Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab VI)

8,641 views
8,550 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,641
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
221
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab VI)

  1. 1. Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal Bab VI BAB VI PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN RISIKO FISKAL 6.1 Pendahuluan Kebijakan defisit anggaran dalam Rancangan APBN tahun 2011 selain ditujukan untuk mendukung ekspansi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, di tengah situasi perekonomian global yang tengah dalam proses pemulihan; sekaligus juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan fiskal. Pengalaman mengajarkan, bahwa ekspansi fiskal yang besar yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, yang dibiayai dengan utang, telah mengakibatkan beberapa negara Eropa, seperti Portugal, Irlandia, Yunani, dan Spanyol mengalami krisis utang dan defisit fiskal yang berat. Dunia bahkan mencemaskan krisis utang dan fiskal yang terjadi di sebagian kawasan Eropa tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baru yang dapat mengganggu proses pemulihan perekonomian global yang tengah berlangsung. Sebagai salah satu instrumen utama kebijakan countercyclical, kebijakan ekspansi fiskal yang diambil oleh berbagai negara di dunia dalam mengatasi dampak krisis keuangan global, antara lain melalui pemberian stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan melakukan konsolidasi fiskal melalui efisiensi jenis belanja tertentu untuk mengurangi tekanan fiskal, dinilai cukup efektif dalam memperpendek lamanya krisis ekonomi. Hal ini antara lain diindikasikan oleh adanya perbaikan sektor keuangan dan pemulihan kegiatan sektor riil. Perbaikan di sektor keuangan, khususnya di Eropa sebagai pusat krisis antara lain terlihat pada meningkatnya peminat lelang obligasi negara yang dilakukan oleh Spanyol, Portugal, Irlandia, dan Yunani. Namun demikian, perbaikan kondisi sektor keuangan negara-negara di kawasan tersebut, masih perlu diwaspadai mengingat belum sepenuhnya kembali ke kondisi sebelum krisis, yang antara lain ditunjukan oleh masih tingginya volatilitas yield obligasi, indikator pasar modal, dan nilai tukar. Sebagaimana dilakukan oleh banyak negara-negara di dunia, kebijakan pemberian stimulus fiskal bagi perekonomian juga dilakukan oleh Indonesia, sebagai respon dalam menyelamatkan perekonomian nasional, dan sekaligus meminimalisasi dampak krisis ekonomi dan keuangan global, terutama terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dilakukan dengan menerapkan kebijakan anggaran defisit yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sebagaimana tercermin dalam APBN-P tahun 2008 dan 2010. Dibandingkan dengan dengan persentase defisit pada periode sebelum 2007, besarnya defisit APBN-P pada tahun 2008 dan 2009 tersebut relatif lebih tinggi, yaitu berada pada kisaran 2,1 persen dan 2,4 persen terhadap PDB. Namun demikian, peningkatan defisit yang digunakan untuk memberikan stimulus fiskal tidak sepenuhnya dapat terealisasi sebagaimana yang direncanakan. Hal ini ditunjukan melalui realisasi defisit tahun 2008 dan 2009 yang lebih rendah dari yang ditargetkan, yaitu hanya sebesar 0,1 persen dan 1,6 persen terhadap PDB. Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa komponen pendapatan negara yang diperkirakan akan mengalami penurunan akibat krisis global justru menunjukan peningkatan, sehingga melampaui target, sementara di sisi belanja negara, beberapa pos pengeluaran tidak dapat diserap seluruhnya sebagaimana yang dianggarkan. Nota Keuangan dan RAPBN 2011 VI-1
  2. 2. Bab VI Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal Dalam APBN-P tahun 2010, defisit anggaran direncanakan meningkat dari perkiraan APBN 2010 sebesar Rp98,0 triliun (1,6 persen dari PDB) menjadi Rp133,7 triliun (2,1 persen dari PDB). Kenaikan defisit anggaran berkaitan dengan beberapa faktor, diantaranya: (i) naiknya harga minyak dunia, yang menyebabkan meningkatnya beban subsidi energi yang harus ditanggung oleh pemerintah, serta naiknya dana bagi hasil migas yang harus ditransfer ke daerah; (ii) meningkatnya kebutuhan dana investasi pemerintah, penyertaan modal negara, dan dana bergulir pengadaan tanah untuk jalan tol (BPJT); (iii) dibentuknya dana pengembangan pendidikan nasional; serta (iv) adanya pemberian pinjaman kepada PT PLN (Persero) dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan. Kenaikan defisit anggaran tersebut akan dibiayai dari tambahan utang sebesar Rp12,8 triliun, dan pembiayaan non-utang sebesar Rp22,9 triliun. Adanya berbagai pilihan sumber-sumber pembiayaan anggaran tersebut mendorong perlunya disusun kebijakan pengelolaan dan strategi dalam memanfaatkan sumber pembiayaan secara hati-hati dan terukur, dengan mempertimbangkan efisiensi biaya, kemampuan penyediaan dana, dan dampaknya pada masa yang akan datang. Dalam melakukan pemilihan dari berbagai alternatif sumber-sumber pembiayaan tersebut, diupayakan dengan terlebih dahulu mengoptimalkan sumber pembiayaan non-utang. Dengan demikian, sumber pembiayaan yang berasal dari utang dipilih sebagai alternatif terakhir pemenuhan defisit anggaran, mengingat adanya biaya dan risiko yang melekat dalam sumber pembiayaan utang. Selanjutnya, sejalan dengan kebijakan ekspansi fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan yang ramah lingkungan, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal, dalam tahun 2011, RAPBN direncanakan mengalami defisit sebesar Rp115,7 triliun, atau sekitar 1,7 persen terhadap PDB. Selain untuk memenuhi kebutuhan defisit anggaran, pembiayaan anggaran juga diperlukan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan, seperti dana investasi pemerintah, penyertaan modal negara, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, dan kewajiban penjaminan. Dengan semakin terbatasnya sumber-sumber pemenuhan pembiayaan non-utang, maka saat ini sumber pembiayaan defisit yang utama berasal dari utang. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pemerintah tetap mengedepankan pertimbangan efisiensi biaya, kemampuan penyediaan dana, dan dampaknya pada masa yang akan datang. 6.2 Realisasi Pembiayaan APBN Sejalan dengan kebijakan ekspansi fiskal yang ditempuh oleh pemerintah, baik dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth), menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran (pro-job), dan mengentaskan kemiskinan (pro-poor), maupun memberikan stimulus fiskal dalam memperkecil dampak krisis, dan menyelamatkan perekonomian nasional dari krisis perekonomian global sejak tahun 2008, defisit anggaran dalam kurun waktu 2005-2009 semula dirancang cenderung meningkat, dari 0,9 persen terhadap PDB menjadi 2,4 persen terhadap PDB. Meskipun demikian, realisasi defisit anggaran dalam kurun waktu 2005-2009 masih berada di bawah target yang ditetapkan. Dalam periode tersebut, realisasi defisit berada pada kisaran 0,1 persen sampai dengan 1,6 persen. Sebagai gambaran, target dan realisasi defisit anggaran dalam periode tahun 2005- 2009 dapat dilihat pada Grafik VI.1. Realisasi defisit anggaran paling rendah dibandingkan dengan target defisit anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P terjadi pada tahun 2008, yaitu hanya sebesar 0,1 persen terhadap VI-2 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
  3. 3. Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal Bab VI PDB jika dibandingkan dengan target GRAFIK VI.1 defisit anggaran dalam APBN-P 2008 TARGET DAN REALISASI DEFISIT 2005-2009 sekitar 2,1 persen terhadap PDB. 3,0 % thd PDB Rendahnya realisasi defisit anggaran APBN-P LKPP 2,4 dalam kurun waktu tersebut, terutama 2,5 2,1 disebabkan oleh realisasi daya serap 2,0 2,1 anggaran belanja negara rata-rata 1,5 1,5 1,3 hanya mencapai sekitar 96,3 persen 1,6 0,9 dari pagu anggaran belanja negara yang 1,0 1,3 ditetapkan dalam APBN-P, sementara 0,5 0,9 realisasi anggaran pendapatan negara 0,5 0,1 dan hibah rata-rata sesuai atau 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 memenuhi sasaran yang ditetapkan Sumbe r: Ke menterian Ke uangan dalam APBN-P. Khusus untuk tahun 2008, rendahnya realisasi defisit anggaran terutama disebabkan terlampauinya realisasi pendapatan negara dan hibah dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN-P, sementara realisasi belanja hanya mencapai 99,6 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN-P. Lebih rendahnya realisasi anggaran belanja negara dari pagu yang ditetapkan dalam APBN-P terutama disebabkan oleh realisasi anggaran belanja K/L hanya mencapai Rp259,9 triliun atau 89,6 persen dari pagu dalam APBN-P sebesar Rp290,0 triliun. Di lain pihak, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp981,6 triliun atau 9,7 persen melampaui target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp895,0 triliun. Untuk tahun 2009, rendahnya realisasi defisit disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja negara yaitu sebesar Rp937,4 triliun atau hanya mencapai 93,7 persen dari target APBN-P sebesar Rp1.000,8 triliun. Akibat dari rendahnya defisit yang tidak diimbangi dengan penyesuaian pembiayaan adalah bertambahnya dana dalam rekening SAL Pemerintah. 6.2.1 Tren Pembiayaan Anggaran Kebutuhan pembiayaan APBN dalam kurun waktu tahun 2005-2010 cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya defisit anggaran dan makin besarnya kebutuhan pengeluaran pembiayaan. Kebutuhan pembiayaan anggaran tersebut dipenuhi, baik dari sumber-sumber pembiayaan utang maupun pembiayaan non-utang. Mengingat kapasitas sumber pembiayaan yang berasal dari non-utang semakin berkurang, maka dalam periode tersebut, sumber pembiayaan utang masih mendominasi pemenuhan kebutuhan pembiayaan anggaran. Faktor yang mempengaruhi semakin terbatasnya kontribusi sumber pembiayaan non-utang dalam periode 2005-2010, selain akibat kebijakan penerimaan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan restrukturisasi BUMN bersangkutan, juga karena semakin terbatasnya aset eks restrukturisasi perbankan yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan APBN. Sementara itu, sumber pembiayaan dari utang terutama berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), baik melalui instrumen Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain SBN, penarikan pinjaman luar negeri terutama pinjaman yang sifatnya tunai merupakan sumber pembiayaan utang yang juga memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan pembiayaan. Secara neto, dalam tahun 2005-2010, pembiayaan yang berasal dari utang memberikan kontribusi rata-rata 75,1 persen dari total pembiayaan yang diperlukan. Gambaran mengenai perkembangan defisit dan penggunaan sumber-sumber pembiayaan anggaran disajikan sebagaimana terlihat pada Grafik VI.2. Nota Keuangan dan RAPBN 2011 VI-3
  4. 4. Bab VI Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal Apabila dilihat dari komponen pembiayaan secara bruto, struktur pembiayaan terbagi ke dalam komponen pengeluaran dan penerimaan pembiayaan, baik yang berasal dari utang GRAFIK VI.2 TREND PEMBIAYAAN DEFISIT, 2005-2010 triliun rupiah % thd PDB 140 7,0 Defisit 120 Non-Utang Net 6,0 SBN- net 100 Pinjaman LN-net 5,0 Defisit thd PDB 80 4,0 60 3,0 40 2,0 20 1,0 - - (20) (1,0) (40) (2,0) 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Catatan : *Angka 2010 me rupakan angka APBN-P 2010 Sumbe r: Ke menterian Ke uangan maupun non-utang. Komponen pengeluaran pembiayaan utang mencakup pembayaran pokok utang jatuh tempo, dan pembelian kembali SBN sebelum jatuh tempo. Sementara itu, komponen pengeluaran pembiayaan non-utang mencakup PMN, investasi pemerintah, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, dan kewajiban-kewajiban pemerintah lainnya sebagai konsekuensi dari kebijakan pemberian jaminan, terutama bagi proyek-proyek infrastruktur. Dengan adanya keperluan untuk pengeluaran pembiayaan, besaran kebutuhan pembiayaan secara total menjadi lebih besar dari pada kebutuhan defisit. Dalam periode tersebut, bagian terbesar pembiayaan dipenuhi melalui penerbitan SBN. 6.2.2 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Pemenuhan pembiayaan defisit anggaran pada dasarnya merupakan bagian integral dari kebijakan fiskal sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan ekonomi makro secara keseluruhan. Dalam kurun waktu tahun 2005–2010, pembiayaan defisit anggaran disesuaikan dengan strategi kebijakan fiskal, yang ditetapkan pemerintah dalam merespon perkembangan kondisi perekonomian yang mempengaruhi pada saat itu. Dalam perkembangannya, realisasi besaran defisit dan realisasi besaran pembiayaan tidak selalu sama besar nilainya dengan rencana semula, sehingga mendorong timbulnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dalam hal terjadi kelebihan pembiayaan atas kebutuhan untuk menutup defisit, atau sisa kurang pembiayan anggaran (SiKPA) dalam hal terjadi kekurangan pembiayaan atas kebutuhan untuk menutup defisit. Mengingat sebagian besar sumber pembiayaan anggaran berasal dari utang, maka pengelolaan dan perencanaan APBN yang tepat dan akurat menjadi hal yang penting, agar pengelolaan APBN bisa semakin efisien, dan tidak membebani anggaran pada masa yang akan datang. Gambaran mengenai perkembangan realisasi defisit dan pembiayaan anggaran tahun 2005–2010 sebagaimana Tabel VI.1. Dari tabel tersebut terlihat adanya perbedaan antara besaran realisasi defisit dan besaran realisasi pembiayaan, sehingga menimbulkan SiLPA dan SiKPA. Dalam periode tersebut, realisasi APBN mengalami SiKPA sebesar Rp3,3 triliun pada tahun 2005, dan sebesar VI-4 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
  5. 5. Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal Bab VI TABEL VI.1 PERKEMBANGAN REALISASI DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2005-2010 (triliun rupiah) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 APBN-P II LKPP APBN-P LKPP APBN-P LKPP APBN-P LKPP APBN-P LKPP APBN APBN-P A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 540,1 495,2 659,1 638,0 694,1 707,8 895,0 981,6 871,0 848,8 949,7 992,4 B. BELANJA NEGARA 565,1 509,6 699,1 667,1 752,4 757,6 989,5 985,7 1.000,8 937,4 1.047,7 1.126,1 C. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B) (24,9) (14,4) (40,0) (29,1) (58,3) (49,8) (94,5) 4,1 (129,8) (88,6) (98,0) (133,7) % defisit thd PDB (0,9) (0,5) (1,3) (0,9) (1,5) (1,3) (2,1) 0,1 (2,4) (1,6) (1,6) (2,1) D. PEMBIAYAAN 24,9 11,1 40,0 29,4 58,3 42,5 94,5 84,1 129,8 112,6 98,0 133,7 I. NON-UTANG 7,7 (1,2) 19,5 20,0 12,3 11,9 (10,2) 16,6 43,3 28,7 2,5 25,4 1. Perbankan dalam negeri 4,3 (2,6) 17,9 18,9 10,6 11,1 (11,7) 16,2 56,6 41,1 7,1 45,5 2. Privatisasi (1,7) (5,2) 1,0 0,4 2,0 0,3 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 1,2 3. Hasil pengelolaan aset 5,1 6,6 2,6 2,7 1,7 2,4 3,9 2,8 (0,2) (0,3) 1,2 1,2 4. Dana Investasi Pemerintah dan PMN 0,0 0,0 (2,0) (2,0) (2,0) (2,0) (2,8) (2,5) (12,1) (12,1) (3,9) (12,9) 5. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (1,0) 6. Kewajiban Penjaminan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (1,0) 0,0 (1,0) (1,1) 7. Pinjaman Kepada PT PLN (Persero) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (7,5) II. UTANG 17,2 12,3 20,5 9,4 46,0 30,6 104,7 67,5 86,5 83,9 95,5 108,3 1. Surat Berharga Negara (neto) 22,1 22,6 35,8 36,0 58,5 57,2 117,8 85,9 99,3 99,5 104,4 107,5 2. Pinjaman (4,8) (10,3) (15,3) (26,6) (12,5) (26,6) (13,1) (18,4) (12,7) (15,5) (8,9) 0,8 i. Pinjaman Luar Negeri (4,8) (10,3) (15,3) (26,6) (12,5) (26,6) (13,1) (18,4) (12,7) (15,5) (9,9) (0,2) -. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 43,0 29,1 37,6 29,7 42,2 34,1 48,1 50,2 69,3 58,7 57,6 70,8 a. Pinjaman Program 11,3 12,3 12,1 13,6 19,0 19,6 26,4 30,1 30,3 28,9 24,4 29,4 b. Pinjaman Proyek 31,7 16,8 25,5 16,1 23,2 14,5 21,8 20,1 39,0 29,7 33,2 41,4 -. Penerusan Pinjaman (7,4) (2,2) 0,0 (3,6) 0,0 (2,7) 0,0 (5,2) (13,0) (6,2) (8,6) (16,8) -. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN (40,4) (37,1) (52,8) (52,7) (54,8) (57,9) (61,3) (63,4) 69,0 (68,0) (58,8) (54,1) ii. Pinjaman Dalam Negeri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 3. Tambahan Pembiayaan Utang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KELEBIHAN/KEKURANGAN PEMBIAYAAN 0,0 (3,3) (0,0) 0,3 0,0 (7,4) 0,0 80,0 0,0 24,0 (0,0) 0,0 Sumber : Kementerian Keuangan Rp7,4 triliun pada tahun 2007. Sebaliknya, pada tahun 2006 realisasi APBN mengalami SilPA sebesar Rp0,3 triliun, tahun 2008 realisasi APBN mengalami SilPA sebesar Rp80,0 triliun, dan tahun 2009 mengalami SiLPA sebesar Rp24,0 triliun, yang dapat digunakan untuk membiayai defisit anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Terjadinya SiKPA pada tahun 2005, disebabkan oleh realisasi pembiayaan lebih rendah dibandingkan dengan realisasi defisit APBN. Rendahnya realisasi pembiayaan dalam tahun tersebut terutama karena realisasi pembiayaan non-utang mengalami negatif sebesar Rp1,2 triliun, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan target pembiayaan non-utang sebesar Rp7,7 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan utang turun menjadi sebesar Rp12,3 triliun dari target sebesar Rp17,2 triliun. Sementara itu, terjadinya SiLPA pada tahun 2006, terutama karena realisasi pembiayaan lebih rendah dibandingkan dengan target, namun disisi lain realisasi defisit juga masih dibawah target yang ditetapkan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, realisasi pembiayaan non-utang mencapai Rp20,0 triliun, lebih besar dibanding dengan target yang ditetapkan sebesar Rp19,5 triliun. Sementara itu, realisasi utang menurun menjadi sebesar Rp9,4 triliun dari target sebesar Rp20,5 triliun. Pada tahun 2007, kembali terjadi SiKPA sebagai akibat adanya kenaikan belanja negara berkaitan dengan naiknya harga komoditas, yang berimbas pada naiknya beban subsidi. Sedangkan terjadinya SiLPA sebesar Rp80,0 triliun pada tahun 2008, terutama disebabkan rendahnya realisasi defisit anggaran, berkaitan dengan realisasi pendapatan negara yang jauh melampai target yang ditetapkan, sementara realisasi anggaran belanja negara mendekati pagu yang direncanakan. Di lain pihak, realisasi pembiayaan anggaran mendekati target yang ditetapkan. Pada tahun 2009, terjadinya SiLPA disebabkan realisasi pembiayaan anggaran lebih tinggi dibandingkan realisasi defisit. Rendahnya realisasi defisit terutama berkaitan dengan realisasi belanja negara hanya mencapai sebesar Rp937,4 triliun, lebih rendah Rp63,4 triliun bila dibandingkan dengan pagu belanja negara yang direncanakan pada APBN-P 2009 sebesar Rp1.000,8 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran, terutama pembiayaan Nota Keuangan dan RAPBN 2011 VI-5
  6. 6. Bab VI Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal melalui utang mencapai Rp83,9 triliun, atau sekitar 97,0 persen dari target pembiayaan utang yang ditetapkan dalam APBN-P 2009 sebesar Rp86,5 triliun. Perbedaan antara target dan realisasi pada sebagian besar sumber pembiayaan, baik non- utang maupun utang, dan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perbedaan antara target dan realisasi pembiayaan, dijabarkan sebagai berikut. 6.2.2.1 Pembiayaan Non-utang Kebutuhan pembiayaan non-utang dalam APBN selalu dipenuhi dari berbagai sumber dengan jenis dan proporsi yang berbeda setiap tahunnya. Pemilihan sumber dan besaran pembiayaan non-utang tersebut, selain ditentukan oleh ketersediaan sumber pemenuhannya, juga ditentukan berdasarkan kemampuan penyediaan dana, manfaat, serta keuntungan yang diperoleh. Perkembangan pembiayaan non-utang dapat dilihat pada Tabel VI.2. TABEL VI.2 PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN NON-UTANG, 2005-2010 (triliun rupiah) Realisasi APBN-P Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010 A. Perbankan Dalam Negeri (2,6) 18,9 11,1 16,2 41,1 45,5 1. Rekening Pemerintah - 11,6 4,8 16,2 41,1 6,1 a.l - Rekening Dana Investasi - 2,0 4,0 0,3 3,7 5,5 - Rekening Pembangunan Hutan - - - - 0,6 0,6 - Saldo Anggaran Lebih - - 0,3 - 51,9 39,3 - Rekening Pemerintah Lainnya - 9,6 0,5 15,9 (15,1) - 2. Eks. Moratorium NAD dan Nias, Sumut - 7,4 6,3 - - - B. Non Perbankan Dalam Negeri 1,4 1,1 0,7 0,4 (12,4) (20,1) 1. Privatisasi (neto) (5,2) 0,4 0,3 0,1 - 1,2 2. Hasil Pengelolaan Aset 6,6 2,7 2,4 2,8 (0,3) 1,2 3. Dana Investasi Pemerintah dan PMN - (2,0) (2,0) (2,5) (12,1) (12,9) a.l i. Investasi Pemerintah - (2,0) (2,0) - (0,5) (3,6) ii. Penyertaan Modal Negara - - - (2,5) (10,7) (6,0) iii. Dana Bergulir - - - - (0,9) (3,3) 4. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional - - - - - (1,0) 5. Kewajiban Penjaminan - - - - - (1,1) 6. Pemberian Pinjaman kepada PT PLN - - - - - (7,5) Jumlah (1,2) 20,0 11,9 16,6 28,7 25,4 Sumber: Kementerian Keuangan A. Penggunaan saldo rekening Pemerintah Pembiayaan dari saldo rekening Pemerintah adalah penerimaan atau pengeluaran pembiayaan yang terkait dengan penerimaan dan pengembalian dari rekening-rekening Pemerintah lainnya yang dikelola atau dikuasai oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Penggunaan saldo rekening Pemerintah yang berada di perbankan dalam negeri menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan yang digunakan untuk membiayai APBN. Saldo rekening Pemerintah tersebut bersumber dari penerimaan Rekening Dana Investasi (RDI)/Rekening Pembangunan Daerah (RPD), Rekening Pembangunan Hutan (RPH), Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan rekening lainnya. Penggunaan saldo rekening Pemerintah dalam setiap tahun anggaran dipengaruhi oleh jumlah akumulasi uang tunai/ VI-6 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
  7. 7. Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal Bab VI saldo yang ada di rekening Pemerintah sebagai hasil operasional penerimaan dikurangi dengan pengeluaran dalam APBN tahun-tahun sebelumnya. Tren penggunaan saldo rekening Pemerintah dalam tahun 2005–2010 cenderung mengalami peningkatan, kecuali tahun 2007 yang menunjukkan penurunan sebesar Rp6,8 triliun atau 58,5 persen dibandingkan dengan tahun 2006. Tren peningkatan penggunaan saldo rekening Pemerintah dalam tahun 2006–2010 disebabkan meningkatnya kontribusi RDI/RPD dan SAL. Dalam tahun 2006, penggunaan saldo rekening Pemerintah sebesar Rp11,6 triliun atau meningkat sebesar Rp14,1 triliun (553,2 persen) jika dibandingkan dengan tahun 2005. Peningkatan ini disebabkan adanya setoran RDI sebesar Rp2,0 triliun dan rekening lain- lain sebesar Rp9,6 triliun. Sedangkan tingginya jumlah saldo rekening lain-lain yang diterima dalam tahun 2006 karena adanya penerimaan dari hasil penutupan rekening Pemerintah di berbagai K/L yang mencapai Rp5,5 triliun. Penutupan rekening ini dilaksanakan dalam rangka penertiban rekening-rekening yang kategorikan ke dalam rekening nonbudjeter. Kemudian dalam tahun 2007, penggunaan saldo rekening Pemerintah sebesar Rp4,8 triliun atau turun Rp6,7 triliun. Penurunan sebesar 58,5 persen ini disebabkan menurunnya penerimaan yang berasal dari penutupan rekening Pemerintah di K/L, meskipun penerimaan RDI meningkat cukup signifikan hingga mencapai 100 persen bila dibandingkan dengan penerimaannya dalam tahun sebelumnya. Sementara itu, penggunaan saldo rekening Pemerintah dalam tahun 2008 sebesar Rp16,2 triliun atau meningkat Rp11,4 triliun (236,6 persen) bila dibandingkan dengan tahun 2007. Peningkatan ini disebabkan adanya penyesuaian penambahan dan penurunan saldo Rekening Khusus (Reksus) akibat selisih kurs sebesar Rp15,9 triliun. Dalam tahun 2009 penggunaan saldo rekening Pemerintah untuk menutup kebutuhan pembiayaan APBN melonjak cukup tinggi hingga mencapai Rp41,2 triliun. Peningkatan penggunaan saldo rekening Pemerintah mencapai Rp24,9 triliun atau 154,1 persen bila dibandingkan dengan tahun 2008. Hal ini sebagai akibat meningkatnya penerimaan RDI sebesar Rp3,4 triliun (1.135,0 persen), RPH sebesar Rp621,0 miliar (100,0 persen), dan SAL sebesar Rp51,9 triliun. Penggunaan SAL yang cukup signifikan dalam tahun 2009 berkenaan dengan adanya SiLPA 2008 yang cukup besar. SiLPA tersebut disebabkan karena realisasi pendapatan negara yang melebihi dari target yang ditetapkan dan realisasi belanja negara yang lebih rendah dari pagu yang GRAFIK VI.3 ditetapkan, khususnya belanja subsidi PENGGUNAAN SALDO REKENING PEMERINTAH TAHUN karena realisasi harga minyak mentah 2005–2010 (triliun rupiah) (ICP) lebih rendah dari perkiraan semula. 8,0 Dalam APBN-P 2010, direncanakan 7,0 6,0 penggunaan saldo rekening Pemerintah 5,0 mencapai Rp45,5 triliun atau meningkat 4,0 Rp4,4 triliun (10,8 persen) dibandingkan 3,0 tahun 2009. Peningkatan ini dikarenakan 2,0 meningkatnya penerimaan RDI sebesar 1,0 Rp1,8 triliun atau 48,6 persen bila 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 * dibandingkan dengan tahun 2009. Selain * APBN-P 2010 itu juga dikarenakan dalam tahun 2009 Sumber: Kementerian Keuangan Nota Keuangan dan RAPBN 2011 VI-7
  8. 8. Bab VI Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal terdapat pengeluaran dari rekening Pemerintah terkait adanya penyesuaian penambahan dan penurunan saldo Reksus akibat selisih kurs hingga mencapai Rp15,1 triliun. Dari segi penggunaan SAL, dalam tahun 2010 direncanakan Pemerintah akan menggunakan SAL untuk membiayai APBN sebesar Rp39,3 triliun atau turun Rp12,5 triliun (24,1 persen) bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lebih rendahnya penggunaan SAL dalam tahun 2010 dikarenakan lebih rendahnya SiLPA tahun 2009 jika dibandingkan dengan SiLPA tahun 2008. Perkembangan penggunaan saldo rekening Pemerintah dalam tahun 2005-2010 dapat dilihat pada Grafik VI.3. B. Privatisasi BUMN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Privatisasi sebagai salah satu bentuk restrukturisasi BUMN, dilakukan bukan hanya dalam rangka memperolah dana segar, melainkan juga untuk menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme, antara lain melalui pembenahan manajemen dan pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang baik. Privatisasi saat ini tidak lagi diartikan secara sempit sebagai penjualan saham Pemerintah semata ke pihak nonPemerintah, tetapi dilakukan sebagai upaya untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk di dalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik (privatisasi diupayakan dilakukan melalui metode initial public offering/IPO). Dari program privatisasi tersebut, kemudian sebagian dana yang diperoleh dapat digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN dan sebagian lainnya masuk kas perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas perusahaan. Penerimaan pembiayaan melalui privatisasi cenderung mengalami peningkatan terutama selama periode 2006-2007, dan selanjutnya semakin menurun, sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang tidak lagi mengandalkan hasil privatisasi sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan. Dalam periode 2005-2009, upaya privatisasi BUMN telah menghasilkan Rp5,5 triliun yang dilakukan melalui IPO, strategic sales (SS), private placement, secondary offering (SO), dan employee management buy out (EMBO). Sementara itu dalam tahun 2010, penerimaan privatisasi diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun. Pada tahun 2005, tidak ada penerimaan pembiayaan yang berasal dari privatisasi, tahun 2006 sebesar Rp2,4 triliun yang berasal dari privatisasi PT Perusahaan Gas Negara (PT PGN), tahun 2007 sebesar Rp3,0 triliun yang berasal dari privatisasi Bank BNI. Sementara itu, pada tahun 2008 Pemerintah menyetujui program privatisasi terhadap 44 BUMN, yang antara lain bergerak pada sektor pekerjaan umum, perkebunan, industri dan keuangan. Dari jumlah ini, sebanyak 38 perusahaan dengan kepemilikan negara mayoritas dan 6 perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas. Namun, karena kondisi pasar keuangan yang tidak kondusif, program privatisasi pada tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Realisasi penerimaan privatisasi pada tahun 2008 sebesar Rp82,3 miliar yang berasal dari penutupan saldo privatisasi Bank BNI tahun 2007. VI-8 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
  9. 9. Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal Bab VI Pada tahun 2009, Pemerintah tidak GRAFIK VI.4 menargetkan pembiayaan dari PENERIMAAN PRIVATISASI BUMN, 2005 - 2010 (triliun rupiah) privatisasi. Hal tersebut terkait dengan 5,0 kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan BUMN dan faktor-faktor eksternal, antara 4,0 lain krisis keuangan global yang belum 3,0 mengalami perbaikan, fluktuasi harga komoditi yang sulit diperkirakan, dan 2,0 faktor geopolitik yang tidak pasti. 1,0 Sementara itu, pada tahun 2010 0,0 Pemerintah menargetkan penerimaan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 dari privatisasi BUMN sebesar APBN-P Realisasi Rp1,2 triliun. Setoran privatisasi dalam Sumbe r: Kementerian Keuangan APBN-P tersebut direncanakan berasal dari hasil penjualan saham greenshoe Bank BNI sebesar 3,1 persen atau setara dengan 473.895.270 lembar saham. Penjualan saham greenshoe Bank BNI tersebut dimaksudkan untuk menstabilkan harga saham di secondary market pasca pelaksanaan privatisasi 26,9 persen saham Bank BNI yang telah dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2007. Perkembangan penerimaan privatisasi pada periode 2005-2010 dapat dilihat dalam Grafik VI.4. C. Hasil Pengelolaan Aset Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.06/2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), Hasil Pengelolaan Aset (HPA) adalah setiap penerimaan tunai yang berasal dari restrukturisasi, kerjasama dengan pihak lain, penagihan piutang, penjualan, penyewaan, dividen, kupon/bunga dan/atau penerimaan lain yang berasal dari aset yang dikelola dari transaksi yang sudah selesai. Oleh karena itu, di samping pembiayaan dari penggunaan dana tunai yang ada di rekening Pemerintah, pembiayaan tunai non-utang dalam APBN juga dibiayai dari HPA milik Pemerintah. Dalam periode 2005–2010 aset yang dikelola Pemerintah dan dapat digunakan untuk pembiayaan APBN adalah aset yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan aset yang dikelola oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA). Aset yang dikelola DJKN meliputi aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL), aset eks kelolaan PT PPA dan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Aset yang dikelola DJKN tersebut dapat berupa aset kredit, aset properti, dan aset saham, yang dikelola dengan cara: (1) penagihan, melalui Panitia Urusan Piutang Negara (terhadap aset kredit), (2) penjualan (terhadap aset properti dan saham), (3) pemanfaatan (terhadap aset properti), (4) penetapan status penggunaan (terhadap aset properti) kepada K/L, dan (5) pelepasan hak dengan pembayaran kompensasi terhadap aset properti yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Sementara itu, PT PPA melaksanakan pengelolaan aset berdasarkan penugasan yang diterima dari Kementerian Keuangan. Aset yang dikelola oleh PT PPA meliputi aset saham bank, aset saham nonbank, aset kredit/hak tagih, serta aset saham dan kredit. Hasil pengelolaan aset oleh PT PPA setiap tahun akan dievaluasi oleh Kementerian Keuangan, dan selanjutnya Nota Keuangan dan RAPBN 2011 VI-9
  10. 10. Bab VI Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal GRAFIK VI.5 akan dilakukan perjanjian pengelolaan HASIL PENGELOLAAN ASET 2005-2010 aset setiap tahunnya antara Kementerian (triliun Rupiah) Keuangan dan PT PPA untuk 7,0 menentukan jenis dan jumlah aset yang 6,0 akan dikelola oleh PT PPA. Pada tahun 5,0 2005 dan 2006, kontribusi pengelolaan 4,0 aset dalam penerimaan pembiayaan 3,0 adalah masing-masing sebesar Rp6,6 triliun dan Rp2,7 triliun. 2,0 Sementara itu, pada kurun waktu tahun 1,0 2007-2009, pengelolaan aset 0,0 memberikan kontibusi masing-masing 2005 2006 2007 2008 2009 2010 sebesar Rp2,4 triliun, Rp2,8 triliun, dan Sumbe r: Ke menterian Ke uangan APBN-P Realisasi sebesar negatif Rp309,7 miliar. HPA pada tahun 2009 yang bernilai negatif Rp309,7 miliar tersebut terdiri dari hasil penjualan aset sebesar Rp690,3 miliar dikurangi dengan PMN untuk restrukturisasi BUMN sebesar Rp1,0 triliun. Sedangkan pada APBN-P tahun 2010, hasil pengelolaan aset diharapkan memberikan kontribusi sebesar Rp1,2 triliun. Kontribusi pengelolaan aset yang cenderung menurun tersebut sejalan dengan makin berkurangnya jumlah aset yang dikelola, baik oleh DJKN maupun oleh PT PPA (persero). Perkembangan hasil pengelolaan aset pada periode 2005-2010 dapat dilihat pada Grafik VI.5. D. Dana Investasi Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara GRAFIK VI.6 REALISASI DANA INVESTASI PEMERINTAH DAN PMN, 2005-2010 (triliun rupiah) Dana Investasi Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara (PMN) terdiri atas berbagai 14,0 12,0 komponen, yaitu: (1) Investasi Pemerintah, (2) 10,0 PMN, dan (3) dana bergulir. Pada setiap tahun 8,0 6,0 anggaran, tidak semua jenis alokasi ini ada 4,0 pada dana investasi Pemerintah dan PMN. 2,0 Dana Investasi Pemerintah dan PMN 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010* merupakan pengeluaran pembiayaan yang Investasi Pemerintah * APBN-P 2010 PMN Dana Bergulir tidak dilakukan secara reguler, namun Sumber: Ke menterian Ke uangan merupakan kebijakan yang bersifat ad-hoc tergantung kepada kebutuhan atau kebijakan Pemerintah dalam satu tahun anggaran seperti dukungan Pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur dan pendirian sebuah BUMN untuk menjalankan kebijakan Pemerintah. Perkembangan dana Investasi Pemerintah dan PMN selama periode 2005- 2010 dapat dilihat pada Grafik VI.6. Investasi Pemerintah Dana Investasi Pemerintah merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam APBN yang peruntukannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, yaitu untuk meningkatkan nilai tambah dan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi Pemerintah tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pembelian saham, surat utang maupun investasi langsung. Dalam mencapai tujuan investasi Pemerintah dimaksud, arah kebijakan dana investasi Pemerintah VI-10 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
  11. 11. Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal Bab VI dititikberatkan pada bidang infrastruktur. Pemerintah pada tahun 2005 belum menganggarkan dana investasi Pemerintah. Alokasi dana investasi Pemerintah pada tahun anggaran 2006 dan 2007 masing-masing sebesar Rp2,0 triliun. Pada tahun anggaran 2008, Pemerintah tidak menganggarkan Dana Investasi Pemerintah. Namun pada tahun anggaran 2009 Pemerintah telah mengalokasikan kembali Dana Investasi Pemerintah sebesar Rp500 miliar. Sementara itu, pada tahun 2010 Pemerintah telah mengalokasikan dana untuk investasi Pemerintah sebesar Rp3,6 triliun, yang terdiri dari: (1) Dana Investasi Pemerintah (reguler) Rp927,5 miliar, dan (2) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Rp2,7 triliun. Alokasi dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada APBN-P 2010 tersebut berasal dari realokasi dana subsidi kredit kepemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh) yang direncanakan untuk menjalankan kebijakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Hal tersebut berkenaan dengan perubahan skema subsidi untuk KPRSh menjadi kebijakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, yang menyediakan dana murah jangka panjang untuk dipadukan dengan dana bank pelaksana pemberi KPRSh. Penyertaan Modal Negara (PMN) Pengertian PMN menurut PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perseroan Terbatas (PT) adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Dalam upaya mewujudkan salah satu tujuan bernegara, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum, maka Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan perkembangan perekonomian negara, antara lain dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Kewajiban tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah, baik melalui instansi Pemerintah maupun badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah, dan dapat pula dilakukan oleh masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui badan usaha, maka Pemerintah dapat melakukan PMN untuk mendirikan BUMN. Sementara itu, untuk menyelamatkan perekonomian nasional, Pemerintah dapat pula melakukan PMN ke dalam perusahaan yang di dalamnya belum terdapat saham milik negara. Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan Perseroan Terbatas, Pemerintah dapat pula melakukan penambahan PMN. Besarnya alokasi dana PMN dalam periode 2005-2010 adalah sebagai berikut: (1) Tahun 2005 sebesar Rp5,2 triliun antara lain untuk PT Sarana Multigriya Financial dan Lembaga Penjaminan Simpanan, (2) Tahun 2006 sebesar Rp2,0 triliun antara lain untuk PT Garuda Indonesia, PT Merpati Nusantara Airlines, dan PT Kertas Kraft Aceh, (3) Tahun 2007 sebesar Rp2,7 triliun antara lain untuk PT Sarana Pengembangan Usaha, PT Asuransi Kredit Indonesia, dan PT Pusri, (4) Tahun 2008 sebesar Rp2,5 triliun untuk PT PPA dalam rangka restrukturisasi BUMN sebesar Rp1,5 triliun, dan perusahaan perseroan di bidang pembiayaan infrastruktur (PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI) sebesar Rp1,0 triliun, (5) Tahun 2009 sebesar Rp10,7 triliun antara lain untuk PT Perkebunan Nusantara II, PT Penjaminan Nota Keuangan dan RAPBN 2011 VI-11
  12. 12. Bab VI Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal Infrastruktur Indonesia (PT PII), dan PT Pertamina, (6) Tahun 2010 sebesar Rp6,0 triliun antara lain untuk LPEI, PT PII, PT Askrindo dan Perum Jamkrindo, PT SMI, Perusahaan Penerbit SBSN II dan III, PT Askrindo dan PT BPUI yang berasal dari hibah saham Bank Indonesia. Tidak semua PMN yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam kurun waktu 2005-2010 berupa fresh money. Beberapa PMN kepada BUMN dialokasikan sebagai bentuk konversi utang pokok (utang RDI dan PNBP), maupun hibah saham dari pihak lain (bersifat in-out). Sebagai contoh adalah PMN kepada PT Pertamina tahun 2009 yang terkait dengan hasil rekonsiliasi utang piutang (PNBP) Pertamina dan Pemerintah sebagai dasar penetapan neraca awal Pertamina tahun 2003. Selain itu, PMN kepada PT Askrindo dan PT BPUI pada tahun 2010 berasal dari hibah saham Bank Indonesia. Sementara itu, sejak tahun 2009 Pemerintah tidak lagi mengalokasikan PMN kepada BUMN tertentu yang bertujuan untuk merestrukturisasi BUMN. Hal tersebut terkait dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, yang memberikan penugasan kepada PT PPA untuk melakukan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN. Dengan demikian, PMN diberikan kepada PT PPA, dan selanjutnya BUMN dapat mengajukan permintaan restrukturisasi/revitalisasi kepada PT PPA. PMN yang berupa fresh money saat ini lebih banyak ditujukan untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam bidang tertentu, seperti PMN kepada PT PII dan PT SMI yang ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, serta PMN kepada PT Askrindo dan Perum Jamkrindo yang ditujukan untuk mendukung perluasan program KUR. Dana Bergulir Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Jenis dana bergulir yang dialokasikan Pemerintah dalam setiap tahun anggaran tidak sama, tergantung pada kebutuhan penyediaan dana yang akan digulirkan kepada masyarakat. Suatu dana dikategorikan sebagai dana bergulir jika memenuhi karakteristik (1) merupakan bagian dari keuangan negara, (2) dicantumkan dalam APBN dan/atau laporan keuangan negara, (3) dimiliki, dikuasai, dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), (4) disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat (revolving fund), (5) ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya, dan (6) dapat ditarik kembali pada suatu saat. Sebelum tahun 2009, dana bergulir diklasifikasikan ke dalam belanja negara, baik belanja bantuan sosial (bansos), subsidi, belanja hibah, maupun belanja modal nonfisik lainnya. Dalam perkembangannya Pemerintah memandang dana bergulir tidak tepat diklasifikasikan ke dalam belanja negara karena tidak sesuai dengan karakteristik dan sifat dana bergulir. Kemudian berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun VI-12 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
  13. 13. Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal Bab VI 2008-2009, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 99 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga tanggal 7 Juli 2008. Baru kemudian dalam tahun 2009, Pemerintah mengalokasikan dana bergulir ke dalam pembiayaan anggaran. Hal ini sesuai dengan pasal 12 ayat (1) PMK Nomor 99 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pengeluaran dana bergulir yang bersumber dari rupiah murni dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBN. Dalam tahun 2009, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk dana bergulir sebesar Rp915,0 miliar yang digunakan untuk membiayai dana bergulir di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) sebesar Rp290,0 miliar dan bidang kehutanan sebesar Rp625,0 miliar. Realisasinya sampai dengan akhir tahun mencapai Rp911,0 miliar atau 99,6 persen dibandingkan dengan alokasi anggarannya, yang terdiri dari realisasi dana bergulir KUMKM sebesar Rp290,0 miliar (100,0 persen) dan realisasi dana bergulir kehutanan sebesar Rp621,0 miliar (99,4 persen). Dana bergulir di bidang koperasi dikelola oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (BLU LPDB KUMKM) yang merupakan satker di bawah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pengalokasian anggaran dana bergulir KUMKM ditujukan untuk (1) membantu perkuatan modal usaha guna mengembangkan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional, (2) mengembangkan dan menyediakan akses pembiayaan bagi usaha KUMKM melalui pola dana bergulir, dan (3) memperkuat pendanaan lembaga keuangan dalam rangka memberdayakan lembaga keuangan dimaksud agar dapat memberikan layanan pembiayaan secara mandiri bagi KUMKM yang belum memenuhi kriteria kelayakan perbankan umum (not bankable). Mekanisme penyaluran dana bergulir KUMKM dapat dilaksanakan melalui perantara atau tanpa perantara. Mekanisme penyaluran dengan perantara yaitu apabila BLU pengelola dana bergulir memberikan dana bergulir kepada pihak pengguna dana (end user) melalui lembaga perantara. Lembaga perantara dimaksud dapat berupa lembaga keuangan bank (LKB) atau lembaga keuangan bukan bank (LKBB) seperti koperasi primer, koperasi sekunder, perusahaan modal ventura, dan lain-lain. Sedangkan mekanisme penyaluran dana bergulir tanpa perantara yaitu apabila BLU pengelola dana bergulir menyalurkan dana bergulir kepada pihak pengguna dana (end user) secara langsung tanpa melalui lembaga perantara. Realisasi anggaran dana bergulir KUMKM tahun 2009 mencapai 100,0 persen. Penyalurannya dilaksanakan melalui 6 koperasi sekunder, 33 koperasi primer, 22 perusahaan modal ventura, dan 6 perbankan. Beberapa kendala dalam penyaluran dana bergulir KUMKM tahun 2009 yaitu, (1) terbatasnya jumlah tenaga account officer (AO) yang dimiliki BLU LPDB KUMKM, (2) tarif skim pinjaman/pembiayaan masih dalam proses persetujuan Menteri Keuangan sehingga dana bergulir yang ada belum bisa disalurkan sesuai dengan kelayakan dan kebutuhan KUMKM, (3) informasi tentang keberadaan BLU LPDB KUMKM belum tersebar luas, (4) ketidaksiapan lembaga perantara sebagai penyalur pinjaman kepada koperasi-koperasi, (5) pemberian persetujuan pinjaman/pembiayaan dilakukan secara koligial direksi pada rapat komite pinjaman, dan (6) kelemahan database koperasi yang layak untuk mendapatkan pinjaman. Nota Keuangan dan RAPBN 2011 VI-13
  14. 14. Bab VI Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal Sementara itu, dana bergulir kehutanan merupakan dana yang bersumber dari alokasi APBN dan sumber dana lainnya, yang dipinjamkan kepada pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat (IUPHHK-HTR) dan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) untuk pembangunan hutan tanaman dengan suku bunga tertentu, yang harus digulirkan ke pemegang IUPHHK-HTR dan IUPHHK-HTI lainnya jika jangka waktu pinjamannya berakhir atau diberhentikan. Dana bergulir di bidang kehutanan dikelola oleh Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU P3H) yang merupakan satker di bawah Kementerian Kehutanan. Pengalokasian anggaran dana bergulir kehutanan ditujukan untuk menyediakan dana bagi membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan melalui skema pinjaman dan bergulir kepada badan usaha berbadan hukum, koperasi, dan kelompok tani hutan. Sumber pembiayaan dana bergulir kehutanan bersumber dari RPH, yang merupakan rekening penampungan dana reboisasi untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan menggunakan sistem pinjaman dan dikelola dengan sistem dana bergulir. Sedangkan sumber dana RPH berasal dari (1) dana reboisasi, (2) sisa dana reboisasi setiap tahun dari bagian Pemerintah Pusat setelah dikurangi alokasi ke Kementerian Kehutanan, (3) dana reboisasi dari penerimaan pembayaran kembali pinjaman/kredit beserta bunganya dari para debitur, hasil divestasi, dividen, dan pungutan kayu sitaan, (4) dana reboisasi yang berada di pihak ketiga, (5) bunga dan/atau jasa giro yang berasal dari RPH, dan (6) surplus (return) bagian Pemerintah yang berasal dari BLU P3H. Dalam APBN-P 2010, alokasi dana bergulir meningkat sebesar Rp2,4 triliun atau 259,5 persen dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2009. Peningkatan yang cukup signifikan ini disebabkan oleh kenaikan alokasi dana bergulir KUMKM dari semula Rp290,0 miliar dalam tahun 2009 menjadi Rp350,0 miliar dan adanya alokasi dana bergulir baru untuk pengadaan tanah sebesar Rp2,3 triliun. Sedangkan dana bergulir kehutanan dalam APBN-P 2010, alokasi anggarannya tetap sama seperti yang dialokasikan dalam tahun 2009 sebesar Rp625,0 miliar. Tujuan pengalokasian dana bergulir KUMKM dan kehutanan dalam tahun 2010 sama dengan tahun sebelumnya karena pada prinsipnya kebijakan pemberian dana bergulir KUMKM dan kehutanan dalam tahun 2010 merupakan kelanjutan dari tahun 2009. Sedangkan alokasi dana bergulir GRAFIK VI.7 pengadaan tanah ditujukan DANA BERGULIR 2009 - 2010 (triliun rupiah) untuk dana talangan dalam 3,5 rangka mempercepat proses KUMKM 3,0 Kehutanan penyelesaian pengadaan tanah 2,5 Pengadaan Tanah untuk pembangunan 22 ruas Total jalan tol. Dana bergulir ini dikelola 2,0 oleh Badan Layanan Umum 1,5 Badan Pengatur Jalan Tol (BLU 1,0 BPJT) yang merupakan satker di 0,5 bawah Kementerian Pekerjaan - Umum. 2009 2010 * * APBN-P 2010 Sumber: Ke menterian Ke uangan VI-14 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
  15. 15. Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal Bab VI Sebagian anggaran yang digunakan untuk dana bergulir pengadaan tanah berasal dari realokasi cadangan pembiayaan 2010 yang telah dianggarkan dalam APBN 2010 sebesar Rp914,3 miliar. Sedangkan sisanya sebesar Rp1,4 triliun merupakan tambahan anggaran baru. Pemerintah memroyeksikan pembangunan 22 ruas jalan tol akan dapat diselesaikan paling lambat tahun 2013 dalam upaya memenuhi target pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan program prioritas Pemerintah. Perkembangan realisasi dana bergulir tahun 2009 dan 2010 dapat dilihat pada Grafik VI.7. E. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Dana pengembangan pendidikan nasional adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan endowment fund yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (intergenerational equity) yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir dan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bidang pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitias pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Pemerintah baru mengalokasikan dana pengembangan pendidikan nasional melalui pembiayaan anggaran sebesar Rp1,0 triliun dalam APBN-P 2010. Sedangkan dalam tahun- tahun sebelumnya, Pemerintah belum mengalokasikan anggaran untuk keperluan ini. F. Kewajiban Penjaminan Untuk PT PLN (Persero) dan PDAM Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan yang menyediakan pendanaan/kredit untuk proyek-proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW. Penjaminan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelayakan PT PLN (Persero) dalam memperoleh kredit yang diharapkan dapat menurunkan biaya modal proyek. Dengan penjaminan tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat penyelesaian Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW dalam rangka mengatasi kekurangan pasokan listrik nasional. Sebagai konsekuensi pemberian jaminan ini, ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, maka Pemerintah wajib memenuhi kewajiban tersebut. Pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah kepada kreditor ini akan diperhitungkan sebagai utang PT PLN (Persero) kepada Pemerintah. Terhadap utang ini, PT PLN (Persero) wajib melakukan pelunasan pada kesempatan pertama setelah dilakukan penagihan atau langsung dilakukan pemotongan dari hak PLN atas subsidi harga listrik yang dibayar Pemerintah. Dana kewajiban penjaminan mulai dianggarkan pada APBN tahun 2007, tetapi sampai dengan akhir tahun 2009, realisasi dana kontijensi untuk PT PLN (Persero) masih nihil. Hal ini dikarenakan PT PLN (Persero) masih mampu membayar kewajibannya kepada kreditur dengan baik. Selanjutnya pada APBN-P 2010, dana kewajiban penjaminan untuk PT PLN (Persero) kembali dialokasikan sebesar Rp1,0 triliun. Sementara itu, Pemerintah juga melakukan penjaminan terhadap kemungkinan gagal bayar dari proyek PDAM sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2011 VI-15
  16. 16. Bab VI Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Selain itu, kewajiban penjaminan untuk PDAM dialokasikan dalam rangka percepatan penyediaan air minum yang merupakan salah satu kebutuhan dasar penduduk yang perlu diupayakan agar senantiasa tersedia dalam jumlah yang cukup merata dan mutu yang baik dalam rangka pencapaian millenium development goals (MDG’s), sehingga perlu diberikan akses pembiayaan bagi PDAM untuk memperoleh kredit investasi dari perbankan nasional. Dana kewajiban penjaminan untuk PDAM mulai dianggarkan pada tahun 2010. Pada APBN-P 2010, Pemerintah mengalokasikan dana kewajiban penjaminan untuk PDAM sebesar Rp50,0 miliar. G. Pinjaman kepada PT PLN (Persero) Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di bidang kelistrikan, selain memberikan penjaminan kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp1,0 triliun, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pinjaman kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp7,5 triliun dalam APBN-P 2010. Dalam tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk pinjaman kepada PT PLN (Persero). Pinjaman ini merupakan pinjaman lunak dengan masa pengembalian antara 10 sampai dengan 15 tahun dengan masa tenggang maksimal 5 tahun, jika dibayarkan secara amortisasi. Selain itu, tingkat suku bunga yang dikenakan atas pinjaman ini juga rendah guna mempertimbangkan pemenuhan covenant utang-utang PT PLN (Persero). Rencana pemberian pinjaman tersebut akan digunakan PT PLN (Persero) untuk menutup financing gap PT PLN (Persero) sebagai akibat dari pengadaan dan penggantian trafo, penguatan instalasi transmisi dan distribusi serta investasi lainnya. Untuk penyalurannya, Pemerintah memberikan penugasan kepada Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) untuk melaksanakan pemberian pinjaman dengan penerbitan Peraturan Presiden. Pemberian pinjaman kepada PT PLN (Persero) juga mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. 6.2.2.2 Pembiayaan Utang Utang merupakan instrumen pembiayaan yang hampir selalu digunakan oleh berbagai negara di dunia untuk menutup defisit pembiayaannya. Hal ini disebabkan karena sumber ini relatif tersedia baik dalam bentuk pinjaman maupun surat berharga. Pinjaman tersebut dapat diberikan oleh lembaga pemberi pinjaman sebagai perantara (intermediaries) seperti Bank Dunia atau bank pembangunan kawasan misalnya Asian Development Bank untuk kawasan Asia Pasifik, African Development Bank untuk kawasan Afrika, European Development Bank untuk kawasan Eropa, atau Inter American Development Bank untuk kawasan Amerika Selatan, maupun diberikan oleh negara atau lembaga keuangan yang mewakili sebuah negara. Di negara-negara yang telah maju industri keuangan dan pasar modalnya, pembiayaan utang lebih banyak bersumber dari pasar atau investor pasar keuangan melalui penerbitan surat berharga. Pemerintah Indonesia menggunakan dua instrumen utang tersebut dalam memenuhi pembiayaannya baik instrumen pinjaman maupun instrumen surat berharga. Secara bruto pembiayaan utang meningkat dari Rp76,5 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp249,8 triliun pada tahun 2010 atau meningkat lebih dari 3 kali. Seiring dengan peningkatan pembiayaan utang¸ penarikan pinjaman juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Penarikan VI-16 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
  17. 17. Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal Bab VI GRAFIK VI.8 PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN UTANG TAHUN 2005-2010 300,0  250,0  triliun rupiah 200,0  150,0  100,0  50,0  ‐ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total Utang 76,5  123,9  150,9  182,9  207,2  249,8  Penerbitan SBN 47,4  94,2  116,9  132,7  148,5  178,0  Penarikan PLN 29,1  29,7  34,1  50,2  58,7  70,8  Penarikan PDN ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1,0  Sumbe r: Kementerian Ke uangan pinjaman pada tahun 2005 sebesar Rp29,1 triliun meningkat menjadi Rp70,8 triliun pada tahun 2010 untuk memanfaatkan pinjaman program dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan utang tunai. Hal ini dilakukan karena penggunaan dana pinjaman program tidak terikat pada kegiatan tertentu atau lebih fleksibel, sehingga pemanfaatannya akan lebih optimal sesuai dengan kebutuhan belanja Pemerintah. Namun demikian, kenaikan penarikan pinjaman ini tidak sebanding dengan meningkatnya penerbitan SBN. Penerbitan SBN pada tahun 2010 meningkat lebih dari 4 kali lipat dibandingkan tahun 2005, yaitu dari Rp47,4 triliun ke Rp178,0 triliun. Peningkatan yang cukup besar tersebut lebih banyak dipenuhi melalui penerbitan SBN domestik, hal ini dilakukan karena untuk meningkatkan likuiditas dan kedalaman pasar dalam negeri serta untuk mengurangi risiko perubahan mata uang. Perkembangan pembiayaan utang tahun 2005-2010 dapat dilihat pada Grafik.VI.8. A. Penerbitan SBN neto Sepanjang periode 2005–2009, perkembangan realisasi pembiayaan khususnya yang bersumber dari penerbitan SBN cenderung semakin meningkat. Faktor utama yang berkontribusi bagi peningkatan penerbitan SBN ini adalah (i) adanya kebijakan untuk memprioritaskan pendanaan dari sumber pembiayaan domestik dan mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan luar negeri, (ii) adanya kebutuhan pembiayaan kembali dan reprofiling utang. Dalam upaya memenuhi target pembiayaan yang terus meningkat tersebut, penerbitan SBN menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat mengingat kondisi pasar SBN masih perlu untuk terus dikembangkan dan masih cukup rentan apabila terjadi krisis. Pada tahun 2005, target penerbitan SBN neto dalam APBN-P ditetapkan sebesar Rp22,1 Nota Keuangan dan RAPBN 2011 VI-17
  18. 18. Bab VI Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal GRAFIK VI.9 REALISASI PEMBIAYAAN MELALUI PENERBITAN SBN (triliun rupiah) 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010* -50,0 -100,0 * APBN-P 2010 SBN (neto) Penerbitan Pokok Jatuh Tempo Sumbe r: KementerianKe uangan triliun atau secara gross sebesar Rp43,3 triliun. Pada tahun ini kondisi pasar keuangan kurang mendukung program penerbitan SBN akibat adanya krisis reksa dana. Dalam realisasinya, penerbitan gross SBN pada tahun 2005 adalah sebesar Rp47,4 triliun yang digunakan untuk membiayai defisit sebesar Rp22,6 triliun dan untuk pembiayaan kembali SBN jatuh tempo sebesar Rp24,8 triliun. SBN yang diterbitkan meliputi ON seri FR sebesar Rp22,5 triliun dengan tenor rata-rata 9,2 tahun dan ON valas sebesar Rp24,8 triliun dengan tenor rata- rata 15,0 tahun Walaupun kondisi pasar keuangan kurang mendukung, minat investor untuk berinvestasi pada SBN masih cukup tinggi yang ditunjukkan oleh bid to cover ratio sebesar 2,16 kali. Pada tahun 2006 dan 2007, target penerbitan SBN neto dalam APBN-P meningkat cukup signifikan menjadi sebesar Rp35,8 triliun dan Rp58,5 triliun atau secara gross Rp90,5 triliun dan Rp99,3 triliun. Peningkatan target penerbitan tersebut dapat dipenuhi dengan biaya yang relatif rendah karena adanya upaya pengembangan instrumen SUN dan perluasan basis investor yang didukung kondisi pasar keuangan yang sudah pulih dari krisis reksadana dan kondisi makro ekonomi yang stabil. Hal ini terlihat dari tingginya likuiditas di pasar keuangan yang tercermin pada indikator bid to cover ratio sebesar 2,32 kali di tahun 2006 dan 2,22 kali di tahun 2007. Realisasi penerbitan gross SBN pada tahun 2006 adalah sebesar Rp94,2 triliun yang terdiri dari ON seri FR sebesar Rp42,6 triliun dengan tenor rata-rata 11,6 tahun dan ON valas sebesar Rp20,0 triliun dengan tenor rata-rata 20,3 tahun yang digunakan untuk membiayai defisit sebesar Rp36,0 triliun dan pembiayaan kembali SBN jatuh tempo sebesar Rp58,3 triliun. Sedangkan pada tahun 2007, realisasi penerbitan gross SBN adalah sebesar Rp116,9 triliun yang terdiri dari ON seri FR sebesar Rp71,7 triliun dengan tenor 14,1 tahun, ON seri SPN sebesar Rp4,2 triliun dengan tenor rata-rata 1,0 tahun, ON seri ZCB sebesar Rp10,5 triliun dengan tenor rata-rata 2 tahun dan ON valas sebesar Rp13,6 triliun dengan tenor 30 tahun yang digunakan untuk membiayai defisit sebesar Rp57, 2 triliun dan pembiayaan kembali SBN jatuh tempo sebesar Rp59,7 triliun. Pada paruh kedua tahun 2007, pasar keuangan global diguncang oleh krisis keuangan yang dipicu oleh krisis subprime mortgage di Amerika, namun dampak dari krisis global ini belum secara signifikan mempengaruhi pasar SBN dalam negeri. Pada tahun 2008, target penerbitan SBN neto dalam APBN-P meningkat menjadi sebesar Rp117,8 triliun atau secara gross sebesar Rp157,0 triliun. Pada tahun ini, dampak krisis subprime morgage yang melanda Amerika Serikat mulai dirasakan oleh pasar keuangan VI-18 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
  19. 19. Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal Bab VI domestik dan mencapai puncaknya pada paruh kedua tahun 2008. Dalam kondisi pasar keuangan yang memburuk tersebut, mengingat pasar obligasi tidak dapat dipisahkan dengan kondisi pasar keuangan pada umumnya, maka Pemerintah mengambil tindakan antara lain dengan (i) menghentikan penerbitan SUN untuk menjaga kepercayaan investor dan mengurangi kekhawatiran atas oversupply SUN dan (ii) melakukan program debt switch dan buyback. Dengan demikian, realisasi penerbitan gross SBN hanya sebesar Rp132,7 triliun yang diarahkan untuk membiayai defisit anggaran sebesar Rp86,0 triliun dan pembiayaan kembali SBN jatuh tempo sebesar Rp46,8 triliun. SBN yang diterbitkan meliputi ON seri FR sebesar Rp62,4 triliun dengan tenor rata-rata 9,6 tahun, ON seri VR sebesar Rp5,0 triliun dengan tenor rata-rata 3 tahun, ON seri SPN sebesar Rp10,0 triliun dengan tenor rata-rata 0,9 tahun, ON seri ZCB sebesar Rp9,6 triliun dengan tenor rata-rata 3 tahun dan ON valas sebesar Rp39,3 triliun dengan tenor rata-rata 18,1 tahun. Dalam rangka mengatasi dampak krisis yang semakin memburuk pada perekonomian nasional, Pemerintah mengambil kebijakan dengan memberikan stimulus fiskal dalam APBN 2009. Hal ini berimplikasi kepada kenaikan target penerbitan SBN neto dari semula Rp54,7 triliun dalam APBN 2009 menjadi Rp99,3 triliun dalam APBN-P 2009 atau secara gross sebesar Rp99,6 triliun menjadi Rp144,8 triliun. Menyadari bahwa kondisi pasar keuangan dunia masih belum kondusif, pemenuhan target pembiayaan melalui penerbitan SBN tersebut dikhawatirkan tidak dapat dilakukan secara optimal. Beberapa faktor yang dinilai dapat mempengaruhi tidak optimalnya penerbitan SBN pada saat itu antara lain adalah (i) terbatasnya permintaan dari investor akibat perlambatan ekonomi yang berimbas pada penurunan kapasitas investasi dan keterbatasan likuiditas, (ii) semakin banyaknya negara- negara di dunia yang melakukan penambahan utang untuk menutup kebutuhan penyelamatan perekonomian dan fiskal stimulus, dan (iii) potensi terjadinya crowding out effect, yang dapat berakibat pada sulitnya mencari pembiayaan dari pasar dan makin mahalnya biaya yang harus ditanggung. Sebagai respon terhadap tingginya target pembiayaan tahun 2009 di tengah kondisi pasar yang kurang kondusif, Pemerintah melakukan pembicaraan secara intensif dengan pemberi pinjaman konvensional baik multilateral maupun bilateral, mengenai kemungkinan untuk memberikan fasilitas pinjaman siaga (contingency loan) dalam hal penerbitan SBN tidak dapat dilakukan secara optimal. Tindak lanjut dari inisiatif ini, Pemerintah melakukan penandatanganan perjanjian dengan empat development partners yaitu Bank Dunia, ADB, Pemerintah Jepang melalui JBIC, dan Pemerintah Australia. Adapun masa laku dari pinjaman siaga ini adalah selama 2 (dua) tahun, terhitung dari tahun 2009–2010. Pinjaman ini bukan merupakan pinjaman yang bersifat stand-by sebagaimana halnya commited credit line, yang dapat ditarik sewaktu-waktu dalam hal diperlukan dan dapat menjadi substitusi dari alternatif pembiayaan yang telah ada. Bentuk dukungan pinjaman siaga dapat berupa pemberian pinjaman, yang hanya dapat ditarik dalam hal 2 (dua) kondisi yang disepakati antara Pemerintah dengan development partners secara simultan terpenuhi yaitu (i) target pembiayaan Pemerintah dalam satu triwulan tertentu tidak dapat dipenuhi dan (ii) yield obligasi Pemerintah yang diterbitkan melampaui threshold tertentu yang disepakati. Untuk fasilitas dalam bentuk pinjaman ini tercakup dalam kerangka Public Expenditure Support Facility (PESF) yang dalam pelaksanaannya memperoleh dukungan dari Bank Dunia, ADB, dan Pemerintah Australia. Selain itu, pinjaman siaga dapat berupa pemberian jaminan (guarantee) melalui kerangka Market Access Support Facility (MASF) yang diberikan oleh Pemerintah Jepang. Dalam skema ini Pemerintah dapat melakukan penerbitan surat Nota Keuangan dan RAPBN 2011 VI-19
  20. 20. Bab VI Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal berharga di pasar internasional, terutama pasar keuangan Jepang dengan mendapatkan jaminan dari Pemerintah Jepang melalui JBIC. Sampai dengan pertengahan tahun 2009, pinjaman siaga tersebut baru dimanfaatkan sebesar JPY35 miliar melalui penerbitan JBIC guaranteed samurai bonds (shibosai) di pasar keuangan Jepang. Sedangkan pinjaman siaga dalam kerangka PESF sampai saat ini belum dimanfaatkan. Hal ini disebabkan karena kondisi pasar keuangan yang cenderung mengalami perbaikan sejak awal tahun 2009 sampai dengan saat ini, sehingga 2 (dua) syarat dalam rangka penarikan pinjaman ini belum terlampaui. Dalam realisasinya, penerbitan gross SBN pada tahun 2009 adalah sebesar Rp148,5 triliun yang digunakan untuk membiayai defisit sebesar Rp99,5 triliun dan untuk pembiayaan kembali SBN jatuh tempo sebesar Rp 49,1 triliun. SBN yang diterbitkan meliputi ON seri FR sebesar Rp66,1 triliun dengan tenor rata-rata 10,7 tahun, ON seri VR sebesar Rp6,5 triliun dengan tenor rata-rata 4,5 tahun ON seri SPN sebesar Rp25,2 triliun dengan tenor rata-rata 0,5 tahun dan ON valas sebesar Rp46,8 triliun dengan tenor rata-rata 8 tahun. Sebagai salah satu respon terhadap kecenderungan meningkatnya target penerbitan SBN, dan mempertimbangkan tingginya likuiditas pasar keuangan pada awal tahun, Pemerintah dalam melakukan penerbitan SBN menerapkan kebijakan front loading. Melalui kebijakan ini, porsi jumlah penerbitan diatur sedemikian rupa sehingga jumlah penerbitan pada semester I relatif lebih besar dari pada jumlah penerbitan semester II. Pertimbangan dilaksanakannya kebijakan front loading ini antara lain adalah sebagai berikut: 1. Memanfaatkan kondisi pasar yang relatif bullish pada awal tahun. 2. Memberikan rasa aman bagi para pelaku pasar bahwa target penerbitan SBN Pemerintah relatif akan dapat dicapai. 3. Tambahan biaya yang harus ditanggung Pemerintah untuk setiap peningkatan bid yang diterima pada saat lelang pada semester I umumnya lebih kecil daripada semester II. 4. Praktik front loading merupakan praktik yang umum dilakukan oleh Debt Management Office (DMO) di banyak negara. 5. Penerapan strategi front loading dalam pengelolaan utang yang prudent cenderung memberikan kontribusi positif pada stabilitas fiskal dan pasar keuangan dan diapresiasi oleh rating agencies. Namun, pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara hati-hati dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi kas negara, kondisi pasar keuangan, dan rencana kebijakan fiskal yang ditempuh sehingga kebijakan front loading yang dilakukan dapat mendorong pengembangan pasar obligasi domestik. Dalam periode 2005-2009 gambaran hasil pelaksanaan kebijakan ini dapat dilihat dalam Tabel VI.3. Seiring dengan meningkatnya target pembiayaan defisit anggaran melalui penerbitan SBN, diperlukan kondisi pasar SBN yang aktif, dalam, dan likuid. Dalam rangka meningkatkan likuiditas dan kedalaman pasar SBN, upaya yang dilakukan Pemerintah adalah melalui pengembangan instrumen SBN, baik SBN domestik maupun SBN Valas. Pengembangan instrumen SBN domestik yang telah dilakukan sepanjang tahun 2005-2010 diantaranya adalah pengembangan obligasi ritel, pengembangan SBSN, sukuk ritel, SPN, obligasi tanpa kupon (zero coupon bond–esZCB), dan sukuk dana haji Indonesia (SDHI). Produk obligasi negara ritel yang lebih dikenal ORI diperkenalkan pada tahun 2006, yang ditujukan bagi VI-20 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
  21. 21. Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal Bab VI TABEL VI.3 REKAPITULASI PENERBITAN SBN PER SEMESTER, 2005-2009 (juta rupiah) Tahun Semester I Semester II Total 29.072.000,0 18.225.000,0 47.297.000,0 2005 61,5% 38,5% 44.054.000,0 18.533.650,0 62.587.650,0 2006 70,4% 29,6% 57.508.200,0 42.446.495,0 99.954.695,0 2007 57,5% 42,5% 95.668.565,0 25.876.875,0 121.545.440,0 2008 78,7% 21,3% 84.925.000,0 43.082.156,0 128.007.156,0 2009 66,3% 33,7% Catatan: Penerbitan SBN termasuk dengan lelang dan private placement , tetapi belum termasuk SBSN Sumber: Kementerian Keuangan investor individu. Untuk itu, terms and condition produk obligasi ritel ini disesuaikan dengan kebutuhan investor individu, diantaranya tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga tabungan, maupun deposito dan pembayaran bunga yang dilakukan secara bulanan. Selanjutnya pada tahun 2007, Pemerintah memperkenalkan instrumen ZCB yang diarahkan untuk menyesuaikan pola investasi dari perusahaan asuransi dan dana pensiun. Selanjutnya untuk mengisi kebutuhan pasar akan instrumen jangka pendek, Pemerintah menerbitkan surat perbendaharaan negara (SPN) yang terutama ditujukan bagi kalangan perbankan sebagai instrumen untuk menyelaraskan durasi. Pada awalnya SPN dan ZCB kurang diminati oleh pasar karena adanya perlakuan pajak yang dinilai memberatkan investor. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah mengkaji kembali perlakuan pajak atas kedua instrumen tersebut dan melakukan penyesuaian sehingga instrumen tersebut menjadi lebih menarik. Dampak dari kebijakan ini telah dirasakan secara nyata dengan tingginya minat investor setelah perlakuan pajak yang baru terhadap kedua instrumen tersebut terutama SPN ditetapkan. Memasuki tahun 2008, setelah ditetapkannya UU tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Pemerintah melakukan penerbitan SBSN dengan tenor 7 dan 10 tahun di pasar domestik dan internasional. Penerbitan ini mendapat sambutan yang cukup baik dengan terpenuhinya target penerbitan SBSN bahkan penawaran yang masuk lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Berkenaan dengan mata uang SBN yang diterbitkan, sejak tahun 2004 Pemerintah mulai menerbitkan SBN dalam denominasi valas dalam mata uang USD, sedangkan dalam mata uang JPY baru dimulai pada tahun 2009. Tujuan penerbitan SBN valas adalah untuk memenuhi pembiayaan dan untuk mengelola portofolio utang Pemerintah. Penerbitan SBN dalam mata uang USD pada awalnya menggunakan program stand alone dengan format reg S/144A, namun sejak tahun 2009 Pemerintah menerbitkan SBN Valas dengan format GMTN (Global Medium Term Note). Penerbitan dengan format Reg S/144A memerlukan Nota Keuangan dan RAPBN 2011 VI-21
  22. 22. Bab VI Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal waktu yang cukup panjang sehingga terbuka peluang untuk diprediksi oleh pasar yang pada akhirnya cenderung mendorong yield ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan format GMTN Pemerintah dapat melakukan penerbitan sampai dengan jumlah yang didaftarkan pada program GMTN tersebut dan realisasi penerbitan dapat dilaksanakan setiap saat dalam periode yang telah ditentukan, sesuai dengan kebutuhan pembiayaan. Dengan demikian Pemerintah memiliki fleksibilitas dalam memilih waktu yang tepat untuk penerbitan yang pada akhirnya dapat mengurangi noise di pasar keuangan. Pada tahun 2009 Pemerintah mencoba menjajaki pasar Jepang dengan menerbitkan shibosai sebesar JPY 35 miliar yang memanfaatkan fasilitas Market Access Support Facility (MASF) yang diberikan oleh Pemerintah Jepang melalui JBIC. Penerbitan shibosai ini menggunakan mekanisme private placement kepada investor Jepang yang potensial. Pada tahun 2010 direncanakan untuk melakukan penerbitan shibosai pada semester II 2010, penerbitan ini ditujukan untuk menambah likuiditas shibosai dengan menambah jumlah outstanding. SBN valas juga diterbitkan dengan basis syariah (sukuk valas). Penerbitan pertama kali dilakukan pada bulan April 2009 sebesar USD650 juta dengan akad Ijarah sale and lease back. Penerbitan tersebut merupakan penerbitan straight sukuk terbesar di luar negara teluk dan merupakan benchmark pertama kali sukuk valas di Asia sejak tahun 2007. Minat investor terhadap instrumen ini cukup tinggi tercermin dari tingginya jumlah penawaran yang masuk (over subscription) sebanyak 7,3 kali dari jumlah penerbitan. Selain itu, Pemerintah berupaya untuk terus melakukan pengembangan pasar perdana melalui peningkatan kualitas pengelolaan SBN salah satunya dengan meningkatkan aspek certainty dan predictability bagi para investor. Melalui kedua aspek ini maka diharapkan kualitas pengelolaan SBN dapat ditingkatkan. Salah satu initiatif yang telah dilakukan pada tahun 2007, Pemerintah mengimplementasikan primary dealership system yang memungkinkan terjadinya market making dalam pasar SBN. Kemudian tahun 2010, pengembangan pasar antara lain dilakukan dengan menyusun jadwal pelaksanaan lelang per triwulan yang meliputi indikasi waktu, jenis instrumen per tenor, dan rencana penerbitan triwulanan. Meskipun jadwal ini sifatnya masih tentative, namun setidaknya dapat memberikan gambaran bagi investor terhadap penyusunan rencana investasi di SBN sepanjang tahun. Sedangkan dalam pengembangan pasar sekunder, telah ditetapkan crisis management protocol sebagai mekanisme early warning dan prosedur dalama pengelolaan jika terjadi krisis di pasar sekunder. Kemudian diperkenalkan metode securities lending and borrowing bagi primary dealers, dan Pemerintah dapat melakukan stabilisasi pasar dengan transaksi langsung melalui dealing room. Dalam pengelolaan portofolio dan risiko utang, Pemerintah juga telah mengembangkan berbagai operasi untuk memperbaiki struktur portofolio dan mengendalikan risiko yang terkandung dalam utang. Sebagai salah satu contoh dalam pengendalian risiko refinancing, Pemerintah telah melakukan operasi pasar melalui program cash buyback dan program penukaran utang (debt switching). Konsep dasar kedua program tersebut adalah sama, yaitu menukar utang yang jatuh tempo dalam jangka waktu pendek dengan utang yang memiliki jangka waktu yang lebih panjang, atau dapat dilakukan dengan menerbitkan obligasi yang dapat menjadi benchmark dan aktif ditransaksikan (on the run) untuk menggantikan obligasi yang tidak aktif (off the run). B. Penarikan Pinjaman Meskipun secara neto besaran penarikan pinjaman luar negeri ditetapkan negatif dan VI-22 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
  23. 23. Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal Bab VI perannya sebagai sumber pembiayaan sejak tahun 2004 sudah tidak lagi dominan, namun pembiayaan defisit anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri masih dipertahankan sampai saat ini. Hal tersebut didasari oleh masih adanya kebutuhan untuk mendukung pembiayaan kegiatan yang terkait langsung dengan belanja negara dan penerusan pinjaman, maupun dalam bentuk pinjaman luar negeri tunai yang berfungsi sebagai budget support. Dalam upaya mengurangi risiko nilai tukar yang melekat pada instrumen pinjaman luar negeri serta mempertimbangkan ketersediaan sumber dalam negeri, Pemerintah mengembangkan instrumen pembiayaan dari pinjaman yang bersumber dari dalam negeri. Seiring dengan telah dipenuhinya kerangka infrastruktur peraturan perundangan maupun peraturan operasional, pinjaman dalam negeri mulai digunakan sebagai instrumen pembiayaan pada tahun 2010. Sesuai dengan peruntukkannya, GRAFIK VI.10 pinjaman dalam negeri hanya PERKEMBANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI, 2005-2010 (triliun rupiah) diarahkan untuk pembiayaan kegiatan. Dengan demikian, 45,0 41,4 40,0 terhitung mulai tahun 2010 dalam 35,0 28,9 29,7 29,4 rangka pembiayaan defisit 30,0 30,1 anggaran, Pemerintah mempunyai 25,0 19,6 20,1 dua instrumen pinjaman yaitu 20,0 16,8 13,6 16,1 14,5 15,0 12,3 pinjaman luar negeri dan pinjaman 10,0 dalam negeri. 5,0 0,0 Pinjaman Luar Negeri 2005 2006 2007 2008 2009 2010* * APBN-P 2010 Dalam periode 2005-2010, Sumber: KementerianKeuangan Pinjaman Program Pinjaman Proyek penarikan pinjaman luar negeri dilakukan atas pinjaman proyek dan pinjaman tunai. Pinjaman proyek merupakan pinjaman yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh K/ L sehingga tercakup dalam belanja K/L atau yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah atau BUMN. Sedangkan pinjaman tunai yang lebih dikenal dengan sebutan pinjaman program merupakan pinjaman yang digunakan untuk pembiayaan defisit (budget support) yang syarat pencairannya adalah melalui pemenuhan policy matrix atau terlaksananya sebuah kegiatan tertentu. Pada tahun 2005 – 2009, terdapat kecenderungan peningkatan jumlah total penarikan pinjaman. Apabila dilihat secara rinci, perkembangan penarikan pinjaman program mulai meningkat sejak tahun 2007 seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang tunai. Sedangkan penarikan pinjaman proyek dari tahun 2005- 2007 cenderung menurun, namun kembali meningkat pada tahun 2008 dan 2009. Perkembangan pinjaman luar negeri tahun 2005-2010 dapat dilihat pada Grafik VI.10. Sebagaimana disebutkan di atas, realisasi penarikan pinjaman proyek dalam periode 2005- 2007 cenderung menurun, dan kemudian cenderung meningkat pada tahun 2008-2009. Namun, apabila dibandingkan antara besaran realisasi dengan target yang ditetapkan dalam APBN/APBN-P, realisasi penarikan pinjaman proyek pada periode 2005-2009 masih berada di bawah target yaitu rata-rata hanya mencapai angka 72,9 persen. Relatif rendahnya realisasi penarikan pinjaman proyek tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain (1) adanya kendala permasalahan di lapangan, misalnya kesulitan dalam pembebasan tanah dan/atau tidak diperolehnya perijinan penggunaan lahan, (2) belum siapnya pelaksanaan kegiatan di tahun pertama yang ditunjukkan dengan belum disediakannya dana pendamping/uang muka, atau belum lengkapnya organ pelaksana kegiatan, (3) penyelesaian pengadaan yang Nota Keuangan dan RAPBN 2011 VI-23
  24. 24. Bab VI Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal GRAFIK VI.11 tertunda akibat adanya persyaratan PERKEMBANGAN PENARIKAN PINJAMAN PROYEK, 2005-2010 (triliun rupiah) tertentu dari pemberi pinjaman 40,0 (lender) atau karena barang yang 30,0 diadakan memiliki karakteristik sangat spesifik, (4) penyusunan 20,0 besaran rencana penarikan yang terlalu optimis, (5) adanya 10,0 persyaratan administratif yang 0,0 belum dipenuhi oleh pelaksana kegiatan sehingga mengakibatkan Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi APBN-P APBN-P APBN-P APBN-P APBN-P dana diblokir, dan lain-lain. 2005 2006 2007 2008 2009 Perkembangan target dan realisasi penarikan pinjaman proyek tahun Sumbe r: KementerianKeuangan 2005-2009 dapat dilihat pada Grafik VI.11. Dalam kurun waktu tahun 2005-2009, khususnya mulai tahun 2007 terdapat kecenderungan peningkatan kebutuhan pemenuhan pembiayaan dari pinjaman tunai. Besaran realisasi penarikan pinjaman tunai tersebut meningkat dua kali lipat yaitu pada tahun 2005-2006 dibandingkan dengan 2008-2009. Hal ini dapat dipahami, mengingat sumber pembiayaan dari pinjaman tunai luar negeri yang merupakan non market base instrument diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan pada saat terjadi krisis global. Salah satu pertimbangan dimanfaatkannya pinjaman tunai ini adalah sifat penarikannya yang single disbursement dan tidak earmark dengan belanja tertentu (khususnya bagi pinjaman tunai di luar mekanisme refinancing modality), sehingga relatif fleksibel dalam pemanfaatannya. Namun demikian, perlu dipertimbangkan bahwa pinjaman tunai memiliki syarat pencairan yaitu policy matrix (untuk pinjaman program reguler) atau terlaksananya sebuah kegiatan (dalam konteks refinancing modality). Selain itu, mengingat sifatnya yang single disbursement, pinjaman tunai berpotensi mengurangi country limit/ single country ceiling yang diterapkan oleh masing-masing lender. Hal ini akan mengurangi ruang dan kapasitas negara peminjam untuk melakukan pinjaman baru, ataupun jika batasan ini dapat dilampaui maka biaya pinjaman dapat berpotensi naik. Sepanjang tahun 2005-2010, tidak semua pemberi pinjaman bersedia atau memiliki produk yang menyediakan fasilitas pinjaman tunai ini. Selama periode tersebut hanya empat pemberi pinjaman yang secara konsisten menyediakan fasilitasnya yaitu Bank Dunia, ADB, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Agence Française de Développement (AFD, Perancis). Sebenarnya, tidak tertutup kemungkinan adanya lender lain yang menyediakan fasilitas pinjaman tunai, namun terdapat potensi bahwa dana tunai yang disediakan memiliki konsekuensi biaya yang relatif mahal. Adapun dari sisi fokus program yang akan diterjemahkan dalam matriks kebijakan (policy matrix) sebagai syarat penarikan, terdapat beberapa program yang secara generik dapat menggambarkan pinjaman tunai dimaksud, antara lain kebijakan di bidang program pembangunan, infrastruktur, dan climate change. Dalam pemenuhan policy matrix tersebut, diperlukan upaya penyusunan berbagai kebijakan, baik yang berbentuk penetapan aturan perundangan maupun aturan operasional, serta studi-studi yang mengarah pada reformasi VI-24 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
  25. 25. Pembiayaan Anggaran dan Risiko Fiskal Bab VI kebijakan. Mengingat reformasi kebijakan tersebut dilakukan di segala bidang, maka dalam pemenuhan syarat penarikan tersebut sangat diperlukan keterlibatan aktif setiap K/L yang terkait langsung dengan masing-masing fokus area tersebut. Kebijakan di bidang program pembangunan tercakup dalam Development Policy Loan (DPL) yang merupakan produk pinjaman tunai dari Bank Dunia dan Development Policy Support Program (DPSP), dengan ADB sebagai lender. JICA melakukan cofinancing dengan Bank Dunia untuk program ini. Terdapat 3 area kebijakan publik yang menjadi perhatian Pemerintah untuk pelaksanaan program ini yaitu perbaikan iklim investasi, penguatan pengelolaan keuangan publik, dan pengentasan kemiskinan. Trigger Policy sesuai karakteristik masing-masing area kebijakan publik tersebut, yaitu (i) perbaikan iklim investasi, fokus kebijakan Pemerintah pada penyelesaian studi dalam pengurangan beban pajak bagi wajib pajak tertentu, operasionalisasi sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) beserta regulasi teknisnya dan pembenahan daftar negatif investasi (DNI), yang diikuti dengan mendirikan sistem lisensi operasional investasi online (SPIPISE) dan pembentukan staf help- desk untuk Indonesia National Single Window (INSW), (ii) penguatan pengelolaan keuangan publik, diwujudkan dengan melakukan pengembangan kapasitas SDM untuk meningkatkan fungsi procurement dalam Pemerintahan sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan efektifitas dalam melakukan procurement, kemudian menyempurnakan mekanisme untuk meningkatkan kualitas K/L dalam melakukan cash and budget forecasting agar efisiensi pengelolaan uang negara meningkat, dan pembentukan komite teknologi dan informasi serta pemberlakuan pemakaian standar kebijakan dalam penggunaan teknologi informasi Pemerintah; dan (iii) pengentasan kemiskinan, antara lain melalui pelaksanaan sensus secara nasional untuk melakukan pemetaan terhadap kemiskinan yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan pengentasan kemiskinan di tahun 2011. Sejak tahun 2005–2009, total penarikan pinjaman program di bidang program pembangunan yang telah dilakukan adalah sebesar USD4.693 juta yang terdiri dari Bank Dunia sebesar USD3.100 juta, ADB sebesar USD1.000 juta dan JICA sebesar equivalen USD593 juta. Program pembangunan infrastruktur melalui Infrastructure Development Policy Loan (IDPL) dengan lender dari Bank Dunia dan Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP) dengan ADB yang melakukan cofinancing dengan JICA sebagai lender. Dalam program ini area utama kebijakan infrastruktur berfokus pada kebijakan untuk mempertahankan alokasi dana APBN 2010 di bidang infrastruktur dan penyediaan listrik yang stabil, efektif, dan berkesinambungan. Fokus kebijakan infrastruktur lainnya adalah Public Private Partnership (PPP), yaitu upaya untuk mengutamakan peningkatan kerjasama antara Pemerintah dan pihak swasta. Pinjaman program untuk program pembangunan infrastruktur baru dimulai pada tahun 2006 dengan penarikan pinjaman dari ADB sebesar USD400 juta. Sepanjang tahun 2006–2009, jumlah penarikan pinjaman program untuk program pembangunan infrastruktur yang telah ditarik dari 3 lender ini adalah USD1,530 juta. Program perubahan iklim melalui Climate Change Program Loan (CCPL) didukung pembiayaannya oleh JICA dan AFD, Perancis. Program loan ini dimulai pada tahun 2008 dengan fokus sektor meliputi sektor kehutanan dengan target outcome mencegah pengurangan luas hutan dan meningkatkan tingkat penyerapan CO2, sektor energi dengan target outcome mengurangi emisi CO2 dan mendorong penggunaan energi terbarukan, sektor sumber daya dan energi dan beberapa sektor lainnya. Untuk sektor kehutanan yang menjadi perhatian utama adalah program Reducing Emissions from Deforestation and Nota Keuangan dan RAPBN 2011 VI-25

×