0
1
Selamat Mengikuti dan Semoga SuksesSelamat Mengikuti dan Semoga Sukses
2
3
STANDAR KOMPETENSI 4STANDAR KOMPETENSI 4
Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusiMenganalisis hubungan dasar n...
Pengertian Dasar Negara
Dasar berarti landasan atau foundamental. Negara merupakan
suatu organisasi kekuasaan yang didalam...
6
Fungsi dan Kedudukan Dasar Negara
Pokok kaidah negara yang fundamental tiada lain
adalah dasar negara Pancasila
fungsi d...
Dasar Negara Menurut Tinjauan Yuridis
Konstitusional
Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai
norma obye...
Pengertian
atau atribut
dari
Pancasila
8
dasar negara
pandangan hidup bangsa
jiwa bangsa
kepribadian bangsa
sumber dari se...
Pancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila sebagai Dasar Negara sering disebut sebagai Falsafah
Negara (Philosofische Gronds...
Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia
Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia mengandung pengertian
sikap ...
Pancasila sebagai Perjanjian Luhur
Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu
mendirikan negara, sloga...
11
12
DISKUSIKANLAHDISKUSIKANLAH
Apakah yang menyebabkan Bangsa
Indonesia memilih Pancasila
sebagai dasar negara kenapa ti...
13
JAWABANJAWABAN
Sebab Pancasila itu nilai-nilainya digali dari
kepribadian bangsa Indonesia sendiri.
Adapun Ciri khas ke...
14
15
STANDAR KOMPETENSI 4STANDAR KOMPETENSI 4
Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusiMenganalisis hubungan dasar n...
17
Pengertian Konstitusi
Konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar
merupakan peraturan negara yang memuat
ketentuan-keten...
11
22
33
44
18
Pandangan pakar politik tentang Konstitusi suatu negaraPandangan pakar politik tentang Konstitusi suatu neg...
19
Macam – Macam Konstitusi
Menurut C. F. Strong, dalam bukunya “ Modern Political Constitution “
membedakan Konstitusi me...
20
Sifat dan Fungsi Konstitusi Negara
Sifat pokok konstitusi negara adalah flexible (luwes), dan juga Rigid (kaku)
Konstit...
21
Kedudukan Konstitusi
Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan
perundangan-undangan, karena seti...
Pembentukan
Konstitusi
22
1. Cara Pemberian (Grants)
2. Cara Pembuatan dengan
Sengaja (Deliberate
Creation)
3. Cara Revolu...
23
Cara Pemberian (Grants)
Undang-Undang Dasar yang diperoleh dengan cara pemberian terdapat
pada negara-negara yang berbe...
24
Cara Pembuatan dengan Sengaja
(Deliberate Creation)
Dalam hal ini pembuatan suatu Undang-unang
Dasar dilakukan setelah ...
25
Cara Revolusi (Revolution)
Salah satu cara untuk menggulingkan suatu
pemerintahan negara yang tidak disenangi
rakyatnya...
26
Cara Evolusi (Evolution)
Perubahan-perubahan secara berangsur-angsur
dapat menimbulkan Undang-Undang Dasar, dan
secara ...
Pengubahan
Konstitusi
27
1. Cara Refrendum
2. Cara Pembentukan
Badan khusus
28
Cara Refrendum
pengubahan suatu Undang-Undang Dasar harus
mendapat persetujuan langsung dari rakyat. Kalau
mendapat per...
29
Cara Pembentukan Badan khusus
Badan ini khusus dibentuk untuk melaksanakan
tugas membuat atau mengubah Undang Undang
Da...
30
3.Hubungan Dasar Negara dengan
Konstitusi
Hubungan atau keterkaiatan dasar negara
dengan konstitusi suatu negara nampak...
31 Hubungan Dasar Negara dengan
Konstitusi Atau UUD 1945
1. Dasar negara dan Pembukaan UUD 1945
Hubungan dasar negara deng...
32 2. Dasar negara dan pasal-pasal
UUD 1945
Sila-sila Pancasila dalam kaitannya dengan pasal-pasal
UUD 1945 sebagai beriku...
33
34
STANDAR KOMPETENSI 4STANDAR KOMPETENSI 4
Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusiMenganalisis hubungan dasar n...
Klasifikasi
Konstitusi
Di Indonesia
36
1. Konstitusi awal
kemerdekaan 1945
2. Konstitusi RIS 1949
3. UUDS 1950
4. UUD 1945...
37
Konstitusi Awal Kemerdekaan 1945
Secara garis besarnya UUD 1945 yang memiliki sistimatika :
1. Bagian Pembukaan terdiri...
Konstitusi RIS 1949
Ternyata setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya 17 Agustus
1945 tidaklah menjadikan bangsa d...
39
Undang-Undang Dasar Sementara 1950
Konstitusi RIS yang bersifat liberal federalistik tidak sesuai dengan semangat
Prokl...
40
UUD 1945 HASIL DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berisi :
1. Menetapkan pembubaran Konstituante
2...
41
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 HASIL REFORMASI
Secara lebih rinci gagasan reformasi konstitusi (UUD 1945) didasarkan pada arg...
42
UUD 1945 Reformasi (Hasil Amandemen) :
UUD 1945 yang sama sekali tidak mengalami perubahan
adalah Pembukaan dan pasal 2...
11
22
33
43
2. Implementasi Dasar Negara ke dalam UUD 19452. Implementasi Dasar Negara ke dalam UUD 1945
Sila Pertama berh...
44
55
44
Sila keempat berhubungan erat dengan Alenia IV serta
Pokok Pikiran ke III Pembukaan UUD 1945 dan
Pasal 1 (2), 2, ...
45
T U G A S MANDIRI BERSTRUKTUR
Isilah tabel pada halaman 24 dibuku dengan
tepat dan benar, dalam kertas lembaran
tersend...
46
47
STANDAR KOMPETENSI 4STANDAR KOMPETENSI 4
Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusiMenganalisis hubungan dasar n...
1. KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945
Oleh karena vitalnya kedudukan Pembukaan UUD 1945,
maka Pembukaan UUD 1945 yang memiliki k...
Alenia pertama
- Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan
penjajah dalam segala bentuk
- Pernyataan su...
Alenia ketiga
- Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah atas
berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa
- Kei...
Pokok Pikiran Pertama : Negara melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan...
D. Proses
Amandemen
UUD 1945
53
Tuntutan Reformasi
Prosedur amandemen
UUD 1945
Latar Belakang Perubahan
atau
Amandemen UUD...
Keseluruhan tuntutan reformasi, yang kalau
disimpulkan adalah sebagai berikut :
1. Amandemen UUD 1945
2. Penghapusan doktr...
Prof. Miriam Budiardjo ada 4 macam prosedur untuk mengubah UUD :
1. Melalui sidang badan legeslatif dengan prosedur menuru...
latar belakang diadakan amandemen terhadap UUD 1945
adalah :
1. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
2. Kekuasaan yang sangat...
tujuan yang harus mendapatkan perhatian bagi pelaksana
amandemen terhadap UUD 1945 untuk menyempurnakan
aturan dasar, meng...
landasan hukum (dasar hukum) dalam pelaksanaan amandemen terhadap
UUD 1945 sebagai berikut :
1. Pasal 3 UUD 1945 (tentang ...
1. Tahap Pertama
Perubahan tahap pertama ini dilaksanakan pada Sidang Umum MPR RI
tanggal 14 – 21 Oktober 1999 terhadap 9 ...
Sebelum diadakan perubahan UUD 1945 memiliki
sistematika sebagai berikut :
Pembukaan
Batang Tubuh
- 16 bab
- 37 pasal
- 49...
61
62
STANDAR KOMPETENSI 5STANDAR KOMPETENSI 5
Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanMenghar...
A. KEWARGA-
NEGARAAN
64
1. Warganegara
2. Azas dan Stelsel
Kewarganegaraan
3. Dwi Kewarganegaraan
4. Peraturan
Perundangan...
- Warganegara, semua warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang undangan
- Kewarganegaraan, segala...
Adapun asas atau dasar yang dipergunakan untuk menentukan
kewarganegaraan seseorang pada umunya diantaranya :
1. Asas ketu...
Adapun asas atau dasar yang dipergunakan untuk menentukan
kewarganegaraan Indonesia menurut UU. No. 12 Tahun 2006
diantara...
Selain 4 asas dasar kewarganegaraan , beberapa asas khusus
juga menjadi dasar dalam penyusunan Undang-Undang Nomor
12 Tahu...
Dalam menentukan kewarganegaraanya beberapa
negara memakai asas ius sanguinis sedangkan
dinegara lain menggunakan asas ius...
Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku sekarang
adalah UU No. 12 Tahun 2006, yang mulai berlaku sejak
diundangkan pada...
71
72
STANDAR KOMPETENSI 5STANDAR KOMPETENSI 5
Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanMenghar...
B. PEWARGA
–
NEGARAAN
74
1. Pewarganegaraan
biasa
atau Naturalisasi
biasa
2. Pewarganegaraan
Istimewa atau
Naturalisasi Is...
Pewarganegaraan (Naturalisasi) sering juga disebut dengan
tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan
Rapu...
Oleh karena permohonan untuk menjadi kewarganegaraan RI
merupakan syarat formal, maka Menteri Hukum dan HAM dapat
menolak ...
SYARAT YANG HARUS DIPENUHI :
1. Telah berusia 18 tahun
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal
di wila...
Naturalisasi istimewa dapat diberikan kepada mereka (warga asing)
yang telah berjasa kepada negara RI atau dengan alasan k...
enurut UU No. 12 Tahun 2006 seorang warga negara RI dapat
ehilangan kewarganegaraan apabila :
Memperoleh kewarganegaraan l...
. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu
yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing
. Memp...
81
82
STANDAR KOMPETENSI 5STANDAR KOMPETENSI 5
Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanMenghar...
1. Landasan
Persamaan
Kedudukan
Warganegara
84
1. Pancasila
2. Pembukaan UUD 1945
3. Pasal – Pasal UUD
1945
Pancasila khususnya sila ke dua : Kemanusiaan yang
adil dan beradab, terkandung nilai-nilai kemanusiaan,
antara lain :
Pen...
mbukaan Alenia Pertama, dengan tegas menyatakan : Bahwa sesungguhnya
kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh seba...
Pembukaan Alenia Ke empat, dengan tegas menyatakan :
Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dilindung...
Pasal 27 (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi...
Pasal 28 B (1) antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
atas hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan...
Pasal 28 D (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan ke...
Pasal 28 E (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
mengenai hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyata...
asal 28 G (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
mengenai hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan ya...
asal 28 I (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
mengenai Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kem...
Pasal 28 I (5) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
Untuk menegakkan dan melindungi hak azasi manusia sesuai ...
Pasal 29 (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
me...
Pasal 33 (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan sosial
Pasal...
97
98
STANDAR KOMPETENSI 5STANDAR KOMPETENSI 5
Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanMenghar...
abila semua kewajiban itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan
ngguh-sungguh, maka hak pribadi warganegara akan terwujud...
bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan
memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak
pembelaan negara
berse...
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan...
bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat
martabat manusia dan memperoleh suaka politik dari negara la...
hak masyarakat tradisional agar dihormati selaras dengan perkembangan
zaman dan peradaban
Perlindungan, pemajuan, penegakk...
1. menjunjung tinggi hukum (peraturan perundangan)
dan pemerintahan
2. pembelaan negara
3. menghormati hak azasi manusia o...
7. membayar pajak
8. memelihara fasilitas umum
9. menjaga nama baik keluarga, masyarakat, bangsa dan negara
0. Setia dan c...
1. menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
(pasal 27 ayat 1 UUD 1945)
2. pembelaan negara (pasal 27 ayat 3 UUD 1945)
3. u...
Persamaan Kedudukan Warganegara :
Tanpa Membedakan Sara, Budaya dan Gender
Kodrat manusia, merupakan keseluruhan sifat-sif...
Pengakuan bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
memiliki kesamaan :
. kesamaan harkat, derajat, martabat sebag...
PEMAHAMAN TENTANG PERSAMAAN HARKAT, MARTABAT DAN
DERAJAT MANUSIA
HARKAT
Harkat manusia tiada lain merupakan kemuliaan, tar...
DERAJAT
Derajat manusia, merupakan tingkatan kedudukan atau kekuasaan
dasar yang melekat pada eksistensi manusia sebagai m...
112
113
STANDAR KOMPETENSI 6STANDAR KOMPETENSI 6
Menganalisis sistem politik di IndonesiaMenganalisis sistem politik di Indonesia
...
115
Pengertian
Sistem
Politik
Robert Dahl
Gabriel Almond
David Easton
Rusandi Sumintapura
Sukarna
Pancasila dan UUD
1945
116
Robert Dahl, mengatakan, sistem politik adalah merupakan
pola yang tetap dari hubungan antar manusia serta
melibatkan ...
117
Sukarna, berpendapat bahwa sistem politik adalah suatu
tata cara untuk mengatur atau mengolah bagaimana
memperoleh kek...
118
Ciri-Ciri
Sistem
Politik
Gabriel Almond
David Easton
119
Gabriel Almond, dalam bukunya yang berjudul The Politics of
Developing areas mengemukakan adanya 4 ciri dari sistem
po...
120
Macam-Macam
Sistem
Politik
Gabriel Almond dan
Powell
Alfian
121
a. Sistem-sistem premitif yang intermittent (bekerja
dengan sebentar-sebentar istirahat). Sistem politik
ini
sangat ke...
122
Sistem
Politik
In Put
Proses
Out Put
123
Infra
Struktur
Politik
sebagai
In Put
Nahdlatul Ulama (NU)
Muhammaddiyah
Tarbiyah Islamiah
Mahasiswa
Wartawan
Pengusah...
124
Pemilu
sebagai
Proses
Sistem Distrik
Sistem Proporsional
125
Sistem Distrik
Sistem ini diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah
pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah
pend...
126
Sufra
Struktur
Politik
sebagai
Out Put
MPR, DPR, DPD
(Lembaga Legeslatif)
Presiden dan Wakil
Presiden
(Lembaga Ekskuti...
127
128
STANDAR KOMPETENSI 6STANDAR KOMPETENSI 6
Menganalisis sistem politik di IndonesiaMenganalisis sistem politik di Indonesia
...
130
Sistem
Politik
Berdasarkan
Kalau ditinjau dari ideologi suatu
bangsa maka akan kita
mengenal adanya sistem politik
lib...
131
Sistem Politik
Berdasarkan
Tipe Kabinetnya
Sistem Politik
Berdasarkan
Tipe Kabinetnya
Tipe Kabinet
Ministerial
Tipe Ka...
132
Tipe Kabinet
Ministerial
Tipe Kabinet
Ministerial
Kabinet
Ekstra
Parlementer
Kabinet
Ekstra
Parlementer
Tipe
Kabinet
P...
133
Sistem Politik dengan sistem Kabinet Ekstra
Parlementer berarti kabinet yang
pembentukannya tidak dicampuri atau di
lu...
134 Sistem Politik. dengan sistem kabinet Parlementer
berarti : Menteri-Menteri secara perseorangan atau
secara bersama-sa...
135
Sistem
Politik
Berdasarkan
Kekuasaan
Menurut
Ajaran
Trias Politika
Sistem
Politik
Berdasarkan
Kekuasaan
Menurut
Ajaran...
136
Ajaran
Trias Politika
John Locke
Ajaran
Trias Politika
John Locke
LegeslatifLegeslatif
EkskutifEkskutif
FederatifFeder...
137
Ajaran
Trias Politika
John Locke
Ajaran
Trias Politika
John Locke
Legeslatif : sebagai lembaga yang bertugas untuk
mem...
138
Ajaran
Trias Politika
Montesquieu
Ajaran
Trias Politika
Montesquieu
LegeslatifLegeslatif
EkskutifEkskutif
YudikatifYud...
139
Ajaran
Trias Politika
Montesquieu
Ajaran
Trias Politika
Montesquieu
Legeslatif, yaitu kekuasaan untuk membuat Undang-
...
140
Sistem
Satu
Partai
Sistem
Satu
Partai
Sistem
Multi
Partai
Sistem
Multi
Partai
Sistem Dwi PartaiSistem Dwi Partai
Siste...
141
Sistem Politik
Satu Partai
Sistem Politik
Satu Partai
Sistem politik dengan partai tunggal di negara
Republik Rakyat C...
142
Sistem Politik
Dua Partai
Sistem Politik
Dua Partai
Sistem ini merupakan ciri khas negara Anglo
Saxon, Sistem ini dian...
143
Sistem Politik
Multy Partai
Sistem Politik
Multy Partai
Sistem politik dengan banyak partai ini
biasanya diterapkan di...
144
145
STANDAR KOMPETENSI 6STANDAR KOMPETENSI 6
Menganalisis sistem politik di IndonesiaMenganalisis sistem politik di Indonesia
...
147
Manusia Sebagai
Insan Politik
Manusia Sebagai
Insan Politik
Manusia
Makhluk
Bermasyarakat
Manusia
Makhluk
Bermasyaraka...
148
Manusia Makhluk
Bermasyarakat
Manusia Makhluk
Bermasyarakat
Sesuai dengan kodratnya, manusia sejak lahir hingga
menjel...
149
Manusia Sebagai
Insan Politik
Manusia Sebagai
Insan Politik
Di antara hubungan-hubungan yang dilakukan
antarmanusia, t...
150
Partisipasi Politik
Dalam masyarakat
Politik
Partisipasi Politik
Dalam masyarakat
Politik
1. Terbentuknya organisasi-o...
151
Masyarakat
Politik
Masyarakat
Politik
Kerjasama
Dan
Konflik
Kerjasama
Dan
Konflik
Ciri-Ciri
Masyarakat
Politik
Ciri-Ci...
152
Kerja sama dan
Konflik
Kerja sama dan
Konflik
Syarat terjadinya interaksi sosial atau interaksi
sebagai anggota masyar...
153
Proses Interaksi
Sosial dalam
Masyarakat
Politik
Proses Interaksi
Sosial dalam
Masyarakat
Politik
Proses
Asosiatif
Pro...
154
Proses Asosiatif yaitu suatu proses interaksi
yang cendrung menjalin kesatuan dan
peningkatan solidarias anggota-anggo...
155
Proses Asosiatif
Atau
Kerja sama
Proses Asosiatif
Atau
Kerja sama
Kerja sama
Politik
Kerja sama
Politik
Motivasi
Kerja...
156
Kerja sama
Politik
Kerja sama
Politik
Ada empat bentuk kerja sama politik yaitu :
1. Bargaining ( tawar menawar),
2. K...
157
Bargaining (tawar menawar) : suatu perjanjian atau persetujuan
diantara pihak-pihak yang mengikat diri melalui perdeba...
158
Motivasi
Kerja sama
Motivasi
Kerja sama
Adapun yang memotivasi seseorang atau organisasi
untuk
bekerja sama adalah :
1...
159
Proses Disosiatif
Atau
Konflik (Oposisi)
Proses Disosiatif
Atau
Konflik (Oposisi)
persaingan
(competition)
persaingan
...
160
Persaingan adalah proses sosial di mana individu atau kelompok-
kelompok tertentu mencari keuntungan melalui bidang-bi...
161
Ciri – Ciri
Masyarakat Politik
Ciri – Ciri
Masyarakat Politik
1. Adanya Struktur Politik
2. Adanya Infra Struktur Poli...
Power poin p kn kls x smt 2
Power poin p kn kls x smt 2
Power poin p kn kls x smt 2
Power poin p kn kls x smt 2
Power poin p kn kls x smt 2
Power poin p kn kls x smt 2
Power poin p kn kls x smt 2
Power poin p kn kls x smt 2
Power poin p kn kls x smt 2
Power poin p kn kls x smt 2
Power poin p kn kls x smt 2
Power poin p kn kls x smt 2
Power poin p kn kls x smt 2
Power poin p kn kls x smt 2
Power poin p kn kls x smt 2
Power poin p kn kls x smt 2
Power poin p kn kls x smt 2
Power poin p kn kls x smt 2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Power poin p kn kls x smt 2

4,418

Published on

Pkn kelas X smt.2

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,418
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
327
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Power poin p kn kls x smt 2"

  1. 1. 1
  2. 2. Selamat Mengikuti dan Semoga SuksesSelamat Mengikuti dan Semoga Sukses 2
  3. 3. 3
  4. 4. STANDAR KOMPETENSI 4STANDAR KOMPETENSI 4 Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusiMenganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi Kompetensi Dasar : 4.1 Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusiKompetensi Dasar : 4.1 Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi PERTEMUAN ke 1PERTEMUAN ke 1 4 Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi 1. Dasar negara 2. Konstitusi 3. Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi
  5. 5. Pengertian Dasar Negara Dasar berarti landasan atau foundamental. Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang didalamnya harus ada rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Jadi dasar negara berarti suatu landasan untuk mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar negara bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 karena idiologi negara kita adalah Pancasila . Pilihan setiap bangsa di dunia terhadap bentuk dasar negaranya tergantung pada idiologi yang dianut oleh negara tersebut Di negara barat karena beridiologi libral maka dasar negaranya adalah libral Di negara beridiologi komunis maka dasar negaranya adalah komunis 5
  6. 6. 6 Fungsi dan Kedudukan Dasar Negara Pokok kaidah negara yang fundamental tiada lain adalah dasar negara Pancasila fungsi dan kedudukannya Pancasila dalam tinjauan pokok kaidah negara yang fundamental ini berarti segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental tersebut. Pokok kaidah negara yang fundamental juga mengikat dan mengatur penyelenggara negara, lembaga kenegaraan, lembaga kemasyarakatan, warga negara, dan penduduk
  7. 7. Dasar Negara Menurut Tinjauan Yuridis Konstitusional Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai norma obyektif dan norma tertinggi di dalam negara.serta sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sumber tertib hukum negara RI hal ini sesuai dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 jo Tap MPR No. V/MPR/1973 jo Tap MPR No. IX/MPR/1978, selanjutnya dipertegas lagi mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998 yang kemudian dicabut dengan Tap. MPR RI No. III / MPR / 2000 Dalam Tap MPR RI NO. III / MPR/ 2000 Tentang Sumber Hukum disebutkan bahwa Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945 (setelah diamandemen dibaca pasal-pasal) menjadi Sumber Hukum Dasar Nasional, dan dengan ditetapkannya ketetapan ini maka Pancasila tidak lagi sebagai Sumber dari segala sumber hukum melainkan menjadi Sumber Hukum Dasar Nasional. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara dalam tinjauan sosiologis berarti sebagai pengatur hidup kemasyarakatan, sedangkan tinjauan yang bersifat etis filosofis berarti sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara mencari kebenaran 7
  8. 8. Pengertian atau atribut dari Pancasila 8 dasar negara pandangan hidup bangsa jiwa bangsa kepribadian bangsa sumber dari segala sumber hukum, (Sumber Hukum Dasar Nasional) perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia
  9. 9. Pancasila sebagai Dasar Negara Pancasila sebagai Dasar Negara sering disebut sebagai Falsafah Negara (Philosofische Grondslag dari negara) atau Idiologi Negara (Staatsidee) dalam pengertian ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara atau untuk mengatur penyelenggaraan negara Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sering disebut dengan way of life, dalam pengertian ini Pancasila merupakan pedoman tingkah laku atau petunjuk hidup bagi setiap warga negara Indonesai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup dalam pelaksanaannya sehari- hari tidak boleh bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, sopan santun dan hukum Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia mengandung pengertian Pancasila sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia (jaman Sriwijaya dan Majapahit) 9
  10. 10. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia mengandung pengertian sikap mental, tingkah laku, amal perbuatan bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain Ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain yaitu : Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah – mufakat, Kekeluargaan dan Gotong Royong, idak mudah menyerah walaupun dalam keadaan yang paling sulit Pancasila sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia, pengertian ini terdapat dalam Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966, disebutkan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berarti segala peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan atau berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila Pancasila sebagai sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia mengandung pengertian: pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia 10
  11. 11. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, slogan sekali merdeka tetap merdeka harus kita pertahankan sebagai perwujudan atau manifestasi dari hak azasi manusia Pancasila sebagai Cita-Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia harus kita wujudkan seperti tujuan nasional negara kita yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdasan kehidupan bangsa Pancasila sebagai Falsafah Hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia Pancasila sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang serba majemuk seperti SARA, hal ini sudah terbukti sejak sumpah pemuda, karena biarpun berbeda daerah bisa disatukan menjadi satu tanah air Indonesia, walaupun berbeda suku bangsa kita bisa bersatu menjadi satu bangsa Indonesai, walaupun berbeda bahasa daerah dapat dipersatukan menjadi bahasa Indonesia semuanya itu karena falsafah hidup Pancasila 11
  12. 12. 11 12 DISKUSIKANLAHDISKUSIKANLAH Apakah yang menyebabkan Bangsa Indonesia memilih Pancasila sebagai dasar negara kenapa tidak libral atau komunis ? Apakah yang menyebabkan Bangsa Indonesia memilih Pancasila sebagai dasar negara kenapa tidak libral atau komunis ?
  13. 13. 13 JAWABANJAWABAN Sebab Pancasila itu nilai-nilainya digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Adapun Ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain yaitu : 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Musyawarah – mufakat, 3. Kekeluargaan dan Gotong Royong, 4. Tidak mudah menyerah walaupun dalam keadaan yang paling sulit Sebab Pancasila itu nilai-nilainya digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Adapun Ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain yaitu : 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Musyawarah – mufakat, 3. Kekeluargaan dan Gotong Royong, 4. Tidak mudah menyerah walaupun dalam keadaan yang paling sulit 11
  14. 14. 14
  15. 15. 15
  16. 16. STANDAR KOMPETENSI 4STANDAR KOMPETENSI 4 Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusiMenganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi Kompetensi Dasar : 4.1 Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusiKompetensi Dasar : 4.1 Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi PERTEMUAN ke 2PERTEMUAN ke 2 16 KONSTITUS I Pengertian konstitusi Macam-macam konstitusi Sifat dan fungsi konstitusi negara Kedudukan konstitusi Pembentukan dan pengubahan konstitusi
  17. 17. 17 Pengertian Konstitusi Konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar merupakan peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber dari peraturan perundangan lainnya yang berada di bawahnya Pengertian Konstitusi Konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar merupakan peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber dari peraturan perundangan lainnya yang berada di bawahnya
  18. 18. 11 22 33 44 18 Pandangan pakar politik tentang Konstitusi suatu negaraPandangan pakar politik tentang Konstitusi suatu negara L. J. Van Apeldoorn (Belanda), membedakan antara istilah UUD (grondwet) dengan Konstitusi (Constitutie) dimana UUD merupakan bagian tertulis dari dari suatu Konstitusi ( Konstitusi lebih luas pengertianya dari UUD ) karena Konstitusi memuat peraturan tertulis dan tidak tertulis L. J. Van Apeldoorn (Belanda), membedakan antara istilah UUD (grondwet) dengan Konstitusi (Constitutie) dimana UUD merupakan bagian tertulis dari dari suatu Konstitusi ( Konstitusi lebih luas pengertianya dari UUD ) karena Konstitusi memuat peraturan tertulis dan tidak tertulis Herman Heller, menyebutkan bahwa : Konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dari UUD. Karena Konstitusi sebenarnya tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis Herman Heller, menyebutkan bahwa : Konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dari UUD. Karena Konstitusi sebenarnya tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis Oliver Cromwell, menyebutkan bahwa : Konstitusi dan UUD adalah identik (sama). Karena UUD dibuat sebagai pegangan untuk memerintah Oliver Cromwell, menyebutkan bahwa : Konstitusi dan UUD adalah identik (sama). Karena UUD dibuat sebagai pegangan untuk memerintah Lasalle Struycken menyebutkan bahwa : Konstitusi sesungguhnya menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan yang nyata di dalam masyarakat. Seperti Kepala Negara, Angkatan Perang, Partai Politik, Buruh Tani, Pegawai dan sebagainya. Dalam hal ini Konstitusi sama dengan UUD Lasalle Struycken menyebutkan bahwa : Konstitusi sesungguhnya menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan yang nyata di dalam masyarakat. Seperti Kepala Negara, Angkatan Perang, Partai Politik, Buruh Tani, Pegawai dan sebagainya. Dalam hal ini Konstitusi sama dengan UUD
  19. 19. 19 Macam – Macam Konstitusi Menurut C. F. Strong, dalam bukunya “ Modern Political Constitution “ membedakan Konstitusi menjadi dua macam yaitu Konstitusi tertulis dan Konstitusi tidak tertulis. Suatu konstitusi dikatakan tertulis apabila sengaja dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk sebuah naskah (documentary constitution). Sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah (non- documentary constitution) dan merupakan suatu tradisi atau konvensi. Contohnya konstitusi negara Inggris hanya berupa kumpulan dokumen piagam atau pernyataan. Dalam beberapa buku dapat dijumpai bahwa konstitusi itu adalah UUD yang sebenarnya merupakan bagian dari hukum dasar yaitu termasuk hukum dasar yang tertulis sedangkan di luar hukum dasar tertulis adalah hukum dasar tidak tertulis sejenis konvensi atau traktat Macam – Macam Konstitusi Menurut C. F. Strong, dalam bukunya “ Modern Political Constitution “ membedakan Konstitusi menjadi dua macam yaitu Konstitusi tertulis dan Konstitusi tidak tertulis. Suatu konstitusi dikatakan tertulis apabila sengaja dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk sebuah naskah (documentary constitution). Sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah (non- documentary constitution) dan merupakan suatu tradisi atau konvensi. Contohnya konstitusi negara Inggris hanya berupa kumpulan dokumen piagam atau pernyataan. Dalam beberapa buku dapat dijumpai bahwa konstitusi itu adalah UUD yang sebenarnya merupakan bagian dari hukum dasar yaitu termasuk hukum dasar yang tertulis sedangkan di luar hukum dasar tertulis adalah hukum dasar tidak tertulis sejenis konvensi atau traktat 11
  20. 20. 20 Sifat dan Fungsi Konstitusi Negara Sifat pokok konstitusi negara adalah flexible (luwes), dan juga Rigid (kaku) Konstitusi dikatakan flexible (luwes) apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan masyarakat. Seperi konstitusi Inggris dan Selandia Baru. Konstitusi dikatakan Rigid atau kaku apabila konstitusi itu sulit diubah kapanpun kecuali melalui amandemen Fungsi pokok konstitusi negara adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintahan negara sedemikian rupa agar penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara terlindungi atau terjamin. Gagasan ini selanjutnya dinamakan konstitusionalisme Sifat dan Fungsi Konstitusi Negara Sifat pokok konstitusi negara adalah flexible (luwes), dan juga Rigid (kaku). Konstitusi dikatakan flexible (luwes) apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan masyarakat. Seperi konstitusi Inggris dan Selandia Baru. Konstitusi dikatakan Rigid atau kaku apabila konstitusi itu sulit diubah kapanpun kecuali melalui amandemen Fungsi pokok konstitusi negara adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintahan negara sedemikian rupa agar penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara terlindungi atau terjamin. Gagasan ini selanjutnya dinamakan konstitusionalisme 11
  21. 21. 21 Kedudukan Konstitusi Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundangan-undangan, karena setiap perundangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya dan apabila ada peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar harus dicabut. Undang-Undang Dasar juga dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan perundangan yang ada di bawahnya. UUD yang memiliki kedudukan tertinggi sebagai fundamental law (hukum dasar). Sebagai hukum dasar yang tertulis, konstitusi mengatur tiga masalah pokok : 1. Jaminan terhadap hak azasi manusia 2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar 3. Adanya pembagian atau pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar Kedudukan Konstitusi Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundangan-undangan, karena setiap perundangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya dan apabila ada peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar harus dicabut. Undang-Undang Dasar juga dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan perundangan yang ada di bawahnya. UUD yang memiliki kedudukan tertinggi sebagai fundamental law (hukum dasar). Sebagai hukum dasar yang tertulis, konstitusi mengatur tiga masalah pokok : 1. Jaminan terhadap hak azasi manusia 2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar 3. Adanya pembagian atau pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar 11
  22. 22. Pembentukan Konstitusi 22 1. Cara Pemberian (Grants) 2. Cara Pembuatan dengan Sengaja (Deliberate Creation) 3. Cara Revolusi (Revolution) 4. Cara Evolusi (Evolution Pembentukan dan Pengubahan Konstitusi
  23. 23. 23 Cara Pemberian (Grants) Undang-Undang Dasar yang diperoleh dengan cara pemberian terdapat pada negara-negara yang berbentuk kerajaan. Negara Monarchi yang mula- mula bersifat mutlak lambat laun sebagai akibat timbulnya faham demokrasi berubah sifatnya menjadi negara Monarchi yang Konstitusional Raja-Raja negara-negara Monarchi membagi-bagikan Undang-Undang Dasar kepada rakyatnya dan Raja berjanji akan melaksanakan kekuasaannya dalam batas-batas seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar yang dibagi-bagikan itu disebut Undang-Undang Dasar Oktroi seperti Kerajaan Jepang. Kerajaan mau membatasi diri dalam menjalankan kekuasaannya dengan membagi-bagikan Undang-Undang Dasar karena adanya desakan yang hebat dari rakyat agar raja atau penguasa tidak bertindak anarchisme atau sewenang-wenang Cara Pemberian (Grants) Undang-Undang Dasar yang diperoleh dengan cara pemberian terdapat pada negara-negara yang berbentuk kerajaan. Negara Monarchi yang mula- mula bersifat mutlak lambat laun sebagai akibat timbulnya faham demokrasi berubah sifatnya menjadi negara Monarchi yang Konstitusional Raja-Raja negara-negara Monarchi membagi-bagikan Undang-Undang Dasar kepada rakyatnya dan Raja berjanji akan melaksanakan kekuasaannya dalam batas-batas seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar yang dibagi-bagikan itu disebut Undang-Undang Dasar Oktroi seperti Kerajaan Jepang. Kerajaan mau membatasi diri dalam menjalankan kekuasaannya dengan membagi-bagikan Undang-Undang Dasar karena adanya desakan yang hebat dari rakyat agar raja atau penguasa tidak bertindak anarchisme atau sewenang-wenang
  24. 24. 24 Cara Pembuatan dengan Sengaja (Deliberate Creation) Dalam hal ini pembuatan suatu Undang-unang Dasar dilakukan setelah negara baru didirikan. Negara Amerika Serikat merupakan negara pertama membuat Undang-Undang Dasar atau Konstitusi sebagai Hukum dasar tertulis yang disahkan pada tanggal 17 September 1787 oleh sidang Konstituante. Indonesia termasuk dalam cara pembutan dengan sengaja. Di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD 1945 dalam sidangnya 18 Agustus 1945 Cara Pembuatan dengan Sengaja (Deliberate Creation) Dalam hal ini pembuatan suatu Undang-unang Dasar dilakukan setelah negara baru didirikan. Negara Amerika Serikat merupakan negara pertama membuat Undang-Undang Dasar atau Konstitusi sebagai Hukum dasar tertulis yang disahkan pada tanggal 17 September 1787 oleh sidang Konstituante. Indonesia termasuk dalam cara pembutan dengan sengaja. Di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD 1945 dalam sidangnya 18 Agustus 1945
  25. 25. 25 Cara Revolusi (Revolution) Salah satu cara untuk menggulingkan suatu pemerintahan negara yang tidak disenangi rakyatnya dengan jalan perebutan kekuasaan (Coup d’Etat). Pemerintah baru yang lahir akibat revolusi lalu membuat UUD yang diusahakan mendapat persetujuan rakyatnya. Seperti Prancis tahun 1791, Spanyol tahun 1932 Cara Revolusi (Revolution) Salah satu cara untuk menggulingkan suatu pemerintahan negara yang tidak disenangi rakyatnya dengan jalan perebutan kekuasaan (Coup d’Etat). Pemerintah baru yang lahir akibat revolusi lalu membuat UUD yang diusahakan mendapat persetujuan rakyatnya. Seperti Prancis tahun 1791, Spanyol tahun 1932
  26. 26. 26 Cara Evolusi (Evolution) Perubahan-perubahan secara berangsur-angsur dapat menimbulkan Undang-Undang Dasar, dan secara otomatis Undang-Undang Dasar lama tidak berlaku lagi, hal ini bisa terjadi karena adanya perubahan bentuk pemerintahan atau bentuk negara. (seperti di Indonesia UUD 1945 berubah ke Konstitusi RIS 1949 ke UUD Sementara 1950 ke UUD 1945) Cara Evolusi (Evolution) Perubahan-perubahan secara berangsur-angsur dapat menimbulkan Undang-Undang Dasar, dan secara otomatis Undang-Undang Dasar lama tidak berlaku lagi, hal ini bisa terjadi karena adanya perubahan bentuk pemerintahan atau bentuk negara. (seperti di Indonesia UUD 1945 berubah ke Konstitusi RIS 1949 ke UUD Sementara 1950 ke UUD 1945)
  27. 27. Pengubahan Konstitusi 27 1. Cara Refrendum 2. Cara Pembentukan Badan khusus
  28. 28. 28 Cara Refrendum pengubahan suatu Undang-Undang Dasar harus mendapat persetujuan langsung dari rakyat. Kalau mendapat persetujuan rakyat maka Undang- Undang Dasar boleh diubah, jika tidak Undang- Undang Dasar tidak boleh diubah (pernah ada pada jaman orde baru dengan UU. No. 5 tahun 1985 tentang refrendum) Sistem Refrendum ini masih ada di Negara Swiss Cara Refrendum pengubahan suatu Undang-Undang Dasar harus mendapat persetujuan langsung dari rakyat. Kalau mendapat persetujuan rakyat maka Undang- Undang Dasar boleh diubah, jika tidak Undang- Undang Dasar tidak boleh diubah (pernah ada pada jaman orde baru dengan UU. No. 5 tahun 1985 tentang refrendum) Sistem Refrendum ini masih ada di Negara Swiss
  29. 29. 29 Cara Pembentukan Badan khusus Badan ini khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas membuat atau mengubah Undang Undang Dasar ( badan ini pernah ada di Indonesia dengan nama Konstituante yang bertugas untuk membuat Undang-Undang Dasar yang difinitif untuk mengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tetapi gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga badan ini dibubarkan dengan dekrit presiden 5 Juli 1959. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 badan yang bertugas untuk mengubah Undang-Undang Dasar adalah MPR terdapat dalam pasal 3 (1) dan pasal 37 UUD 1945) Cara Pembentukan Badan khusus Badan ini khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas membuat atau mengubah Undang Undang Dasar ( badan ini pernah ada di Indonesia dengan nama Konstituante yang bertugas untuk membuat Undang-Undang Dasar yang difinitif untuk mengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tetapi gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga badan ini dibubarkan dengan dekrit presiden 5 Juli 1959. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 badan yang bertugas untuk mengubah Undang-Undang Dasar adalah MPR terdapat dalam pasal 3 (1) dan pasal 37 UUD 1945)
  30. 30. 30 3.Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi Hubungan atau keterkaiatan dasar negara dengan konstitusi suatu negara nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan atau Mukadimah Undang Undang Dasar suatu negara. Dari dasar negara inilah kehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan diatur dan diwujudkan. Salah satu perwujudan dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalah dalam bentuk konstitusi atau Undang Undang Dasar 3.Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi Hubungan atau keterkaiatan dasar negara dengan konstitusi suatu negara nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan atau Mukadimah Undang Undang Dasar suatu negara. Dari dasar negara inilah kehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan diatur dan diwujudkan. Salah satu perwujudan dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalah dalam bentuk konstitusi atau Undang Undang Dasar
  31. 31. 31 Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi Atau UUD 1945 1. Dasar negara dan Pembukaan UUD 1945 Hubungan dasar negara dengan Pembukaan UUD 1945 dapat digambarkan sebagai berikut : Falsapah dasar negara Pancasila yang abstrak tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan uraian terperinci dari Proklamasi 17 Agustus 1945 Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh dan tersusun secara teratur (sistimatis) dan bertingkat (hierarkis). Sila yang satu menjiwai dan meliputi sila yang lain secara bertingkat Jiwa Pancasila yang abstrak, setelah tercetus menjadi Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi Atau UUD 1945 1. Dasar negara dan Pembukaan UUD 1945 Hubungan dasar negara dengan Pembukaan UUD 1945 dapat digambarkan sebagai berikut : Falsapah dasar negara Pancasila yang abstrak tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan uraian terperinci dari Proklamasi 17 Agustus 1945 Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh dan tersusun secara teratur (sistimatis) dan bertingkat (hierarkis). Sila yang satu menjiwai dan meliputi sila yang lain secara bertingkat Jiwa Pancasila yang abstrak, setelah tercetus menjadi Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
  32. 32. 32 2. Dasar negara dan pasal-pasal UUD 1945 Sila-sila Pancasila dalam kaitannya dengan pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berhubungan erat dengan pasal 29 (1, 2) UUD 1945 Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab berhubungan erat dengan pasal 27, 28, 28 A-28 J, 29, 30, 31, 32, 33, 34 UUD 1945 Sila Persatuan Indonesia berhubungan erat dengan pasal 1 (1), 32, 35, 36 UUD 1945 Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berhubungan erat dengan pasal 1 (2), 2, 3, 22 E, 28, 37 UUD 1945 Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berhungan erat dengan pasal 23, 27 (2), 31, 33, 34 UUD 1945 2. Dasar negara dan pasal-pasal UUD 1945 Sila-sila Pancasila dalam kaitannya dengan pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berhubungan erat dengan pasal 29 (1, 2) UUD 1945 Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab berhubungan erat dengan pasal 27, 28, 28 A-28 J, 29, 30, 31, 32, 33, 34 UUD 1945 Sila Persatuan Indonesia berhubungan erat dengan pasal 1 (1), 32, 35, 36 UUD 1945 Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berhubungan erat dengan pasal 1 (2), 2, 3, 22 E, 28, 37 UUD 1945 Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berhungan erat dengan pasal 23, 27 (2), 31, 33, 34 UUD 1945
  33. 33. 33
  34. 34. 34
  35. 35. STANDAR KOMPETENSI 4STANDAR KOMPETENSI 4 Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusiMenganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi Kompetensi Dasar : 4.2 Menganalisis substansi konstitusi negaraKompetensi Dasar : 4.2 Menganalisis substansi konstitusi negara PERTEMUAN ke 3PERTEMUAN ke 3 35 B. SUBSTANSI KONSTITUSI NEGARA 1. Klasifikasi konstitusi di Indonesia 2. Implementasi Dasar negara ke Dalam Konstitusi Negara RI
  36. 36. Klasifikasi Konstitusi Di Indonesia 36 1. Konstitusi awal kemerdekaan 1945 2. Konstitusi RIS 1949 3. UUDS 1950 4. UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 5. UUD 1945 hasil reformasi
  37. 37. 37 Konstitusi Awal Kemerdekaan 1945 Secara garis besarnya UUD 1945 yang memiliki sistimatika : 1. Bagian Pembukaan terdiri dari 4 alenia, 2. Bagian Batang Tubuh terdiri dari 16 Bab dan 37 pasal dan 4 pasal Aturan Peralihan serta 2 ayat Aturan Tambahan, 3. Bagian Penjelasan Resmi. UUD 1945 ini ditetapkan dan disahkan pada awal kemerdekaan RI pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang diketuai oleh Ir. Soekarno sebenarnya merupakan hasil Naskah Rancangan UUD dari sebuah badan yang bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk tanggal 28 April 1945 dalam sidangnya pada tanggal 10 – 16 Juli 1945 Konstitusi Awal Kemerdekaan 1945 Secara garis besarnya UUD 1945 yang memiliki sistimatika : 1. Bagian Pembukaan terdiri dari 4 alenia, 2. Bagian Batang Tubuh terdiri dari 16 Bab dan 37 pasal dan 4 pasal Aturan Peralihan serta 2 ayat Aturan Tambahan, 3. Bagian Penjelasan Resmi. UUD 1945 ini ditetapkan dan disahkan pada awal kemerdekaan RI pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang diketuai oleh Ir. Soekarno sebenarnya merupakan hasil Naskah Rancangan UUD dari sebuah badan yang bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk tanggal 28 April 1945 dalam sidangnya pada tanggal 10 – 16 Juli 1945
  38. 38. Konstitusi RIS 1949 Ternyata setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya 17 Agustus 1945 tidaklah menjadikan bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang aman, tentram dan damai karena kekalahan Belanda oleh Jepang di Indonesia tidak serta merta Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebab Belanda selalu berusaha mengusik kemerdekaan Indonesia dengan ingin menjajah kembali Indonesia baik secara diam-diam seperti mendompleng kepada tentara Sekutu yang bertugas untuk melucuti senjata tentara Jepang, maupun secara terang-terangan dengan melakukan serbuan atau agresi militer Belanda I ( tahun 1947) dan agresi Belanda II (tahun 1948) ternyata agresi Belanda ini menarik perhatian PBB untuk menghentikan pertikaian Indonesia – Belanda . Dan akhirnya diadakanlah Konfrensi Meja Bundar (KMB) yang dilangsungkan di S’Gravenhage pada tanggal 2 November 1949 yang dihadiri oleh fihak Indonesia – Belanda – BFO (Byeenkomst voor Federal Overleg = pertemuan untuk permusyawaratan federal). •Dari konfrensi ini dihasilkan 3 buah persetujuan pokok : •1. didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat •2. penyerahan kedaulatan kepada RIS (baca pemulihan kedaulatan) •3. didirikan Uni Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda • • Dengan diserahkannya (dipulihkannya) kedaulatan pada tanggal 27 38
  39. 39. 39 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Konstitusi RIS yang bersifat liberal federalistik tidak sesuai dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila dan Kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu munculah berbagai reaksi dan unjuk rasa dari negara-negara bagian menuntut pembubaran Negara RIS dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atas desakan yang terjadi secara terus menerus maka pada tanggal 8 Maret 1950, Pemerintah Federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1950, yang isinya mengatur tata Cara perubahan susunan kenegaraan Negara RIS. Dengan adanya Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1950 hampir semua Negara Bagian dari negara RIS menggabungkan diri dengan Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. Akhirnya Negara RIS memiliki tiga negara bagian: Negara Republik Indonesia Yogyakarta, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur. Keadaan ini menyebabkan Negara RIS berunding dengan Negara Republik Indonesia untuk membentuk Negara Kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950, dicapai kesepakatan membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan ke dalam sebuah piagam persetujuan. Disebutkan pula bahwa Negara Kesatuan yang akan dibentukan itu berdasarkan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan penggabungan dari unsur-unsur UUD 1945 dan Konstitusi RIS yang selanjutnya melahirkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Negara Kesatuan Republik Indonesia resmi berdiri pada tanggal 17 Agustus 1950 dan Ir Soekarno terpilih sebagai Presiden dan Drs. Mochammad Hatta sebagai Wakil presiden Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Konstitusi RIS yang bersifat liberal federalistik tidak sesuai dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila dan Kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu munculah berbagai reaksi dan unjuk rasa dari negara-negara bagian menuntut pembubaran Negara RIS dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atas desakan yang terjadi secara terus menerus maka pada tanggal 8 Maret 1950, Pemerintah Federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1950, yang isinya mengatur tata Cara perubahan susunan kenegaraan Negara RIS. Dengan adanya Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1950 hampir semua Negara Bagian dari negara RIS menggabungkan diri dengan Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. Akhirnya Negara RIS memiliki tiga negara bagian: Negara Republik Indonesia Yogyakarta, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur. Keadaan ini menyebabkan Negara RIS berunding dengan Negara Republik Indonesia untuk membentuk Negara Kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950, dicapai kesepakatan membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan ke dalam sebuah piagam persetujuan. Disebutkan pula bahwa Negara Kesatuan yang akan dibentukan itu berdasarkan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan penggabungan dari unsur-unsur UUD 1945 dan Konstitusi RIS yang selanjutnya melahirkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Negara Kesatuan Republik Indonesia resmi berdiri pada tanggal 17 Agustus 1950 dan Ir Soekarno terpilih sebagai Presiden dan Drs. Mochammad Hatta sebagai Wakil presiden
  40. 40. 40 UUD 1945 HASIL DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berisi : 1. Menetapkan pembubaran Konstituante 2. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali dan tidak berlakunya UUD Sementara 1950 3. Pembentukan Majelis Permuayawatan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diumumkan oleh Presiden di Istana Merdeka di hadapan rakyat pada hari Minggu, pukul 17.00 WIB selanjutnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dimuat dalam Kep.Pres. No. 150 tahun 1959 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959. UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sama persis dengan UUD 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945 oleh PPKI, dimasa Orla ada penyimpangan dan ada pelurusan pada masa Orba tapi bersifat otoriter dan KKN UUD 1945 HASIL DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berisi : 1. Menetapkan pembubaran Konstituante 2. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali dan tidak berlakunya UUD Sementara 1950 3. Pembentukan Majelis Permuayawatan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diumumkan oleh Presiden di Istana Merdeka di hadapan rakyat pada hari Minggu, pukul 17.00 WIB selanjutnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dimuat dalam Kep.Pres. No. 150 tahun 1959 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959. UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sama persis dengan UUD 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945 oleh PPKI, dimasa Orla ada penyimpangan dan ada pelurusan pada masa Orba tapi bersifat otoriter dan KKN
  41. 41. 41 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 HASIL REFORMASI Secara lebih rinci gagasan reformasi konstitusi (UUD 1945) didasarkan pada argumen- argumen (alasan-alasan) di bawah ini : 1. UUD 1945 dimaksudkan untuk bersifat sementara. Hal ini dapat kita baca atau buktikan pada pernyataannya dalam : Ayat 1 Aturan Tambahan UUD 1945 : Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini Ayat 2 Aturan Tambahan UUD 1945 : Dalam enam bulan sesudah MPR dibentu Majelis itu bersidang untuk menetapkan undang-undang dasar Berdasarkan kedua ayat Aturan Tambahan UUD 1945, maka penyempurnaan atau amandemen sangat perlu dilakukan. 2. Dalam kenyataannya selama berlakunya UUD 1945 pemerintahan yang dihasilkan adalah pemerintahan yang tidak demokratis dan bahkan otorit Pemerintahan dikendalikan secara terpusat oleh Presiden sedangkan daerah maupun rakyat tidak ada kesempatan untuk berkembang. Dan bahkan cendrung seumur hidup, karena tidak ada kepastian pembatasan masa jabatan presiden serta melahirkan pemerintahan yang seumur hidup. Contohnya Presiden Soekarno dan Soeharto
  42. 42. 42 UUD 1945 Reformasi (Hasil Amandemen) : UUD 1945 yang sama sekali tidak mengalami perubahan adalah Pembukaan dan pasal 29 ayat 1, 2 Lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (pasal 2 dan 3 UUD 1945), Presiden (pasal 4 – 16 UUD 1945), Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (pasal 19 - 22 B dan 22 C – 22 D UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan ( pasal 23 E - 23 G UUD 1945 ), Kekuasaan Kahakiman terdiri dari Mahkamah Agung, Komisi Konstitusi (Komisi Yudisial) dan Mahkamah Konstitusi ( pasal 24, 24 A - 24 C UUD 1945) UUD 1945 Reformasi (Hasil Amandemen) : UUD 1945 yang sama sekali tidak mengalami perubahan adalah Pembukaan dan pasal 29 ayat 1, 2 Lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (pasal 2 dan 3 UUD 1945), Presiden (pasal 4 – 16 UUD 1945), Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (pasal 19 - 22 B dan 22 C – 22 D UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan ( pasal 23 E - 23 G UUD 1945 ), Kekuasaan Kahakiman terdiri dari Mahkamah Agung, Komisi Konstitusi (Komisi Yudisial) dan Mahkamah Konstitusi ( pasal 24, 24 A - 24 C UUD 1945)
  43. 43. 11 22 33 43 2. Implementasi Dasar Negara ke dalam UUD 19452. Implementasi Dasar Negara ke dalam UUD 1945 Sila Pertama berhubungan erat dengan Alenia III dan IV, serta Pokok Pikiran ke IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29 (1, 2) UUD 1945 Sila Pertama berhubungan erat dengan Alenia III dan IV, serta Pokok Pikiran ke IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29 (1, 2) UUD 1945 Sila Kedua berhubungan erat dengan alenia I dan IV serta Pokok Pikiran ke IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 27, 28, 28A-28J, 29, 30, 31, 32, 33, 34 UUD 1945 Sila Kedua berhubungan erat dengan alenia I dan IV serta Pokok Pikiran ke IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 27, 28, 28A-28J, 29, 30, 31, 32, 33, 34 UUD 1945 Sila ketiga berhubungan erat dengan Alenia II dan IV serta Pokok Pikiran ke I Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 (1), 32, 35, 36 UUD 1945 Sila ketiga berhubungan erat dengan Alenia II dan IV serta Pokok Pikiran ke I Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 (1), 32, 35, 36 UUD 1945
  44. 44. 44 55 44 Sila keempat berhubungan erat dengan Alenia IV serta Pokok Pikiran ke III Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 (2), 2, 3, 22 E, 28, 37 UUD 1945 Sila keempat berhubungan erat dengan Alenia IV serta Pokok Pikiran ke III Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 (2), 2, 3, 22 E, 28, 37 UUD 1945 Sila kelima berhubungan erat dengan Alenia II dan IV serta Pokok Pikiran Ke II Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 23, 27 (2), 31, 33, 34 UUD 1945 Sila kelima berhubungan erat dengan Alenia II dan IV serta Pokok Pikiran Ke II Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 23, 27 (2), 31, 33, 34 UUD 1945
  45. 45. 45 T U G A S MANDIRI BERSTRUKTUR Isilah tabel pada halaman 24 dibuku dengan tepat dan benar, dalam kertas lembaran tersendiri dalam bentuk landscape T U G A S MANDIRI BERSTRUKTUR Isilah tabel pada halaman 24 dibuku dengan tepat dan benar, dalam kertas lembaran tersendiri dalam bentuk landscape
  46. 46. 46
  47. 47. 47
  48. 48. STANDAR KOMPETENSI 4STANDAR KOMPETENSI 4 Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusiMenganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi Kompetensi Dasar : 4.3 Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 NKRIKompetensi Dasar : 4.3 Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 NKRI PERTEMUAN ke 4PERTEMUAN ke 4 48 C. Pembukaan UUD 1945 Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Makna Pembukaan UUD 1945 Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945 4.4 Menganalisis substansi konstitusi negara
  49. 49. 1. KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 Oleh karena vitalnya kedudukan Pembukaan UUD 1945, maka Pembukaan UUD 1945 yang memiliki kedudukan sebagai norma fundamental atau Staats Fundamental Norm (pokok kaedah negara yang fundamental). Rumusan kata dan kalimat yang terkandung di dalamnya tidak boleh diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilu, karena pengubahan terhadap Pembukaan UUD 1945 berarti pengubahan essensi cita moral dan cita hukum yang ingin diwujudkan dan ditegakkan oleh bangsa Indonesia atau dengan kata lain pengubahan Pembukaan UUD 1945 berarti pembubaran Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 49
  50. 50. Alenia pertama - Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk - Pernyataan subyektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia - Pernyataan obyektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan - Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa untuk merdeka Alenia kedua - Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan pergerakan di dalam melawan penjajah - Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan - Bahwa kemerdekaan bukan akhir perjuangan, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur 50 2. MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945
  51. 51. Alenia ketiga - Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa - Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, dan kehidupan di dunia dan diakhirat - Pengukuhan pernyataan Kemerdekaan oleh rakyat Indonesia Alenia keempat - Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia, yaitu Tujuan Nasional : melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Tujuan Internasional: ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social - Kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang disusun dalam suatu UUD - Susunan / bentuk negara Indonesia - Sistem pemerintahan negara, berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi) - Dasar negara Pancasila 51
  52. 52. Pokok Pikiran Pertama : Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia (perwujudan sila ketiga) Pokok Pikiran Kedua : Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (perwujudan sila ke lima) Pokok Pikiran Ketiga : Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (perwujudan sila keempat) Pokok Pikiran Keempat : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (perwujudan sila pertama dan kedua) 52 3. POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
  53. 53. D. Proses Amandemen UUD 1945 53 Tuntutan Reformasi Prosedur amandemen UUD 1945 Latar Belakang Perubahan atau Amandemen UUD 1945 Tujuan Amandemen Pelaksanaan amandemen UUD 1945 Hasil amandemen
  54. 54. Keseluruhan tuntutan reformasi, yang kalau disimpulkan adalah sebagai berikut : 1. Amandemen UUD 1945 2. Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI 3. Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN 4. Otonomi Daerah 5. Kebebasan Pers 6. Mewujudkan kehidupan demokrasi 54 1. TUNTUTAN REFORMASI
  55. 55. Prof. Miriam Budiardjo ada 4 macam prosedur untuk mengubah UUD : 1. Melalui sidang badan legeslatif dengan prosedur menurut UUD (pasal 37 UUD 1945) 2. Melalui Refrendum atau plebesit (Tap MPR RI No. IV/MPR/1983 tentang Refrendum Yo. UU RI No. 5 Tahun 1985 tentang Refrendum yang selanjutnya Ketetapan tentang Refrendum ini dicabut dengan Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998) 3. Melalui negara-negara bagian dalam negara federal 4. Musyawarah khusus (Badan khusus untuk membentuk UUD seperti Konstituante) Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignjo, SH prosedur perubahan konstitusi dapat digolongkan menjadi 4 macam diantaranya : 1. dilakukan oleh badan legeslatif 2. dilakukan secara refrendum 3. dilakukan oleh negara-negara bagian 4. dilakukan oleh suatu lembaga khusus (Konstituante) 55 2. PROSEDUR AMANDEMEN UUD 1945
  56. 56. latar belakang diadakan amandemen terhadap UUD 1945 adalah : 1. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR 2. Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden 3. Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir 4. Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang 5. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi 56 3. LATAR BELAKANG PERUBAHAN UUD 1945
  57. 57. tujuan yang harus mendapatkan perhatian bagi pelaksana amandemen terhadap UUD 1945 untuk menyempurnakan aturan dasar, mengenai: 1. Tatanan negara 2. Kedaulatan Rakyat 3. HAM 4. Pembagian kekuasaan 5. Kesejahteraan Sosial 6. Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum 7. Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa 57 4. TUJUAN AMANDEMEN UUD 1945
  58. 58. landasan hukum (dasar hukum) dalam pelaksanaan amandemen terhadap UUD 1945 sebagai berikut : 1. Pasal 3 UUD 1945 (tentang MPR menetapkan UUD dan GBHN) 2. Pasal 37 UUD 1945 (tentang perubahan UUD) 3. TAP MPR No.IX/MPR/1999 (tentang penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk melanjutkan perubahan UUD 1945) 4. TAP MPR No.IX/MPR/2000 (tentang penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk mempersiapkan rancangan perubahan UUD 1945) 5. TAP MPR No.XI/MPR/2001 (tentang perubahan terhadap TAP MPR No.IX/MPR/2000) Selanjutnya yang dijadikan kesepakatan dasar dalam amandemen terhadap UUD 1945 sebagai berikut : 1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia 3. Mempertegas sistem presidensiil 4. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal 5. Perubahan dilakukan dengan cara “adendum” 58 5. PELAKSANAAN AMANDEMEN UUD 1945
  59. 59. 1. Tahap Pertama Perubahan tahap pertama ini dilaksanakan pada Sidang Umum MPR RI tanggal 14 – 21 Oktober 1999 terhadap 9 pasal yang diperioritaskan untuk mengurangi kewenangan Presiden 2. Tahap Kedua Perubahan kedua terhadap UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR RI tanggal 7 – 18 Agustus 2000, ada sebanyak 26 pasal yang diubah dan ditambah, sebagaian besar perubahan dan penambahan itu mengenai : Pemerintahan Daerah, Wilayah Negara, DPR (fungsi dan hak DPR), Warga negara dan Penduduk, Hak Azasi Manusia, Pertahanan dan Keamanan Negara, Lambang Negara, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3. Tahap Ketiga Perubahan ketiga terhadap UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR RI tanggal 1 - 9 Nopember 2001, ada 23 pasal yang diubah dan ditambah. 4. Tahap Keempat Perubahan keempat terhadap UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR RI tanggal 1 - 11 Agustus 2002, ada 13 pasal yang diubah dan ditambah, serta tiga pasal Aturan peralihan dan dua pasal Aturan Tambahan. Secara garis besarnya perubahan dan penambahan pasal-pasal 59 4 TAHAN AMANDEMEN TERHADAP UUD 1945
  60. 60. Sebelum diadakan perubahan UUD 1945 memiliki sistematika sebagai berikut : Pembukaan Batang Tubuh - 16 bab - 37 pasal - 49 ayat - 4 pasal Aturan Peralihan - 2 ayat Aturan Tambahan Penjelasan Hasil perubahan terhadap UUD 1945 setelah diamandemen : Pembukaan Pasal-pasal: - 21 bab - 73 pasal - 170 ayat - 3 pasal Aturan Peralihan - 2 pasal Aturan Tambahan 60 6. HASIL AMANDEMEN TERHADAP UUD 1945
  61. 61. 61
  62. 62. 62
  63. 63. STANDAR KOMPETENSI 5STANDAR KOMPETENSI 5 Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanMenghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan Kompetensi Dasar : 5.1 Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di IndonesiaKompetensi Dasar : 5.1 Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia PERTEMUAN ke 5PERTEMUAN ke 5 63
  64. 64. A. KEWARGA- NEGARAAN 64 1. Warganegara 2. Azas dan Stelsel Kewarganegaraan 3. Dwi Kewarganegaraan 4. Peraturan Perundangan Kewarganegaraan di Indonesia
  65. 65. - Warganegara, semua warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan - Kewarganegaraan, segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara - Rakyat sesuatu negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu Pada permulaan rakyat dari sesuatu negara hanya terdiri dari orang –orang dari satu keturunan yang berasal dari satu nenek moyang, dalam hal ini faktor yang terpenting adalah pertalian atau adanya hubungan darah. Akan tetapi dalam perkembangan yang semakin luas, dimana kebutuhan manusia yang satu dengan yang lainnya semakin lama semakin komplek sehingga perlu mengadakan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya antar satu bangsa dengan bangsa lain dari suatu negara. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tidak sedikit rakyat dari suatu negara dalam mencari penghidupan ( bekerja ) menetap di negara lain. Sehingga tidak sedikit pada suatu negara terdapat banyak rakyat yang berasal dari berbagai negara yang memiliki nenek moyang yang berbeda-beda. Selain karena faktor pertalian darah, faktor bertempat tinggal bersama juga dapat menentukan, apakah seseorang termasuk dalam pengertian rakyat daripada negara itu 65 1. WARGA NEGARA
  66. 66. Adapun asas atau dasar yang dipergunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang pada umunya diantaranya : 1. Asas keturunan atau ius sanguinis (law of the blood), asas menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Jadi yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan dimana tempat mereka dilahirkan. Contoh : Seseorang yang lahir di negara A, yang orang tuanya adalah warga negara B, adalah warganegara B. Asas ini dianut oleh negara RRC dan Indonesia 2. Asas tempat kelahiran atau ius soli (law of the soil), asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat ia dilahirkan Contoh : Seseorang yang lahir di negara A, adalah warganegara A walaupun orang tuanya adalah warganegara B. Asas ini dianut oleh negara negara Inggris, Mesir, Amerika dan negara Indonesia menganut azas ius soli terbatas 66 2. AZAS DAN STELSEL KEWARGANEGARAAN
  67. 67. Adapun asas atau dasar yang dipergunakan untuk menentukan kewarganegaraan Indonesia menurut UU. No. 12 Tahun 2006 diantaranya : 1. asas ius sanguinis atau asas keturunan (law of the blood), asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran 2. Asas ius soli atau asas tempat kelahiran (law of the soil) secara terbatas, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. 3. Asas kewarganegaraan tunggal, asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang 4. Asas kewarganegaraan ganda (dwi kewarganegaraan atau bipatride), asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini 67 AZAS ATAU STELSEL MENURUT UU. NO 12 TH. 2006
  68. 68. Selain 4 asas dasar kewarganegaraan , beberapa asas khusus juga menjadi dasar dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini diantaranya : 1. Asas kepentingan nasional 2. Asas perlindungan maksimum 3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan 4. Asas kebenaran substantif 5. Asas nondiskriminatif 6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia 7. Asas keterbukaan 8. Asas publisitas 68 AZAS KHUSUS PENYUSUNAN UU NO. 12 TH 2006
  69. 69. Dalam menentukan kewarganegaraanya beberapa negara memakai asas ius sanguinis sedangkan dinegara lain menggunakan asas ius soli, hal yang demikian itu menimbulkan dua kemungkinan : 1. a-patride : seorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan 2. bi-patride : seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan (kewarganegaraan rangkap atau dwi kewarganegaraan) 69 3. DWI KEWARGANEGARAAN
  70. 70. Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku sekarang adalah UU No. 12 Tahun 2006, yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, beberapa bagian dari undang-undang itu yang mengenai ketentuan-ketentuan : 1. siapa yang menjadi warganegara Indonesia, 2. syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan R I, 3. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia 4. syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 5. ketentuan pidana 70 4. PERATURAN PERUNDANGAN KEWARGANEGARAAN YANG BERLAKU DI INDONESIA
  71. 71. 71
  72. 72. 72
  73. 73. STANDAR KOMPETENSI 5STANDAR KOMPETENSI 5 Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanMenghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan Kompetensi Dasar : 5.1 Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di IndonesiaKompetensi Dasar : 5.1 Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia PERTEMUAN ke 6PERTEMUAN ke 6 73
  74. 74. B. PEWARGA – NEGARAAN 74 1. Pewarganegaraan biasa atau Naturalisasi biasa 2. Pewarganegaraan Istimewa atau Naturalisasi Istimewa 3. Kehilangan Kewarganegaraan
  75. 75. Pewarganegaraan (Naturalisasi) sering juga disebut dengan tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Rapublik Indonesia melalui permohonan. Apabila ada orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi, maka ia harus mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui kantor pengadilan negeri setempat di mana ia bertempat tinggal atau kalau ia bertempat tinggal di luar negeri dapat mengajukan permohonan di Kedutaan Besar RI di negara tempat mereka bertempat tinggal. Permohonan ini harus ditulis di atas kertas bermeterai dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pengadilan Negeri atau perwakilan diplomatik RI berwenang untuk memeriksa syarat-syarat dan menguji permohonan tentang kecakapannya berbahasa Indonesia dan penguasaan sejarah Indonesia 75 PEWARGANEGARAAN
  76. 76. Oleh karena permohonan untuk menjadi kewarganegaraan RI merupakan syarat formal, maka Menteri Hukum dan HAM dapat menolak atau mengabulkan permohonan tersebut dengan persetujuan Presiden RI. Apabila ditolak, ia dapat mengajukan kembali permohonannya di lain waktu atau pada kesempatan lain, jika dikabulkan maka ia harus mengucapkan sumpah atau janji setia di hadapan Pengadilan Negeri atau Perwakilan Diplomatik RI di luar negeri. Selanjutnya, pewarganegaraan atau naturalisasi akan diumumkan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam Berita Negara. Apabila dalam waktu 3 bulan setelah hari ditetapkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI si pemohon tidak mengucapkan sumpah/janji setia maka keputusan itu dengan sendirinya batal demi hukum. Permohonan pewarganegaraan atau naturalisasi dapat dibedakan menjadi pewarganegaraan biasa atau naturalisasi biasa dan pewarganegaraan istimewa atau naturalisasi istimewa 76 PEWARGANEGARAAN lanjutan
  77. 77. SYARAT YANG HARUS DIPENUHI : 1. Telah berusia 18 tahun 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut 3. Sehat jasmani dan rohani 4. Dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih 6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan RI, tidak menjadi kewarganegaraan ganda 7. Mempunyai pekerjaan dan / atau berpenghasilan tetap 8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara 77 1. PEWARGANEGARAAN BIASA
  78. 78. Naturalisasi istimewa dapat diberikan kepada mereka (warga asing) yang telah berjasa kepada negara RI atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberikan Kewarganegaraan RI oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR RI, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan itu mengakibatkan yang bersangkutan berkewarga negaraan ganda (pasal 20 UU. No. 12 Tahun 2006) Orang asing yang berjasa kepada negara RI karena : prestasinya yang luar biasa dibidang kemanusiaan, Ilmu Pengetahuan dan tehnologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia. Orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara : orang asing yang dinilai oleh negara telah dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia 78 2. PEWARGANEGARAAN ISTIMEWA
  79. 79. enurut UU No. 12 Tahun 2006 seorang warga negara RI dapat ehilangan kewarganegaraan apabila : Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedang- kan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dinyatakan hilang Kewarganegaraan RI tidak menjadi/tanpa kewarganegaraan Masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin terlebih dahulu dari Presiden Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut 79 3. KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN R I
  80. 80. . Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing . Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya . Bertempat tinggal diluar wilayah negara RI selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan, padahal Perwakilan RI telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. 80 3.KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN R I LANJUTAN
  81. 81. 81
  82. 82. 82
  83. 83. STANDAR KOMPETENSI 5STANDAR KOMPETENSI 5 Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanMenghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan Kompetensi Dasar : 5.2 Menganalisis persamaan kedudukan WN dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Kompetensi Dasar : 5.2 Menganalisis persamaan kedudukan WN dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara PERTEMUAN ke 7PERTEMUAN ke 7 83 1. Landasan Persamaan Kedudukan Warganegara 2. Persamaan Kedudukan hak dan kewajiban Setiap Warganegara 3. Perilaku yang menampilkan Persamaan Kedudukan Warganegara
  84. 84. 1. Landasan Persamaan Kedudukan Warganegara 84 1. Pancasila 2. Pembukaan UUD 1945 3. Pasal – Pasal UUD 1945
  85. 85. Pancasila khususnya sila ke dua : Kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai-nilai kemanusiaan, antara lain : Pengakuan terhadap adanya harkat, derajat, martabat, hak dan kewajiban sesama manusia Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia Pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dengan mahluk hidup lainnya 85 1. PANCASILA
  86. 86. mbukaan Alenia Pertama, dengan tegas menyatakan : Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan, ini berarti adanya pengakuan hak kemerdekaan setiap bangsa di dunia tanpa kecuali untuk merdeka atau bebas dari belenggu penjajahan Pembukaan Alenia Ke dua, dengan tegas menyatakan : Kemerdekaan akan mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, ini berarti Negara Indonesia yang telah merdeka berkewajiban memberikan rakyatnya hak untuk kemerdekaan poleksosbud yang bertanggung jawab, keadilan dan kemakmuran Pembukaan Alenia Ke tiga, dengan tegas menyatakan : Kemerdekaan Indonesia sesungguhnya adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, ini merupakan prinsip meyakini dan mengakui bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dan kemerdekaan pribadi warganegara merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, bangsa Indonesia dan pribadi warganegara Indonesia berkewajiban selalu bersyukur kepada-Nya 86 2. PEMBUKAAN UUD 1945
  87. 87. Pembukaan Alenia Ke empat, dengan tegas menyatakan : Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dilindungi, ini berarti kemerdekaan Indonesia mengayomi kemerdekaan warganegara dengan tidak membedakan suku, agama, ras, antar golongan, kebudayaan, gender. Ini berarti merupakan hak bangsa untuk mendapat perlindungan dari negara Negara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini merupakan prinsip pengakuan dan jaminan hak azasi kesejahteraan, ekonomi, sosial budaya warganegaranya Negara ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini merupakan prinsip pengakuan atas hak-hak azasi manusia sedunia dalam rangka ikut melaksanakan perdamaian dunia gara RI merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila, oleh karena lembaga negara dan pemerintah Indonesia berkewajiban menegakkan kum dan keadilan demi hak-hak azasi warganegaranya 87 2. PEMBUKAAN UUD 1945 lanjutan
  88. 88. Pasal 27 (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya Pasal 27 (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya untuk memperoleh hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Pasal 27 (3) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya untuk memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara Pasal 28 : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya untuk berserikat, berkumpul serta untuk mengeluarkan pendapat Pasal 28 A : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya atas hak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan 88 3. PASAL – PASAL UUD 1945
  89. 89. Pasal 28 B (1) antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya atas hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah Pasal 28 B (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya sebagai anak dan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal 28 C (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya atas hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia Pasal 28 C (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya atas hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya 89 PASAL – PASAL UUD 1945 lanjutan
  90. 90. Pasal 28 D (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Pasal 28 D (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya mengenai hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja Pasal 28 D (3) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya sebagai warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Pasal 28 D (4) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya mengenai hak atas status kewarganegaraan Pasal 28 E (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya mengenai kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali 90 PASAL – PASAL UUD 1945 lanjutan
  91. 91. Pasal 28 E (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya mengenai hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya Pasal 28 E (3) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya mengenai hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat Pasal 28 F : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya mengenai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia Pasal 28 G (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya mengenai hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi 91 PASAL – PASAL UUD 1945 lanjutan
  92. 92. asal 28 G (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya mengenai hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain asal 28 H (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya mengenai hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan asal 28 H (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya mengenai hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan asal 28 H (3) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya mengenai hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat asal 28 H (4) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun 92 PASAL – PASAL UUD 1945 lanjutan
  93. 93. asal 28 I (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya mengenai Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun asal 28 I (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya mengenai hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu asal 28 I (3) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya dalam menyelamatkan Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional agar dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban asal 28 I (4) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya mengenai Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak azasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah 93 PASAL – PASAL UUD 1945 lanjutan
  94. 94. Pasal 28 I (5) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya Untuk menegakkan dan melindungi hak azasi manusia sesuai dengan perinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak azasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan Pasal 28 J (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya mengenai kewajiban menghormati hak azasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pasal 28 J (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis 94 PASAL – PASAL UUD 1945 lanjutan
  95. 95. Pasal 29 (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu Pasal 30 (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya mengenai hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Pasal 31 (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya memiliki hak mendapat pendidikan Pasal 31 (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya Pasal 32 : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya 95 PASAL – PASAL UUD 1945 lanjutan
  96. 96. Pasal 33 (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan sosial Pasal 33 (3) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya dalam ikut menikmati kemakmuran dan kesejahteraan sosial Pasal 34 (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya untuk dipelihara sebagai fakir miskin oleh negara Pasal 34 (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya untuk dapat menikmati fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak 96 PASAL – PASAL UUD 1945 lanjutan
  97. 97. 97
  98. 98. 98
  99. 99. STANDAR KOMPETENSI 5STANDAR KOMPETENSI 5 Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanMenghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan Kompetensi Dasar : 5.2 Menganalisis persamaan kedudukan WN dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 5.3 Menghargai persamaan kedudukan wn tanpa membedakan SARA Kompetensi Dasar : 5.2 Menganalisis persamaan kedudukan WN dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 5.3 Menghargai persamaan kedudukan wn tanpa membedakan SARA PERTEMUAN ke 7PERTEMUAN ke 7 99 1. Landasan Persamaan Kedudukan Warganegara 2. Persamaan Kedudukan hak dan kewajiban Setiap Warganegara 3. Perilaku yang menampilkan Persamaan Kedudukan Warganegara
  100. 100. abila semua kewajiban itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan ngguh-sungguh, maka hak pribadi warganegara akan terwujud bagai imbalan penunaian kewajibannya. Hak dan kewajiban erupakan dua sisi kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka melangsungkan dan mempertahankan hidupnya. eh karena itu keseimbangan antara hak dan kewajiban perlu terus tuk dipupuk bersama. Pribadi yang baik akan selalu menunaikan wajibannya terlebih dahulu baru menuntut haknya, maksudnya wajiban dahulu ada baru akan memperoleh haknya, diantara hak n kewajiban sama-sama pentingnya. Jadi dengan demikian persamaan dudukan hak dan kewajiban antar sesama warganegara menuntut anya keselarasan, keserasian dan keseimbangan abila semua kewajiban itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan ngguh-sungguh, maka hak pribadi warganegara akan terwujud bagai imbalan penunaian kewajibannya. Hak dan kewajiban erupakan dua sisi kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka melangsungkan dan mempertahankan hidupnya. eh karena itu keseimbangan antara hak dan kewajiban perlu terus tuk dipupuk bersama. Pribadi yang baik akan selalu menunaikan wajibannya terlebih dahulu baru menuntut haknya, maksudnya wajiban dahulu ada baru akan memperoleh haknya, diantara hak n kewajiban sama-sama pentingnya. Jadi dengan demikian persamaan dudukan hak dan kewajiban antar sesama warganegara menuntut anya keselarasan, keserasian dan keseimbangan 100 2. Persamaan Kedudukan WN Dlm Hak & Kewajiban Persamaan kedudukan sesama warganegara akan tampak dari perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban warganegara dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Persamaan kedudukan sesama warganegara akan tampak dari perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban warganegara dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
  101. 101. bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak pembelaan negara berserikat, berkumpul serta untuk mengeluarkan pendapat untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah sebagai anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai seorang anak 101 Hak – Hak Warga Negara
  102. 102. mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan atas status kewarganegaraan kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga- negaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia mendapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi 102 Hak – Hak Warga Negara lanjutan
  103. 103. bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan memperoleh suaka politik dari negara lain hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yg baik & sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan mendapat jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu 103 Hak – Hak Warga Negara lanjutan
  104. 104. hak masyarakat tradisional agar dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak azasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu mendapat pendidikan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya memajukan perekonomian dan kesejahteraan sosial ikut menikmati kemakmuran dan kesejahteraan sosial dipelihara sebagai fakir miskin oleh negara menikmati fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak dipilih dan memilih dalam pelaksanaan pemilu 104 Hak – Hak Warga Negara lanjutan
  105. 105. 1. menjunjung tinggi hukum (peraturan perundangan) dan pemerintahan 2. pembelaan negara 3. menghormati hak azasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 4. tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dgn maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis 5. ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara 6. mengikuti pendidikan dasar 105 Kewajiban Warga Negara
  106. 106. 7. membayar pajak 8. memelihara fasilitas umum 9. menjaga nama baik keluarga, masyarakat, bangsa dan negara 0. Setia dan cinta terhadap Pancasila, UUD 1945, Bangsa dan Negar 11. bekerja untuk kelangsungan hidupnya 12. mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongannya 13. memberikan suara dalam pemilihan umum 14. menjalankan ibadah agama 15. menjaga toleransi beragama 16. menjadi saksi dalam persidangan pengadilan 17. belajar dan terus menuntut ilmu dan teknologi untuk masa depan 106 Hak – Hak Warga Negara lanjutan
  107. 107. 1. menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1 UUD 1945) 2. pembelaan negara (pasal 27 ayat 3 UUD 1945) 3. usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1) 107 3. Hak Sekaligus Kewajiban WN
  108. 108. Persamaan Kedudukan Warganegara : Tanpa Membedakan Sara, Budaya dan Gender Kodrat manusia, merupakan keseluruhan sifat-sifat asli, kemampuan-kemampuan atau bakat-bakat alami (talenta), kekuasaan yang melekat pada keberadaan/ eksistensi manusia Pada hakikatnya warga negara adalah manusia: sebagai mahluk pribadi (individu) dan mahluk sosial, terdiri dari jasmani dan rohani dan mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 108 D. Persamaan Kedudukan Warganegara
  109. 109. Pengakuan bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki kesamaan : . kesamaan harkat, derajat, martabat sebagai mahluk Tuhan berbekal kemampuan kodrat serta hak dan kewajiban . kesamaan kewenangan dan kekuasaan dasar yang melekat pada dirinya . kesamaan keharusan untuk melakukan sesuatu berdasarkan norma tertentu (norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum) 109
  110. 110. PEMAHAMAN TENTANG PERSAMAAN HARKAT, MARTABAT DAN DERAJAT MANUSIA HARKAT Harkat manusia tiada lain merupakan kemuliaan, taraf, mutu, harga yang merupakan nilai manusia sebagai mahluk Tuhan, yang memiliki kemampuan-kemampuan (potensi) yang kita sebut cipta, karsa, rasa, kebebasan, hak-hak serta kewajiban-kewajiban azasi MARTABAT Martabat atau harga diri, merupakan kedudukan luhur manusia di atas mahluk Tuhan lainnya di dunia ini, karena manusia merupakan mahluk berakal budi dan memiliki harkat berupa kemampuan-kemampuan cipta, karsa, rasa serta harga diri yang dijunjung tinggi 110
  111. 111. DERAJAT Derajat manusia, merupakan tingkatan kedudukan atau kekuasaan dasar yang melekat pada eksistensi manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang memiliki bakat kodrat, kebebasan, hak dan kewajiban yang sama selanjutnya derajat seseorang akan menjadi berbeda dari manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, ini disebabkan oleh karena setiap manusia berbeda dalam memaknai kehidupannya sehari-sehari. Seperti derajat seseorang akan menjadi tinggi bila menuntut ilmu setinggi-tingginya, mencari penghidupan dengan cara halal, berpikir, berkata dan berbuat selalu sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, selalu menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tidak disenangi oleh masyarakat luas seperti suka mabuk, suka membuat onar, menjadi provokator, selalu berbuat tercela lainnya 111
  112. 112. 112
  113. 113. 113
  114. 114. STANDAR KOMPETENSI 6STANDAR KOMPETENSI 6 Menganalisis sistem politik di IndonesiaMenganalisis sistem politik di Indonesia Kompetensi Dasar : 6.1 Mendiskripsikan Sufra struktur Politik dan infra struktur politik di Indonesia Kompetensi Dasar : 6.1 Mendiskripsikan Sufra struktur Politik dan infra struktur politik di Indonesia PERTEMUAN ke 9PERTEMUAN ke 9 114 A. Pendahuluan Pengertian sistem politik Ciri dan macam sistem politik Infra struktur politik sebagai input Pemilihan umum sebagai proses Sufra struktur politik sebagai output
  115. 115. 115 Pengertian Sistem Politik Robert Dahl Gabriel Almond David Easton Rusandi Sumintapura Sukarna Pancasila dan UUD 1945
  116. 116. 116 Robert Dahl, mengatakan, sistem politik adalah merupakan pola yang tetap dari hubungan antar manusia serta melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan dan kewenangan Gabriel Almond. Mengatakan, sistem politik adalah sistem interaksi dalam masyarakat merdeka, yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi David Easton . Mengatakan, sistem politik adalah suatu interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat Rusandi Sumintapura, berpendapat bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng
  117. 117. 117 Sukarna, berpendapat bahwa sistem politik adalah suatu tata cara untuk mengatur atau mengolah bagaimana memperoleh kekuasaan di dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dan rakyat atau sebaliknya, mengatur hubungan negara dengan negara, atau dengan rakyatnya. Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa sistem politik adalah tata cara mengatur negara Sistem Politik menurut Pancasila dan UUD 1945, adalah sistem politik Indonesia dalam rangka menciptakan cita-cita bangsa dan tujuan nasional, maka pemerintah Indonesia menyelenggarakan politik negara, yaitu keseluruhan penyelenggaraan politik yang cendrung agak sentralistik karena UUD 1945 memang integralistik
  118. 118. 118 Ciri-Ciri Sistem Politik Gabriel Almond David Easton
  119. 119. 119 Gabriel Almond, dalam bukunya yang berjudul The Politics of Developing areas mengemukakan adanya 4 ciri dari sistem politik yaitu : a. Semua sistem politik termasuk yang paling sederhana mempunyai kebudayaan politik yang dapat diperbandingkan satu sama lain sesuai dgn tingkatan dan bentuk pembidangan kerja yg teratur b. Semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda-beda c. Semua struktur politik dispesialisasikan baik pada masyarakat yang premitif ataupun yang modern d. Semua sistem politik merupakan sistem campuran dalam pengertian kebudayaan David Easton, menyatakan bahwa ciri-ciri dari sistem politik adalah : a. Adanya unit-unit yang membentuk sistem itu, sekaligus batas- batas pengaruhnya b. Adanya input dan output dalam sistem, yaitu keputusan- keputusan yang dibuat (output) dan proses pembuatan keputusan (input) c. Adanya jenis dan tingkatan diferensiasi dalam sistem d. Adanya tingkat integrasi sistem politik yang mencerminkan
  120. 120. 120 Macam-Macam Sistem Politik Gabriel Almond dan Powell Alfian
  121. 121. 121 a. Sistem-sistem premitif yang intermittent (bekerja dengan sebentar-sebentar istirahat). Sistem politik ini sangat kecil kemungkinannya untuk mengubah peranannya menjadi terspesialisasi atau lebih otonom. Sistem ini lebih mencerminkan suatu kebudayaan yang samar-samar dan bersifat keagamaan b. Sistem-sistem tradisional, dengan struktur-struktur bersifat pemerintahan politik yang berbeda-beda dan suatu kebudayaan “subyek” c. Sistem-sistem modern, dimana struktur-struktur politik yg berbeda-beda (partai-partai politik, kelompok- kelompok kepentingan dan media massa) berkembang dan mencerminkan kegiatan budaya politik partisipan Alfian mengklasifikasikan sistem politik menjadi 4 macam: a. sistem politik otoriter/totaliter b. sistem politik anarki
  122. 122. 122 Sistem Politik In Put Proses Out Put
  123. 123. 123 Infra Struktur Politik sebagai In Put Nahdlatul Ulama (NU) Muhammaddiyah Tarbiyah Islamiah Mahasiswa Wartawan Pengusaha Partai Politik
  124. 124. 124 Pemilu sebagai Proses Sistem Distrik Sistem Proporsional
  125. 125. 125 Sistem Distrik Sistem ini diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi tempat yang sudah ditentukan. Jadi daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang padat penduduknya. Oleh karena itu sudah barang tentu banyak jumlah suara yang akan terbuang disatu pihak tetapi menguntungkan pihak yang sedikit atau jarang penduduknya Karena wakil yang akan dipilih adalah orangnya langsung, maka pemilih dengan yang akan dipilih akrab (personan stelsel), satu distrik biasanya satu wakil (single member constituency) Sistem Proporsional Sistem ini didasari jumlah penduduk yang akan menjadi peserta pemilih, misalnya setiap 40.000 penduduk pemilih memperoleh satu wakil (suara berimbang), sedangkan yang dipilih adalah kelompok orang yang diajukan kontestan pemilu, yaitu para partai politik (multy member constutuency) yang dikenal lewat tanda
  126. 126. 126 Sufra Struktur Politik sebagai Out Put MPR, DPR, DPD (Lembaga Legeslatif) Presiden dan Wakil Presiden (Lembaga Ekskutif) MA, MK, KY (Lembaga Yudikatif) BPK.
  127. 127. 127
  128. 128. 128
  129. 129. STANDAR KOMPETENSI 6STANDAR KOMPETENSI 6 Menganalisis sistem politik di IndonesiaMenganalisis sistem politik di Indonesia Kompetensi Dasar : 6.2 Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara Kompetensi Dasar : 6.2 Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara PERTEMUAN ke 10PERTEMUAN ke 10 129 Perbedaan Sistem Politik Diberbagai Negara - ditinjau dari segi idiologi - ditinjau dari segi kabinet - ditinjau dari segi kekuasaan negara - ditinjau dari segi kepartaian
  130. 130. 130 Sistem Politik Berdasarkan Kalau ditinjau dari ideologi suatu bangsa maka akan kita mengenal adanya sistem politik libral, Komunis dan Pancasila. Sistem libral ini umumnya dianut oleh negara-negara Eropah Barat, Amerika, Australia, negara Coomonwealth (bekas jajahan Inggris), ideologi Komunis umumnya dianut oleh negara- negara bekas pecahan Uni Soviet dan termasuk negara satlitnya yaitu Cuba, Korea Utara begitu pula Republik Rakyat China. Sedangkan ideologi Pancasila dianut oleh Indonesia Ideologi Negara Ideologi Negara
  131. 131. 131 Sistem Politik Berdasarkan Tipe Kabinetnya Sistem Politik Berdasarkan Tipe Kabinetnya Tipe Kabinet Ministerial Tipe Kabinet Ministerial Tipe Kabinet Presidensial Tipe Kabinet Presidensial Tipe Pemerintahan ala Komunis Tipe Pemerintahan ala Komunis
  132. 132. 132 Tipe Kabinet Ministerial Tipe Kabinet Ministerial Kabinet Ekstra Parlementer Kabinet Ekstra Parlementer Tipe Kabinet Parlementer Tipe Kabinet Parlementer . Kabinet Partai . Kabinet Partai Kabinet Koalisi Kabinet Koalisi Kabinet Nasional Kabinet Nasional
  133. 133. 133 Sistem Politik dengan sistem Kabinet Ekstra Parlementer berarti kabinet yang pembentukannya tidak dicampuri atau di luar campur tangan Parlemen Sistem Politik dengan sistem Kabinet Presidensial berarti : Menteri-Menteri diangkat dan bertanggung jawab terhadap Presiden (ekskutif) Sistem Politik dengan sistem pemerintahan ala Komunis , menurut UUD beberapa negara Komunis, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Presidium dari Ketua Paratai Komunis yaitu Sentral komite tingkat Nasional yang selanjutnya bernama Dewan Menteri, negara komunis juga mengenal adanya legeslatif yang berasal dari partai tunggal (mono partai) yaitu partai Komunis
  134. 134. 134 Sistem Politik. dengan sistem kabinet Parlementer berarti : Menteri-Menteri secara perseorangan atau secara bersama-sama di bawah Perdana Menteri (ekskutif) bertanggung jawab kepada DPR (parlemen atau legeslatif). Sistem kabinet ini pembentukan kabinetnya dicampuri oleh parlemen (DPR) terutama dari fraksi yang memiliki jumlah anggota parlemen mayoritas. Kabinet Partai, adalah kabinet yang menteri-menterinya berasal dari satu partai yang menguasai suara terbanyak di Parlemen Kabinet Koalisi, adalah kabinet yang menteri- menterinya berasal dari beberapa partai, yang secara bersama-sama menguasai kursi terbanyak di parlemen Kabinet Nasional, adalah kabinet yang menteri- menterinya terdiri dari orang-orang yang berasal dari seluruh partai yang mempunyai fraksi-fraksi di
  135. 135. 135 Sistem Politik Berdasarkan Kekuasaan Menurut Ajaran Trias Politika Sistem Politik Berdasarkan Kekuasaan Menurut Ajaran Trias Politika John LockeJohn Locke MontesquieuMontesquieu
  136. 136. 136 Ajaran Trias Politika John Locke Ajaran Trias Politika John Locke LegeslatifLegeslatif EkskutifEkskutif FederatifFederatif
  137. 137. 137 Ajaran Trias Politika John Locke Ajaran Trias Politika John Locke Legeslatif : sebagai lembaga yang bertugas untuk membuat undang-undang Ekskutif : sebagai lembaga yang bertugas menjalankan undang-undang dan termasuk bertugas mengadili pelanggaran undang-undang Federatif : sebagai badan yang bertugas : 1. membuat perang dan damai dengan negara lain, 2. membuat perjanjian dan persekutuan dengan negara lain
  138. 138. 138 Ajaran Trias Politika Montesquieu Ajaran Trias Politika Montesquieu LegeslatifLegeslatif EkskutifEkskutif YudikatifYudikatif
  139. 139. 139 Ajaran Trias Politika Montesquieu Ajaran Trias Politika Montesquieu Legeslatif, yaitu kekuasaan untuk membuat Undang- Undang (rule making function) yang diletakkan dalam sebuah Majelis Kongres Amerika. Ekskutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan Undang- Undang (rule application function). Kekuasaan ekskutif ini dipegang dan dilaksanakan oleh Presiden. Kedudukan Presiden yang menjabat selama 4 tahun (di Amerika Serikat) tidak dapat dijatuhkan oleh Kongres, begitu pula sebaliknya. Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran Undang-Undang (rule adjudication function) yang dilaksanakan oleh Supreme Court atau Mahkamah Agung.
  140. 140. 140 Sistem Satu Partai Sistem Satu Partai Sistem Multi Partai Sistem Multi Partai Sistem Dwi PartaiSistem Dwi Partai Sistem Politik Berdasarkan Kepartaian Sistem Politik Berdasarkan Kepartaian
  141. 141. 141 Sistem Politik Satu Partai Sistem Politik Satu Partai Sistem politik dengan partai tunggal di negara Republik Rakyat China adalah sebagai berikut : Ekskutif, dipegang oleh ketua partai, sedangkan Sekretaris Jendral Partai merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi setingkat Perdana Menteri Legeslatif, lembaga negara tertinggi adalah Kongres Rakyat Nasional, yang bertindak sebagai badan legeslatif Yudikatif, dijalankan secara bertingkat dan kaku, oleh Pengadilan Rakyat dan bertanggung jawab di bawah pimpinan Mahkamah Agung Cina. Pengadilan Rakyat bertanggung jawab kepada Kongres Rakyat di setiap Tingkatan
  142. 142. 142 Sistem Politik Dua Partai Sistem Politik Dua Partai Sistem ini merupakan ciri khas negara Anglo Saxon, Sistem ini dianut oleh Inggris, Amerika dan Philipina. Sistem ini hanya ada dua partai yang sangat dominan, yaitu partai yang berkuasa (partai yang menang dalam pemilu) dan partai oposisi (partai yang kalah dalam pemilu). Biasanya partai oposisi berperan sebagai pengecam setia (loyal oposition) terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan partai yang berkuasa bila dianggap tidak sejalan
  143. 143. 143 Sistem Politik Multy Partai Sistem Politik Multy Partai Sistem politik dengan banyak partai ini biasanya diterapkan di negara-negara yang terdiri dari banyak agama, suku, ras dan antar golongan (sara). Masyarakat cendrung membentuk ikatan-ikatan terbatas (primodial) sebagai tempat penyaluran aspirasi politiknya. Beberapa negara penganut sistem multi partai adalah Indonesia, Malaysia, India, Prancis dan lainnya
  144. 144. 144
  145. 145. 145
  146. 146. STANDAR KOMPETENSI 6STANDAR KOMPETENSI 6 Menganalisis sistem politik di IndonesiaMenganalisis sistem politik di Indonesia Kompetensi Dasar : 6.3 Menampilkan peranserta dalam sistem politik di Indonesia Kompetensi Dasar : 6.3 Menampilkan peranserta dalam sistem politik di Indonesia PERTEMUAN ke 11PERTEMUAN ke 11 146 C. Peranserta masyarakat dalam sistem politik Manusia sebagai insan politik Masyarakat politik Cara berpolitik sesuai aturan Tata cara berpolitik
  147. 147. 147 Manusia Sebagai Insan Politik Manusia Sebagai Insan Politik Manusia Makhluk Bermasyarakat Manusia Makhluk Bermasyarakat Manusia Sebagai Insan Politik Manusia Sebagai Insan Politik
  148. 148. 148 Manusia Makhluk Bermasyarakat Manusia Makhluk Bermasyarakat Sesuai dengan kodratnya, manusia sejak lahir hingga menjelang meninggal dunia selalu hidup saling bantu- membantu dengan manusia lainnya. Atau dengan kata lain manusia tidak dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya dalam posisinya sebagai makhluk bermasyarakat. Menurut seorang akhli pikir bangsa Yunani yang bernama Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah zoon politican yang artinya bahwa manusia itu sebagai mahluk Tuhan pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia. Oleh karena sifat manusia itu merupakan mahluk yang suka bergaul antara satu dengan yang lainnya maka manusia itu disebut sebagai makhluk sosial
  149. 149. 149 Manusia Sebagai Insan Politik Manusia Sebagai Insan Politik Di antara hubungan-hubungan yang dilakukan antarmanusia, terdapat suatu hubungan yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Hubungan tersebut adalah hubungan politik. Dalam kehidupan politik, manusia mengembangkan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk membuat, melindungi, dan mengubah aturan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Dalam hubungan antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat inilah akhirnya manusia sebagai insan politik mengarah ke dalam pembentukan masyarakat yang namanya masyarakat politik
  150. 150. 150 Partisipasi Politik Dalam masyarakat Politik Partisipasi Politik Dalam masyarakat Politik 1. Terbentuknya organisasi-organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan lainnya, sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijaksanaan negara 2. Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial atau sebagai pemberi input terhadap kebijaksanaan pemerintah 3. Pelaksanaan pemilihan umum yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih atau dipilih 4. Munculnya kelompok kontemporer (setiap waktu) yang memberi warna kepada sistem input dan output kepada
  151. 151. 151 Masyarakat Politik Masyarakat Politik Kerjasama Dan Konflik Kerjasama Dan Konflik Ciri-Ciri Masyarakat Politik Ciri-Ciri Masyarakat Politik Pengertian PolitikPengertian Politik
  152. 152. 152 Kerja sama dan Konflik Kerja sama dan Konflik Syarat terjadinya interaksi sosial atau interaksi sebagai anggota masyarakat harus ada komunikasi atau kontak antara dua orang atau lebih. Kontak atau interaksi akan menimbulkan dua kondisi yaitu kerja sama (cooperation) dan konflik (coflict) atau pertikaian. Konflik terjadi apabila dalam interaksi itu masing-masing pihak saling melemahkan pihak lawan, saling tidak mau mengalah, selalu ngotot akan kepentingan atau pandangan sendiri tanpa memperhatikan norma atau aturan yang berlaku
  153. 153. 153 Proses Interaksi Sosial dalam Masyarakat Politik Proses Interaksi Sosial dalam Masyarakat Politik Proses Asosiatif Proses Asosiatif Proses Disosiatif Proses Disosiatif
  154. 154. 154 Proses Asosiatif yaitu suatu proses interaksi yang cendrung menjalin kesatuan dan peningkatan solidarias anggota-anggota kelompok. Proses Asosiatif ini akan melahirkan kerja sama Proses Disosiatif yaitu suatu proses interaksi yang cendrung membawa kelompok ke arah perpecahan (konflik) dan merenggangkan solidaritas anggota kelompok. Ada dua proses disosiatif yaitu kompetisi (persaingan) dan konflik (pertentangan) selanjutnya melahirkan kelompok Oposisi
  155. 155. 155 Proses Asosiatif Atau Kerja sama Proses Asosiatif Atau Kerja sama Kerja sama Politik Kerja sama Politik Motivasi Kerja sama Motivasi Kerja sama
  156. 156. 156 Kerja sama Politik Kerja sama Politik Ada empat bentuk kerja sama politik yaitu : 1. Bargaining ( tawar menawar), 2. Kooptasi, 3. Koalisi, 4. Join Venture (usaha patungan)
  157. 157. 157 Bargaining (tawar menawar) : suatu perjanjian atau persetujuan diantara pihak-pihak yang mengikat diri melalui perdebatan, atau pemberian usul. Kooptasi (cooptation) : suatu proses penerimaan unsur – unsur baru oleh pemimpin atau organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam organisasi. Kala kooptasi ini tidak dilakukan maka unsur perpecahan dalam organisasi akan pasti terjadi, seperti banyaknya elite politik yang hengkang atau meninggalkan partai yang sudah dibesarkan secara susah payah dengan bergabung ke partai lain atau membentuk partai baru. Koalisi (coalition) : suatu kombinasi dari dua organisasi atau lebih dengan tujuan yang sama. Pada masa pemerintahan setelah Reformasi sistim politik ini yaitu koalisis sangat efektip di dalam menjalankan pemerintahan karena dalam kenyataannya tidak ada satupun partai sebagai pemenang pemilu secara mutlak. Usaha Patungan ( Join Venture ) : suatu usaha kerja sama dalam bidang usaha yang selanjutnya akan melahirkan politik ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama
  158. 158. 158 Motivasi Kerja sama Motivasi Kerja sama Adapun yang memotivasi seseorang atau organisasi untuk bekerja sama adalah : 1. Adanya Orientasi : adanya tujuan yang jelas, arah yang jelas dan kepentingan yang jelas 2. Adanya Ancaman dari luar (musuh bersama), seperti dalam semangat membela tanah air atau adanya kelompok oposisi sehingga perlu adanya aliansi 3. Adanya Rintangan dari luar 4. Adanya Kelompok yang merasa dirugikan atau tersinggung 5. Adanya kepentingan untuk mencari keuntungan pribadi, biasanya kerja sama semacam ini akan menimbulkan perpecahan karena orang yang bekerja sama ini memanfaatkan orang lain untuk meraih
  159. 159. 159 Proses Disosiatif Atau Konflik (Oposisi) Proses Disosiatif Atau Konflik (Oposisi) persaingan (competition) persaingan (competition) pertentangan atau pertikaian (conflict) pertentangan atau pertikaian (conflict) kontravensi (contravention) kontravensi (contravention)
  160. 160. 160 Persaingan adalah proses sosial di mana individu atau kelompok- kelompok tertentu mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum, tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Persaingan mempunyai dua tipe umum yaitu persaingan individu dan persaingan kelompok (organisasi). Dalam persaingan individu (pribadi) sering disebut dengan rivalry. Sedangkan persaingan kelompok (organisasi), kalau organisasi politik biasanya bersaing untuk mendapatkan pengaruh, dukungan atau kepercayaan dalam masyarakat. Kontravensi (contravention) pada hakekatnya merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan (pertikaian). Kontravensi terutama ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian seperti adanya kecurigaan terhadap kurang transparannya (keterbukaan) dalam pengelolaan suatu organisasi tertentu. Pertentangan adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok (organisasi) tertentu berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan disertai ancaman atau kekerasan. Cara ini sering dilakukan oleh elite politik menjelang pemilu seperti pada masa sebelum reformasi. Contohnya Di Bali pada peristiwa Oktober kelabu 1999 di tiga kota besar di Bali seperti Denpasar, Singaraja dan Negara (Jemberana) perkantoran pemerintah dibumihanguskan oleh kelompok masyarakat yang kecewa terhadap gagalnya Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI dalam Sidang Umum MPR. 1999
  161. 161. 161 Ciri – Ciri Masyarakat Politik Ciri – Ciri Masyarakat Politik 1. Adanya Struktur Politik 2. Adanya Infra Struktur Politik 3. Adanya Budaya Politik 4. Adanya Pemilihan Umum
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×