Evaluasi program stbm
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Evaluasi program stbm

on

  • 1,803 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,803
Views on SlideShare
1,803
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
93
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Evaluasi program stbm Evaluasi program stbm Document Transcript

  • SKRIPSI EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)PILAR PERTAMA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2008-2010 Oleh: AULIYA JAYANTI UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT SURABAYA 2012 i
  • SKRIPSI EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)PILAR PERTAMA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2008-2010 Oleh: AULIYA JAYANTI NIM 100710174 UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT SURABAYA 2012 ii
  • PENGESAHAN Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga danditerima untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.KM) pada tanggal 23 Februari 2012 Mengesahkan Universitas Airlangga Fakultas Kesehatan Masyarakat Dekan, Prof. Dr. Tri Martiana, dr., M.S. NIP. 195603031987012001 Tim Penguji : 1. Arief Hargono, drg., M.Kes 2. Prof. Soedjajadi, dr., M.S., Ph.D 3. Endah Yudiantini, dr., M.M iii
  • SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.KM) Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Oleh: AULIYA JAYANTI NIM 100710174 Surabaya, 27 Februari 2012Mengetahui, Menyetujui,Ketua Departemen, Pembimbing,Sudarmaji, S.KM., M.Kes Prof. Soedjajadi Keman, dr., M.S., Ph.DNIP 197212101997021001 NIP 195203151979031008 iv
  • SURAT PERNYATAAN TENTANG ORISINALITASYang bertanda tangan di bawah ini, saya : Nama : Auliya Jayanti NIM : 100710174 Program Studi : Kesehatan Masyarakat Fakultas : Kesehatan Masyarakat Jenjang : Sarjana (S1)Menyatakan bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan skripsisaya yang berjudul :“EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASISMASYARAKAT (STBM) PILAR PERTAMA DI WILAYAH KERJAPUSKESMAS PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2008-2010”Apabila suatu saat nanti terbukti melakukan tindakan plagiat, maka saya akanmenerima sanksi yang telah ditetapkan.Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Surabaya, 27 Februari 2012 Auliya Jayanti NIM 100710174 v
  • KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dankarunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi dengan judul “EVALUASIPENCAPAIAN PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT(STBM) PILAR PERTAMA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PUNGGINGKABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2008-2010”, sebagai salah satupersyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan kuliah di Fakultas KesehatanMasyarakat Universitas Airlangga. Dalam skripsi ini dijabarkan bagaimana hasil evaluasi dari program STBMdi wilayah kerja Puskesmas Pungging. Sehingga dari hasil evaluasi dapatdiketahui faktor input, proses, dan output dari pelaksanaan program tersebut padatahun 2008-2010. Dari hasil tersebut disusun rekomendasi untuk pelaksanaanprogram selanjutnya. Hasil dari penelitian ini pelaksanaan program Stop BABS belum berhasildikarenakan oleh empat faktor yaitu metode yang kurang baik, lingkungan baikmanusia maupun fisik, dan kurangnya anggaran. Padahal buang air besarsembarangan dapat berakibat buruk bagi masyarakat itu sendiri, namunmasyarakat belum memprioritaskan pembangunan jamban. Pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yangsetinggi-tingginya kepada Prof. Soedjajadi Keman, dr., M.S., Ph.D, selaku dosenpembimbing yang telah sabar dan telaten memberikan petunjuk, koreksi, sertasaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tidak lupa pula penulissampaikan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. Tri Martiana, dr., M.S., selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga 2. Sudarmaji, S.KM., M.Kes selaku Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat 3. Kedua orang tua (Papa Anam dan Mama Elly), saudara saya yang tiada hentinya memberikan cinta, semangat serta bantuan yang sangat berarti. I always love my mom, pap, big bro, Rio dan keluarga besar Bani Sail. 4. Bu Endik, Bu diah, Bu Titis, Pak Jaka, Pak Yusron atas izin penelitian di Kabupaten Mojokerto dan tak pernah lelah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Peluk hangat untuk bapak dan ibu. 5. Shelly, Mbak Dian, Raras, Slipi, d’coster (Irma, Wulan, Nana, Putu), indro, Novie Putri, Mbak Rizki plus Rara cantik, Mas Raka, Koko Tito atas dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini. Love u all. 6. Intan, Lilik, Retty, Sani, Mbak Nurma sebagai konsultan saya serta teman seperjuangan akhir, Anita, Eros, dan Icha sexy. Sukses buat kita semua.. 7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu terselesaikannya penyusunan proposal skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasanbaik dari segi materi maupun penulisannya, oleh karena itu kritik dan saran yangsifatnya membangun sangat saya harapkan guna perbaikan. Surabaya, Februari 2012 vi
  • ABSTRACT Construction of Water Supply and Sanitation in Indonesia in the last 15years are still focused on the development of facilities but is not accompanied bypublic awareness. While the government has set a decentralization in the hope ofcommunity participation in health development increased. The aim of this studywas to evaluated national program in 2008 : the Community-Led Total Sanitation(CLTS) program especially the first pillar and to identify factors causing thefailure of the implementation of the program. This type of research was the evaluation of qualitative approaches.Interviews were conducted purposively to those who know the program was in theworking area of Pungging Public Health Center Mojokerto. Secondary dataobtained from the health profile of the district health office and Pungging publichealth center Mojokerto. Achievement of program outcomes, managing the program has conductedmore than 6 triggers the village but there is no village that reached the state ofOpen Defecation Free (ODF). MDGs target of 67%, Pungging public healthcenter still cover 65%. Identification of factor inputs and processes were stillfounddiscrepancies with the guidelines. The conclusion could be drawn was the achievement of program CLTSfirst pillar in the working area Pungging public health centers does not meet thetarget number of ODF villages. The lack factors such as methods have not beengoing well, the lack of budget and physical and human environments that does notsupport.Keywords: Program Evaluation, CLTS, and ODF vii
  • ABSTRAK Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) diIndonesia dalam 15 tahun terakhir masih berfokus pada pembangunan sarananamun tidak disertai kesadaran masyarakat. Sedangkan pemerintah telahmenetapkan desentralisasi dengan harapan partisipasi masyarakat dalampembangunan kesehatan meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalahmengevaluasi program nasional STBM tahun 2008: program Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat (STBM) terutama pilar pertama dan mengidentifikasi faktorpenyebab dari kegagalan pelaksanaan program. Jenis penelitian ini adalah evaluasi dengan pendekatan kualitatif.Wawancara dilakukan secara purposive kepada pihak yang mengetahui programtersebut di wilayah kerja Puskesmas Pungging Kabupaten Mojokerto. Datasekunder diperoleh dari profil kesehatan dari dinas kesehatan KabupatenMojokerto dan Puskesmas Pungging. Hasil pencapaian program, Pelaksana program telah melaksanakanpemicuan lebih dari 6 desa namun belum ada desa yang mencapai keadaan OpenDefecation Free (ODF). Dari target MDGs 67%, Puskesmas Pungging masihmencakup 65%. Identifikasi faktor input dan proses didapatkan masih adanyaketidaksesuaian dengan pedoman. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah pencapaian program STBM pilarpertama di wilayah kerja Puskesmas Pungging belum memenuhi target jumlahdesa ODF. Faktor penyebab kegagalah antara lain metode yang belum berjalandengan baik, kurangnya anggaran dan lingkungan fisik maupun manusia yangbelum mendukung.Kata kunci: Evaluasi program, STBM, dan ODF viii
  • DAFTAR ISI HalamanHALAMAN JUDUL iiHALAMAN PENGESAHAN iiiHALAMAN PERSETUJUAN ivSURAT PERNYATAAN TENTANG ORISINALITAS vKATA PENGANTAR viABSTRACT viiABSTRAK viiiDAFTAR ISI ixDAFTAR TABEL xiDAFTAR GAMBAR xiiDAFTAR LAMPIRAN xiiiDAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN xivBAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Identifikasi Masalah 5 1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 8BAB II TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 9 2.1 Tujuan Umum 9 2.2 Tujuan Khusus 9 2.3 Manfaat 9 2.3.1 Bagi peneliti lain 9 2.3.2 Bagi masyarakat 10 2.3.3 Bagi pemerintah 10 2.3.4 Bagi peneliti 10BAB III TINJAUAN PUSTAKA 11 3.1 Puskesmas 11 3.1.1 Konsep Puskesmas 11 3.1.2 Fungsi Puskesmas 11 3.1.3 Wilayah kerja Puskesmas 12 3.1.4 Fasilitas penunjang 12 3.2 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 14 3.2.1 Sejarah STBM 14 3.2.2 Pengertian STBM 15 3.2.3 Pilar STBM 19 3.2.4 Pilar pertama Stop BABS 20 3.2.5 Indikator pilar pertama STBM 28 3.2.6 Buang air besar sembarangan ditinjau dari kesehatan lingkungan 28 3.3 Evaluasi Program 32 3.3.1 Pengertian evaluasi program 32 3.3.2 Macam evaluasi 33 3.3.3 Tujuan evaluasi 34 3.3.4 Mekanisme evaluasi 35 ix
  • 3.3.5 Formulasi sumber dan jenis informasi yang dibutuhkan36BAB IV KERANGKA KONSEP 38BAB V METODE PENELITIAN 41 5.1 Jenis dan Rancang Bangun Penelitian 41 5.2 Obyek Penelitian 41 5.3 Lokasi Penelitian 42 5.4 Waktu Penelitian 42 5.5 Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Cara Pengukuran Variabel 43 5.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 45 5.7 Teknik Analisis Data 46BAB VI HASIL 47 6.1 Input Pada Pelaksanaan Program Stop BABS di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Tahun 2008-2010 47 6.1.1 Sumber daya manusia 47 6.1.2 Anggaran 49 6.1.3 Sistem kebijakan operasional 51 6.1.4 Metode 51 6.1.5 Peralatan 52 6.1.6 Waktu 53 6.1 Proses 54 6.2 Hasil 60 6.3 Penyebab 63BAB VII PEMBAHASAN 64 7.1. Input Pada Pelaksanaan Program Stop BABS di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Tahun 2008-2010 64 7.1.1 Sumber daya manusia 64 7.1.2 Anggaran 65 7.1.3 Sistem kebijakan operasional 66 7.1.4 Metode 71 7.1.5 Peralatan 72 7.1.6 Waktu 72 7.2. Proses Pada Pelaksanaan Program Stop BABS di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Tahun 2008-2010 73 7.3. Hasil Cakupan Pada Pelaksanaan Program Stop BABS di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Tahun 2008-2010 77 7.4. Penyebab Tidak Berhasilnya Program Stop BABS di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Tahun 2008-2010 77BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN 81 8.1 Kesimpulan 81 8.2 Saran 81DAFTAR PUSTAKA 83LAMPIRAN x
  • DAFTAR TABELNomor Judul Tabel Halaman 1.1 Jumlah Desa yang Terpicu Tiap Wilayah Kerja Puskesmas 4 di Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 5.1 Variabel Penelitian, Definisi Operasional, dan Cara 43 Pengukuran 6.1 Rekapitulasi Hasil Monitoring Evaluasi Program Stop 60 BABS di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging 6.2 Proporsi Jumlah KK yang Menggunakan Sarana Jamban di 61 Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Kabupaten Mojokerto 6.3 Hasil Cakupan Pelaksanaan Program Stop BABS di 62 Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Tahun 2008-2010 xi
  • DAFTAR GAMBARNomor Judul Gambar Halaman 3.1 Transmisi Penyakit Melalui Tinja 30 Kerangka Konseptual Evaluasi Pencapaian Program 38 4.1 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2008-20106.1. Hasil Cakupan Pelaksanaan Program Stop BABS (Sarana 61 Jamban) di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Tahun 2008-20106.2. Hasil Cakupan Pelaksanaan Program Stop BABS (Jamban 62 Sehat) di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Tahun 2008- 2010 xii
  • DAFTAR LAMPIRANLampiran 1 Pedoman Pelaksanaan STBMLampiran 2 Kepmenkes RI nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis MasyarakatLampiran 3 Surat Pengantar dari Kampus Universitas Airlangga untuk Ijin Penelitian di Puskesmas Pungging Kabupaten MojokertoLampiran 4 Surat Keterangan Ijin Penelitian dari Kabupaten MojokertoLampiran 5. Lembar Panduan Wawancara Kepada Petugas Sanitarian Puskesmas Pungging dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto xiii
  • DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATANDaftar Arti Lambang% : persenDaftar Arti Singkatan3R : Reduce, Reuse, and RecycleAMPL : Air Minum dan Penyehatan LingkunganBAB : Buang Air BesarBABS : Buang Air Besar SembaranganCLTS : Community-Led Total SanitationCTPS : Cuci Tangan Pakai SabunDepkes : Departemen KesehatanKepmenkes : Keputusan Menteri KesehatanKK : Kepala KeluargaKLB : Kejadian Luar BiasaMDGs : Millenium Development GoalsMenkes : Menteri KesehatanNGO : Non-Government OrganizationNo. : NomorODF : Open Defecation FreePAM-RT : Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga dan Makanan SehatPMD : Pemberdayaan Masyarakat DesaPSRT : Pengelolaan Sampah Rumah TanggaPuskesmas : Pusat Kesehatan MasyarakatRI : Republik IndonesiaSDM : Sumber Daya ManusiaSK : Surat KeputusanSKN : Sistem Kesehatan NasionalSTBM : Sanitasi Total Berbasis MasyarakatSToPS : Sanitasi Total dan Pemasaran SanitasiTOGA : Tokoh AgamaTOMAS : Tokoh MasyarakatTPS : Tempat Pengumpulan Sampah sementaraTSSM : Total Sanitation and Sanitation MarketingUU : Undang-undangVERC’s : Village Education ResourceWSLIC II : Water and Sanitation for Low Income Communities in Indonesia xiv
  • 1 BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang sehingga diharapkan terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Sistem Kesehatan Nasional tahun 2009). Pelaksanaan pembangunan kesehatan harus dilakukan secara berkesinambungan agar dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya yang tersirat dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada awalnya hanya dititikberatkan pada upaya kuratif kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat terpadu dan berkesinambungan. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai lini terdepan pada pembangunan kesehatan juga memiliki tugas pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelengarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Pelayanan yang dilaksanakan adalah upaya preventif
  • 2dan kuratif secara terpadu, menyeluruh, dan dijangkau oleh wilayah kerjakecamatan atau sebagai kecamatan di kotamadya atau kabupaten (Chayatindan Wahid, 2009). Sejak tahun 1999 pemerintah telah mengeluarkan suatu ketetapandesentralisasi. Desentralisasi merupakan pemberian kewenanganpemerintahan atau urusan negara kepada rakyat. Desentralisasi digunakanuntuk pemerataan kesehatan melalui reformasi kesehatan atau merupakan alatuntuk meningkatkan kualitas pemerataan kesehatan, menjadi lebih efisien danefektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Hal tersebut ditandaidengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan(Mishra, dalam Achmadi, 2008). Pemerintah telah memberikan ketetapan desentralisasi namun darimasyarakat belum ada partisipasi dalam pembangunan kesehatan. Tidakadanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan menyebabkanperencanaan pembangunan hanya sebuah perencanaan belaka dan tidakmemberikan hasil yang nyata. Contoh nyata pada pembangunan Air Minumdan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Indonesia 15 tahun terakhir masihterfokus pada pembangunan sarana umum namun tidak disertai kesadaranmasyarakat dan pemerintah dalam hal perilaku hidup bersih dan sehat. Haltersebut dapat dilihat dari rasa kepemilikan masyarakat terhadap sarana yangterbangun masih rendah, sehingga berdampak pada penggunaan sarana yangtidak efektif dan efisien, termasuk pemeliharaannya (Ditjen PP dan PL, 2010). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui kementrian kesehatanmencanangkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai
  • 3program nasional. STBM merupakan program pemerintah dalam rangkamemperkuat upaya membudayakan hidup bersih dan sehat, mencegahpenyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuanmasyarakat, serta mengimplementasikan komitmen pemerintah untukmeningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar berkesinambungan dalampencapaian Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015. Upayasanitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 852 /Menkes/SK /IX /2008 yang disebut Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM),meliputi: tidak buang air besar (BAB) sembarangan, mencuci tangan pakaisabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampahdengan benar, serta mengelola limbah air rumah tangga dengan aman (DitjenPP dan PL, 2011). Program STBM tergolong program yang baru dilaksanakan dan tidakadanya subsidi pada program ini merupakan tantangan bagi tenaga kesehatan.Pelaksanaan program STBM dimulai dari pilar pertama yaitu Stop Buang AirBesar Sembarangan (Stop BABS). Fokus pertama dilakukan pada Stop BABSkarena pilar tersebut berfungsi sebagai pintu masuk menuju sanitasi total sertamerupakan upaya untuk memutus rantai kontaminasi kotoran manusiaterhadap air baku minum, makanan, dan lainnya. Program ini lebihmenekankan pada perubahan perilaku kelompok masyarakat dengan metodepemicuan. Pemicuan dilaksanakan dengan cara fasilitasi kepada masyarakatdalam upaya memperbaiki keadaan sanitasi di lingkungan mereka hinggamencapai kondisi Open Defecation Free (ODF). Kondisi ODF ditandaidengan 100% masyarakat telah mempunyai akses BAB di jamban sendiri,
  • 4 tidak adanya kotoran di lingkungan mereka, serta mereka mampu menjaga kebersihan jamban. Di Jawa Timur, sebanyak 19 kabupaten masih berada di bawah rata-rata desa ODF (10,28 desa). Dari 19 kabupaten tersebut tambahan akses ke jamban sehat di Kabupaten Mojokerto masih rendah yaitu 5.204 jiwa dimana jauh dibawah rata-rata jatim sebesar 40.363 jiwa. Berikut pelaksanaan program Stop BABS di Kabupaten Mojokerto sampai tahun 2010. Tabel 1.1 Jumlah Desa yang Terpicu Tiap Wilayah Kerja Puskesmas di Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 No. Puskesmas Jumlah desa Jumlah desa terpicu Jumlah desa ODF 1. Sooko 15 0 0 2. Trowulan 9 0 0 3. Tawangsari 7 0 0 4. Puri 16 6 0 5. Gayaman 12 6 0 6. Bangsal 17 2 0 7. Gedeg 10 1 0 8. Lespadangan 4 0 0 9. Kemlagi 12 6 0 10. Kedungsari 8 0 0 11. Dawarblandong 18 10 2 12. Kupang 9 0 0 13. Jetis 7 2 0 14. Mojosari 11 2 0 15. Modopuro 8 0 0 16. Pungging 12 7 0 17. Watukenongo 7 0 0 18. Ngoro 13 0 0 19. Manduro 6 0 0 20. Dlanggu 16 0 0 21. Kutorejo 9 0 0 22. Pesanggrahan 8 0 0 23. Pacet 10 4 0 24. Pandan 10 0 0 25. Trawas 13 0 0 26. Gondang 18 0 0 27. Jatirejo 19 0 0 Jumlah 304 46 2Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2010
  • 5 Hampir sebagian besar (63%) Puskesmas belum melaksanakan program STBM di wilayah kerjanya. Puskesmas yang telah melaksanakan program antara lain Gedeg, Bangsal, Jetis, Mojosari, Pacet, Puri, Gayaman, Kemlagi, Pungging, dan Dawarblandong. Target pencapaian yang ditetapkan oleh MDGs adalah 67% masyarakat sudah mempunyai akses BAB di jamban sehat. Adanya target MDGs tersebut, Provinsi Jawa Timur melakukan program percepatan yaitu tahun 2014 sudah mencapai kondisi 100% ODF. Dari kebijakan provinsi ditindaklanjuti oleh Kabupaten Mojokerto dengan target pencapaian tiap tahun terdapat 2 desa ODF setiap Puskesmas di Mojokerto. Oleh karena program telah berjalan 3 tahun sehingga terpenuhinya target pada saat tiap Puskesmas telah berhasil melaksanakan pemicuan hingga tercapai ODF untuk 6 desa. Pada tabel 1.1 belum ada Puskesmas yang telah memenuhi target yaitu pemicuan pada 6 desa dan keenam desa mencapai kondisi ODF. Pelaksanaan program STBM pilar pertama di wilayah kerja Puskesmas Pungging belum mencapai target program. Hal ini mendorong penulis untuk mengevaluasi program tersebut, mengidentifikasi faktor penyebab masalah tidak tercapainya program melalui pendekatan sistem. Puskesmas yang akan menjadi obyek penelitian adalah Puskesmas Pungging karena sudah melakukan pemicuan lebih dari 6 desa namun belum sampai pada keadaan ODF.1.2 Identifikasi Masalah Dalam model ekologi, faktor lingkungan yang terdiri dari fisik, biologi, dan sosial selalu berhubungan dengan faktor Host dan Agent. Lingkungan
  • 6fisik, biologi, dan sosial yang tidak baik dapat menyebabkan penyakit(Mukono, 2006). Program STBM dilaksanakan pada tahun 2008. Salah satu kecamatanyang melaksanakan program tersebut adalah Kecamatan Pungging.Puskesmas Pungging terletak di Kecamatan Pungging dengan wilayah kerja12 desa yaitu Desa Pungging, Tunggal Pager, Randuharjo, Sekar Gadung,Kalipuro, Lebak Sono, Banjar Tanggul, Janti Langkung, Tempuran, Mojorejo,Purworejo, dan Curahmojo. Luas wilayah kerja Puskesmas Pungging adalah48,06 Km2 dengan jumlah penduduk 46.724. Penduduk perempuan lebihbanyak daripada penduduk laki-laki yaitu 28.048 penduduk wanita dan18.796 penduduk laki-laki. Ditinjau dari ukuran komponen demografi, rasiojenis kelamin penduduk di wilayah kerja Puskesmas Pungging sebesar 67.Angka tersebut jauh dari 100 dimana dapat menimbulkan masalah karena diwilayah ini kekurangan penduduk laki-laki. Akibatnya antara lain kekurangantenaga laki-laki untuk melaksanakan pembangunan dalam hal inipembangunan jamban (Mantra, 2007 dan Slamet, 2006). Mayoritas penduduk di wilayah kerja Puskesmas Pungging bekerjasebagai petani dalam suatu kelompok tani. Menurut Sugiarto, tingkatkesejahteraan rumah tangga petani masih belum masuk kategori sejahtera.Indikasi tersebut disebabkan karena total pengeluaran yang terdiri daripengeluaran untuk konsumsi (pangan, bukan makanan) dan biaya produksiyang dikeluarkan rumah tangga lebih besar dari pendapatan. Hal ini jugadapat memicu lemahnya kesanggupan masyarakat untuk memenuhi kondisisanitasi.
  • 7 Data tahun 2010 yang diperoleh dari Puskesmas Punggingmenunjukkan, kepemilikan sarana jamban sebesar 71% dengan persentasepengguna jamban sebesar 51%, persentase kepemilikan sarana air bersihsebesar 59% dimana sebagian besar (68%) menggunakan sumur gali danpersentase pengguna sebesar 71%, serta di wilayah kerja Puskesmaspungging memiliki satu Tempat Pengumpulan Sampah sementara (TPS).Data tersebut menunjukkan sarana air bersih masih belum menjangkauseluruh penduduk di wilayah kerja Puskesmas Pungging dan diikuti denganpenggunaan sarana jamban yang rendah dimana belum memenuhi targetMDGs yaitu 67%. Hasil pelaksanaan evaluasi dari Mukherjee danJosodipoero (2000), ketersediaan supply air dalam rumah tangga merupakansalah satu faktor motivator yang dapat mendorong naiknya permintaanjamban keluarga. Rendahnya persentase pengguna jamban menunjukkan masih adanyamasyarakat yang buang air besar sembarangan. Menurut Chandra (2007),Buang air besar sembarangan dapat mengakibatkan kontaminasi pada air,tanah, udara, makanan, dan perkembangbiakan lalat. Sesuai dengan modelekologi, ketika lingkungan buruk akan menyebabkan penyakit. Penyakit yangdapat terjadi akibat kontaminasi tersebut antara lain tifoid, paratiroid, disentri,diare, kolera, penyakit cacing, hepatitis viral, dan beberapa penyakit infeksigastrointestinal lain, serta infeksi parasit lain. Pada daftar sepuluh penyakitterbanyak pada pelayanan kesehatan rawat jalan Puskesmas Pungging,penyakit diare termasuk di dalam daftar tersebut.
  • 8 Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Pungging yang berhubungan secara langsung dalam pelaksanaan program Stop BABS di wilayah kerja Puskesmas Pungging namun tidak aktif antara lain dana sehat, Desa Percontohan Kesehatan Lingkungan (DPKL), maupun Satuan Karya Bhakti Husada (SBH). Program nasional STBM pilar pertama bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan jamban sehingga tidak ada lagi masyarakat yang buang air besar sembarangan. Namun dari data sekunder yang didapatkan masih banyak masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang buang air besar sembarangan. Untuk mengetahui hasil program STBM yang lebih detail perlu dilakukan evaluasi. Tujuan dari evaluasi program STBM adalah sebagai alat untuk memperbaiki kebijaksanaan pelaksanaan program dan perencanaan program yang akan datang (Supriyanto dan Damayanti, 2007).1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah Pelaksanaan program STBM masih fokus pada pilar pertama sehingga dalam proposal ini peneliti hanya akan mengevaluasi pilar pertama yaitu Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Rumusan masalah dari penelitian ini antara lain: 1. Bagaimana Hasil Pencapaian Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) khususnya pilar pertama di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Kabupaten Mojokerto? 2. Apabila hasil pencapaian program STBM pilar pertama belum mencapai target, apa saja penyebabnya?
  • BAB II TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN2.1 Tujuan Umum Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengevaluasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pilar pertama, Stop BABS di wilayah kerja Puskesmas Pungging Kabupaten Mojokerto.2.2 Tujuan Khusus 1. Mendeskripsikan input dari program STBM pilar pertama di Wilayah kerja Puskesmas Pungging 2. Mendeskripsikan proses dari program STBM pilar pertama di Wilayah kerja Puskesmas Pungging 3. Mendeskripsikan output dari program STBM pilar pertama di Wilayah kerja Puskesmas Pungging dan membandingkan dengan target 4. Mendeskripsikan faktor penyebab tidak berhasilnya program STBM pilar pertama di wilayah kerja Puskesmas Pungging2.3 Manfaat2.3.1 Bagi peneliti lain 1. Sebagai sarana pengaplikasian teori evaluasi dan sanitasi yang telah didapatkan selama perkuliahan. 2. Sebagai bahan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan program STBM 9
  • 102.3.2 Bagi masyarakat Sebagai sarana informasi tentang manfaat adanya program STBM bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program STBM.2.3.3 Bagi pemerintah 1. Sebagai sarana informasi tentang hasil evaluasi program nasional pemerintah yang dijalankan di wilayah kerja Puskesmas Pungging berdasarkan pencapaian program 2. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan masyarakat untuk persiapan meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Sebagai sarana pertimbangan untuk pihak lintas sektor program STBM terutama di wilayah kerja Puskesmas Pungging.2.3.4 Bagi peneliti 1. Sebagai sarana mempelajari program nasional STBM yang dicanangkan untuk kesehatan masyarakat 2. Sebagai sarana melatih kemampuan mengevaluasi program nasional kesehatan masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah pada pelaksanaannya di wilayah kerja Puskemas Pungging 3. Sebagai sarana untuk mempelajari pelaksanaan program terutama STBM, sehingga nantinya dalam dunia kerja dapat melaksanakan program dengan lebih baik.
  • BAB III TINJAUAN PUSTAKA3.1 Puskesmas3.1.1 Konsep Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu (Chayatin dan Wahid, 2009).3.1.2 Fungsi Puskesmas Ada tiga fungsi pokok Puskesmas, diantaranya adalah sebagai berikut (Chayatin dan Wahid, 2009): 1. Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayahnya 2. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. 3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya Proses dalam melaksanakan fungsinya dilakukan dengan cara: 1. Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri 11
  • 12 2. Memberikan petunjuk kepada masyarakat bagaimana menggali dan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. 3. Memberi bantuan yang bersifat bimbingan teknik materi dan rujukan medis maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat 4. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 5. Bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam melaksasnakan program Puskesmas.3.1.3 Wilayah kerja Puskesmas Wilayah kerja Puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Dalam menentukan wilayah kerja Puskesmas, terdapat faktor- faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu faktor kepadatan penduduk, luas daerah geografis, dan keadaan infrastruktur lainnya. Puskesmas merupakan perangkat Pemerintah Daerah Tingkat II, sehingga pembagian wilayah kerja Puskesmas ditetapkan oleh Bupati, dengan memperhatikan saran teknis dari Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi. Sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah Puskesmas rata-rata 30 ribu penduduk pada setiap Puskesmas (Chayatin dan Wahid, 2009).3.1.4 Fasilitas penunjang Wilayah kerja Puskesmas yang meliputi kecamatan, tidak dapat terjangkau apabila hanya ditangani oleh pihak Puskesmas sendiri. Oleh karena itu, perlu ditunjang dengan unit pelayanan kesehatan yang lebih sederhana yang disebut Puskesmas pembantu dan Puskesmas keliling (Chayatin dan Wahid, 2009).
  • 131. Puskesmas pembantu Puskesmas pembantu lebih sering dikenal sebagai pustu atau pusban, merupakan unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan- kegiatan yang dilakukan puskesemas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil. Setiap Puskesmas memiliki beberapa Puskesmas pembantu di wilayah kerjanya, namun adakalanya Puskesmas tidak memiliki Puskesmas pembantu khususnya di daerah perkotaan.2. Puskesmas keliling Puskesmas keliling merupakan unit pelayanan kesehatan keliling dilengkapi kendaraan bermotor roda empat atau perahu motor, peralatn kesehatan, peralatan komunikasi, serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas. Puskesmas keliling berfungsi menunjang dan membantu kegiatan Puskesmas dalam wilayah yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan. Kegiatan Puskesmas keliling diantaranya adalah sebagai berikut (Chayatin dan Wahid, 2009): a. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil atau daerah yang tidak atau sulit dijangkau oleh pelayanan Puskesmas b. melakukan penyelidikan tentang kejadian luar biasa (KLB) c. Dapat diperguanakan sebagai alat transportasi penderita dalam rangka rujukan bagi kasus darurat
  • 14 d. Melakukan penyuluhan kesehatan dengan menggunakan alat audio visual. 3. Bidan desa Pada setiap desa yang belum ada fasilitas pelayanan kesehatannya, ditempatkan seorang bidan di desa tersebut dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Puskesmas. Wilayah kerja bidan desa adalah satu desa dengan jumlah penduduk rata-rata 3000 jiwa. Tugas utama bidan desa adalah membina peran serta masyarakat melalui pembinaan posyandu dan pembinaan kelompok dasawarsa serta pertolongan persalinan di rumah penduduk.3.2 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)3.2.1 Sejarah STBM STBM merupakan adopsi dari keberhasilan pembangunan sanitasi total dengan menerapkan model CLTS (Community-Led Total Sanitation). Pendekatan CLTS berasal dari evaluasi oleh Kamal Kar mengenai WaterAid dari VERC’s (Village Education Resource). Hasil dari evaluasi adalah penemuan pendekatan CLTS dengan metode PRA pada tahun 2000. Sejak tahun 2000, melalui pelatihan langsung oleh Kamal Kar dan dukungan dari banyak lembaga serta dibantu dengan kunjungan lintas Negara, CLTS telah menyebar ke organisasi lain di Bangladesh dan Negara lain di Asia selatan dan asia tenggara, afrika, amerika latin, dan timur tengah. Lembaga atau instansi yang mensponsori pelatihan ini oleh Kamal Kar antara lain the WSP-World Bank, CARE, Concern, WSLIC II (Water and Sanitation for Low Income Communities in Indonesia), the Bill and
  • 15 Melinda Gates Foundation-supported Total Sanitation and Sanitation Marketing project in East Java, the Social Fund for Development in Yemen, the Irish NGO Vita Refugee Trust International working in Ethiopia, Plan International and UNICEF(Kar, K and Chambers, R, 2008). Uji coba implementasi CLTS di 6 kabupaten di Indonesia pada tahun 2005. Pada Juni 2006, Departemen Kesehatan mendeklarasikan pendekatan CLTS sebagai strategi nasional untuk program sanitasi. Pada september 2006, program WSLIC memutuskan untuk menerapkan pendekatan CLTS sebagai pengganti pendekatan dana bergulir di seluruh lokasi program (36 kabupaten). Pada saat yang sama, beberapa LSM mulai mengadopsi pendekatan ini. Mulai Januari sampai Mei 2007, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia merancang proyek PAMSIMAS di 115 kabupaten. Program ini mengadopsi pendekatan CLTS dalam rancangannya (Kepmenkes, 2008). Bulan Juli 2007 menjadi periode yang sangat penting bagi perkembangan CLTS di Indonesia, karena pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia mulai mengimplementasikan sebuah proyek yang mengadopsi pendekatan sanitasi total bernama Total Sanitation and Sanitation Marketing (TSSM) atau Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi (SToPS), dan pada tahun 2008 diluncurkannya sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) sebagai strategi nasional (Kepmenkes, 2008).3.2.2 Pengertian STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan, strategi dan program untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui
  • 16pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Perilaku higiene dansanitasi yang dimaksud antara lain tidak buang air besar sembarangan,mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yangaman, mengelola sampah dengan benar dan mengelola limbah cair rumahtangga dengan aman. Perilaku tersebut merupakan rangkaian kegiatansanitasi total. Selanjutnya rangkaian perilaku tersebut disebut sebagai pilarSTBM. Kelima pilar tersebut merupakan satu kesatuan kegiatan namunperlu diprioritaskan pilar mana yang paling mendesak. Prioritasberdasarkan criteria: 1) luasnya akibat (dampak) yang ditimbulkan olehprilaku itu; (2) kemampuan masyarakat untuk menanggulangi; (3)keterdesakan untuk ditanggulangi; (4) keterdesakan, akibat yang akantimbul apabila persoalan tidak segera ditanggulangi(Menkes, 2008 danDitjen PP dan PL, 2011). STBM dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat dimanamasyarakat sadar, mau dan mampu untuk melaksanakan sanitasi total yangtimbul dari dirinya sendiri, bukan melalui paksaan. Melalui cara inidiharapkan perubahan perilaku tidak terjadi pada saat pelaksanaanprogram melainkan berlangsung seterusnya (Depkes RI, 2009). Metode yang digunakan dalam STBM adalah metode pemicuan.Metode pemicuan ini dilaksanakan oleh tim fasilitator dengan caramemicu masyarakat dalam lingkup komunitas terlebih dahulu untukmemperbaiki sarana sanitasi sehingga tercapai tujuan dalam halmemperkuat budaya perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat sertamencegah penyakit berbasis lingkungan. Faktor-faktor yang harus dipicu
  • 17antara lain rasa jijik, rasa malu, takut sakit, aspek agama, privacy, dankemiskinan. Setelah pemicuan faktor tersebut terlaksana, dibentuklahkomite dari komunitas tersebut. Komite dibentuk agar rencana aksi darimasyarakat yang terpicu dapat berjalan dengan baik. Selain itu monitoringdari tim fasilitator juga harus diterapkan. Kegiatan terus dilakukan sampaitercapai kondisi desa bebas buang air besar sembarangan (ODF/ OpenDefecation Free) (Ditjen PP dan PL, 2011). Terdapat 4 Parameter desa ODF antara lain:1. Semua rumah tangga mempunyai jamban yang memenuhi syarat kesehatan.2. Semua sekolah yang berada diwilayah tersebut mempunyai jamban yang memenuhi syarat kesehatan dan program perbaikan hygiene.3. Semua sarana jamban digunakan dan dipelihara.4. Lingkungan tempat tinggal bebas dari kotoran manusia. Tujuan umum dari program STBM adalah memicu masyarakatsehingga dengan kesadarannya sendiri mau menghentikan kebiasaanbuang air besar di tempat terbuka pindah ke tempat tertutup dan terpusat. Sedangkan tujuan khusus dari program STBM antara lain (DinasKesehatan Profinsi Jatim):1. Memfasilitasi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengenali permasalahan kesehatan lingkungannya sendiri2. Memfasilitasi masyarakat untuk menganalisis masalah kesehatan lingkungan mereka dengan memicu perasaan jijik, malu, takut sakit, rasa dosa, dan lain sebagainya sehingga muncul kesadaran untuk
  • 18 merubah perilakunya kearah perilaku hidup bersih dan sehat dengan meninggalkan kebiasaan bab di tempat terbuka.3. Memunculkan kemauan keras masyarakat untuk membangun jamban yang sesuai dengan keinginannya dan kemamuan mereka tanpa menunggu bantuan. Fasilitasi didefinisikan sebagai tindakan yang mempromosikan,membantu, menyederhanakan, atau mempermudah suatu tugas.Keterampilan fasilitasi pendidik kesehatan akan membantu membentukkeseluruhan pengalaman peserta menjadi lebih berarti, bermanfaat, danproduktif, membantu peserta untuk memberikan kontribusinya dan bekerjasebagai suatu kelompok, serta menyederhanakan tugas kelompok sehinggamudah tercapai dan dilaksanakan (Widyastuti, 2008). Dalam program ini masyarakat dilibatkan dalam suatu aktivitas.Keadaan ini dapat memberi stimulasi, sehingga terjadi partisipasi.Partisipasi selanjutnya menimbulkan interaksi antar anggota masyarakatsehingga timbul pertanyaan-pertanyaan pada dirinya sehingga timbulkesadaran tentang keadaan dirinya tersebut atau terjadi realisasi.Kesadaran atau realisasi inilah yang kemudian menimbulkan keinginanataupun dorongan untuk berubah, yakni mengubah keadaannya yang jelekmenjadi baik. Keadaan inilah yang menunjukkkan motif pada diri seorangtelah terbentuk. Atas dasar motif inilah akan terjadi perubahan perilaku(Slamet, 2006). Prinsip dari program nasional STBM antara lain non-subsidi,kebersamaan, keberpihakan terhadap kelompok miskin, keberpihakan pada
  • 19 lingkungan, prinsip tanggap kebutuhan, kesetaraan jender, pembangunan berbasis masyarakat, dan keberlanjutan (Kepmenkes RI, 2010 dan Ditjen PP dan PL, 2011).3.2.3 Pilar STBM Tujuan STBM dapat tercapai dengan terpenuhinya beberapa pilar agar kondisi sanitasi total sebagai prasyarat keberhasilan STBM tercapai. Beberapa pilar tersebut antara lain (Kemenkes RI, 2010 dan Ditjen PP dan PL,2011): a) Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) Kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak membuang air besar di ruang terbuka atau di sembarang tempat. Tujuan dari pilar ini adalah mencegah dan menurunkan penyakit diare dan penyakit lainnya yang berbasis lingkungan. b) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir pada 5 waktu kritis. Lima waktu kritis tersebut antara lain sebelum makan, sesudah makan, setelah BAB atau kontak dengan kotoran, setelah mengganti popok bayi, dan sebelum memberikan makan bayi. Tujuan jangka panjang dari pilar kedua adalah untuk berkontribusi terhadap penurunan kasus diare pada anak balita di Indonesia.
  • 20 c) Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga dan Makanan Sehat (PAM- RT) Suatu proses pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatan air minum dan air yang digunakan untuk produksi makanan dan keperluan oral lainnya. Tujuan dari pilar ketiga adalah untuk mengurangi kejadian penyakit yang ditularkan melalui air minum. d) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT) Proses pengelolaan sampah pada tingkat rumah tangga dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, and Recycle) e) Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga (PALRT) Proses pengolahan air limbah pada tingkat rumah tangga untuk menghindari terciptanya genangan yang berpotensi menimbulkan penyakit berbasis lingkungan Kelima pilar tersebut diatas perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya kondisi sanitasi total. Namun, pada pelaksanaan STBM di wilayah kerja Puskesmas Pungging, dari kelima pilar masih melaksanakan pilar pertama. Pelaksanaan kegiatan hanya dilakukan pada pilar pertama atau Stop BABS dimaksudkan agar fokus pada satu kegiatan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Pada saat masyarakat telah sadar bahwa berperilaku hidup bersih dan sehat sangat perlu dilakukan, maka pelaksanaan keempat pilar selanjutnya akan lebih mudah dijalankan.3.2.4 Pilar pertama Stop BABS Standar teknis pemicuan dan promosi Stop BABS terdiri dari persiapan, pemicuan, dan paska pemicuan.
  • 211. Tahap perencanaan Tahap perencanaan meliputi: Advokasi kepada Pemangku kepentingan secara berjenjang, Identifikasi Masalah dan Analisis situasi, Penyiapan fasilitator dan Peningkatan kapasitas kelembagaan. a. Advokasi kepada pemangku kepentingan secara berjenjang Advokasi dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat (TOMAS), Tokoh Agama (TOGA), dan penyandang dana agar stakeholder yang terlibat dalam kegiatan ini memahami prinsip-prinsip yang berlaku pada pengelolaan Stop BABS. Dukungan mereka sangat penting karena merupakan panutan masyarakat. Sehingga para tokoh masyarakat perlu ditumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang konsep STBM terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemicuan. Upaya menggalang dukungan tokoh masyarakat diharapkan adanya kontribusi dalam proses pelaksanaan program mulai perencanaan hingga terwujudnya desa ODF (Ditjen PP dan PL, 2011). Advokasi adalah upaya persuasi yang mencakup kegiatan- kegiatan penyadaran dan rasionalisasi terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Tujuan umum dari advokasi adalah diperolehnya komitmen dan dukungan dalam upaya kesehatan baik berupa kebijakan, tenaga, dana, saran, kemudahan, keikutsertaan dalam kegiatan maupun berbagai bentuk lainnya sesuai keadaan dan suasana (Wijono, 2010).
  • 22b. Identifikasi masalah, kebutuhan dan analisis situasi Bersama masyarakat mengidentifikasi masalah yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas Pungging terutama tentang kejadian diare yang cukup tinggi. Tidak semua desa dapat mejadi lokasi pemicuan. Lokasi pemicuan lebih efektif apabila daerah itu penuh dengan kekumuhan, belum pernah ada pembangunan sarana sanitasi dengan pendekatan subsidi, dan pernah menjadi daerah dengan angka kejadian diare yang cukup tinggi (Ditjen PP dan PL, 2011). Identifikasi masalah dilakukan dengan menemukan suatu kesenjangan antara apa yang diharapkan atau yang telah direncanakan. Sedangkan analisis situasi merupakan langkah yang sangat diperlukan dalam suatu proses perencanaan karena jika dilakukan dengan tepat maka kita dapat mendefinisikan masalah sesuai dengan realita yang kita harapkan (Supriyanto dan Damayanti, 2007)c. Penyiapan Fasilitator Dalam rangka mensosialisasikan program dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk kegiatan Stop BABS, maka diperlukan tenaga fasilitator yang handal, trampil dan memahami prinsip fasilitasi yang benar. Tugas utama fasilitator adalah mempersiapkan dan melakukan pemicuan kepada masyarakat. Proses penyiapan fasilitator dapat dilakukan melalui seleksi yang dilanjutkan dengan pelatihan. Substansi pelatihan
  • 23 adalah ketrampilan, pengetahuan, dan sikap sebagai fasilitator serta langkah pemicuan untuk pilar Stop BABS. Pelatihan fasilitator ini biasanya ada dua macam yaitu pelatihan bagi pelatih (Training Of Trainers) dan pelatihan bagi fasilitator. Pengembangan SDM kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suatu departemen, instansi, atau organisasi agar pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability), dan ketrampilan(skill) mereka sesuai tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Tenaga yang telah menduduki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu di instansi yang bersangkutan perlu mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan. Diklat merupakan suatu bentuk investasi pada sumber daya manusia untuk mencapai tingkat produktivitas yang optimum (Adisasmito, 2008).d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peningkatan kapasitas kelembagaan yang dimaksud adalah proses pemahaman lebih lanjut mengenai kebijakan nasional AMPL, STBM dan pilar Stop BABS. Sasarannya adalah lembaga/institusi (Pemerintah dan Non Pemerintah) yang mempunyai kaitan langsung dengan program STBM. Untuk kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan ini Pemerintah Daerah melalui SKPD-nya dapat bekerja sama dengan kabupaten lain atau lembaga lain yang bertanggung jawab terhadap program AMPL dan STBM. Proses pelaksanaannya dapat
  • 24 menyertakan personil dari semua SKPD terkait seperti dari unsur Dinas Kesehatan, Bappeda, Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) atau nama lain yang sejenis, Dinas Pekerjaan Umum, Perguruan Tinggi, LSM dan organisasi masyarakat lainnya (Ditjen PP dan PL, 2011). Kerjasama lintas sektor diperlukan karena program- program mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat yang notabene memiliki multimasalah, sehingga dalam penanganannya pun harus multidimensi dari berbagai peran institusi yang sinergis. Beberapa program pembangunan akan dapat tercapai apabila ada kerjasama dengan sektor lain (Adisasmito, 2008).2. Tahap pemicuan Tahap pemicuan terdiri dari 10 langkah antara lain: a. Pengantar pertemuan Ketua tim fasilitator menyampaikan tujuan kedatangan, menjalin keakraban dengan komunitas. Tim fasilitator terdiri dari: 1. Leader fasilitator : fasilitator utama 2. Co fasilitator : membantu fasilitator dalam berproses 3. Process fasilitator : perekam proses dan hasil 4. Environment setter: penjaga suasana diskusi Tujuan dari kedatangan tim fasilitator yaitu belajar tentang kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan dan menyampaikan dengan tegas bahwa kegiatan ini tanpa subsidi.
  • 25b. Pencairan suasana Bertujuan untuk menciptakan suasana akrab antara fasilitator dengan komunitas sehingga setiap individu dalam komunitas bisa terbuka/ jujur tentang kondisi lingkungan mereka. Pencairan suasana bisa dilakukan dengan permainan.c. Identifikasi istilah-istilah yang terkait dengan sanitasi(sanitasi umum dan kotoran manusia) Leader fasilitator menanyakan beberapa pertanyaan yang dapat menarik perhatian komunitas untuk mengeluarkan suaranya. Komunitas menyebutkan penggunaan bahasa sehari-hari mengenai buang air besar dan kotoran manusia.d. Pemetaan sanitasi Pemetaan sanitasi adalah pemetaan sederhana yang dilakukan oleh komunitas untuk mengetahui lokasi BABS. Hal yang ada di peta antara lain lokasi rumah, batas kampong, jalan desa, lokasi kebun, sawah, kali, lapangan, rumah penduduk (diberi tanda mana yang punya dan tidak punya jamban), serta lokasi BABS.e. Transect walk Transect walk berfungsi untuk memicu rasa jijik. Transect dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk menganalisis keadaan sanitasi secara langsung di lapangan dengan menelusuri lokasi pemicuan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Memicu rasa jijik bisa dengan cara menawarkan air minum yang
  • 26 telah dikotori dengan rambut. Kemudian rambut dianalogikan sebagai kaki lalat yg telah hinggap di kotoran manusia.f. Menghitung volume kotoran tinja Perhitungan kotoran adalah menghitung bersama jumlah kotoran manusia yang dihasilkan dapat membantu mengilustrasikan betapa besarnya permasalahan sanitasi. Perhitungan dilakukan dengan satuan gram.g. Alur kontaminasi Penentuan alur kontaminasi yang dilakukan oleh komunitas menggunakan media gambar sketsa kontaminasi dari kotoran ke mulut. Tim fasilitator memberikan kebebasan kepada komunitas dalam menyusun alur kontaminasi.h. Simulasi air yang terkontaminasi Tim fasilitator menggunakan rambut ditempelkan ke tinja yang dianalogikan seperti kaki lalat yang hinggap di tinja. Kemudian rambut dicelupkan ke air minum. Tim fasilitator memicu rasa jijik ke peserta dengan meminta mereka untuk meminum air tersebut.i. Diskusi dampak (sakit, malu, takut, dosa) Setelah dilakukan langkah sebelumnya, tim fasilitator mengajak diskusi dengan komunitas berupa pertanyaan-pertanyaan yang dapat membakar rasa sakit, malu, takut dan dosa. Pertanyaan mengenai kemana mereka BAB keesokan hari, siapa saja yang akan mandi di sungai yang banyak orang BAB.
  • 27 j. Menyusun rencana program sanitasi Tujuan dari tahap ini adalah memfasilitasi masyarakat untuk menyusun rencana kerja kegiatan. Mulai dari membentuk kelompok kegiatan sanitasi (yang selanjutnya disebut KOMITE). Anggota masyarakat yang telah lebih dulu berkeinginan merubah kebiasaan BABnya dapat menjadi calon kuat untuk menjadi natural leader. Demikian pula para tokoh masyarakat, tokoh agama atau kader yang ada di desa. Mencatat semua rencana individu tiap keluarga untuk menghentikan kebiasaan buang air besar di tempat terbuka sesuai dengan komitmen mereka. Gambar peta pada saat pemetaan disalin dalam kertas. Pada sesi ini terdapat kendala pada komite yaitu masalah dana untuk keluarga yang tidak mampu. Maka tugas fasilitator adalah membantu memecahkan masalah dengan memberitahukan cara yang telah dilakukan di desa lainnya dalam kabupaten.3. Paska pemicuan Tahap ini tim fasilitator melakukan pendampingan untuk menjaga komitmen komite mengenai rencana pembangunan sarana sanitasi. Hal yang dilakukan adalah memantau perkembangan perubahan perilaku, bimbingan teknis dengan menyampaikan tangga sanitasi dan opsi teknologi. Pendampingan dilaksanakan selambat- lambatnya 5 hari setelah pemicuan. Selain kepada komite, tim fasilitator juga mengadvokasi sasaran tidak langsung yaitu kepala desa
  • 28 dan perangkatnya. Pendampingan dilakukan hingga desa mencapai kondisi ODF. Desa yang telah mencapai status ODF akan mendapatkan sertifikasi dan penghargaan. Upaya untuk menjaga kondisi ODF dengan mengadakan lomba tingkat kecamatan. pemantauan dilaksanakan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu: Pemantauan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara partisipatif untuk menilai kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat, dan pemantauan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari kecamatan sampai ke pusat.3.2.5 Indikator pilar pertama STBM Terkait dengan penilaian kinerja program, maka diperlukan indikator yang dapat dijadikan acuan dalam penilaiannya. Indikator pilar pertama / Stop BABS yang digunakan sebagai acuan di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut: 1. Proporsi KK yang BAB di jamban sehat sebesar 67% 2. Jumlah desa yang telah ODF (Open Defecation Free) yaitu dalam satu tahun setiap wilayah kerja Puskesmas terdapat 2 desa yang telah dipicu dan mencapai keadaan ODF (Open Defecation Free) yaitu dalam satu desa 100% bebas dari perilaku buang air besar sembarangan.3.2.6 Buang air besar sembarangan ditinjau dari kesehatan lingkungan Ekskreta manusia terutama feses merupakan hasil akhir dari proses yang berlangsung dalam tubuh manusia dimana terjadi pemisahan dan pembuangan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ditinjau dari
  • 29kesehatan lingkungan, feses dapat menjadi masalah apabila dalampembuangannya tidak baik dan sembarangan. Buang air besarsembarangan dapat mengakibatkan kontaminasi pada air, tanah, udara,makanan, dan perkembangbiakan lalat. Penyakit yang dapat terjadi akibatkontaminasi tersebut antara lain tifoid, paratiroid, disentri, diare, kolera,penyakit cacing, hepatitis viral, dan beberapa penyakit infeksigastrointestinal lain, serta infeksi parasit lain. Penyakit tersebut dapatmenjadi beban kesakitan pada komunitas dan juga menjadi penghalangbagi tercapainya kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Pembuangankotoran manusia yang baik merupakan hal yang mendasar bagi keserasianlingkungan (Chandra, 2009). Faktor yang mendorong kegiatan pembuangan tinja secarasembarangan antara lain tingkat sosial ekonomi yang rendah, pengetahuandi bidang kesehatan lingkungan yang kurang, dan kebiasaan buruk dalampembuangan tinja yang diturunkan dari generasi ke generasi (Chandra,2007). Proses pemindahan kuman penyakit dari tinja yang dikeluarkanmanusia sebagai pusat infeksi sampai inang baru dapat melalui berbagaiperantara, antara lain air , tangan, serangga, tanah, makanan, susu sertasayuran. Menurut Anderson dan Arnstein (Suparmin dan Soeparman,2002), terjadinya proses penularan penyakit diperlukan faktor sebagaiberikut :1. Kuman penyebab penyakit2. Sumber infeksi (reservoir) dari kuman penyebab
  • 30 3. Cara keluar dari sumber 4. Cara berpindah dari sumber ke inang 5. Cara masuk ke inang yang baru 6. Inang yang peka (susceptible) Air Tangan mati Tinja Makanan, Manusia(Sumber infeksi) susu, sayuran (inang baru) sakit Serangga/ tikus Tanah Gambar 3.1 Transmisi Penyakit Melalui Tinja Sumber: Suparmin dan Soeparman, 2002 Sumber terjadinya penyakit, dengan melihat gambar 3.1 Transmisi penyakit melalui tinja adalah tinja. Dengan demikian untuk memutus terjadinya penularan penyakit dapat dilaksanakan dengan memperbaiki sanitasi lingkungan. Tersedianya jamban merupakan usaha untuk memperbaiki sanitasi dasar dan dapat memutus rantai penularan penyakit (Suparmin dan Soeparman, 2002). Jamban merupakan tempat yang aman dan nyaman untuk digunakan sebagai tempat buang air besar. Jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang mencegah kontaminasi ke badan air, kontak antara manusia dan tinja, bau yang tidak sedap, membuat tinja tidak dapat
  • 31dihinggapi serangga, serta binatang lainnya, dan konstruksi dudukannyadibuat dengan baik, aman, dan mudah dibersihkan (WSP-EAP, 2009). Faktor yang mempengaruhi ukuran jarak yang aman antara jambandengan sumber air minum (Chandra, 2007):1. Faktor Hidrobiologi faktor hidrobiologi ini meliputi kedalaman air tanah, arah dan kecepatan aliran tanah serta lapisan tanah yang berbatu dan berpasir memerlukan jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan jarak yang diperlukan untuk daerah yang lapisan tanahnya terbentuk dari tanah liat.2. Topografi Tanah topografi tanah dipengaruhi oleh kondisi permukaan tanah dan sudut kemiringan tanah.3. Metereologi Di daerah yang curah hujannya tinggi, jarak sumur harus lebih jauh dari jamban.4. Jenis Mikroorganisme bakteri pathogen lebih tahan pada tanah basah dan lembab. Cacing dapat bertahan pada tanah yang lembab dan basah selama 5 bulan, sedangkan pada tanah yang kering hanya dapat bertahan selama 1 bulan.5. Kebudayaan Terdapat kebiasaan masyarakat yang membuat sumur tanpa dilengkapi dengan dinding sumur.
  • 32 6. Frekuensi Pemompaan akibat makin banyaknya air sumur yang diambil untuk keperluan orang banyak, laju aliran air tanah menjadi lebih cepat untuk mengisi kekosongan. Pada program STBM, tidak berfokus pada membangun jamban melainkan menyadarkan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan kemudian dengan kesadaran tersebut mereka berinisiatif untuk membangun jamban sesuai dengan kemampuannya. Pemilihan jamban tidak tergantung pada pelaksana program, melainkan berdasarkan kemampuan kelompok terpicu. Kelompok terpicu diberikan kebebasan dalam menentukan jenis jamban yang akan mereka bangun.3.3 Evaluasi Program3.3.1 Pengertian evaluasi program Evaluasi program STBM perlu dilaksanakan sejak awal perencanaan, saat pelaksanaan, dan hasilnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui gambaran menyeluruh tentang upaya yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Adanya evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui pelaksanaan dan hasil program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau belum, dan untuk mengetahui adanya peluang, hambatan, dan kendala yang dihadapi untuk bahan pertimbangan pelaksanaan program yang akan datang. Evaluasi terutama didasarkan atas pemikiran yang rasional dan data yang terukur, agar dalam pengambilan keputusan dalam upaya menyelesaikan persoalan atau upaya peningkatan pelayanan berdasarkan
  • 33 penilaian obyektif yang dapat diperjanggungjawabkan. Kegiatan evaluasi adalah melakukan penilaian dengan membandingkan antara hasil yang didapat dengan rencana nilai standar atau dengan membandingkan suatu nilai sebelum dan sesudah eksperimen atau intervensi program (Wijono, 2007).3.3.2 Macam evaluasi Secara umum evaluasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. 1. Evaluasi formatif : evaluasi yang dilakukan pada tahap pelaksanaan program dengan tujuan memperbaiki program yang sedang berjalan dan didasarkan oleh kegiatan sehari-hari, bulan bahkan tahun atau waktu relative pendek. Evaluasi formatif dapat dilakukan setiap saat selama program berjalan. Manfaat utama dari evaluasi formatif adalah untuk memberikan umpan balik pada manajer program tentang kemajuan hasil yang dicapai beserta hambatan-hambatan yang dihadapi. 2. Evaluasi sumatif : evaluasi yang dilakukan untuk melihat hasil keseluruhan dari suatu program yang telah selesai dilaksanakan atau pada saat tahun anggaran selesai. Hasil dari evaluasi sumatif adalah penilaian keberhasilan program. Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program atau sekurang-kurangnya 5 tahun setelah program dijalankan untuk jenis hasil program yang berupa dampak.
  • 343.3.3 Tujuan evaluasi Tujuan diadakannya evaluasi program STBM yang khusus pada pilar pertama antara lain (Wijono, 2007; Supriyanto dan Damayanti, 2007): 1. Supaya penyandang dana yang berkepentingan mengetahui bahwa program terlaksana sesuai dengan pembiayaan yang telah dikeluarkan. 2. sebagai alat untuk memperbaiki kebijaksanaan pelaksanaan program dan pengalaman mengenai hambatan atau pelaksanaan program dan perencanaan program yang akan datang. Hasil evaluasi akan memberikan pengalaman mengenai hambatan atau pelaksanaan program yang lalu selanjutnya dapat dipergunakan untuk memperbaiki kebijaksanaan dan pelaksanaan program yang akan datang. 3. sebagai alat untuk memperbaiki alokasi sumber dana, daya, dan manajemen (resources) saat ini serta di masa-masa mendatang. Tanpa adanya evaluasi akan terjadi pemborosan penggunaan sumber dana dan daya yang sebenarnya dapat diadakan penghematan serta penggunaan untuk program-program lain. 4. Memperbaiki pelaksanaan dan perencanaan kembali suatu program. Sehubungan dengan hal ini perlu adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain mengukur kemajuan terhadap target yang direncanakan, menentukan sebab dan faktor di dalam maupun di luar yang mempengaruhi pelaksanaan program.
  • 353.3.4 Mekanisme evaluasi Proses kegiatan evaluasi secara keseluruhan dapat disimpulkan atas empat dimensi atau langkah kegiatan yaitu (Supriyanto dan Damayanti, 2007): 1. Dimensi kegiatan berpikir secara konseptual Kegiatan disini meliputi: a). formulasi tujuan, sasaran, dan manfaat evaluasi. b). formulasi sumber dan informasi yang dibutuhkan. c). formulasi kriteria yang akan digunakan. d). formulasi model atau kerangka kerja atau rancang bangun. 2. Dimensi kegiatan operasional Kegiatan disini meliputi kegiatan pengumpulan informasi baik melalui kegiatan wawancara, observasi, nominal group technique, dan lain- lain. Jenis informasi bisa primer maupun sekunder. 3. Dimensi kegiatan penilaian Kegiatan disini meliputi kegiatan: a). formulasi derajat keberhasilan. b). formulasi dan identifikasi masalah. c). formulasi faktor-faktor penunjang dan penghambat program. d). formulasi sebab ketidakberhasilan program. 4. Dimensi kegiatan tindak lanjut Kegiatan disini meliputi kegiatan: a). formulasi atau rekomendasi tindak pemecahan. b). mekanisme umpan balik. c). Mekanisme kebutuhan informasi tambahan. d). Feedback hasil evaluasi kepada institusi yang membutuhkan. d). follow up atau monitoring dari pelaksanaan tindak koreksi atau pemecahan masalah.
  • 363.3.5 Formulasi sumber dan jenis informasi yang dibutuhkan Semua informasi yang masuk perlu dianalisis dan dipilih menurut kebutuhan dan tujuan dilaksanakan kegiatan evaluasi. Untuk mendapatkan informasi yang tepat, adekuat, dan sesuai dengan tujuan evaluasi, dapat digunakan beberapa pendekatan. Salah satu pendekatan tersebut adalah pendekatan sistem manajemen. Komponen yang ada pada sistem adalah input, proses, output, effect atau outcome, dan impact atau dampak. Dalam penelitian ini evaluasi hanya sampai pada output. Berikut penjelasan dari setiap komponen sistem (Wijono, 2007; Supriyanto dan Damayanti, 2007): 1. Masukan (input) Yaitu komponen atau unsur program yang diperlukan, termasuk metode, peralatan, anggaran, sumber daya manusia, dan sistem kebijaksanaan nasional yang harus dikembangkan. 2. Proses Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan, sesuai dengan strategi umum atau operasional. Hal ini mengenai frekuensi kegiatan, siapa yang terlibat di dalam masing-masing program. Dipandang dari sudut manajemen yang diperlukan adalah pelaksanaan dari fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. 3. Keluaran (output) Kegiatan yang telah dilaksanakan (dalam jumlah dan waktu) sesuai dengan target yang ditetapkan, diukur hasil pencapaian dari program.
  • 37 Masalah ada pada hasil kerja (output, efek, dan dampak), makapenyebab masalah ada pada upaya orgranisasi (proses dan input)(Supriyanto dan Damayanti, 2007).
  • BAB IV KERANGKA KONSEP Input Proses Output Sumber daya Perencanaan 1. Proporsi KK yang manusia ( man ) BAB di jamban sehat pemicuan 2. Proporsi desa yang telah Anggaran (money) ODF (Open Defecation Paska pemicuan Free) Sistem kebijaksanaan 2. proporsi rumah tangga nasional mengelola sampahnya dengan benar Metode ( Method ) Peralatan( Machine) 3. proporsi rumah tangga telah menerapkan PAM Waktu ( Time ) dan makanan yang aman 4. proporsi fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar 5. proporsi rumah tangga mengelola limbah dengan benarGambar 4.1 Kerangka Konseptual Evaluasi Pencapaian Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2008-2010Keterangan: : Diteliti : Tidak diteliti 38
  • 39 Evaluasi yang akan dilakukan menggunakan pendekatan sistem yaitu inputproses  output. Pencapaian suatu program dipengaruhi input yang meliputi:a. sumber daya manusia (Man) sumber daya manusia dalam program Stop BABS merupakan pelaksana dari program termasuk pemegang program beserta tim fasilitator.b. anggaran (Money) anggaran yang digunakan dalam melaksanakan program Stop BABS mulai dari persiapan hingga tercapainya kondisi ODFc. sistem kebijaksanaan nasional sistem kebijaksanaan nasional merupakan aturan tertulis yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program Stop BABSd. Metode (Method) Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Metode yang digunakan dalam proses yaitu metode pemicuane. Peralatan (Machine) Semua peralatan yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan program Stop BABS serta menciptakan efisiensi kerjaf. Waktu (Time) Waktu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai kondisi ODF.
  • 40 Input akan ditransformasikan menjadi output melalui proses yang meliputi: 1. Perencanaan Perencanaan dilakukan sebelum melaksanakan pemicuan dengan mengacu pada input. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini antara lain Advokasi kepada Pemangku kepentingan secara berjenjang, Identifikasi Masalah dan Analisis situasi, Penyiapan fasilitator dan Peningkatan kapasitas kelembagaan. 2. Pemicuan Pemicuan meliputi pengantar pertemuan, pencairan suasana, identifikasi istilah-istilah yang terkait dengan sanitasi, pemetaan sanitasi, transect walk, menghitung volume kotoran tinja, alur kontaminasi, simulasi air yang terkontaminasi, diskusi dampak dan menyusun rencana program sanitasi. 3. Paska pemicuan Paska pemicuan meliputi pendampingan dalam pelaksanaan rencana program dari komite, bimbingan teknis, serta advokasi sasaran tidak langsung. Output dari program STBM dibagi menjadi lima sesuai dengan pilar STBM.Namun, karena pelaksanaan baru pada pilar pertama sehingga output yang akanditeliti adalah proporsi KK yang BAB di jamban sehat sebesar 67% dan jumlahdesa yang telah Open Defecation Free (ODF) yaitu dalam satu tahun setiapwilayah kerja Puskesmas terdapat 2 desa yang telah dipicu dan mencapai keadaanOpen Defecation Free (ODF) yaitu dalam satu desa 100% bebas dari perilakubuang air besar sembarangan.
  • BAB V METODE PENELITIAN5.1 Jenis dan Rancang Bangun Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluatif yakni menilai output suatu program yang sedang dilakukan dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Hasil dari penilitian ini dapat digunakan untuk perbaikan dan atau peningkatan program tersebut (Notoatmodjo, 2010). Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dimana lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, tidak menekankan pada angka. Alasan menggunakan metode ini karena masalah penelitian belum jelas serta untuk memastikan kebenaran data. Pada program STBM belum diketahui permasalahannya maka peneliti akan melakukan evaluasi program tersebut juga memastikan kebenaran data STBM yang ada (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang pelaksanaan program STBM khususnya pilar pertama yaitu Stop BABS. Pedoman yang digunakan sebagai alat evaluasi adalah KEPMENKES RI No. 852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Pedoman pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) yang disusun oleh Dirjen PP dan PL Tahun 2011.5.2 Obyek Penelitian Obyek penelitian diambil secara purposif yaitu semua yang berperan pada pelaksanaan program Stop BAB antara lain kepala sub bidang penyehatan lingkungan Dinkes Kabupaten Mojokerto, petugas penanggung jawab 41
  • 42 program STBM di wilayah kerja Puskesmas Pungging, penerima program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) atau komite pemicuan, dan perangkat desa di wilayah kerja Puskesmas Pungging yang telah melaksanakan program.5.3 Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Puskesmas Pungging, tepatnya di wilayah kerja Puskesmas Pungging. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut adalah: a. Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan program STBM sejak tahun 2008 namun belum ada Puskesmas yang memenuhi target program b. Puskesmas Pungging telah melakukan pemicuan lebih dari 6 desa namun adalah Puskesmas Dawarblandong dan Puskesmas Pungging. Namun kedua Puskesmas tersebut belum ada desa yang mencapai kondisi ODF. Diantara kedua Puskesmas tersebut, Puskesmas Pungging belum pernah berhasil menciptakan kondisi ODF di satu desa.5.4 Waktu Penelitian Pengumpulan data penelitian dilakukan pada bulan Juni-Agustus 2011. Kemudian dilanjutkan penyusunan hasil skripsi pada bulan November 2011 sampai Januari 2012.
  • 435.5 Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Cara Pengukuran VariabelTabel 5.1. Variabel Penelitian, Definisi Operasional, dan Cara Pengukuran CaraNo. Variabel Definisi Operasional Indikator Pengukuran1. Input Komponen atau unsur program yang diperlukan 1) Sumber Pelaksana dari wawancara Berjumlah 5 dan daya program termasuk aktif sampai manusia pemegang program tercapainnya kondisi beserta tim fasilitator ODF. Terdiri dari Leader fasilitator, Co fasilitator, Process fasilitator , Environment setter: 2) Anggaran Anggaran yang wawancara Berdasarkan digunakan dalam pengajuan ke dinas melaksanakan kesehatan baik program Stop BABS berasal dari APBN, mulai dari persiapan APBD, Pihak hingga tercapainya Swasta, BLN, dan kondisi ODF Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 3) Peralatan Semua peralatan Wawancara Adanya gambar yang digunakan dan sketsa kontaminasi untuk mempermudah observasi dari kotoran ke dan memperlancar mulut, daftar hadir, pelaksanaan program dan peta hasil Stop BABS serta pemetaan menciptakan efisiensi kerja 4) Waktu Waktu yang telah wawancara Sampai tahun 2011 direncanakan untuk dengan 2 kali mencapai kondisi pemicuan hingga ODF hingga 67% mencapai kondisi ODF 5) Sistem Aturan tertulis yang Wawancara Sesuai dengan yang Kebijak- digunakan sebagai dan ada di pedoman sanaan acuan dalam penelusuran STBM operasional pelaksanaan program dokumen Stop BABS 6) Metode Cara kerja untuk Wawancara Pelaksanaan mencapai tujuan pemicuan Dilanjutan ke …
  • 44Lanjutan Tabel 5.1.No. Variabel Definisi Operasional Cara Indikator Pengukuran2. Proses Jalannya suatu rogram mulai dari perencanaan hingga monitoring 1) Perencana- Advokasi kepada Wawancara Dilaksanakannya an Pemangku program oleh kepentingan secara fasilitator dan berjenjang, adanya dukungan Identifikasi Masalah pemangku dan Analisis situasi, kepentingan Penyiapan fasilitator dan Peningkatan kapasitas kelembagaan 2) Pemicuan meliputi pengantar Wawancara Adanya daftar pertemuan, dan anggota yang terpicu pencairan suasana, observasi identifikasi istilah- istilah yang terkait dengan sanitasi, pemetaan sanitasi, transect walk, menghitung volume kotoran tinja, alur kontaminasi, simulasi air yang terkontaminasi, diskusi dampak dan menyusun rencana program sanitasi. 3) Paska pendampingan Wawancara - Dilaksanakan pemicuan dalam pelaksanaan dan selambat- rencana program observasi lambatnya 5 hari dari komite, setelah pemicuan bimbingan teknis, - Adanya data serta advokasi pemetaan terbaru sasaran tidak langsung. Dilanjutan ke …
  • 45 Lanjutan Tabel 5.1.No. Variabel Definisi Operasional Cara Indikator Pengukuran3. Output Hasil pencapaian dari program 1) Proporsi Perbandingan jumlah Data Sebesar 67% pada KK yang KK yang BAB di sekunder tahun 2010 BAB di jamban sehat dengan jamban jumlah KK sehat keseluruhan 2) Jumlah Banyaknya desa Data dua desa tiap tahun desa yang yang telah mencapai sekunder mulai tahun 2008 telah ODF kondisi ODF5.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data Dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara dengan menggunakan panduan indepth interview dan dokumen sebagai instrumen penelitian. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu: 1. Data primer Data primer yang diperlukan diperoleh dari wawancara indepth interview. Wawancara tidak terstruktur ditujukan pada petugas sanitarian, dan masyarakat yang telah mengikuti pemicuan dengan panduan indepth interview. Sedangkan dalam melakukan identifikasi penyebab masalah dilakukan diskusi dengan beberapa pihak yang sangat memahami program Stop BABS untuk membuat diagram ishikawa. 2. Data sekunder Data sekunder yaitu data pencapaian hasil program STBM khususnya pilar pertama tahun 2008-2010 yang diambil dari Puskesmas Pungging serta data geografi, topografi dan kependudukan dari kantor Kecamatan Pungging.
  • 465.7 Teknik Analisis Data Data yang telah diperoleh dari wawancara akan dianalisis secara deskriptif yaitu tentang evaluasi program Stop BABS di wilayah kerja Puskesmas Pungging. Evaluasi dilaksanakan dengan menilai faktor input, proses dan output dibandingkan dengan target. Hasil pencapaian program Stop BABS dari tahun 2008 hingga 2010 disajikan dalam bentuk grafik tren. Sehingga dapat diliat sejauh mana tujuan program Stop BABS telah dicapai. Hasil pencapaian juga dibandingkan dengan target program Stop BABS. Dari hasil tersebut dapat diketahui sejauh mana pencapaian program Stop BABS di wilayah kerja Puskesmas Pungging. Kemudian disusun faktor penyebab dari tidak berhasilnya program menggunakan metode diagram ishikawa berdasarkan hasil penilaian input dan proses.
  • BAB VI HASIL6.1 Input Pada Pelaksanaan Program Stop BABS di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Tahun 2008-2010 Input merupakan komponen atau unsur program yang diperlukan, termasuk metode, peralatan, anggaran, sumber daya manusia, dan sistem kebijaksanaan nasional yang harus dikembangkan. 6.1.1 Sumber daya manusia Dalam pelaksanaan program Stop BABS di wilayah kerja Puskesmas Pungging dibutuhkan beberapa tenaga sanitarian. Program Stop BABS dapat berjalan dengan adanya pemegang program. Pemegang program Stop BABS bekerja sebagai sanitarian di Puskesmas Pungging. Pendidikan terakhir yang telah ditempuh tenaga sanitarian adalah D1 SPPH sanitasi. Petugas sanitarian bekerja sebagai tenaga sanitarian sejak tahun 1985, Namun baru menangani program STBM pada tahun 2008 karena program tersebut baru dicanangkan pada tahun tersebut. Sebelum tahun 2008, program yang berkaitan dengan sarana sanitasi hanya inspeksi sarana sanitasi. Petugas sanitarian saat ini selain mempunyai tugas dalam hal penyehatan lingkungan juga menangani keuangan yaitu JPSBK (Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan). 47
  • 48 Pelaksanaan program STBM dilakukan dengan cara pemicuan dilapangan, petugas sanitarian dibantu tenaga sanitarian dari Puskesmaslainnya dalam satu kabupaten. Selain tenaga sanitarian, bidan desa,kader, PKK, dan bagian pemberdayaan di kecamatan ikut menjadifasilitator. Jumlah tenaga sanitarian yang dibutuhkan dalam satu timminimal 5 orang dengan pembagian tugas sebagai leader fasilitator, co-fasilitator , environment center, content fasilitator, dan processfasilitator. Satu orang tenaga sanitarian dapat merangkap dua tugassekaligus. Fasilitator yang akan melakukan pemicuan di lapangan sudahpernah mengikuti pelatihan sebelumnya baik dilatih oleh provinsimaupun dari dinas kesehatan Kabupaten Mojokerto sendiri. Berikuthasil wawancara di Puskesmas Pungging: “…minimal kan 5 orang, ada yang jadi apa, lead, co lead, maringono bagian itu suasana, gitu lho. Pokoknya lima itu terpakai semua kan. Minimal kan 5….” “…ini yang pernah ikut pelatihan ini dari PKK ada, sama dari bangdes itu apa y, kaurbang itu lho, yang dilatih. Yang nglatih dari dinkes..” Menurut pihak dinas kesehatan, Puskesmas Pungging termasukaktif pada program STBM. Petugas sanitarian Puskesmas Punggingsudah melaksanakan dengan baik. Berkaitan dengan jumlah fasilitator,sesuai dengan pedoman yang ada yaitu terdapat leader fasilitator , co-fasilitator, environment center, content fasilitator, dan processfasilitator. Walaupun menurut dinas kesehatan Kabupaten Mojokerto,fasilitator tidak harus sejumlah 5 orang, karena keterbatasan dana.Berikut hasil wawancara di dinas kesehatan Kabupaten Mojokerto,
  • 49 “…tergantung, gak ada minimal. Tapi idealnya ada yang namanya leader, co, recordernya. Ada 5 orang itu. Ideal lho ya…” “ …Gak semuanya dilatih. Tapi sanitariannya semua sudah dilatih, ada yang sekali ada yang dua kali. Rata-rata sudah semua. Yang memberi pelatihan dari provinsi dan kabupaten. Dari program CLTS…” “ …fasilitator tu sebelum turun ke lapangan, dia akan mendapatkan pelatihan dulu dan sertifikat fasilitator. Seperti itu …” Pada pedoman pelaksanaan STBM, dalam melaksanakan kegiatan PHBS dan Stop BABS diperlukan tenaga fasilitator yang handal, trampil dan memahami prinsip fasilitasi yang benar. Fasilitator harus mengikuti pelatihan baik pelatihan bagi pelatih/ Training of Trainers maupun pelatihan bagi fasilitator. Hal ini sudah dilaksanakan oleh pemegang program Stop BABS di Puskesmas Pungging. Pemegang program telah mengikuti pelatihan bersama semua tenaga sanitarian di Kabupaten Mojokerto. Semua fasilitator yang berperan dalam pelaksanaan program yaitu bidan desa, kader, PKK, dan bagian kaurbang kecamatan juga sudah mengikuti pelatihan fasilitator oleh dinas kesehatan provinsi Jawa Timur maupun dinas kesehatan Kabupaten Mojokerto.6.1.2 Anggaran Anggaran dalam melaksanakan program Stop BABS digunakan mulai dari persiapan hingga tercapainya kondisi ODF. Anggaran untuk melaksanakan program ini tidak ada secara khusus. Tiap tahun dana berasal dari sumber yang berbeda. Tahun 2009 berasal dari APBD 1 dan tahun 2011 berasal dari dana Bantuan Operasional Kesehatan
  • 50(BOK). Sedangkan pada tahun 2010 tidak ada anggaran, sehinggapemegang program tidak melaksanakan kegiatan pemicuan. Selain ituanggaran hanya cukup digunakan pada saat perencanaan sampaipelaksanaan pemicuan di lapangan yaitu untuk keperluan konsumsi,uang lelah tim, dan peralatan yang digunakan. sedangkan untukmonitoring dilakukan pada saat petugas melakukan program yanglainnya. Menurut pemegang program di wilayah kerja PuskesmasPungging alokasi dana tersebut kurang, hal ini juga disampaikan olehpihak dinas kesehatan bahwa anggaran untuk program ini kurang.Berikut hasil wawancara di dinas kesehatan: “….kita keterbatasan dana. APBD itu tahun 2009, tahun 2010, 2011 zero…. Temen-temen kan terbenturnya masalah anggaran. Alasannya itu, tapi kemarin sudah disikapi dengan dana BOK. Mudah-mudahan ini dimanfaatkan bener oleh temen-temen. Dana BOK ini digunakan untuk monitoring…” Berdasarkan penjelasan dari pihak dinas kesehatan, dana yang adapada tahun 2011 yang berasal dari BOK merupakan solusi untukmengatasi tidak adanya dana untuk monitoring. Namun, pada kenyataandi lapangan masih kekurangan dana baik untuk pelaksanaan pemicuandi lapangan maupun untuk monitoring. Sesuai dengan pedoman, pemegang program telah melakukanpengajuan ke dinas kesehatan mengenai anggaran yang dibutuhkannamun, anggaran yang turun masih belum mencukupi untukpelaksanaan mulai dari perencanaan hingga tercapainya kondisi ODF.
  • 516.1.3 Sistem kebijakan operasional Berdasarkan penelusuran dokumen dan hasil wawancara, sistem kebijaksanaan operasional yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program Stop BABS di wilayah kerja Puskesmas Pungging masih kurang. Petugas sanitarian tidak mempunyai dokumen-dokumen yang menjadi acuan yang fokus pada program STBM terutama pedoman pemantauan dan evaluasi, dokumen pedoman pengelolaaan pengetahuan maupun dokumen pedoman teknis program STBM. Hal ini dikarenakan dokumen-dokumen tersebut masih dalam proses penyusunan dan baru selesai pada bulan Oktober 2011. Petugas sanitarian hanya memiliki handout yang didapat dari pelatihan antara lain sosialisasi program SToPS/Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi, tahapan pemicuan di komunitas oleh Team fasilitator dinas kesehatan provinsi Jawa Timur dan Community Led Total Sanitation (CLTS), Serta pedoman dari kamal karl. Sehingga dalam hal sistem kebijaksanaan operasional, pemegang program belum memiliki dokumen pedoman yang seharusnya dimiliki sebagai pedoman pelaksanaan.6.1.4 Metode Metode yang digunakan dalam program Stop BABS adalah pemicuan. Pemicuan yang dilakukan oleh pemegang program dengan cara memfasilitasi masyarakat tanpa mempengaruhi pengetahuan mereka. Fasilitator memahami bahasa lokal dan budaya masyarakat sehingga masyarakat dengan mudah menyampaikan seberapa besar
  • 52 pengetahuan mereka dan kendala dalam membangun sarana sanitasi. Fasilitator berusaha untuk menciptakan agar masyarakat merasa membutuhkan sarana sanitasi hingga mereka membangun jamban dengan usaha sendiri. Fasilitator memicu rasa jijik, malu, takut sakit, dan dosa. Namun hanya sedikit masyarakat yang merasa membutuhkan dan mampu membangun jamban dengan usaha sendiri. Masyarakat masih meminta dana kepada fasilitator. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan sesuai dengan pedoman. Metode yang dilaksanakan oleh pemegang program sudah sesuai dengan pedoman. Namun pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan sesuai dengan pedoman. Monitoring hanya dilaksanakan oleh pemegang program dan dinas kesehatan sedangkan dari masyarakat sendiri belum tergerak untuk peduli pada lingkungannya.6.1.5 Peralatan Peralatan digunakan untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan program Stop BABS serta menciptakan efisiensi kerja. Peralatan yang digunakan oleh petugas sanitasi dalam menjalankan program Stop BABS antara lain gambar sketsa kontaminasi dari kotoran ke mulut, spidol warna-warni, kertas manila, buku dan bulfoin, serta kertas daftar hadir kelompok pemicuan. Gambar sketsa kontaminasi dari kotoran ke mulut didapatkan pada waktu petugas sanitarian mengikuti pelatihan kemudian diperbanyak sendiri untuk kegiatan pemicuan di lapangan. Gambar sketsa tersebut digunakan untuk menggali seberapa besar tingkat pengetahuan mereka terhadap
  • 53 pencemaran makanan oleh karena buang air besar sembarangan. Spidol dan kertas manila digunakan untuk pemetaan kondisi desa mereka. Berikut hasil wawancara di Puskesmas Pungging:: “Kit kita dapat dari dinas, kita perbanyak sendiri, kita fotokopi sendiri” Peralatan yang digunakan oleh pemegang program Stop BABS sudah sesuai dengan pedoman. Pada penulusuran dokumen ditemukan adanya gambar sketsa kontaminasi dari kotoran ke mulut, daftar hadir dan peta hasil pemetaan dari tiap dusun yang telah melakukan pemicuan.6.1.6 Waktu Waktu yang ditetapkan untuk mencapai kondisi 100% ODF di wilayah kerja Puskesmas Pungging tahun 2014. Kabupaten Mojokerto menetapkan suatu keputusan setiap Puskemas melakukan program pemicuan dua kali dalam satu tahun. Dua sasaran pemicuan dilaksanakan sampai pada tahap ODF. Sedangkan petugas sanitarian mempunyai perhitungan sendiri mengenai idealnya dilakukan pemicuan yaitu 4 desa dilakukan pemicuan dalam setahun. Berikut hasil wawancara di Puskesmas Pungging: “ …Sakjane kurang, sebetulnya 4. Saiki 12, 2011. Misalkan gae 4, 12 dibagi 4 berarti kan 3. Ngitung e ngunu ae lho, aku gak gae rata-rata, jadi 3 desa itu berapa dusun…” Berikut hasil wawancara di dinas kesehatan Kabupaten Mojokerto: “ …kebijakan didorong oleh tingkat 1 tahun 2014 itu ODF tingkat kabupaten, kabupaten lho ya. Ditindaklanjuti kabupaten, tiap tahun harus 2 komunitas di Kabupaten Mojokerto. Satu Puskesmas 2 komunitas ODF 2011 ini. Kalau komunitas biasanya dusun… saya berharap dari dusun merambat ke yang lain…”
  • 54 Berdasarkan kesepakatan dari Kabupaten, pelaksanaan pemicuan seharusnya dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun hingga mencapai kondisi ODF. Sedangkan pemegang program belum melaksanakan dengan baik. Pemegang program melaksanakan pemicuan lebih dari 2 desa namun belum ada satu pun desa yang mencapai kondisi ODF.6.1 Proses Program STBM Tahun 2008-2010 di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Kabupaten Mojokerto Proses program STBM meliputi perencanaan, pemicuan, dan paska pemicuan. Berikut penjelasan secara rinci proses tersebut. 1. Perencanaan Tahap perencanaan meliputi Advokasi kepada Pemangku kepentingan secara berjenjang, Identifikasi Masalah dan Analisis situasi, Penyiapan fasilitator dan Peningkatan kapasitas kelembagaan. Advokasi kepada pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, tokoh agama dan penyandang dana sudah dilakukan baik oleh dinas kesehatan maupun pemegang program Stop BABS di wilayah kerja Puskesmas Pungging namun tanggapan mereka kebanyakan kurang. Mindset mereka masih pada program bersubsidi sedangkan program Stop BABS merupakan program non subsidi. Berikut hasil wawancara dengan pemegang program Stop BABS di wilayah kerja Puskesmas Pungging: “pokok e yang mlaku saradan karo njlopo. Pak polo e rodok enak. Sekarang itu pemicuan tergantung dari kepala dusun sama kepala desa. Jadi kalau kepala dusun sama kepala desa itu dia mau menggerakkan masyarakat, insyaAllah bisa berjalan. Jadi dukungan dari perangkatlah harus ada. Kalau ndak ada dukungan ndak akan jalan.”
  • 55 Hasil wawancara dengan pemegang program, kepala DusunSaradan dan Jlopo saja yang memberi dukungan pada program StopBABS, mereka mampu menggerakkan masyarakat. Sedangkan kepaladusun lainnya masih mengharapkan subsidi dari stakeholder yang pedulidengan lingkungan.Berikut hasil wawancara dari salah satu tokoh masyarat: “….wong wis gak onok dana e, wis percuma ngunu iku. Wong kondisi masyarakat e gak mampu, wong2 ngenteni bantuane…” Kebanyakan tokoh masyarakat mengatakan hal yang sama sepertisalah satu hasil wawancara tersebut. Tokoh masyarakat juga masihmenunggu bantuan dari luar. Mereka menganggap kondisi masyarakatyang tidak mampu hanya bisa menunggu bantuan dari luar. Dari hasil wawancara tersebut pelaksanaan advokasi belum sesuaidengan pedoman. Pada pedoman diharapkan adanya dukungan daripemangku kepentingan secara berjenjang mulai dari pemerintah daerah,swasta, LSM, perguruan tinggi, sekolah maupun masyarakat. Sedangkanpelaksanaan di wilayah kerja Puskesmas Pungging belum ada dukungandari masyarakat setempat. Identifikasi masalah, kebutuhan dan analisis situasi juga sudahdilakukan oleh pemegang program beserta fasilitator lainnya sesuaidengan pedoman. Pemilihan lokasi pemicuan dilakukan dengan caramembandingkan data lama dan data baru kepemilikan jamban kemudiandiambil wilayah yang kepemilikan jamban paling rendah.
  • 56Berikut hasil wawancara dengan pemegang program Stop BABS diwilayah kerja Puskesmas Pungging: “…Kita kan pendataan dulu, kita sama bidan sama kader. Perencanaan saya desa purworejo, sebelum kita melakukan pemicuan kan butuh data baru, data lama. Dari hasil pendataan mana yang kurang, trus titiknya ambil titik dusun apa titik RT untuk dipicu itu RT mana yang jambannya masih kurang banyak…” Fasilitator sudah mendapatkan pelatihan bagi fasilitator baikpemegang program maupun bidan desa, kader, PKK, dan bagiankaurbang kecamatan. Pemegang program mendapatkan pelatihan bagifasilitator selama 45 jam dalam 4 hari sedangkan bidan desa, kader,PKK, dan bagian kaurbang kecamatan mendapatkan pelatihan dari dinaskesehatan Kabupaten Mojokerto yang telah mengikuti training oftrainers. Pelatihan yang didapatkan oleh pemegang program denganbidan desa, kader, PKK maupun bagian kaurbang kecamatan berbeda.Pemegang program memiliki sertifikat namun yang lain hanyamendapatkan piagam.Berikut hasil wawancara di dinas kesehatan: “…fasilitator tu sebelum turun ke lapangan, dia akan mendapatkan pelatihan dulu dan sertifikat fasilitator. Seperti itu. Seharusnya pelatihan fasilitator itu 4 hari, 45 jam kalau gak salah. Itu bisa mendapatkan sertifikat. 4 hari… La kabupaten gak punya anggaran jadi dimampatkan menjadi 2 hari Cuma mendapatkan piagam…” Sesuai dengan pedoman, sebelum tim fasilitator melakukanfasilitasi di lapangan harus pernah mengikuti pelatihan sebagai fasilitatorbaik dari kabupaten maupun provinsi.
  • 57 Usaha peningkatan kapasitas kelembagaan sudah dilakukan olehdinas kesehatan kepada bupati, dinas PU cipta karya, perguruan tinggiterutama ITS. Namun tanggapan dari bupati dan dinas PU masih kurang,hal ini dapat diketahui dari kurangnya alokasi anggaran dari bupati dandinas PU yang masih tetap melaksanakan pembangunan jamban.Sedangkan menurut petugas sanitarian, jamban yang dibangun olehdinas PU belum memenuhi syarat kesehatan. Mahasiswa dari perguruantinggi terutama ITS sering melakukan penelitian di wilayah kerjaPuskesmas Pungging, juga praktek kerja lapangan. Berikut hasilwawancara di dinas kesehatan: “…Kalau lintas sektor kita terkadang berbenturan mbak, misalnya dengan PU Cipta Karya ya,, mereka malah membangun, mereka membangun jamban. Padahal kita nggak bangun jamban, kita merubah perilaku mereka…”Berikut hasil wawancara dengan pemegang program Stop BABS diwilayah kerja Puskesmas Pungging: “ iku biyen digae praktek” “…Tapi dibangun itu digunakan ta? Ndak mungkin… biarpun buat rumah tangga itu dia mbangunnya tu Cuma se ,,,, halah saya tahu sendiri dipacul morongunu ditutup yo sudah. Kalau kesehatan kan masih sesuai..” Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan menurut pedomandilaksanakan pada tingkat kabupaten dengan adanya proposal STBM dikabupaten kemudian dilakukan kajian lingkungan yang mendukung padakabupaten sasaran dan mengembangkan kemitraan dengan organisasinon pemerintah. Peran masyarakat adalah pelaku utama, motivator, dan
  • 58 fasilitator STBM dalam penyusunan rencana aksi, pelaksana, pemantauan dan evaluasi dari rencana aksi yang telah tersusun.2. Pemicuan Berdasarkan pengamatan peneliti pada saat pelaksanaan program, tahapan pemicuan yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Pungging selalu melakukan tahapan pengantar pertemuan, pencairan suasana, identifikasi istilah-istilah yang terkait dengan sanitasi (sanitasi umum dan kotoran manusia), pemetaan sanitasi, transect walk, penghitungan alur kontaminasi, diskusi dampak, dan menyusun rencana program sanitasi di akhir kegiatan pemicuan. Namun tahapan tersebut tidak dilaksanakan sesuai urutan. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi wilayah. Terutama untuk transect walk dilaksanakan sesuai dengan kondisi sasaran. Apabila sasaran yang diundang tidak datang maka tim fasilitator langsung melakukan transect walk. Hal ini sudah sesuai dengan pedoman yang ada, dimana pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kondisi wilayah setempat pada saat pelaksanaan pemicuan.3. Paska pemicuan Pendampingan untuk menjaga komite mengenai rencana program sanitasi sudah dilaksanakan oleh pemegang program. Namun tidak dilakukan oleh tim fasilitator secara keseluruhan. Hanya pemegang program yang turun ke lokasi untuk melakukan monitoring. Monitoring dilakukan bersamaan dengan program penyehatan lingkungan yang lainnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya dana untuk melakukan
  • 59 monitoring program Stop BABS. Sehingga tidak semua komunitas terpicu mendapatkan monitoring. Berikut hasil wawancara dengan pemegang program Stop BABS di wilayah kerja Puskesmas Pungging: “… sebagian sudah, sebagian belum. Tapi yo kebanyakan tetep hasilnya, ndak ada tambahan. Monitoring iya tapi hasilnya tetap. Yang terpicu dia mbangun, yang ndak terpicu bahkan tambah mbangun. Masalahnya apa??, dana…. Nomor satu dana… “ “laporan e ae gak tau gawe” Jadi untuk program Stop BABS tidak ada laporan khusus.Pemegang program tidak membuat laporan hasil pelaksanaan program.Laporan yang ada hanya laporan program terdahulu yaitu program SToPS(Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi) dan laporan hasil pemeriksaansarana dan pemakai jamban keluarga, jamban jamak serta Mandi, Cuci,dan Kakus (MCK). Dalam pedoman, pemantauan dan evaluasi setidaknya memenuhiprinsip-prinsip sebagai berikut:1. Masyarakat penting dilibatkan dalam memantau kemajuan dan mengevaluasi dampak, bersama-sama dengan pemerintah daerah2. Akurat yaitu informasi yang disampaikan harus menggunakan data yang benar, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan3. Informasi hasil pemantauan harus tersedia tepat waktu untuk membuat perbaikan program dengan segera. Dari hasil wawancara, pemantauan yang dilaksanakan di wilayahkerja Puskesmas Pungging untuk program Stop BABS belum dilaksanakandengan baik yaitu masyarakat belum terlibat dan laporan tidak tersedia.
  • 606.2 Hasil Pencapaian Program Stop BABS Tahun 2008-2010 di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Kabupaten Mojokerto Output dari program Stop BABS ada dua yaitu jumlah desa yang telah ODF dan proporsi KK yang BAB di jamban sehat. A. Jumlah Desa ODF Berdasarkan penelusuran dokumen dan wawancara pada tokoh masyarakat di desa, belum ada desa yang mencapai kondisi ODF. Terdapat satu desa yaitu desa Purworejo hampir mencapai desa ODF namun satu dusun masih banyak yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Berikut data hasil monitoring evaluasi program Stop BABS di wilayah kerja Puskesmas Pungging. Tabel 6.1 Rekapitulasi Hasil Monitoring Evaluasi Program Stop BABS di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Jumlah Jumlah Dusun No Nama desa Keterangan Dusun Terpicu 1 Kalipuro 5 1 belum ada yg ODF 2 Randuharjo 6 1 belum ada yg ODF 3 Pungging 7 1 belum ada yg ODF 4 Mojorejo 3 1 belum ada yg ODF 5 Banjartanggul 3 1 belum ada yg ODF 6 Curahmojo 2 1 belum ada yg ODF 7 Purworejo 2 2 1 dusun ODF Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Target pencapaian desa ODF sampai tahun 2010 di Kabupaten Mojokerto adalah 6 desa. Dari tabel 6.1 tidak ada desa yang mencapai kondisi ODF. Sehingga target untuk desa ODF belum tercapai. B. Proporsi KK yang BAB di jamban sehat Cakupan pelaksanaan program Stop BABS dapat dilihat dari jumlah KK yang menggunakan sarana jamban dibandingkan dengan
  • 61jumlah rumah/KK yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pungging.Target pencapaian berdasarkan target MDGs yaitu 67%. Berikut hasilcakupan pelaksanaan program Stop BABS ,Tabel 6.2 Proporsi Jumlah KK yang menggunakan Sarana Jamban di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Kabupaten Mojokerto Hasil cakupan per tahun No Uraian 2007 2008 2009 2010 1. Jumlah kk yang menggunakan 3597 3664 6312 9073 sarana jamban 2. Jumlah rumah seluruhnya 10566 10566 12623 12623 3. %rumah dengan sarana jamban 34.04 34.67 50.00 71.88Sumber: Laporan tahunan Puskesmas Pungging tahun 2008-2010 Proporsi KK yang memiliki jamban kemudianditransformasikan dalam bentuk grafik agar dapat dilihatperkembangannya. Hasil tersebut dibandingkan dengan garis linear. Hasil Cakupan Sarana Jamban 80% 72% 60% 50% hasil cakupan 40% 35% 20% Linear (hasil cakupan) 0% 2008 2009 2010Gambar 6.1. Hasil Cakupan Pelaksanaan Program Stop BABS (Sarana Jamban) di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Tahun 2008-2010 Hasil cakupan program STBM pilar pertama mulai tahun 2008-2010 adalah 35%, 50%, dan 72%. Angka tersebut menunjukkanbahwa terjadi peningkatan akses sarana sanitasi terutama dalam hal ini
  • 62jamban. Peningkatan cakupan program dari tahun 2008 ke tahun 2009mengalami peningkatan sebesar 15%. Sama halnya dengan cakupanpada tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu 22%. Hasil cakupan pada Tabel 6.1 merupakan gambaran secarakeseluruhan baik jamban sehat maupun jamban yang belummemenuhi syarat. Karena pada program Stop BABS dimulai darisarana yang tradisional kemudian berkembang menjadi jamban sehat. Target dari program Stop BABS adalah proporsi KK yangmenggunakan jamban sehat. Berikut data proporsi KK yangmenggunakan jamban sehat,Tabel 6.3. Hasil Cakupan pelaksanaan program Stop BABS di wilayah kerja Puskesmas Pungging tahun 2008-2010 hasil cakupan pada tahun No. Uraian 2008 2009 2010 1 jumlah kk dengan jamban sehat 2572 5211 8194 2 jumlah rumah seluruhnya 10566 12623 12623 proporsi rumah dengan sarana 3 24 41 65 jambanSumber: Laporan tahunan Puskesmas Pungging tahun 2008-2010 Proporsi KK yang memiliki jamban sehat kemudianditransformasikan dalam bentuk grafik agar dapat dilihatperkembangannya.
  • 63 Hasil cakupan jamban sehat 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008 2009 2010 Gambar 6.2. Hasil Cakupan pelaksanaan program Stop BABS (jamban sehat) di wilayah kerja Puskesmas Pungging tahun 2008-2010 Hasil cakupan jamban sehat di wilayah kerja Puskesmas Pungging mengalami peningkatan mulai tahun 2008 sampai tahun 2010 serta segaris dengan garis linear. Namun masih belum memenuhi target pencapaian tahun 2010 yaitu 67%. Pencapaian pada tahun 2010 masih 65%.6.3 Penyebab Tidak Berhasilnya Program Stop BABS di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Tahun 2008-2010 Berdasarkan identifikasi input, proses, dan output diperoleh permasalahan tidak berhasilnya program Stop BABS. Masalah utama dari program Stop BABS adalah target 6 desa yang belum tercapai. Sedangkan faktor-faktor dari permasalahan tersebut antara lain: metode, anggaran dan lingkungan.
  • BAB VII PEMBAHASAN7.1. Input Pada Pelaksanaan Program Stop BABS di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Tahun 2008-2010 Input merupakan komponen atau unsur program yang diperlukan, termasuk metode, peralatan, anggaran, sumber daya manusia, dan sistem kebijaksanaan nasional yang harus dikembangkan. 7.1.1 Sumber daya manusia Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Stop BABS sudah sesuai dengan pedoman yaitu pemegang program dengan latar belakang pendidikan sanitasi, tim fasilitator terdiri dari 5 orang yang telah mengikuti pelatihan dan terdapat tukang sanitasi yaitu pemegang program itu sendiri. Dan sebaiknya pelaksanaan program Stop BABS juga mengikutsertakan pemegang program promosi kesehatan dan juga gizi. Namun pemegang program memiliki beban ganda yaitu sebagai penanggung jawab program serta memegang keuangan. Daftar Susunan Pegawai (DSP) menurut Adisasmito (2008) menyatakan bahwa tenaga sanitarian yang dibutuhkan untuk Puskesmas pedesaan sejumlah satu sanitarian. Puskesmas Pungging sudah memenuhi kriteria tersebut, namun tenaga sanitarian tersebut juga bertanggung jawab dalam hal keuangan (JPSBK/ Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan). Seharusnya terdapat tenaga khusus yang bertanggung jawab sebagai bendahara. 64
  • 657.1.2 Anggaran Anggaran untuk pelaksanaan program Stop BABS di wilayah kerja Puskesmas Pungging belum tersedia anggaran khusus tiap tahunnya. Anggaran dari APBD belum tersedia tiap tahun dan tidak ada dana dari lembaga donor. Sumber pembiayaan utama untuk pelaksanaan tingkat kecamatan dan masyarakat seharusnya berasal dari APBD dan masyarakat sendiri. Sedangkan sumber pembiayaan alternatif bisa diperoleh dari donor dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perusahaan milik negara dan swasta publik diwajibkan menyisihkan dana untuk manfaat sosial baik melalui kegiatan program kemitraan bina lingkungan (PBKL) bagi perusahaan milik Negara dan corporate social responsibility (CSR) untuk perusaaan swasta publik (Ditjen PP dan PL, 2011). Anggaran yang berasal dari masyarakat sendiri juga tidak ada karena kondisi ekonomi dari masyarakat rata-rata memiliki kondisi ekonomi yang rendah. Penghasilan mereka berasal dari hasil bertani dalam kelompok tani. Sehingga penghasilan dari bertani di tiap lahan dibagi dalam satu kelompok tani. Menurut Sugiarto (2008), tingkat kesejahteraan rumah tangga petani masih belum masuk kategori sejahtera. Indikasi tersebut disebabkan karena total pengeluaran yang terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi (pangan, bukan makanan) dan biaya produksi yang dikeluarkan rumah tangga lebih besar dari pendapatan. Hal ini juga dapat memicu lemahnya kesanggupan masyarakat untuk memenuhi kondisi sanitasi.
  • 66 Program Stop BABS memang program non subsidi tapi dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan dana untuk keperluan konsumsi, uang lelah tim, peralatan, dan monitoring. Tidak adanya anggaran dikarenakan program Stop BABS belum menjadi prioritas utama di bidang kesehatan. Anggaran yang tidak mencukupi kebutuhan fasilitator menyebabkan pelaksanaan program Stop BABS tidak optimal. Seperti halnya kegiatan monitoring yang dilaksanakan hanya pada saat melakukan program yang lain. Menurut damayanti dan supriyanto (2007) tanpa didukung kemampuan dalam menyusun anggaran, dikhawatirkan pelaksanaan program-program kesehatan akan mengalami kendala. Permasalahan yang sering terjadi terutama berkaitan dengan kurang efisiensinya anggaran, dimana di satu sisi ada program yang mendapat suplai dana terlalu besar, sedang di sisi yang lain terdapat program yang kekurangan dana. Dalam hal ini program Stop BABS masih belum menjadi program prioritas di Puskesmas Pungging.7.1.3 Sistem kebijakan operasional Sistem kebijaksanaan operasional merupakan aturan tertulis yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program Stop BABS. Di Puskesmas Pungging, hanya mempunyai dokumen dari pelatihan yaitu berupa handout pada pelatihan, pedoman dari kamal karl. Sedangkan dokumen-dokumen sebagai acuan yang fokus pada program STBM sesuai pedoman pelaksanaan STBM antara lain:
  • 671) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 Dokumen ini menjelaskan mengenai target Pemerintah Indonesia selama 5 (lima) tahun ke depan, termasuk target untuk pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL). Untuk Program STBM, dokumen RPJMN ini menjadi rujukan sekaligus kekuatan pendukung.2) Dokumen Millenium Development Goals (MDGs) 2015 Dokumen ini menjelaskan mengenai kesepakatan Internasional. Salah satu kesepakatannya adalah untuk mengurangi separuh proporsi penduduk yang belum mendapatkan akses terhadap air minum dan sanitasi pada tahun 2015. Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) atau Millenium Development Goals (MDGs) adalah 8 tujuan pembangunan global yang telah disepakati oleh 189 negara-negara anggota PBB untuk dicapai pada tahun 2015. Strategi Nasional STBM adalah strategi Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) ke 7 (tujuh) dimana Indonesia mempunyai target untuk menurunkan proporsi penduduk yang tidak punya akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebanyak separuhnya pada tahun 2015 dan target TPM ke 4 (empat) adalah menurunkan Angka Kematian Anak Balita sebesar dua-pertiganya antara 1990-2015.
  • 68 Kedelapan Tujuan Pembangunan Milenium tersebut adalah sebagai berikut: (i) Menanggulangi Kelaparan dan Kemiskinan; (ii) Akses terhadap Pendidikan Dasar bagi Semua; (iii) meningkatkan Kesadaran Jender dan Pemberdayaan Perempuan; (iv) Menurunkan Angka Kematian Anak; (v) Meningkatkan Kesehatan Ibu; (vi) Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya; (vii) Memastikan Keberlanjutannya Lingkungan Hidup; dan (viii) Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan.3) Dokumen Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Permenkes RI Nmor 852/MENKES/SK/IX/2008). Dokumen Strategi Nasional STBM ini menjelaskan mengenai 6 (enam) strategi utama untuk menjamin terciptanya kondisi sanitasi total dalam rangka menurunkan penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku. Keenam Strategi Nasional STBM yang dimaksud adalah: (i) Penciptaan lingkungan yang kondusif; (ii) Peningkatan kebutuhan; (iii) Peningkatan penyediaan; (iv) Pengelolaan pengetahuan (Knowledge Management); (v) Pembiayaan; dan (vi) Pemantauan dan Evaluasi.4) Dokumen Kebijakan Nasional AMPL-BM Dokumen ini menjelaskan mengenai 11 (sebelas) prinsip dasar pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM). Kebijakan Nasional tersebut
  • 69 telah menjadi payung hukum untuk pelaksanaan pembangunan AMPL-BM di Indonesia, demikian juga untuk STBM. Kesebelas prinsip dasar pembangunan AMPL-BM adalah: (i) Air Sebagai Benda Sosial dan Benda Ekonomi; (ii) Pilihan yang Diinformasikan sebagai Dasar dalam Pendekatan Tanggap Kebutuhan; (iii) Pembangunan Berwawasan Lingkungan; (iv) Pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); (v) Keberpihakan pada masyarakat miskin; (vi) Peran perempuan dalam pengambilan keputusan; (vii) Akuntabilitas Proses Pembangunan; (viii) Peran Pemerintah sebagai Fasilitator; (ix) Peran Aktif Masyarakat; (x) Pelayanan optimal dan tepat sasaran; dan (xi) Penerapan prinsip pemulihan biaya.5) Dokumen Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Dokumen pedoman ini menjelaskan mengenai konsep dan proses pelaksanaan (tata laksana) pemantauan dan evaluasi, yang akan menjadi acuan para pelaku STBM mulai dari Tingkat Nasional sampai pada Tingkat Desa/Masyarakat. Lingkup penjabarannya meliputi: (i) Konsep Pemantauan dan Evaluasi; (ii) Kerangka kerja; (iii) Prinsip, (iv) Mekanisme; (v) Umpan balik dan rekomendasi; dan (vi) Pelaporan.6) Dokumen Pedoman Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management) Dokumen pedoman ini menjelaskan mengenai strategi pengelolaan pengetahuan yang meliputi input, proses, output data
  • 70 dan indikator kinerja. Pedoman ini dapat dijadikan acuan bagi pelaku STBM yang akan berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas melalui pengetahuan yang berbasis STBM.7) Dokumen Pedoman Teknis program STBM Dokumen teknis ini pada dasarnya merupakan kumpulan panduan teknis dari kegiatan STBM di tingkat masyarakat. Pedoman ini terdiri dari: (i) Standar minimum pelaksanaan STBM; (ii) Standar minimum teknis pemicuan dan promosi; (iii) Standar minimum verifikai desa STBM; (iv) Deklarasi STBM; dan (v) Standar minimum mempertahankan desa yang sudah STBM. Semua pedoman ini dapat dijadikan acuan bagi pelaku STBM yang akan mengelola program STBM khususnya di satuan komunitas. Petugas sanitarian minimal harus mempunyai tiga dokumen dari7 dokumen di atas, yaitu Dokumen Pedoman PengelolaanPengetahuan (Knowledge Management), Dokumen PedomanPemantauan dan Evaluasi, Dokumen Kebijakan Nasional AMPL-BM,Dokumen Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat(Permenkes RI Nmor 852/MENKES/SK/IX/2008. Karena dokumentersebut merupakan standar minimal yang harus dilakukan dalampelaksanaan program Stop BABS mulai dari standar minimumperencanaan, teknis pemicuan, hingga standar minimummempertahankan desa yang sudah STBM. Selain itu dokumenpedoman teknis program STBM lebih mudah dipahami oleh pelaksana
  • 71 pemicuan daripada terjemahan pedoman dari kamal karl. Dokumen tersebut telah dirancang sesuai keadaan yang ada di Indonesia sedangkan pedoman dari kamal karl berbeda dengan kondisi sanitasi yang ada di Indonesia.7.1.4 Metode Metode yang digunakan dalam program Stop BABS adalah pemicuan. Pemicuan lebih dikenal dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA). PRA merupakan metode yang menumbuhkan partisipasi keluarga secara aktif dengan pengetahuan mereka dan diharapkan mereka mampu membuat analisa dan perencanaan tentang kondisi mereka. Inti dari metode ini adalah learning by doing dan teamwork. Berbeda dengan penyuluhan, dalam metode PRA masyarakat lebih aktif dalam program tersebut. Fasilitator hanya sebagai media perantara untuk menumbuhkan semangat masyarakat dalam mengikuti program. Metode PRA bertujuan untuk mewujudkan kerjasama yang solid antara anggota pemicuan, fasilitator maupun instansi terkait program Stop BABS serta semua masyarakat beserta tokoh masyarakat. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama dalam mencapai tujuan desa ODF (http://go.worldbank.org/AKGNZ7Z4B0). Metode tersebut telah dilaksanakan oleh petugas sanitarian Puskesmas Pungging. Namun partisipasi masyarakat dalam membuat perencanaan masih kurang karena masih memiliki mindset dibangunkan jamban oleh pemerintah. Hal ini karena pendapatan mereka yang masih kurang dan kebutuhan akan jamban bukan
  • 72 merupakan kebutuahan yang utama. Menurut Neolaka (2008), kesadaran lingkungan hidup adalah keadaan tergugahnya jiwa terhadap sesuatu, dalam hal ini terhadap lingkungan hidup, dan dapat terlihat pada perilaku dan tindakan masing-masing individu. Metode sudah dilaksanakan namun kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup masih belum ada. Sehingga tidak ada upaya untuk membangun jamban.7.1.5 Peralatan Peralatan berguna untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan program Stop BABS serta menciptakan efisiensi kerja. Peralatan yang digunakan petugas sanitarian Puskesmas Pungging sudah lengkap mulai dari gambar sketsa kontaminasi dari kotoran ke mulut, spidol warna-warni, kertas manila, buku, dan bulfoin serta kertas daftar hadir kelompok pemicuan. Namun gambar sketsa kontaminasi dari kotoran ke mulut tidak dimodifikasi sesuai kondisi sanitasi wilayah kerja Puskesmas Pungging. Gambar sketsa digunakan untuk menggali seberapa besar tingkat pengetahuan mereka terhadap pencemaran makanan oleh karena buang air besar sembarangan.7.1.6 Waktu Target waktu untuk mencapai kondisi 100% ODF di wilayah kerja Puskesmas Pungging adalah tahun 2014. Namun untuk mencapai tersebut, pemegang program tidak setuju dengan keputusan dari kabupaten. Pemegang program berpendapat pemicuan dilakukan pada 4 desa dalam satu tahun. Sedangkan dinas kesehatan Kabupaten
  • 73 Mojokerto menyampaikan 2 desa tiap tahun. Berdasarkan wawancara pada dinas kesehatan, hal yang disampaikan sebenarnya minimal 2 desa dalam setahun hingga mencapai kondisi desa ODF. Namun pelaksanaan di wilayah kerja Puskesmas Pungging belum ada desa yang telah mencapai kondisi ODF.7.2. Proses Pada Pelaksanaan Program Stop BABS di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Tahun 2008-2010 1. Perencanaan Advokasi kepada pemangku kepentingan secara berjenjang penting dilakukan karena mereka merupakan panutan masyarakat. Kontribusi mereka dalam proses pelaksanaan program mulai perencanaan hingga terwujudnya desa ODF sangat penting. Pemangku program seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan penyandang dana. Wijono (2010) menjelaskan Advokasi adalah upaya persuasi yang mencakup kegiatan-kegiatan penyadaran dan rasionalisasi terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Tujuan umum dari advokasi adalah diperolehnya komitmen dan dukungan dalam upaya kesehatan baik berupa kebijakan, tenaga, dana, saran, kemudahan, keikutsertaan dalam kegiatan maupun berbagai bentuk lainnya sesuai keadaan dan suasana. Advokasi sudah dilaksanakan oleh pemegang program, namun dukungan dari kepala dusun dan kepala desa kebanyakan tidak ada. Kemungkingan hal ini karena advokasi belum dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian supracayaningsih (2010), program
  • 74Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi (StoPS) mengalami kemajuanpesat dengan adanya peran pemerintah desa, seperti pendampingandengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat melalui pertemuanforum desa setiap 3 bulan sekali yang dihadiri oleh tokoh agama danmasyarakat yg biasa BABS. Selain itu juga dilakukannya arisanjamban dan pembangunan jamban secara gotong royong. Sedangkankomitmen dari pemangku kepentingan belum tampak padapelaksanaan Stop BABS di wilayah kerja Puskesmas Pungging. Halini dikarenakan, permasalahan di desa yang multimasalah sedangkanbagi tiap desa untuk masalah BABS belum menjadi prioritas masalah. Identifikasi masalah, kebutuhan dan analisis situasi sudahdilakukan sebelum melaksanakan pemicuan di lapangan. Identifikasidilakukan dengan cara membandingkan data lama dan data barukepemilikan jamban kemudian diambil wilayah yang kepemilikanjamban paling rendah. Menurut Damayanti dan Supriyanto (2007),identifikasi masalah dilakukan dengan menemukan suatu kesenjanganantara apa yang diharapkan atau yang telah direncanakan. Pelatihan untuk fasilitator sudah dilaksanakan baik pemegangprogram maupun anggota tim fasilitator di Trawas selama 4 hari yangdiselenggarakan oleh dinas kesehatan Kabupaten Mojokerto denganpembicara dari dinas kesehatan Provinsi Jawa Timur. MenurutAdisasmito (2008), Pengembangan SDM kesehatan melaluipendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan kegiatan yang harusdilaksanakan dalam suatu departemen, instansi, atau organisasi agar
  • 75pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability), dan ketrampilan(skill) mereka sesuai tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Tenagayang telah menduduki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu di instansiyang bersangkutan perlu mendapatkan pelatihan untuk meningkatkankemampuan dan ketrampilan. Diklat merupakan suatu bentukinvestasi pada sumber daya manusia untuk mencapai tingkatproduktivitas yang optimum. Usaha peningkatan kapasitas kelembagaan sudah dilakukan olehdinas kesehatan kepada bupati, dinas PU cipta karya, dan perguruantinggi. namun, tanggapan dari bupati dan dinas PU cipta karya masihkurang. Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan ini PemerintahDaerah melalui Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)-nya dapatbekerja sama dengan kabupaten lain atau lembaga lain yangbertanggung jawab terhadap program AMPL dan STBM. Prosespelaksanaannya dapat menyertakan personil dari semua SKPD terkaitseperti dari unsur Dinas Kesehatan, Bappeda, PemberdayaanMasyarakat Desa (PMD) atau nama lain yang sejenis, Dinas PekerjaanUmum, Perguruan Tinggi, LSM dan organisasi masyarakat lainnya(Ditjen PP dan PL, 2011). Kerjasama lintas sektor diperlukan karena program-programmereka langsung bersentuhan dengan masyarakat yang notabenememiliki multimasalah, sehingga dalam penanganannya pun harusmultidimensi dari berbagai peran institusi yang sinergis. Beberapaprogram pembangunan akan dapat tercapai apabila ada kerjasama
  • 76 dengan sektor lain (Adisasmito, 2008). Namun dalam pelaksanaannya dinas PU yang terkait dengan program Stop BABS belum terdapat koordinasi dalam melaksanakan tugas. Koordinasi dapat diintegrasikan oleh kelompok kerja teknis seperti Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) dan Tim teknis STBM. Oleh karena Pokja AMPL masih baru terbentuk sehingga pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik.2. Pemicuan Pelaksanaan pemicuan di beberapa desa yang telah dilaksanakan pemicuan oleh petugas Puskesmas Pungging sudah dilaksanakan sesuai pedoman, mulai dari pengantar pertemuan, pencairan suasana, identifikasi istilah-istilah yang terkait dengan sanitasi (sanitasi umum dan kotoran manusia), pemetaan sanitasi, transect walk, penghitungan alur kontaminasi, diskusi dampak, dan menyusun rencana program sanitasi di akhir kegiatan pemicuan.3. Paska Pemicuan Pendampingan di beberapa desa yang telah dilaksanakan pemicuan oleh petugas Puskesmas Pungging setelah pelaksanaan belum dilaksanakan dengan baik. Tidak semua fasilitator mengikuti pendampingan. Hanya pemegang program yang melakukan pendampingan. pendampingan juga dilaksanakan setelah lebih dari 5 hari setelah pemicuan. Selain itu, masyarakat juga belum terlibat dalam pemantauan. Hal ini dikarenakan oleh pedoman teknis pelaksanaan STBM masih belum tersedia sehingga cara pemantauan
  • 77 maupun pelaporan masih belum diketahui oleh pemegang program. Sedangkan masyarakat sendiri memiliki kesibukan tersendiri dan tidak menganggap bahwa program ini merupakan program yang dapat bermanfaat bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Mereka mempunyai mindset bahwa program Stop BABS bukan menjadi tanggung jawab masyarakat melainkan tanggung jawab pemegang program.7.3. Hasil Cakupan Pada Pelaksanaan Program Stop BABS di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Tahun 2008-2010 Hasil cakupan program Stop BABS meliputi jumlah desa yang telah mencapai kondisi ODF dan proporsi KK yang BAB di jamban sehat. Target yang ditentukan oleh dinas kesehatan Kabupaten Mojokerto adalah dua desa ODF tiap tahun yang dilaksanakan oleh tiap Puskesmas. Sampai tahun 2010 belum ada desa yang mencapai kondisi ODF. Sehingga untuk target MDGs juga belum terpenuhi.7.4. Penyebab Tidak Berhasilnya Program Stop BABS di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Tahun 2008-2010 Berdasarkan identifikasi penyebab masalah melalui diagram ishikawa pada gambar 7.1, diperoleh faktor penyebab belum berhasilnya program antara lain faktor lingkungan, sumber daya manusia, metode, dan anggaran. 1. Lingkungan Faktor manusia meliputi komite yang tidak aktif dan kurangnya stakeholder dikarenakan oleh kesadaran lingkungan yang kurang. Tidak adanya kesadaran lingkungan menyebabkan perilaku buang air besar sembarangan. Menurut Chandra (2007)
  • 78 Faktor yang mendorong kegiatan pembuangan tinja secara sembarangan antara lain tingkat sosial ekonomi yang rendah, pengetahuan di bidang kesehatan lingkungan yang kurang, dan kebiasaan buruk dalam pembuangan tinja yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sedangkan lingkungan fisik berkaitan dengan supply air. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Mukherjee and Josodipoero (2000) Rumah tangga yang terletak jauh dari fasilitas sumber air biasanya enggan untuk membangun jamban. Air merupakan kebutuhan sanitasi dasar dalam membangun jamban. Karena jamban yang diinginkan masyarakat adalah jamban dengan septic tank sehingga air sangat diperlukan.2. Metode Kerjasama lintas sektor dan monitoring evaluasi belum berhasil karena individu program, mindset, dan pokja AMPL belum berjalan maksimal. Program lintas sektor mempunyai tugas dalam membangun jamban sedangkan dinas kesehatan melaksanakan tugasnya dengan cara merubah perilaku. Seharusnya kedua pihak dapat bekerja sama secara sinergis. Dinas kesehatan melakukan upaya perubahan perilaku dan dengan bantuan pokja AMPL melakukan kerjasama dalam hal pembangunan sarana jamban untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Monitoring dilakukan oleh dinas kesehatan, petugas sanitarian Puskesmas, dan masyarakat itu sendiri. Dinas kesehatan
  • 79 dan petugas sanitarian telah melakukan monitoring dan evaluasi. Sedangkan masyarakat terutama komite tidak melaksanakan monitoring. Peran petugas sanitarian Puskesmas dan Dinas kehatan dalam monitoring berfungsi untuk mengontrol jalannya paska pemicuan. Begitu juga masyarakat yang bertindak sebagai komite juga sebaiknya aktif dalam melakukan monitoring. 3. Anggaran Kondisi masyarakat yang kurang secara ekonomi dan tidak adanya stakeholder yang peduli akan program ini tidak akan terwujud pembangunan jamban. Dari identifikasi faktor penyebab tersebut, ditemukan akarpermasalahan yaitu program Stop BABS masih belum menjadi prioritasmasalah di wilayah kerja Puskesmas Pungging serta masyarakat masihbelum berperan aktif dalam program ini karena status ekonomi yang rendah.
  • METODE Pokja AMPL ANGGARAN belum berjalan maksimal Belum Kerjasama menjadi lintas sektor prioritas program Mindset membangun Prioritas Monev jamban walaupun kebutuhan rendah tidak sesuai dengan Pemda Masyarakat tidak standar kesehatanmasyarakat TARGET 6 berperan aktif DESA ODF BELUM TERCAPAI Komite tidak Stakeholder aktif Permasalah Urgentcy program Fisik Kesadaran terpaksa an desa rendah kurang kompleks Supply air kurang Manusia Mindset pada pembangunan Sosial ekonomi Beban ganda rendah LINGKUNGAN Kebiasaan Masyarakat fasilitator Gambar 7.1. Diagram Ishikawa untuk Program Stop BABS di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Sumber: hasil diskusi dengan pihak yang memahami program Stop BABS di wilayah kerja Puskesmas Pungging 80
  • BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN8.1 Kesimpulan 1. Pelaksanaan program STBM pilar pertama atau Stop BABS di wilayah kerja Puskesmas Pungging belum berhasil. 2. Pada identifikasi faktor input terdapat ditemukan bahwa tidak adanya anggaran khusus, sehingga petugas tidak dapat menjalankan monitoring dengan baik, serta petugas mempunyai beban kerja ganda dan belum mempunyai pedoman pelaksanaan dari kementrian karena pedoman pelaksanaan dan teknis masih dalam bentuk draft. 3. Pada proses pelaksanaan ditemukan bahwa advokasi kepada kepala desa,dusun maupun tokoh masyarakat belum berhasil. Selain itu, juga tidak ada kerjasama lintas sektor. 4. Hasil pelaksanaan program sebesar 65 % dimana tidak mencapai target (67%) dan belum ada desa yang mencapai kondisi ODF. 5. Faktor penyebab belum berhasilnya program antara lain anggaran, lingkungan, dan metode.8.2 Saran 1. Bagi Puskesmas a. Pelaksanaan program Stop BABS hendaknya difokuskan pada satu desa hingga mencapai kondisi ODF. Setelah tercapai kondisi ODF, desa tersebut dapat dijadikan sebagai Desa Percontohan Kesehatan 81
  • 82 Lingkungan (DPKL) sehingga dapat menjadi motivasi bagi desa lain untuk mencapai kondisi ODF. b. Hendaknya ada peningkatan koordinasi dengan kepala desa atau tokoh masyarakat dalam penggalangan anggaran baik dari Anggaran Dana Desa (ADD), swadaya, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), maupun bantuan dari swasta. c. Mendirikan forum peduli kesehatan. Pada forum tersebut merupakan wadah untuk menampung saran dari berbagai pihak mengenai program Stop BABS, membantu menggalang dana dan lain sebagainya.2. Bagi Dinas Kesehatan a. Sebaiknya dinas kesehatan Kabupaten Mojokerto lebih mengupayakan agar anggaran untuk program STBM lebih diutamakan mengingat waktu pencapaian target sampai tahun 2014 dan permasalahan yang ditimbulkan akibat BABS berbahaya bagi kesehatan masyarakat. b. Upaya advokasi pada lintas sektor lebih ditingkatkan lagi melalui seminar bersama sektor yang terkait. Dalam seminar disampaikan hasil dan hambatan dari pelaksanaan program STBM di Kabupaten Mojokerto serta menyampaikan bahwa program saling berkaitan dengan sektor lain yaitu dalam pemasaran sanitasi atau pembangunan sarana jamban.
  • DAFTAR PUSTAKAAchmadi, U. F. 2008. Horison baru kesehatan masyarakat di Indonesia. Rineka Cipta. JakartaAdisasmito, W. 2008. Sistem Kesehatan. PT RajaGrafindo Persada . JakartaAnonymous. 2011. Participatory rural appraisal (PRA). http://go.worldbank.org/AKGNZ7Z4B0 . diunduh tanggal 2 january 2012Chandra, B, 2007. Pengantar kesehatan lingkungan. Penerbit buku kedokteran EGC . Jakarta__________. 2009. Ilmu kedokteran pencegahan dan komunitas. Penerbit buku kedokteran EGC . JakartaChayatin, N dan Wahid I.M. 2009. Ilmu Kesehatan Masyarakat:Teori dan aplikasi. Salemba Medika . JakartaDepkes RI. 2008. Modul Pelatihan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) , Ditjen PP dan PL bekerjasama dengan Pokja AMPL Pusat, Depkes RI . JakartaDepkes RI. 2009. Sistem Kesehatan Nasional. JakartaDinkes. 2010. Profil Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2010. Dinkes Kabupaten Mojokerto. MojokertoDitjen PP dan PL. 2010. Pedoman Umum Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (draft 03). Menkes RI. JakartaDitjen PP dan PL. 2010. Petunjuk Pelaksanaan Program STBM (draft 02). Menkes RI. JakartaDitjen PP dan PL. 2011. Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Depkes RI. JakartaFKM Unair, 2011. Pedoman Penulisan dan Tata Cara Ujian Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. SurabayaKar, K and Chambers, R . 2008. Handbook on Community-Led Total Sanitation. Plan UK. LondonKepmenkes RI No. 852/Menkes/SK/IX/2008. 2008. Strategi nasional sanitasi total berbasis masyarakat. Depkes RI . JakartaKumala, P.1995. Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer(terjemahan). EGC JakartaMantra, I. B, 2007. Demografi umum. Pustaka pelajar . Yogyakarta 83
  • 84Mukherjee, N dan Josodipoero, R.I. 2000. “Menjual jamban?” “Bukan, Menjual Gaya Hidup” , pelajaran yang dipetik dari masyarakat yang bersanitasi- sebuah cerita sukses di Indonesia. Disitasi pada tanggal 14 January 2012. http://www.waspola.org/file/pdf/publications/study_isitselling_ind.pdfMukono, H.J. 2006. Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan. Airlangga University Press. SurabayaNazir, M, 2005. Metode Penelitian. Penerbit Ghalia Indonesia. BogorNeolaka, A. 2008. Kesadaran Lingkungan. PT Rineka Cipta. JakartaNotoatmodjo, S. 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan. Rineka Cipta. JakartaPriyono, E. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Indonesia. Percik. Media informasi Air minum dan penyehatan lingkungan. Desember 2008. JakartaSlamet, J. S . 2006. Kesehatan lingkungan. Gadjah mada university press. YogyakartaSugiarto, 2008. Dinamika pembangunan pertanian dan perdesaan: tantangan dan peluang bagi peningkatan kesejahteraan petani disampaikan dalam seminar nasional. Bogor. Disitasi tanggal 14 january 2012. http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/MS_B6.pdfSugiyono. 2011. Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R dan D. Alfabeta. BandungSuparmin dan Soeparman, 2002. Pembuangan Tinja dan Limbah Cair. EGC. Jakarta.Supracayaningsih. 2010. Implementasi Program Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi (SToPS) dalam Pembuatan Jamban di Desa Sembung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Skripsi. Universitas Airlangga. SurabayaSupriyanto, S. dan Damayanti N. A. 2007. Perencanaan dan Evaluasi. Airlangga University Press. SurabayaUndang-undang No. 36. 2009. Kesehatan. Depkes RI. JakartaWidyastuti, P (ed). 2008. Metode Pendidikan kesehatan masyarakat. EGC. JakartaWijono, D. 2007. Evaluasi Program Kesehatan dan Rumah Sakit. CV. Duta Prima Airlangga. Surabaya________.2009. Manajemen program dan kepemimpinan Kesehatan. CV. Duta Prima Airlangga. Surabaya________.2010. Manajemen program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. CV. Duta Prima Airlangga. Surabaya
  • 85WSP-EAP. 2009.Information on Improved Latrine Options. World Bank Office. Jakarta.