EI3 Perbandingan Perda (handout bahasa)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

EI3 Perbandingan Perda (handout bahasa)

on

  • 507 views

Revenue Watch Institute - Seminar Tata Kelola Industri Ekstraktif di Tingkat Daerah: Tantangan dan Peluang;

Revenue Watch Institute - Seminar Tata Kelola Industri Ekstraktif di Tingkat Daerah: Tantangan dan Peluang;
Jakarta, 22-23 Mei, 2012

Statistics

Views

Total Views
507
Views on SlideShare
484
Embed Views
23

Actions

Likes
0
Downloads
15
Comments
0

1 Embed 23

http://www.article33.or.id 23

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

EI3 Perbandingan Perda (handout bahasa) EI3 Perbandingan Perda (handout bahasa) Document Transcript

  • PerbandinganBeberapa Peraturan Daerah tentang Pertambangan Muh Rasyid Ridla A Kanti 1
  • Perbandingan Beberapa Peraturan Daerah tentang Pertambangan Muh Rasyid Ridla A1, Kanti2 1 2 Peneliti Pattiro Institute Peneliti Pattiro Institute Jalan Tebet Timur Dalam 1M No. 10 Jakarta Jalan Tebet Timur Dalam 1M No. 10 Jakarta mr_ridlaa@yahoo.co.id bambumuda@gmail.comI. Pendahuluan Desentralisasi di Indonesia pada dasawarsa terakhir melimpahkan berbagaiwewenang dan tanggung jawab proses pertambangan kepada pemerintah daerah, sampaike tingkat kabupaten kota. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara secara resmi memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untukmengatur pertambangan di daerahnya, terutama pemberian izin penambangan. Per Maret2011, tercatat sejumlah 5.805 izin pertambangan teregistrasi di Direktorat Jenderal Mineraldan Batubara (Strongman dan Dwicahyani, 2012), menunjukkan betapa pentingnyapemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah (perda) pertambangan yang memadai. Substansi perda tentu harus sesuai dengan kondisi lokal (politik, sosial-ekonomi, danlingkungan) masing-masing daerah. Namun, pada sisi lain, standardisasi diperlukan untukmenjamin bahwa perda telah mencakup segala hal yang harus dipayungi secara hukumdalam setiap mata rantai proses pertambangan. Sejauh ini belum ada peraturan maupunkerangka ilmiah tentang standardisasi tersebut. Beberapa perda memiliki kerangka berbedamulai sistematika isi, peraturan di atas yang menjadi acuan, sampai hal-hal yang diaturnya. Dalam makalah ini, dibandingkan 5 (lima) perda kabupaten dan 2 (dua) perdaprovinsi : Tingkat Provinsi Tingkat Kabupaten 1. Perda Provinsi 1. Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 tahun 2003 tentang Ijin Kalimantan Tengah Usaha Pertambangan Umum Daerah Nomor 8 tahun 2002 2. Perda Kabupaten Barito Timur Nomor 3 tahun 2004 tentang tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Pertambangan 3. Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 tahun 2007 tentang 2. Perda Provinsi Usaha Pertambangan Umum Daerah Kalimantan Selatan 4. Perda Kabupaten Belu Nomor 9 tahun 2010 tentang Pengelolaan Nomor 2 tahun 2009 Pertambangan Mineral tentang Pengelolaan 5. Perda Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2011 tentang Pertambangan Umum Pengelolaan Pertambangan Mineral 2
  • II. Peraturan Tingkat Pusat yang Menjadi Acuan Peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang menjadi acuan setidaknya harusmewakili 5 (lima) hal sebagai berikut:1. Dasar desentralisasi perizinan pertambangan2. Pengaturan pertambangan3. Kaitan dengan guna lahan (land use)4. Pengelolaan lingkungan5. Revenue Collection and ManagementPP yang menjadi acuan daerah berbeda-beda tergantung kepada tahun dikeluarkannyaperda pertambangan tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2 dan 3. Sebagai dasar desentralisasi, Perda yang disahkan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan turunannya. Perda yang disahkan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11tahun 1967 tentang Ketentuan –Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam kaitannya dengan pengaturan guna lahan (land use), terdapat 2 (dua) undang-undang yang menjadi acuan yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 yang keduanya mengatur tentang Penataan Ruang, berikutperaturan perundang-undangan turunannya. Dari 4 (empat) perda yang dibandingkan,hanya Perda Kabupaten Barito Timur yang tidak mengacu kepada undang-undang tentangpenataan ruang. Hal penting lainnya adalah pengelolaan lingkungan. 3 (tiga) perda mengacu kepadaUndang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelumterbit Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup. Undang-undang yang menjadi acuan untuk Revenue collection and managementadalah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999yang keduanya mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. 3
  • Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Acuan Perda Pertambangan Beberapa Kabupaten di Indonesia Acuan Perda Kab. Kutai Barat Perda Kab. Belu Perda Kab. TimorNo Perihal/Isu Perda Kab. Barito Timur Perda Kab. Tanah Bumbu 15/2003 9/2010 Tengah Utara 3/2004 10/2007 20111. Ketentuan UU 11/1967 tentang Ketentuan –Ketentuan Pokok Pertambangan UU 4/2009 tentang Pertambangan pertambangan Mineral dan Batubara2. Kaitan dengan UU 24/1992 tentang - UU 26/2007 tentang Penataan Ruang tata ruang (guna Penataan Ruang lahan) - UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria3. Pengelolaan UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup UU 32/2009 tentang Perlindungan dan lingkungan Pengelolaan Lingkungan Hidup4. Dasar UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah desentralisasi perizinan5. Revenue UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan collection antara Pusat dan Daerah Daerah - UU 18/1997 tentang - UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU 34/2000 Sumber : Diolah dari Beberapa Perda Pertambangan, 2012 4
  • Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Acuan Perda Pertambangan 2 (Dua) Provinsi di Indonesia AcuanNo Perihal/Isu Perda Prov. Kalimantan Perda Prov. Kalimantan Selatan Tengah 8/2002 2/2009 1. Ketentuan UU 11/1967 tentang Ketentuan –Ketentuan Pokok Pertambangan pertambangan PP 27/1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian PP 75/2001 tentang Perubahan Kedua atas PP 32/1969 tentang Pelaksanaan UU 11/1967 2. Kaitan dengan - UU 26/2007 tentang Penataan tata ruang (guna Ruang lahan) UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 3. Pengelolaan UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup lingkungan PP 27/1999 tentang AMDAL 4. Dasar UU 22/1999 tentang UU 32/2004 tentang desentralisasi Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah perizinan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 12/2008 Keputusan Kemendagri dan - Otda 22/2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah 5. Revenue - UU 33/2004 tentang collection Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah UU 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU 34/2000Sumber : Diolah dari Beberapa Perda Pertambangan, 2012III. Sistem Perizinan Tambang Terdapat 4 (empat) hal penting yang dibahas dalam sistem perizinan tambang, yaitupola pengelolaan pertambangan; tahapan perizinan untuk kegiatan pertambangan;prosedur dan persyaratan pengajuan izin; dan bagaimana jika terdapat lebih dari satupengajuan izin pertambangan dalam satu wilayah. 5
  • Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa kegiatan usahapertambangan dapat dilakukan setelah Izin Usaha Pertambangan (IUP) diperoleh 1.Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan hal yang sama, namunberbeda penamaan dan pembagian bentuk. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatanmenggunakan istilah Kuasa Pertambangan (KP), dan menyamakannya dengan Izin UsahaPertambangan (IUP)2. Perda Kalsel lebih rinci menjelaskan bentuk dari KP, yaitu KontrakKarya (KK), Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan KP padawilayah lintas kabupaten/kota 3. Dalam tahapan perizinan untuk kegiatan pertambangan, yaitu penyelidikan umum,ekplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, dan pengangkutan/penjualan 4, ada sedikitperbedaan yaitu Kalteng menambahkan satu jenis izin yaitu IUP Jasa5. Perda Kaltengmenyatakan bahwa tata cara dan syarat untuk mendapatkan IUP diatur dengan KeputusanGubernur6, sedangkan Perda Kalsel menyatakan bahwa kedua hal serupa diatur denganPeraturan Gubernur7. Jika salah satu wilayah terdapat lebih dari satu pengajuan izinpertambangan, Pemerintah Kalsel akan lebih mengutamakan pihak yang lebih dahulumelakukan permintaan KP 8, sedangkan Perda Kalteng tidak mengatur hal ini9. Perbedaan antarperda begitu jelas terlihat pada tingkat kabupaten. Kabupaten KutaiBarat menyatakan bahwa usaha pengelolaan pertambangan umum daerahnya dapatdilakukan jika Kuasa Pertambangan (KP) telah diperoleh. KP-nya sendiri terdiri dari KuasaPertambangan (KP) Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan1 Perda Kalteng No.8/2002, Pasal 72 Perda Kalsel No.2/2009, Pasal 13 Ibid4 Id. at Pasal 6; Perda Kalteng, op.cit., Pasal 7.5 Perda Kalteng, op.cit., Pasal 7 ayat 2(b)6 Id. at Pasal 7 ayat 37 Perda Kalsel, op.cit., Pasal 6 ayat 38 Id. at Pasal 15 ayat 49 Dwi Cahyani, Decentralized Mining License in Indonesia (Jakarta: RWI, 2012) 6
  • Batubara (PKP2B). Proses pengajuannya diatur dengan Keputusan Bupati 10. Mereka jugamengenal bentuk lisensi Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah (IUPUD). IUPUD dan KPmemiliki 5 (lima) tahapan ijin yang sama untuk usaha pertambangan yaitu penyelidikanumum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, dan pengangkutan. Yangberbeda hanya pada satu tahap, yaitu jika pada IUPUD ada untuk penjualan maka pada KPada untuk penugasan. Tata cara dan persyaratan permohonan IUPUD dibahas dalamperaturan daerahnya namun tidak terperinci, hanya membahas kepada siapa permohonandisampaikan dan apa dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Salah satu ketidakjelasanlain dalam perda ini adalah perbedaan antara KP dan IUPUD. Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengenal istilah Izin Usaha Pertambangan (IUP)dalam pengelolaan pertambangan di daerahnya. IUP terdiri dari Kuasa Pertambangan (KP),Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). IUPmeliputi lima tahap yaitu penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan danpemurnian, dan pengangkutan dan penjualan. Tata cara dan persyaratan masing-masing IUPdijelaskan dengan terperinci dalam Perda Kab.Barito Timur 3/2004 ini. Namun perda initidak menjelaskan bagaimana jika terdapat lebih dari satu pemohon izin dalam satu wilayah. Perda Kabupaten Tanah Bumbu 10/2007 menyatakan bahwa izin pertambanganadalah wewenang yang diberikan kepada Badan Hukum atau perorangan untukmelaksanakan usaha pertambangan baik berupa Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya(KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Surat IzinPertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin Pertambangan Rakyat. Dari definisi ini, dapatdilihat bahwa kabupaten ini mengenal lisensi pengelolaan pertambangan dalam bentuk KP,SIPD, dan SIPR. Tahapan perizinan untuk pertambangan terdiri dari 6 (enam) yaitupenyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan,penjualan. Prosedur permohonan izin tidak dibahas dalam perda, hal ini diperjelas denganPeraturan Bupati. Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu pemohon, makaprioritas diberikan berdasarkan urutan pengajuan permohonan (first come, top priority). Satu perda kabupaten terakhir yang dibandingkan adalah Perda Kabupaten Belu.Kabupaten Belu mengenal dua jenis izin pertambangan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP)10 Pemda Kutai Barat No.15/2003, Pasal 14 7
  • dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Tahapan perolehan IUP terdiri dari dua yaitupemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan pemberian IUP itu sendiri. IUPterbagi dua yaitu IUP eksplorasi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studikelayakan; serta IUP operasi produksi meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan danpemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Persyaratan permohonan IUP diatur denganPeraturan Bupati. Perolehan izin dilakukan dengan mekanisme lelang.IV. Mekanisme Revenue Collection dan Revenue Management Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pendapatan dari sektor industriekstraktif, pengumpulan pendapatan (revenue collection) dan pengelolaan pendapatan(revenue management) perlu diteliti dari masing-masing perda pertambangan. Padaumumnya, perda-perda tersebut tidak membahas secara rinci baik revenue collectionmaupun revenue management. Perda-perda tersebut hanya menjelaskan jenis-jenispungutan tanpa menjelaskan mekanisme pungutan tersebut diserahkan kepada instansipemerintahan yang berwenang. Bahkan hanya 1 (satu) perda yang membahas revenuemanagement, yaitu Perda Kab. Barito Timur No. 3/2004 tentang PenyelenggaraanPengelolaan Usaha Pertambangan Umum. Dan 1 (satu) perda tidak membahas keduanyayaitu Perda Kutai Barat No. 15/2003. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam Perda No. 10/2007 menyatakan bahwadi kabupaten ini terdapat beberapa jenis iuran wajib 11 yaitu:1. Iuran Eksplorasi wajib bagi pemegang KP Eksplorasi2. Iuran Eksploitasi/Produksi wajib bagi pemegang KP Eksploitasi. Besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan perhitungan jumlah produksi yang dilakukan oleh kepala dinas berwenang dengan menghitung bobot isi bahan galian. Pengaturan mengenai bobot tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati12.11 Perda Tanah Bumbu No. 10/2007, Pasal 3112 Id. at Pasal 34. 8
  • 3. Iuran Tetap wajib bagi pemegang KP Umum, KP Ekplorasi, dan/atau KP Eksploitasi. Besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati134. Kontribusi wajib bagi pemegang KP Pengangkutan dan/atau KP Pengolahan5. Dana Pencadangan (pemblokiran) wilayah untuk seluruh pemegang KPIuran Produksi dan Iuran Tetap disetorkan pada Rekening Kas Negara A KPKN Jakarta Imelalui Bank Indonesia14. Selain itu, Untuk mendapatkan Surat Keterangan PengirimanBarang, maka pemegang Kuasa Pertambangan berkewajiban membayar: royalti, sumbanganPAD, jaminan biaya reklamasi sesuai kemajuan luas bukaan tambang 15. PemerintahKabupaten Tanah Bumbu masih belum memiliki pola, mekanisme, ataupun hal lebihterperinci dari itu dalam hal pengelolaan pendapatannya. Adapun Perda Belu No. 9/2010pada pasal 51 hanya menyatakan bahwa IUP operasi produksi dikenakan iuran produksi,tidak mengatur secara rinci mengenai pungutan/iuran kepada pemkab. Perda Barito Timur 3/2004 mengenal Pungutan Daerah sebagai pungutan yang wajibdibayar kepada Pemerintah Daerah atas usaha tambang yang dilakukan. Penarikanpungutan –mulai pendataan sampai pemungutan- dilakukan oleh Dinas Pertambangan,Energi, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur. Besar pungutan daerah tersebutyaitu:a. Pencadangan wilayah per blok untuk luasan 50 (lima puluh) hektar lebih dikenakan pungutan Rp 10.000.000,- dan untuk luasan kurang dari 50 (lima puluh) hektar sebesar Rp 200.000,-b. Iuran tetap per hektar per tahunc. Hasil produksi yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi (uji coba produksi) dan eksploitasi bahan galiand. Surat Keputusan Izin Peninjauan (SKIP) Rp 500.000,-e. Jasa informasif. Biaya administrasig. Biaya pengukuran dan pemetaan13 Id. at Pasal 35.14 Id. at Pasal 36.15 Id. at Pasal 30. 9
  • Besarnya tarif pungutan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Perda ini jugamembahas perhitungan dan pembayaran pungutan, namun tidak terperinci. Perda hanyamembahas bahwa tahapan proses pemungutan dan tempat penampungan pungutan (KasDaerah). Lebih terperincinya diatur dengan Keputusan Bupati. Meskipun begitu, Perda Kabupaten Barito Timur ini memiliki kelebihan dibandingkanperda-perda tingkat kabupaten lainnya, yaitu adanya pembahasan mengenai pembagianhasil pungutan. Hal ini sebagai salah satu bentuk revenue management. Perda ini mengaturbahwa hasil pungutan daerah dibagi dengan persentase sebagai berikut 16:a. Penerimaan Iuran Tetap (land-rent) dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 20% untuk Pemerintah Pusat, 16% untuk Pemerintah Provinsi, dan 64% untuk Kabupaten/Kota Penghasilb. Penerimaan Iuran Eksplorasi (uji produksi) dan Iuran Eksploitasi (royalti) dibagi dengan rincian 20% untuk Pemerintah Pusat, 16% untuk Pemerintah Provinsi, 32% untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 32% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi tersebutAdapun jika Pemerintah Kabupaten telah menerima pungutan, maka pungutan tersebutdibagi menjadi:a. Penerimaan Iuran Tetap dibagi menjadi 50% untuk pemkab, 7% untuk desa/kelurahan, dan 7% untuk desa/kelurahan lain dalam daerah sekitar tambangb. Penerimaan Iuran Eksplorasi dan royalti dibagi menjadi 27% untuk pemkab, 2,5% untuk desa/kelurahan, dan 2,5% untuk desa/kelurahan sekitar tambang.V. Pembahasan Isu Lingkungan Perda Provinsi Kalimantan Tengah dan Perda Provinsi Kalimantan Selatan memilikikesamaan dalam membahas isu lingkungan, yaitu mengenai pengendalian lingkungan.Kedua perda ini menyatakan bahwa pemegang IUP bertanggung jawab atas pengembalianfungsi lingkungan dan persiapan kesinambungan kehidupan masyarakat setempatpascatambang. Beberapa hal yang harus dibuat dalam rangka pengelolaan lingkungan yaitu:16 Perda Barito Timur 3/2004, Pasal 37 10
  • a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari Kerangka Acuan AMDAL, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Penglolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk kegiatan tidak wajib AMDALPemprov Kalteng mengacu kepada peraturan perundang-undangan untuk menentukankegiatan mana yang wajib AMDAL dan hanya UKL/UPL. Pelaksanaan kedua hal tersebutberada di bawah bimbingan teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi KalimantanTengah. Selain itu, usaha pertambangan wajib menyusun Rencana Pengelolaan danPemantauan Lingkungan (RPTKL) dan laporan pelaksanaannya juga membayar uang jaminanreklamasi yang besarnya oleh Keputusan Gubernur.Pada tingkat kabupaten, 2 (dua) kabupaten yang membahas isu lingkungan yaitu KabupatenBarito Timur dan Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten Kutai Barat tidak membahas samasekali tentang isu lingkungan sedangkan Kabupaten Belu hanya menyatakan dalamperdanya bahwa usaha tambang wajib melakukan pengelolaan lingkungan bersamaPemerintah Daerah. Perda Barito Timur menyatakan bahwa terdapat beberapa dokumenlingkungan yang harus dipenuhi yaitu AMDAL (KA-AMDAL, ANDAL, RKL, dan RPL), UPL/UKL,RTKL, dan Laporan RTKL, serta penempatan dana jaminan reklamasi pada Bank Devisa.Sementara itu, Perda Kabupaten Tanah Bumbu tidak menjelaskan tentang dokumentersebut melainkan tentang reklamasi pascatambang. Reklamasi pascatambang dilakukanberdasarkan hasil kajian yang mengacu pada dokumen lingkungan, laporan studi kelayakan,Rencana Kerja dan Anggaran Biaya. Reklamasi ini juga harus didahului dengan penyetoranuang jaminan reklamasi yang secara rinci diatur dengan Peraturan Bupati. Tidak ada satuperda pun yang membahas tahapan pengelolaan lingkungan dalam pertambangan. 11
  • VI. Pola Pembahasan 4 (Empat) Isu Dalam Perda Dalam menjelaskan keempat isu di atas, perda-perda tersebut membentuk pola sebagaimana dijelaskan oleh tabel 4. Tabel 3. Perda Tingkat Provinsi Isu Perda Kalimantan Tengah 8/2002 Perda Kalimantan Selatan 2/2009Mengacu kepada peraturan- Tidak mengacu kepada seluruh mengacu kepada seluruh undang-peraturan tingkat atasnya undang-undang yang berlaku sesuai undang yang berlaku sesuai tahun tahun keluar perda, terkait dengan keluar perda, terkait dengan isu-isu isu-isu penting pentingSistem perizinan tambang Tidak mengatur Kontrak Karya (KK) Mengatur Kontrak Karya (KK) dan dan Perjanjian Karya Perusahaan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B); Pertambangan Batubara (PKP2B); prosedur perizinan diatur dengan prosedur perizinan diatur dengan Keputusan Gubernur Peraturan GubernurRevenue collection dan revenue Tidak menjelaskan keduanya Tidak menjelaskan keduanyamanagementIsu lingkungan Menjelaskan prosedur pengelolaan Menjelaskan prosedur pengelolaan lingkungan cukup rinci sesuai dengan lingkungan cukup rinci sesuai dengan UU dan PP UU dan PP Sumber: hasil analisis, 2012 12
  • Tabel 4. Perda Tingkat Kabupaten Perda Kutai Barat Perda Barito Timur Perda Tanah Bumbu Perda Belu Perda Timor Tengah Isu 15/2003 3/2004 10/2007 9/2010 Utara 2011Mengacu kepada mengacu kepada seluruh mengacu kepada seluruh mengacu kepada seluruh mengacu kepada seluruh mengacu kepada seluruhperaturan- undang-undang yang undang-undang yang undang-undang yang undang-undang yang undang-undang yangperaturan tingkat berlaku sesuai tahun berlaku sesuai tahun berlaku sesuai tahun berlaku sesuai tahun berlaku sesuai tahunatasnya keluar perda, terkait keluar perda, terkait keluar perda, terkait keluar perda, terkait keluar perda, terkait dengan isu-isu penting dengan isu-isu penting dengan isu-isu penting dengan isu-isu penting dengan isu-isu pentingSistem perizinan Menyebut tetapi tidak Mengatur Kontrak Karya Menyebut tetapi tidak Tidak mengatur Kontrak Tidak mengatur Kontraktambang mengatur Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya mengatur Kontrak Karya Karya (KK) dan Perjanjian Karya (KK) dan Perjanjian (KK) dan Perjanjian Karya Perusahaan (KK) dan Perjanjian Karya Karya Perusahaan Karya Perusahaan Perusahaan Pertambangan Batubara Perusahaan Pertambangan Batubara Pertambangan Batubara Pertambangan Batubara (PKP2B); prosedur Pertambangan Batubara (PKP2B); prosedur (PKP2B); prosedur (PKP2B); prosedur perizinan diatur secara (PKP2B); prosedur perizinan diatur dengan perizinan diatur dengan perizinan keputusan rinci dalam perda perizinan diatur peraturan bupati peraturan bupati bupati peraturan/ keputusan bupatiRevenue Tidak menjelaskan Mengatur keduanya; Hanya menjelaskan Tidak menjelaskan Mengatur keduanya;collection dan keduanya manajemen hanya revenue collection keduanya manajemen hanyarevenue distribusi pendapatan distribusi pendapatanmanagement belum menjelaskan belum menjelaskan penggunaan pendapatan penggunaan pendapatan untuk pembangunan untuk pembangunan daerah daerah berupa nominalIsu lingkungan Tidak menjelaskan Menjelaskan reklamasi Menjelaskan prosedur Tidak menjelaskan Menjelaskan reklamasi prosedur pengelolaan sebagai salah satu pengelolaan lingkungan prosedur pengelolaan sebagai salah satu lingkungan tindakan pengelolaan cukup rinci sesuai dengan lingkungan tindakan pengelolaan lingkungan, tetapi tidak UU dan PP lingkungan, tetapi tidak menjelaskan prosedur menjelaskan prosedur sesuai UU dan PP sesuai UU dan PP Sumber: hasil analisis, 2012 13
  • Daftar PustakaStrongman, John. Dwicahyani, Ambarsari. et al. 2012. Decentralized Mining License inIndonesia. Jakarta: RWI.Kalimantan Tengah, Pemprov. 2002. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan. Palangka Raya: Pemprov KalimantanTengah.Kalimantan Selatan, Pemprov. 2009. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. Banjarmasin: Pemprov KalimantanSelatan.Kutai Barat, Pemkab. 2003. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2003 tentang Ijin UsahaPertambangan Umum Daerah. Sendawar: Pemkab Kutai Barat.Barito Timur, Pemkab. 2004. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2004 tentangPenyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum. Tamiang Layang: PemkabBarito Timur.Tanah Bumbu, Pemkab. 2007. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2007 tentang UsahaPertambangan Umum Daerah. Batulicin: Pemkab Tanah Bumbu.Belu, Pemkab. 2010. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 tentang PengelolaanPertambangan Mineral. Atambua: Pemkab Belu. 14