SlideShare a Scribd company logo
1 of 69
Download to read offline
ANALISA JABATAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
         DAN PEMERINTAH DAERAH

   (sesuai Permendagri No. 35 Thn. 2012)
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2025

   KONDISI BIROKRASI YANG DIINGINKAN




                                               2
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
                 Organisasi                                              (right sizing)

                                                                         Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
                 Tatalaksana                                             efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip
                                                                         good governance

                 Sumber daya manusia                                     SDM apatur yang berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional,



                                              Hasil Yang Ingin Dicapai
                 aparatur                                                berkinerja tinggi dan sejahtera
Area Perubahan




                 Peraturan Perundang-                                    Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih
                 undangan                                                dan kondusif

                                                                         Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas
                 Pengawasan
                                                                         KKN


                 Akuntabilitas                                           Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi


                 Pelayanan publik                                        Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat


                 Budaya Kerja Aparatur
                                                                         Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
                 (culture set dan mind set)


                                                                                                                                                   3
POLA PIKIR MANAJEMEN SDM APARATUR
                                        DASAR HUKUM
          UU No. 43 Tahun 1999 jo UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian .

                                                                KONDISI SDM YNG
      KONDISI SDM                ASPEK MANAJEMEN
                                                                  DIHARAPKAN
   APARATUR SAAT INI              SDM APARATUR:


                              1. Perencanaan Pegawai                   PNS:
                                                                       PNS:
1. Total PNS sebanyak
1. Total PNS sebanyak
   4.708.330 (data mei
   4.708.330 (data mei        2. Pengadaan Pegawai             1. PROFESIONAL:
                                                               1. PROFESIONAL:
   2011).                        (rekruitmen, seleksi)
   2011).                                                         •• Memiliki
                                                                     Memiliki
                              3. Penempatan dalam jabatan            keahlian,
2. Distribusi pegawai
2. Distribusi pegawai            (fungsional, struktural)            keahlian,
   tidak sesuai dengan
    tidak sesuai dengan                                              keterampilan dan
                                                                     keterampilan dan
                              4. Penyusunan Pola Karier              pengetahuan
   kebutuhan organisasi.
    kebutuhan organisasi.        Pegawai                             pengetahuan
3. Penempatan pegawai         5. Pengelolaan kinerja pegawai      •• Memiliki
                                                                     Memiliki             PELAYANAN
3. Penempatan pegawai
   dalam jabatan tidak
   dalam jabatan tidak                                               kecakapan
                                                                     kecakapan           PUBLIK YANG
                              6. Pengembangan kualitas
   berdasarkan                                                                           BERKUALITAS
   berdasarkan                   pegawai                          •• Memiliki
                                                                     Memiliki
   kompetensinya.
   kompetensinya.             7. Penegakan Disiplin Pegawai          wawasan tentang
                                                                     wawasan tentang
4. Kinerja PNS rendah
4. Kinerja PNS rendah         8. Remunerasi                          pekerjaannya
                                                                     pekerjaannya
   dan tidak disiplin.
   dan tidak disiplin.        9. Pemberhentian/pemensiunan        •• Memiliki dedikasi
                                                                     Memiliki dedikasi
5. Penghasilan belum
5. Penghasilan belum                                                 yang tinggi
                                                                     yang tinggi
   adil & layak sesuai
    adil & layak sesuai                                           •• Memiliki minat
                                                                      Memiliki minat
   dgn beban kerja dan
    dgn beban kerja dan                                              pada tugas
                                                                      pada tugas
   tanggung jawabnya
    tanggung jawabnya                                                jabatannya
                                                                      jabatannya
                               LINGKUNGAN STRATEGIS:           2. BERMORAL dan
                                                               2. BERMORAL dan
                                 NASIONAL REGIONAL             3. SEJAHTERA
                                                               3. SEJAHTERA                       4
                                        GLOBAL
PROFESIONALISME SDM APARATUR
                                   `

                   PERMASALAHAN
    Jumlah, kualitas       KONDISI PENYEBAB             Perencanaan
     distribusi dan                                      Kebutuhan
  komposisi pegawai            Kompetensi belum           Pegawai;
 belum sesuai beban sepenuhnya digunakan sebagai         Penerapan
kerja dan kebutuhan riil dasar pengadaan, penempatan     manajemen
       organisasi         pengembangan pegawai dan     kinerja, reward
                               remunerasi               & punishment
                                                       belum konsisten


          AKIBATNYA : KINERJA DAN DISIPLIN DINILAI RENDAH
                                  `

                   PENATAAN SDM APARATUR                                 5
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
                                                                                                       SASARAN
                                          LATAR BELAKANG
                                                                                                       •Perubahan Pola Pikir
PROSES SOSIALISASI DAN INTERNALISASI

                                          •Dasar Hukum
                                                                                                       •Perubahan Budaya Kerja




                                                                                                                                  STRATEGI
                                                                                                                                  STRATEGI
                                                                                                                                  ARAHAN
                                                                                                                                   ARAHAN
                                          •Kondisi obyektif
                                                                                                       •Perubahan Perilaku
    MANAJEMEN PERUBAHAN
    MANAJEMEN PERUBAHAN



                                                         PROSES PENCAPAIAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI
                                                  Tahapan, Program, dan Aktivitas Yang Harus Dilakukan Kementerian/Lembaga

                                                                   PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS)
                                              PENILAIAN KINERJA                                               POSTUR BIROKRASI




                                                                                                                                  PENATAAN
                                                                                                                                  PENATAAN
                                             ORGANISASI SAAT INI                                                   2025




                                                                                                                                    SISTEM
                                                                                                                                    SISTEM
                                                  ANALISA JABATAN                 Evaluasi                   SISTEM
                                                   Uraian Jabatan                 Jabatan                  REMUNERASI

                                        ORGANISASI                   TATALAKSANA              SDM (SUMBER DAYA MANUSIA)
                                                                                              •Standar Kompetensi Jabatan
                                        • Redefinisi visi, misi,     • Business Process




                                                                                                                                  PELAKSANAAN SISTEM
                                                                                                                                  PELAKSANAAN SISTEM
                                                                                              •Assesmen Kompetensi Individu
                                          dan strategi               • SOP                    •Sistem Penilaian Kinerja
                                        • Restrukturisasi                                     •Pengadaan dan Seleksi




                                                                                                                                       PENJAMIN
                                                                                                                                       PENJAMIN
                                        • Analisis Beban Kerja                                •Pengembangan dan Pelatihan
                                                                                              •Pola Promosi, Rotasi, dan Mutasi
                                                                                              •Pola Karir
                                                                                              •Database Pegawai

                                                                 •      PERATURAN PERUNDANG-            • PERBAIKAN
                                       • PENGUATAN UNIT ORGANISASI
                                                                        UNDANGAN                          PENGADAAN SARANA
                                         KEPEGAWAIAN
                                       • PENGUATAN UNIT KERJA   •       PENEGAKAN DISIPLIN                DAN PRASARANA
                                                                •       PENEGAKAN KODE ETIK                                                   6
                                         KEDIKLATAN
URUTAN PROSES PENATAAN SDM APARATUR

    KEGIATAN           HASIL             PENGGUNAAN




ANALISIS JABATAN
                                          1. PENATAAN
                                             KELEMBAGAAN
                    URAIAN JABATAN
                     (JOB DESCRIPTION)
 PENGHITUNGAN
                    BEBAN KERJA PER      2. PENATAAN SDM
  BEBAN KERJA
                     JABATAN                 APARATUR
                    PETA JABATAN
                    BOBOT JABATAN        3. PENYUSUNAN &
                                             PENYEMPURNAA
EVALUASI JABATAN                             N PROSEDUR
                                             KERJA (SOP)

                                                       7
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN
    PENATAAN SDM APARATUR
    ANALISIS JABATAN DAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA
    PENATAAN ORGANISASI YANG LEBIH RASIONAL
    PENYUSUNAN    STANDAR     KOMPETENSI      JABATAN    DAN
     PERSYARATAN LAINNYA
    SELEKSI PEGAWAI YANG ADA UNTUK MENGETAHUI PNS YANG
     TIDAK/KURANG MEMENUHI KOMPETENSI
    PENEMPATAN PEGAWAI YANG MEMENUHI KOMPETENSI
    DIKLAT BAGI PNS YANG KURANG MEMENUHI KOMPETENSI,
    RELOKASI/PENATAN ULANG PENEMPATAN PEGAWAI
    DIKLAT UNTUK PEMINDAHAN DALAM JABATAN LAIN
    PENSIUN DINI BAGI PNS YANG TIDAK MEMENUHI KOMPETENSI
    MENYUSUN PERENCANAAN PEGAWAI (UNTUK JANGKA PENDEK,
     MENENGAH DAN JANGKA PANJANG
    PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA DAN PENEGAKAN DISIPLIN
    PEMBERIAN REMUNERASI SESUAI BOBOT JABATAN DAN PRESTASI
     KERJA
                                                            8
1.Perencanaan    pegawai    baik    jumlah   maupun    kualitas
(kompetensi)
2.Rekrutmen dan penempatan (promosi)
3.Penyusunan sasaran kinerja pegawai
4.Peningkatan kompetensi (diklat)
5.Penentuan penghasilan yang adil dan layak (remunerasi)
6.Penentuan besaran organisasi (penataan organisasi)



                                                                  9
UU NO. 43 TH. 1999 TTG PERUBAHAN UU NO. 8
TH. 1974
Ps 15 ayat 1: jumlah dan susunan pangkat PNS
yang diperlukan ditetapkan dalam formasi
Ps 17 ayat 1: PNS diangkat dalam jabatan dan
pangkat tertentu

              PEGAWAI NEGERI SIPIL:
              • Seseorang yang duduk dalam suatu jabatan
              • Didayagunakan untuk melakukan tugas-
                tugas jabatan
              • Memperoleh hasil kerja yang ditetapkan
                dan ditargetkan oleh jabatan yang
                didudukinya
Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan



S T R U K T U R A L       FUNGSIONAL                  FUNGSIONAL
    (manajerial)          (non angka kredit)           (angka kredit)


                      •    Pengolah Data …….      •   Pranata Komputer
•    Kepala Bagian
                      •    Pengkaji ……….          •   Peneliti
•    Kepala Seksi
                      •    Bendaharawan ………       •   Analis Kepegawaian
•    Kepala Dinas
                      •    Anggota Satpam …..     •   Arsiparis
•    Kepala Badan     •    Pengadministrasi …..   •   Dokter
•    dan sebagainya   •    Pengumpul Data …….     •   Widyaiswara
                      •    dsb                    •    dsb
Proses, Metoda dan teknik untuk memperoleh data
jabatan mengolahnya menjadi informasi jabatan dan
menyajikannya bagi kepentingan program:
1.Kelembagaan;

2.Ketatalaksanaan;

3.Kepegawaian;   dan
4.Perencanaan   diklat.
ARTI KATA ANALISIS JABATAN

                        Mengurai secara teliti
                        Mengurai secara teliti
  ANALISIS              Satu per satu orang
                        Satu per satu orang




                        Sekelompok tugas yang
                         Sekelompok tugas yang
  JABATAN               dilembagakan dan dibebankan
                         dilembagakan dan dibebankan
                        pd seorang Pemegang jabatan
                         pd seorang Pemegang jabatan
                        Baik struktural maupun
                         Baik struktural maupun
                        fungsional
                         fungsional



PERTANYAAN : APA YANG DIURAI SECARA TELITI
SATU PER SATU DLM JABATAN ?
YANG DIURAI SECARA TELITI SATU PER SATU DLM
JABATAN ADALAH UNSUR-UNSUR YANG MEMBENTUK
SUATU JABATAN YAITU :

1.IDENTITAS   JABATAN
   a. NAMA JAB
      b. UNIT KERJA
2.RINGKASAN TUGAS JAB (IKHTISAR JAB)
3.RINCIAN TUGAS JAB/KEGIATAN
4.WEWENANG
5.TANGGUN JAWAB
6.HASIL KERJA
7.BAHAN KERJA
8.PERANGKAT KERJA
9.HUBUNGAN KERJA JABATAN
10.KEADAAN TEMPAT KERJA
11.UPAYA FISIK
12.KEMUNGKINAN RESIKO BAHAYA
13.SYARAT JABATAN
Ada 3 Kesimpulan Dari Pengertian Anjab :

KESIMPULAN I :
ANJAB DILAKUKAN                               KESIMPULAN II :
   DENGAN 3                                   HASIL ANJAB ADALAH
TAHAPAN YAITU :                               INFORMASI JAB (UJ &
 1. TAHAP
   MENGUMPULKAN
                                                  PJ)
    DATA JAB
 2. TAHAP MENGOLAH/
   MENGANALISIS DATA
   JAB      MENJADI
   INFORMASI JAB (UJ DAN
   PJ)
3. TAHAP MENYAJIKAN
   INFORMASI JAB (UJ DAN
   PJ) BAGI PENGGUNA




                     KESIMPULAN III :
                     ANJAB   ADALAH    SARANA/ALAT
                     UTK MENGHASILKAN INFORMASI
                     JAB YG BERGUNA UTK MENATA
                     KELEMBAGAAN,     KEPEGAWAIAN
                     DAN KETATALAKSANAAN
LANGKAH
                               PENYELENGGARAANANALISIS
                               JABATAN
                                   I. PERSIAPAN PENYE-
                                      LENGGARAAN
                                      ANALISIS JABATAN
                  2
  PENENTU                                  3
 INFORMASI
                                     II. PENGUMPULAN
  JABATAN                                DATA JABATAN

                                           4
        1
                                    III. PENGOLAHAN
                                        DATA JABATAN
PROGRAM YANG MEMBUTUHKAN
     INFORMASI JABATAN                     5

                                     IV. VERIFIKASI

        8
                                           6
                           8
 INFORMASI                           V. PEMBETULAN
  JABATAN
TEKNIK PENGUMPULAN DATA

       a. daftar pertanyaan;

       b. wawancara;

       c.c.     pengamatan langsung;
          pengamatan langsung;

       d. referensi; dan

       e. gabungan beberapa cara.
HASIL POKOK ANALISIS
           JABATAN

         INFORMASI JABATAN
   Uraian jabatan (Job Description)
     Uraian tentang nama jabatan, ringkasan
     tugas jabatan, rincian tugas jabatan,
     wewenang, tanggung jawab, hasil kerja,
     bahan kerja, perangkat kerja, hubungan
     kerja jabatan, keadaan tempat kerja, upaya
     fisik, kemungkinan resiko bahaya; dan
     syarat jabatan(Job Requirement) serta
     spesifikasi jabatan (Job Spesification)

   Peta jabatan
     Bentangan seluruh jabatan baik jabatan
     struktural maupun jabatan fungsional dalam
     suatu unit organisasi atau dalam suatu
     instansi
HASIL ANALISIS JABATAN.
Hasil analisis jabatan adalah informasi
jabatan (INJAB) yg dipergunakan utk :
1. penataan kelembagaan,
2. kepegawaian,
3. ketatalaksanaan, dan
4. perencanaan pendidikan
   dan pelatihan.
KEGUNAAN HASIL ANJAB
Penataan kelembagaan, meliputi :
a. penyusunan organisasi dan unit unitnya;
b.  penataan organisasi yang rightsizing;
c.  penyempurnaan tupoksi;
d.  Pemberdayaan kapasitas organisasi; dan
e.  evaluasi organisasi.
Penataan kepegawaian, meliputi:
a. rencana kebutuhan pegawai (formasi);
b. sistem rekrutmen dan penempatan;
c. pengembangan pola karier;
d. mutasi;
e.  penilaian kinerja;
f. reward and punishment; dan
g. Kesejahteraan.
Penataan ketatalaksanaan, meliputi:
a.  tata kerja;
b.  hubungan kerja; dan
c.  sistem operasional dan prosedur kerja.
Penataan Pendidikan dan Pelatihan, meliputi :
a. program diklat;
b. jenis-jenis diklat; dan
c. pengembangan diklat.
PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN
       KERJA UNTUK PENATAAN KELEMBAGAAN


  HASIL ANJAB &       PENGGUNAAN             HASIL
  BEBAN KERJA
 JOB DESCRIPTION
 PETA JABATAN
 BEBAN KERJA PER                        ORGANISASI
  JABATAN                                 YANG RASIONAL
                    1. PENGGABUNGAN      ORGANISASI
    PEMBOBOTAN                            YANG TEPAT
      LEMBAGA /     2. PENGEMBANGAN       SESUAI VISI,
     ORGANISASI     3. PENGAYAAN,         MISI DAN BEBAN
                       TUGAS & FUNGSI     KERJA RIIL
                                          (RIGHT ZISING)



                                                       21
PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA
           UNTUK PENATAAN PEGAWAI
  HASIL ANJAB , BEBAN         PENGGUNAAN                HASIL
KERJA, EVALUASI JABATAN
      JOB DESCRIPTION    1. PENYUSUNAN          1. JUMLAH,
                             FORMASI PEGAWAI        KUALITAS ,
      PETA JABATAN                                 DISTRIBUSI &
                          2. REKRUITMEN DAN
      BEBAN KERJA PER                              KOMPOSISI
                             PENEMPATAN
       JABATAN                                      PEGAWAI SESUAI
                             PEGAWAI
                                                    BEBAN KERJA
      `BOBOT JABATAN     3. PENEMPATAN &
                                                 2. PENEMPATAN
                             PENATAAN PEGAWAI
                                                    PEGAWAI YANG
   1. ANALISIS            4. PENYUSUNAN POLA        TEPAT
      BEBUTUHAN              KARIER
                                                 3.   PENGEMBANGAN
      PEGAWAI &           5. PENERAPAN                KARIER SESUAI
      BEZETING               MANAJEMEN KINERJA        KOMPETENSI
   2. STANDAR             6. PERENCANAAN         4. SISTEM
      KOMPETENSI DAN         KEBUTUHAN DIKLAT       REMUNERASI
      SYARAT JABATAN                                YANG ADIL DAN
                          7. PENYUSUNAN
   3. INDIKATOR                                     LAYAK
                             SISTEM REMUNERASI
      KINERJA PEGAWAI        SESUAI BOBOT        5. KINERJA SDM
   4. NILAI DAN              JABATAN DAN            APARATUR LEBIH
      PERINGKAT              KINERJA                OPTIMAL
      JABATAN                                                         22
PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA UNTUK
PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN PROSEDUR KERJA (SOP)

   HASIL ANJAB &
   BEBAN KERJA
 JOB DESCRIPTION
 PETA JABATAN
 BEBAN KERJA PER     PENGGUNAAN             HASIL
  JABATAN
                    1. PENYUSUNAN       1. SOP(STANDAR
                       PROSEDUR KERJA      PROSEDUR
                                           KERJA)
                    2. ANALISIS
                       PROSEDUR KERJA   2. KEPASTIAN
 ALUR/PROSES           YANG ADA            WAKTU
    KERJA                                  PENYELESAIAN
                    3. SIMPLIFIKASI        PEKERJAAN/PEL
                       PROSEDUR KERJA      AYANAN.
                       YANG ADA
                                        3. SIAPA
                                           MELAKUKAN
                                           APA           23
PRINSIP MENYUSUN
            PRINSIP MENYUSUN
    URAIAN JABATAN DAN PETA JABATAN
    URAIAN JABATAN DAN PETA JABATAN


                                       ANALISIS
                                       JABATAN


                   PEKERJAAN       Jabatan A
                  SEHARI-HARI
                                    Jabatan B
 STRUKTUR
ORGANISASI       Tugas riel yang     Jabatan C
 DAN TATA          dilakukan
   KERJA            pegawai           Jabatan D

                                    Dan seterusnya


                                    Diurai informasi
                                      jabatannya
 ANALISIS JABATAN bukan
    ANALISIS ORANG
JENIS JABATAN




                                              Jab. Fungsional dibedakan lagi yaitu jab.
Ketentuan dlm UU nomor 43 tahun 1999
                                                  Fungsional angka kredit dan jab.
 ttg pokok-pokok kepegawaian ada 2 jenis
                                                 Fungsional non angka kredit yang
jabatan yaitu JAB STRUKTURAL dan JAB
                                                sering disebut jab. Fungsional umum
             FUNGSIONAL.
                                                                (jfu).




Perumusan nama jab. Fungsional umum
didasarkan pd ketentuan pasal 17 (1) uu no.     Jab struktural dan jab. Fungsional
43/1999 yaitu :                                angka kredit sudah ada nama jab.nya,
“PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat         namun jab fungsional umum belum
tertentu”. Dengan demikian, setiap PNS              terumuskan nama jab.nya.
harus duduk dlm suatu jab.
PELAKSANAAN TUGAS KE 2 JENIS JAB TERSEBUT BERBEDA, YAITU JAB
     STRUKTURAL PELAKSANAAN TUGASNYA BERSIFAT MENEJERIAL
     (MEMIMPIN/MENGATUR) SEDANGKAN JAB FUNGSIONAL SIFAT
     TUGASNYA TEKNIS OPERASIONAL.
     CONTOH :


1.        NAMA JABATAN : PEREKAPITULASI DATA PENDUDUK (JFU)
          TUGAS JAB    : MEREKAPITULASI DATA PENDUDUK
          HASIL KERJA  : REKAPITULASI DATA PENDUDUK




2.        NAMA JAB      : KEPALA SEKSI PERKEMBANGAN PENDUDUK
          TUGAS JAB     : MEMBUAT LAPORAN PERKEMBANGAN
                          PENDUDUK
          HASIL KERJA   : LAPORAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
DARI KE 2 JENIS JABATAN TERSEBUT TERDAPAT PERBEDAAN
PELAKSANAAN TUGASNYA YAITU : TUGAS MEREKAPITULASI
YANG LEBIH BERSIFAT TEKNIS DIBANDING TUGAS MEMBUAT
LAPORAN PERKEMBANGAN PENDUDUK YANG MEMBUTUHKAN
KEMAMPUAN      BERPIKIR KONSEPTUAL,   ANALITIS  DAN
KOMPREHENSIF.



DENGAN DEMIKIAN, JIKA TIM KERJA MENEMUKAN ADA JABATAN
STRUKTURAL       YANG   HASIL    KERJANYA  MERUPAKAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS OPERASIONAL, MAKA JABATAN
TERSEBUT DPT DIPERTIMBANGKAN UTK DIMERGER DGN JAB
LAIN YG SEJENIS.
FOKUS DLM MENGANALISIS JABATAN ADALAH DARI HASIL
KERJANYA,SEBAB EKSISTENSI SUATU JAB DITENTUKAN OLEH
HASIL KERJA JAB.
HAL2 LAIN YANG PERLU KITA KETAHUI :

 ADA PERBEDAAN ANTARA TUGAS “MENGETIK KONSEP”
 DENGAN TUGAS “MEMBUAT KONSEP”. TOGAS “MENGETIK
 KONSEP” ADALAH TUGAS JFU KARENA UNTUK BISA
 “MENGETIK”    HANYA  BUTUH   KETERAMPILAN   TEKNIS
 MENGETIK, SEDANGKAN TUGAS “MEMBUAT KONSEP” ADALAH
 TUGAS JAB. STRUKTURAL KARENA UNTUK “MEMBUAT
 KONSEP” BUTUH KOMPETENSI BERPIKIR KONSEPTUAL,
 ANALITIS DAN KOMPREHENSIF.




TUGAS-TUGAS   JAB.STRUKTURAL   BERSIFAT   MENEJERIAL
(MEMIMPIN,  MENGATUR,   MEMBANGUN     KINERJA  UNIT,
MENGEMBANGKAN KONSEP-KONSEP/IDE-IDE BARU/INOVASI,
EMPOWERING/MEMBERDAYAKAN       BAWAHAN)       BUKAN
MELAKUKAN TUGAS TEKNIS OPERASIONAL.
TUGAS-TUGAS JABATAN STRUKTURAL
  DAN TUGAS-TUGAS JFU YANG SUDAH
  TERTATA DENGAN BAIK MEMBERIKAN
  KEJELASAN “SIAPA MELAKUKAN APA”.
  TIDAK LAGI TERDAPAT PENUMPUKAN
 TUGAS-TUGAS PADA 1 ATAU 2 PEGAWAI,
TIDAK LAGI TERDAPAT INEFISENSI DALAM
PELAKSANAAN TUGAS, BAHKAN PRINSIP
 HEMAT STRUKTUR KAYA FUNGSI DAPAT
            DIWUJUDKAN.
HASIL ANALISIS TERHADAP KE 13 UNSUR-
 UNSUR JABATAN TERSEBUT DITUANG DLM
    FORMAT URAIAN JABATAN (UJ) DAN
KEMUDIAN JABATAN-JABATAN YANG SUDAH
   DIANALISIS DIPETAKAN DALAM PETA
               JABATAN (PJ).
    PELAKSANAAN ANALISIS JAB MULAI
  DILAKUKAN PD UNIT KERJA TERENDAH
      (ESELON IV), KEMUDIAN SECARA
 BERJENJANG KE ESELON III DAN ESELON II.
HASIL ANJAB YAITU INFORJAB DITETAPKAN
    DGN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH .
ANALISIS UNSUR-UNSUR JABATAN
I. Identitas Jabatan :

  1.1. Kode Jabatan:

  1. 2. Nama Jabatan :

  Untuk Jabatan Struktural : Nama Jabatan sesuai dengan
   nomenklatur unit kerjanya yang diawali kata Kepala,
   Misal : Unit kerjanya Bagian Analisa Jabatan, maka nama
   Jabatannya Kepala Bagian Analisa Jabatan.

  Untuk Jabatan Non Struktural (Jabatan Fungsional Umum)
   di bawah eselon IV, perumusan nama jabatannya dilakukan
   dengan menginventarisir dan mengelompokkan pekerjaan-
   pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang ada
   pada unit kerja eselon IV tersebut , misalnya :
1. Sekelompok tugas2 mengadministrasi kepegawaian diberi
   nama Pengadministrasi Kepegawaian
2. Sekelompok tugas2 mengumpul dan mengolah data diberi
   nama Pengumpul dan Pengolah Data
3. Sekelompok tugas2 menganalisis diberi nama Analis
4. Sekelompok tugas2 menyusun bahan diberi nama
   Penyusun Bahan
5. Sekelompok tugas2 mengaplikasi program diberi nama
   Pengaplikasi Program
6. Sekelompok tugas2 merekapitulasi data diberi nama
   Perekapitulasi Data
7. Sekelompok tugas2 mengompilasi diberi nama
   Pengompilasi
8. Sekelompok tugas2 merancang diberi nama Perancang
9. Sekelompok tugas2 mendisain diberi nama Pendisain
10. Sekelompok tugas2 mengkatalog diberi nama
    Pengkatalog
11. Sekelompok tugas2 mengentri data diberi nama
    Pengentri Data
12. Sekelompok tugas2 mencatat dan menyimpan
    surat masuk/keluar diberi nama Agendaris
13. Sekelompok tugas2 memproses diberi nama
    Pemroses
14. Sekelompok tugas2 mengetik diberi nama
    Pengetik
15. Sekelompok tugas2 mengantar surat diberi nama
    Caraka
16. Sekelompok tugas2 menginventarisir diberi nama
    Penginventaris
17. Dst.
I. 3. UNIT KERJA
   Contoh : Kepala Subbagian Analisa Jabatan




  Eselon IV    : Subbagian Analisa Jabatan
  Eselon III   : Bagian Analisa Jabatan
  Eselon II    : Biro Organisasi
  Eselon I     : Sekretariat Jenderal
II. Ringkasan Tugas Jabatan
     Nama Jabatan : Kepala Subbagian Analisa Jabatan
     Kementerian dan Provinsi




Melaksanakan kegiatan sub bagian analisa jabatan
kementerian dan provinsi dengan cara
perencanaan, pengaturan/pengorganisasian,
pengelolaan, dan monitoring evaluasi serta
pelaporan pelaksanaannya sesuai tugas dan
fungsi berdasarkan kebijakan dan peraturan
perundangan dalam rangka mencapai target yang
sudah ditetapkan secara efektif dan efisien.
Menggunakan prinsip WHW (What,How dan Why).
What (Apa yang dikerjakan?) :

      Melaksanakan kegiatan sub bagian analisa
      jabatan kementerian dan provinsi dengan cara
      perencanaan, pengaturan/pengorganisasian,
      pengelolaan, dan monitoring evaluasi serta
      pelaporan pelaksanaannya
 How (Bagaimana mengerjakannya?) :

       Dengan cara lisan dan Tertulis sesuai tugas dan
       fungsi berdasarkan kebijakan dan peraturan
       perundangan
 Why (Mengapa?)

      dalam rangka mencapai target yang sudah
      ditetapkan secara efektif dan efisien.
III. Rincian Tugas Jabatan
 
Setiap  jabatan  berisi  sekelompok  tugas.  Tugas 
diartikan  sebagai    “Proses  mengolah  bahan  kerja, 
menggunakan  alat  kerja  untuk  memperoleh  hasil 
kerja”.  Jumlah  jenis  tugas  dalam  jabatan  antara  5 
(lima)  sampai  12  (dua  belas)  jenis  tugas.  Setiap  tugas 
diuraikan  dengan  jelas  menggunakan  prinsip  WHW 
yaitu  gambaran  tentang  apa  yang  dikerjakan, 
bagaimana  cara  mengerjakannya  dan  mengapa/tujuan 
apa  harus  dikerjakan.  Dalam  menyusun  rincian  tugas, 
ada  syarat  dan  norma  yang  harus  ditaati  agar  rincian 
tugas  dapat  memberikan  gambaran yang jelas tentang 
“Siapa  melakukan  Apa”.  Dengan  demikian  setiap 
pemangku  jabatan  benar-benar  memahami  apa  tugas- 
tugas yang harus dikerjakannya.
SYARAT DAN NORMA RINCIAN TUGAS
      1. SYARAT ISI :

       A. OBYEK, CARA DAN TUJUAN


UTK MENGETAHUI APAKAH TIAP TUGAS SDH MENCERMINKAN OBYEK,
CARA DAN TUJUAN, DAPAT DICEK DGN MENGGUNAKAN KALIMAT
TANYA :

- APAKAH YG DIKERJAKAN OLEH SI PEMEGANG JAB ? (WHAT)
- BAGAIMANA CARA TUGAS ITU DILAKUKAN ? (HOW)
- MENGAPA (TUJUAN) TUGAS ITU DILAKUKAN ? (WHY)

CONTOH : MEMBAGI TUGAS KEPADA BAWAHAN DENGAN CARA
MEMBUAT DISPOSISI AGAR TUGAS DAPAT DIPROSES LEBIH LANJUT.

      - (WHAT)    : MEMBAGI TUGAS KEPADA BAWAHAN
      - (HOW)     : DENGAN CARA MEMBUAT DISPOSISI
      - (WHY)     : AGAR TUGAS DAPAT DIPROSES LEBIH LANJUT.
B. SIFAT TINGKATAN JABATAN




1) JABATAN STRUKTURAL :
  RINCIAN TUGASNYA
MENCERMINKAN                       2) JABATAN FUNGSIONAL :
  PELAKS FUNGSI MENEJERIAL SPT :       RINCIAN TGSNYA
  MEMBAGI TGS, MEMBERI PETUNJUK,   MENCERMINKAN
  MEMBIMBING, MEMBINA,                 PELAKS TGS TEKNIS
  MENGKOORDINASIKAN, DSB           OPERASIONAL
                                       SPT : MEMBUAT, MENGETIK,
  CONTOH : MEMBERI PETUNJUK KPD        MENYUSUN, MENGOLAH,
         BWHAN BERDSRKAN           MENCATAT, DSB.
KETENTUAN DAN PROSEDUR KERJA
AGAR TDK TERJADI KESALAHAN/          CONTOH : MENGETIK KONSEP SRT
PENYIMPANGAN.                               DGN MESIN KOMPUTER

 1                                            AGAR DPT DIPROSES
                                              SELANJUTNYA.


                                     2
                                                                  39
2. NORMA RINCIAN TUGAS
       A. NORMA PENYUSUNAN KALIMAT.

        1) VOLUME KALIMAT HRS MENCERMINKAN :
- APAKAH YG DIKERJAKAN OLEH SI PEMEGANG JAB ? (WHAT)
- BAGAIMANA CARA TUGAS ITU DILAKUKAN ? (HOW)
- MENGAPA (TUJUAN) TUGAS ITU DILAKUKAN ? (WHY)




         WHAT                   HOW                    WHY
     Apa yang dikerjakan    Bagaimana cara       Mengapa atau untuk
                             pekerjaan itu       tujuan apa pekerjaan
                               dilakukan             itu dilakukan
    Tindak kerja + obyek     Mesin Peralatan
           kerja            Perkakas dan Alat       Tujuan tugas
                               Kerja yang
                           digunakan atau cara
                             melakukan tugas
B. POLA SUSUNAN KALIMAT


KALIMAT RINCIAN TGS MERUPAKAN KALIMAT YG MENONJOLKAN
PREDIKAT DAN OBYEK TANPA MENGEMUKAKAN SUBYEKNYA.
PREDIKATNYA BERUJUD KATA YG MENUNJUKKAN TINDAK KERJA.
POLANYA ADALAH : POK (PREDIKAT, OBYEK, KETERANGAN CARA DAN
TUJUAN).

CONTOH : MERENCANAKAN KEGIATAN PER TAHUN ANGGARAN SUB
BAGIAN ANALISA JABATAN DENGAN CARA MEMBUAT KONSEP
KERANGKA ACUAN / TOR (TERM OF REFERENCE) SEBAGAI PEDOMAN
PELAKSANAAN KEGIATAN

PREDIKAT    : MERENCANAKAN
OBYEK      : KEGIATAN PER TAHUN ANGGARAN SUB BAGIAN
ANALISA JAB
KET. CARA : DENGAN CARA MEMBUAT KONSEP KERANGKA
ACUAN/TOR (TERM OF REFERENCE)
KET. TUJUAN : SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
C. GAYA PENULISAN KALIMAT.


1) KALIMAT LANGSUNG :
   KALIMAT RINCIAN TGS HRS DIAWALI DGN PREDIKAT SEBAB
PREDIKAT INILAH YG MERUP INTI RINCIAN TGS. PREDIKAT
MENUNJUKKAN APA YG DIKERJAKAN/ MENUNJUKKAN TINDAK
KERJA/PERBUATAN YG HRS DILAKSANAKAN OLEH PEMEGANG JAB.


2) KALIMAT AKTIF :
   RINCIAN TGS MERUP RINCIAN ATAS TINDAKAN/PERBUATAN YG
DILAKUKAN OLEH PEMEGANG JAB. OLEH KRN ITU KALIMAT
RINCIAN TGS HRS KALIMAT AKTIF YAITU KALIMAT YG
PREDIKATNYA KATA KERJA AKTIF.
KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG
DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS
MENEJERIAL   DLM   TINGKATAN   MENEJEMEN
PUNCAK (LEVELI) :
                      MERUMUSKAN SASARAN


                      MERENCANAKAN


                      MENGORGANISASIKAN


 MERUMUSKAN           MENGENDALIKAN
  KEBIJAKAN

                      MENGOORDINASIKAN


                      MENGARAHKAN


                      MEMBINA, DLL
KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG DPT
DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS MENEJERIAL DLM
TINGKATAN MENEJEMEN MENENGAH ATAS (LEVEL II) :

                           MERUMUSKAN SASARAN


                            MEMBINA


                            MENGARAHKAN

 MENGOORDINA
 SIKAN                      MENYELENGGARAKAN


                            MENGEVALUASI


                            MELAPORKAN


                            DLL
KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG DPT
DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS MENEJERIAL DLM
TINGKATAN MENEJEMEN MENENGAH (LEVEL III) :
                          MEMBAGI TUGAS


                          MEMBERI PETUNJUK


                          MENGATUR


     MERENCANAKAN         MENGEVALUASI
     OPERASIONAL

                          MELAPORKAN


                          MENYELIA


                          DLL
KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG DPT
DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS MENEJERIAL DLM
TINGKATAN MENEJEMEN BAWAH (LEVEL IV) :
                          MEMBAGI TUGAS

                          MEMBIMBING


                          MEMERIKSA


                          MENGECEK
     MEMBERI
     PETUNJUK
                          MENGOREKSI


                          MENGONTROL


                          MEMBUAT LAPORAN

                          MERENCANAKAN
                          KEGIATAN, DLL
KATA KERJA YG DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN
 TGS TEKNIK ATAU TGS NON
MENEJERIAL/FUNGSIONAL:

 MENGAJAR          MENGAGENDA
 MEMBUAT           MEMASUKKAN
 MEMINDAHKAN       MENCATAT
 MENYUSUN          MENGELUARKAN
 MEMASANG          MENGUMPULKAN
 MENGEMUDIKAN      MENGHIMPUN
 MENGHITUNG        MENGGANDAKAN
 MENYALIN          MEMBUBUHKAN
 MENGETIK          MENGOMPILASI
 MENARIK           MENGGOLONGKAN
 MELAYANI          MEMASANG
 MENGANALISIS      MEWAWANCARAI
 MENGOLAH          MENABULASIKAN
 MENYORTIR         MENGANTARKAN
 MENYIMPAN         MENYAMPAIKAN
CONTOH :
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan
    Kementerian dan Provinsi
(Struktural)
Rincian Tugas:
1.   Merencanakan kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan Kementerian dan
     Provinsi sesuai evaluasi tahun sebelumnya dan menyiapkan TOR (Term
     of Reference) sebagai rencana kegiatan per tahun anggaran;
2.   Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau lisan agar
     tugas terbagi habis sesuai bidang masing-masing;
3.   Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan dan prosedur
     dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan output yang harus
     dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
4.   Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang
     dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan
     hasil kerja;
5.   Memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja
     bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk
     peningkatan karier dan pemberian penghargaaan dan sanksi;
6.   Memfasilitasi komponen Kementerian Dalam Negeri, provinsi
     dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dengan pemberian
     konsultasi, asistensi dan bimbingan teknis untuk menghasilkan
     informasi jabatan yang akurat, tepat dan dapat
     dipertanggungjawabkan;
7.   Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang
     pekerjaan baik secara internal maupun eksternal;
8.   Mengoreksi draft konsep surat/naskah dinas dengan cara
     menuliskan perbaikan di atas yang salah untuk
     penyempurnaan ketikan konsep;
9.   Melaksanakan dukungan kegiatan sosialisasi peraturan sesuai
     bidang tugas agar imflementasi dilapangan sinkron dn
     konsisten;
10.Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan bidang
   analisa jabatan dengan meninjau ke Provinsi untuk
   memperoleh informasi tentang permasalahan atau
   hambatan dalam pelaksanaannya;
11.Menyiapkan draft naskah dinas termasuk draft peraturan
   maupun petunjuk teknis sebagai pedoman dalam
   pelaksanaan tugas baik di pusat maupun daerah;
12.Mengikuti rapat-rapat pembahasan dengan instansi
   terkait berdasarkan disposisi pimpinan untuk
   memberikan atau memperoleh masukan dan saran dalam
   rapat;
13.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub
   Bagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi kepada
   pimpinan secara berkala sebagai bahan masukan bagi
   pimpinan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.
CONTOH :
Nama Jabatan : Analis Jabatan (JFU)
Rincian Tugas :

1. Menyusun instrumen pengumpulan data
   jabatan dengan membuat kuesioner dan
   panduan      wawancara      sebagai    alat
   pengumpulan data jabatan.
2. Mengumpulkan data jabatan dengan
   menyampaikan kuesioner kepada pegawai
   dan     melakukan     wawancara       serta
   pengamatan terhadap organisasi dan tata
   kerja setiap unit organisasi di lingkungan
   komponen Kemdagri.
3. Mengolah      data     jabatan      dengan
   mempelajari tugas, fungsi unit, struktur
   organisasi, tata hubungan kerja, serta
   mengelompokkan tugas yang bersesuaian.
4. Menganalisis data jabatan berdasarkan
   pengelompokkan tugas, kesesuaian
   syarat, hasil kerja dan waktu
   pelaksanaan tugas untuk merumuskan
   informasi jabatan.

5. Menyusun uraian jabatan dengan
   merumuskan identitas jabatan, hasil
   kerja jabatan, bahan kerja, perangkat
   kerja, sifat jabatan, ringkasan uraian
   jabatan, uraian tugas, wewenang,
   tanggung jawab, korelasi jabatan serta
   persyaratan jabatan.

6. Menyusun berbagai informasi jabatan
   dalam bentuk uraian jabatan, kamus
   jabatan, klasifikasi jabatan, peta jabatan
   atau bentuk lain untuk berbagai
   keperluan.
CONTOH :
Nama Jabatan : Agendaris (JFU)
Rincian Tugas:
1. Menerima surat/naskah dinas yang masuk,
   mencatat nomor, tanggal, perihal surat/naskah
   dinas serta permasalahannya dalam buku agenda
   agar surat/ naskah dinas tercatat;
2. Mengajukan surat/naskah dinas yang sudah
   diagendakan dengan menyerahkan kepada Kepala
   Biro untuk didisposisi;
3. Mendistribusikan surat/naskah dinas yang sudah
   didisposisi ke unit kerja (Bagian-Bagian) dengan
   buku ekspedisi agar surat/naskah dinas dapat
   diproses lebih lanjut;
4. Memberi nomor, tanggal surat/naskah
   dinas keluar dan mencatat dalam buku
   agenda agar surat/naskah dinas siap
   dikirim;
5. Membuat rekapitulasi surat masuk dan
   keluar secara berkala sebagai bahan
   laporan rutin.
6. Menyimpan arsip surat/naskah dinas yang
   sudah diproses dalam box file sesuai tata
   cara penyimpanan agar surat/naskah dinas
   mudah ditemukan bila dibutuhkan;
7. Mencatat jadwal kegiatan rapat Kepala
   Biro di papan tulis agar dapat mengikuti
   kegiatan rapat tepat waktu.
IV. Wewenang

Hak yang dimiliki oleh pemangku jabatan untuk mengambil suatu tindakan atau
keputusan mengenai suatu hal agar tugas yang dilaksanakan dapat berhasil
dengan baik, dengan adanya perumusan yang jelas maka dapat dihindarkan
terjadinya penyalahgunaan atau duplikasi wewenang.

Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih,
mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas, dan
mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab, guna
mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas. PNS hanya dapat memikul
tanggung jawab apabila diberikan wewenang yang memadai.


Kata Kunci: meminta, menolak, memberikan, memutuskan, mengeluarkan,
menggunakan, menentukan, menetapkan, menegur, memotivasi, menilai
Contoh wewenang Operator Komputer:
 Menggunakan perangkat computer dengan baik
 Menyajikan data yang diperlukan
 Dst


Contoh wewenang Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan
  Kemen. & Prov.
 Membimbing dan menegur bawahan
 Menilai DP-3
 Memberi reward and punishment kepada bawahan
 Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan.
 Membuat laporan.
V. Tanggung Jawab

Tanggung jawab yang dimiliki pemangku jabatan dalam
pelaksanaan tugas.
Tanggung jawab merupakan tuntutan jabatan terhadap
kesanggupan seorang PNS untuk menyelesaikan pekerjaan
yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat
pada waktunya serta berani menanggung resiko atas
keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya, selain
itu bertanggung jawab terhadap bahan kerja yang diolah, alat
kerja yang digunakan, hasil kerja yang diperoleh, lingkungan
kerja, dan kepada orang lain.

Kata kunci: keakuratan, kelancaran, kerahasiaan, kebenaran,
kesesuaian, ketepatan, keselamatan, kerapihan, keamanan,
kualitas, keuantitas, keutuhan, kelengkapan, keefektifan,
kelayakan.
Contoh tanggung jawab Operator Komputer:
 Keakuratan hasil ketikan sesuai dengan standar
  pengetikan.
 Menjaga file dan computer dari kerusakan
 Dst


Contoh tanggung jawab Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan
 Kemen. & Prov
- Kelancaran rencana kegiatan Sub Bagian.
  - Kebenaran data dan informasi.
  - Ketepatan waktu melaksanakan tugas.
  - Kelayakan distribusi tugas.
  - Kerahasiaan bidang tugas.
VI. Hasil Kerja

Merupakan produk atau keluaran (output) jabatan. Setiap jabatan harus
mempunyai produk atau output. Hasil kerja diperoleh dari bahan kerja
yang diolah/diproses dengan alat kerja. Proses mengolah bahan kerja
menggunakan alat kerja untuk memperoleh hasil kerja disebut TUGAS.
Dengan demikian, setiap tugas menghasilkan hasil kerja.

Hasil kerja dapat berupa :
- Benda2 atau sesuatu yang bersifat fisik.
- Data, informasi, layanan atau sesuatu yang bersifat non fisik.

CONTOH :
1. Nama Jabatan : Pengaplikasi Program (JFU)
   Hasil Kerja  : Aplikasi Program

2. Nama Jabatan : Pemroses Bahan Mutasi Pegawai (JFU)
   Hasil Kerja  : Bahan Mutasi Pegawai
CONTOH :
1. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan Kementerian
dan Provinsi
 Hasil Kerja :
 a.   Rencana kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan Departemen dan Provinsi;
 b. Terbagi habisnya tugas kepada bawahan;
 c. Optimalisasi produktivitas kerja bawahan;
 d. Penyempurnaan hasil kerja bawahan;
 e. Terbinanya karier bawahan;
 f.   Tersusunnya Informasi Jabatan komponen Kementerian Dalam Negeri yang
      akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 g. Tersusunnya Informasi Jabatan Pemerintah Provinsi yang akurat, tepat dan
    dapat dipertanggungjawabkan
 h. Tersedia konsep surat/naskah dinas untuk diajukan kepada pimpinan;
 i.   Penyempurnaan ketikan konsep surat/naskah dinas;
 j.   Tersedianya informasi tentang permasalahan atau hambatan implementasi
      kebijakan bidang analisa jabatan;
 k. Dokumen/Draft Kebijakan
 l. Laporan hasil rapat;
 m. Laporan hasil kegiatan.
VII. Bahan Kerja

   merupakan masukan (input) yang diproses dengan alat
   kerja untuk memperoleh hasil kerja.
   Sesuatu yang diolah atau diproses tersebut dapat
   berupa data atau benda.

CONTOH :
1. Nama Jabatan : Pengentri Data Perangkat Daerah (JFU)
   Hasil Kerja  : Entrian Data Perangkat Daerah
   Bahan Kerja : Data Perangkat Daerah

2. Nama Jabatan : Pengaplikasi Program (JFU)
   Hasil Kerja  : Aplikasi Program
   Bahan Kerja : Data Program
CONTOH :
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan (Struktural)

a. Hasil Kerja: Rencana Kegiatan per Tahun Anggaran Sub
                Bagian Analisa Jabatan
  Bahan Kerja : - Sasaran Program Prioritas yang ingin dicapai
                - Kebijakan pimpinan

b. Hasil Kerja : Laporan Monitoring dan Evaluasi
   Bahan Kerja : Informasi Monitoring dan Evaluasi

c. Hasil Kerja : Konsep materi rapat pimpinan
   Bahan Kerja : Disposisi tugas pimpinan
VIII. Perangkat Kerja


Merupakan alat yang digunakan dalam memproses input/ bahan kerja untuk
memperoleh hasil kerja, seperti alat tulis, komputer, dan alat-alat lain yang spesifik
sesuai dengan jabatannya.
CONTOH :
1. Nama Jabatan    : Pengentri Data Perangkat Daerah (JFU)
  Hasil Kerja      : Entrian Data Perangkat Daerah
  Bahan Kerja      : Data Perangkat Daerah
  Alat Kerja       : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook


2. Nama Jabatan    : Pengaplikasi Program (JFU)
  Hasil Kerja      : Aplikasi Program
  Bahan Kerja      : Data Program
  Alat Kerja       : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook


3. Nama Jabatan    : Bendaharawan
  Hasil Kerja      : Laporan Keuangan
  Alat Kerja       : Alat tulis dan kalkulator
CONTOH :


Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan (Struktural)

a. Hasil Kerja : Rencana Kegiatan per Tahun Anggaran Sub
                 Bagian Analisa Jabatan
   Bahan Kerja : - Sasaran Program Prioritas yang ingin dicapai
                 - Kebijakan pimpinan
   Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook


b. Hasil Kerja : Laporan Monitoring dan Evaluasi
   Bahan Kerja : Informasi Monitoring dan Evaluasi
   Alat Kerja   : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook


c. Hasil Kerja : Konsep materi rapat pimpinan
   Bahan Kerja : Disposisi tugas pimpinan
   Alat Kerja  : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook
IX.
     IX.    Hubungan Kerja
            Hubungan Kerja
            (Dengan jabatan apa, unit kerja, atau instansi mana Saudara berhubungan, baik timbal
             (Dengan jabatan apa, unit kerja, atau instansi mana Saudara berhubungan, baik timbal
    balik maupun searah, baik vertikal, horizontal maupun diagonal dan sebutkan untuk tugas apa
     balik maupun searah, baik vertikal, horizontal maupun diagonal dan sebutkan untuk tugas apa
    Saudara berhubungan misalnya: bidang kepegawaian berhubungan dengan BKD).
     Saudara berhubungan misalnya: bidang kepegawaian berhubungan dengan BKD).
 
    X.
    X.      Keadaan Tempat Kerja
            Keadaan Tempat Kerja
            Bekerja dalam ruangan dengan kondisi umum tempat kerja dan lingkungan kerja
             Bekerja dalam ruangan dengan kondisi umum tempat kerja dan lingkungan kerja
            tidak terdapat karakteristik yang berpengaruh negatif terhadap pemegang jabatan.
             tidak terdapat karakteristik yang berpengaruh negatif terhadap pemegang jabatan.
    XI..
    XI      Upaya Fisik
            Upaya Fisik
            Fisik yang digunakan dominan duduk dan berbicara pada waktu melaksanakan tugas.
             Fisik yang digunakan dominan duduk dan berbicara pada waktu melaksanakan tugas.
    XII. Kemungkinan Risiko Bahaya
    XII. Kemungkinan Risiko Bahaya
          Tidak ada risiko bahaya dalam jabatan ini.
          Tidak ada risiko bahaya dalam jabatan ini.
    X1II. Syarat Jabatan
    X1II. Syarat Jabatan
            13.1. Pangkat
             13.1. Pangkat       ::
            13.2. Pengetahuan Kerja
             13.2. Pengetahuan Kerja      : :Teknik menganalisis
                                              Teknik menganalisis
            13.3. Keterampilan : :
             13.3. Keterampilan
            13.4. Pendidikan
             13.4. Pendidikan    ::       minimal S1 jurusan Manajemen Pemerintahan
                                            minimal S1 jurusan Manajemen Pemerintahan
            13.5.Pelatihan Teknis : :O & M; Analisis Jabatan
             13.5.Pelatihan Teknis    O & M; Analisis Jabatan
              Diklatpim IV /ADUMLA
              Diklatpim IV /ADUMLA
            13.6. Pengalaman Kerja
             13.6. Pengalaman Kerja       ::         Pernah bertugas sebagai Tenaga Analis
                                                      Pernah bertugas sebagai Tenaga Analis
            13.7. Bakat : :
             13.7. Bakat         kecakapan verbal untuk berkomunikasi
                                  kecakapan verbal untuk berkomunikasi
            13.8. Temperamen : :
             13.8. Temperamen             mampu menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang
                                            mampu menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang
            harus berhubungan dengan orang lain secara timbal balik
             harus berhubungan dengan orang lain secara timbal balik
            13.9. Minat : :
             13.9. Minat         menyenangi pekerjaan yang berkaitan dengan data/informasi
                                  menyenangi pekerjaan yang berkaitan dengan data/informasi
            13.10.Kondisi fisik : :
             13.10.Kondisi fisik          Sehat Jasmani & Rohani
                                            Sehat Jasmani & Rohani
Contoh :                                PETA JABATAN


                                        KEPALA BIRO
                                        ORGANISASI

                  Kepala Bagian                              Kepala Bagian
                                                             Kelembagaaan
                  Analisa Jabatan




 Kepala Sub Bagian            Kepala Sub Bagian   Kepala Sub Bagian     Kepala Sub Bagian
   Anjab Kem &                Anjab Kabupaten/      Kelembagaan              Kelembagaan
       Prov                         Kota            Kem & Prov                Kab/Kota




 Analis Jabatan             Analis Jabatan        Penyusun Bahan       Penyusun Bahan

 Evaluator Lap Hasil       Evaluator Lap Hasil    Organisasi Kem &     Organisasi Kab/Kota

 Anjab Kem & Prov          Anjab Kab/Kota         Prov                 Evaluator Perangkat

                                                  Evaluator Org        Daerah

                                                  Kem & Prov
REKOMENDASI
 adalah paparan masalah
 atau temuan-temuan yg
 diperoleh dilapangan yg                           dimaksudkan
                                          Rekomendasi
 berkaitan dgn                     sebagai pemberian informasi/
 kepegawaian,                      laporan tentang adanya hal-
 organisasi, dan
 tatalaksana.                      hal yg menyimpang dan me-
                                   merlukan        pembenahan
                                   dengan     adanya    analisis
                                   jabatan   atau   memerlukan
                                   kebijakan   utk   pemecahan
                                   masalah     , seperti




1. Ditemukan duplikasi tugas pokok dan fungsi unit kerja;
1. Ditemukan duplikasi tugas pokok dan fungsi unit kerja;
2. Ditemukannya tugas pokok dan fungsi unit kerja yg tidak dapat dijabarkan
2. Ditemukannya tugas pokok dan fungsi unit kerja yg tidak dapat dijabarkan
   lebih lanjut menjadi tugas-tugas jabatan atau terlalu sempit, atau kurang
    lebih lanjut menjadi tugas-tugas jabatan atau terlalu sempit, atau kurang
   memperlihatkan eksistensi sebuah unit kerja.
    memperlihatkan eksistensi sebuah unit kerja.
3. Ditemukannya penempatan pegawai yg tidak sesuai dengan syarat jabatan
3. Ditemukannya penempatan pegawai yg tidak sesuai dengan syarat jabatan
   yg didudukinya.
    yg didudukinya.
4. Ditemukannya data kelebihan atau kekurangan pegawai, dlsb.
4. Ditemukannya data kelebihan atau kekurangan pegawai, dlsb.
Dokumen yang Harus Diisi

Setiap PNS mengisi Kuesioner Analisis Jabatan
Tim menyusun Uraian jabatan
Setiap Unit Kerja Menyusun Peta Jabatan (Per Unit
 Eselon 2).
Masing-Masing Unit Kerja (eselon 2) menyusun
 Laporan Analisis Jabatan
TERIMA KASIH……




                    BIRO ORGANISASI
              SEKRETARIAT JENDERAL
          KEMENTERIAN DALAM NEGERI

More Related Content

What's hot

TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanhoyin rizmu
 
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIANNova Oktaharfianto
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21  manajemen kinerja asn9 des 21  manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asnKutsiyatinMSi
 
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.Tri Widodo W. UTOMO
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritRidho Fitrah Hyzkia
 
Analisis jabatan
Analisis jabatanAnalisis jabatan
Analisis jabatanAbdul Aziz
 
TEKNIK DAN PROSES PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN UNTUK MENGUKUR BOBOT JABATAN (...
TEKNIK DAN PROSES PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN UNTUK MENGUKUR BOBOT JABATAN(...TEKNIK DAN PROSES PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN UNTUK MENGUKUR BOBOT JABATAN(...
TEKNIK DAN PROSES PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN UNTUK MENGUKUR BOBOT JABATAN (...Bayu Wahyudi
 
Anjab analis perencanaan sdm
Anjab analis perencanaan sdmAnjab analis perencanaan sdm
Anjab analis perencanaan sdmperilaku
 
Anjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuanganAnjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuanganDIKKIKURNIANSYAH
 
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaBahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaKutsiyatinMSi
 
2017-03-17 Dialog Kinerja Individu (1 - Teori)
2017-03-17 Dialog Kinerja Individu (1 - Teori)2017-03-17 Dialog Kinerja Individu (1 - Teori)
2017-03-17 Dialog Kinerja Individu (1 - Teori)Ahmad Abdul Haq
 

What's hot (20)

TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
 
strategi pengembangan kompetensi
strategi pengembangan kompetensistrategi pengembangan kompetensi
strategi pengembangan kompetensi
 
Talent Pool-Akselerasi Penilaian Kompetensi harus adil, fair, transparan, aku...
Talent Pool-Akselerasi Penilaian Kompetensi harus adil, fair, transparan, aku...Talent Pool-Akselerasi Penilaian Kompetensi harus adil, fair, transparan, aku...
Talent Pool-Akselerasi Penilaian Kompetensi harus adil, fair, transparan, aku...
 
Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaan
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 
PENYEDERHANAAN BIROKRASI IP.pptx
PENYEDERHANAAN BIROKRASI IP.pptxPENYEDERHANAAN BIROKRASI IP.pptx
PENYEDERHANAAN BIROKRASI IP.pptx
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21  manajemen kinerja asn9 des 21  manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asn
 
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 
Evaluasi Diklat
Evaluasi DiklatEvaluasi Diklat
Evaluasi Diklat
 
Analisis jabatan
Analisis jabatanAnalisis jabatan
Analisis jabatan
 
TEKNIK DAN PROSES PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN UNTUK MENGUKUR BOBOT JABATAN (...
TEKNIK DAN PROSES PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN UNTUK MENGUKUR BOBOT JABATAN(...TEKNIK DAN PROSES PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN UNTUK MENGUKUR BOBOT JABATAN(...
TEKNIK DAN PROSES PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN UNTUK MENGUKUR BOBOT JABATAN (...
 
Anjab analis perencanaan sdm
Anjab analis perencanaan sdmAnjab analis perencanaan sdm
Anjab analis perencanaan sdm
 
Manajemen asn
Manajemen asnManajemen asn
Manajemen asn
 
Anjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuanganAnjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuangan
 
Evaluasi Jabatan
Evaluasi JabatanEvaluasi Jabatan
Evaluasi Jabatan
 
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaBahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
 
Kamus anjab
Kamus anjabKamus anjab
Kamus anjab
 
2017-03-17 Dialog Kinerja Individu (1 - Teori)
2017-03-17 Dialog Kinerja Individu (1 - Teori)2017-03-17 Dialog Kinerja Individu (1 - Teori)
2017-03-17 Dialog Kinerja Individu (1 - Teori)
 

Similar to Analisis Jabatan Berdasarkan Permendagri 35 Tahun 2012

Rembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi
Rembuknas 2013 - Paparan  Sofian EffendiRembuknas 2013 - Paparan  Sofian Effendi
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian EffendiIsmail Wiroprojo
 
Analisisbebankerja 090618214301-phpapp02 (1)
Analisisbebankerja 090618214301-phpapp02 (1)Analisisbebankerja 090618214301-phpapp02 (1)
Analisisbebankerja 090618214301-phpapp02 (1)Siti Djawijah
 
KAMUS KOMPETENSI PKP2A II LAN ( Muskamal,S.Sos,M.Si )
KAMUS KOMPETENSI PKP2A II LAN ( Muskamal,S.Sos,M.Si )KAMUS KOMPETENSI PKP2A II LAN ( Muskamal,S.Sos,M.Si )
KAMUS KOMPETENSI PKP2A II LAN ( Muskamal,S.Sos,M.Si )Muskamal Lau
 
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAHPEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAHRizki Malinda
 
Slide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tySlide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tyRudy Irawan
 
Formasi pengadaan-recruitment-seleksi
Formasi pengadaan-recruitment-seleksiFormasi pengadaan-recruitment-seleksi
Formasi pengadaan-recruitment-seleksiBayu Rizky Aditya
 
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian EffendiRembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian EffendiIsmail Wiroprojo
 
Diklat PPD.pdf
Diklat PPD.pdfDiklat PPD.pdf
Diklat PPD.pdfaviana3
 
Jabatan fungsional revisi akhir
Jabatan fungsional revisi akhirJabatan fungsional revisi akhir
Jabatan fungsional revisi akhirHarry Pujiraharjo
 
ARAH_STRATEGI_DAN_KEBIJAKAN_PENGEMBANGAN.pptx
ARAH_STRATEGI_DAN_KEBIJAKAN_PENGEMBANGAN.pptxARAH_STRATEGI_DAN_KEBIJAKAN_PENGEMBANGAN.pptx
ARAH_STRATEGI_DAN_KEBIJAKAN_PENGEMBANGAN.pptxRezha Purbaya
 
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptxEVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptxarya satria
 
Sesi 1 tinjauan umum manajemen sumber daya manusia by dadang budiaji mm [comp...
Sesi 1 tinjauan umum manajemen sumber daya manusia by dadang budiaji mm [comp...Sesi 1 tinjauan umum manajemen sumber daya manusia by dadang budiaji mm [comp...
Sesi 1 tinjauan umum manajemen sumber daya manusia by dadang budiaji mm [comp...Dadang Budiaji
 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Mikro
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat MikroPelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Mikro
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat MikroNoviyarti Badri
 

Similar to Analisis Jabatan Berdasarkan Permendagri 35 Tahun 2012 (20)

Contoh/Template JOB DESC dalam Perusahaan
Contoh/Template JOB DESC dalam PerusahaanContoh/Template JOB DESC dalam Perusahaan
Contoh/Template JOB DESC dalam Perusahaan
 
Contoh/Template JOB DESC dalam Perusahaan
Contoh/Template JOB DESC dalam PerusahaanContoh/Template JOB DESC dalam Perusahaan
Contoh/Template JOB DESC dalam Perusahaan
 
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi
Rembuknas 2013 - Paparan  Sofian EffendiRembuknas 2013 - Paparan  Sofian Effendi
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi
 
Analisisbebankerja 090618214301-phpapp02 (1)
Analisisbebankerja 090618214301-phpapp02 (1)Analisisbebankerja 090618214301-phpapp02 (1)
Analisisbebankerja 090618214301-phpapp02 (1)
 
KAMUS KOMPETENSI PKP2A II LAN ( Muskamal,S.Sos,M.Si )
KAMUS KOMPETENSI PKP2A II LAN ( Muskamal,S.Sos,M.Si )KAMUS KOMPETENSI PKP2A II LAN ( Muskamal,S.Sos,M.Si )
KAMUS KOMPETENSI PKP2A II LAN ( Muskamal,S.Sos,M.Si )
 
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAHPEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
 
Kesejahteraan1
Kesejahteraan1Kesejahteraan1
Kesejahteraan1
 
Slide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tySlide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 ty
 
Formasi pengadaan-recruitment-seleksi
Formasi pengadaan-recruitment-seleksiFormasi pengadaan-recruitment-seleksi
Formasi pengadaan-recruitment-seleksi
 
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian EffendiRembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi
 
Slide skj
Slide skjSlide skj
Slide skj
 
Diklat PPD.pdf
Diklat PPD.pdfDiklat PPD.pdf
Diklat PPD.pdf
 
War iriyoko diklat
War iriyoko   diklatWar iriyoko   diklat
War iriyoko diklat
 
Panduan Membuat Job Description
Panduan Membuat Job DescriptionPanduan Membuat Job Description
Panduan Membuat Job Description
 
Jabatan fungsional revisi akhir
Jabatan fungsional revisi akhirJabatan fungsional revisi akhir
Jabatan fungsional revisi akhir
 
Analisis Beban Kerja
Analisis Beban KerjaAnalisis Beban Kerja
Analisis Beban Kerja
 
ARAH_STRATEGI_DAN_KEBIJAKAN_PENGEMBANGAN.pptx
ARAH_STRATEGI_DAN_KEBIJAKAN_PENGEMBANGAN.pptxARAH_STRATEGI_DAN_KEBIJAKAN_PENGEMBANGAN.pptx
ARAH_STRATEGI_DAN_KEBIJAKAN_PENGEMBANGAN.pptx
 
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptxEVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
 
Sesi 1 tinjauan umum manajemen sumber daya manusia by dadang budiaji mm [comp...
Sesi 1 tinjauan umum manajemen sumber daya manusia by dadang budiaji mm [comp...Sesi 1 tinjauan umum manajemen sumber daya manusia by dadang budiaji mm [comp...
Sesi 1 tinjauan umum manajemen sumber daya manusia by dadang budiaji mm [comp...
 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Mikro
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat MikroPelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Mikro
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Mikro
 

More from Bayu Wahyudi

Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )Bayu Wahyudi
 
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPTUU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPTBayu Wahyudi
 
Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...
Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...
Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...Bayu Wahyudi
 
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASN
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASNPengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASN
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASNBayu Wahyudi
 
Tabel kredit multiguna bank jatim
Tabel kredit multiguna bank jatimTabel kredit multiguna bank jatim
Tabel kredit multiguna bank jatimBayu Wahyudi
 
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011Bayu Wahyudi
 
Kebijakan Seleksi CPNS 2013 ( Paparan Kementerian PAN dan RB )
Kebijakan Seleksi CPNS 2013 ( Paparan Kementerian PAN dan RB )Kebijakan Seleksi CPNS 2013 ( Paparan Kementerian PAN dan RB )
Kebijakan Seleksi CPNS 2013 ( Paparan Kementerian PAN dan RB )Bayu Wahyudi
 
IDENTIFIKASI SERTA PENYUSUNAN PETA KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERI...
IDENTIFIKASI SERTA PENYUSUNAN PETA KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERI...IDENTIFIKASI SERTA PENYUSUNAN PETA KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERI...
IDENTIFIKASI SERTA PENYUSUNAN PETA KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERI...Bayu Wahyudi
 
Analisis Beban Kerja di Kemendagri dan Pemerintah Daerah
Analisis Beban Kerja di Kemendagri dan Pemerintah DaerahAnalisis Beban Kerja di Kemendagri dan Pemerintah Daerah
Analisis Beban Kerja di Kemendagri dan Pemerintah DaerahBayu Wahyudi
 

More from Bayu Wahyudi (10)

Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
 
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPTUU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
 
Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...
Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...
Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...
 
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASN
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASNPengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASN
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASN
 
Tabel kredit multiguna bank jatim
Tabel kredit multiguna bank jatimTabel kredit multiguna bank jatim
Tabel kredit multiguna bank jatim
 
Ratekkepegawaian
RatekkepegawaianRatekkepegawaian
Ratekkepegawaian
 
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
 
Kebijakan Seleksi CPNS 2013 ( Paparan Kementerian PAN dan RB )
Kebijakan Seleksi CPNS 2013 ( Paparan Kementerian PAN dan RB )Kebijakan Seleksi CPNS 2013 ( Paparan Kementerian PAN dan RB )
Kebijakan Seleksi CPNS 2013 ( Paparan Kementerian PAN dan RB )
 
IDENTIFIKASI SERTA PENYUSUNAN PETA KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERI...
IDENTIFIKASI SERTA PENYUSUNAN PETA KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERI...IDENTIFIKASI SERTA PENYUSUNAN PETA KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERI...
IDENTIFIKASI SERTA PENYUSUNAN PETA KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERI...
 
Analisis Beban Kerja di Kemendagri dan Pemerintah Daerah
Analisis Beban Kerja di Kemendagri dan Pemerintah DaerahAnalisis Beban Kerja di Kemendagri dan Pemerintah Daerah
Analisis Beban Kerja di Kemendagri dan Pemerintah Daerah
 

Analisis Jabatan Berdasarkan Permendagri 35 Tahun 2012

  • 1. ANALISA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH (sesuai Permendagri No. 35 Thn. 2012)
  • 2. GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2025 KONDISI BIROKRASI YANG DIINGINKAN 2
  • 3. Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran Organisasi (right sizing) Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, Tatalaksana efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance Sumber daya manusia SDM apatur yang berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional, Hasil Yang Ingin Dicapai aparatur berkinerja tinggi dan sejahtera Area Perubahan Peraturan Perundang- Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih undangan dan kondusif Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Pengawasan KKN Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Budaya Kerja Aparatur Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi (culture set dan mind set) 3
  • 4. POLA PIKIR MANAJEMEN SDM APARATUR DASAR HUKUM UU No. 43 Tahun 1999 jo UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian . KONDISI SDM YNG KONDISI SDM ASPEK MANAJEMEN DIHARAPKAN APARATUR SAAT INI SDM APARATUR: 1. Perencanaan Pegawai PNS: PNS: 1. Total PNS sebanyak 1. Total PNS sebanyak 4.708.330 (data mei 4.708.330 (data mei 2. Pengadaan Pegawai 1. PROFESIONAL: 1. PROFESIONAL: 2011). (rekruitmen, seleksi) 2011). •• Memiliki Memiliki 3. Penempatan dalam jabatan keahlian, 2. Distribusi pegawai 2. Distribusi pegawai (fungsional, struktural) keahlian, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan keterampilan dan keterampilan dan 4. Penyusunan Pola Karier pengetahuan kebutuhan organisasi. kebutuhan organisasi. Pegawai pengetahuan 3. Penempatan pegawai 5. Pengelolaan kinerja pegawai •• Memiliki Memiliki PELAYANAN 3. Penempatan pegawai dalam jabatan tidak dalam jabatan tidak kecakapan kecakapan PUBLIK YANG 6. Pengembangan kualitas berdasarkan BERKUALITAS berdasarkan pegawai •• Memiliki Memiliki kompetensinya. kompetensinya. 7. Penegakan Disiplin Pegawai wawasan tentang wawasan tentang 4. Kinerja PNS rendah 4. Kinerja PNS rendah 8. Remunerasi pekerjaannya pekerjaannya dan tidak disiplin. dan tidak disiplin. 9. Pemberhentian/pemensiunan •• Memiliki dedikasi Memiliki dedikasi 5. Penghasilan belum 5. Penghasilan belum yang tinggi yang tinggi adil & layak sesuai adil & layak sesuai •• Memiliki minat Memiliki minat dgn beban kerja dan dgn beban kerja dan pada tugas pada tugas tanggung jawabnya tanggung jawabnya jabatannya jabatannya LINGKUNGAN STRATEGIS: 2. BERMORAL dan 2. BERMORAL dan NASIONAL REGIONAL 3. SEJAHTERA 3. SEJAHTERA 4 GLOBAL
  • 5. PROFESIONALISME SDM APARATUR ` PERMASALAHAN Jumlah, kualitas KONDISI PENYEBAB Perencanaan distribusi dan Kebutuhan komposisi pegawai Kompetensi belum Pegawai; belum sesuai beban sepenuhnya digunakan sebagai Penerapan kerja dan kebutuhan riil dasar pengadaan, penempatan manajemen organisasi pengembangan pegawai dan kinerja, reward remunerasi & punishment belum konsisten AKIBATNYA : KINERJA DAN DISIPLIN DINILAI RENDAH ` PENATAAN SDM APARATUR 5
  • 6. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI SASARAN LATAR BELAKANG •Perubahan Pola Pikir PROSES SOSIALISASI DAN INTERNALISASI •Dasar Hukum •Perubahan Budaya Kerja STRATEGI STRATEGI ARAHAN ARAHAN •Kondisi obyektif •Perubahan Perilaku MANAJEMEN PERUBAHAN MANAJEMEN PERUBAHAN PROSES PENCAPAIAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI Tahapan, Program, dan Aktivitas Yang Harus Dilakukan Kementerian/Lembaga PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS) PENILAIAN KINERJA POSTUR BIROKRASI PENATAAN PENATAAN ORGANISASI SAAT INI 2025 SISTEM SISTEM ANALISA JABATAN Evaluasi SISTEM Uraian Jabatan Jabatan REMUNERASI ORGANISASI TATALAKSANA SDM (SUMBER DAYA MANUSIA) •Standar Kompetensi Jabatan • Redefinisi visi, misi, • Business Process PELAKSANAAN SISTEM PELAKSANAAN SISTEM •Assesmen Kompetensi Individu dan strategi • SOP •Sistem Penilaian Kinerja • Restrukturisasi •Pengadaan dan Seleksi PENJAMIN PENJAMIN • Analisis Beban Kerja •Pengembangan dan Pelatihan •Pola Promosi, Rotasi, dan Mutasi •Pola Karir •Database Pegawai • PERATURAN PERUNDANG- • PERBAIKAN • PENGUATAN UNIT ORGANISASI UNDANGAN PENGADAAN SARANA KEPEGAWAIAN • PENGUATAN UNIT KERJA • PENEGAKAN DISIPLIN DAN PRASARANA • PENEGAKAN KODE ETIK 6 KEDIKLATAN
  • 7. URUTAN PROSES PENATAAN SDM APARATUR KEGIATAN HASIL PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN 1. PENATAAN KELEMBAGAAN  URAIAN JABATAN (JOB DESCRIPTION) PENGHITUNGAN  BEBAN KERJA PER 2. PENATAAN SDM BEBAN KERJA JABATAN APARATUR  PETA JABATAN  BOBOT JABATAN 3. PENYUSUNAN & PENYEMPURNAA EVALUASI JABATAN N PROSEDUR KERJA (SOP) 7
  • 8. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PENATAAN SDM APARATUR  ANALISIS JABATAN DAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA  PENATAAN ORGANISASI YANG LEBIH RASIONAL  PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DAN PERSYARATAN LAINNYA  SELEKSI PEGAWAI YANG ADA UNTUK MENGETAHUI PNS YANG TIDAK/KURANG MEMENUHI KOMPETENSI  PENEMPATAN PEGAWAI YANG MEMENUHI KOMPETENSI  DIKLAT BAGI PNS YANG KURANG MEMENUHI KOMPETENSI,  RELOKASI/PENATAN ULANG PENEMPATAN PEGAWAI  DIKLAT UNTUK PEMINDAHAN DALAM JABATAN LAIN  PENSIUN DINI BAGI PNS YANG TIDAK MEMENUHI KOMPETENSI  MENYUSUN PERENCANAAN PEGAWAI (UNTUK JANGKA PENDEK, MENENGAH DAN JANGKA PANJANG  PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA DAN PENEGAKAN DISIPLIN  PEMBERIAN REMUNERASI SESUAI BOBOT JABATAN DAN PRESTASI KERJA 8
  • 9. 1.Perencanaan pegawai baik jumlah maupun kualitas (kompetensi) 2.Rekrutmen dan penempatan (promosi) 3.Penyusunan sasaran kinerja pegawai 4.Peningkatan kompetensi (diklat) 5.Penentuan penghasilan yang adil dan layak (remunerasi) 6.Penentuan besaran organisasi (penataan organisasi) 9
  • 10. UU NO. 43 TH. 1999 TTG PERUBAHAN UU NO. 8 TH. 1974 Ps 15 ayat 1: jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan ditetapkan dalam formasi Ps 17 ayat 1: PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu PEGAWAI NEGERI SIPIL: • Seseorang yang duduk dalam suatu jabatan • Didayagunakan untuk melakukan tugas- tugas jabatan • Memperoleh hasil kerja yang ditetapkan dan ditargetkan oleh jabatan yang didudukinya
  • 11. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan S T R U K T U R A L FUNGSIONAL FUNGSIONAL (manajerial) (non angka kredit) (angka kredit) • Pengolah Data ……. • Pranata Komputer • Kepala Bagian • Pengkaji ………. • Peneliti • Kepala Seksi • Bendaharawan ……… • Analis Kepegawaian • Kepala Dinas • Anggota Satpam ….. • Arsiparis • Kepala Badan • Pengadministrasi ….. • Dokter • dan sebagainya • Pengumpul Data ……. • Widyaiswara • dsb • dsb
  • 12. Proses, Metoda dan teknik untuk memperoleh data jabatan mengolahnya menjadi informasi jabatan dan menyajikannya bagi kepentingan program: 1.Kelembagaan; 2.Ketatalaksanaan; 3.Kepegawaian; dan 4.Perencanaan diklat.
  • 13. ARTI KATA ANALISIS JABATAN Mengurai secara teliti Mengurai secara teliti ANALISIS Satu per satu orang Satu per satu orang Sekelompok tugas yang Sekelompok tugas yang JABATAN dilembagakan dan dibebankan dilembagakan dan dibebankan pd seorang Pemegang jabatan pd seorang Pemegang jabatan Baik struktural maupun Baik struktural maupun fungsional fungsional PERTANYAAN : APA YANG DIURAI SECARA TELITI SATU PER SATU DLM JABATAN ?
  • 14. YANG DIURAI SECARA TELITI SATU PER SATU DLM JABATAN ADALAH UNSUR-UNSUR YANG MEMBENTUK SUATU JABATAN YAITU : 1.IDENTITAS JABATAN a. NAMA JAB b. UNIT KERJA 2.RINGKASAN TUGAS JAB (IKHTISAR JAB) 3.RINCIAN TUGAS JAB/KEGIATAN 4.WEWENANG 5.TANGGUN JAWAB 6.HASIL KERJA 7.BAHAN KERJA 8.PERANGKAT KERJA 9.HUBUNGAN KERJA JABATAN 10.KEADAAN TEMPAT KERJA 11.UPAYA FISIK 12.KEMUNGKINAN RESIKO BAHAYA 13.SYARAT JABATAN
  • 15. Ada 3 Kesimpulan Dari Pengertian Anjab : KESIMPULAN I : ANJAB DILAKUKAN KESIMPULAN II : DENGAN 3 HASIL ANJAB ADALAH TAHAPAN YAITU : INFORMASI JAB (UJ & 1. TAHAP MENGUMPULKAN PJ) DATA JAB 2. TAHAP MENGOLAH/ MENGANALISIS DATA JAB MENJADI INFORMASI JAB (UJ DAN PJ) 3. TAHAP MENYAJIKAN INFORMASI JAB (UJ DAN PJ) BAGI PENGGUNA KESIMPULAN III : ANJAB ADALAH SARANA/ALAT UTK MENGHASILKAN INFORMASI JAB YG BERGUNA UTK MENATA KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN DAN KETATALAKSANAAN
  • 16. LANGKAH PENYELENGGARAANANALISIS JABATAN I. PERSIAPAN PENYE- LENGGARAAN ANALISIS JABATAN 2 PENENTU 3 INFORMASI II. PENGUMPULAN JABATAN DATA JABATAN 4 1 III. PENGOLAHAN DATA JABATAN PROGRAM YANG MEMBUTUHKAN INFORMASI JABATAN 5 IV. VERIFIKASI 8 6 8 INFORMASI V. PEMBETULAN JABATAN
  • 17. TEKNIK PENGUMPULAN DATA a. daftar pertanyaan; b. wawancara; c.c.     pengamatan langsung; pengamatan langsung; d. referensi; dan e. gabungan beberapa cara.
  • 18. HASIL POKOK ANALISIS JABATAN INFORMASI JABATAN  Uraian jabatan (Job Description) Uraian tentang nama jabatan, ringkasan tugas jabatan, rincian tugas jabatan, wewenang, tanggung jawab, hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, hubungan kerja jabatan, keadaan tempat kerja, upaya fisik, kemungkinan resiko bahaya; dan syarat jabatan(Job Requirement) serta spesifikasi jabatan (Job Spesification)  Peta jabatan Bentangan seluruh jabatan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam suatu unit organisasi atau dalam suatu instansi
  • 19. HASIL ANALISIS JABATAN. Hasil analisis jabatan adalah informasi jabatan (INJAB) yg dipergunakan utk : 1. penataan kelembagaan, 2. kepegawaian, 3. ketatalaksanaan, dan 4. perencanaan pendidikan dan pelatihan.
  • 20. KEGUNAAN HASIL ANJAB Penataan kelembagaan, meliputi : a. penyusunan organisasi dan unit unitnya; b.  penataan organisasi yang rightsizing; c.  penyempurnaan tupoksi; d.  Pemberdayaan kapasitas organisasi; dan e.  evaluasi organisasi. Penataan kepegawaian, meliputi: a. rencana kebutuhan pegawai (formasi); b. sistem rekrutmen dan penempatan; c. pengembangan pola karier; d. mutasi; e.  penilaian kinerja; f. reward and punishment; dan g. Kesejahteraan. Penataan ketatalaksanaan, meliputi: a.  tata kerja; b.  hubungan kerja; dan c.  sistem operasional dan prosedur kerja. Penataan Pendidikan dan Pelatihan, meliputi : a. program diklat; b. jenis-jenis diklat; dan c. pengembangan diklat.
  • 21. PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA UNTUK PENATAAN KELEMBAGAAN HASIL ANJAB & PENGGUNAAN HASIL BEBAN KERJA  JOB DESCRIPTION  PETA JABATAN  BEBAN KERJA PER  ORGANISASI JABATAN YANG RASIONAL 1. PENGGABUNGAN  ORGANISASI PEMBOBOTAN YANG TEPAT LEMBAGA / 2. PENGEMBANGAN SESUAI VISI, ORGANISASI 3. PENGAYAAN, MISI DAN BEBAN TUGAS & FUNGSI KERJA RIIL (RIGHT ZISING) 21
  • 22. PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA UNTUK PENATAAN PEGAWAI HASIL ANJAB , BEBAN PENGGUNAAN HASIL KERJA, EVALUASI JABATAN  JOB DESCRIPTION 1. PENYUSUNAN 1. JUMLAH, FORMASI PEGAWAI KUALITAS ,  PETA JABATAN DISTRIBUSI & 2. REKRUITMEN DAN  BEBAN KERJA PER KOMPOSISI PENEMPATAN JABATAN PEGAWAI SESUAI PEGAWAI BEBAN KERJA  `BOBOT JABATAN 3. PENEMPATAN & 2. PENEMPATAN PENATAAN PEGAWAI PEGAWAI YANG 1. ANALISIS 4. PENYUSUNAN POLA TEPAT BEBUTUHAN KARIER 3. PENGEMBANGAN PEGAWAI & 5. PENERAPAN KARIER SESUAI BEZETING MANAJEMEN KINERJA KOMPETENSI 2. STANDAR 6. PERENCANAAN 4. SISTEM KOMPETENSI DAN KEBUTUHAN DIKLAT REMUNERASI SYARAT JABATAN YANG ADIL DAN 7. PENYUSUNAN 3. INDIKATOR LAYAK SISTEM REMUNERASI KINERJA PEGAWAI SESUAI BOBOT 5. KINERJA SDM 4. NILAI DAN JABATAN DAN APARATUR LEBIH PERINGKAT KINERJA OPTIMAL JABATAN 22
  • 23. PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN PROSEDUR KERJA (SOP) HASIL ANJAB & BEBAN KERJA  JOB DESCRIPTION  PETA JABATAN  BEBAN KERJA PER PENGGUNAAN HASIL JABATAN 1. PENYUSUNAN 1. SOP(STANDAR PROSEDUR KERJA PROSEDUR KERJA) 2. ANALISIS PROSEDUR KERJA 2. KEPASTIAN ALUR/PROSES YANG ADA WAKTU KERJA PENYELESAIAN 3. SIMPLIFIKASI PEKERJAAN/PEL PROSEDUR KERJA AYANAN. YANG ADA 3. SIAPA MELAKUKAN APA 23
  • 24. PRINSIP MENYUSUN PRINSIP MENYUSUN URAIAN JABATAN DAN PETA JABATAN URAIAN JABATAN DAN PETA JABATAN ANALISIS JABATAN PEKERJAAN Jabatan A SEHARI-HARI Jabatan B STRUKTUR ORGANISASI Tugas riel yang Jabatan C DAN TATA dilakukan KERJA pegawai Jabatan D Dan seterusnya Diurai informasi jabatannya ANALISIS JABATAN bukan ANALISIS ORANG
  • 25. JENIS JABATAN Jab. Fungsional dibedakan lagi yaitu jab. Ketentuan dlm UU nomor 43 tahun 1999 Fungsional angka kredit dan jab. ttg pokok-pokok kepegawaian ada 2 jenis Fungsional non angka kredit yang jabatan yaitu JAB STRUKTURAL dan JAB sering disebut jab. Fungsional umum FUNGSIONAL. (jfu). Perumusan nama jab. Fungsional umum didasarkan pd ketentuan pasal 17 (1) uu no. Jab struktural dan jab. Fungsional 43/1999 yaitu : angka kredit sudah ada nama jab.nya, “PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat namun jab fungsional umum belum tertentu”. Dengan demikian, setiap PNS terumuskan nama jab.nya. harus duduk dlm suatu jab.
  • 26. PELAKSANAAN TUGAS KE 2 JENIS JAB TERSEBUT BERBEDA, YAITU JAB STRUKTURAL PELAKSANAAN TUGASNYA BERSIFAT MENEJERIAL (MEMIMPIN/MENGATUR) SEDANGKAN JAB FUNGSIONAL SIFAT TUGASNYA TEKNIS OPERASIONAL. CONTOH : 1. NAMA JABATAN : PEREKAPITULASI DATA PENDUDUK (JFU) TUGAS JAB : MEREKAPITULASI DATA PENDUDUK HASIL KERJA : REKAPITULASI DATA PENDUDUK 2. NAMA JAB : KEPALA SEKSI PERKEMBANGAN PENDUDUK TUGAS JAB : MEMBUAT LAPORAN PERKEMBANGAN PENDUDUK HASIL KERJA : LAPORAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
  • 27. DARI KE 2 JENIS JABATAN TERSEBUT TERDAPAT PERBEDAAN PELAKSANAAN TUGASNYA YAITU : TUGAS MEREKAPITULASI YANG LEBIH BERSIFAT TEKNIS DIBANDING TUGAS MEMBUAT LAPORAN PERKEMBANGAN PENDUDUK YANG MEMBUTUHKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KONSEPTUAL, ANALITIS DAN KOMPREHENSIF. DENGAN DEMIKIAN, JIKA TIM KERJA MENEMUKAN ADA JABATAN STRUKTURAL YANG HASIL KERJANYA MERUPAKAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS OPERASIONAL, MAKA JABATAN TERSEBUT DPT DIPERTIMBANGKAN UTK DIMERGER DGN JAB LAIN YG SEJENIS. FOKUS DLM MENGANALISIS JABATAN ADALAH DARI HASIL KERJANYA,SEBAB EKSISTENSI SUATU JAB DITENTUKAN OLEH HASIL KERJA JAB.
  • 28. HAL2 LAIN YANG PERLU KITA KETAHUI : ADA PERBEDAAN ANTARA TUGAS “MENGETIK KONSEP” DENGAN TUGAS “MEMBUAT KONSEP”. TOGAS “MENGETIK KONSEP” ADALAH TUGAS JFU KARENA UNTUK BISA “MENGETIK” HANYA BUTUH KETERAMPILAN TEKNIS MENGETIK, SEDANGKAN TUGAS “MEMBUAT KONSEP” ADALAH TUGAS JAB. STRUKTURAL KARENA UNTUK “MEMBUAT KONSEP” BUTUH KOMPETENSI BERPIKIR KONSEPTUAL, ANALITIS DAN KOMPREHENSIF. TUGAS-TUGAS JAB.STRUKTURAL BERSIFAT MENEJERIAL (MEMIMPIN, MENGATUR, MEMBANGUN KINERJA UNIT, MENGEMBANGKAN KONSEP-KONSEP/IDE-IDE BARU/INOVASI, EMPOWERING/MEMBERDAYAKAN BAWAHAN) BUKAN MELAKUKAN TUGAS TEKNIS OPERASIONAL.
  • 29. TUGAS-TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN TUGAS-TUGAS JFU YANG SUDAH TERTATA DENGAN BAIK MEMBERIKAN KEJELASAN “SIAPA MELAKUKAN APA”. TIDAK LAGI TERDAPAT PENUMPUKAN TUGAS-TUGAS PADA 1 ATAU 2 PEGAWAI, TIDAK LAGI TERDAPAT INEFISENSI DALAM PELAKSANAAN TUGAS, BAHKAN PRINSIP HEMAT STRUKTUR KAYA FUNGSI DAPAT DIWUJUDKAN.
  • 30. HASIL ANALISIS TERHADAP KE 13 UNSUR- UNSUR JABATAN TERSEBUT DITUANG DLM FORMAT URAIAN JABATAN (UJ) DAN KEMUDIAN JABATAN-JABATAN YANG SUDAH DIANALISIS DIPETAKAN DALAM PETA JABATAN (PJ).  PELAKSANAAN ANALISIS JAB MULAI DILAKUKAN PD UNIT KERJA TERENDAH (ESELON IV), KEMUDIAN SECARA BERJENJANG KE ESELON III DAN ESELON II. HASIL ANJAB YAITU INFORJAB DITETAPKAN DGN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH .
  • 31. ANALISIS UNSUR-UNSUR JABATAN I. Identitas Jabatan : 1.1. Kode Jabatan: 1. 2. Nama Jabatan :  Untuk Jabatan Struktural : Nama Jabatan sesuai dengan nomenklatur unit kerjanya yang diawali kata Kepala, Misal : Unit kerjanya Bagian Analisa Jabatan, maka nama Jabatannya Kepala Bagian Analisa Jabatan.  Untuk Jabatan Non Struktural (Jabatan Fungsional Umum) di bawah eselon IV, perumusan nama jabatannya dilakukan dengan menginventarisir dan mengelompokkan pekerjaan- pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang ada pada unit kerja eselon IV tersebut , misalnya :
  • 32. 1. Sekelompok tugas2 mengadministrasi kepegawaian diberi nama Pengadministrasi Kepegawaian 2. Sekelompok tugas2 mengumpul dan mengolah data diberi nama Pengumpul dan Pengolah Data 3. Sekelompok tugas2 menganalisis diberi nama Analis 4. Sekelompok tugas2 menyusun bahan diberi nama Penyusun Bahan 5. Sekelompok tugas2 mengaplikasi program diberi nama Pengaplikasi Program 6. Sekelompok tugas2 merekapitulasi data diberi nama Perekapitulasi Data 7. Sekelompok tugas2 mengompilasi diberi nama Pengompilasi 8. Sekelompok tugas2 merancang diberi nama Perancang 9. Sekelompok tugas2 mendisain diberi nama Pendisain
  • 33. 10. Sekelompok tugas2 mengkatalog diberi nama Pengkatalog 11. Sekelompok tugas2 mengentri data diberi nama Pengentri Data 12. Sekelompok tugas2 mencatat dan menyimpan surat masuk/keluar diberi nama Agendaris 13. Sekelompok tugas2 memproses diberi nama Pemroses 14. Sekelompok tugas2 mengetik diberi nama Pengetik 15. Sekelompok tugas2 mengantar surat diberi nama Caraka 16. Sekelompok tugas2 menginventarisir diberi nama Penginventaris 17. Dst.
  • 34. I. 3. UNIT KERJA Contoh : Kepala Subbagian Analisa Jabatan Eselon IV : Subbagian Analisa Jabatan Eselon III : Bagian Analisa Jabatan Eselon II : Biro Organisasi Eselon I : Sekretariat Jenderal
  • 35. II. Ringkasan Tugas Jabatan Nama Jabatan : Kepala Subbagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi Melaksanakan kegiatan sub bagian analisa jabatan kementerian dan provinsi dengan cara perencanaan, pengaturan/pengorganisasian, pengelolaan, dan monitoring evaluasi serta pelaporan pelaksanaannya sesuai tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan dan peraturan perundangan dalam rangka mencapai target yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien.
  • 36. Menggunakan prinsip WHW (What,How dan Why). What (Apa yang dikerjakan?) : Melaksanakan kegiatan sub bagian analisa jabatan kementerian dan provinsi dengan cara perencanaan, pengaturan/pengorganisasian, pengelolaan, dan monitoring evaluasi serta pelaporan pelaksanaannya How (Bagaimana mengerjakannya?) : Dengan cara lisan dan Tertulis sesuai tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan dan peraturan perundangan Why (Mengapa?) dalam rangka mencapai target yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien.
  • 37. III. Rincian Tugas Jabatan   Setiap  jabatan  berisi  sekelompok  tugas.  Tugas  diartikan  sebagai    “Proses  mengolah  bahan  kerja,  menggunakan  alat  kerja  untuk  memperoleh  hasil  kerja”.  Jumlah  jenis  tugas  dalam  jabatan  antara  5  (lima)  sampai  12  (dua  belas)  jenis  tugas.  Setiap  tugas  diuraikan  dengan  jelas  menggunakan  prinsip  WHW  yaitu  gambaran  tentang  apa  yang  dikerjakan,  bagaimana  cara  mengerjakannya  dan  mengapa/tujuan  apa  harus  dikerjakan.  Dalam  menyusun  rincian  tugas,  ada  syarat  dan  norma  yang  harus  ditaati  agar  rincian  tugas  dapat  memberikan  gambaran yang jelas tentang  “Siapa  melakukan  Apa”.  Dengan  demikian  setiap  pemangku  jabatan  benar-benar  memahami  apa  tugas-  tugas yang harus dikerjakannya.
  • 38. SYARAT DAN NORMA RINCIAN TUGAS 1. SYARAT ISI : A. OBYEK, CARA DAN TUJUAN UTK MENGETAHUI APAKAH TIAP TUGAS SDH MENCERMINKAN OBYEK, CARA DAN TUJUAN, DAPAT DICEK DGN MENGGUNAKAN KALIMAT TANYA : - APAKAH YG DIKERJAKAN OLEH SI PEMEGANG JAB ? (WHAT) - BAGAIMANA CARA TUGAS ITU DILAKUKAN ? (HOW) - MENGAPA (TUJUAN) TUGAS ITU DILAKUKAN ? (WHY) CONTOH : MEMBAGI TUGAS KEPADA BAWAHAN DENGAN CARA MEMBUAT DISPOSISI AGAR TUGAS DAPAT DIPROSES LEBIH LANJUT. - (WHAT) : MEMBAGI TUGAS KEPADA BAWAHAN - (HOW) : DENGAN CARA MEMBUAT DISPOSISI - (WHY) : AGAR TUGAS DAPAT DIPROSES LEBIH LANJUT.
  • 39. B. SIFAT TINGKATAN JABATAN 1) JABATAN STRUKTURAL : RINCIAN TUGASNYA MENCERMINKAN 2) JABATAN FUNGSIONAL : PELAKS FUNGSI MENEJERIAL SPT : RINCIAN TGSNYA MEMBAGI TGS, MEMBERI PETUNJUK, MENCERMINKAN MEMBIMBING, MEMBINA, PELAKS TGS TEKNIS MENGKOORDINASIKAN, DSB OPERASIONAL SPT : MEMBUAT, MENGETIK, CONTOH : MEMBERI PETUNJUK KPD MENYUSUN, MENGOLAH, BWHAN BERDSRKAN MENCATAT, DSB. KETENTUAN DAN PROSEDUR KERJA AGAR TDK TERJADI KESALAHAN/ CONTOH : MENGETIK KONSEP SRT PENYIMPANGAN. DGN MESIN KOMPUTER 1 AGAR DPT DIPROSES SELANJUTNYA. 2 39
  • 40. 2. NORMA RINCIAN TUGAS A. NORMA PENYUSUNAN KALIMAT. 1) VOLUME KALIMAT HRS MENCERMINKAN : - APAKAH YG DIKERJAKAN OLEH SI PEMEGANG JAB ? (WHAT) - BAGAIMANA CARA TUGAS ITU DILAKUKAN ? (HOW) - MENGAPA (TUJUAN) TUGAS ITU DILAKUKAN ? (WHY) WHAT HOW WHY Apa yang dikerjakan Bagaimana cara Mengapa atau untuk pekerjaan itu tujuan apa pekerjaan dilakukan itu dilakukan Tindak kerja + obyek Mesin Peralatan kerja Perkakas dan Alat Tujuan tugas Kerja yang digunakan atau cara melakukan tugas
  • 41. B. POLA SUSUNAN KALIMAT KALIMAT RINCIAN TGS MERUPAKAN KALIMAT YG MENONJOLKAN PREDIKAT DAN OBYEK TANPA MENGEMUKAKAN SUBYEKNYA. PREDIKATNYA BERUJUD KATA YG MENUNJUKKAN TINDAK KERJA. POLANYA ADALAH : POK (PREDIKAT, OBYEK, KETERANGAN CARA DAN TUJUAN). CONTOH : MERENCANAKAN KEGIATAN PER TAHUN ANGGARAN SUB BAGIAN ANALISA JABATAN DENGAN CARA MEMBUAT KONSEP KERANGKA ACUAN / TOR (TERM OF REFERENCE) SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PREDIKAT : MERENCANAKAN OBYEK : KEGIATAN PER TAHUN ANGGARAN SUB BAGIAN ANALISA JAB KET. CARA : DENGAN CARA MEMBUAT KONSEP KERANGKA ACUAN/TOR (TERM OF REFERENCE) KET. TUJUAN : SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
  • 42. C. GAYA PENULISAN KALIMAT. 1) KALIMAT LANGSUNG : KALIMAT RINCIAN TGS HRS DIAWALI DGN PREDIKAT SEBAB PREDIKAT INILAH YG MERUP INTI RINCIAN TGS. PREDIKAT MENUNJUKKAN APA YG DIKERJAKAN/ MENUNJUKKAN TINDAK KERJA/PERBUATAN YG HRS DILAKSANAKAN OLEH PEMEGANG JAB. 2) KALIMAT AKTIF : RINCIAN TGS MERUP RINCIAN ATAS TINDAKAN/PERBUATAN YG DILAKUKAN OLEH PEMEGANG JAB. OLEH KRN ITU KALIMAT RINCIAN TGS HRS KALIMAT AKTIF YAITU KALIMAT YG PREDIKATNYA KATA KERJA AKTIF.
  • 43. KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS MENEJERIAL DLM TINGKATAN MENEJEMEN PUNCAK (LEVELI) : MERUMUSKAN SASARAN MERENCANAKAN MENGORGANISASIKAN MERUMUSKAN MENGENDALIKAN KEBIJAKAN MENGOORDINASIKAN MENGARAHKAN MEMBINA, DLL
  • 44. KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS MENEJERIAL DLM TINGKATAN MENEJEMEN MENENGAH ATAS (LEVEL II) : MERUMUSKAN SASARAN MEMBINA MENGARAHKAN MENGOORDINA SIKAN MENYELENGGARAKAN MENGEVALUASI MELAPORKAN DLL
  • 45. KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS MENEJERIAL DLM TINGKATAN MENEJEMEN MENENGAH (LEVEL III) : MEMBAGI TUGAS MEMBERI PETUNJUK MENGATUR MERENCANAKAN MENGEVALUASI OPERASIONAL MELAPORKAN MENYELIA DLL
  • 46. KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS MENEJERIAL DLM TINGKATAN MENEJEMEN BAWAH (LEVEL IV) : MEMBAGI TUGAS MEMBIMBING MEMERIKSA MENGECEK MEMBERI PETUNJUK MENGOREKSI MENGONTROL MEMBUAT LAPORAN MERENCANAKAN KEGIATAN, DLL
  • 47. KATA KERJA YG DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS TEKNIK ATAU TGS NON MENEJERIAL/FUNGSIONAL: MENGAJAR MENGAGENDA MEMBUAT MEMASUKKAN MEMINDAHKAN MENCATAT MENYUSUN MENGELUARKAN MEMASANG MENGUMPULKAN MENGEMUDIKAN MENGHIMPUN MENGHITUNG MENGGANDAKAN MENYALIN MEMBUBUHKAN MENGETIK MENGOMPILASI MENARIK MENGGOLONGKAN MELAYANI MEMASANG MENGANALISIS MEWAWANCARAI MENGOLAH MENABULASIKAN MENYORTIR MENGANTARKAN MENYIMPAN MENYAMPAIKAN
  • 48. CONTOH : Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi (Struktural) Rincian Tugas: 1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi sesuai evaluasi tahun sebelumnya dan menyiapkan TOR (Term of Reference) sebagai rencana kegiatan per tahun anggaran; 2. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau lisan agar tugas terbagi habis sesuai bidang masing-masing; 3. Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan output yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal; 4. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
  • 49. 5. Memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaaan dan sanksi; 6. Memfasilitasi komponen Kementerian Dalam Negeri, provinsi dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dengan pemberian konsultasi, asistensi dan bimbingan teknis untuk menghasilkan informasi jabatan yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan; 7. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang pekerjaan baik secara internal maupun eksternal; 8. Mengoreksi draft konsep surat/naskah dinas dengan cara menuliskan perbaikan di atas yang salah untuk penyempurnaan ketikan konsep; 9. Melaksanakan dukungan kegiatan sosialisasi peraturan sesuai bidang tugas agar imflementasi dilapangan sinkron dn konsisten;
  • 50. 10.Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan bidang analisa jabatan dengan meninjau ke Provinsi untuk memperoleh informasi tentang permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaannya; 11.Menyiapkan draft naskah dinas termasuk draft peraturan maupun petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas baik di pusat maupun daerah; 12.Mengikuti rapat-rapat pembahasan dengan instansi terkait berdasarkan disposisi pimpinan untuk memberikan atau memperoleh masukan dan saran dalam rapat; 13.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi kepada pimpinan secara berkala sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.
  • 51. CONTOH : Nama Jabatan : Analis Jabatan (JFU) Rincian Tugas : 1. Menyusun instrumen pengumpulan data jabatan dengan membuat kuesioner dan panduan wawancara sebagai alat pengumpulan data jabatan. 2. Mengumpulkan data jabatan dengan menyampaikan kuesioner kepada pegawai dan melakukan wawancara serta pengamatan terhadap organisasi dan tata kerja setiap unit organisasi di lingkungan komponen Kemdagri. 3. Mengolah data jabatan dengan mempelajari tugas, fungsi unit, struktur organisasi, tata hubungan kerja, serta mengelompokkan tugas yang bersesuaian.
  • 52. 4. Menganalisis data jabatan berdasarkan pengelompokkan tugas, kesesuaian syarat, hasil kerja dan waktu pelaksanaan tugas untuk merumuskan informasi jabatan. 5. Menyusun uraian jabatan dengan merumuskan identitas jabatan, hasil kerja jabatan, bahan kerja, perangkat kerja, sifat jabatan, ringkasan uraian jabatan, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, korelasi jabatan serta persyaratan jabatan. 6. Menyusun berbagai informasi jabatan dalam bentuk uraian jabatan, kamus jabatan, klasifikasi jabatan, peta jabatan atau bentuk lain untuk berbagai keperluan.
  • 53. CONTOH : Nama Jabatan : Agendaris (JFU) Rincian Tugas: 1. Menerima surat/naskah dinas yang masuk, mencatat nomor, tanggal, perihal surat/naskah dinas serta permasalahannya dalam buku agenda agar surat/ naskah dinas tercatat; 2. Mengajukan surat/naskah dinas yang sudah diagendakan dengan menyerahkan kepada Kepala Biro untuk didisposisi; 3. Mendistribusikan surat/naskah dinas yang sudah didisposisi ke unit kerja (Bagian-Bagian) dengan buku ekspedisi agar surat/naskah dinas dapat diproses lebih lanjut;
  • 54. 4. Memberi nomor, tanggal surat/naskah dinas keluar dan mencatat dalam buku agenda agar surat/naskah dinas siap dikirim; 5. Membuat rekapitulasi surat masuk dan keluar secara berkala sebagai bahan laporan rutin. 6. Menyimpan arsip surat/naskah dinas yang sudah diproses dalam box file sesuai tata cara penyimpanan agar surat/naskah dinas mudah ditemukan bila dibutuhkan; 7. Mencatat jadwal kegiatan rapat Kepala Biro di papan tulis agar dapat mengikuti kegiatan rapat tepat waktu.
  • 55. IV. Wewenang Hak yang dimiliki oleh pemangku jabatan untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan mengenai suatu hal agar tugas yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik, dengan adanya perumusan yang jelas maka dapat dihindarkan terjadinya penyalahgunaan atau duplikasi wewenang. Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas, dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab, guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas. PNS hanya dapat memikul tanggung jawab apabila diberikan wewenang yang memadai. Kata Kunci: meminta, menolak, memberikan, memutuskan, mengeluarkan, menggunakan, menentukan, menetapkan, menegur, memotivasi, menilai
  • 56. Contoh wewenang Operator Komputer:  Menggunakan perangkat computer dengan baik  Menyajikan data yang diperlukan  Dst Contoh wewenang Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan Kemen. & Prov.  Membimbing dan menegur bawahan  Menilai DP-3  Memberi reward and punishment kepada bawahan  Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan.  Membuat laporan.
  • 57. V. Tanggung Jawab Tanggung jawab yang dimiliki pemangku jabatan dalam pelaksanaan tugas. Tanggung jawab merupakan tuntutan jabatan terhadap kesanggupan seorang PNS untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani menanggung resiko atas keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya, selain itu bertanggung jawab terhadap bahan kerja yang diolah, alat kerja yang digunakan, hasil kerja yang diperoleh, lingkungan kerja, dan kepada orang lain. Kata kunci: keakuratan, kelancaran, kerahasiaan, kebenaran, kesesuaian, ketepatan, keselamatan, kerapihan, keamanan, kualitas, keuantitas, keutuhan, kelengkapan, keefektifan, kelayakan.
  • 58. Contoh tanggung jawab Operator Komputer:  Keakuratan hasil ketikan sesuai dengan standar pengetikan.  Menjaga file dan computer dari kerusakan  Dst Contoh tanggung jawab Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan Kemen. & Prov - Kelancaran rencana kegiatan Sub Bagian. - Kebenaran data dan informasi. - Ketepatan waktu melaksanakan tugas. - Kelayakan distribusi tugas. - Kerahasiaan bidang tugas.
  • 59. VI. Hasil Kerja Merupakan produk atau keluaran (output) jabatan. Setiap jabatan harus mempunyai produk atau output. Hasil kerja diperoleh dari bahan kerja yang diolah/diproses dengan alat kerja. Proses mengolah bahan kerja menggunakan alat kerja untuk memperoleh hasil kerja disebut TUGAS. Dengan demikian, setiap tugas menghasilkan hasil kerja. Hasil kerja dapat berupa : - Benda2 atau sesuatu yang bersifat fisik. - Data, informasi, layanan atau sesuatu yang bersifat non fisik. CONTOH : 1. Nama Jabatan : Pengaplikasi Program (JFU) Hasil Kerja : Aplikasi Program 2. Nama Jabatan : Pemroses Bahan Mutasi Pegawai (JFU) Hasil Kerja : Bahan Mutasi Pegawai
  • 60. CONTOH : 1. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi Hasil Kerja : a. Rencana kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan Departemen dan Provinsi; b. Terbagi habisnya tugas kepada bawahan; c. Optimalisasi produktivitas kerja bawahan; d. Penyempurnaan hasil kerja bawahan; e. Terbinanya karier bawahan; f. Tersusunnya Informasi Jabatan komponen Kementerian Dalam Negeri yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan; g. Tersusunnya Informasi Jabatan Pemerintah Provinsi yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan h. Tersedia konsep surat/naskah dinas untuk diajukan kepada pimpinan; i. Penyempurnaan ketikan konsep surat/naskah dinas; j. Tersedianya informasi tentang permasalahan atau hambatan implementasi kebijakan bidang analisa jabatan; k. Dokumen/Draft Kebijakan l. Laporan hasil rapat; m. Laporan hasil kegiatan.
  • 61. VII. Bahan Kerja merupakan masukan (input) yang diproses dengan alat kerja untuk memperoleh hasil kerja. Sesuatu yang diolah atau diproses tersebut dapat berupa data atau benda. CONTOH : 1. Nama Jabatan : Pengentri Data Perangkat Daerah (JFU) Hasil Kerja : Entrian Data Perangkat Daerah Bahan Kerja : Data Perangkat Daerah 2. Nama Jabatan : Pengaplikasi Program (JFU) Hasil Kerja : Aplikasi Program Bahan Kerja : Data Program
  • 62. CONTOH : Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan (Struktural) a. Hasil Kerja: Rencana Kegiatan per Tahun Anggaran Sub Bagian Analisa Jabatan Bahan Kerja : - Sasaran Program Prioritas yang ingin dicapai - Kebijakan pimpinan b. Hasil Kerja : Laporan Monitoring dan Evaluasi Bahan Kerja : Informasi Monitoring dan Evaluasi c. Hasil Kerja : Konsep materi rapat pimpinan Bahan Kerja : Disposisi tugas pimpinan
  • 63. VIII. Perangkat Kerja Merupakan alat yang digunakan dalam memproses input/ bahan kerja untuk memperoleh hasil kerja, seperti alat tulis, komputer, dan alat-alat lain yang spesifik sesuai dengan jabatannya. CONTOH : 1. Nama Jabatan : Pengentri Data Perangkat Daerah (JFU) Hasil Kerja : Entrian Data Perangkat Daerah Bahan Kerja : Data Perangkat Daerah Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook 2. Nama Jabatan : Pengaplikasi Program (JFU) Hasil Kerja : Aplikasi Program Bahan Kerja : Data Program Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook 3. Nama Jabatan : Bendaharawan Hasil Kerja : Laporan Keuangan Alat Kerja : Alat tulis dan kalkulator
  • 64. CONTOH : Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan (Struktural) a. Hasil Kerja : Rencana Kegiatan per Tahun Anggaran Sub Bagian Analisa Jabatan Bahan Kerja : - Sasaran Program Prioritas yang ingin dicapai - Kebijakan pimpinan Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook b. Hasil Kerja : Laporan Monitoring dan Evaluasi Bahan Kerja : Informasi Monitoring dan Evaluasi Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook c. Hasil Kerja : Konsep materi rapat pimpinan Bahan Kerja : Disposisi tugas pimpinan Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook
  • 65. IX. IX. Hubungan Kerja Hubungan Kerja (Dengan jabatan apa, unit kerja, atau instansi mana Saudara berhubungan, baik timbal (Dengan jabatan apa, unit kerja, atau instansi mana Saudara berhubungan, baik timbal balik maupun searah, baik vertikal, horizontal maupun diagonal dan sebutkan untuk tugas apa balik maupun searah, baik vertikal, horizontal maupun diagonal dan sebutkan untuk tugas apa Saudara berhubungan misalnya: bidang kepegawaian berhubungan dengan BKD). Saudara berhubungan misalnya: bidang kepegawaian berhubungan dengan BKD).   X. X. Keadaan Tempat Kerja Keadaan Tempat Kerja Bekerja dalam ruangan dengan kondisi umum tempat kerja dan lingkungan kerja Bekerja dalam ruangan dengan kondisi umum tempat kerja dan lingkungan kerja tidak terdapat karakteristik yang berpengaruh negatif terhadap pemegang jabatan. tidak terdapat karakteristik yang berpengaruh negatif terhadap pemegang jabatan. XI.. XI Upaya Fisik Upaya Fisik Fisik yang digunakan dominan duduk dan berbicara pada waktu melaksanakan tugas. Fisik yang digunakan dominan duduk dan berbicara pada waktu melaksanakan tugas. XII. Kemungkinan Risiko Bahaya XII. Kemungkinan Risiko Bahaya Tidak ada risiko bahaya dalam jabatan ini. Tidak ada risiko bahaya dalam jabatan ini. X1II. Syarat Jabatan X1II. Syarat Jabatan 13.1. Pangkat 13.1. Pangkat :: 13.2. Pengetahuan Kerja 13.2. Pengetahuan Kerja : :Teknik menganalisis Teknik menganalisis 13.3. Keterampilan : : 13.3. Keterampilan 13.4. Pendidikan 13.4. Pendidikan :: minimal S1 jurusan Manajemen Pemerintahan minimal S1 jurusan Manajemen Pemerintahan 13.5.Pelatihan Teknis : :O & M; Analisis Jabatan 13.5.Pelatihan Teknis O & M; Analisis Jabatan Diklatpim IV /ADUMLA Diklatpim IV /ADUMLA 13.6. Pengalaman Kerja 13.6. Pengalaman Kerja :: Pernah bertugas sebagai Tenaga Analis Pernah bertugas sebagai Tenaga Analis 13.7. Bakat : : 13.7. Bakat kecakapan verbal untuk berkomunikasi kecakapan verbal untuk berkomunikasi 13.8. Temperamen : : 13.8. Temperamen mampu menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang mampu menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang harus berhubungan dengan orang lain secara timbal balik harus berhubungan dengan orang lain secara timbal balik 13.9. Minat : : 13.9. Minat menyenangi pekerjaan yang berkaitan dengan data/informasi menyenangi pekerjaan yang berkaitan dengan data/informasi 13.10.Kondisi fisik : : 13.10.Kondisi fisik Sehat Jasmani & Rohani Sehat Jasmani & Rohani
  • 66. Contoh : PETA JABATAN KEPALA BIRO ORGANISASI Kepala Bagian Kepala Bagian Kelembagaaan Analisa Jabatan Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Anjab Kem & Anjab Kabupaten/ Kelembagaan Kelembagaan Prov Kota Kem & Prov Kab/Kota Analis Jabatan Analis Jabatan Penyusun Bahan Penyusun Bahan Evaluator Lap Hasil Evaluator Lap Hasil Organisasi Kem & Organisasi Kab/Kota Anjab Kem & Prov Anjab Kab/Kota Prov Evaluator Perangkat Evaluator Org Daerah Kem & Prov
  • 67. REKOMENDASI adalah paparan masalah atau temuan-temuan yg diperoleh dilapangan yg dimaksudkan Rekomendasi berkaitan dgn sebagai pemberian informasi/ kepegawaian, laporan tentang adanya hal- organisasi, dan tatalaksana. hal yg menyimpang dan me- merlukan pembenahan dengan adanya analisis jabatan atau memerlukan kebijakan utk pemecahan masalah , seperti 1. Ditemukan duplikasi tugas pokok dan fungsi unit kerja; 1. Ditemukan duplikasi tugas pokok dan fungsi unit kerja; 2. Ditemukannya tugas pokok dan fungsi unit kerja yg tidak dapat dijabarkan 2. Ditemukannya tugas pokok dan fungsi unit kerja yg tidak dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi tugas-tugas jabatan atau terlalu sempit, atau kurang lebih lanjut menjadi tugas-tugas jabatan atau terlalu sempit, atau kurang memperlihatkan eksistensi sebuah unit kerja. memperlihatkan eksistensi sebuah unit kerja. 3. Ditemukannya penempatan pegawai yg tidak sesuai dengan syarat jabatan 3. Ditemukannya penempatan pegawai yg tidak sesuai dengan syarat jabatan yg didudukinya. yg didudukinya. 4. Ditemukannya data kelebihan atau kekurangan pegawai, dlsb. 4. Ditemukannya data kelebihan atau kekurangan pegawai, dlsb.
  • 68. Dokumen yang Harus Diisi Setiap PNS mengisi Kuesioner Analisis Jabatan Tim menyusun Uraian jabatan Setiap Unit Kerja Menyusun Peta Jabatan (Per Unit Eselon 2). Masing-Masing Unit Kerja (eselon 2) menyusun Laporan Analisis Jabatan
  • 69. TERIMA KASIH…… BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Editor's Notes

  1. MBS 2006 GROUP HUMAN RESOURCE
  2. MBS 2006 GROUP HUMAN RESOURCE
  3. Under the 5 th thrust of the National Mission, the 9 th MP will focus on : Promoting good governance; Enhancing the public service delivery system; and Development through international cooperation.