Your SlideShare is downloading. ×

Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC

799

Published on

Keterangan Pers Pertemuan Ke-17 Menteri Keuangan APEC dan Pertemuan Informal Menteri Keuangan ASEAN, Kyoto, Jepang, 5-6 November 2010

Keterangan Pers Pertemuan Ke-17 Menteri Keuangan APEC dan Pertemuan Informal Menteri Keuangan ASEAN, Kyoto, Jepang, 5-6 November 2010

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
799
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA GEDUNG DJUANDA I LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 TELEPON (021) 3449230 Pes. 6000, (021) 3808388; FAKSIMILE (021) 3453710; SITUS www.depkeu.go.id KETERANGAN PERS PERTEMUAN KE-17 MENTERI KEUANGAN APEC DAN PERTEMUAN INFORMAL MENTERI KEUANGAN ASEAN Kyoto, Jepang, 5-6 November 2010 Menteri Keuangan Agus Martowardojo telah menghadiri rangkaian Pertemuan Para Menteri Keuangan APEC ke-17 di Kyoto Jepang tanggal 5-6 November 2010. Dalam rangka pertemuan tersebut juga diselenggarakan Pertemuan Informal Menteri Keuangan ASEAN, Breakfast Meeting antara Menteri Keuangan ASEAN dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat, dan pertemuan bilateral antara Menteri Keuangan RI dengan beberapa negara mitra utama. Dalam Pertemuan Para Menteri Keuangan APEC dibicarakan isu mengenai perkembangan ekonomi global dan regional, khususnya terkait dengan isu global imbalances, nilai tukar, konsolidasi fiskal dan strategi pertumbuhan ekonomi yang mendukung konsep green growth strategy. Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam pertemuan APEC tersebut telah menyampaikan pandangan antara lain bahwa penyelesaian isu global imbalances dan kebijakan nilai tukar harus dilaksanakan secara kredibel. Penyelesaian global imbalances diupayakan agar dilaksanakan dalam perspektif jangka menengah panjang dan menghindari tujuan semu yang hanya menguntungkan dalam jengka pendek. Hal ini karena isu global imbalance menyangkut berbagai aspek perekonomian seperti defisit, surplus, tingkat utang, kebijakan fiskal, moneter, dan juga perdagangan. Sementara itu, penyesuaian kebijakan nilai tukar menuju kepada nilai fundamentalnya agar dilaksanakan secara gradual. Kebijakan moneter yang longgar harus memperhatikan perspektif global karena hal tersebut dapat mendorong aliran modal jangka pendek yang besar yang dapat mempunyai resiko tinggi terhadap stabilitas global. Disamping itu, Menteri Keuangan juga menekankan perlunya Menteri Keuangan APEC untuk terus mempertahankan stabilitas makroekonomi jangka pendek dan menengah panjang karena hal tersebut merupakan pilar utama yang menopang pertumbuhan ekonomi yang kuat, sustainable, dan berimbang. Dalam kesempatan Pertemuan APEC tersebut juga telah disetujui beberapa inisiatif kebijakan baru dalam kerangka APEC Finance Ministers Process, antara lain APEC Financial Inclusion Initiative yang akan mengangkat isu perluasan pelayanan jasa keuangan dan perbankan bagi kalangan tidak mampu dalam upaya membangun partisipasi mereka untuk berkontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional. Indonesia mendukung inisiatif financial inclusion di APEC. Hal ini sangat penting mengingat mayoritas unit bisnis di Indonesia merupakan UKM. Melalui inisiatif ini, Indonesia berharap bahwa akses bagi under-served people terhadap financial services menjadi besar. Indonesia juga mengusulkan agar financial literacy dan financial protection turut dimasukkan dalam inisiatif ini. Para Menteri Keuangan juga telah menyetujui dilanjutkannya APEC Infrastructure Pathfinder Initiative, dimana untuk tahun depan penekanan akan diberikan pada kerja sama bantuan teknik di dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur termasuk di dalamnya masalah procurement dan risk management. Indonesia telah menyatakan dukungan untuk berpartisipasi aktif dalam kedua inisiatif tersebut.
  • 2. Para Menteri Keuangan APEC sesuai mandat dari Para Leaders APEC telah mengeluarkan Kyoto Report on Growth Strategy and Finance. Laporan tersebut menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan berimbang di masa datang, dan juga menekankan pentingnya memelihara kebijakan fiskal yang sehat, khususnya terkait dengan pembiayaan publik bagi masyarakat lanjut usia dan jaminal sosial kesehatan masyarakat. Selain itu, laporan tersebut juga menekankan pentingnya menjamin pembiayaan yang cukup terhadap berbagai faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan, terutama melalui: penguatan pembiayaan infrastruktur, perbaikan akses terhadap akses pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah dan rumah tangga. Lebih dari itu, penguatan pembiayaan hijau (green finance) merupakan instrumen yang penting untuk meningkatkan teknologi intensif karbon rendah (low-carbon technology intensive) dan dalam memfasilitasi pertumbuhan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Kyoto Report tersebut nantinya akan disampaikan pada Pertemuan Para Pemimpin Ekonomi APEC di Yokohama tanggal 13-14 November mendatang. Sebagai hasil dari Pertemuan Menteri Keuangan APEC tersebut, telah dihasilkan juga Joint Ministerial Statement yang pada intinya adalah isu-isu yang tercantum di dalam Kyoto Report. Dalam rangkaian pertemuan APEC di Kyoto juga telah dilaksanakan Pertemuan Informal Para Menteri Keuangan ASEAN dan Pertemuan Menteri Keuangan ASEAN dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat. Menteri Keuangan Indonesia telah bertindak sebagai Ketua Pertemuan. Isu-isu yang dibahas dalam pertemuan Informal para Menteri Keuangan ASEAN tersebut antara lain ASEAN Infrastructure Fund (AIF) dan ASEAN Finance Ministers Seminar (AFMIS) yang merupakan beberapa kerja sama kongkrit para menteri keuangan untuk mengembangkan dan meningkatkan investasi, khususnya dalam bidang infrastruktur di kawasan ASEAN. Adapun pertemuan para Menteri Keuangan ASEAN dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat yang dipimpin bersama oleh Menteri Keuangan Indonesia dan Menteri Keuangan Amerika Serikat antara lain membicarakan masalah posisi ASEAN terkait agenda G20 Summit di Seoul tanggal 11-12 November mendatang. Pada intinya ASEAN mendukung kebijakan G20 untuk pemulihan ekonomi dengan penekanan pada perlunya meng-address isu external imbalances dan kebijakan nilai tukar. Aksi yang akan diambil tersebut juga harus memperhatikan masukan dan kepentingan emerging market development countries. Menteri Keuangan Agus Martowardojo selama di Kyoto juga melakukan beberapa pertemuan bilateral, yaitu dengan Amerika Serikat, Jepang, Singapura dan Selandia Baru. Pertemuan bilateral Indonesia dengan negara mitra pada intinya membicarakan upaya memperkuat kerja sama kedua negara dalam bidang-bidang spesifik, antara lain yang terkait dengan kebijakan fiskal, infrastuktur, perpajakan, energi geothermal, dan posisi masing-masing negara terkait kondisi ekonomi global. **********

×