• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Buku Putih Redd Draf I 10 Jun 08
 

Buku Putih Redd Draf I 10 Jun 08

on

  • 4,918 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,918
Views on SlideShare
4,918
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
367
Comments
2

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • URUS API-ANGKA PENGENAL IMPORTIR
    http://www.saranaijin.com
    Peraturan Menteri Perdagangan NOMOR: 31/M-DAG/7/1992, NOMOR 54/M-DAG/PER/10/2009, Peraturan 17/M-DAG/PER/3/2010

    Persyaratan APIU dan APIP
    1. Foto copy KTP Penanggung Jawab dan NPWP Pribadi
    2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan SK Kehakiman serta perubahannya
    3. Domisili Asli dan copy domisili legalisir kelurahaan
    4. Foto copy NPWP dan PKP Perusahaan.
    5. Foto copy SIUP
    6. Foto copy KTP dan NPWP pribadi yang dikuasakan kepada yang menandatangani dan Pass Photo 3X4 = 2 lembar bewarna background merah dikartu API
    7. Foto copy TDP.
    8. Foto copy PBB apabila milik perusahaan atau Surat Sewa-Menyewa kantor
    9. Nama produk yang dimport dan No. HS
    10. Foto Copy Izin Industri bagi Perusahaan untuk API-P
    11. Foto Copy UUG/HO bagi perusahaan untuk API-P
    12. Foto copy paspor yg masih berlaku.
    13. Lokasi kantor siap disurvey kecuali PMA Industri (APIP)
    14. Khusus PMA industri : SP BKPM, Izin Prinsip, IUI/IUT, izin perluasan kalau ada
    - Lama proses APIU dan APIP (Traiding) 25 hari kerja,
    - Lama proses APIP PMA (Industri) 10 hari kerja..
    - Harga tergantung domisili.
    - Payment setelah terbit.
    PT. LEGALITAS SARANAIZIN INDONESIA
    Gedung Maya Indah Lt II Jl. Kramat Raya No. 5 A Jakarta Pusat Indonesia 10450.
    Telp. 021-3142566
    Fax. 021-3928113

    Mobile
    HP. 081385042000
    Flexi. 021-70940216
    http:// www.saranaijin.com
    email: legal@saranaizin.com
    Pin BB 2262D175
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • PT. LEGALITAS SARANAIZIN INDONESIA
    http://www.saranaijin.com

    URUS NPIK- NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS
    Surat Keputusan (SK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan 141/MPP/KEP/3/2002

    1. NPIK ELEKTRONIKA.
    2. NPIK MAINAN ANAK.
    3. NPIK BERAS.
    4. NPIK JAGUNG.
    5. NPIK GULA.
    6. NPIK TPT.
    7. NPIK SEPATU.
    8. NPIK KEDELAI

    Persyaratan NPIK:
    1. Copy NPWP Perusahaan
    2. Copy SIUP atau SP BKPM atau IUT
    3. Copy TDP
    4. Copy APIU atau APIP
    5. Pass photo direktur 3x4: 2 buah background merah direktur
    6. Copy KTP direktur
    7. Asli Surat kuasa atau permohonan

    - Lama Proses Normal: 4-7 hari kerja, harga Rp 3.500.000,-
    - Payment setelah terbit

    NB. Dokumen antar jemput selain luar kota

    PT. LEGALITAS SARANAIZIN INDONESIA
    Gedung Maya Indah Lt II Jl. Kramat Raya No. 5 A Jakarta Pusat Indonesia 10450.

    Jakarta
    Telp. 021-3142566
    Fax. 021-3928113

    Bekasi
    Telp. 021-88867568
    Fax. 021-88990026

    Mobile
    HP. 081585427167, 081385042000
    Flexi. 021-70940216
    http:// www.saranaijin.com
    email: legal@saranaizin.com
    Pin BB 2262D175
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Buku Putih Redd Draf I 10 Jun 08 Buku Putih Redd Draf I 10 Jun 08 Document Transcript

    • BUKU PUTIH REDD (DRAFT 3, tgl 10 Juni 2008) CSO NETWORK ON FORESTRY GOVERNANCE AND CLIMATE CHANGE 1
    • DAFTAR ISI Daftar Isi ........................................................................................................................... 2 Pengantar ............................................................................................................................ 3 1. PENDAHULUAN ...................................................................................................... 4 1.1. Sekilas Perubahan Iklim Global ................................................................................ 4 1.2. UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) .................. 9 1.3. Protokol Kyoto ............................................................................................................ 11 1.4. COP13 dan REDD ..................................................................................................... 13 2. REDD INDONESIA .................................................................................................. 15 2.1. IFCA dan COP13 ....................................................................................................... 15 2.2. Peran World Bank ...................................................................................................... 16 2.3. Konsep REDD Indonesia .......................................................................................... 19 3. KEKUATIRAN DAN PERTANYAAN SEPUTAR REDD ...................................... 24 3.1. Hasil Workshop REDD di Berbagai Daerah .............................................................. 24 3.2. CSO Network on Forestry Governance and Climate Change .................................... 29 3.3. REDD menurut CSO Network on Forestry Governance and Climate Change .......... 31 3.4. Pekerjaan Rumah Yang Tersisa ................................................................................. 37 4. REKOMENDASI ..................................................................................................... 43 2
    • Pengantar Buku putih REDD ditulis sebagai masukan bagi pemerintah tentang konsep dan penerapan REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation). Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kehutanan, telah meluncurkan REDD pada tanggal 7 Desember 2008 bersamaan dengan pelaksanaan COP13 di Bali. Konsep REDD sendiri telah dimatangkan oleh Departemen Kehutanan beberapa bulan sebelum pelaksanaan COP13. Proses ini dibantu oleh IFCA (Indonesian Forest Climate Alliance) yang mendapat dukungan dari World Bank, pemerintah Australia dan Jerman. Semula konsep REDD yang dihasilkan, akan disosialisasikan ke berbagai daerah. Namun, karena keterbatasan sumberdaya dan waktu, maka sosialisasi hanya diadakan dua kali di Jakarta. Karena itu, tidak mengherankan apabila banyak orang yang tidak tahu apa yang dimaksud dengan REDD. Minimnya proses konsultasi publik di daerah untuk membahas REDD cukup memprihatinkan. Hal ini dikarenakan, banyak pemerintah daerah yang tertarik untuk implementasi REDD tetapi hanya mempunyai informasi yang sangat minim. Informasi yang minim itu juga belum tentu akurat. Pada umumnya, pihak pemerintah daerah hanya mengumpulkan informasi tentang seberapa besar potensi dana yang bisa diraih apabila REDD diterapkan di daerahnya. Informasi lain seperti resiko finansial dan sosial, seringkali dilupakan. Kondisi di atas menyebabkan Civil Society Network on Forestry Governance and Climate (CSO) Change berupaya untuk menyusun sebuah buku yang bersifat informatif sekaligus dapat menggambarkan keprihatinan CSO terhadap isu REDD. Oleh karena itu proses penyusunan buku ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan, mulai dari pengumpulan informasi tentang perubahan iklim dan REDD, mengadakan side event workshop pada acara COP13 di Bali, memfasilitasi proses konsultasi publik tentang REDD di sejumlah daerah (Samarinda, Mataram, Makasar, Kendari, Palu, Tomohon, Sorong dan Pekanbaru), serta workshop penulisan. Buku ini terdiri atas empat bagian. Bagian pertama merupakan penjelasan singkat tentang apa yang dimaksud dengan perubahan iklim dan pemanasan global, bagaimana proses terjadinya pemanasan global serta dampaknya, perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur kerjasama antar negara untuk mengantisipasi pemanasan global, termasuk munculnya konsep REDD sebagai skema untuk mengurangi dampak pemanasan global yang diakibatkan oleh deforestasi dan degradasi lahan. Bagian kedua adalah penjelasan tentang konsep REDD versi Indonesia. Bagian ini akan dimulai dengan penjelasan tentang peran para pihak yang membantu merumuskan konsep REDD versi Indonesia, terutama IFCA dan World Bank. Setelah itu, konsep REDD akan dijelaskan secara singkat. Bagian ketiga berisi tinjauan kritis terhadap konsep REDD yang telah dihasilkan oleh Departemen Kehutanan. Tinjauan kritis ini berasal dari hasil konsultasi publik tentang REDD yang diadakan di beberapa daerah yang telah disebut di muka. Secara khusus, pandangan dan sikap CSO juga akan diungkap pada bagian ini. Dan pada bagian akhir, akan ditulis tentang hal- hal yang masih harus dipersiapkan apabila pemerintah ingin menerapkan REDD di Indonesia. Buku ini akan ditutup oleh sejumlah rekomendasi terkait dengan rencana penerapan REDD di Indonesia, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi. 3
    • I. PENDAHULUAN 1.1. Sekilas Perubahan Iklim Global Iklim dunia sedang kacau balau. Badai terjadi di mana-mana, salah satunya yang terparah terjadi di Bangladesh pada 17 Nov 2007 dan menelan korban lebih dari 2000 orang. Yang terbaru, terjadi di Myanmar, pada bulan Mei 2008, dengan memakan korban yang jauh lebih banyak daripada di Bangladesh. Di Indonesia, angin puting beliung melanda hampir semua kota di pulau Jawa. Jakarta pun tidak luput terkena sapuan angin puting beliung pada awal November 2007. Tidak hanya itu. Kekacauan iklim juga terjadi di Amerika dan Eropa. Banjir di Jerman bulan Agustus 2007, gelombang dingin yang melanda Eropa pada awal 2007, serta kebakaran hutan hebat di Yunani pada Agustus 2007. Bahkan Amerika juga tak luput dari terpaan badai, banjir dan kebakaran hutan. Semuanya memberi pertanda iklim sedang berubah. Pakar pun urun rembug membicarakan penyebab dan cara penanggulangannya. Salah satu hasil dari temuan pakar yang paling banyak dikutip adalah Stern Review yang dikeluarkan awal tahun 2007. Selain itu ada pula film semi documenter yang diproduksi dan dibintangi oleh politisi kawakan Al Gore (mantan wapres AS), berjudul the Inconvinience Truth. Film ini menceritakan betapa parahnya akibat dari perubahan iklim yang sedang terjadi, dan perkiraan-perkiraan yang akan terjadi di masa datang. 1.1.1. Bagaimana Iklim Berubah Ketika bumi menerima panas dari matahari, secara alami sebagian panas akan terperangkap di atmosfer akibat adanya beberapa jenis gas. Gas-gas yang menangkap panas tersebut dikenal sebagai gas rumah kaca (GRK) karena cara kerjanya mirip rumah kaca (greenhouse), di mana suhu di dalamnya diatur agar cukup hangat sehingga tanaman dapat tumbuh. Terperangkapnya panas oleh gas-gas di atmosfer dikenal dengan istilah ‘efek rumah kaca’. Sebenarnya efek rumah kaca diperlukan agar permukaan bumi cukup hangat untuk didiami. Sayangnya, aktivitas manusia membuat konsentrasi GRK semakin tinggi dan menyebabkan suhu permukaan bumi semakin panas sehingga terjadilah perubahan iklim. Emisi dari pembangkit listrik dan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil – seperti minyak bumi dan batubara – merupakan sumber utama karbondioksida (CO2). Gas ini merupakan GRK yang memiliki pengaruh terbesar terhadap terjadinya perubahan iklim. Karbondioksida juga terkandung dalam jumlah besar pada pohon sehingga kebakaran dan penebangan hutan menyebabkan meningkatnya konsentrasi GRK. Pemakaian pupuk buatan pada pertanian menghasilkan nitro oksida (N2O). Selain itu, pembusukan pakan ternak, kotoran hewan, dan sampah organik akan melepaskan gas metana (CH4). Proses serupa terjadi pada tanah yang tergenang air, seperti daerah rawa-rawa dan persawahan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa peternakan, sawah, dan tempat pembuangan sampah ikut meningkatkan GRK. Beberapa aktivitas lain menghasilkan GRK yang menyerap panas dengan kekuatan sangat tinggi walaupun konsentrasinya rendah. Penggunaan beberapa jenis gas untuk freon AC dan campuran 4
    • produk kaleng semprot serta proses produksi beberapa industri, terutama peralatan listrik, juga menghasilkan GRK. Fakta menunjukkan bahwa industri di Negara maju telah menyumbang emisi gas rumah kaca sebesar 70%, yang berasal dari sektor energi, transportasi, industri, bangunan dan energi lain. Sedangkan emisi yang dihasilkan negara berkembang hanya 30%. Dan ini lebih banyak berasal dari sektor non-energi seperti sampah, pertanian dan penggunaan lahan, termasuk penebangan hutan. Fakta di atas menunjukkan bahwa negara industrilah yang seharusnya mempunyai tanggung jawab besar dalam pengurangan emisi. Mereka harus memperbaiki teknologi agar lebih ramah lingkungan. Demikian pula gaya hidup masyarakatnya harus diubah agar tidak boros energi. Setiap kepala penduduk di negara barat mengeluarkan emisi karbondioksida 25 kali lebih banyak daripada penduduk di negara-negara berkembang. Lima pengemisi karbondioksida terbesar di dunia adalah Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Inggris, dan Jepang. Data terakhir menunjukkan Amerika Serikat menyumbang 720 juta ton gas rumah kaca, yang merupakan 25% dari emisi total dunia. Emisi gas rumah kaca dari pusat pembangkit listrik di Amerika Serikat saja lebih besar daripada total jumlah emisi 146 negara (tiga perempat negara di dunia). Sektor energi menyumbang sepertiga total emisi gas rumah kaca AS. Emisi gas rumah kaca AS sektor energi lebih dari dua kali lipat dari emisi India. Dan total emisi gas rumah kaca AS masih lebih besar dari dua kali emisi gas rumah kaca Cina. Emisi total dari negara-negara berkembang besar seperti misalnya Korea, Meksiko, Afrika Selatan, Brazil, Indonesia dan Argentina, tidak melebihi emisi AS. 1.1.2. Dampak Perubahan Iklim Baru-baru ini, Inter-governmental Panel on Cimate Change (IPCC) memublikasikan hasil pengamatan ilmuwan dari berbagai negara. Isinya sangat mengejutkan. Selama tahun 1990-2005, ternyata telah terjadi peningkatan suhu merata di seluruh bagian bumi, antara 0,15 0,3o C. Jika peningkatan suhu itu terus berlanjut, diperkirakan pada tahun 2040 (33 tahun dari sekarang) lapisan es di kutub-kutub bumi akan habis meleleh. Dan jika bumi masih terus memanas, pada tahun 2050 akan terjadi kekurangan air tawar, sehingga kelaparan pun akan meluas di seantero jagat. Udara akan sangat panas, jutaan orang berebut air dan makanan. Napas tersengal oleh asap dan debu. Rumah-rumah di pesisir terendam air laut. Luapan air laut makin lama makin luas, sehingga akhirnya menelan seluruh pulau. Harta benda akan lenyap, begitu pula nyawa manusia. Secara umum perubahan iklim akan membawa perubahan kepada parameter-parameter cuaca yaitu temperatur, curah hujan, tekanan, kelembaban udara, laju serta arah angin, kondisi awan, dan radiasi matahari. Perubahan pada curah hujan akan berdampak pada sektor-sektor yang terkait dengan air yaitu, sumber daya air, pertanian, infrastruktur (termasuk permukiman, transportasi, PLTA/Pembangkit Listrik Tenaga Air dan penataan ruang), perikanan, rawa dan lahan gambut serta pantai. Dampak perubahan iklim terhadap sektor-sektor terkait sumber daya air antara lain:  Bertambahnya jumlah kejadian ekstrim terkait iklim banjir dalam lima tahun terakhir sehingga meningkatkan kerusakan prasarana dan sarana, termasuk juga ancaman terjadi badai dan gelombang yang tinggi sehingga mengancam keselamatan pelayaran. Ancaman badai ini juga dapat menyebabkan terjadinya pengungsian penduduk yang tinggal pada dataran rendah pantai dan pulau-pulau kecil.  Menurunnya kontribusi hydro power pada penyediaan energi secara keseluruhan. 5
    •  Bertambahnya panjang pantai yang terkena abrasi  Ancaman intrusi air laut dapat mengakibatkan o penurunan kuantitas dan kualitas pasokan air baku selama musim kemarau yang akan berdampak pada bertambahnya biaya untuk pengolahan air baku untuk air minum o ancaman intrusi air laut pada sumber air minum (tempat pengambilan air di sungai) karena kenaikan muka air laut. o mengakibatkan kerusakan pada struktur bangunan o menurunnya produksi perikanan akibat kekurangan pasokan air tawar terutama di musim kemarau o menyebabkan masalah-masalah sosial, ekonomi dan lingkungan pada daerah yang terdampak.  Terganggunya transportasi air di darat pada pedalaman Kalimantan akibat menyusutnya muka air sungai di musim kemarau sehingga sungai tidak dapat dilalui oleh kapal besar.  Meningkatnya kerentanan kebakaran lahan gambut akibat peningkatan temperatur dan berkurangnya curah hujan dimusim kemarau.  Ancaman atas kerusakan habitat mangrove dan coral reef  Meningkatkan ancaman atas biodiversity akibat perubahan tata guna dan tutupan lahan dan tekanan meningkatnya jumlah penduduk Sir Nicholas Stern, Kepala Departemen Pelayanan Ekonomi dan Sekretaris Tetap Menteri Keuangan Inggris, Oktober 2006, dalam laporan menggegerkan berjudul Stern Review, mencatat bahwa emisi karbon dioksida dunia sekarang berada di kisaran 430 ppm. Kalau dibiarkan, pada 10 tahun berikutnya, bumi akan lebih panas setengah derajat Celsius lagi. Kalau masih dibiarkan, pada 50 tahun ke depan, rerata temperatur global akan meningkat 2-3 derajat Celsius dari sebelumnya. Stern yang juga mantan ekonom kepala di Bank Dunia itu menghitung bahwa beban pengeluaran negara oleh karena dampak perubahan cuaca yang ekstrem bisa mencapai 0,5-1 persen dari PDB dunia per tahun (perkiraaan hingga di paruh waktu abad sekarang, yakni mencapai £184 miliar per tahun), dan akan meningkat seiring dengan meningkatnya temperatur. Di Inggris, kerugian tiap tahun karena banjir bisa mencapai 0,1 persen dari PDB, dan akan mencapai 0,2-0,4 PDB apabila temperatur global naik hingga 3 atau 4 derajat Celsius. Dan dengan pemanasan hingga 5- 6 derajat Celsius-kemungkinan besar tercapai di abad 22-model yang ditawarkan Stern menunjukkan bahwa risiko dari perubahan iklim skala internasional akan berdampak pada kerugian PDB global di kisaran 5-10 persen. Produksi ekonomi global akan berkurang hingga 10 persen, sementara kemampuan konsumsi per kepala menurun hingga 20 persen. Perubahan Iklim di Indonesia Di Indonesia, gejala serupa sudah terjadi. Sepanjang tahun 1980-2002, suhu minimum kota Polonia (Sumatera Utara) meningkat 0,17oC per tahun. Sementara, Denpasar mengalami peningkatan suhu maksimum hingga 0,87oC per tahun. Tanda yang kasatmata adalah menghilangnya salju yang dulu menyelimuti satu-satunya tempat bersalju di Indonesia, yaitu Gunung Jayawijaya di Papua. Hasil studi yang dilakukan ilmuwan di Pusat Pengembangan Kawasan Pesisir dan Laut, Institut Teknologi Bandung (2007), pun tak kalah mengerikan. Ternyata, permukaan air laut Teluk 6
    • Jakarta meningkat setinggi 0,8 cm. Jika suhu bumi terus meningkat, maka diperkirakan, pada tahun 2050 daerah-daerah di Jakarta (seperti : Kosambi, Penjaringan, dan Cilincing) dan Bekasi (seperti : Muaragembong, Babelan, dan Tarumajaya) akan terendam semuanya. Dengan adanya gejala ini, sebagai warga negara kepulauan, sudah seharusnya kita khawatir. Pasalnya, pemanasan global mengancam kedaulatan negara. Es yang meleleh di kutub-kutub mengalir ke laut lepas dan menyebabkan permukaan laut bumi termasuk laut di seputar Indonesia‚ terus meningkat. Pulau-pulau kecil terluar kita bisa lenyap dari peta bumi, sehingga garis kedaulatan negara bisa menyusut. Dan diperkirakan dalam 30 tahun mendatang sekitar 2.000 pulau di Indonesia akan tenggelam. Bukan hanya itu, jutaan orang yang tinggal di pesisir pulau kecil pun akan kehilangan tempat tinggal. Begitu pula asset-asset usaha wisata pantai. Skenario masa depan dari perubahan iklim menunjukan bahwa pada 2080 sebagian Sumatera dan Kalimantan akan lebih tinggi curah hujannya dengan 10 hingga 30 persen selama musim Barat. Kebalikannya, di Jawa dan Bali akan lebih kering 15 persen. Variasi musim dan cuaca ekstrim seperti El Nino akan lebih dahsyat dan akan lebih signifikan dalam meningkatkan resiko kebakaran hutan selama masa musim kering Indonesia. Perubahan iklim juga akan menambah resiko frekuensi kebakaran hutan di wilayah selatan Indonesia dimana hutan secara umum lebih kering, termasuk di selatan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Jawa serta Bali. Kebakaran hutan yang sangat merusak di Indonesia pada 1997-98 telah mengakibatkan kerugian sebesar 9 milyar dolar AS. Dampak dari kebakaran hutan yang diakibatkan perubahan iklim ini juga berakibat pada:  Kesehatan. Selain mengemisikan karbon dioksida, kebakaran hutan juga akan melepaskan ke udara gas-gas beracun seperti karbon monoksida, ozon, nitrogen dioksida, hidrokarbon yang dapat mengakibatkan penyakit pernafasan yang gawat. Curah hujan yang lebih tinggi dan banjir akan mendorong distribusi yang lebih luas dari penyakit yang disebarkan melalui air. Suhu tropik yang lebih tinggi akan meningkatkan kejadian penyakit yang berasal dari makanan.  Mata Pencaharian. Meningkatnya prevalensi dan intensitas kebakaran akan mengancam berbagai komunitas yang sangat bergantung kepada hutan untuk memberikan mereka kayu dan juga kebutuhan non-kayu melalui kemunduran habitat hutan, dan akan mengancam ketersediaan air bersih.  Kehilangan Keanekaragaman Hayati. Kebakaran akan mengeliminasi tumbuhan dan hewan, selain sekaligus mendegradasi habitat hutan. Kebakaran tahun 1997-1998 mengurangi populasi orangutan sebesar sepertiganya.  Kehutanan dan Pertanian. Kebakaran hutan alami maupun yang disengaja telah menghancurkan kawasan luas hutan komersial maupun perkebunan dan pertanian, seperti hutan untuk bubur kayu dan perkebunan kelapa sawit.  Pariwisata. Kebakaran dan kabut asap mengurangi jumlah wisatawan yang mengunjungi kawasan wisata dan hutan. Kebakaran dapat menghancurkan potensi hutan bagi wisata.  Transportasi. Kabut asap dari kebakaran dapat mengganggu lalu lintas di perkotaan, pelayaran laut. Rendahnya daya pandang yang diakibatkan adanya kebakaran hutan telah dikaitkan dengan terjadinya kecelakaan lalulintas udara dan pelayaran.  Emisi GRK (Gas Rumah Kaca). Kebakaran merupakan cara paling efektif untuk mengoksidasi biomassa menjadi karbon dioksika (CO2) dan gas-gas berjejak lainnya. Kebakaran hutan 1997/98 di Indonesia menghasilkan lebih dari setengah pertumbuhan tahunan emisi CO2 dunia. 7
    • 1.1.3. Mitigasi Salah satu cara menahan laju perubahan iklim adalah mengurangi emisi GRK hasil aktivitas manusia. Ini bisa dilakukan antara lain dengan menggunakan bahan bakar dari sumber energi yang lebih bersih, seperti beralih dari batubara ke gas, atau menggunakan sumber energi terbarukan seperti tenaga matahari atau biomassa. Selain itu, mengurangi penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan menghemat listrik juga mengurangi emisi GRK. Usaha-usaha seperti ini disebut mitigasi. Melalui kerjasama dengan negara maju, negara berkembang bisa menerima manfaat dengan adanya tambahan dana dan alih teknologi untuk menjalankan kegiatan yang mengurangi emisi GRK sekaligus mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. 1.1.4. Adaptasi Perubahan iklim yang sedang terjadi berikut segala dampaknya tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, harus dilakukan upaya adaptasi, yaitu mempersiapkan diri dan hidup dengan berbagai perubahan akibat perubahan iklim, baik yang telah terjadi maupun mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi. Beradaptasi terhadap kedua macam dampak perubahan iklim – kejadian ekstrem dan dampak perlahan – memerlukan strategi yang berbeda. Mempersiapkan diri menghadapi kejadian ekstrem dilakukan dengan menyusun rencana penanganan bila terjadi bencana alam, seperti badai dan banjir. Sedangkan menghadapi perubahan perlahan memerlukan kemauan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan yang terus berubah. Sebenarnya penanganan masalah lingkungan, seperti reboisasi atau rehabilitasi terumbu karang yang rusak, sudah merupakan kegiatan adaptasi terhadap perubahan iklim. Namun, kegiatan tersebut perlu diperkuat dengan menyertakan pertimbangan mengenai dampak perubahan iklim. Usaha mengurangi kemiskinan juga merupakan kegiatan adaptasi karena masyarakat miskin paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dengan minimnya kemampuan mereka untuk beradaptasi. Contoh adaptasi terhadap kejadian ekstrem adalah dengan mengantisipasi bencana alam yang bisa semakin sering terjadi karena adanya perubahan iklim. Ini bisa dilakukan dengan membuat sistem peringatan dini di daerah yang dinilai rawan badai serta memberi petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan masyarakat bila badai terjadi. Contoh adaptasi terhadap dampak perubahan iklim perlahan adalah membuat perlindungan bagi masyarakat yang tinggal di pesisir dengan cara menanam hutan bakau. Adanya hutan bakau mengurangi kemungkingan erosi pantai dan intrusi air laut ke dalam sumber air bersih akibat naiknya permukaan air laut. Upaya-upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim telah disepakati secara global dalam suatu kerangka kerjasama antar negara yaitu Konvensi Perubahan Iklim yang disebut UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). 8
    • 1.2. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Pembentukan UNFCCC diawali dari laporan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) yang memaparkan hasil penelitian pertamanya (First Assessment Report) di tahun 1990. Dalam hasil penelitian tersebut disebutkan bahwa perubahan iklim adalah ancaman serius bagi umat manusia dan lingkungan. Ancaman serius bagi dunia tersebut ditindaklanjuti dengan seruan pentingnya kesepakatan global untuk menanggulangi masalah perubahan iklim. Kemudian dengan segera Persatuan Bangsa- Bangsa (PBB) membentuk INC (Intergovernmental Negotiating Committee) untuk melaksanakan negosiasi konvensi yang berkaitan dengan perubahan iklim. Lebih lanjut negosiasi tersebut sepakat untuk membentuk Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim PBB (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) yang mulai ditandatangani pada bulan Juni 1992, di Rio de Janeiro - Brazil, dalam KTT Bumi. Secara ringkas, perkembangan isu perubahan iklim dapat dibaca pada Kotak 1. Kotak 1. Sejarah Singkat Perkembangan Issue Perubahan Iklim 1979 The First World Climate Conference mengidentifikasi perubahan iklim sebagai sebuah permasalahan global sangat mendesak dan mengeluarkan deklarasi untuk mengundang pemerintah di seluruh dunia untuk mengantisipasinya. Hal ini ditindaklanjuti dengan pembentukan World Climate Programme dengan arahan World Meteorological Organization (WMO), United Nations Environment Programme (UNEP) dan International Council of Scientific Unions (ICSU) serta diikuti penyelenggaraan konferensi intergovernmental dalam issue perubahan iklim. 1988 Dilangsungkan debat dalam Toronto Conference on the Changing Atmosphere ketika lebih dari 340 peserta debat dari 46 negara merekomendasikan untuk membentuk comprehensive global framework convention sebagai upaya perlindungan atmosfer. Mengikuti proposal yang diajukan Malta, UN General Assembly menyampaikan issue perubahan iklim untuk pertama kali dengan mengadopsi Resolution 43/53. WMO dan UNEP membentuk Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), untuk mengkaji perubahan dunia yang telah terjadi, memperkirakan dampak yang ditimbulkannya dan mengajukan strategi untuk mmenanggulanginya. 1990 IPCC mempublikasikan First Assessment Report on the state of the global climate, yang menjadi dasar negosiasi di bawah United Nations General Assembly on a climate change convention. Tanggal 21 Desember UN General Assembly melalui Resolution 45/212 membentuk Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change (INC) sebagai “a single intergovernmental negotiating process under the auspices of the General Assembly.” Pertemuan INC berlangsung dalam lima sesi dalam selang waktu antara February 1991 dan May 1992. 1992 INC menyelesaikan teks konvensi dalam waktu 15 bulan dan diadopsi di New York pada tanggal 9 Mei dan dilaunching pada Bulan Juni di Rio de Janeiro Earth Summit, dimana UNFCCC dibuka untuk penandatanganan (signature) dan 154 negara menandatanganinya. 1994 Konvensi mulai berlaku tanggal 21 March 1995 COP-1 (Berlin). INC menyelesaikan tugasnya untuk mempersiapkan implementasi konvensi. Parties menyetujui komitmen untuk Negara-negara industri dan menghasilkan “Berlin Mandate” yang menyebutkan tentang komitmen tambahan. Hasil COP1 : 1⇒ membentuk Ad Hoc Group on the Berlin Mandate untuk menindaklanjuti negosiasi 9
    • 2⇒ memutuskan perlunya dilakukan pertemuan Subsidiary Body for Implementation (SBI, Article10 Konvensi) dan Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA, Article9 Konvensi) 1996 COP-2 (Geneva). 1997 COP-3 (Kyoto) mengadopsi Kyoto Protocol. Protokol ini menciptakan target individual (dan terikat secara hukum) bagi negara-negara industri untuk mempersiapkan langkah-langkah positif dalam menurunkan emisi CO2 dan GHG lainnya. 1998 COP-4 (Buenos Aires). Dihasilkan Buenos Aires Plan of Action (BAPA) yaitu rencana dua tahun untuk menyelesaikan perangkat praktis implementasi Konvensi. 1999 COP-5 (Bonn) 2000 COP-6 (The Hague). Dilangsungkan negosiasi dalam modalities of the Kyoto Protocol 2001 COP-6.5 (Bonn, Bulan Juli). Persetujuan politis dalam modalities of the Kyoto Protocol. Dihasilkan pula Bonn Agreement tentang system perdagangan emisi, Clean Development Mechanism (CDM), aturan untuk menghitung reduksi emisi dari carbon sinks, dan compliance regime. Selain itu juga menggarisbawahi paket dukungan keuangan dan teknologi untuk membantu Negara berkembang agar dapat berkontribusi dalam aksi global perubahan iklim dan dampaknya. 2001 COP-7 (Marrakech); finalisasi teknis secara rinci mengenai Bonn Agreement terkait Kyoto Protocol yang disebut “Marrakech Accords” 2002 COP-8 (New Delhi) merupakan sesi pertama yang dilakukan setelah penyelesaian negosiasi di bawah BAPA. COP8 mengadopsi Delhi Ministerial Declaration on Climate Change and Sustainable Development dan New Delhi work programme dalam aspek pendidikan, training dan public awareness. 2003 COP-9 (Milan) mengadopsi keputusan kegiatan afforestasi dan reforestasi di bawah skema CDM. 2004 COP-10 (Buenos Aires) membahas adaptasi perubahan iklim dan menghasilkan Buenos Aires programme of work on adaptation and response measures. 2005 COP-11 and COP/MOP 1 (Montreal). Protokol Kyoto mulai berlaku sejak 16 Februari dan pada penyelenggaraan COP11 ini dilangsungkan pula first Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (COP/MOP1), dengan terobosan politis untuk memulai suatu dialog tentang strategic long-term cooperative action. 2006 COP-12 and COP/MOP 2 (Nairobi). Sampai dengan Bulan September 2006, 189 negara dari total anggota UN (191 negara), dan European Community (EU) bergabung dalam Konvensi (164 negara dan EU bergabung dalam Kyoto Protocol). Hal ini menunjukkan secara jelas bahwa Konvensi Perubahan Iklim merupakan satu persetujuan internasional yang ada yang memperoleh dukungan paling banyak dari seluruh dunia. Tujuan yang paling utama dari pembentukan konvensi perubahan iklim tersebut adalah mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sehingga konsentrasi gas-gas tersebut tidak melampaui batas aman dan tidak membahayakan iklim dunia. Dalam konvensi tersebut disepakati juga untuk membagi negara-negara yang meratifikasi menjadi dua kelompok, yaitu negara-negara Annex I (negara-negara maju) dan negara-negara non-Annex I (negara-negara berkembang). Yang dimaksud dengan negara-negara Annex I adalah negara-negara yang telah mengkontribusikan GRK hasil kegiatan manusia (anthropogenic) sejak revolusi industri tahun 1850-an. Sedangkan, negara-negara non-Annex I adalah negara-negara selain Annex I, yang mengemisikan GRK jauh lebih sedikit serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah. 10
    • Untuk menjalankan kegiatan UNFCCC membentuk otoritas tertinggi yaitu Conference of the Parties (COP) yang mengadakan pertemuan rutin sekali setahun. Atau, ketika dibutuhkan. Selain itu, UNFCCC juga membentuk dua badan tambahan yang diberi nama SBSTA (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice) dan SBI (Subsidiary Body for Implementation). Dua badan tambahan yang disebutkan terakhir secara rutin mengadakan pertemuan sebanyak dua kali dalam setahun atau ketika dibutuhkan. Bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah Indonesia sendiri sudah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim melalui UU No. 6 Tahun 1994 pada tanggal 1 Agustus 1994. Sebagai salah satu negara non-Annex I, Indonesia ikut ke dalam prinsip “common but differentiated responsbilities” yang artinya mempunyai tanggung jawab bersama tetapi dengan porsi yang berbeda, tentunya dalam hal target pengurangan emisi GRK. Kemudian lebih lanjut dalam konvensi tersebut semua negara yang telah meratifikasi diwajibkan memberikan National Communication yang berisi laporan-laporan inventarisasi GRK dan kebijakan nasional yang terkait dengan perubahan iklim. Pemanasan global adalah persoalan rumit, yang terkait dengan banyak isu-isu pembangunan, ekonomi, kemiskinan, dan lain-lain. Maka dari itu strategi untuk menghadapi ancaman perubahan iklim harus dilakukan bersama-sama dari sekarang, tidak ada waktu menunggu hari esok. Kegiatan sosialisasi dan program-program yang terintegrasi antara pihak-pihak yang terkait mutlak diperlukan, yaitu antara pemerintah, pihak industri, dan pemangku kepentingan, serta masyarakat. 1.3. Protokol Kyoto Protokol Kyoto adalah perjanjian internasional untuk mengurangi emisi GRK global. Berdasarkan perjanjian tersebut, negara-negara maju yang meratifikasi protokol ini wajib menurunkan emisi GRK-nya sesuai target masing-masing yang telah ditetapkan melalui kesepakatan bersama. Protokol Kyoto adalah salah satu hasil kesepakatan internasional yang difasilitasi oleh UNFCCC. Segera setelah Konvensi Kerangka Kerjasama Persatuan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC-United Nations Framework Convention on Climate Change) disetujui pada KTT Bumi (Earth Summit) tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, negara-negara peserta konvensi mulai melakukan negosiasi-negosiasi untuk membentuk suatu aturan yang lebih detil dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (selanjutnya disebut GRK). Pada saat pertemuan otoritas tertinggi tahunan dalam UNFCCC ke-3 (Conference of Parties 3 - COP) diadakan di Kyoto, Jepang, sebuah perangkat peraturan yang bernama Protokol Kyoto diadopsi sebagai pendekatan untuk mengurangi emisi GRK. Kepentingan protokol tersebut adalah mengatur pengurangan emisi GRK dari semua negara-negara yang meratifikasi. Protokol Kyoto ditetapkan tanggal 12 Desember 1997, kurang lebih 3 tahun setelah Konvensi Perubahan Iklim mulai menegosiasikan bagaimana negara-negara peratifikasi konvensi harus mulai menurunkan emisi GRK mereka. Menurut pengertiannya secara umum (http://untreaty.un.org/), protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur peserta protokol untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati. Dalam sebuah protokol, para anggota jelas terikat secara normatif untuk mengikuti aturan-aturan didalamnya dan biasanya dibentuk untuk mempertegas peraturan sebelumnya (semisal konvensi) menjadi lebih detil dan spesifik. 11
    • Sepanjang COP 1 dan COP 2 hampir tidak ada kesepakatan yang berarti dalam upaya penurunan emisi GRK. COP 3 dapat dipastikan adalah ajang perjuangan negosiasi antara negara-negara ANNEX I (negara maju) yang lebih dulu mengemisikan GRK sejak revolusi industri dengan negara-negara non-ANNEX I (negara-negara berkembang) yang rentan terhadap perubahan iklim. Negara-negara maju memiliki kepentingan bahwa pembangunan di negara mereka tidak dapat lepas dari konsumsi energi dari sektor kelistrikan, transportasi, dan industri. Untuk mengakomodasi kepentingan kedua pihak tersebut, digunakan lah Protokol Kyoto sebagai satusatunya kesepakatan internasional yang mengikat mereka untuk berkomitmen dalam mengurangi emisi GRK. Kenapa? Karena Protokol Kyoto mengatur pengurangan emisi dengan lebih tegas dan terikat secara hukum (legally binding). Dalam Protokol Kyoto disepakati bahwa seluruh negara ANNEX I wajib menurunkan emisi GRK mereka rata-rata sebesar 5.2% dari tingkat emisi tersebut di tahun 1990. Tahun 1990 ditetapkan dalam Protokol Kyoto sebagai acuan dasar (baseline) untuk menghitung tingkat emisi GRK. Bagi negara-negara non-ANNEX I, Protokol Kyoto tidak mewajibkan penurunan emisi GRK, tetapi mekanisme partisipasi untuk penurunan emisi tersebut terdapat di dalamnya, prinsip tersebut dikenal dengan istilah “tanggung jawab bersama dengan porsi yang berbeda” (common but differentiated responsbility). Protokol Kyoto mengatur semua ketentuan tersebut selama periode komitmen pertama, yaitu dari tahun 2008 sampai dengan 2012. Beberapa mekanisme dalam Protokol Kyoto yang mengatur masalah pengurangan emisi GRK, seperti dijelaskan di bawah ini: 1. Joint Implementation (JI), mekanisme yang memungkinkan negara-negara maju untuk membangun proyek bersama yang dapat menghasilkan kredit penurunan atau penyerapan emisi GRK. 2. Emission Trading (ET), mekanisme yang memungkinkan sebuah negara maju untuk menjual kredit penurunan emisi GRK kepada negara maju lainnya. ET dapat dimungkinkan ketika negara maju yang menjual kredit penurunan emisi GRK memiliki kredit penurunan emisi GRK melebihi target negaranya. 3. Clean Development Mechanism (CDM), mekanisme yang memungkinkan negara non- ANNEX I (negara-negara berkembang) untuk berperan aktif membantu penurunan emisi GRK melalui proyek yang diimplementasikan oleh sebuah negara maju. Nantinya kredit penurunan emisi GRK yang dihasilkan dari proyek tersebut dapat dimiliki oleh negara maju tersebut. CDM juga bertujuan agar negara berkembang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, selain itu CDM adalah satu-satunya mekanisme di mana negara berkembang dapat berpartisipasi dalam Protokol Kyoto. Bagi negara-negara ANNEX I, mekanisme-mekanisme di atas adalah perwujudan dari prinsip mekanisme fleksibel (flexibility mechanism). Mekanisme fleksibel memungkinkan negara-negara ANNEX I mencapai target penurunan emisi mereka dengan 3 mekanisme tersebut di atas. Ada dua syarat utama agar Protokol Kyoto berkekuatan hukum: 1. sekurang-kurangnya protokol harus diratifikasi oleh 55 negara peratifikasi Konvensi Perubahan Iklim 2. jumlah emisi total dari negara-negara ANNEX I peratifikasi protokol minimal 55% dari total emisi mereka di tahun 1990. Pada tanggal 23 Mei 2002, Islandia menandatangani protokol tersebut yang berarti syarat pertama telah dipenuhi. Kemudian pada tanggal 18 November 2004 Rusia akhirnya meratifikasi Protokol Kyoto dan menandai jumlah emisi total dari negara ANNEX I sebesar 61.79%. Ini berarti semua 12
    • syarat telah dipenuhi dan Protokol Kyoto akhirnya berkekuatan hukum 90 hari setelah ratifikasi Rusia, yaitu pada tanggal 16 Februari 2005. 1.4. COP13 dan REDD Dalam pertemuan COP ke 13 (pertemuan negara-negara) tentang UNFCCC di Bali yang berlangsung tanggal 3 Desember sampai dengan 14 Desember 2007 salah satu agenda pembahasan yang menyita perhatian para delegasi negara, lembaga swadaya masyarakat dan media massa adalah pembahasan tentang REDD (Reducing Emission from Deforestation from Developing Country). Proposal mekanisme penurunan emisi dari sector kehutanan ini muncul untuk merespon laporan IPCC yang menyebutkan bahwa salah satu kontributor emisi global adalah datang dari sektor kehutanan. Sektor kehutanan dianggap sebagai salah satu penyumbang emisi yang cukup signifikan mencapai 18%-20% total emisi gas rumah kaca1 (GRK) di atmosfir sebagai dampak penebangan, konversi lahan, kebakaran hutan, dan aktivitas lainnya. Ekosistem hutan mengandung lebih kurang 60% karbon yang ada di ekosistem daratan2. Hutan menyimpan karbon melalui pertumbuhan pohon dan peningkatan karbon di dalam tanah. Emisi Gas Rumah Kaca yang terjadi di sektor kehutanan Indonesia bersumber dari deforestasi (konversi hutan untuk penggunaan lain seperti pertanian, perkebunan, pemukiman, pertambangan, prasarana wilayah) dan degradasi (penurunan kualitas hutan akibat illegal logging, kebakaran, over cutting, perladangan berpindah (slash and burn), dan perambahan. Sekitar 60% dari emisi gas rumah kaca Indonesia berasal dari sektor LULUCF (Land Use, Land Use Change, and Forestry) (Natcom, 1999). Terdapat publikasi ilmiah internasional yang menyatakan bahwa kebakaran hutan dan ladang gambut di Indonesia pada tahun 1997 menyumbang 13 – 40% emisi karbon tahunan dunia [Page, dkk., 2002]. Bahkan Indonesia ditempatkan sebagai kontributor emisi CO2 terbesar ketiga di dunia, setelah USA dan China. REDD telah mulai dibahas sejak tahun 2005 dalam pertemuan internasional para pihak (Conference on Parties) ke-11 di Montreal Canada. Pembahasan dilanjutkan dalam COP 12 di Nairobi, dan menjadi salah satu agenda utama dari COP 13 di Bali pada bulan Desember 2007. Indonesia memutuskan untuk mengikuti langkah Costa Rica dan PNG dalam memanfaatkan skema REDD sebagai insentif bagi Indonesia untuk menahan laju deforestasi yang akan dinegosiasikan dalam COP-13 tersebut. Jika kita berbicara tentang pengelolaan hutan di Indonesia berdasarkan data terakhir yang tercatat di Departemen Kehutanan luasan kawasan hutan yang masih dimiliki dan telah ditetapkan kawasan hutan seluas 126,8 juta ha, yang terbagi kedalam beberapa fungsi seperti konservasi (23,2 juta ha), lindung (32,4 juta ha), produksi terbatas (21,6 juta ha) produksi (35,6 juta ha) dan produksi yang dapat dikonversi (14,0 juta ha). Sementara itu pada tahun yang sama hasil study citra satelit yang dilakukan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (Food and Agriculture Organization/FAO) menyebutkan tutupan hutan Indonesia mencapai 88 juta ha. Luasan hutan terakhir ini berpotensi diperdagangkan potensi karbonnya melalui mekanisme REDD dengan potensi sebesar US$ 6 milyar pertahun atau sekitar US$ 6.000 per hektar. 1 Menurut Sir Nicholas Stern dalam Bukunya Stern Review, The Economic of Climate Change, disebutkan dua kelompok besar penyebab gas rumah kaca, yaitu: a. Emisi energi: energi (24%), transportasi (14%), industri (14%), bangunan (8%), and energi lain (5%) b. Emisi non-energi: sampah (3%), pertanian (14%), penggunaan lahan (18%) 2 IPCC, Land use, land-use change, and forestry: a special report of the IPCC (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2000). 13
    • II. REDD INDONESIA IFCA dan COP13 Dalam rangka persiapan untuk melaksanakan REDD, pemerintah Indonesia telah membentuk Indonesian Forest Climate Alliance (IFCA). Aliansi ini bertugas melaksanakan kajian tentang REDD yang mencakup tiga bagian: 1. Metode tentang penentuan periode dan emisi ‘referensi’, serta pemantauannya yang diperlukan sebagai dasar untuk menentukan berapa besar penurunan emisi yang berhasil dicapai dari upaya mencegah konversi dan kerusakan hutan 2. Strategi penurunan emisi yang dapat dilakukan di lima sektor utama yaitu dari hutan produksi, hutan konservasi/hutan lindung, hutan tanaman industri, perkebunan sawit dan lahan gambut. 3. Mekanisme pasar dan pendistribusian hasil pembayaran dari kegiatan REDD bagi para pelaku. IFCA terbentuk sejalan dengan bergulirnya pemikiran tentang upaya Indonesia dalam merespon isu global mengenai pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation/REDD) di negara berkembang. Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam proses pembahasan dalam pertemuan para pihak (Conference of the Parties/COP) Konvensi Perubahan Iklim (United Nations Conventions on Climate Changes/UNFCCC) sejak pertama kali isu ini dimasukkan dalam Agenda COP, yaitu COP-11 di Montreal tahun 2005. Mempertimbangkan kesiapan Indonesia saat ini, perkembangan proses negosiasi, harapan pada COP-13 dan pasca COP-13, Departemen Kehutanan sejak awal tahun 2007 telah memulai merealisasikan pemikiran tentang upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi di Indonesia (REDDI/ Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in Indonesia). Kerangka ROAD MAP telah disiapkan yang mencakup 3 (tiga) fase yaitu : Fase 1 : Persiapan (2007); Fase 2 : Transisi/Pilot Activities (2008-2012); Fase 3 : Implementasi Penuh (mulai 2012 atau lebih awal sesuai hasil COP). Fase persiapan ini difasilitasi oleh World Bank, UK-DfID, Jerman, dan Australia. Upaya ini memerlukan partisipasi semua unsur Governance yaitu Pemerintah, Kalangan Bisnis, dan Civil Societies. Disamping itu, oleh karena merupakan bagian dari upaya global, diperlukan keterlibatan komunitas internasional baik lembaga/negara donor maupun organisasi internasional. IFCA diciptakan sebagai wadah untuk mensinergikan upaya/inisiatif baik yang secara langsung didesain untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi di Indonesia maupun inisiatif lain yang berkontribusi positif terhadap upaya tersebut. Dan oleh karenanya IFCA merupakan wadah sinergitas upaya Pemerintah, Kalangan Bisnis, Civil Societies, dan masyarakat international dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari yang pada akhirnya akan berkontribusi positif terhadap stabilisasi iklim dunia. 14
    • Peran World Bank World Bank mempunyai kepentingan menyalurkan utang kepada negara-negara berkembang. Utang tersebut diperuntukkan bagi program-program pembangunan di suatu negara. Seringkali World Bank dikritik bahwa utang yang diberikan, telah digunakan untuk membiayai proyek- proyek pembangunan yang bersifat ekspoitatif dan menyebabkan terjadinya deforestasi dan menguras energi fosil. Dalam konteks perubahan iklim, banyak proyek yang mendapat pinjaman atau utang dari World Bank telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap terjadinya pemanasan global. Dalam Laporan rutin International Financial Corporation (IFC) tahun 2007 menyebutkan bahwa Bank Dunia memberikan utang ke sektor swasta (private sector loan) lebih dari $645 Million kepada perusahaan minyak dan gas bumi. Jumlah ini meningkat 40 % dibandingkan tahun 2006. Disamping itu komitmen Bank Dunia untuk membiayai perusahaan swasta yang bergerak di sektor energi pada tahun 2006 meningkat dari $2.8 billion to $4.4 billion. Sektor minyak dan gas serta pembangkit tenaga memperoleh porsi terbesar dengan 77% dari total komitmen sedangkan sektor energi terbarukan hanya memperoleh 5 % dari total komitmen. Gambaran di atas menunjukkan bahwa World Bank lebih senang membiayai perusahaan multinasional yang bergerak dibidang ekstraksi minyak dan gas, didasari pada keuntungan yang akan kembali atau dengan kata lain Bank Dunia lebih memilih menerapkan bisnis as usual dalam praktek kerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Dunia akan mengabaikan faktor pembangunan yang berkelanjutan asalkan dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam konteks REDD, peran World Bank juga tidak terlepas dari kepentingan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Karena itu World Bank mendorong mekanisme pasar bebas sebagai cara untuk memperdagangkan karbon. Upaya ini bisa dilihat dari inisiatif World Bank yang tertuang dalam Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). Inisiatif ini sempat didiskusikan oleh World Bank dengan Masyarakat Adat dari Indonesia, Thailand, Burma, Philippines, Vietnam, Cambodia, India, Bhutan, Bangladesh, Japan and Nepal pada tanggal 28 – 29 February 2008 di Nepal. 15
    • Konsep REDD Indonesia Dalam pertemuan yang ke 13 bulan Desember 2007 di Bali, Indonesia mengusulkan untuk memperluas cakupan kegiatan yaitu menurunkan emisi tidak hanya melalui pencegahan deforestasi tetapi juga melalui upaya penurunan laju kerusakan hutan yang kemudian dikenal dengan REDD (Reduction Emission from Deforestation and forest Degradation). Dalam kaitan ini pemerintah Indonesia sudah membentuk Aliansi Hutan dan Iklim Indonesia (IFCA) dengan dukungan dari Bank Dunia, Pemerintah Inggris, Australia dan German. Hal yang menarik dari REDD ialah besarnya potensi aliran dana ke negara-negara yang memiliki hutan luas seperti Indonesia dari pelaksanaan kegiatan ini. Secara global, diperkirakan besar pasar karbon untuk REDD mencapai 15-50 miliar USD apabila diasumsikan besar potensi penurunan emisi dari REDD sekitar 50% dari tingkat emisi saat ini. Besar pasar carbon untuk REDD jauh lebih besar dari pada A/R CDM. Walaupun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai masalah yang terkait dengan aspek teknis, administrasi dan sosial karena model pelaksanaannya tidak berbasis proyek seperti halnya A/R CDM. Tantangan di atas merupakan salah satu dasar utama dalam membagi kegiatan IFCA menjadi delapan bagian yang dilaksanakan oleh para peniliti baik nasional maupun internasional bersama dengan Departemen Kehutanan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memberikan rekomendasi berkaitan dengan: 1. Metode terbaik untuk menentukan dan menyusun emisi referensi dan cara memonitor keberhasilan penurunan emisi yang terjadi dari tingkat emisi referensi 2. Strategi yang dapat dilakukan untuk menurunkan emisi melalaui perencanaan dan pengelolaan yang lebih baik terhadap hutan produksi alam, hutan tanaman industri, perkebunan sawit, dan hutan konservasi dan hutan lindung. Selain itu, strategi penurunan emisi dari hutan lahan gambut juga menjadi salah satu perhatian utama, khususnya di Sumatra, Kalimantan dan Papua. 3. Mekanisme pasar karbon yang efektif untuk REDD dan sistem kelembagaan untuk mendistribusikan insentif atau pembayaran di Indonesia. Penentuan tingkat emisi referensi sangat penting untuk REDD dibanding A/R CDM karena pelaksanaannya nanti akan berada pada tingkat wilayah geografi yang luas (tingkat daerah atau nasional) bukan pada tingkat proyek. Hal ini diusulkan untuk mengatasi masalah kebocoran karbon dan ‘additionality’ yang terjadi pada kegiatan yang bersifat proyek seperti A/R CDM. Pelaksanaan kegiatan REDD pada tingkat proyek seperti halnya proyek A/R CDM akan memiliki potensi kebocoran karbon yang sangat besar sehingga sulit untuk menjamin bahwa penurunan emisi yang terjadi di wilayah proyek bersifat nyata dan terukur (additional). Misalnya keberhasilan melindungi kawasan hutan konservasi atau lindung yang dijadikan proyek REDD dari upaya konversi menjadi lahan pertanian misalnya bisa saja berdampak pada meningkatnya konversi hutan di kawasan yang lain yang berdekatan yang tidak menjadi sasaran proyek REDD (disebut kebocoran karbon). Dengan demikian karbon yang diselamatkan pada satu kawasan tersebut sifatnya tidak nyata (tidak additional) karena telah meningkatkan kehilangan karbon dari kawasan hutan lain. Oleh karena itu tantangannya terbesar ialah bagiamana menentukan luasan wilayah yang minimum yang dapat mengatasi masalah kebocoran ini dengan tingkat ketelitian yang memadai sehingga kredit penurunan emisi yang dihasilkan benar-benar layak untuk mendapatkan kompensasi atau untuk diperdagangkan. 16
    • Opsi yang dipertimbangkan dalam penentuan emisi referensi ialah dengan menggunakan data historis laju deforestasi dan kerusakan hutan yang terjadi pada periode tertentu. Sebagai contoh, tahun 1990 dapat digunakan sebagai tahun awal perhitungan emisi referensi (negara maju sudah menggunakan tahun 1990 sebagai tahun dasar perhitungan). Untuk Indonesia, perubahan besar tingkat emisi dari deforestasi dan kerusakan hutan terjadi pada periode 10 tahun terakhir yaitu saat terjadinya krisis ekonomi dan dilaksanakannya desentralisasi sistem pemerintahan. Usulan dengan menggunakan data dari periode 10 tahun terkahir tentu akan menguntungkan Indonesia karena tingkat emisi referensi akan tinggi sehingga potensi penurunan emisi yang dapat dilakukan akan lebih besar. Opsi lain ialah dengan pendekatan modeling. Dalam pendekatan ini proyeksi tingkat emisi referensi ke depan dilakukan dengan menggunakan model simulasi konversi dan kerusakan hutan sebagai fungsi dari faktor-faktor pendorong terjadinya konversi dan kerusakan hutan. Hal penting lain yang harus dipertimbangkan untuk meningkatkan tingkat kompetisi Indonesia dari negara lain yang memiliki hutan luas seperti Brazil ialah masalah metode analisis dan pemilihan citra satelit yang akan digunakan dalam menentukan perubahan tutupan dan kerusakan hutan. Metode yang dipilih minimal mampu memberikan perkiraan perubahan tutupan hutan dan kerusakan hutan dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi dengan tingkat resolusi minimal 2 ha seperti yang sudah dilakukan oleh Brazil. Teknologi untuk pengumpulan dan pemoresan data citra satelit sudah berkembang pesat dengan menggunakan platform citra satelit Landsat dan MODIS. Terlepas dari hal ini, Indonesia juga perlu segera melakukan survey lapangan yang intensif untuk mengukur stok karbon baik yang ada pada biomas bagian atas dan bawah permukaan, juga yang ada pada kayu mati di lantai hutan, sarasah dan karbon tanah untuk semua tipe hutan pada berbagai tingkat kerusakan. Pengetahuan tentang perubahan stok karbon pada hutan gambut juga sangat penting untuk dikaji lebih jauh. Sistem klasifikasi hutan untuk REDD dapat menggunakan sistem klasifikasi hutan pada tataguna hutan kesepakatan (TGHK) yang terdiri dari hutan produksi, hutan konservasi, hutan konservasi, hutan lindung dan hutan konversi. Klasifikasi ini dirinci lebih jauh ke dalam kelas hutan tidak terganggu, terganggu atau sudah menjadi hutan tanaman industri dan bukan tutupan hutan (tebang habis yang tidak diikuti oleh penanaman hutan industri). Selain itu juga harus ditambahkan areal di luar kawasan hutan yang berada di bawah pemerintah daerah yang kondisi masih berupa hutan. Dengan pengakatagorian ini memungkinkan untuk memasukkan semua hutan baik yang ada di dalam maupun luar kawasan ke dalam skema REDD dengan melibatkan semua pihak baik pusat maupun daerah. Di Indonesia laju emisi CO2 historis masih tinggi karena besarnya pengambilan hasil hutan kayu, pembukaan hutan untuk hutan tanaman industri untuk pulp dan kertas dan untuk perkebunan khususnya kelapa sawit. Disamping itu pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan serta terus berlangsungnya penebangan dan pembukaan lahan secara ilegal baik di dalam kawasan hutan produksi maupun dalam kawasan hutan konservasi dan lindung juga memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan emisi. Karena ke depan kebutuhan akan kayu industri dan minyak nabati semakin besar, maka pembukaan hutan alam untuk memenuhi permintaan ini diperkirakan akan terus meningkat Namun demikian, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan Indonesia untuk mengurangi laju emisi dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan (REDD). Strategi yang paling signifikan ialah: 1. Mengurangi konversi hutan alam yang dapat dikonversi menjadi hutan tanaman industri atau perkebunan melalui pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan yang sudah mengalami degradasi berat sehingga biaya pembangunan hutan tanaman dan perkebunan tidak lagi dimungkinkan diambil sebagian dari hasil penjualan kayu. 17
    • 2. Mengalihkan sebisa mungkin operasi penebangan, konversi hutan menjadi hutan tanaman industri dan perkebunan ke luar dari hutan gambut dan merestorasi kembali hutan gambut yang sudah rusak dengan memperbaiki kondisi hidrologinya serta mendorong kegiatan afforestasi dan reforestasi serta mempecepat laju regenerasi hutan gambut melalui kegiatan pengayaan alam buatan. 3. Menekankan kembali kewajiban melaksanakan sistem pengelolaan hutan yang bekelanjutan sesuai dengan pedoman da aturan internasional untuk Reduced Impact Logging (RIL) dimana Indonesia ikut dalam menandatangani kewajiban ini. Seefektif apakah Indonesia mampu dalam membangun dan mendorong pelaksanaan REDD melalui pengembangan istrumen kebijakan dan hukum yang tepat serta pemanfaatan tenaga ahli dan teknis yang professional akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan REDD. REDD akan memberikan peluang yang besar bagi Indonesia untuk menunjukkan kemampuannya pada dunia luar dalam mengelola hutannya secara berkelanjutan dan meyakinkan pasar karbon dunia kualitas kredit karbon dari penurunan emisi yang dihasilkan dari upaya pencegahan konversi dan degradasi hutan. Pembeli kredit karbon selalu memberikan nilai yang besar untuk kualitas, jadi tidak hanya dari sisi karbon semata tetapi juga dari sisi lingkungan yang lebih luas dan dari aspek-aspek sosial. Pada saat ini ada empat opsi kebijakan internasional terkait dengan REDD, yaitu: 1. Sistem kredit karbon sebagai kelanjutan dari Protokol Kyoto (compliance market), yang pelaksanaannya berbasis proyek atau wilayah geografis (nasional atau sub-nasional) 2. Sistem kredit karbon REDD yang diatur dalam protokol tersendiri di bawah UNFCCC 3. Mekanisme kompensasi REDD yang berbasis pendanaan bukan pasar (sama seperti GEF) dan 4. Sistem pendanaan berbasis pasar sukarela (voluntary market) 5. Sistem kredit karbon REDD yang mengikuti kerangka UNFCCC dengan model pelaporan yang sudah diadop oleh negara Annex 1. Dari semua ini, opsi yang dianggap paling bermanfaat bagi negara berkembang ialah opsi REDD yang berbasis pasar dengan aturan yang mengikat (compliance rules) sebagai kelanjutan dari Protokol Kyoto atau melalui protokol tersendiri di bawah UNFCCC yang pelaksanaannya tidak berbasis proyek tetapi pada tingkat wilayah geoprafis tertentu (nationl atau sub-nasional). Pertimbangannya ialah opsi ini akan menjamin pasar REDD yang tinggi karena kredit yang dihasilkan dapat digunakan oleh negara pemberi kompensasi untuk memenuhi dari target penurunan emisi dan masalah kebocoran karbon dapat diatasi. Sudah barang tentu besar pasar REDD melalui opsi ini akan sangat ditentukan oleh target penurunan emisi yang ditetapkan bagi negara maju setelah pasca Kyoto, jumlah negara yang ikut menetapkan target penurunan emisi dan kecendrungan besar penurunan emisi dari pelaksanaan proyek CDM dari sektor energi. Besar pendapatan negara dari kegiatan REDD akan ditentukan oleh besarnya volume penurunan emisi yang dicapai dan dijual oleh negara tersebut serta kemampuannya untuk menjamin pembeli bahwa penurunan emisi yang terjadi bersifat nyata (additional) dan memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial dan lingkungan. Hal ini sangat terkait pada tingkat kemampuan pengelolaan hutan oleh daerah dan nasional sehingga dapat menjaminan dan membangun kepercayaan negara pembeli terhadap negara penjual kredit tentang kualitas dari kredit yang REDD yang akan dihasilkan. Contoh-contoh keberhasilan tentang pelaksanaan pengelolaan hutan secara lestari perlu diungkapkan secara internasional untuk membangun kepercayaan internasional terhadap kemampuan Indonesia untuk melaksanakan REDD. Yang masih menjadi pertanyaan ialah 18
    • (1) Apakah Indonesia cukup memiliki kekuatan menerima kepercayaan internasional untuk menerima pembayaran di muka dalam melakukan kesepakatan pembelian penurunan emisi melalui REDD menjelang tahun 2012? (2) Sejauh dan sebesar apa dana yang tersedia dan dikelola oleh pendanaan internasional untuk persiapan pelaksanaan REDD? Apapun keputusan yang dipilih berkaitan dengan REDD, efektifitas dan keberlanjutan dari pelaksanaan REDD baik di tingkat nasional maupun internasional akan sangat bergantung pada apakah sistem pembayaran dapat dilakukan secara adil dan transparan kepada yang berhak atau pihak yang terkait langsung dalam melaksanakan upaya perlindungan dan pencegahan kerusakan hutan dan lahan gambut. Dana kompensasi juga harus cukup tinggi dan dapat mendorong keberlanjutan upaya REDD. Isu penting berkaitan dengan REDD ialah sejauh mana kemampuan dari sistem pemerintahan yang ada dapat menjamin pelaksanaan REDD memiliki dampak sosial yang positif, bukan justru hanya memberikan manfaat bagi pihak-pihak ternetu yang selama ini memanfaatkan keuntungan dari kegiatan eksploitasi hutan dengan memanfaatkan ketidakberdayaan masyarakat. Untuk mengatasi masalah di atas, diperkukan struktur kelembagaan yang independent yang memisahkan peran pemerintah sebagai regulator, perantara, pembeli kredit karbon local dan supplier kredit ke pasar internasional. Kebijakan-kebijakan yang diperlukan perlu segera disiapkan seperti metode pembayaran, kegiatan yang layak dan boleh untuk REDD, mekanisme pendistribusion, akountabilitas dan kebijakan lainnya untuk menjamin transparansi. Keterlibatan masyarakat sipil dalam pelaksanaannya menjadi suatu keharusan. Struktur kelembagaan REDD yang direkomendasikan ialah sistem kelembagaan nasional yang berperan untuk meregistrasi semua pihak dari daerah yang memiliki komitmen melaksanakan REDD, membantu menyusun dan memantau emisi referensi dari semua daerah yang sudah mendaftar, menyusun aturan main baku pelaksanaan REDD dan menjual kredit REDD yang dihasilkan oleh daerah serta mendistribusikan keuntungan dari penjualan kredit REDD kepada daerah-daerah secara adil dan transparan. Dalam sistem kelembagaan ini, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang akan ikut melaksanakan REDD, baik pengusaha, LSM, organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah sendiri dalam menentukan bagaimana upaya penerunan emisi dari pencegahan deforestasi dan kerusakan hutan akan dilakukan di tingkat lokal. Pembahasan lebih lanjut tentang keuntungan dan kerugian pemerintah nasional sebagai regulator dan sekaligus distributor dibanding hanya sebagai regulator saja dijelaskan dalam laporan konsolidasi. 1.3.1. Proses Penyusunan Konsep REDD Indonesia Departemen Kehutanan menempuh 3 (tiga) tahapan penanganan isu pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) (periksa Bagan 1). Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDDI) merupakan terjemahan initiatif internasional ke dalam konteks nasional. Oleh karenanya REDDI tidak didesain eksklusif terhadap kebijakan kehutanan, tetapi untuk mendukung tercapainya tujuan kebijakan dan upaya- upaya yang dilakukan dalam menuju pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Penjelasan dari ketiga tahapan penanganan REDDI adalah sebagai berikut : 1. Fase Persiapan (pre – COP 13) Pada fase ini kegiatan difokuskan pada penyiapan basis negosiasi di COP-13 dan penyiapan desain serta kriteria pemilihan lokasi sebagai pilot sites. Studi komprehensif yang mencakup aspek metodologi dan strategi serta kajian aspek pasar dan insentif, dilakukan selama bulan Juli-November 2007. Studi dilakukan oleh tenaga ahli 19
    • inernasional dan nasional, dengan nara sumber dari instansi/organisasi terkait atau perorangan sesuai keahliannya. Pembiayaan didukung oleh World Bank, UK-DFID, Jerman, dan Australia. Hasil studi akan dipresentasikan pada side events di COP-13. Diharapkan pada COP-13 sudah dapat diumumkan lokasi potensial untuk pilot activities berdasarkan kriteria yang dibangun dalam studi di atas, serta calon lokasi pilot activities yang telah mendapat komitmen dukungan pendanaannya. Pengorganisasian studi di atas dapat dilihat pada Bagan 2, Bagan 3, dan Tabel 1. 2. Fase Transisi (2008 – 2012) Pada tahap transisi, pelaksanaan pilot activities, dimaksudkan sebagai sarana learning by doing process, termasuk di dalamnya testing metodologi dan strategi yang dihasilkan dari studi bulan Juli-November 2007, termasuk mekanisme insentif. Pilot activities dapat berupa pengurangan emisi dari deforestasi (REDeforestasi), pengurangan emisi dari degradasi (REDegradasi), dan Konservasi. 3. Fase Implementasi ( mulai tahun 2012 atau lebih awal tergantung perkembangan dalam negosiasi COP). Fase ini merupakan implementasi mekanisme REDD dengan modalities, rules, dan prosedur sesuai keputusan COP. 20
    • III. KEKUATIRAN DAN PERTANYAAN SEPUTAR REDD 3.1. Hasil Workshop REDD di Berbagai Daerah Workshop regional merupakan rangkaian kegiatan dari CSO Network on Forestry Governance and Climate Change yang bertujuan untuk memberi peluang kepada stakeholder di daerah dalam menyikapi REDD. Hal ini dilakukan karena proses penyusunan konsep REDD oleh pemerintah dan dibahas dalam COP13, dilakukan tanpa proses konsultasi publik yang memadai. Workshop regional diadakan dalam periode Maret sampai April 2008, di empat lokasi yaitu Mataram, Samarinda, Makasar dan Sorong. Khusus untuk workshop regional di Makasar, sebelumnya telah diadakan workshop tingkat propinsi yang diadakan di Kendari, Palu dan Tomohon. Workshop tingkat propinsi diadakan oleh Sulawesi Community Foundation dengan dukungan dari DFID. Satu workshop yang masih direncanakan adalah workshop regional Sumatera yang merupakan kerjasama CSO dengan Departemen Kehutanan. Pelaksanaan workshop regional selalu dihadiri oleh salah satu anggota DELRI sebagai nara sumber, yaitu Dr. Nur Masripatin, Dr. Ngaloken Ginting, Dr. Chairil Anwar Siregar, dan Ir. Andri Akbar MS. Selain itu salah satu anggota CSO juga menjadi nara sumber, untuk menyampaikan sikap CSO terhadap isu REDD. Peserta yang diundang pada workshop di Mataram, Samarinda dan Makasar pada umumnya berasal dari berbagai pihak, baik masyarakat, aparat pemerintah daerah, LSM dan perguruan tinggi. Sedangkan di Sorong kebanyakan berasal dari masyarakat adat dan LSM. Alasannya, masyarakat adat dan LSM di Papua perlu melakukan konsolidasi untuk menyikapi isu REDD sebelum diskusi dengan pihak lain. 3.1.1. Kekuatiran dan Pertanyaan Seputar REDD Keraguan terhadap manfaat REDD REDD dianggap tidak memberi manfaat yang signifikan bagi Indonesia, karena hanya memperhitungkan kawasan hutan yang tercegah dari deforestasi, dan tidak memperhitungkan kawasan hutan yang masih utuh dan hutan yang direhabilitasi. Mekanisme distribusi manfaat dari REDD belum jelas, apa hak dan tanggung jawab dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah ? Di tingkat implementasi, tanggapan peserta terutama ditujukan agar skema-skema insentif yang ditawarkan tidak memberi dampak negative terhadap masyarakat. Apa pun skemanya, diharapkan insentif dapat diberikan kepada pihak-pihak, baik yang mencegah terjadinya deforestasi-degradasi hutan maupun yang sudah melindungi hutan sejak lama. 21
    • REDD bukan satu-satunya skema. REDD hanyalah salah satu skema pemberian insentif untuk mengurangi dampak perubahan iklim melalui pengurangan deforestasi. Kita jangan hanya terpaku pada skema REDD. Skema REDD hanya salah satu skema insentif yang bisa diterapkan. Kita juga sebaiknya menggambarkan adanya skema-skema insentif lain yang juga bisa diakses oleh masyarakat maupun pemerintah daerah dan stakeholder lain Para pihak di Nusa Tenggara menyepakati bahwa skema yang mungkin lebih tepat untuk kawasan Nusa Tenggara yang didominasi oleh pulau-pulau kecil adalah strategi adaptasi. Strategi ini telah disusun oleh Bapedalda Propinsi NTB dan telah ditawarkan kepada Propinsi NTT. REDD dan inisiatif lokal REDD belum dapat menjawab pertanyaan tentang kompensasi bagi inisiatif masyarakat lokal atau adat dalam melindungi hutan. HKm (Hutan Kemasyarakatan) merupakan salah satu skema yang bisa dikembangkan dalam REDD. Dalam konteks HKm, REDD jangan terlalu cepat dibuang dan jangan terlalu cepat dimakan karena akan menjadi racun. Yang ingin dilihat adalah bagaimana HKm bisa sukses, mengingat sudah banyak inisiatif masyarakat. HKm meskipun memungkinkan/bisa dimasukkan dalam skema REDD tetapi hingga kini dipertimbangkan tidak prospektif untuk memberi pemasukan signifikan bagi negara (luasnya relatif kecil dan itupun sulit dicapai) dan bagi masyarakat (belum jelas dan tidak atraktif dibanding sumber pendapatan lain/risiko yang mungkin dihadapi) Ditinjau dari tantangan yang ada, maka daripada mempertimbangkan untuk me-masukkan HKm dalam REDD adalah lebih penting saat ini mengimplementasikannya secara konsisten dan merealisasikan seluruh skema resmi kehutanan masyarakat agar proses desentralisasi dan devolusi manajemen sumberdaya hutan dapat terwujud REDD mensyaratkan tidak adanya konflik dengan masyarakat, sementara di tingkat lapang banyak sekali konflik, terutama yang menyangkut persoalan tenurial. Bagaimana REDD dapat memenuhi syarat ini ? Skema REDD yang sedang dirancang Departemen Kehutanan RI belum memberikan jaminan secara tegas terhadap hak kepemilikan dan pengelolaan sumberdaya hutan yang dimiliki oleh Masyarakat Adat Papua. Kekuatiran terhadap kesiapan forest governance Penegakan hukum bidang lingkungan dan khususnya kehutanan masih lemah. Proses dan mekanisme penyusunan skema REDD yang sedang diinisiasi oleh Departemen Kehutanan RI dinilai tidak partisipatif dan transparan. Peserta konsultasi meyakini bahwa skema REDD yang sedang dirancang Departemen Kehutanan RI akan berdampak terhadap masyarakat adat Tanah Papua di Papua Barat sehingga inisiatif tersebut mutlak dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Masyarakat Adat Papua sebelum diimplementasikan. Kekuatiran terhadap tumpang tindih kebijakan tata ruang Kaltim merupakan daerah yang sedang mengembangkan investasi perkebunan dan pertambangan. Tidak hanya di Kaltim, di daerah lain juga sama, dimana ada kecenderungan semakin tingginya 22
    • tingkat kebutuhan konversi lahan (perkebunan, transmigrasi, pertambangan dll). Hal ini akan berakibat pada meningkatnya kebutuhan atas kawasan hutan untuk dibuka atau terdeforestasi. Kelembagaan multi-pihak di daerah Kelembagaan di setiap daerah juga harus dikembangkan. Untuk tahap awal, diharapkan ada forum yang bisa menjadi cikal bakal kelembagaan. Apabila belum ada, maka forum multi-pihak ini bisa difasilitasi oleh community foundation yang ada di setiap regio (SSS di Sumatera, KBCF di Kalimantan, SCF di Sulawesi, Samanta di Nusa Tenggara, JAVLEC di Jawa dan PCSSF di Papua). Di Sulawesi ada keinginan untuk menjajaki integrasi REDD dalam KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). 3.1.2. Daftar Kebutuhan Tentang REDD Kebutuhan terhadap Dasar hukum Skema yang akan diterapkan, misalnya REDD, harus memiliki dasar hukum yang jelas, dan proses penyusunan dasar hukum ini harus melibatkan stakeholder di daerah. Kebutuhan terhadap kejelasan informasi REDD bagi masyarakat Aksesibilitas informasi REDD masih rendah, sehingga pemahaman REDD di semua level masih kurang. Hasil-hasil penting dari COP-13 Bali belum dipahami dengan baik oleh sebagian besar masyarakat sipil karena tidak terjadi mekanisme penyebarluasan informasi dengan baik. Skema REDD yang sedang dirancang Departemen Kehutanan RI belum dikonsultasikan kepada publik Tanah Papua di Papua Barat secara partisipatif dan representatif, sehingga apa yang termuat dalam rancangan tersebut tidak diketahui dan dipahami oleh mayoritas publik, terutama masyarakat adat Tanah Papua di Papua Barat. Kebutuhan terhadap database Data Based Sumberdaya Hutan belum memadai, terutama tentang data kondisi hutan, laju deforestasi dan degradasi hutan, serta data iklim di daerah. Kalaupun tersedia, biasanya data tersebut tidak akurat. Kebutuhan terhadap pengembangan kapasitas Pemerintah pusat perlu mengalokasikan sumberdaya untuk peningkatan kapasitas stakeholder di daerah, antara lain dalam menghitung potensi karbon yang dapat “diperjual belikan”, juga dalam mengembangkan kelembagaan. 3.1.3. Langkah-langkah antisipasi REDD Nusa Tenggara Implementasi REDD, dengan mengembangkan konsep REDD alternatif/sandingan yang sesuai dengan kondisi lokal, dan dikelola oleh lembaga multi-pihak di tingkat daerah Tawaran model: tidak hanya REDD  Pemberdayaan masyarakat (HKM, HTR dll.) 23
    •  Pengembangan kapasitas  Pengembangan kualitas sumberdaya alam (konservasi biodiversity dll.)  Pengembangan Renewal Energy dan Hutan Tanaman Industri Langkah-langkah:  Identifikasi resources  Menyusun skala prioritas kawasan dan program  Menyusun daftar stake holders  Kontak person (NTT : Paskalis Nai, NTB : Dwi Sudarsono) Kalimantan Timur Manfaat bagi kelestarian hutan Kaltim:  Masyarakat lokal;  Daerah dan masyarakat terlibat aktif dalam proses dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam REDD  Spesifikasi/keragaman lokal/daerah dipertimbangkan serius dalam kebijakan dan peraturan REDD nasional Manfaat bagi Kelestarian Hutan di Kaltim, jika;  Melindungi hutan lindung di kawasan konservasi  Prinsip-prinsip REDD benar-benar dilaksanakan  Adanya komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan RTRWP dan RTRWK Sulawesi Langkah-Langkah Strategis Penerapan REDD di Sulawesi:  Pembentukan pokja REDD (SCF, Dishut provinsi dan kabupaten)  Memperbarui data dan informasi  Identifikasi dan Inventarisasi Hutan  Identifikasi dan Inventarisasi stakeholder  Mendorong percepatan pembentukan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)  Sosialisasi REDD (publikasi)  Pengembangan jaringan informasi Sulawesi  Mengkaji kebijakan/Perda  Pengembangan kapasitas parapihak khususnya dalam perhitungan karbon  Pemenuhan kriteria untuk lokasi REDD  Kelembaagaan  Multi Stakeholder  Kajian data  Singkronisasi data disemua level 24
    • Kriteria lokasi contoh:  Tersedianya data dan informasi (peta dsb)  Tingkat degradasi dan deforestasi  Berada di kawasan hutan negara  Kelayakan ekonomi (apakah REDD menguntungkan disitu)  Tekanan terhadap kawasan (ancaman dan resiko)  Dukungan para pihak  Ada masyarakat pengelolaan hutan (dengan sistem kelembagaan yang kuat)  Komitmen/dukungan nyata pemkab/pemprov setempat  Lokasi mudah diakses Papua A. Pemerintah Pusat (c.q. Departemen Kehutanan RI)  Melakukan sosialisasi hasil-hasil penting COP 13 Bali kepada publik Tanah Papua di Papua Barat.  Mengkonsultasikan Rancangan REDD secara intensif kepada publik Tanah Papua di Papua Barat. Konsultasi publik ini harus melibatkan representasi parapihak sektor kehutanan Tanah Papua di Papua Barat.  Menyiapkan perangkat kebijakan terkait dengan REDD. Proses penyiapan kebijakan ini harus partispatif, representatif, dan transparan.  Melakukan konsultasi secara transparan dan partisipatif dalam pemilihan wilayah dan implementasi Pilot Project REDD. B. Pemerintah Daerah  Melakukan sosialisasi hasil-hasil penting dari COP 13 Bali kepada publik Tanah Papua di Papua Barat.  Menyiapkan perangkat kebijakan tingkat daerah terkait dengan REDD  Melakukan konsultasi secara transparan dan partisipatif dan transparan dalam pemilihan wilayah dan implementasi Pilot Project REDD. Proses konsultasi secara transparan dan partisipatif juga harus dilakukan terhadap penentuan wilayah-wilayah REDD yang berbasis voluntary market.  Memfasilitasi komunitas masyarakat adat di Kampung berdasarkan sistem dan tata nilai yang berlaku di wilayahnya untuk melakukan pemetaan kepemilikan dan penguasaan lahan hutan secara partisipatif, demokratis dan damai. C. Masyarakat Sipil  Masyarakat Adat melakukan pemetaan wilayahnya masing-masing berdasarkan sistem dan tatanilai yang dianut secara damai.  Mendorong terbangunnya pemahaman dan respon publik Tanah Papua di Papua Barat tentang REDD.  Mendorong terbentuknya tim multipihak Tanah Papua di Papua Barat untuk melakukan asistensi dan fasilitasi inisiatif REDD. 25
    • 3.2. CSO Network on Forestry Governance and Climate Change Civil Society Organization Network on Forestry Governance and Climate Change (CSO) adalah jaringan kerjasama antara beberapa Community Foundation (Sumatera Support System, Kawal Borneo Community Foundation, Sulawesi Community Foundation, Samanta dan Java Learning Center), NGO (KKI WARSI, LATIN, IHSA, LEI, TELAPAK, PROTEUS), dan Partnership for Governance Reform. CSO memulai aktivitas sejak bulan September 2007 dalam bentuk diskusi-diskusi yang membahas keterkaitan antara isu kehutanan dengan perubahan iklim. Salah satu isu utama yang dibahas adalah REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation). Isu ini kemudian menjadi fokus pembahasan di antara anggota CSO, karena diperkirakan akan berdampak langsung terhadap kelompok-kelompok masyarakat dampingan anggota CSO. Di sisi lain, konsep REDD adalah salah satu agenda utama yang akan dibahas pada COP13 pada bulan Desember 2007 di Bali. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kehutanan, telah menyiapkan konsep REDD yang akan ditawarkan pada COP13. Namun, konsep yang dibuat pemerintah disusun tanpa melalui proses konsultasi publik yang memadai. Oleh karena itu CSO menyusun suatu konsep paper yang berjudul “Mekanisme Kompensasi Pengurangan Emisi di Sektor Kehutanan yang Berkeadilan”. Konsep ini merupakan tanggapan kritis dari CSO terhadap konsep REDD yang telah disusun pemerintah. Selain itu, CSO juga menyampaikan posisinya terhadap isu REDD. Pada prinsipnya, CSO mengajukan sejumlah persyaratan apabila isu REDD ini mau diterapkan di Indonesia. Konsep paper ini kemudian disampaikan kepada publik melalui serangkaian diskusi dengan media massa, baik melalui konferensi pers maupun diskusi langsung di kantor media massa. Kegiatan ini diadakan sebelum dan selama COP13 diadakan. Media massa yang diajak berdiskusi adalah Media Indonesia, Koran Tempo, Kantor Berita ANTARA, The Jakarta Post, dan Radio RAMACO. Selain itu dilakukan pula diskusi di televisi pada acara NewsDotCom di Metro TV. Pada waktu COP13 dilaksanakan, CSO mengadakan diskusi tentang REDD, pada tanggal 6 Desember 2007. Diskus ini bertujuan untuk menggalang opini stakeholder dari berbagai daerah untuk menyikapi isu REDD. Peserta yang diundang lebih kurang 60 orang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara dan Jawa. Hasil workshop telah didokumentasikan dalam format “Catatan Diskusi REDD”. Nara sumber workshop adalah Agus Affianto (CSO), Ruly Syumanda (WALHI), Dr. Rizaldi Boer (IPB), Nuzran (DPD asal Jambi), dan Dr. Sofyan Warsito (UGM). Selain itu, selama COP13 berlangsung, anggota CSO juga berdiskusi dengan beberapa anggota Delegasi RI (DELRI) tentang REDD. Kegiatan ini bertujuan untuk meminta penjelasan tentang posisi pemerintah terhadap isu REDD dan menyampaikan posisi CSO kepada pemerintah. Orang-orang yang diajak berdiskusi adalah anggota Delegasi RI dari Departemen Kehutanan yang bertanggung jawab untuk mematangkan konsep REDD versi Indonesia. Mereka adalah Ir. Wahyudi Wardoyo MSc. (Kepala Badan Litbang Dephut sekaligus koordinator Tim Penyusun konsep REDD Indonesia, Dr Nur Masripatin (Sekretaris Badan Litbang Dephut, sekaligus koordinator pelaksana tim penyusun konsep REDD Indonesia), Ir. Fitrian Ardiansyah MS. (WWF sekaligus anggota DELRI dan tim negosiator untuk isu REDD), Dr. Rizaldi Boer (anggota 26
    • Tim Ahli penyusun konsep REDD Indonesia), Ir. Andri Akbar MS. (anggota DELRI untuk isu hukum internasional). Setelah COP13, CSO memfasilitasi penyelenggaraan konsultasi publik tentang REDD di berbagai daerah, yaitu di Kendari (peserta berasal dari propinsi Sulawesi Tenggara), Palu (peserta berasal dari Sulawesi Tengah), Tomohon (peserta berasal dari Sulawesi Utara dan Gorontalo), Makasar (peserta berasal dari seluruh propinsi di Sulawesi), Sorong (peserta berasal dari propinsi Papua Barat), Mataram (peserta berasal dari propinsi NTB dan NTT), Samarinda (peserta berasal dari propinsi Kalimantan Timur). Hasil-hasil konsultasi publik di berbagai daerah telah disampaikan di muka. 27
    • 3.3. REDD Menurut CSO Network on Forestry Governance and Climate Change Kompensasi pengurangan emisi yang diputuskan dalam Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim ketiga belas (COP13) telah dirumuskan dalam konsep REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation). REDD muncul karena sektor kehutanan dianggap sebagai salah satu penyumbang emisi yang cukup signifikan mencapai 18%-20% total emisi gas rumah kaca3 (GRK) di atmosfir sebagai dampak penebangan, konversi lahan, kebakaran hutan, dan aktivitas lainnya. Bagi Indonesia sebagai pemilik hutan tropis terluas ketiga di dunia, keputusan ini sangat penting dan akan berpengaruh terhadap tata kelola hutan di Indonesia. Departemen Kehutanan sebagai stakeholder utama hutan Indonesia secara sigap telah meluncurkan konsep REDD yang dibuat dengan bantuan IFCA (Indonesian Forest Climate Alliance). Namun karena keterbatasan sumberdaya dan waktu, maka konsep REDD dibuat dengan proses konsultasi publik yang minim. Stakeholder di daerah, dimana REDD akan diimplementasikan, kurang mendapat kesempatan untuk menyikapi, mengkritisi dan memberi masukan terhadap konsep REDD yang dibuat. Sementara itu keputusan tentang REDD sudah dibuat pada COP13, antara lain tentang perlunya membuat demonstration activities di daerah. Sehubungan dengan hal di atas, maka beberapa kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam CSO Network on Forest Governance and Climate Change, menganggap penting proses konsultasi di daerah. Kelompok ini telah melakukan kegiatan yang bersifat mendukung berbagai upaya kelompok masyarakat dalam melestarikan hutan. Bisa jadi REDD adalah ancaman bagi upaya masyarakat tsb., atau sebaliknya REDD adalah peluang. Karenanya kelompok ini mendorong terjadinya diskusi di daerah tentang REDD, kemungkinan implementasi di lapangan, serta implikasi dari penerapan REDD di lapangan. 3.3.1. Tanggapan Atas Keputusan COP13 Tentang REDD Keputusan tentang REDD (CP.13) yang berjudul “Reducing emissions from deforestation in developing countries: approaches to stimulate action)” telah diketuk dan akan berimplikasi pada kebijakan pemerintah Indonesia dan pada gilirannya berdampak pula terhadap masyarakat sekitar hutan. Di sisi lain, REDD sebenarnya hanya merupakan salah satu mekanisme yang dikembangkan untuk melindungi hutan. Mekanisme lain yang sudah berjalan misalnya Sustainable Forest Management, Payment Environment Service, Biodiversity Conservation, dsb. Ada beberapa negara di Afrika dan Amerika LATIN yang sudah memulai pengembangan kompensasi bagi upaya perlindungan hutan dan pencegahan deforestasi, dengan skema yang integratif (integrative modelling)4. Dalam skema yang integratif, dimana REDD termasuk di 3 Menurut Sir Nicholas Stern dalam Bukunya Stern Review, The Economic of Climate Change, disebutkan dua kelompok besar penyebab gas rumah kaca, yaitu: c. Emisi energi: energi (24%), transportasi (14%), industri (14%), bangunan (8%), and energi lain (5%) d. Emisi non-energi: sampah (3%), pertanian (14%), penggunaan lahan (18%) 4 Kontak: Joanna Durbane dari Climate, Community & Biodiversity Alliance 28
    • dalamnya, dinyatakan bahwa pengurangan emisi melalui pencegahan deforestasi tidak bisa dilakukan tanpa keterlibatan masyarakat. Isu di atas adalah sebagian tanggapan dari CSO Network on Forest Governance and Climate Change. Tanggapan lain lebih mengarah kepada berbagai hal yang perlu diklarifikasi oleh DELRI. Istilah REDD. Hal pertama yang harus jelas, terkait dengan istilah REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation) adalah tentang pengertian hutan, deforestasi dan degradasi. Definisi hutan penting diperjelas untuk membedakan hutan seperti apa yang akan digunakan sebagai acuan untuk implementasi REDD. Apakah pengertian hutan hanya mencakup hutan alam saja, apakah agroforestry yang dibangun masyarakat juga termasuk dalam definisi hutan, apakah kebun karet juga masuk, dan apakah kebun kelapa sawit juga masuk ? Apakah ada luas tertentu yang menjadi batasan pengertian hutan ? Begitu pula dengan istilah deforestasi dan degradasi. Rujukan apa yang digunakan dalam REDD ? Pertanyaan mendasar berikutnya, terkait dengan istilah REDD adalah, “Apakah REDD memang bisa menjadi cara untuk menanggulangi deforestasi ? Kalau memang bisa, apa prasyaratnya sehingga REDD benar-benar bisa digunakan untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan ?” Bagian Preamble. Kedua, beberapa hal yang tercantum di dalam bagian preamble keputusan COP13 tentang REDD, perlu dijelaskan lebih lanjut. Hal-hal yang perlu dijelaskan pengertian co-benefit, pengertian the needs of local and indigenous communities. Istilah co-benefit harus diperjelas. Pengertian co-benefit bisa dikembangkan menjadi keuntungan yang bisa diperoleh selain dari keuntungan yang dihitung berdasarkan hutan yang tercegah dari deforestasi. Jadi hutan yang dilindungi baik oleh masyarakat maupun pemerintah seharusnya juga mendapat penghargaan. Selain itu, CSO mengusulkan agar co-benefit juga bisa berarti keuntungan sosial, dan tidak hanya keuntungan finansial dari penghitungan stok karbon. Istilah “the needs of local and indigenous communities” perlu diperjelas. Mengingat istilah ini belum ada penjelasannya, maka ada peluang bagi masyarakat untuk mengusulkan pengertian istilah tsb., antara lain bahwa needs juga mencakup kebutuhan untuk menyelesaikan konflik tenurial di kawasan hutan yang terjadi antara masyarakat dengan pengelola hutan. Bagian keputusan. Ketiga, pada bagian keputusan, CSO menanggapi sebagai berikut: - ada peluang memperoleh dukungan dalam pengembangan kapasitas, bantuan teknis, dan transfer teknologi, yang dapat digunakan untuk memperkuat kemampuan kita dalam menghitung jumlah karbon yang terselamatkan, membuat database kehutanan yang lebih akurat, mengembangkan system monitoring, dan membangun kelembagaan yang diperlukan. - Ada peluang untuk terlibat dalam proses membangun “demonstration activities” yang akan mulai dilaksanakan tahun 2008 sampai 2012. Yang perlu dimintakan penjelasan dari DELRI adalah Apa yang dimaksud dengan demonstration activities, apa bedanya dengan pilot project ? Apa bentuk kegiatannya ? Lokasinya dimana ? Lokasi mana yang akan dijadikan sebagai rujukan ? Apa rencana Dephut tentang demonstration activities. - Mendukung keputusan nomor 5 dimana Negara maju harus menyediakan sumberdaya bagi Negara berkembang untuk pengembangan kapasitas, membangun demonstration activities, dsb. Yang belum jelas adalah bagaimana mekanisme untuk mengakses sumberdaya tsb. dan system akuntabilitasnya. - Perlunya mempelajari metodologi untuk menghitung emisi, sesuai dengan metode Good Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry activities yang disebut dalam Keputusan no. 6. Guideline tsb. sebenarnya hanya diwajibkan bagi Negara Annex I yang masuk dalam Protokol Kyoto. 29
    • - Dalam konteks metodologi, pemerintah Indonesia harus mempersiapkan konsep metodologi yang akan diterapkan dalam REDD. Ini adalah peluang untuk memberi masukan kepada pemerintah. Bisa saja masukan yang diberikan mencakup metodologi yang bisa diterapkan di kawasan hutan yang dikelola masyarakat, atau kawasan konservasi. - Perlunya memperjelas pengertian positive incentives seperti yang disebut dalam keputusan nomor 11 dan 12. Bagian indicative guidance. Indicative guidance merupakan lampiran dari keputusan COP13 tentang REDD. Tanggapan CSO terhadap indicative guidance adalah sbb.: - perlunya memperjelas istilah host party yang berwenang untuk memberi persetujuan terhadap pengembangan demonstration activities. Siapa yang akan menjadi focal point (host-party) REDD di Indonesia ? Apa yang dimaksud dengan host-party ? Siapa yang akan menjadi host party ? Apa kewenangannya ? Apa rencana Dephut/pemerintah untuk menindak lanjuti hal ini ? Bagaimana koordinasi dengan national focal point untuk climate change yang sudah ada pada Kantor Meneg LH ? - perlunya meminta penjelasan dari Dephut tentang data historical emission yang akan dijadikan sebagai rujukan, seperti yang disebut pada Indicative Guidance point 6. Kalau tidak memadai, maka apa yang akan dilakukan ? - hal lain yang perlu diperjelas dari Indicative Guidance adalah istilah “subnational” dan “independent review”. Selain tanggapan terhadap ketiga hal di atas, CSO menyarankan agar keputusan COP13 itu dapat diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat pemahaman REDD sangat beragam, sementara bahasa Inggris yang digunakan bisa diinterpretasikan dengan beragam pengertian pula. 3.3.2. Kekuatiran Terhadap Implikasi REDD Keputusan COP13 tentang REDD masih menyisakan banyak kekuatiran, bahkan bisa menjadi semacam jebakan apabila diimplementasikan di lapangan. Kekuatiran-kekuatiran itu menyangkut tentang meningkatnya resiko social, pengalihan tanggung jawab, penentuan harga karbon, mekanisme distribusi kompensasi, serta penentuan jenis aktivitas yang bisa mendapat kompensasi. Meningkatnya Resiko Sosial Aspek ekonomi menjadi pertimbangan utama dalam REDD. Sebaliknya, aspek sosial yang mencakup masalah-masalah hak asasi manusia masih jauh dari pembahasan jual beli karbon. Karena itu banyak kelompok-kelompok masyarakat sipil yang hadir sebagai pengamat dalam Konferensi tsb. mendesak agar pembahasan REDD atau perdagangan karbon juga mempertimbangkan resiko sosial yang akan terjadi. Sejumlah resiko sosial yang mungkin akan terjadi apabila REDD diterapkan antara lain semakin terbatasnya akses masyarakat ke kawasan hutan dan sebaliknya menguatnya kontrol pemerintah terhadap kawasan hutan. Masyarakat yang telah berinteraksi dengan kawasan hutan, antara lain dengan membangun hutan adat dan kebun yang berisi beragam tumbuhan bermanfaat, akan dengan mudah dituduh sebagai 30
    • perambah dan penyebab terjadinya deforestasi dan degradasi. Atas nama pencegahan deforestasi maka masyarakat harus keluar dari kawasan hutan. Mereka akan diusir baik secara halus maupun kasar dengan menggunakan aparat keamanan. Pengusiran masyarakat oleh tentara atas nama perdagangan karbon, sudah terjadi di Uganda. Laporan Tom Griffith bulan Juni 2007 menyajikan gambar di cover depan laporan. Gambar menunjukkan seorang penduduk desa di Ruwa, Gunung Elgon, Uganda, memperlihatkan selongsong peluru yang disasarkan kepada orang-orang yang bekerja di lahan mereka. Lahan tersebut berada di dalam kawasan perkebunan untuk skema perdagangan karbon yang terlibat sengketa di wilayah perbatasan Taman Nasional Gunung Elgon. Selain itu, potensi konflik horizontal juga akan semakin membesar. Pertama, antara kelompok masyarakat yang menerima skema REDD dan yang menolak. Kedua, bagi kelompok yang menerima skema REDD juga akan timbul konflik antara yang mendapat kompensasi dengan yang tidak mendapat kompensasi. Belum lagi ulah para spekulan tanah yang akan memanfaatkan situasi ini dengan menyerobot tanah yang bukan haknya. Akibatnya konflik pertanahan akan semakin mengemuka. Konflik pertanahan di kawasan hutan sangat mungkin terjadi karena sebagian besar kawasan hutan di Indonesia tidak mempunyai batas yang jelas. Data dari World Agroforestry Center menyebutkan bahwa sampai tahun 2005, hanya 12% kawasan hutan yang sudah jelas tata batasnya. Walaupun sudah ada beberapa contoh tentang penetapan tata batas kawasan hutan secara partisipatif, namun kecenderungan untuk menetapkan batas wilayah hutan tanpa melibatkan persetujuan dan partisipasi masyarakat masih kerap terjadi. Apabila resiko-resiko tersebut bisa dihilangkan atau dikurangi, maka skema REDD bisa memberi kesempatan kepada masyarakat di sekitar hutan untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, baik dalam konsep maupun implementasinya, REDD harus meletakkan prinsip- prinsip penghormatan atas hak asasi manusia, pengakuan terhadap hak dan akses masyarakat terhadap kawasan hutan, tata pemerintahan yang baik, keamanan tanah, transparansi, pembagian manfaat yang setara, dan akuntabilitas pada publik serta orang-orang yang hidup di dalam dan di sekitar hutan yang potensial terkena dampaknya. Pengalihan Tanggung Jawab Salah satu keputusan COP13 adalah mewajibkan negara maju untuk melakukan deeper cut (pengurangan emisi secara signifikan). Sayangnya tidak ada angka yang dicantumkan, sehingga keputusan ini bisa diinterpretasikan secara bebas. Keputusan ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab negara maju dalam pengurangan emisi global. Secara faktual Negara maju adalah penyumbang emisi gas rumah kaca sebesar 70%. Sementara emisi yang dihasilkan negara berkembang hanya 30%. Setiap kepala penduduk di negara barat mengeluarkan emisi karbondioksida 25 kali lebih banyak daripada penduduk di negara-negara berkembang. Lima pengemisi karbondioksida terbesar di dunia adalah Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Inggris, dan Jepang. Data terakhir menunjukkan Amerika Serikat menyumbang 720 juta ton gas rumah kaca, yang merupakan 25% dari emisi total dunia. Emisi gas rumah kaca dari pusat pembangkit listrik di Amerika Serikat saja lebih besar daripada total jumlah emisi 146 negara (tiga perempat negara di dunia). Sektor energi menyumbang sepertiga total emisi gas rumah kaca AS. Emisi gas rumah 31
    • kaca AS sektor energi lebih dari dua kali lipat dari emisi India. Dan total emisi gas rumah kaca AS masih lebih besar dari dua kali emisi gas rumah kaca Cina. Emisi total dari negara-negara berkembang besar seperti misalnya Korea, Meksiko, Afrika Selatan, Brazil, Indonesia dan Argentina, tidak melebihi emisi AS. Namun semua itu tertutup oleh skenario global yang mengalihkan perhatian kita agar berkonsentrasi pada pengurangan emisi di sektor kehutanan, dan sebaliknya melupakan pengurangan emisi yang seharusnya dilakukan oleh negara industri. Ini jelas merupakan bentuk dari pengalihan tanggung jawab dalam mengatasi persoalan pemanasan global. Oleh karena itu tidak heran apabila mekanisme kompensasi pengurangan emisi yang akan dinegosiasikan merupakan cara untuk membeli sertifikat “Hak untuk mengeluarkan emisi”. Penentuan Harga Karbon Penentuan harga karbon masih menimbulkan banyak pertanyaan. Siapa sebenarnya yang menentukan harga karbon. Informasi yang diperoleh sebelum COP13 berlangsung, harga karbon adalah USD12 per ton. Harga ini kemudian turun menjadi USD 8 per ton pada saat COP13 baru mulai dan turun lagi menjadi USD 4 per ton. Turunnya harga ini antara lain disebabkan oleh keinginan dari berbagai negara tropis untuk memasukkan seluruh stok karbon yang masih disimpan di hutan yang masih tersisa (tidak hanya di hutan yang terancam oleh deforestasi), sehingga stok karbon secara keseluruhan di dunia semakin banyak (stok melimpah), sementara pembeli (demand) tidak bertambah. Hukum pasar yang berlaku mengakibatkan harga karbon terus menurun. Yang menjadi pertanyaan, apabila mekanisme pasar yang digunakan, dan harga karbon menurun, maka harga tsb. menjadi tidak menarik bagi negara pemilik hutan tropis. Implikasinya, mungkin lebih baik hutan dikonversi menjadi kebun kelapa sawit daripada hanya dilindungi. Oleh karena itu perlu dirumuskan mekanisme penentuan harga karbon yang lebih layak, misalnya sebanding dengan biaya marjinal perbaikan teknologi industri di negara-negara maju untuk mengurangi emisi. Mekanisme Distribusi Kompensasi Kejelasan tentang mekanisme distribusi kompensasi menjadi hal yang krusial. Jangan sampai yang memperoleh nilai kompensasi terbesar adalah pihak ketiga atau konsultan, sementara pihak yang langsung berperan dalam melindungi hutan mendapat porsi yang jauh lebih kecil. Selain itu, di tingkat daerah, harus dirumuskan dengan jelas peran, tanggung jawab, hak dan kewajiban dari setiap pihak, yang langsung berkontribusi terhadap upaya perlindungan hutan, termasuk masyarakat adat atau masyarakat lokal. Pembatasan Jenis Aktivitas Yang Mendapat Insentif/Kompensasi Program REDD yang dirancang oleh Departemen Kehutanan ditujukan hanya untuk memberi insentif pada upaya pencegahan deforestasi dan degradasi di lima bentang lahan, yaitu hutan produksi, lahan gambut, kelapa sawit, kawasan HTI – pulp and paper, serta kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. 32
    • Artinya, REDD hanya akan memberikan kompensasi pada kawasan hutan alam yang tidak jadi terdeforestasi dan terdegradasi akibat aktivitas pada kelima kawasan hutan tersebut baik melalui penebangan, konversi, maupun penggunaan lainnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa mekanisme kompensasi REDD merupakan mekanisme yang tidak adil dikarenakan kompensasi REDD hanya diberikan pada sebagian kawasan hutan, sementara basis kinerja pengurangan emisi akan diukur pada tingkat nasional. Atau dengan kata lain apabila basis kinerja pengurangan emisi diukur pada tingkat nasional, maka kompensasi juga harus diberikan pada seluruh kawasan SDH tingkat nasional, termasuk kawasan konservasi dan hutan lindung yang masih baik, dan CBFM (Community based Forest Management) yang dikelola masyarakat dengan lestari, termasuk hutan rakyat, dan hutan desa. 3.3.3. Sikap CSO Mekanisme kompensasi pengurangan emisi apapun namanya harus memenuhi prinsip-prinsip: - Mekanisme kompensasi pengurangan emisi harus menjadikan manusia sebagai pertimbangan utama, dimana pendekatan dan tindakan yang akan dilakukan harus tidak merugikan manusia itu sendiri dalam bentuk apapun baik material maupun immaterial. - Mekanisme kompensasi pengurangan emisi-apapun namanya-harus mampu mencakup 2 peran sektor kehutanan dalam bentuk pemberian kompensasi terhadap pengurangan pelepasan karbon (carbon release reduction), penyimpanan karbon (carbon storage) dan penyerapan karbon (carbon sequestration). - Mekanisme kompensasi pengurangan emisi harus mencakup seluruh kawasan sumberdaya hutan (SDH) baik pada kawasan hutan negara maupun kawasan diluar hutan negara serta semua bentuk pengelolaan SDH baik yang berbasis negara, swasta, maupun masyarakat, seperti hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan adat, pekarangan, dan bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat lainnya. - Mekanisme kompensasi pengurangan emisi untuk sektor kehutanan harus diberikan kepada seluruh upaya pencegahan terlepasnya karbon, memelihara stock karbon dan penambahan penyerapan karbon (reforestasi), bukan hanya selisih antara baseline tingkat deforestasi dengan deforestasi yang masih terjadi (carbon release avoided). - Harga satuan kompensasi pengurangan emisi setiap satuannya (US$/ton) harus ditetapkan minimum sebanding dengan biaya marjinal (marginal cost) perbaikan teknologi industri di negara-negara maju untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 1 ton. Sebagai ilustrasi, seandainya industry-industri di negara maju membutuhan tambahan biaya sebesar US$ 30 untuk menurunkan emisi GRK sebesar 1 ton, maka minimum harga US$ 30 itulah yang harus digunakan dalam penghitungan nilai kompensasi. Pendekatan yang demikian ini akan menggambarkan bentuk hak dan tanggung jawab yang sama antara negara maju dan negara bekembang dalam upaya pengurangan emisi GRK. - Nilai prosentase kompensasi yang diterima oleh suatu negara haruslah lebih besar dari nilai prosentase proses, untuk menghindari penggunaan kompensasi yang tidak tepat sasaran dan lebih banyak menguntungkan pihak lain ( konsultan independen, lembaga penjamin, dsb) yang biasanya merupakan lembaga-lembag kepanjangan tangan dari negara maju tersebut. Nilai prosentase proses ditaksir tidak lebih dari 30% dari total nilai kompensasi. - Mekanisme distribusi merupakan mekanisme distribusi yang berkeadilan dalam arti distribusi manfaat harus sampai pada penerima manfaat sesuai dengan nilai peran (input share) masing-masing pihak, mulai dari pemerintah pusat, sampai dengan kelompok 33
    • masyarakat pengelolaan hutan (forest user group). Untuk itulah diperlukan mekanisme kelembagaan yang transparan dan akuntabel. 3.4. Pekerjaan rumah yang tersisa 3.4.1. Memenuhi prasyarat COP13 COP-13 telah menghasilkan keputusan tentang pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD) di negara berkembang. REDD juga merupakan bagian penting dari aksi mitigasi perubahan iklim dalam ‘Bali Action Plan’. Dalam ‘Bali Action Plan’, disamping negara maju yang harus memenuhi kewajiban peningkatan target penurunan emisi dan membantu negara berkembang (capacity building, technology transfer, financial) dalam upaya mengurangi dampak negatif perubahan iklim, negara berkembang juga didorong melakukan aksi nyata dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan, a.l. melalui integrasi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim kedalam perencanaan nasional dan sectoral planning. Beberapa butir penting dari keputusan COP-13 tentang REDD yang memerlukan tindak lanjut segera maupun terjemahan lebih lanjut untuk implementasinya di Indonesia antara lain:  REDD dilaksanakan atas dasar sukarela (voluntary basis) dengan prinsip menghormati kedaulatan negara (sovereignty),  Negara maju sepakat memberikan dukungan untuk capacity building, transfer teknologi di bidang metodologi dan institusional, pilot/demonstration activities,  Untuk pelaksanaan pilot/demonstration activities dan implementasi REDD, diperlukan penguasaan aspek metodologi sesuai standar internasional.  Oleh karenanya COP-13 menyepakati indicative guidance untuk pilot/demonstration activities, dimana terdapat tanggung jawab internasional, nasional (Pemerintah Pusat) dan sub-nasional (pelaksana di daerah). Indicative guidance untuk pilot/ demonstration activities adalah sebagai berikut :  Demonstration activities harus mendapat persetujuan host Party dalam hal ini Pemerintah  Penghitungan pengurangan /peningkatan emisi harus sesuai hasil, terukur, transparan, dapat diverifikasi, dan konsisten sepanjang waktu,  Pelaporan menggunakan reporting guidelines (Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry) sebagai dasar penghitungan dan monitoring emisi,  Pengurangan emisi dari national demonstration activities dievaluasi berdasar emisi deforestasi dan degradasi nasional,  Sub-national demonstration activities dievaluasi dalam batas kegiatan tersebut, termasuk evaluasi terhadap pengalihan emisi sebagai dampak dari kegiatan dimaksud (leakage)  Pengurangan /peningkatan emisi dari demonstration activity didasarkan pada emisi di masa lampau, dengan memperhatikan kondisi masingmasing negara,  Pemakain pendekatan sub-national harus merupakan suatu langkah menuju pendekatan national reference levels/baseline dan estimasi pengurangan emisi, 34
    •  Demonstration activities harus konsisten dengan provisi di bawah UNFF, CCD, dan CBD,  Pengalaman dari implementasi demonstration activities dilaporkan dan tersedia melalui Web platform;  Termasuk dalam pelaporan demonstration activities deskripsi kegiatan, efektivitas, dan informasi lain yang relevan,  Dianjurkan menggunakan independent expert review. REDD masih dalam proses negosiasi di COP-UNFCCC (menyangkut policy approaches : REDeforestasi dan Degradasi sudah disepakati, konservasi masuk bagian negosiasi ke depan; positive incentives : mekanisme pasar atau non-pasar; sumberdaya yang diperlukan, metodologi, tata cara implementasi REDD). Efektivitas REDD akan sangat tergantung pada komitmen negara Annex B (negara industri) untuk meningkatkan target penurunan emisi GHGs. Di tingkat nasional beberapa hal yang memerlukan penanganan lebih lanjut antara lain :  Penguasaan/penyiapan metodologi/architecture dan strategi REDD, telah disiapkan melalui studi IFCA (Indonesia Forest Climate Alliance) tahun 2007, dalam proses ini juga diidentifikasi gaps serta tindak lanjut yang diperlukan : a. REDD harus memenuhi persyaratan internasional di bawah UNFCCC dan sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional, b. Metodologi untuk menentukan reference emissions level/baseline, penghitungan carbon dan monitoring sebagai dasar untuk penghitungan pengurangan emisi/penghitungan insentif, harus credible, c. Strategi untuk implementasi REDD harus menjamin bahwa mekanisme REDD memberikan manfaat bagi Indonesia.  Institusional termasuk governance terutama terkait dengan jaminan pemenuhan : a. Standar persyaratan dalam UNFCCC dimana pengurangan emisi harus nyata, terukur, dan berdampak positif terhadap lingkungan, dengan demikian sangat terkait dengan penanganan isu leakage, risks, permanence, b. Persyaratan Indonesia bahwa REDD dan mekanisme internasional lainnya harus mendukung upaya Indonesia menuju sustainable development maupun prioritas pembangunan nasional (misal : ekonomi, sosial : pro-growth, pro-job, pro-poor; perbaikan pengelolaan hutan, yang tidak hanya akan berdampak pada perbaikan lingkungan tetapi juga ekonomi dan sosial dalam jangka panjangnya), c. Distribusi insentif, tanggung jawab dan akuntabilitas pelaksanaan REDD dan pengelolaan dana REDD.  Pemahaman dan persepsi stakeholders yang sangat beragam, terutama terkait dengan masalah kedaulatan (sovereignty) dan apa/seberapa besar manfaat bagi Indonesia.  Integrasinya kedalam kebijakan nasional, sektoral, dan lokal (propinsi, kabupaten dst). Deforestasi tidak dapat dilepaskan dari konteks pengelolaan hutan secara keseluruhan dan kebijakan pembangunan nasional. Oleh karenanya kebijakan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan semestinya menjadi bagian integral dari program/perencanaan sektor dan nasional, dan pemanfaatan skema REDD adalah untuk mendukung upaya perbaikan/peningkatan pengelolaan hutan dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. 35
    • Tindak lanjut COP-13  Sebelum COP-13, Indonesia dibawah koordinasi Departemen Kehutanan (melalui IFCA) telah menetapkan Road Map REDDI yang terbagi ke dalam 3 phase : a. Phase Persiapan/Readiness (tahun 2007/sebelum COP-13) untuk penyiapan perangkat metodologi/ architecture dan strategi implementasi REDDI, komunikasi/ koordinasi/ konsultasi stakeholders, termasuk penentuan kriteria untuk pemilihan lokasi pilot activities, b. Phase Pilot/transisi (2008-2012) : testing metodologi dan strategi, dan transisi dari non-market (fund-based) ke mekanisme pasar (market mechanism), dan c. Implementasi penuh (dari 2012 atau lebih awal tergantung perkembangan negosiasi dan kesiapan Indonesia) dengan tata cara (rules and procedures) berdasarkan keputusan COP dan ketentuan di Indonesia.  Tindak lanjut hasil IFCA 2007 dan COP-13 (Kegiatan tahun 2008) : a. Sosialisasi hasil IFCA 2007 dan COP-13 ke stakeholders terutama di daerah. Sampai bulan Maret 2008 sosialiasi telah dilaksanakan melalui kerjasama beberapa pihak sbb :  Jakarta (Sekretariat IFCA/Dephut – Kemitraan)  Samarinda dan Berau (Sekretariat IFCA/Dephut – TNC – REDD Task Force Kaltim)  Balikpapan untuk regional Kalimantan (Sekretariat IFCA/Dephut – Pemda Propinsi Kaltim - GTZ – the Nature Conservansy – WWF – dan FFI  Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah (Sekretariat IFCA/Dephut – Sulawesi Community Foundation – DFID – KEKER (Konsorsium Ekologi dan Ekonomi Kerakyatan Indonesia) b. Penyiapan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara REDD termasuk Pilot/demonstration activities, c. Pemilihan lokasi dan dimulainya pilot/demonstration activities, d. Penyiapan posisi dan partisipasi aktif dalam negosiasi baik di Subsidiary Body on Scientific and Technological Advice (SBSTA) maupun COP, e. Penyiapan perangkat institusi dan lain- lain untuk implemenatsi REDD setelah 2012 (full implementation) f. Komunikasi/koordinasi/konsultasi dengan stakeholders tentang rencana yang dipersiapkan Departemen Kehutanan dan hal-hal lain yang relevan. Target sampai tahun 2012 (berakhirnya periode komitmen pertama di bawah Protokol Kyoto)  Implementasi pilot/demonstration activities dan penyiapan full implementasi REDD,  Akhir 2012 diharapkan REDD sudah full operasional (ada mekanisme trading dan non- trading). Karena tata cara di tingkat internasional diperkirakan baru disepakati paling cepat di COP-15 (tahun 2009), maka Departemen Kehutanan mulai awal 2008 menyiapkan bahan-bahan yang akan diperlukan serta partisipasi aktif dalam negosiasi- negosiasi tersebut. 36
    •  Memperjuangkan isu lain dalam negosiasi di COP-COP UNFCCC (A/R CDM tentang penyederhanaan aturan internasional, isu konservasi, SFM, dan adaptasi di bidang kehutanan). 3.4.2. Pengalaman dari Kalimantan, Aceh, dan Papua Pengalaman Kalimantan Awal September lalu, Australia dan Indonesia menandatangi kesepakatan senilai US$82 juta supaya Indonesia memberikan perlindungan istimewa pada hutan-hutan di Kalimantan. Dana itu akan dikucurkan untuk tujuan konservasi dan rehabilitasi hutan-hutan yang terdegradasi dan kawasan-kawasan tandus. Kemitraan Iklim dan Hutan Kalimantan itu akan diwujudkan dalam program rehabilitasi 70 ribu hektare hutan yang rusak, pengairan 200 ribu kawasan tandus, serta penanaman 100 juta pohon di tanah-tanah tandus itu. Seandainya tidak ada aral melintang, rencana ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 700 juta ton selama 30 tahun ke depan (angka yang menurut Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer lebih besar dari total emisi yang dihasilkan Australia selama itu pula). Meski perjanjian dengan Australia itu adalah awal yang menjanjikan, Indonesia sebenarnya bisa lebih beruntung lagi kalau melindungi semua hutannya, dan memilih menjual kredit emisi karbon ketimbang membabat pohon untuk perkebunan karet atau kelapa sawit. Gabriel Thoumi, seorang konsultan dan kerani di Erb Institute for Global Sustainable Enterprise dari University of Michigan, Senin (29/10), memperkirakan bahwa 2013 nanti kredit karbon akan menghasilkan US$515 juta per tahun dalam bentuk tax revenue bagi pemerintah Indonesia. Ini jauh lebih menguntungkan dibanding tax revenue dari industri kayu dan perkebunan kelapa sawit yang sekarang senilai US$258 juta per tahun. Perhitungan Thoumi ini berdasarkan asumsi bahwa Indonesia mampu menjual 750 juta metrik ton kredit karbon setiap tahun dengan harga US$11,50 untuk setiap ton-nya. Padahal, kredit reduksi emisi menurut sertifikat PBB pada perdagangan karbon 2008 bisa mencapai US$21 per ton. Sementara itu, masih menurut Thoumi, pendapatan tahunan senilai US$8,6 miliar dari hasil penyerapan karbon akan menjadi tambahan signifikan bagi US$5,4 miliar nilai ekspor kayu dan US$4,4 miliar nilai ekspor minyak sawit yang sekarang ini didapatkan Indonesia. Skema penyerapan karbon dengan cara menghindari deforestasi dianggap sebagai sebuah mekanisme menjanjikan untuk mengurangi gas-gas rumah kaca. Mungkin saja ada banyak negara pemilik hutan tropis yang tertarik dengan dana kehutanan sebesar US$200 juta, yang diumumkan Bank Dunia awal bulan ini. Dana tersebut akan diluncurkan secara resmi bulan Desember nanti, pada Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim, di Bali. Tetapi, kalau estimasi Thoumi di atas bisa dibenarkan, agaknya Indonesia akan memiliki cadangan dana lebih besar lagi dari hutan tropisnya sendiri. Pengalaman Kalimantan Tengah Indonesia menjadi salah satu negara prioritas yang akan mendapat penyaluran dana Global Intiative on Forest Climate (GIFC) yang merupakan kebijakan Pemerintah Australia dalam membantu pengurangan gas emisi C02. Indonesia terpilih dengan pertimbangan merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan hutan terluas dan letaknya berdekatan dengan Australia. Untuk program tersebut, Perdana Menteri Australia John Howard telah mengumumkan alokasi dana sebesar A$ 200 juta dalam bentuk global fund yang akan dipergunakan untuk kegiatan di berbagai negara dalam rangka penurunan greenhouse gas emissions, dengan kegiatan antara lain 37
    • berupa : mencegah perusakan hutan, meningkatkan rehabilitasi hutan dan penanaman kembali kawasan hutan serta penerapan sustainable forest management. Untuk merealisasikan program GIFC, Menteri Luar Negeri RI dan Australia telah mengeluarkan Joint Announcement quot;Kalimantan Forest and Climate Partnership quot;. Dalam Announcement tersebut, Pemerintah Australia akan menyediakan anggaran sebesar A$ 30 juta, diantaranya untuk kegiatan rehabilitasi lahan gambut di Propinsi Kalimantan. Salah satu tindak lanjut Joint Announcement Departemen Kehutanan dan Bappenas dengan Pemerintah Australia yang diwakili oleh Duta Besar Australia H.E. Bill Farmer telah menandatangani dokumen kerjasama berupa Subsidiary Arrangement between Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia Relating to a Program of Bilateral Cooperation to Reduce Greenhouse Gas Emissions Associated with Deforestation in Indonesia under the Global Initiative on Forest and Climate pada tanggal 3 Oktober 2007 di Jakarta. Program kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun mulai Oktober 2007 sampai Oktober 2012 dengan kegiatan pokok mendukung Pemerintah Indonesia dalam Working Group Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD); Capacity Building dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut; penelitian dan rehabilitasi lahan gambut. Pemerintah Indonesia dan Australia mulai mempersiapkan rencana implementasi dari Subsidiary Arrangement tersebut dan pada awal Nopember 2007 akan dilaksanakan pertemuan pejabat senior Pemerintah Australia dengan Pejabat/Institusi terkait Indonesia di Pusat dan Propinsi serta kunjungan lapangan pada kawasan gambut dan beberapa Kawasan Taman Nasional di Kalimantan. Pengalaman Voluntary Carbon Market di Malinau Skema lain yang nampaknya bisa menjadi alternatif baru bagi Indonesia adalah Perdagangan Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market, VCM). Salah satu keuntungan yang bisa diraih dari skema ini adalah kemampuan hutan dalam menyerap dan menyimpan karbon diperhitungkan, termasuk di kawasan hutan yang masih utuh. Selain itu VCM bersifat fleksibel dan sukarela. Berbagai pihak yang berkepentingan dimungkinkan untuk ikut serta dalam skema tersebut. Hal ini sangat relevan dengan kondisi hutan di Kabupaten Malinau. Indonesia berpeluang menaikkan harga jual jika mampu menggalang aliansi yang kuat dengan negara pemilik hutan tropis luas seperti Brazil dan Kongo. Tapi yang paling penting pemerintah sadar akan potensi pasar karbon sukarela,” ujar Presdir PT Global Eco Rescue Indonesia (GER Indonesia), Laode M. Kamaluddin. Terkait dengan inisiatif Perdagangan Karbon Sukarela atau VCM, pemerintah Kabupaten Malinau yang telah dikenal sebagai kabupaten yang memberikan perhatian besar pada masalah konservasi dan pengembangan masyarakat, memberikan terobosan baru. Kabupaten Malinau dan Global Eco Rescue Ltd saat ini sedang menginisiasi kerjasama proyek percontohan (pilot project) di areal seluas 325 ribu hektar di 3 hutan lindung di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur. Tiga hutan lindung tersebut adalah Pasilan Tabah Hilir Sungai Sembakung, Long Ketrok dan Gunung Laung – Gunung Belayan. GER Indonesia menggandeng Departemen Kehutanan untuk proyek VCM di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur. Kesepakatan telah diteken pada 8 November. Berbagai hal terkait juga sedang dipersiapkan dalam rangka kerjasama ini. Beberapa di antaranya adalah Badan Layanan Umum (BLU) di tingkat kabupaten yang akan melakukan transaksi dengan pihak pembeli, Unit Pengelolaan Hutan (Forest Management Unit atau FMU) dan kebijakan tingkat kabupaten yang mendukung. Diharapkan agar proyek percontohan yang dirancang selama dua tahun pertama ini akan diperkuat menjadi proyek jangka panjang. 38
    • Menurut Bupati Malinau, Marthin Billa melalui perjanjian ini daerahnya mendapatkan dana penjagaan hutan sebanyak 325.000 Euro atau setara Rp4,5 miliar per tahun. Pendapatan lumayan besar untuk daerah dengan penduduk hanya 60.000 orang. Keuntungan yang diperoleh dari skema perdagangan karbon sukarela yang sedang diinisiasi ini nantinya diharapkan mampu menyumbang pada upaya perbaikan dan kelestarian hutan dan penurunan pemanasan global. Tidak kalah pentingnya adalah kontribusi bagi masyarakat lokal yang bisa membantu menaikkan tingkat kesejahteraan, utamanya bagi mereka yang telah begitu lama menjaga dan memelihara kelestarian hutan. Pengalaman Aceh Bank Dunia – dengan menyelenggarakan Dana Multidonor untuk Aceh dan Nias (MDF) senilai US$635 juta – menghadapi tantangan ini sebagai bagian dari upayanya untuk melestarikan lingkungan meskipun adanya kebutuhan rekonstruksi. MDF, melalui kemitraan dengan LSM Flora and Fauna International (FFI) dan Leuser International Foundation, sedang melaksanakan proyek Geumpang sebagai bagian dari Proyek Lingkungan Hutan Aceh senilai $17,5 juta untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hutan Leuser dan Ulu Masen seluas 2,3 juta hektar, kawasan hutan terluas yang saling berdampingan di Asia Tenggara. Mereka yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan juga didorong untuk mengetahui hak-hak mereka atas pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal. Program Pengelolaan Hutan Kerakyatan berfokus pada dua proyek utama: pemetaan perbatasan hutan dengan desa dan komersialisasi hasil hutan. Kegiatan pemetaan secara jelas menetapkan batas-batas antara hutan dan enam daerah pemukiman pedesaan untuk membantu mengendalikan perambahan hutan dan menciptakan kawasan hutan. Mahdi Ismail dari FFI mengatakan, ”Kami membantu masyarakat memahami bahwa mereka tidak dilarang untuk memanfaatkan hutan tetapi mereka juga harus melestarikannya dengan tidak membuka lahan baru dan mereka harus menanam sebuah pohon untuk setiap pohon yang mereka tebang.” Geumpang terkenal dengan hasil kayu maupun non-kayu seperti akar rotan, madu dan sebagainya sedangkan Ulu Masen terkenal dengan kekayaan keanekaragaman hayati termasuk harimau Sumatera, gajah dan ratusan spesies burung. Banta yang membantu FFI menjalankan program ini sebagai fasilitator menyatakan, “Kami mendukung program ini; kami sekarang tahu bahwa kami tidak dilarang memanfaatkan hutan selama kami tidak merusaknya. Kami juga tahu bahwa hal ini penting jika kami ingin memiliki sumber air yang bersih di masa depan.” Praktek pembalakan liar di Aceh telah lama melibatkan unsur-unsur badan penegak hukum sehingga, “Program ini melibatkan rakyat, pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan organisasi mantan pejuang GAM dalam mengembangkan usaha dengan memanfaatkan hasil hutan,” kata Camat Geumpang, Muhammad Nur. Tantangannya sangat besar. Menurut perkiraan Greenomics Indonesia dan WWF, Aceh membutuhkan 814.000 sampai 1,58 juta m ³ kayu bulat per tahun selama lima tahun proses rekonstruksi. Kebutuhan ini merupakan tantangan karena kayu resmi dijual dengan harga Rp 6-7 juta ($630-730) per meter kubik sedangkan kayu ilegal dijual dengan harga Rp 4-5 juta ($430- 530) per meter kubik. “Kami ingin membantu rakyat Aceh melestarikan hutannya,” kata Mikko Ollikainen, Ahli Lingkungan Program, Bank Dunia, Aceh. “Melalui program MDF ini, kami mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan bagi generasi mendatang yang tidak boleh dilupakan demi kebutuhan rekonstruksi jangka pendek. Kepentingan mereka perlu dipikirkan,” ia menjelaskan. 39
    • IV. REKOMENDASI Kepada pihak Departemen Kehutanan (pemerintah pusat), CSO merekomendasikan tata cara implementasi REDD yang mencakup (a) perencanaan REDD, (b) kelembagaan REDD, (c) pelaksanaan REDD, dan (d) monitoring dan evaluasi REDD a. Perencanaan - Perlu adanya skenario atau strategi jangka menengah untuk REDD baik pada tingkat nasional maupun daerah b. Kelembagaan - Terdesentralisasi, melibatkan pemangku kepentingan di daerah (Pemda, masyarakat sipil) - Pelaksanaan REDD dikoordinasikan oleh BAPPENAS/Menko terkait (sebagai host party), karena REDD bersifat lintas sector/pelaku - Sumberdaya asing sebagai pendukung dikelola oleh insitusi Indonesia dengan transparan dan akuntabel, baik di tingkat nasional atau daerah, oleh lembaga pemerintah atau non pemerintah - Potensi pendanaan diupayakan dari sumber-sumber nasional seperti APBN/D, swasta, masyarakat c. Pelaksanaan - Mendasarkan pada pengakuan hak dan kebutuhan lokal (poverty reduction, dll), serta menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama - REDD jangan sampai jadi proyek baru, tetapi lebih pada merekognisi dan meningkatkan skala kuantitas dan kualitas dari inisiatif lokal yang telah berkembang - Sebagai upaya untuk mendukung pengakuan terhadap upaya-upaya pengelolaan hutan oleh masyarakat, tidak hanya pada 5 bentang kawasan yg diusulkan IFCA - Adanya keleluasaan pengembangan model-model sesuai karakteristik lokal untuk memperkaya proses pembelajaran - REDD tidak hanya berpatokan pada luasan kawasan - Local needs/kebutuhan lokal, sebaiknya juga memperhatikan hak/right atau akses. - Sebagai alat menyelesaikan konflik SDA (seperti dalam tata batas, tata kelola). - Menjamin sharing benefit (mekanisme distribusi kemanfaatan) yang berkeadilan - Harus memiliki fungsi mitigasi perubahan iklim - Memasukkan stok karbon yang terlindungi dan stok karbon yang bertambah karena reforestasi/reboisasi - Harga satuan karbon sebanding dengan marjinal cost pengurangan emisi oleh industri di negara maju d. Monitoring dan Evaluasi 40
    • - Mengembangkan kapasitas sumberdaya nasional dan daerah untuk melakukan pengembangan metodologi penghitungan, monitoring, pengelolaan baseline data, dan distribusi kemanfaatan - Monitoring mekanisme distribusi kemanfaatan yang berkeadilan sesuai nilai peran masing-masing pihak (pusat, daerah, masyarakat pengelolaan hutan) - Monev nilai kompensasi yang diterima haruslah lebih besar dari biaya proses (registrasi, konsultan, dsb) Kepada pihak pemerintah daerah, CSO merekomendasikan agar : a. meminta klarifikasi yang sejelas-jelasnya atas konsep REDD, keputusan REDD hasil COP13, dan istilah-istilah yang masih belum ada penjabarannya b. merumuskan konsep REDD yang lebih adil berdasarkan proses konsultasi dengan masyarakat secara langsung c. merekomendasikan tata cara REDD yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya setempat yang spesifik Kepada media massa, CSO merekomendasikan agar: a. melanjutkan pemberitaan yang terkait dengan isu perubahan iklim, khususnya REDD b. turut meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap REDD dan kemungkinan implikasinya di lapangan 41