• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Hak Asasi Manusia ( HAM )
 

Hak Asasi Manusia ( HAM )

on

  • 605 views

All About "Human Rights" ( HAM )

All About "Human Rights" ( HAM )
- Pengertian
- Macam macam HAM
- Dasar Hukum
- Instrumen HAM dan Peradilan Internasional HAM
- Pelanggran HAM

Statistics

Views

Total Views
605
Views on SlideShare
605
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
12
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Hak Asasi Manusia ( HAM ) Hak Asasi Manusia ( HAM ) Presentation Transcript

    • X MIA 10 SMAN 1 BEKASI
    • Pengertian HAM  HAM merupakan terjemahan dari human rights (Inggris), droits de I ‘home (Prancis), dan menselijkenrechten (Belanda)  Di Indonesia HAM dikenal dengan sebutan “Hak Asasi Manusia”
    • HAM Menurut Sumber Dan Ahli UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Hak asasi manusia didefinisikan sebagai sepertangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintahan dan tiap orang demi kehormatan, harkat dan martabat manusia. Mustafa Kemal Pasha (2002) HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah swt.
    • HAM Menurut Sumber Dan Ahli G.J Wolhof HAM adalah sejumlah hak yang seperti berakar dalam tabiat pribadi manusia, justru karena kemanusiannya. Tabiat ini tidak dapat dicabut oleh siapapun agar tetap sifat kemanusiannya Leah Levin (1987) Konsep HAM ada dua, yaitu: a. HAM adalah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dari individu. Hak-hak ini merupakan hak moral bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. b. HAM adalah hak-hak yang menurut hukum dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional
    • Jadi HAM Itu Apa ? HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia bersifat kodrat dan universal sebagai anugerah Tuhan YME yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia 1. Hak yang bersifat norma dan pasti serta penegakannya bersifat wajib 2. Bersifat universal 3. Ada dengan sendirinya dan tidak bergantung 4. Dipandang sebagai norma yang penting 5. Menuntut aplikasi dari individu dan pemerintah untuk memajukan penghormatan dan penegakkan HAM
    • Macam-macam HAM 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hak Asasi Pribadi ( Personal Right ) Hak Asasi Politik ( Political Right ) Hak Asasi Hukum ( Legal Equality Right ) Hak Asasi Ekonomi ( Property Right ) Hak Asasi Peradilan ( Procedural Right ) Hak Asasi Sosial Budaya ( Social Culture Right )
    • LANDASAN HUKUM HAM DI INDONESIA Sejak Indonesia merdeka, sesungguhnya telah memberikan pengakuan dan perlindungan HAM bagi warga negaranya, jauh sebelum PBB mencetuskan Universal Declaration of Human Rights ( Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ). Penegakan dan Perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia tersebut diabadikan dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945 yang merupakan piagam HAM bagi bangsa Indonesia. Maksud rumusan HAM di dalam UUD 1945 mengandung makna sebagai berikut : • Memenuhi tuntutan akan semakin pentingnya HAM sebagai isu global • Menegaskan jati diri Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi konstitusional ( constitutional democrasy ) • Ikhtiar untuk menjadikan UUD 1945 menjadi konstitusi yang lebih modern dan demokrasi • Menegaskan jaminan konstitusional HAM bagi setiap warga negara dan penduduk Indonesia
    • Landasan Hukum Penegakan HAM di Indonesia
    • HAM Berdasarkan Pancasila  Hak Asasi Manusia menurut Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Pada sila pertama terdapat pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing.  Hak Asasi Manusia menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sikap yang menghendaki terlaksananya nilai-nilai kemanusiaan (human values), dalam arti pengakuan terhadap martabat manusia (dignity of man), hak asasi manusia (human rights) dan kebebasan manusia (human freedom). Sila kedua sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental (pokok,mendasar).  Hak Asasi Manusia menurut Sila Persatuan Indonesia Kesadaran kebangsaan Indonesia lahir dari keinginan untuk bersatu dari suatu bangsa agar setiap orang menikmati hak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu dari manapun datangnya.
    •  Hak Asasi Manusia menurut Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan Sila ini merupakan inti ajaran demokrasi Pancasila, baik dalam arti formal maupun material. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat disalurkan secara demokratis melalui badan perwakilan yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kedaulatan rakyat itu terwujud dalam bentuk hak asasi manusia antara lain : 1. Hak mengeluarkan pendapat 2. Hak berkumpul dan mengadakan rapat 3. Hak ikut serta dalam pemerintahan 4. Hak menduduki jabatan Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia berintikan nilai-nilai agama, kesamaan budaya, pola pikir bangsa serta sumbangan nilai-nilai kontemporer, dengan mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah, bukan pada suara mayoritas.  Hak Asasi Manusia menurut Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sila ini berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dimana setiap warga negara memiliki kebebasan hak milik dan jaminan sosial, serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Sila ini mengandung prinsip usaha bersama dalam mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.
    • Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia  Pengesahan undang-undang no.25 tahun 2000 tentang Propenas yaitu dengan pembentukan kelembagaan dan pembuatan perundangan yang berkaitan dengan HAM tahun 2000-2004  Dibentuknya Komnas HAM dengan keputusan presiden nomor 50 tahun 1993 yang kemudian dikukuhkan dengan undang-undang no.39 tahun 1999  Pembentukan Komisi Anti Kekerasan pada Perempuan dengan keputusan presiden nomor 181 tahun 1998  Pembentukan Kantor Menteri Negara Hak Asasi Manusia tahun 1999 yang kemudian digabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan, kemudian berubah menjadi Departemen Kehakiman dan HAM  Pengesahan undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang HAM dan undangundang no.26 tentang pengadilan HAM  Penambahan pasal-pasal khusus mengenai HAM dalam amandemen UUD 1945  Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 1998-2003 yang selanjutnya derevisi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.61 Tahun 2003
    • Program Utama RANHAM  Pembentukan dan penguatan institusi Pelaksana      RANHAM Persiapan instrumen HAM internasional Persiapan harmonisasi peraturang perundang undangan Diseminasi dan pendidikan HAM Penerapan norma dan standar HAM Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
    • Peran Serta dalam Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakkan HAM di Indonesia Langkah untuk pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM semakin nyata ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ( Universal Declaration of Human Rights ) pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini menjadi salah satu acuan bagi negara-negara anggota PBB untuk menyusun langkah-langkah dalam penegakan, peran serta dan upaya HAM.
    • Sikap Sikap Dan Perilaku Yang Dapat Diwujudkan Dalam Upaya Pemajuan, Penghormatan, Dan Penegakan HAM Di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, Bangsa Dan Negara.  Lingkungan Keluarga Peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM dalam keluarga harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sebagai berikut: 1. Menghindari KDRT ( Kekerasan Dalam Rumah Tangga) 2. Memupuk rasa cinta dan kasih saying sesama anggota keluarga 3. Menghindari otoriterisme dalam keluarga 4. Mengembangkan perilaku demokratis dalam setiap pengambilan keputusan di keluarga 5. Mengedepankan rasa dan nilai keadilan kepada segenap anggota keluarga
    •  Lingkungan Masyarakat. Peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di masyarakat dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku berikut ini: 1. Mematuhi dan menaati segala aturan yang ada di masyarakat 2. Memupuk rasa toleran dan saling menghormati sesama warga masyarakat 3. Mengembangkan budaya demokratis dalam setiap pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat 4. Mengedepankan rasa kekeluargaan, kebersamaan, kesetaraan, gotong royong, dan rasa keadilan sesame warga masyarakat. 5. Melakukan himbauan untuk menghentikan berbagai macam konflik yang sedang terjadi 6. Menyadarkan berbagai lapisan masyarakat yang sedang dilanda perpecahan dan konflik untuk mencari penyelesaian melalui dialog
    •  Lingkungan berbangsa dan bernegara 1. Menjadikan hukum sebagai panglima dalam hidup 2. 3. 4. 5. 6. berbangsa dan bernegara Menghormati dan menghargai keberagaman dan pluralism sesame warga Negara Mengembangkan budaya demokrasi dalam menyikapi kebijakan kebijakan Negara Menghindari perilaku anarkisme, primodrialisme dan separatisme Mengedepankan rasa kebangsaan, nasionalisme dan patriotism Menjunjung tinggi dan memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat
    •          Hambatan dan Tantangan Proses Pemajuan, Penghormatan dan Penegakan HAM Masalah Sosial Budaya Masalah Informasi dan Komunikasi Masalah Kebijakan Pemerintah Masalah Perangkat Perundang-undangan Amandemen UUD 1945 Pasal 28 yang mengedepankan asas retroaktif Adanya prinsip Universalitas Adanya prinsip Negara demokrasi Adanya Prinsip Negara Hukum Adanya Prinsip Keseimbangan
    • Instrumen Hukum dan Peradilan HAM Internasional
    • Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai dimensi internasional sejalan dengan pengertian bahwa nilai – nilai hak asasi manusia bersifat universal. oleh karena itu, dalam upaya pemajuan dan peningkatan terhadap hak asasi manusia perlu dilakukan dengan kerjasama Internasional, bukan melalui konfrontasi ataupun pemaksaan terhadap tata nilai asing yang belum sesuai dengan nilai – nilai nasional.
    • Instrumen Hukum Internasional  Konvenan  Konvensi  Protokol Opsional  Ratifikasi  Aksesi
    • Declaration by United Nation Deklarasi Perserikatan Bangsa – Bangsa diterbitkan pada tanggal 1 Januari 1942. Berkaitan dengan hal tersebut Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt memberikan pesan yang ditujukan kepada kongres tentang empat kebebasan ( The four Freedom ).
    • The Four Freedom  Freedom of speech  Freedom of religion  Freedom from fear  Freedom from want
    • Universal Declaration Of Human Rights Setelah Perang Dunia 2 selesai, PBB akhirnya dapat menghasilkan Universal Declaration Of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948. Pernyataan umum HAM ini dipengaruhi oleh The Four Freedom yang dikemukaan oleh F D Roosevelt.
    • Universal Declaration Of Human Rights  Hak kebebasan politik  Hak sosial  Hak Beristirahat dan Hiburan  Hak akan tingkatan dasar kehidupan yang cukup bagi     penjagaan kesehatan dan keselamatan serta keluarganya. Hak asasi pendidikan Hak asasi dalam bidang kebudayaan Hak asasi menikmati kehidupan sosial dan Internasional Kewajiban – kewajiban yang harus dipenuhi dalam melaksanakan hak asasi
    • Deklarasi Wina tentang HAM bagi NGO Pada tahun 1993, yaitu 2 tahun setelah bubarnya Uni Soviet, di Wina diadakan konferensi HAM untuk organisasi – organisasi nonpemerintah. Deklarasi ini menegaskan keuniversalan HAM dan keharusan penerapannya secara menyeluruh atas umat manusia tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang budaya dan hukum setempat.
    • Statuta Roma Beberapa instrumen yang dapat dijadikan tolak ukur dalam peradilan internasional tentang HAM yaitu sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Undang – Undang Roma. Dalam Pasal 5 UU Roma, dijelaskan bahwa yuridiksi peradilan dibatasi kepada kejahatan yang sangat serius yang menjadi perhatian internasional secara keseluruhan contohnya perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan agresi dan genosida.
    • Peradilan HAM Internasional  Lembaga Peradilan HAM Internasinal PBB membentuk beberapa lembaga peradilan Internasional yang memiliki yurisdiksi atas wilayah negara – negara Internasional. Lembaga tersebut memiliki kekuasan untuk mengadili dan menghukum para penjahat kemanusiaan. Lembaga peradilan internasional tersebut, yaitu : 1. Mahkamah Internasional 2. International Crime Court ( ICC ) Selain lembaga peradilan yang dibentuk PBB, ada juga lembaga peradilan lainnya yang dibentuk beberapa negara yang berada di satu kawasan. Contohnya : 1. Peradilan HAM Negara – Negara komisi Eropa 2. Peradilan HAM Negara – Negara Amerika
    • Peradilan HAM Internasional  Proses Pengadilan HAM Internasional 1. Jika suatu Negara sedang melakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan atas kejahatan yang terjadi, maka Pengadilan Pidana Internasional berada dalam posisi inadmissible ( tidakdiizinkan ) untuk menangani perkara kejahatan tersebut. 2. Perkara yang telah diinvestigasi oleh suatu Negara, kemudian Negara yang bersangkutan telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan lebih lanjut, maka Pengadilan Pidana Internasiona lberada dalam posisi inadmissible. 3. Pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan hokum yang tetap, maka terhadap pelak ukejahatan tersebut sudah mendekat asas nebis in idem. 4. Perkara tidak mempunyai cukup dasar hukum untuk ditindaklanjuti Peradilan Internasional mengandung pengertian upaya penyelesaian masalah dengan menerap kanketentuan – ketentuan hukum Internasional yang dilakukan oleh peradilan Internasional yang dibentuk secarateratur.
    • Kasus - kasus Pelanggaran HAM Internasional 1924 di Italia Benito Mussolini telah mendirikan sekaligus memimpin fasisme di Italia. Ia memerintah pada tahun 1923-1924. Lawan-lawan politik yang tidak setuju dengan pemikirannya ditangkap dan dibunuh. Ia telah menduduki Ethiopia dan Albania. Ia juga pencetus PD 2 berkoalisi dengan hitler untuk melawan sekutu.
    • 1933 di Jerman Adolf Hitler berhasil memenangkan pemilu melalui Partai Buruh Jerman Sosialis memimpin di Jerman dengan sangat otoriter. Ia sama dengan Benito Mussolini menangkap lawanlawan politiknya dan membunuh mereka, seperti pembasmian orang-orang Yahudi, menduduki Chekoslovakia dan Austria serta memicu terjadinya PD 2.
    • 1960 di Republik Afrika Selatan Ketika rezim apertheid yang didominasi oleh orang-orang berkulit putih berhasil menguasai Afrika Selatan, mereka melakukan kebijakan yang merugikan warga kulit hitam. Di antara peristiwanya adalah terbunuhnya 77 orang di Sharpeville, peristiwa tahun 1976 yang menewaskan banyak warga sipil terutama murid-murid sekolah.
    • 1979 di Uni Soviet Negara Uni Soviet atau Rusia sudah melakukan penyerangan berkepanjangan di Afghanistan yang berlangsung pada tahun 1970 hingga 1990an. Sejumlah pasukan perang sebanyak 85ribu tentara didatangkan dari Uni Soviet untuk bertempur di Afghanistan sehinnga memakan banyak korban, baik militer atau sipil.
    • 1992-1995 di Serbia Bosnia Pada tahun 1992-1995 terjadi perang di Bosnia yang dipimpin oleh Radofan Karadzic. Dalam perang tersebut terjadi pembunuhan massal terhadap 8.000 warga muslim Bosnia di Srebenica. Srebenica adalah pusat daerah warga muslim di Bosnia. Radofan Karadzic berniat untuk melakukan pembersihan etnis kepada warga non-Serbia.
    • 1999 di Indonesia Pada tahun 1999 terjadi kerusuhan timor-timor. Beberapa orang diduga tewas. Kerusakan terjadi di gedunggedung, rumah-rumah.
    • Terima Kasih