Uundang undang dua belas

874 views

Published on

Materi Bu syamsiar

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
874
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uundang undang dua belas

  1. 1. UUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANUNDANG UNDANG INI MERUPAKAN PELAKSANAAN DARI PASAL 22A UNDANG-UNDANG DASAR NEGARAREPUBLIK INDONESIA, YANG MENYATAKAN : KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI TATA CARAPEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN UNDANG-UNDANG.NAMUN , RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG INI DIPERLUAS TIDAK SAJA UNDANG-UNDANG TETAPI MENCAKUP PULA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA, SELAIN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA R.I. TAHUN 1945 DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.UNDANG-UNDANG INI MERUPAKAN PENYEMPURNAAN TERHADAP KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAMUNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2004 YAITU ANTARA LAIN : A. MATERI UU 10/2004 BANYAK YANG MENIMBULKAN KERANCUAN DAN MULTITAFSIR SEHINGGA TIDAK MEMBERIKAN SUATU KEPASTIAN HUKUM; B. TEKNIK PENULISAN RUMUSAN BANYAK YANG TIDAK KONSISTEN C. TERDAPAT MATERI BARU YANG PERLU DIATUR SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ATAU KEBUTUHAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; D. PENGURAIAN MATERI SESUAI DENGAN YANG DIATUR DALAM TIAP BAB SESUAI DENGAN SISTEMATIKA, SECARA UMUM UU INI MEMUAT MATERI POKOK SBB: A. ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; B. JENIS; C. HIERARKHI; D. MATERI MUATANI; E. PERENCANAAN; F. PENYUSUNAN; G. TEKNIK PENYUSUNAN; H. PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN; I. PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERDA PROP. & KAB./KOTA; J. PENGUNDANGAN; K. PENYEBARLUASAN; L. PARTISIPASI MASYARAKAT DLM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
  2. 2. HUKUM TELAH MEMBERIKAN PERAN PENTING MELALUI 3 FUNGSINYA, SEBAGAI: 1. ALAT REKAYASA SOSIAL/PEMBANGUNAN (LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING) 2. INSTRUMEN PENYELESAIAN MASALAH(DISPUTE RESOLUTION); 3. INSTRUMEN PENGATUR PERILAKU MASYARAKAT(SOCIAL CONTROL).DI ERA REFORMASI, PASCA PERUBAHAN UUD 1945, STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONALBERPEDOMAN PADA APA YANG DIKENAL VISI DAN MISI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL.VISI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL ADALAH “TERWUJUDNYA NEGARA HUKUM YANG ADIL DANDEMOKRATIS MELALUI PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL YANG MENGABDI KEPENTINGANRAKYAT DAN BANGSA DI DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA UNTUKMELINDUNGI SEGENAP RAKYAT DAN BANGSA, SERTA TUMPAH DARAH INDONESIA, MEMAJUKANKESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DAN IKUT MELAKSANAKANKETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIALBERDASARKAN PANCASILA DAN UUD RI 1945.VISI TERSEBUT KEMUDIAN DIIMPLEMENTASIKAN DALAM MISI PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN: 1. MEWUJUDKAN MATERI HUKUM DI SEGALA BIDANG DALAM RANGKA PENGGANTIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN WARISAN KOLONIAL DAN HUKUM NASIONAL YANG SUDAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT YANG MENGANDUNG KEPASTIAN, KEADILAN, DAN KEBENARAN DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT; 2. MEWUJUDKAN BUDAYA HUKUM DAN MASYARAKAT YANG SADAR HUKUM; 3. MEWUJUDKAN APARATUR HUKUM YANG BERKUALITAS, PROFESIONAL, BERMORAL DAN BERINTEGRITAS TINGGI; SERTA 4. MEWUJUDKAN LEMBAGA HUKUM YANG KUAT.KEBIJAKAN PEMBENTUKAN UU ATAU LEGISLASI MERUPAKAN SUBSISTEM DAN BAGIAN DARI STRATEGIPEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL, KHUSUSNYA DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN MATERI HUKUM,YANG BERTUJUAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMAJUAN BANGSA INDONESIA DITENGAH ARUS BESAR GLOBALISASI. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL MENJIWAIMATERI HUKUM ATAU UU YANG AKAN DIBENTUK.PERHATIKAN PENJELASAN UU 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMB.PPPASA6 16’ PERENCANAAN PENYUSUNAN UU DILAKUKAN DALAM PROLEGNASPASAL 24, PERENCANAAN PERATURAN PEMERINTAH.PASAL 30. PERENCANAAN PERATURAN PRESIDEN
  3. 3. PASAL 32, PERENCANAAN PERDA PROVINSIPASAL 39. PERENCANAAN PERDA KABUPATEN/KOTAPENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPASAL 34 DST., PENYUSUNAN UNDANG-UNDANGPASAL 52 DST., PENYUSUNAN PERPUPASAL 54 DST., PENYUSUNAN PPPASAL 55 DST., PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDENPASAL 56 DST., PENYUSUNAN PERDA PROPINSIPASAL 63 DST., PENYUSUNAN PERDA KAB/KOTATEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

×