PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEKSALINANPERATURAN BUPATI TRENGGALEKNOMOR 108 TAHUN 2011TENTANGPENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUN...
- 2 -Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia...
- 3 -Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4593);8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2...
- 4 -BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.2. Pe...
- 5 -14. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek.15. Kelompok Jabatan...
- 6 -d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusanrumah tangga Badan;e. penyelenggaraan tugas informasi manaj...
- 7 -k. usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta danpengabdian;l. perumusan kebijakan pengangkatan, pemindahan danpember...
- 8 -bb. menyelenggarakan test psikologi dan merekomendasihasilnya;cc.menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi program s...
- 9 -(2)Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalamLampiran yang m...
- 10 -b. perumusan kebijakan teknis dan penyusunanprogram/kegiatan Sekretariat;c. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan...
- 11 -f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas sertapendataan hasil kerja perencanaan dan pelaporan;g. melak...
- 12 -e. melakukan penatausahaan surat menyurat, perlengkapandan urusan kerumahtanggaan Badan;f. melakukan monitoring dan ...
- 13 -f. perumusan kebijakan pengembangan karier dan diklatpegawai;g. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidangf...
- 14 -d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,standar, prosedur dan kriteria dibidang penyusunan formasidan peng...
- 15 -e. menyiapkan data sebagai bahan pengembangan dan diklataparatur;f. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan analisa...
- 16 -(2) Bidang Informasi dan Manajemen Pegawai sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokokmerumuskan kebijak...
- 17 -bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi danManajemen Pegawai.Pasal 22Sub Bidang Dokumentasi Data Pegawai seb...
- 18 -Pasal 23Sub Bidang Pengolahan dan Pelaporan Data Pegawaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf bmempunya...
- 19 -Bagian KelimaBidang MutasiPasal 24(1) Bidang Mutasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalammelaksanakan tugasnya bera...
- 20 -(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalammelaksanaka...
- 21 -l. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusunlaporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;m. melaksan...
- 22 -m. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaBidang Mutasi sesuai dengan bidang tugasnya.Bagian Kee...
- 23 -Pasal 31(1) Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai, dalammenyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:a...
- 24 -i. menyiapkan data sebagai bahan laporan pajak-pajakperorangan pegawai (LP2P);j. melakukan pendataan hasil kerja pem...
- 25 -k. memfasilitasi pemrosesan penetapan pensiun PNS;l. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasikegiatan pe...
- 26 -BAB VITATA KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN TUGASPasal 36(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KepalaBada...
- 27 -(2) Sekretaris sesuai dengan fungsinya mengoordinasikan danmengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatanKepa...
- 28 -BAB VIIKETENTUAN PENUTUPPasal 40Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan BupatiTrenggalek Nomor 90 Ta...
- 29 -
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011

1,833 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,833
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011

  1. 1. PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEKSALINANPERATURAN BUPATI TRENGGALEKNOMOR 108 TAHUN 2011TENTANGPENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN TRENGGALEKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI TRENGGALEK,Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 22Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja PerangkatDaerah Kabupaten Trenggalek, maka perlu menyusunpenjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaiaturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut;b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasikelembagaan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Nomor 90Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan FungsiPenjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Trengalek sudah tidak sesuai lagi denganperkembangan, sehingga perlu diganti;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan PeraturanBupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaTimur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 90) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
  2. 2. - 2 -Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2730);2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-PokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
  3. 3. - 3 -Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4593);8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4741);10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi PerangkatDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 537);11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat DaerahKabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah KabupatenTrenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOKDAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATENTRENGGALEK.
  4. 4. - 4 -BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupatenTrenggalek.3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dariSekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah, Inspektorat, Badan Perencanaan PembangunanDaerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Kecamatandan Kelurahan serta Lembaga Lain.5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Badan,adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek.6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Trenggalek.7. Bidang adalah Bidang pada Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Trenggalek.8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Trenggalek.9. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Trenggalek.10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Trenggalek.11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Trengalek.12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek.13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek.
  5. 5. - 5 -14. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek.15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok JabatanFungsional pada Badan Kepegawaian Daerah KabupatenTrengalek.16. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTBadan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Trenggalek.17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.BAB IIKEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN KEWENANGANPasal 2(1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukungtugas Bupati dibidang kepegawaian daerah.(2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yangberkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepadaBupati melalui Sekretaris Daerah.Pasal 3Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokokmelaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerahdi bidang kepegawaian Daerah.Pasal 4Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalamPasal 3, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:a. perumusan kebijakan di bidang kepegawaian daerahberdasarkan Peraturan Perundang-undangan;b. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidangkepegawaian daerah;c. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian daerah;
  6. 6. - 6 -d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusanrumah tangga Badan;e. penyelenggaraan tugas informasi manajemen pegawai,pengadaan dan pengembangan karier pegawai, mutasi sertapembinaan dan penghargaan pegawai;f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidanginformasi manajemen pegawai, pengadaan danpengembangan karier pegawai, mutasi serta pembinaan danpenghargaan pegawai serta UPT Badan dalam lingkuptugasnya;g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dankinerja Badan;h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupatisesuai dengan bidang tugasnya.Pasal 5Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal4, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai kewenangan :a. penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah setiap tahunanggaran;b. perumusan kebijakan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerahsetiap tahun anggaran;c. usulan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah setiap tahunanggaran;d. pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerahkabupaten;e. usulan penetapan Nomer Induk Pegawai;f. perumusan kebijakan pengangkatan Calon Pegawai NegeriSipil Daerah;g. pelaksanaan pengangkatan CPNS Daerah;h. pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telahmemiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi;i. perumusan kebijakan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerahmenjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;j. perumusan kebijakan kenaikan pangkat Pegawai Negeri SipilDaerah menjadi golongan ruang I/b s/d III/d;
  7. 7. - 7 -k. usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta danpengabdian;l. perumusan kebijakan pengangkatan, pemindahan danpemberhentian Pegawai Negeri Sipil kabupaten dalam dandari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yangjenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan danpemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten;m. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentianSekretaris Daerah;n. usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Eselon II Pegawai Negeri Sipil;o. perumusan kebijakan perpindahan Pegawai Negeri SipilDaerah;p. perumusan kebijakan pemberhentian sementara dari jabatannegeri bagi semua Pegawai Negeri Sipil Daerah;q. pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil Daerah untukgolongan III/d ke bawah;r. perumusan kebijakan pemberhentian Pegawai Negeri SipilDaerah kabupaten golongan/ruang III/d ke bawah danpemberhentian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;s. pelaksanaan pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil Daerah;t. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan PeraturanPerundang-undangan di bidang kepegawaian;u. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemenPegawai Negeri Sipil;v. perumusan kebijakan kebijakan pendidikan pelatihanaparatur;w. penyusunan program, pengelolaan dan pelaksanaanpendidikan dan pelatihan aparatur;x. pelaksanaan pembinaan peserta, penyusunan data pribadipeserta dan alumni, dokumentasi dan perpustakaan diklat;y. penyelenggaraan pembelajaran dan pelatihan serta bimbinganteknis pendidikan dan pelatihan;z. evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sertapelaporan;aa.menyelenggarakan seleksi calon peserta pendidikan danpelatihan;
  8. 8. - 8 -bb. menyelenggarakan test psikologi dan merekomendasihasilnya;cc.menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi program sertapenyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan instansiterkait;dd. perumusan kebijakan kebutuhan diklat PNS DaerahKabupaten.BAB IIISUSUNAN ORGANISASIPasal 6(1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:a. Kepala Badan;b. Sekretariat, membawahi:1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;2. Sub Bagian Keuangan;3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.c. Bidang Formasi dan Pengembangan, membawahi:1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;2. Sub Bidang Pengembangan dan Diklat.d. Bidang Informasi dan Manajemen Pegawai, membawahi:1. Sub Bidang Dokumentasi Data Pegawai;2. Sub Bidang Pengolahan dan Pelaporan Data Pegawai.e. Bidang Mutasi, membawahi:1. Sub Bidang Kepangkatan dan Pemindahan;2. Sub Bidang Jabatan.f. Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai, membawahi:1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;2. Sub Bidang Pensiun dan Penghargaan Pegawai.g. Kelompok Jabatan Fungsional;h. UPT Badan.
  9. 9. - 9 -(2)Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalamLampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini.BAB IVPENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSIBagian KesatuKepala BadanPasal 7Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin,mengoordinasikan, membina dan mengendalikanpenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, berdasarkan PeraturanPerundang-undangan dan kebijakan Bupati.Bagian KeduaSekretariatPasal 8(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalammelaksanakan tugasnya berada di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala Badan.(2) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikanperumusan kebijakan teknis, membina dan memberikanpelayanan administratif kepada semua unsur di lingkunganBadan.Pasal 9Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (2) Sekretariat mempunyai fungsi:a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkanPeraturan Perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan;
  10. 10. - 10 -b. perumusan kebijakan teknis dan penyusunanprogram/kegiatan Sekretariat;c. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan;d. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayananadministrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaankeuangan;e. pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi danpelaporan kinerja Badan;f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaBadan sesuai dengan bidang tugasnya.Pasal 10(1) Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok danfungsinya dibantu oleh:a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;b. Sub Bagian Keuangan;c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalammelaksanakan tugasnya berada di bawah danbertanggungjawab kepada Sekretaris.Pasal 11Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a melaksanakan tugas:a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusankebijakan operasional dibidang perencanaan dan pelaporan;b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahankoordinasi dan pembinaan perencanaan dan pelaporan;c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dankegiatan dibidang perencanaan dan pelaporan kinerja Badan;d. melakukan kegiatan pelayanan administrasi kegiatanperencanaan dan pelaporan;e. melakukan penyusunan dokumen perencanaan danpelaporan kinerja Badan;
  11. 11. - 11 -f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas sertapendataan hasil kerja perencanaan dan pelaporan;g. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olehSekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.Pasal 12Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10Ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas:a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusankebijakan operasional dibidang administrasi keuangan;b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahankoordinasi dan pembinaan administrasi keuangan;c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dankegiatan dibidang administrasi keuangan;d. melakukan kegiatan pelayanan administrasi keuangan;e. melakukan penatausahaan keuangan;f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas,pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerjaadministrasi keuangan;g. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olehSekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.Pasal 13Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 Ayat (1) huruf c melaksanakan tugas:a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusankebijakan operasional dibidang administrasi umum dankepegawaian;b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahankoordinasi dan pembinaan administrasi umum dankepegawaian;c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dankegiatan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;d. melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dankepegawaian;
  12. 12. - 12 -e. melakukan penatausahaan surat menyurat, perlengkapandan urusan kerumahtanggaan Badan;f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas,pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerjaadministrasi umum kepegawaian;g. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olehSekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.Bagian KetigaBidang Formasi dan PengembanganPasal 14(1) Bidang Formasi dan Pengembangan dipimpin oleh KepalaBidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.(2) Bidang Formasi dan Pengembangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mempunyai tugas pokok merumuskankebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/ataukegiatan informasi manajemen pegawai.Pasal 15Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalamPasal 14 ayat (2) Bidang Formasi dan Pengembangan mempunyaifungsi:a. perumusan kebijakan teknis dibidang formasi danpengembangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan;b. perumusan program dan/atau kegiatan pendukung dibidangformasi dan pengembangan;c. pengoordinasian dan penyelenggaraan penyusunan formasi;d. pengoordinasian dan penyelenggaraan pengadaan pegawai;e. pengoordinasian dan penyelenggaraan analisa kebutuhandiklat;
  13. 13. - 13 -f. perumusan kebijakan pengembangan karier dan diklatpegawai;g. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidangformasi dan pengadaan pegawai serta pengembangan dandiklat pegawai;h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang formasidan pengembangan;i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olehKepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.Pasal 16(1) Bidang Formasi dan Pengembangan, dalammenyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;b. Sub Bidang Pengembangan dan Diklat.(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalammelaksanakan tugasnya berada di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala Bidang Formasi danPengembangan.Pasal 17Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahanperumusan kebijakan operasional dibidang penyusunanformasi dan pengadaan pegawai;b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahankoordinasi dan pembinaan dibidang penyusunan formasidan pengadaan pegawai;c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dankegiatan dibidang penyusunan formasi dan pengadaanpegawai;
  14. 14. - 14 -d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,standar, prosedur dan kriteria dibidang penyusunan formasidan pengadaan pegawai;e. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasidibidang formasi dan pengadaan pegawai;f. melakukan analisa kebutuhan pegawai sebagai bahanrencana penerimaan pegawai;g. menyiapkan data sebagai bahan pemprosesan pengangkatanCPNS menjadi PNS;h. menyiapkan data sebagai bahan penyelenggaraansumpah/janji PNS;i. melakukan pendataan hasil kerja penyelenggaraan urusanformasi dan pengadaan pegawai;j. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusunlaporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;k. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olehKepala Bidang Formasi dan Pengembangan sesuai denganbidang tugasnya.Pasal 18Sub Bidang Pengembangan dan Diklat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusankebijakan operasional dibidang pengembangan dan diklataparatur;b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahankoordinasi dan pembinaan kegiatan pengembangan dan diklataparatur;c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dankegiatan dibidang pengembangan dan diklat aparatur;d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar,prosedur dan kriteria pengembangan dan diklat aparatur;
  15. 15. - 15 -e. menyiapkan data sebagai bahan pengembangan dan diklataparatur;f. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan analisakebutuhan diklat;g. melaksanakan diklat aparatur dan mengirimkan pesertadiklat aparatur;h. menyiapkan data sebagai bahan penyelenggaraan ujian dinaspegawai;i. memfasilitasi pemprosesan tugas belajar dan ijin belajar;j. memfasilitasi seleksi calon peserta sekolah kedinasan sesuaiketentuan Perundang-undangan;k. menyiapkan data sebagai bahan penyelenggaraan ujianpenyesuaian ijazah;l. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan pola karierpegawai;m. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasikegiatan pengembangan dan diklat aparatur;n. melakukan pendataan hasil kerja penyelenggaraanpengembangan dan diklat aparatur;o. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusunlaporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;p. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaBidang Formasi dan Pengembangan sesuai dengan bidangtugasnya.Bagian KeempatBidang Informasi dan Manajemen PegawaiPasal 19(1) Bidang Informasi dan Manajemen Pegawai dipimpin olehKepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
  16. 16. - 16 -(2) Bidang Informasi dan Manajemen Pegawai sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokokmerumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakanprogram dan/atau kegiatan pelayanan informasi danmanajemen pegawai.Pasal 20Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) Bidang Informasi dan Manajemen Pegawaimempunyai fungsi:a. perumusan kebijakan teknis pelayanan informasi danmanajemen pegawai. berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan;b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung dibidangpelayanan informasi dan manajemen pegawai;c. pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas dokumentasidata pegawai serta pengolahan dan pelaporan data pegawai;d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugasdokumentasi data pegawai serta pengolahan dan pelaporandata pegawai;e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidangpelayanan informasi dan manajemen pegawai;f. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh KepalaBadan sesuai dengan bidang tugasnya;Pasal 21(1) Bidang Informasi dan Manajemen Pegawai, dalammenyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:a. Sub Bidang Dokumentasi Data Pegawai;b. Sub Bidang Pengolahan dan Pelaporan Data Pegawai.(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalammelaksanakan tugasnya berada di bawah dan
  17. 17. - 17 -bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi danManajemen Pegawai.Pasal 22Sub Bidang Dokumentasi Data Pegawai sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusankebijakan operasional dibidang dokumentasi data pegawai;b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahankoordinasi dibidang dokumentasi data pegawai;c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dankegiatan dibidang dokumentasi data pegawai;d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar,prosedur dan kriteria dokumentasi data pegawai;e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan file dataperorangan PNS;f. menyiapkan bahan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian;g. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan dokumen tatanaskah kepegawaian;h. melakukan pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dandokumen kepegawaian;i. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasidibidang dokumentasi data pegawai;j. melakukan pendataan hasil kerja dibidang dokumentasi datapegawai;k. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusunlaporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;l. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaBidang Informasi dan Manajemen Pegawai sesuai denganbidang tugasnya.
  18. 18. - 18 -Pasal 23Sub Bidang Pengolahan dan Pelaporan Data Pegawaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf bmempunyai tugas:a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusankebijakan pengolahan dan pelaporan data pegawai;b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahankoordinasi dan pembinaan kegiatan pengolahan danpelaporan data pegawai;c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dankegiatan dibidang pengolahan dan pelaporan data pegawai;d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar,prosedur dan kriteria pengolahan dan pelaporan datapegawai;e. melakukan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan PegawaiNegeri Sipil;f. melakukan peremajaan data kepegawaian daerah secaramanual maupun elektronik;g. menyiapkan dan menyajikan data sebagai bahan informasikepegawaian daerah;h. melakukan pengembangan sistem jaringan manajemenkepegawaian;i. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasipelaksanaan pengolahan dan pelaporan data pegawai;j. melakukan pendataan hasil kerja penyelenggaraanpengolahan dan pelaporan data pegawai;k. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusunlaporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;l. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaBidang Informasi dan Manajemen Pegawai sesuai denganbidang tugasnya.
  19. 19. - 19 -Bagian KelimaBidang MutasiPasal 24(1) Bidang Mutasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalammelaksanakan tugasnya berada di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala Badan.(2) Bidang Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis danmenyelenggarakan program dan/atau kegiatan Mutasi.Pasal 25Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 ayat (2), Bidang Mutasi mempunyai fungsi:a. perumusan kebijakan teknis dibidang mutasi berdasarkanPeraturan Perundang-undangan dan sesuai kebijakan KepalaBadan;b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung dibidangmutasi;c. pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas pelayananadministrasi kepangkatan, pemindahan dan jabatan;d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pelayananadministrasi kepangkatan, pemindahan dan jabatan;e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang mutasi;f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaBadan sesuai dengan bidang tugasnya.Pasal 26(1) Bidang Mutasi, dalam menyelenggarakan tugas pokok danfungsinya dibantu oleh:a. Sub Bidang Kepangkatan dan Pemindahan;b. Sub Bidang Jabatan.
  20. 20. - 20 -(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalammelaksanakan tugasnya berada di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala Bidang Mutasi.Pasal 27Sub Bidang Kepangkatan dan Pemindahan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusankebijakan operasional dibidang pengelolaan kepangkatan danpemindahan pegawai;b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahankoordinasi dan pembinaan pengelolaan kepangkatan danpemindahan pegawai;c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dankegiatan dibidang pengelolaan kepangkatan dan pemindahanpegawai;d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar,prosedur dan kriteria pengelolaan kepangkatan danpemindahan pegawai;e. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan kenaikanpangkat pegawai;f. melakukan pemrosesan penetapan status kepegawaian;g. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan kenaikan gajiberkala dan penyesuaian gaji (impassing);h. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan penambahanmasa kerja;i. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan penetapanpemberian tunjangan fungsional tertentu;j. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasipengelolaan kepangkatan dan pemindahan pegawai;k. melakukan pendataan hasil kerja penyelenggaraan pelayanankepangkatan dan pemindahan;
  21. 21. - 21 -l. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusunlaporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;m. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaBidang Mutasi sesuai dengan bidang tugasnya.Pasal 28Sub Bidang Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1) huruf b mempunyai tugas:a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusankebijakan operasional dibidang penempatan dalam jabatan;b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahankoordinasi dan pembinaan penempatan dalam jabatan;c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dankegiatan dibidang penempatan dalam jabatan;d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar,prosedur dan kriteria dibidang penempatan dalam jabatan;e. menyiapkan data sebagai bahan pemprosesan pengangkatandan/atau pemberhentian jabatan;f. menyiapkan data sebagai bahan pemprosesan kenaikanjenjang jabatan fungsional tertentu;g. menyiapkan data sebagai bahan pemprosesan alih tugasjabatan;h. menyiapkan data sebagai bahan penyelenggaraan sidangBaperjakat;i. menyiapkan penyelenggaraan pelantikan pejabat;j. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasipenempatan dalam jabatan;k. melakukan pendataan hasil kerja penyelenggaraanpenempatan dalam jabatan;l. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusunlaporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
  22. 22. - 22 -m. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaBidang Mutasi sesuai dengan bidang tugasnya.Bagian KeenamBidang Pembinaan dan Penghargaan PegawaiPasal 29(1) Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai dipimpin olehKepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.(2) Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokokmerumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakanprogram dan/atau kegiatan pembinaan pegawai serta pensiundan penghargaan pegawai.Pasal 30Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalamPasal 29 ayat (2) Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawaimempunyai fungsi:a. perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan danpenghargaan pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan;b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung dibidang pembinaan dan penghargaan pegawai;c. pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas pembinaanpegawai serta pensiun dan penghargaan pegawai;d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pembinaanpegawai serta pensiun dan penghargaan pegawai;e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidangpembinaan dan penghargaan pegawai;f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaBadan sesuai dengan bidang tugasnya.
  23. 23. - 23 -Pasal 31(1) Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai, dalammenyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;b. Sub Bidang Pensiun dan Penghargaan Pegawai.(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalammelaksanakan tugasnya berada di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan danPenghargaan Pegawai.Pasal 32Sub Bidang Pembinaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalamPasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusankebijakan operasional di bidang pembinaan pegawai;b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahankoordinasi dan pembinaan pegawai;c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dankegiatan dibidang pembinaan pegawai;d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar,prosedur dan kriteria pembinaan pegawai;e. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan penetapanpenjatuhan hukuman disiplin pegawai, ijin kawin danperceraian;f. menyiapkan data sebagai bahan usulan dan pengelolaan DP-3;g. menyiapkan data sebagai bahan dan memproses pemberianijin cuti;h. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasipembinaan pegawai;
  24. 24. - 24 -i. menyiapkan data sebagai bahan laporan pajak-pajakperorangan pegawai (LP2P);j. melakukan pendataan hasil kerja pembinaan pegawai;k. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusunlaporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;l. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaBidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai sesuai denganbidang tugasnya.Pasal 33Sub Bidang Pensiun dan Penghargaan Pegawai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusankebijakan operasional di bidang pensiun dan penghargaanpegawai;b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahankoordinasi dan pembinaan kegiatan pensiun danpenghargaan pegawai;c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dankegiatan dibidang pensiun dan penghargaan pegawai;d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar,prosedur dan kriteria pensiun dan penghargaan pegawai;e. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan pemberianpenghargaan PNS;f. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemberian penghargaandan tanda jasa PNS;g. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan pemberianpenghargaan bagi pegawai yang berprestasi;h. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan pemberianpenghargaan bagi pegawai yang purna tugas;i. memfasilitasi pemrosesan penerbitan KARPEG, KARIS,KARSU, TASPEN dan KARIP;j. memfasilitasi pemrosesan pencairan TAPERUM;
  25. 25. - 25 -k. memfasilitasi pemrosesan penetapan pensiun PNS;l. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasikegiatan pensiun dan penghargaan pegawai;m. melakukan pendataan hasil kerja kegiatan pensiun danpenghargaan pegawai;n. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusunlaporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;o. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaBidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai sesuai denganbidang tugasnya.BAB VKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN UPT BADANPasal 34(1) Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk oleh Kepala Badandalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yangmelaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masingyang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.(2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabatfungsional senior yang dalam melaksanakan tugasnya beradadi bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.Pasal 35(1) UPT Badan dibentuk berdasarkan kebutuhan untukmelaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ataukegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja tertentu.(2) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT Badandiatur dengan Peraturan Bupati tersendiri berdasarkanPeraturan Perundang-undangan.
  26. 26. - 26 -BAB VITATA KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN TUGASPasal 36(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KepalaBadan, pejabat struktural lainnya serta Kelompok JabatanFungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkunganorganisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluarPemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyamasing-masing.(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakanpengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bilaterjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkahpembinaan yang diperlukan.(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawabmemimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masingdan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaantugas bawahannya.(4) Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti danmematuhi petunjuk dan arahan pimpinan sertabertanggungjawab pada atasannya masing-masing danmenyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yangberlaku.(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuanorganisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungankerja.Pasal 37(1) Dalam pelaksanaan tugas Badan, Kepala Badan memberikanpengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupuntertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan sarandan telaahan staf.
  27. 27. - 27 -(2) Sekretaris sesuai dengan fungsinya mengoordinasikan danmengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatanKepala Bidang serta memberikan pembinaan dan/ataupertimbangan administratif.(3) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasberkoordinasi dan berkonsultansi kepada Kepala Badan sertamemberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secaralisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing.(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dalammelaksanakan tugasnya berkoordinasi dan berkonsultasikepada atasan masing-masing serta memberikan pengarahan,perintah dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.Pasal 38(1) Pelaksanaan konsultasi dan pemberian perintahdilaksanakan secara hierarkhis.(2) Apabila konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakandiluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), makapejabat yang bersangkutan wajib menyampaikan laporankepada atasan masing-masing.Pasal 39Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis,mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerjasecara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas danpermasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepadapejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
  28. 28. - 28 -BAB VIIKETENTUAN PENUTUPPasal 40Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan BupatiTrenggalek Nomor 90 Tahun 2008 tentang Penjabaran TugasPokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah KabupatenTrenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008Nomor 437) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 42Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.Ditetapkan di Trenggalekpada tanggal 27 Desember 2011BUPATI TRENGGALEK,ttdMULYADI WRDiundangkan di Trenggalekpada tanggal 27 Desember 2011SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN TRENGGALEK,ttdSUKIMANBERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011NOMOR 5 SERI DSALINAN SESUAI DENGAN ASLINYAKEPALA BAGIAN HUKUM,BAMBANG AGUS SETYAJI, SHPembina Tingkat I (IV/b)Nip . 19600813 198903 1 005No.Reg:188.342/32/406.013/2011Tgl.Reg: 30 Desember 2011
  29. 29. - 29 -

×