Analisis Beban Kerja di Kemendagri dan Pemerintah Daerah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Analisis Beban Kerja di Kemendagri dan Pemerintah Daerah

on

  • 11,205 views

 

Statistics

Views

Total Views
11,205
Views on SlideShare
11,205
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
411
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Analisis Beban Kerja di Kemendagri dan Pemerintah Daerah Presentation Transcript

  • 1. KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASIANALISIS BEBAN KERJA DILINGKUNGAN KEMDAGRI DAN PEMDA Oleh : BIRO ORGANISASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI
  • 2. LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG ARAH DAN TUJUAN REFORMASI BIROKRASIMEMBANGUN APARATUR MEMBEBASKAN APARATURNEGARA YANG EFEKTIF & NEGARA DARI PRAKTEK KKN & EFISIEN PERBUATAN TERCELA LAINNYA AGAR BIROKRASI PEMERINTAH MAMPUMENGHASILKAN/MEMBERIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, AMANAH (GOOD GEVERNANCE), CITRA & CITA SEBAGAI ABDI MASYARAKAT & ABDI NEGARA
  • 3. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI SASARANPROSES SOSIALISASI DAN INTERNALISASI LATAR BELAKANG •Perubahan Pola Pikir •Dasar Hukum •Perubahan Budaya Kerja STRATEGI STRATEGI ARAHAN ARAHAN •Kondisi obyektif •Perubahan Perilaku MANAJEMEN PERUBAHAN MANAJEMEN PERUBAHAN PROSES PENCAPAIAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI Tahapan, Program, dan Aktivitas Yang Harus Dilakukan Kementerian/Lembaga PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS) PENILAIAN KINERJA POSTUR BIROKRASI PENATAAN PENATAAN ORGANISASI SAAT INI 2025 SISTEM SISTEM ANALISA JABATAN Evaluasi SISTEM Uraian Jabatan Jabatan REMUNERASI ORGANISASI TATALAKSANA SDM (SUMBER DAYA MANUSIA) •Standar Kompetensi Jabatan • Redefinisi visi, misi, • Business Process PELAKSANAAN SISTEM PELAKSANAAN SISTEM •Assesmen Kompetensi Individu dan strategi • SOP •Sistem Penilaian Kinerja • Restrukturisasi •Pengadaan dan Seleksi PENJAMIN PENJAMIN • Analisis Beban Kerja •Pengembangan dan Pelatihan •Pola Promosi, Rotasi, dan Mutasi •Pola Karir •Database Pegawai • PERATURAN PERUNDANG- • PERBAIKAN • PENGUATAN UNIT ORGANISASI UNDANGAN PENGADAAN SARANA KEPEGAWAIAN • PENGUATAN UNIT KERJA • PENEGAKAN DISIPLIN DAN PRASARANA • PENEGAKAN KODE ETIK 3 KEDIKLATAN
  • 4. PROGRAM UTAMA BIDANG SDM APARATUR REFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PENATAAN PEGAWAI KONDISI PENYEBABPenataan Organisasi Kompetensi jabatan Penerapan aturan banyak yg tdk belum digunakan sebagai kepegawaian banyak diarahkan utk dasar penempatan yg tdk konsistenmencapai tujuan/misi pegawai organisasi
  • 5. • Pengadaan pegawai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan organisasi. • Penempatan PNS dalam jabatan belum didasarkan pada kompetensi. • Pengembangan pegawai belum didasarkan pada POLA KARIER.AKIBATNYA • Sistem penilaian kinerja belum objektif. • Kenaikan pangkat belum didasarkan pada prestasi kerja yang nyata. • Diklat PNS yang ada belum efektif meningkatkan kompetensi PNS.
  • 6. •• SETIAP SATUAN KERJA DAPAT DITENTUKAN KOMPOSISI PEGAWAI SETIAP SATUAN KERJA DAPAT DITENTUKAN KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN BERDASARKAN JABATAN•• SETIAP JABATAN DIDUDUKI OLEH PEGAWAI YANG MEMILIKI SETIAP JABATAN DIDUDUKI OLEH PEGAWAI YANG MEMILIKI KECOCOKAN KOMPETENSINYA KECOCOKAN KOMPETENSINYA•• SETIAP PEGAWAI PROFESIONAL DALAM PEKERJAANNYA SETIAP PEGAWAI PROFESIONAL DALAM PEKERJAANNYA•• SETIAP PEGAWAI MEMPUNYAI PERAN YANG JELAS DAN OPTIMAL DALAM SETIAP PEGAWAI MEMPUNYAI PERAN YANG JELAS DAN OPTIMAL DALAM PENCAPAIAN MISI ORGANISASI PENCAPAIAN MISI ORGANISASI•• JUMLAH PEGAWAI DALAM SETIAP JABATAN DITETAPKAN BERDASARKAN JUMLAH PEGAWAI DALAM SETIAP JABATAN DITETAPKAN BERDASARKAN ANALISIS BEBAN KERJA ANALISIS BEBAN KERJA•• PENILAIAN KINERJA DILAKUKAN OBYEKTIF BERDASARKAN PRESTASI PENILAIAN KINERJA DILAKUKAN OBYEKTIF BERDASARKAN PRESTASI RIEL RIEL•• KARIER PNS MEMILIKI KEJELASAN KARIER PNS MEMILIKI KEJELASAN•• DIKLAT PNS BERORIENTASI UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI DIKLAT PNS BERORIENTASI UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI•• TERSEDIA DATABASE KEPEGAWAIAN YANG DIKELOLA SECARA TERUS TERSEDIA DATABASE KEPEGAWAIAN YANG DIKELOLA SECARA TERUS MENERUS MENERUS
  • 7. LANDASAN YURIDIS UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974Pasal 17 ayat (1):PNS diangkat dalam jabatan  Seseorang duduk dalamdan pangkat tertentu jabatan tertentu.  Seseorang didayagunakan untuk tugas jabatan yang didudukinya.  Seseorang ditetapkan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.Pasal 17 ayat (2):Pengangkatan berdasarkan Dasar pembentukan PNSprinsip profesionalisme profesional dengan pengangkatantertentu sesuai kompetensi dalam jabatan berdasarkan kompetensi.
  • 8. JABATANSTRUKTURAL Memimpin unit kerja/nomenklatur jabatan (Manajerial) dengan tugas manajerial Fungsional Umum (Non Struktural)/ Non Angka Kredit Pengelompokan tugas teknis non manajerial tanpa jenjang, kenaikan reguler, ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian setempat.FUNGSIONAL Fungsional Tertentu/ Angka Kredit Pengelompokan tugas teknis non manajerial, berjenjang berdasarkan tingkat kesulitan, ditetapkan oleh Menpan.
  • 9. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatanS T R U K T U R A L FUNGSIONAL FUNGSIONAL (manajerial) (non angka kredit/ (angka kredit/ JFU) tertentu)• Kepala Bagian • Pengolah Data ……. • Pranata Komputer• Kepala Seksi • Pengkaji ………. • Peneliti• Kepala Dinas • Bendaharawan ……… • Analis Kepegawaian• Kepala Badan • Anggota Satpam ….. • Arsiparis • Pengadministrasi …..• dan sebagainya • Dokter • Pengumpul Data ……. • Widyaiswara • dsb • dsb
  • 10. PERAN PIMPINAN SETIAP PIMPINAN UNIT ADALAH MANAJER YANG MELAKUKAN FUNGSI MANAJEMEN KETERLIBATAN PENATAAN PEGAWAI MENGHITUNG BEBAN KERJA UNITNYA UNTUK PERENCANAAN KEPEGAWAIAN MENDAYAGUNAKAN PEGAWAI UNTUK PENGEMBANGAN KARIER DAN PEMBENTUKAN PROFESIONALISME
  • 11. ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) Langkah Utama dan Pertama ANALISIS JABATANPondasi Kokoh: - penataan kelembagaan - penataan kepegawaian - penataan ketatalaksanaan ANALISIS BEBAN KERJA Merupakan validitas – reliabilitas Anjab Menghitung waktu dan kapasitas pegawai dalam melaksanakan tugas
  • 12. ANALISIS BEBAN KERJASuatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
  • 13. SKEMA MANFAAT ANALISIS BEBAN KERJA REKRUTMEN PENYUSUNAN PENYUSUNAN DAN PROGRAM FORMASI SELEKSI DIKLAT ANALISIS JABATAN PERBAIKAN ADMINISTRASIKONDISI KERJA GAJI & UPAH ANALISIS BEBAN KERJA PERENCANAAN PENGGOLONGAN ORGANISASI JABATAN PENILAIAN PRESTASI, MUTASI & PROMOSI
  • 14. METODE PENGUKURANA. TEKNIS ANALISIS Menggunakan metode ilmiah dengan membutuhkan tenaga peneliti yang berpengalaman, waktu yang cukup lama, dan sarana yang mahalB. PRAKTIS EMPIRIS Metode ini lebih sederhana, sarana murah, penyelesaiannya relatif cepat dan tidak harus memerlukan tenaga peneliti yang berpengalaman.
  • 15. Aspek yang dianalisis Analisis Beban Kerja Uraian Volume Kerja, tugas/Rincian Norma Waktu,kegiatan Jabatan dukungan Tekno- Struktural dan logi dan Jumlah Fungsional Pegawai
  • 16. TAHAPAN PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA PENETAPAN PERSIAPAN PELAKSANAAN1. Pembentukan 1. Pengumpulan Data 1. Tingkat efisiensi dan Tim Analis 2. Pengolahan Data efektivitas2. Pemberitahuan 3. Verifikasi Data Jabatan/Unit Kepada 4. Penyempurnaan 2. Standar Norma Waktu Pimpinan Unit Hasil Olahan Penyelesaian Pekerjaan 3. Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
  • 17. Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan• Waktu produktif/ efektif : yang benar-benar digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan• Waktu non produktif : Waktu kerja yang tidak digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan
  • 18. Jumlah Hari Kerja dalam 1 Tahun (5 hari kerja)• Jumlah hari kerja dengan 5 hari kerja:• Jumlah hari per tahun 365 hari• Libur Sabtu-Minggu ...... 104 hari• Libur resmi.................. 14 hari• Hak cuti ......................... 12 hari ------------------------130 hari -------------- 235 hari
  • 19. STANDARD WAKTU KERJA UNTUK 5 HARI KERJA (ALLOWANCE 30%)JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 37,5 JAM PER MINGGUJAM KERJA PER HARI = 37,5 JAM : 5 = 7,5 JAMJAM KERJA EFEKTIF = 70 % x 7,5 JAM = 5 JAM 15 MENIT DIBULATKANMENJADI 5 JAM ATAU SAMA DENGAN 300 MENITSTANDARD WAKTU KERJA :HARIAN = 300 MENITMINGGUAN = 5 HARI X 300 MENIT = 1.500 MENITBULANAN = 20 HARI X 300 MENIT = 6.000 MENITTAHUNAN = 12 BULAN X 6.000 MENIT = 72.000 MENIT
  • 20. STANDARD WAKTU KERJA UNTUK 6 HARI KERJA (ALLOWANCE 30%)JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 37,5 JAM PER MINGGUJAM KERJA PER HARI = 37,5 JAM : 6 = 6,25 JAMJAM KERJA EFEKTIF = 70 % x 6,25 JAM = 4 JAM 20 MENIT SAMA DENGAN260 MENIT DIBULATKAN MENJADI 250 MENITSTANDARD WAKTU KERJA :HARIAN = 250 MENITMINGGUAN = 6 HARI X 250 MENIT = 1.500 MENITBULANAN = 24 HARI X 250 MENIT = 6.000 MENITTAHUNAN = 12 BULAN X 6.000 MENIT = 72.000 MENIT
  • 21. STANDARD WAKTU KERJA UNTUK 6 HARI KERJA (ALLOWANCE 25%)Jam Kerja PNS Per Minggu = 37,5 Jam (37 Jam 30 Menit)Jam Kerja PNS Per Hari = 37,5 Jam : 6 = 6,25 Jam (6 Jam 15 Menit)Jam Kerja Efektif Per Hari = 75% x 6,25 Jam = 4 Jam 40 Menit = 280 Menit dibulatkan menjadi 275 Menit (4 Jam 35 Menit)Jam Kerja Efektif Per Minggu = 6 Hari x 275 Menit = 1.650 MenitJam Kerja Efektif Per Bulan = 24Hari x 275 Menit = 6.600 MenitJam Kerja Efektif Per Tahun = 12 Bulan x 6.600 Menit = 79.200 Menit = 1.320 Jam = 1.300 Jam
  • 22. STANDARD WAKTU KERJA UNTUK 5 HARI KERJA (ALLOWANCE 25%) Jam Kerja PNS Per Minggu = 37,5 Jam (37 Jam 30 Menit) Jam Kerja PNS Per Hari = 37,5 Jam : 5 = 7,5 Jam (7 Jam 30 Menit) Jam Kerja Efektif Per Hari = 75% x 7,5 Jam = 5 Jam 37 Menit = 337 Menit dibulatkan 330 Menit (5 Jam 30 Menit) Jam Kerja Efektif Per Minggu = 5 Hari x 330 Menit = 1.650 Menit Jam Kerja Efektif Per Bulan = 20 Hari x 330 Menit = 6.600 Menit Jam Kerja Efektif Per Tahun = 12 Bulan x 6.600 Menit = 79.200 Menit = 1.320 Jam = 1.300 Jam
  • 23. SKEMA KUALITAS : PRESTASI (JENIS,SIFAT, KUANTITAS KERJA MACAM) VOLUME KERJA PRESTASI STANDAR KERJA KERJAKONDISI LINGK. WAKTU YG TERSEDIA KERJA WEWENANG TANGGUNG RESIKO KORELASI BAHAN SYARAT ALAT JAWAB BAHAYA JABATAN KERJA JABATAN KERJA
  • 24. FORM A PENGUMPULAN DATA BEBAN KERJA 1. NAMA JABATAN : 2. UNIT ORGANISASI : 3. SATUAN KERJA :NO RINCIAN TUGAS/ SATUAN JUMLAH NORMA PERA- BEBAN KEGIATAN VOLUME WAKTU LATAN KERJA KERJA1 2 3 4 5 6 7
  • 25. FORM B INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN 1. UNIT ORGANISASI : 2. SATUAN KERJA :NO NAMA JABATAN GOLONGAN JUMLAH KET1 2 3 4 5
  • 26. FORM C REKAPITULASI JUMLAH BEBAN KERJA JABATAN 1. UNIT ORGANISASI : 2. SATUAN KERJA : JUMLAH BEBAN NAMA KERJA JABATANNO JABATAN (VOLUME KERJA X NORMA WAKTU)1 2 3 JUMLAH
  • 27. FORM D PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEJABAT/PEGAWAI, TINGKAT EFISIENSI JABATAN (EJ) DAN PRESTASI KERJA JABATAN (PJ) 1. UNIT ORGANISASI : 2. SATUAN KERJA :NO NAMA JUMLAH PERHITUNGAN JUMLAH PEG +/- E P KET JABATAN BEBAN JML YANG ADA J J KERJA KEBUTUHAN PEG JABATAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUMLAH
  • 28. FORM E REKAPITULASI KEBUTUHAN PEJABAT/PEGAWAI, TINGKAT EFISIENSI UNIT (EU) DAN PRESTASI KERJA UNIT (PU) SATUAN KERJA :NO NAMA JUMLAH JML JUMLAH +/- EU PU KET UNIT BEBAN KEBUTUHAN PEG ORGANISASI KERJA PEG YANG UNIT ADA1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUMLAH
  • 29. BEBAN KERJA vs ORGANISASI dan PEGAWAI Penataan organisasiBEBAN KERJA (TINGGI/ RENDAH) Penyempurnaan Tatalaksana (Business Process) Penataan pegawai
  • 30. VOLUME KERJA Sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh unit organisasi atau pegawai/pejabat dalam jangka waktu tertentu
  • 31. NORMA WAKTU Waktu wajar yang benar-benar dipergunakan dalam menyelesaikan satu satuan proses kegiatan olehpegawai yang memenuhi syarat untuk menghasilkan suatu produk
  • 32. BEBAN KERJABobot pekerjaan yang dikaitkan padavolume kerja pegawai/ unit organisasi dengan norma waktu penyelesaianpekerjaannya yang dinyatakan dalam jumlah satuan pekerjaan.
  • 33. EFISIENSI KERJA Tercapainya penyelesaian pekerjaandengan kualitas pelayanan yang baik, yaitu tepat hasil (sesuai target) dan tepat waktu (sesuai jadwal) dengan tidak melampaui anggaran yang ditetapkan
  • 34. PRESTASI KERJA Nilai kemampuan hasil kerjapegawai/ unit organisasi dalam melaksanakan tugas
  • 35. PENGUKURAN KERJATeknik yang direncanakan untuk menetapkan waktu kerja efektif bagi seorang pegawai/pejabat/ unit organisasi yang memenuhi syarat untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu pada tingkat prestasi yang telah ditentukan
  • 36. JAM KERJA EFEKTIF PER TAHUN Waktu kerja wajar yang harusdipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam satu tahun
  • 37. BEBAN KERJA= JUMLAH VOLUME KERJA X NORMA WAKTU
  • 38. JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI/ PEJABAT BEBAN KERJA JABATAN = JAM KERJA EFEKTIF
  • 39. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS UNIT (EU) BEBAN KERJA UNIT= (JUMLAH PEGAWAI UNIT x JAM KERJA EFEKTIF)
  • 40. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS JABATAN (EJ) BEBAN KERJA JABATAN=(JUMLAH PEGAWAI JABATAN x JAM KERJA EFEKTIF)
  • 41. SARANA• Formulir A : PENGUMPULAN DATA BEBAN KERJA• Formulir B : INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JAB.• Formulir C : REKAPITULASI JUMLAH BEBAN KERJA JAB.• Formulir D : PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEJABAT/ PEG• TINGKAT EFISIENSI JABATAN (EJ) DAN• PRESTASI KERJA JABATAN (PJ)• Formulir E : REKAPITULASI KEBUTUHAN PEJABAT/PEG,• TINGKAT EFISIENSI UNIT (EU) DAN PRESTASI• KERJA UNIT (PU)
  • 42. STANDAR BEBAN KERJAJumlah ukuran baku kemampuan pegawai/unit organisasi melakukan kegiatan secara wajar yang dibebankan kepadanya dalam jangka waktu 1 tahun
  • 43. STANDAR PENILAIAN PRESTASI KERJA NILAI PREDIKAT SEBUTAN>1 A Sangat Baik0,90 s.d 1,00 B Baik0,70 s.d 0,89 C Cukup0,50 s.d 0,69 D Sedang<0,50 E Kurang
  • 44. KELEBIHAN PEGAWAI• Memperluas pekerjaan dan memperbanyak jenis produk;• Pendelegasian wewenang/pembagian tugas;• Mutasi;• Penggabungan unit organisasi;• Tidak menerima pegawai baru;• Memperbanyak atau dilimpahkan kejabatan fungsional;• Rasionalisasi
  • 45. KEKURANGAN PEGAWAI• Penambahan pegawai;• Penyederhanaan prosedur;• Pembagian sif atau lembur;• Pembentukan tim kerja.
  • 46. EFISIEN• Menaikan tipe kantor atau klasifikasi unit;• Memecah/ memperluas kantor;• Menambah jumlah pegawai;• Promosi pegawai;• Extensifikasi obyek/ wilayah kerja;• penghargaan
  • 47. INEFISIEN• Mempersempit organisasi;• Penggabungan fungsi;• Penyederhanaan prosedur/ penghapusan langkah- langkah yang tidak perlu;• Intensifikasi obyek/ wilayah kerja;• Mutasi pegawai;• Penghapusan organisasi;• Peningkatan kualitas peralatan;• Pengiriman pegawai untuk diklat;• Penambahan fasilitas;• Distribusi/ pelimpahan wewenang;• peringatan
  • 48. WAKTU LUANGWaktu kerja yang diperkenankan untuk digunakansecara tidak produktif yaitu 30% dari jam kantor,seperti kelelahan dasar (10%), keperluan pribadi (10%), keadaan tempat kerja (5%) dan lain-lain
  • 49. HASIL PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA• STANDAR NORMA WAKTU• JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI/ PEJABAT• EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS JABATAN (EJ)• EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS UNIT (EU)
  • 50. MENGHITUNG KEBUTUHAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT Mengikuti pedoman instansi pembinanya: Tenaga pendidikan Berdasarkan pedoman Departemen Diknas Tenaga Kesehatan Berdasarkan pedoman Departemen Kesehatan Pengawas Keteranagkerjaan Berdasarkan pedoman Depnakertrans
  • 51. SETIAP INSTANSI DAPAT MELAKUKAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA METODA LAIN YANG DIANGGAP SESUAI DENGAN KONDISI INSTANSINYA Penentuan ALLOWANCE setiap instansi disesuaikan dengan budaya kerja, etos kerja,disiplin kerja, dan hal-hal lain yang menjadi kondisi ditempatPenentuan HARI LIBUR disesuaikan dengan kondisi kedaerahan
  • 52. 1. REFORMASI KELEMBAGAAN, SDM, TATALAKSANA, AKUNTABILITAS, PENGAWASAN, DAN PELAYANAN PUBLIK2. PERUBAHAN SIKAP DAN PERILAKU3. MEMBANGUN PNS BERBASIS E-GOVERNMENT4. MEMBANGUN BIROKRAT ENTERPRENEUR5. BUDAYA KERJA PRODUKTIF6. ETIKA APARATUR NEGARA7. PNS BERBASIS IPTEK DAN IMTAQ8. PROFESIONAL, KINERJA PRODUKTIF, DAN AKHLAK MULIA9. PNS YANG MEMILIKI JIWA KORPS, KODE ETIK DAN AHKLAK MULIA
  • 53. C:yulian3slide rsd-dinkes.ppt