Catatan Koalisi Nasional Untuk Peradilan Bersih
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Catatan Koalisi Nasional Untuk Peradilan Bersih

on

  • 1,107 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,107
Views on SlideShare
1,107
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Catatan Koalisi Nasional Untuk Peradilan Bersih Document Transcript

  • 1. Catatan Koalisi Nasional untuk Peradilan Bersih (KNPB) dan Aliansi Penyelamat Mahkamah Agung Terhadap Proses dan Substansi Revisi UU MA, KY Tradisi emoh diawasi yang ada pada Mahkamah Agung, telah melahirkan kegeraman bagi sebagian hakim agung, ketika ada lembaga Komisi Yudisial yang diberi wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perlilaku mereka. Akibatnya, 31 orang hakim agung pun segera melakukan serangkaian upaya penggembosan atas kewenangan KY tersebut. Salah satu cara yang ditempuh, ialah dengan memohonkan judicial review UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta uji konstitusionalitas kewenangan yang dimiliki KY, dengan sandaran Pasal 24B UUD 1945. Pada initinya, hakim agung tidak merasa bagian dari yang diawasi KY, karena Pasal 24B tidak secara tersurat menyebutkan kata hakim agung, tetapi sekedar kata hakim, artinya hakim di bawah Mahkamah Agung. Parahnya, MK membenarkan tafsir ini, bahwa kata hakim, di dalamnya tidak mengandung terminology hakim agung. Selain itu, MK juga memberi tafsir bahwa Pasal 24B tidak mengamanatkan adanya kewenangan KY untuk mengawasi hakim konstitusi, meski perihal ini tidak dimintakan oleh pemohon. Imbasnya, KY pada akhirnya hanya mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perlilaku hakim di bawah MA (hakim agung). Melihat centang- perenangnya hubungan antara KY, MA, dan MK, khususnya pascadipangkasnya kewenangan KY, selanjutnya MK menyarankan kepada organ pembentuk undang- undang untuk: “… karena itu, Mahkamah Konstitusi juga merekomendasikan kepada DPR dan Presiden untuk segera mengambil langkah-langkah penyempurnaan UU KY. Bahkan, DPR dan Presiden dianjurkan pula untuk melakukan perbaikan- perbaikan yang bersifat integral dengan juga mengadakan perubahan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas UUKK, UUMA, UUMK, dan undang- undang lain yang terkait dengan sistem peradilan terpadu…”1 Memerhatikan karut-marutnya relasi antar tiga lembaga yudisial (KY, MA, MK), sebagai implikasi dari tidak adanya sinergisitas perundang-undangan yang mengatur ketiganya, serta saran dari MK, untuk segara melakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat integral terhadap UUKY, UUMA, dan UUMK, sebagai langkah harmonisasi dan sinkronisasi, DPR bersama pemerintah tengah melakukan proses pembahasan, atas tiga UU tersebut. Proses pembahasan ini dimulai semenjak awal September 2008, dan rapat kerja antara Komisi III DPR dengan pemerintah, pada Senin (15/9/2008), telah menyepakati pembentukan panitia kerja (panja), untuk membahas masing-masing RUU tersebut. disepakati pula, bahwa proses pembahasan revisi UUMA menjadi prioritas utama pembahasan, yang akan diselesaikan sebelum masa sidang berakhir (24/10/2008). Sementara, apabila kita mencermati daftar inventaris masalah (DIM), yang dibuat oleh DPR dan pemerintah, masih banyak permasalahan krusial yang patut untuk diperdebatkan kembali. Catatan atas Proses dan Substansi Pembahasan Revisi UUMA-UUKY 1 Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, hal. 201.
  • 2. Dalam proses pembahasan revisi UUMA, sejauh ini DPR terkesan melakukannya secara tertutup atau ditutup-tutupi. Pada satu sisi, publik tidak pernah mendapatkan informasi jadwal proses pembahasan RUU MA dilakukan. Dan di sisi lain, Komisi III DPR juga tidak pernah membuka ruang publik lebih luas untuk memberikan masukan terhadap subtansi yang sedang dibahas. Proses pembahasan yang dilakukan secara tertutup selain menimbulkan kecurigaan juga berdampak pada menurunnya citra DPR di mata masyarakat. Selain itu patut dipertanyakan mengenai motif Komisi III DPR yang lebih memprioritaskan pembahasan RUU MA daripada RUU yang lain seperti RUU Komisi Yudisial (KY) dan RUU Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Komisi III DPR tidak pernah menjelaskan kepada publik mengenai pilihan prioritas pembahasan tersebut. Muncul kekhawatiran pembahasan UU MA lebih diutamakan karena adanya keberpihakan dari Komisi III kepada MA. Kekhawatiran ini juga didasarkan fakta bahwa sebagian anggota Komisi III DPR memiliki latar belakang advokat. Berdasarkan uraian diatas bersama ini kami meminta Komisi III DPR membahas RUU MA secara terbuka dan partisipatif serta membuka ruang bagi publik untuk melakukan pemantauan selama proses panja RUU MA berlangsung dan menerima masukan dari berbagai kalangan seperti akademisi, praktisi hukum, maupun KY. Subtansi dalam RUU MA. Secara subtansi dalam RUU MA terdapat beberapa hal krusial penting dicermati. Ketentuan ini antara lain: a. Usia pensiun hakim agung Meski dalam RUU MA versi DPR menyebutkan usia pensiun hakim agung 65 tahun, namun pemerintah justru mengusulkan bahwa usia pensiun hakim agung yaitu 70 tahun. Usulan ini sudah selayaknya ditolak dengan beberapa alasan. Pertama, angka harapan hidup dan tingkat kesehatan. Menurut data statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan dari Depkes tahun 2003, angka harapan hidup orang Indonesia paling rendah se ASEAN yaitu 65 tahun. Tahun 2006 angkanya naik menjadi 66,2 tahun. Artinya diatas usia 66 tahun, kondisi orang Indonesia menurun karena dipengaruhi banyak hal. Kedua, usia 70 tahun tergolong usia tidak produktif. Menurut BPS, usia penduduk dikelompokkan menjadi 3 yaitu belum produktif (0-14 tahun), produktif (15-65) dan tidak produktif 66 keatas. Berdasarkan kategorisasi itu, jelas bahwa hakim agung dengan usia 70 tahun termasuk yang tidak produktif. Dihubungkan dengan beban perkara MA saat ini, usia hakim agung yang terlalu tua tentu akan sangat menghambat proses percepatan reformasi MA dari pengurangan tumpukan perkara. Saat ini, tunggakan di MA ditambah perkara yang masuk mencapai 20 ribu perkara. Dengan beban kerja menyelesaikan tunggakan perkara di MA yang berat dan menyangkut, nasib masyarakat luas, tentu usia pensiun 65-67 tahun sudah merupakan usia maksimal. Ketiga, perbandingan dengan profesi atau lembaga lainnya. Alasan penetapan angka 70 tahun tidak jelas, dan lebih tinggi dibanding sejumlah jabatan publik lainnya. Misalnya untuk Hakim Mahkamah Konstitusi usia pensiun adalah 67 tahun, Polisi dan Jaksa usia pensiun adalah 58-60 tahun, Pegawai Negeri Sipil usia pensiun 56 tahun.
  • 3. Upaya memperpanjang usia pensiun hakim agung hingga 70 tahun seperti yang diusulkan berbahaya bagi semangat pembersihan MA dari Mafia Peradilan dari perspektif REGENERASI. Semakin lama kekuatan status quo bertahan di MA, maka semakin sulit melakukan reformasi di MA. Isu delegitimasi KY pun menjadi relevan dibicarakan. Bila usia diperpanjang menjadi 70 tahun, tentu hingga 3-5 tahun mendatang KY tidak melakukan seleksi hakim agung. Atau, pantas publik khawatir, rencana perpanjangan usia pensiun ini berada dibalik upaya memperpanjang masa jabatan Ketua MA saat ini, mengingat beberapa kali bahkan Bagir Manan telah mencoba memperpanjang usia pensiunnya sendiri. Mengangkat diri sendiri dengan SK sendiri. Aliansi sendiri mengusulkan usia pensiun hakim agung maksimal yaitu 67 tahun dan tanpa perpanjangan. (sepertihalnya usia pensiun hakim Mahkamah Konstitusi). b. Seleksi Hakim Agung Terdapat beberapa hal penting terkait dengan proses seleksi calon hakim agung. Pertama, prioritas Calon Hakim Agung. Sistem rekruitmen dilakukan terbuka (artinya calon hakim agung berasal dari hakim karir dan hakim non karier), namun demikian perlu adanya afirmasi untuk profesi hakim misalnya mengenai kriteria masa pengabdian dan pendidikan. Calon hakim agung dari non karir syaratnya memiliki pengalaman 25 tahun maka calon hakim agung dari karir harus memiliki pengalaman minimal 20 tahun. Syarat pendidikan minimal hakim agung non karir adalah Doktor Hukum (S3) dan hakim agung karir adalah Magister Hukum (S2). Afirmasi ini mempertimbangkan profesi hakim merupakan profesi hukum paling tertinggi. Kedua, syarat usia calon hakim agung. Pemerintah mengusulkan syarat usia sebagai calon hakim agung adalah minimal 50 tahun dan tanpa adanya batas maksimal. Untuk tujuan regenerasi dilingkungan Mahkamah Agung dan efektivitas pelaksanaan tugas sebagai Hakim Agung, maka syarat usia calon hakim agung sebaiknya adalah berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun. Ketiga, pelaksanaan proses seleksi calon hakim agung yang dilakukan oleh KY . Berdasarkan UU KY , proses seleksi baru dilakukan jika ada posisi yang lowong akibat adanya pensiun hakim agung. Artinya jika tidak ada hakim agung yang pensiun, maka KY tidak melakukan seleksi hakim agung. Oleh karena itu perlu ada perbaikan aturan mengenai proses seleksi calon hakim agung yang dilakukan oleh KY, tidak saja mempertimbangkan untuk mengisi kekosongan akibat adanya hakim agung yang akan pensiun namun yang lebih penting adalah melihat pada kebutuhan hakim agung. Misalnya, saat ini Mahkamah Agung kekurangan hakim agung untuk bidang Tata Usaha Negara, meski tidak ada hakim agung yang pensiun, namun karena Mahkamah Agung membutuhkan maka KY untuk mengisi kekosongan hakim agung tersebut. Perlu diketahui dari batas maksimal jumlah 60 orang hakim agung sebagaimana yang ditentukan oleh UU, saat ini yang baru terisi adalah 51 orang hakim agung. Keempat, jumlah calon hakim agung yang diusulkan dari Komisi Yudisial kepada DPR untuk diseleksi. Pasal 8 ayat (2a) RUU MA Versi DPR menyebutkan quot;Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh DPR 1 (satu) orang dari 3 nama calon untuk setiap lowonganquot; Pada prakteknya selama dua tahun terakhir, KY sendiri mengalami kesulitan untuk mendapatkan calon hakim
  • 4. agung yang memenuhi kriterai yang ditetapkan oleh Undang-Undang maupun kriteria bersih, bekualitas dan berintegritas. Oleh karena itu standar perbandingan calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dengan yang dipilih DPR, idealnya adalah dua kali kebutuhan dari posisi hakim agung yang kosong. c. Pengawasan dan Pemberhentian Hakim Agung Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman ada pada Mahkamah Agung. Namun demikian terkait dengan pengawasan terhadap kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim Agung tetap dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dalam pemberian sanksi terhadap hakim agung, Mahkamah Agung perlu memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh KY. Berkaitan dengan proses pemberhentian hakim agung, maka hal-hal penting yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: 1. Untuk menghindari politisasi, maka proses pemberhentian Hakim Agung tidak melibatkan DPR. 2. Hakim Agung sebelum diajukan pemberhentian, maka yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim (MKH): 3. MKH dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial; bersifat ad hoc (kasus per kasus); dan keanggotaan MKH terdiri dari unsur MK, KY, dan akademisi. 4. Apabila salah satu pihak baik MA ataupun KY menolak untuk membentuk MKH, maka sanksi dapat dijatuhkan. Kemudian terkait dengan revisi UU Komisi Yudisial, meski berdiri sendiri, tetapi UUKY memiliki irisan yang kuat dengan revisi UUMA maupun MK. Beberapa Catatan untuk Substansi Revisi UUKY Pertama, berkait dengan wewenang pengusulan hakim agung, seharusnya calon hakimagung yang diusulkan kepada DPR bukan 3:1 melainkan 2:1 (dua orang calon untuk setiap satu lowongan hakim agung). Dua orang calon tersebut bisa berasal dari hakim karir dan non karir. Selain alasan yang telah dijelaskan di atas, hal ini penting untuk diperdebatkan, sebab akan berkait erat dengan efisiensi anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan seleksi calon hakim agung, serta penggunaan waktu seleksi yang tidak berkepanjangan. Pilihan 2:1 juga akan mengurangi banyaknya calon hakim agung, yang sekedar memanfaatkan moment seleksi tersebut sebagai ajang mencari pekerjaan, bukan didasarkan atas integritas, kredibilitas, dan keinginan mengabdi. Kaitannya dengan keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor), Komisi Yudisial seharusnya juga memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim pengadilan tindak pidana korupsi. Kedua, terkait dengan wewenang pengawasan yang dimiliki Komisi Yudisial, terdapat beberapa hal yang musti ditegaskan, yaitu: 1. Penempatan KY sebagai satu-satunya lembaga, yang secara konstitusional memiliki kewenangan pengawasan terhadap hakim, yang sifatnya eksternal dan internal. Baik terhadap hakim di bawah Mahkamah Agung, hakim agung, maupun hakim konstitusi. Karenanya wewenang pengawasan internal yang sebelumnya ada pada Inspektorat Jenderal Departeman Kehakiman, sebaiknya dilimpahkan kewenangannya kepada Komisi Yudisial. Pengecualian dari
  • 5. kewenangan pengawasan ini hanya ada pada teknis yudisial. KY tidak memiliki wewenang untuk mengawasi berjalannya fungsi yudisial dari badan peradilan, hal ini demi tetap menjaga objektifitas, independensi, dan imparsialitas badan peradilan. 2. Komisi Yudisial dilibatkan dalam penyusunan code of coduct hakim dan/atau pedoman perilaku hakim, baik yang disusun oleh MA maupun MK. Artinya penyusunan code of coduct hakim dan/atau pedoman perilaku hakim tidak mutlak menjadi hak dari MA dan MK, tetapi Komisi Yudisial sebagai pengawas, dilibatkan dalam penyusunannya. 3. Ruang lingkup pengawasan Komisi Yudisial sebaiknya menyangkut pula panitera pengadilan, sebab kecenderungan yang berkembang saat ini, tidak hanya hakim yang terlibat dalam mafia peradilan, tetapi juga mengikutsertakan panitera di dalamnya. 4. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pengawasan, Komisi Yudisial dapat meminta keterangan pada pihak-pihak terkait, seperti: advokat, jaksa, dan polisi, agar pengawasan bisa dilakukan secara komprehensif. 5. Sanksi teguran dalam bentuk tertulis, kepada hakim yang melanggar pedoman perilaku hakim dan/atau kode etik hakim, bersifat mengikat. 6. Rekomendasi dari Komisi Yudisial sifatnya mengikat, yang harus segera ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung, maupun Mahkamah Konstitusi. 7. Apabila terjadi pelanggaran, KY membentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dengan komposisi tiga orang berasal dari KY dan dua orang dari MA, serta dua orang akademisi. MKH sifatnya ad hoc kasus per kasus. Namun demikian, ke depan sebaiknya mekanisme MKH ini ditiadakan, karena justru akan memandulkan fungsi KY, khususnya yang berkait dengan fungsi penindakan atas pengawasan yang sudah dilakukan. 8. Hakim yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian oleh Komisi Yudisial, dapat melakukan pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim, atau jika MKH ditiadakan atau tidak terbentuk, pembelaan dilakukan di depan Komisi Yudisial. Demikian beberapa catatan atas proses dan substansi revisi UU MA dan UU KY. Jakarta, 17 september 2008 Koalisi Nasional untuk Peradilan Bersih (KNPB) Dan Aliansi Penyelamat Mahkamah Agung