• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Kajian Pelingkupan Penerimaan Kehutanan
 

Kajian Pelingkupan Penerimaan Kehutanan

on

  • 729 views

Penerimaan Negara Industri EkstrakHasil Kajian Pelingkupan

Penerimaan Negara Industri EkstrakHasil Kajian Pelingkupan
Sonny Mumbunan dan Riko Wahyudi

Statistics

Views

Total Views
729
Views on SlideShare
722
Embed Views
7

Actions

Likes
0
Downloads
15
Comments
0

2 Embeds 7

http://article33.or.id 6
http://www.article33.or.id 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Kajian Pelingkupan Penerimaan Kehutanan Kajian Pelingkupan Penerimaan Kehutanan Presentation Transcript

    • Hasil Kajian PelingkupanSonny Mumbunan dan Riko Wahyudi Article 33 Indonesia Seminar Nasional Penerimaan Negara Industri Ekstraktif Sektor Kehutanan Jakarta, 22 Januari 2013
    • Kajian pelingkupan ini dimungkinkan oleh dukungan dana dariRoyal Norwegian Embassy di Jakarta.
    • Struktur Presentasi Ekstraksi sumber daya hutan di Indonesia Aliran penerimaan sektor kehutanan Potensi kehilangan penerimaan – 2 kasus Mekanisme dan opsi transparansi Peran masyarakat sipil (CSO)
    • Ekstraksi sumberdaya hutan Luas hutan IndonesiaLuas total kawasan hutan di Indonesia sebesar136,17 juta Ha.Kawasan hutan:- Hutan konservasi seluas 26,13 juta Ha (19,2%)- Hutan lindung seluas 32,2 juta Ha (23,6%)- Hutan produksi seluas 77,8 juta ha (57,2%)
    • Ekstraksi sumberdaya hutan Pemanfaatan hutan IndonesiaPemanfaatan dalam bentuk Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu (IUPHHK) di kawasan hutanproduksi telah mencapai 35,4 juta ha, sekitar 49,9%.Sumber utama penerimaan negara.PNBP dari IUPHHK = 90% total PNBP Kehutanan.Sumber: Kementerian Kehutanan, 2012.
    • Ekstraksi sumberdaya hutanRantai nilaiindustriekstraktifdi sektorkehutananSumber: Transparency International (2010) dan Article 33 Indonesia (2013)
    • Struktur Presentasi Ekstraksi sumber daya hutan di Indonesia Aliran penerimaan sektor kehutanan Potensi kehilangan penerimaan – 2 kasus Mekanisme dan opsi transparansi Peran masyarakat sipil (CSO)
    • Aliran penerimaan sektor kehutanan Koleksi PNBP kehutananPNBP Kayu 421411 Dana Reboisasi (DR) 421421 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 421433 Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) 423738 Ganti Rugi Nilai Tegakan (GNRT)PNBP Bukan Kayu 421441 Penggunaan Kawasan Hutan/ Pinjam Pakai Kawasan Hutan 421751 Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH) 423731 Iuran Mengangkut/Tumbuhan Alam Hidup atau Mati (IASL/TA) 423732 Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA) 423733 Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB) 423734 Pungutan Izin Berburu di taman buru dan areal berburu (PIB) 423735 Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam/PMOWA (contoh: taman wisata alam) 423736 Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA) 423737 Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPTB)
    • Aliran penerimaan sektor kehutanan PNBP kehutanan (milyar Rp) 2,000.00 55,9% 1,500.00 1,000.00 26,6% 500.00 9,6% 3,6% 2,9% 0,1% 0,1% 0,0% 0,7% 0,1% 0.00Sumber: Biro Keuangan Kemenhut (2012)
    • Aliran penerimaan sektor kehutanan PNBP sektor kehutananHanya tiga PNBP yang dibagihasilkan:DR, PSDH dan IIUPH.Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan:Perhitungan pungutan berbasis luas arealProvisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi:Perhitungan berbasis volume kayu
    • Aliran penerimaan sektor kehutanan PNBP untuk PSDHPerhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)Kayu:Volume kayu x tarifNon-kayu:Berat produk hasil hutan kayu x tarif
    • Aliran penerimaan sektor kehutanan Alokasi DBH PNBP kayu (%) Alokasi DBH Sumber Dana Kabupaten/Kota Bagi Hasil Kabupaten/Kota lainnya dalam Pusat Provinsi Penghasil Provinsi yang BersangkutanDana Iuran IzinUsaha 20 16 64 -PemanfaatanHutan (IIUPH)Dana ProvisiSumber Daya 20 16 32 32Hutan (PSDH)Dana Reboisasi 60 - 40 -(DR)
    • Aliran penerimaan sektor kehutananKoleksi rente kehutanan
    • Aliran penerimaan sektor kehutananRekonsiliasi penerimaan
    • Aliran penerimaan sektor kehutananAlokasi & distribusi rente kehutanan
    • Struktur Presentasi Ekstraksi sumber daya hutan di Indonesia Aliran penerimaan sektor kehutanan Potensi kehilangan penerimaan – 2 kasus Mekanisme dan opsi transparansi Peran masyarakat sipil (CSO)
    • Potensi kehilangan penerimaan 70% kayu di Indonesia ilegalSekitar 60-70 % produksi kayu bulat adalah ilegal(Tacconi, 2007).Kayu dari pembalakan liar mencapai 73-88% setiaptahun (Greenpeace, 2003).Sekitar 40 juta m3 kayu yang masuk industripengolahan kayu ilegal; sekitar 10 juta m3 kayu ilegaldiekspor setiap tahun (Brown, 2009).
    • Potensi kehilangan penerimaan 30-20 trilyun Rupiah hilang Nilai kehilanganNo Sumber Penelitian penerimaan akibat Kepustakaan illegal logging1 Laporan BPK RI (2010) Rp 30,3 triliun/tahun BPK RI (2011) atau Rp 83 milyar/hari2 Human Rights watch US $ 2 milyar/tahun Sebagaimana dikutip Wasef (2009) (2012)3 World Bank (2006) US $ 3 milyar/tahun Sebagaimana dikutip Blundell (2008)4 Brown (2006) US $ 1,4 milyar/tahun Sebagaimana dikutip Brown dan Stolle (2009)5 Nurrochmat (2005) US $ 2,79 milyar/tahun Sebagaimana dikutip Nurrochmat dan Hasan (2010)6 Kementerian Kehutanan US $ 3,7 milyar/tahun Dikutip oleh Asia Pulse (2003) (2002) dalam Schroeder et al (2004)
    • Potensi kehilangan penerimaan Dua kasus penerimaanKasus 1:Kesenjangan penerimaan PSDH KayuKasus 2:Dugaan pungutan non-formal untuk peredarankayu di Kalimantan
    • Potensi kehilangan penerimaanRealisasi PSDH cuma 30% potensi Tahun PSDH untuk PNBP Potensi PSDH Perbandingan Kayu dan Bukan Kayu Realisasi dan Kayu (milyar Rp) (milyar Rp) Potensi (%) 2009 699,3 2.115,6 33,1 2010 597,1 2.470,9 24,2Sumber: Mumbunan dan Wahyudi (2012)Realisasi PSDH berdasarkan PMK DBH SDA Kehutanan (kayu dan non-kayu);Potensi PSDH berdasarkan formula PSDH kayu, di mana data produksi kayumerujuk Renja dan Statistik Kehutanan, dan proporsi kayu merujuk data BPS.
    • Potensi kehilangan penerimaan Polisi, Kehutanan dan TentaraDugaan pungutannon-formal ditahun 2010 di jalurperedaran kayuMuara Teweh-Kapuas dan MuaraTeweh-BanjarmasinSumber: Article 33 Indonesia (2012), TIDAK UNTUK DIKUTIP.
    • Potensi kehilangan penerimaan Siapa? Multi-instansi, multi-aktorKEPOLISIAN KEHUTANANKepolisian Sektor (Polres) Kehutanan (dinas?) Polisi Sektor (Polsek)/Kapolsek Wakapolsek Pos Kehutanan ANGKATAN DARAT Komando Rayon Militer Piket Polsek Komandan Pos Kehutanan Koramil/Danramil Pos polisi LSDP (lembaga/komandan) Piket Koramil Pos polisi ke-2 Piket LSDP Komando Distrik Militer Pos polisi ke-3 Pos polisi ke-4 Polisi Airud KCDK Kehutanan Kodim/Dandim Airud Kepala Staf Kodim (Kasdim) Kepala Pos Polisi Wakil KCDK Airud Banjarmasin/MAKO Pasi IntelKepolisian Resor (Polres) Airud Mabes Polri 641 P3HH Anggota intel Polres dan patroli Airud Mabes Polri 642 K/BKPH+Anggota (Kabag Pasi Ops Polisi Resor (Polres) Airud Mabes Polri 645 dan lembaga) Pasi Ter Tim checking Polres Pasi Min Kasi perlindungan dan reboisasi Direktur Airud Kalteng Kapal patroli Airud Sampit (no 101-XX) Pasi Unit Ketua pos operasional+Kamluh Kapal patroli Airud Sampit (no 105-XX) Dan unit Kodim KP3 Kasi Gakuk Pol Air Piket Kodim Lanal Banjarmasin+Intel Polisi Militer Pandu alam Danpospom Piket Pospom
    • Potensi kehilangan penerimaanPenerimaan kehutanan: big picture PNBP yang diterima PNBP dari negara dari kayu kayu legal legal (30%) yang hilang (70%) Kayu Legal; 30% Kayu Ilegal; 70% Kerugian Negara akibat Illegal Logging (Rp 30 triliun/tahun)
    • Struktur Presentasi Ekstraksi sumber daya hutan di Indonesia Aliran penerimaan sektor kehutanan Potensi kehilangan penerimaan – 2 kasus Mekanisme dan opsi transparansi Peran masyarakat sipil (CSO)
    • Mekanisme dan opsi transparansi Jalan masuk: 2 opsiOpsi 1: SVLK Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Sebuah inisiatif Indonesia untuk memastikan agar industri kayu, termasuk IUPHHK, mendapatkan kayu atau sumber bahan baku dengan cara legal. Verifikasi data dilakukan secara independen.Opsi 2: EITI Extractive Industries Transparency Initiative. Sebuah inisiatif global untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penerimaan di sektor industri ekstraktif: publikasi data penerimaan oleh pemerintah dan data pembayaran oleh perusahaan. Rekonsiliasi data dilakukan secara independen.
    • Mekanisme dan opsi transparansi Status dan potensi SVLKStatus: Sejak 2010 dijalankan di Indonesia. Target: akhir 2012 semua industri hulu dan hilir sudah memiliki SVLK.Potensi: Di dalam Standar Verifikasi SVLK (khususnya Prinsip Keabsahan Perdagangan atau Peindahan Kayu Bulat), pembayaran Dana Reboisasi dan PSDH harus ditunjukkan dan diverifikasi.
    • Mekanisme dan opsi transparansiProgress SVLK
    • Mekanisme dan opsi transparansi Status EITI Sudah ada Perpres 26/2010 tentang transparansi penerimaan dari industri ekstraktif. Sektor yang dicakup baru Migas dan Pertambangan Umum. Indonesia sementara menuju status negara patuh (compliant) untuk EITI.
    • Mekanisme dan opsi transparansi Potensi EITI Secara internasional, ada preseden EITI Kehutanan (yaitu di Liberia). Di EITI Indonesia, ada inisiatif perusahaan tambang untuk melaporkan PNBP PSDH (PNBP Kehutanan, PP no 2/2008) di bawah skema EITI Migas/Pertambangan Umum. Wacana sudah digulirkan untuk meluaskan cakupan Perpres 26/2010, meliputi sektor kehutanan.
    • Mekanisme dan opsi transparansi Persamaan SVLK dan EITI Sama-sama mendorong transparansi penerimaan Prosesnya melibatkan multi-stakeholder Melibatkan verifikator/rekonsiliator independen
    • Mekanisme dan opsi transparansi Perbedaan SVLK dan EITI Komponen SVLK EITIInisiatif Inisiatif Indonesia dan Inisiatif global satu-satunya di duniaTahapan dan Besar ke kecil (benahi Kecil ke besar (benahicakupan tatakelola, salah satunya penerimaan, baru penerimaan); tatakelola keseluruhan).Sasaran Menyasar penerimaan Menyasar penerimaan sektor formal dan non- sektor formal. formalSifat Mandatory (wajib) Voluntary (sukarela)Pengecekan Tanpa cross-check Cross-check dua pihakpenerimaan
    • Struktur Presentasi Ekstraksi sumber daya hutan di Indonesia Aliran penerimaan sektor kehutanan Potensi kehilangan penerimaan – 2 kasus Mekanisme dan opsi transparansi Peran masyarakat sipil (CSO)
    • Peran masyarakat sipil (CSO) Kondisi CSO di Indonesia Belum ada CSO kehutanan yang membicarakan dan advokasi isu transparansi penerimaan sektor kehutanan; masih tema standar: illegal logging, perusakan hutan, dst. Kapasitas yang terbatas di daerah untuk merespon isu kompleks ini (pengetahuan dan knowledge sharing, jejaring, dan dana) Belum diapresiasinya kaitan yang erat antara isu advokasi REDD+ dan transparansi penerimaan kehutanan, terutama terkait benefit sharing mechanism, keuangan daerah, dan safeguard.
    • Peran masyarakat sipil (CSO) Need assessment CSO Pembangunan opini melalui edukasi dan information sharing tentang isu penerimaan sektor kehutanan. Peningkatan kapasitas CSO (misalnya melalui pelatihan dan knowledge sharing). Membangun peran dan gerak yang sinergis antar-CSO di daerah, dan antara CSO daerah dan nasional, dalam mengakomodasi isu penerimaan sektor kehutanan. Pengarusutamaan isu penerimaan kehutanan melalui policy issue saat ini, seperti REDD+.
    • Terima KasihTHANK YOU