Sistem politik indonesia

10,268 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,268
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
144
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem politik indonesia

  1. 1. SISTEM POLITIK DI INDONESIA
  2. 2. PENDAHULUAN• SISTEM POLITIK• NEGARA
  3. 3. PENGERTIAN SISTEM POLITIKINPUT PROSES OUTPUT UMPAN BALIK
  4. 4. PENGERTIAN POLITIK• Austin Ranney mendefinisikan politik sebagai proses pembuatan kebijakan pemerintahan (public policy)• Harold D. Laswell menyebut bahwa politik itu menyangkut proses penentuan who get what, when and how• Ramlan Surbakti mendefiniskan politik sebagai proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah tertentu
  5. 5. Sistem PolitikINPUT PROSES OUTPUT UMPAN BALIK
  6. 6. Input, Proses dan Output• Input dalam sebuah sistem politik adalah aspirasi masyarakat atau kehendak rakyat – Tuntutan – Dukungan – Sikap apatis• Proses dalam sistem politik mencakup serangkaian tindakan pengambilan keputusanbaik oleh lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif dalam rangka memenuhi atau menolak aspirasi masyarakat• Output sistem politik berupa kebijakan publik – Pemenuhan aspirasi masyarakat – Penolakan/ketidaksediaan untuk memenuhi aspirasi masyarakat
  7. 7. Struktur Politik• Struktur politik merupakan keseluruhan bagian atau komponen (yang berupa lembaga- lembaga) dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu.• Tugas lembaga politik disebut fungsi• Rangkaian keseluruhan fungsi disebut proses• Rangkaian fungsi tersebut dalam bidang politik sehingga disebut proses politik
  8. 8. SISTEM POLITIK• Merupakan kesatuan antara struktur dan fungsi-fingsi politik• Struktur politik diibaratkan mesin sedangkan komponennya disebut fungsi
  9. 9. Fungsi Politik• Perumusan kepentingan• Pemaduan kepentingan• Pembuatan kebijakan umum• Penerapan kebijakan• Pengawasan pelaksanaan kebijakan
  10. 10. Funsi Politik yang lain• Komunikasi politik• Sosialisasi politik• Rekrutmen politik
  11. 11. Struktur Politik• Suprastruktur menjalankan output – Decision or rule making – Rule application – Rile adjudication• Infrastruktur menjalankan input – Interest articulate=perumusan dan pengajuan kepentingan – Interest aggregation=pemaduan atau pengajuan kepentingan
  12. 12. Struktur Politik di Indonesia• Sistem politik demokrasi berdasarkan Pacasila – Kedaulatan rakyat – Pelaksanaan kedaulatan melalui sistem perwakilan – Didalam lembaa perwakilan selalu diusahakan permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
  13. 13. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia• Suprastruktur politik di Indonesia – Lembaga pelaksana fungsi pembuatan kebijakan umum/legislatif • Fungsi Legislasi • Fungsi pengawasan/kontrol • Fungsi anggaran – Lembaga pelaksana fungsi penerapan kebijakan/eksekutif – Lembaga fungsi pengawasan pelaksana kebijakan/yudikatif
  14. 14. Mahkamah Agung dan Makhamah Konstitusi• Wewenang MA – Mengadili pada tingkat kasasi – Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang – Melaksanakan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang• Wewenang MK – Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir – Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD – Memutuskan pembubaran partai politik – Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu
  15. 15. Infrastruktur Politik di Indonesia• Lembaga swadaya masyarakat (civil society) – Community base organization seperti kelompok arisan, simpan pinjam – Civics group contoh NU• Partai Politik – Fungsi • Pendidikan politik • Penciptaan iklim yang kondusif serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat • Penyerap. Panghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitutional • Partisipasi politik warga negara • Rekrutman politik dalam proses pengisian jabatan politik• Media massa
  16. 16. Macam-Macam Sistem Politik• Democracy is a form of government organized in accordance with the principles of polular souvereignty, political equality, popular consultation and majority rule (Austin Ranney, 1982:278) – Kedaulatan rakyat – Persamaan politik – Konsultasi rakyat – Pemerintahan mayoritas (majority rule) David Beetham dan Kevin Boyle 91995:47 menyatakan adanya minoritas permanen=kelompok minoritas yang terbentuk atas dasar rasm agama, bahasam entisitas atau ciri permanen lainnya – Prinsip majority rule tidak cukup melindungi minoritas, oleh karena itu beberapa kebijakan dijalankan • Memberikan perwakilan proporsional • Memberikan hak veto • Memberikan otonomi khusus• Otoriter/kediktatoran/totaliter artinya suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi untuk memerintah dipegang dan dijalankan oleh satu orang/kelompok kecil elit• Carl J friederich dan Zbiegniew Brzezinki, ciri-cirinya adalah – Negara memiliki sebuah ideologi resmi – Mempunyai satu partai massa tunggal – Mengawasi seluruh kegiatan penduduk dan sistem teror – Monopoli media massa – Kontrol ketat dari militer – Pengendalian terpusat
  17. 17. Partisipasi dalam Sistem Politik di Indonesia• Konvensional – Suara dalam pemilu – Terlibat dalam kampanye – Membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan – Melakukan diskusi politik – Melakukan komunikasi pribadi• Non Konvensional – Demonstrasi – Mogok/boikot – Pembangkangan sipil

×