2 penyertaan modal dan npwp lokal (bahasa)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

2 penyertaan modal dan npwp lokal (bahasa)

on

  • 534 views

 

Statistics

Views

Total Views
534
Views on SlideShare
531
Embed Views
3

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

1 Embed 3

http://www.article33.or.id 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

2 penyertaan modal dan npwp lokal (bahasa) 2 penyertaan modal dan npwp lokal (bahasa) Presentation Transcript

  • Penyertaan Modal DBH Migasdan NPWP Lokal
  • PENYERTAAN MODAL DBH MIGAS DI KABUPATEN BOJONEGORO OLEH : HERRY SUDJARWO, SH. MMKEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BOJONEGORO DALAM RANGKA SEMINAR NASIONAL TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF DI KABUPATEN BOJONEGORO JAKARTA, 23 MEI 2012
  • LANDASAN FILOSOFIS MIGAS ADALAH SUMBER DAYA ALAM TIDAK TERBARUKAN  SUATU SAAT AKAN HABIS  LIMPAHAN PENDAPATAN BESAR TAPI SESAAT (WINDFALL) LALU MENURUN  PERLU DIFIKIRKAN AGAR DBH MIGAS MEMILIKI MANFAAT YG BERKELANJUTAN, DAN DIRASAKAN GENERASI MENDATANG  PENYERTAAN MODAL ADALAH UNTUK PENGGANTI JIKA PENDAPATAN MIGAS HABIS PENDAPATAN MIGAS BERSIFAT FLUKTUATIF  HARGA DITENTUKAN PASAR, SANGAT FLUKTUATIF  DAERAH PERLU ANTISIPASI MENUTUPI ANGGARAN DAERAH SAAT HARGA TURUN MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
  • PROSES DAN BENTUK INOVASI Adanya intensitas komunikasi sesama stakeholder di Bojonegoro yang membicarakan arah penggunaan dana MIGAS. Inisiatif atau inovasi daerah yang muncul dari situasi kondisi daerah penghasil SDA migas lain di Indonesia Merumuskan dan mengesahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang penyertaan modal yang diperoleh dari DBH Migas
  • LANDASAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DI KABUPATEN BOJONEGORO
  • TUJUAN MENGINVESTASIKAN KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH AGAR MEMPEROLEH MANFAAT EKONOMI, SOSIAL DAN ATAU MANFAAT LAINNYA AGAR DBH MIGAS DAPAT DIMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN, PADA SAATNYA POTENSI SDA MIGAS HABIS MASIH ADA KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
  • ALOKASI PENYERTAAN MODAL DBH MIGAS DI KAB. BOJONEGORONO LOKASI JUMLAH KET 19.000.000.000 TH. 20111 BANK JATIM 20.000.000.000 TH. 2012 27.000.000.000 TH. 2012 4.000.000.000 TH. 20112 PD BPR BOJONEGORO 2.000.000.000 TH. 20123 PT. BBS 10.000.000.000 TH. 2012 500.000.000 TH. 20124 BPR JATIM BOJONEGORO 500.000.000 TH. 2013
  • HASIL YG DICAPAI MENGHASILKAN PAD YAITU DARI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN (DEVIDENT) SEBAGAI TAMBAHAN MODAL BUMD DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHANYA SEBAGAI DANA ABADI UNTUK CADANGAN DI MASA MENDATANG
  • TANTANGAN PENYERTAAN MODAL INI MEMILIKI RESIKO SEBAGAIMANA RESIKO BERINVESTASI PADA UMUMNYA KEBIJAKAN INVESTASI INI AKAN MENGALAMI PERUBAHAN JIKA PERDA YANG MENGATURNYA MENGALAMI PERUBAHAN. PENDAPATAN DARI INVESTASI INI MENJADI SATU KESATUAN DENGAN APBD, SEHINGGA TIDAK BISA SPESIFIK PENDAPATAN INVESTASI INI UNTUK PEMBANGUNAN TERTENTU. PERDA INI BELUM MENGATUR MEKANISME PENGELOLAAN DANA DAN PENGGUNAANNYA
  • AGENDA KE DEPAN PERBAIKAN MODEL: ◦ MEMPERLUAS SASARAN LOKASI INVESTASI ◦ MEMPERJELAS MEKANISME PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ◦ TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PERLU ADA PERDA YANG LEBIH SPESIFIK: ◦ MENYANGKUT DBH MIGAS ◦ BESARAN/NOMINAL NILAI INVESTASI DIATUR PERDA TERSENDIRI
  • NPWP CABANG/LOKASIDI KABUPATEN BOJONGORO JAKARTA, 23 MEI 2012
  • LATAR BELAKANG TERJADINYA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH REKANAN DARI LUAR DAERAH SEHINGGA PAJAK YG DIBAYAR AKAN MASUK KE DAERAH DIMANA REKANAN BERTEMPAT TINGGAL (TIDAK DIMANA KEGIATAN ITU DILAKSANAKAN) UPAYA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENERIMAAN DAERAH KHUSUSNYA DARI DANA PERIMBANGAN (DBH PAJAK)
  • TUJUAN• DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH KHUSUSNYA DARI DBH PAJAK• DALAM RANGKA MEMUDAHKAN PENGAWASAN TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN• MENINGKATKAN KEPEDULIAN DAN PERAN WAJIB PAJAK KEPADA DAERAH DIMANA REKANAN DAPAT PEKERJAAN
  • PROSES DAN BENTUK INOVASI Adanya intensitas komunikasi sesama stakeholder di Bojonegoro yang membicarakan arah penggunaan dana MIGAS. Peningkatan penerapan Peraturan Bupati nomor 33 tahun tahun 2009 tentang NPWP Cabang/Lokal yang hanya diberlakukan untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBD Merumuskan dan mengesahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 25 tahun 2011 tentang Pendaftaran Wajib Pjak Cabang/Lokasi bagi Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Bojonegoro
  • KETENTUAN POKOK• REKANAN PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA/PEMENANG TENDER DI KAB. BOJONEGRO WAJIB MEMILIKI NPWP YG DIKELUARKAN KANTOR KPP PRATAMA DI BOJONEGORO• BAGI YG SUDAH MEMILIKI NPWP SEBAGAI WAJIB PAJAK DILUAR KAB. BOJONEGORO DIHARUSKAAN MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI• BAGI PENGGUNA YG MELAKUKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA WAJIB MEMPERSYARATKAN DALAM DOKUMEN KONTRAK DENGAN MENGGUNAKAN NPWP KAB. BOJONEGORO
  • TATA CARA PENDAFTARAN TATA CARA PENDAFTARAN MENGACU PADA KETENTUAN PRUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU, YANG PELAKSANANYA OLEH KPP BOJONEGORO NPWP CABANG BERLAKU SELAMA WAJIB PAJAK MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TERMASUK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KABUPATEN BOJONEGORO SETELAH KEGIATAN SELESAI NPWP CABANG DAPAT DIAJUKAN PERMOHONAN UNTUK DILAKUKAN PENGHAPUSAN PENGHAPUSAN NPWP CABANG DILAKUKAN OLEH KPP PRATAMA BOJONEGORO
  • KETENTUAN SANKSIPELANGGARAN TERHADAP PERDA INIAKAN DIBERIKAN SANKSI :ADMINSTRASI BERUPA TEGORANTERTULIS DAN PENUNDAAN PERIZINANYANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAANPENGADAAN BARANG DAN JASA
  • HASIL YANG DICAPAI MENEMPATKAN PEMBAGIAN DBH PAJAK SESUAI DENGAN PORSINYA ADANYA PENINGKATAN PENERIMAAN DBH PAJAK KHUSUSNYA PPh Psl. 21, 25/29 WPOPDN : Tahun 2010 : 6.553.804.156 Tahun 2011 : 8.183.321.347
  • TERIMA KASIH