• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Brief 02, 2011: Peta Jalan Pendidikan Dasar Gratis
 

Brief 02, 2011: Peta Jalan Pendidikan Dasar Gratis

on

  • 330 views

Article 33 Indonesia Policy Brief

Article 33 Indonesia Policy Brief
http://www.article33.or.id

Statistics

Views

Total Views
330
Views on SlideShare
325
Embed Views
5

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

2 Embeds 5

http://www.article33.or.id 4
http://article33.or.id 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Brief 02, 2011: Peta Jalan Pendidikan Dasar Gratis Brief 02, 2011: Peta Jalan Pendidikan Dasar Gratis Presentation Transcript

    • 4 Peta Jalan Pendidikan Dasar Gratis 2 II ALOKASI ANGGARAN Desentralisasi fiskal dengan 2013 - 2014 menerapkan skenario memperbesar transfer daerah POLICY BRIEF pembagian kewenangan fiskal dengan Belanja Transfer ke daerah pemerintah provinsi dan daerah 159,301 T (64%), 89,774 Trilyun di Kebutuhan untuk Biaya Investasi alokasi Pemerintah Pusat dari total Sarpras total sujumlah 42,137 Trilyun 248,979 T atau 36% . Diusulkan dengan pembagian 23,644 T untuk untuk memperbesar diskresi fiskal SD/MI dan 18,493 T untuk SMP/MTs, hingga 2012 baru terpenuhi 13% daerah dengan memperkecil biaya managemen di Pemerintah Pusat Peta Jalan Pendidikan Dasar Gratis sehingga apabila hanya dilakukan sebesar 10% APBN akan lambat tercapai PATTIRO Institute PATTIRO Institute adalah Gedung CIKS Lt 3 No 316 lembaga yang didedikasikan Jl. Cikini Raya No 84 - 86 untuk memperkuat kebijakan Jakarta Pusat - Indonesia Tel: +62 21 3142 854 lokal dan desentralisasi di Fax: +62 21 3142 854 Indonesia. PATTIRO InstituteEmail: pattiroinstitute@yahoo.com www.pattiroinstitute.org lahir sebagai lini difusi dari PATTIRO, sebuah organisasi yang sejak 1998 telah Executive Director Roadmap ini merupakan Pasal 31 UUD 1945 yang selengkapnya Dini Mentari mengakar dalam kerja-kerja penguatan pemerintahan pentahapan pencapaian alokasi berbunyi; Senior Supervisor Ambarsari Dwi Cahyani daerah dan masyarakat sipil yang dibutuhkan dalam pembiayaan 1. Setiap warga negara berhak Chitra Retna S di puluhan wilayah Indonesia. pendidikan dasar hingga mencapai mendapat pendidikan. Kami berupaya memperkuat Senior Program Manager gratis pada tahun 2014. Biaya 2. Setiap warga negara wajib Ermy Sri Ardhyanti kerja-kerja itu melalui produksi pengetahuan secara mendalam Pendidikan menurut Pasal 3 Peraturan mengikuti pendidikan dasar dan Senior Associate Researcher dengan mendorong perubahan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008 pemerintah wajib membiayainya. Sonny Mumbunan kebijakan yang berlandaskan terutama Biaya di Satuan Pendidikan 3. Pemerintah mengusahakan Internal Manager bukti. Lukman Hakim yang meliputi : Biaya Opersional dan menyelenggarakan satu Finance Manager Personalia, Biaya Opersional Non sistem pendidikan nasional, yang Erry Murni Kerja-kerja PATTIRO Institute Personalia, Biaya Investasi SDM dan meningkatkan keimanan dan Office Manager diperkuat oleh Board of Biaya Investasi Sarana prasarana ketakwaan serta akhlak mulia Expert Associate, yang terdiri Cici Yusella Roadmap pendidikan dasar gratis dalam rangka mencerdaskan dari kumpulan pakar yang Didukung oleh mendalami pengetahuan yang merupakan pengejawantahan dari bangsa, yang diatur dengan kami produksi. pemenuhan kewajiban negara dalam undang-undang. memenuhi mandat konstitusional 4. Negara memprioritaskan anggaran yang dituangkan dengan tegas dalam pendidikan sekurang-kurangnya
    • 2 Peta Jalan Pendidikan Dasar Gratis Peta Jalan Pendidikan Dasar Gratis 3 dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan mandat sepenuhnya untuk menyelenggarakan negara yang diamanatkan konstitusi sehingga belanja negara serta dari anggaran pendapatan pendidikan. pengistilahan bantuan tidak mencerminkan anak dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 1. Roadmap ini merupakan pentahapan pencapaian usia sekolah mempunyai hak dasar. penyelenggaraan pendidikan nasional. alokasi yang dibutuhkan dalam pembiayaan SD/MI 580.000 397.000 68,40%5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan pendidikan dasar hingga mencapai gratis pada SMP/MTs 710.000 570.000 80,30 % Memperhitungkan biaya kemahalan daerah teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tahun 2014. Biaya Pendidikan menurut Pasal 3 dalam perhitungan unit cost pada tahun agama dan persatuan bangsa untuk memajukan Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008 anggaran 2013 peradaban serta kesejahteraan umat manusia. terutama Biaya di Satuan Pendidikan yang Perbedaan kondisi geografis, infrastruktur meliputi : Biaya Opersional, Personalia , Biaya dengan nilai nominal yang terus meningkat. Yang daerah membuat berbedanya angka kemahalan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21- Opersional Non Personalia, Biaya Investasi berarti telah memenuhi amanat konstitusi. Tahun daerah. Diusulkan untuk membuat perhitungan126-136/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang- SDM dan Biaya Investasi Sarana prasarana. 2010, anggaran pendidikan mencapai Rp225,2 dengan rumus flat dan variabel kemahalanUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem triliun atau 20 % dari APBN. Tahun 2011 Rp266,9 daerahPendidikan Nasional, 31 Maret 2010, menegaskan triliun atau 20,2 % dari APBN dan RAPBN 2011bahwa dalam hal keberlangsungan penyelenggaraan PEMETAAN KONDISI KINI sebesar Rp286,6 triliun atau 20,2%. Skenario Tahun 2013 Bantuan untuk peserta didik miskinpendidikan, masyarakat sebagai warga negara dan pendanaan pendidikan nasional juga selalu “pas” ditanggung Pemerintah Daerahorang tua hanya berkewajiban ikut bertanggungjawab Postur Anggaran Pendidikan 20%. Pada awalnya, BOS didesign untuk bantuanbukan bertanggungjawab (Pasal 6 ayat 2 UU Sisdiknas 1. Alokasi anggaran pendidikan selalu mencapai 2. Alokasi melalui belanja Pemerintah Pusat pada siswa miskin hingga kemudian berlaku20/2003 Hasil Judicial Review). Hal ini menegaskan 20% dari total APBN. Alokasi anggaran pendidikan mencapai 35% dan anggaran transfer ke daerah universal untuk semua siswa. Peserta didikbahwa negara c.q Pemerintah, yang mendapat dalam 3 tahun terakhir telah mencapai 20%, 65 % tidak mencerminkan desentralisasi fiskal. miskin tidak secara khusus mempunyai alokasi 3. Belanja gaji dan tunjangan guru anggaran, terutama untuk memenuhi biaya mencapai 73,22% dari anggaran. operasional personal. Diperluakan skema khusus Alokasi DAK pada RAPBN 2012 DAK sejumlah untuk peserta didik miskin agar mempunyai No K eg iat an / It em A n ggaran 10,041 T baru mencapai 13 % dari kebutuhan kesamaan akses pendidikan. 1 Anggaran Pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat 99.193.999.772.800 sarana prasarana sebesar 42,137 T Total kebutuhan 4,424 T meliputi SD/MI = a. Anggaran Pendidikan Pada K/L 95.013.840.324.000 4. Belanja BOS telah memenuhi alokasi dengan 3.899.746 @ Rp 750.000 sejumlah 2,925 T standar biaya operasional sesuai PERMENDIKNAS SMP/MTs = 1.499.480 @Rp1.000.000 = 1,499 T (1) Ke me nte ri an Pe ndi di kan Nasi onal 57.817.867.736.000 No. 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi (2) Ke me nte ri an Agama 31.133.399.402.000 Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/ Tahun 2014 komponen honor guru dikeluarkan (3) K/L l ai n- l ai n 6.062.573.186.000 Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah dari skema BOS, agar BOS menjadi murni biaya b. Bagian Anggaran 999 4.180.159.448.800 Pertama/Madrasahtsanawiyah (SMP/MTs), operasional siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/ Saat ini maksimal 20% dialokasikan MA), Sekolah MenengahKejuruan (SMK), Sekolah untuk membayar honor guru honorer. 2 Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah 186.371.781.958.000 Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Direkomendasikan honor guru menjadi skema (1) Bagian Anggaran Pendidikan yang dialokasikan ke DBH 799.367.567.800 Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan SMALB , RAPBN pembiayaan dalam APBD, menjadi tanggung (2) DAK Pe ndi di kan 10.041.300.000.000 2012. Penyediaan dana BOS sebesar Rp. 23,6 jawab Pemerintah Kabupaten/Kota triliun bagi seluruh siswa SD dan SMP. (3) Bagian Anggaran Pendidikan yang dialokasikan ke DAU 113.855.500.000.000 Akuntabilitas (4) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2.898.900.000.000 1. Memperkuat pengetahuan dan kemampuan (5) Tunjangan Profe si Guru 30.559.800.000.000 REKOMENDASI ROAD masyarakat, orang tua siswa dan siswa untuk melakukan pengawasan (6) Anggaran Pendidikan yang dialokasikan ke Dana Otsus 3.234.314.390.200 (7) Dana Inse nti f Dae rah 1.387.800.000.000 MAP 2. Transparansi anggaran BOS dari per sekolah hingga ke tingkat RKAS (8) Bantuan Ope rasi onal Se kol ah 23.594.800.000.000 I. Biaya Operasional Non Personal (BOS) 3. Kewajiban bagi daerah untuk mengadakan Mengganti Kalimat Bantuan Operasional mekanisme komplain BOS dengan media yang Sekolah menjadi Dana Operasional Sekolah terjangkau luas di daerah masing-masing 3 Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan 1.000.000.000.000 BOS sebagai salah satu alat mewujudkan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional 1.000.000.000.000 pendidikan dasar gratis merupakan kewajiban TOTAL 286.565.781.730.800