambil dari keputusan Gubernur Riau yang telah dicabut. 6. Masih ada areal tersebut yang belum di alih fungsikan sehingga tidak memenuhi syarat diberikan izin perluasan/penambahan areal Hutan Tanaman Industri (Areal HTI seharusnya pada kawasan hutan produksi). 7. Surat Keputusan perluasan pada areal Kabupaten tertentu terdapat penambahan dan pengurangan tanpa adanya dasar pertimbangan Bupati dan Gubernur karena didalam SK Menhut No. 327/2009 Terdapat areal yang masuk dalam wilayah Kabupaten Indra Giri Hulu seluas lebih kurang 1.090,80 Ha tanpa adanya rekomendasi dari Bupati setempat. 8. Rekomendasi Bupati didasarkan pada PP 34/2002 sedangkan surat Keputusan Menteri Kehutanan didasarkan pada PP 6/2007 jo PP 3/2008. 9. PP 34/2002 proses izin HTI melalui pelelangan, sedangkan PP 6/2007 jo PP 3/2008 berdasarkan permohonan dan PP 34/2002 telah dicabut oleh PP 6/2007 jo PP 3/2008. 10. Areal Perluasan PT. RAPP yang semula masuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis dan sekarang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-undang pembentukan
  • 5. Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 tahun 2009 tanggal 19 desember 2008 yang telah diresmikan pada tanggal 16 januari 2009, sedangkan Keputusan Menteri Kehutanan masih mengacu pada rekomendasi Bupati Bengkalis. 11. Izin Usahan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HTI PT. RAPP Telah melanggar Ketentuan Luas Maksimum Penguasaan Hutan dan Pelepasan Kawasan untuk budidaya Perkebunan, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 728/Kpts-II/1998 tanggal 9 Nov 1998 Pasal 4 Huruf a; “Luas maksimum Hak Penguasaan Hutan atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri baik untuk tujuan Pulp maupun untuk tujuan non pulp dalam satu provinsi 100.000 Ha dan untuk seluruh Indonesia 400.000 Ha. Sedang Luas Areal PT. RAPP sesuai dengan SK Menhut No: SK.327/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 adalah 350.165 Ha