58443826 e-book-regional

2,935 views
2,795 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,935
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
200
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

58443826 e-book-regional

  1. 1. 10019
  2. 2. KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah SWT, yang dengan izin-Nya buku ini telah berhasil sayatulis dan diterbitkan. Shalawat dan salam disampaikan kepada nabi besar MuhammadSAW, yang telah memberikan motivasi yang kuat untuk ikut mengembangkan IlmuPengetahuan, dengan hadis beliau: ―tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina‖. Buku ini merupakan pengembangan dari sejumlah diktat kuliah yang pernahsaya tulis sejak tahun 1987, setelah saya menyelesaikan studi Magister pada JurusanPerencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Bandung, dan mendapat tugas dariKetua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi UniversitasPadjadjaran untuk mencoba mengembangkan Mata Kuliah (MK) Ilmu EkonomiRegional (sebagai salah satu mata kuliah pilihan) di jurusan tersebut. Buku-buku untukrujukan mahasiswa S1 sangat terbatas, sedangkan buku-buku yang ada (seperti:Regional Economics dari HW Richardson) terlalu tinggi untuk mahasiswa S1. Buku-buku yang saya anggap dasar tersebut saya coba terjemahkan bagian-bagian yang sayaanggap penting, dan mengelaborasinya agar lebih mudah dipahami mahasiswa S1 dansaya berikan sebagai diktat kuliah. Pada pembuatan kontrak belajar dengan mahasiswa,pada awal semester, saya meminjamkan buku-buku yang saya miliki untuk dicopy paramahasiswa karena tidak tersedianya di perpustakaan dan juga di toko-toko buku.Sampai dengan tahun 2000 saya membina MK ini di tiga Universitas, yaitu diUniversitas Padjadjaran, Univesitas Islam Bandung, dan Universitas SiliwangiTasikmalaya. Sejak tahun 1995 saya ikut membina M.K. ini pada Program PascasarjanaUniversitas Padjadjaran, dan terakhir 2004 juga di Program Magister Ekonomi Terapam(MET) Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Buku ini baik dijadikakan sebagai rujukan untuk mahasiswa S1, karena telahdielaborasi dengan berbagai contoh ilustrasi dan gambar-gambar, yang dapat membantupara mahasiswa dalam mempelajari subyek studi ini, sebagai salah satu spesialisasi ilmuekonomi dengan pendekatandekatan spasial. Sedangkan untuk mahasiswa S2 juga baik,namun diwajibkan membaca buku-buku rujukannya yang asli, dan buku-buku lain yangbaru diterbitkan dan jurnal-jurnal. Mereka juga diwajibkan menulis makalah 12 – 15halaman untuk diseminarkan. Makalah tersebut sumbernya dapat dipilih dari studiperpustakaan, atau dari contoh-contoh kasus implenetasinya di dalam pembangunan.Buku ini juga memperlihatkan dengan jelas aspek-asper mikro dan makro ekonomiyang terkandung dalam pengajaran Ilmu Ekonomi Regional. Lahirnya Ilmu EkonomiPerkotaan (Urban Economics), karena kebutuhan dari adanya sifat-sifat ekonomiperkotaan yang khas masih dilihat sebagai satu kesatuan obyek studi (wilayah). Idialnyaekonomi pedesaan (Rural Economics) juga kita kembangkan dengan kecepatan yangsama. Insya Allah pada suatu saat akan ditambah dengan bab-bab ekonomi pedesaan. Saya yakin buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saya akan sangatberterima kasih kepada para pembaca dan pengguna yang berkenan menyampaikankritik dan sarannya bagi perbaikannya lebih lanjut. Bandung, 6 Oktober 2005 Penulis. (Rusli Ghalib) i
  3. 3. SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS EKONOMU UNIVERSITAS PADJADJARAN Syukur Alhamdulillah, satu lagi buku yang merupakan karya tulis ilmiah dosendi lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran. Kali ini di bidang strudiPembangunan spesialis Ekonomi Regional dan Perkotaan. Saya sangat mengharapkan kiranya para dosen dapat memberikan perhatianyang seimbang terhadap tugas-tugas kita sebagai pengajar perguruan tinggi, yangmeliputi aspek-aspek pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Karena dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut secara seimbang akan memberikandampak ganda bagi kita, yaitu dampak kepada peningkatan mutu pengajaran sebagaitugas pokok/meningkatkan mutu lulusan, kedua yaitu: dampak kepada universitassebagai wahana pelaksanaan misi mempercepat peningkatan kualitas sumberdayamanusia. Salah satu indikator awal berkembangnya mutu pengajaran adalahmeningkatnya penerbitan buku-buku yang ditulis dosen-dosen kita sebagai hasil studiperpustakaan, peningkatan jenjang studi, hasil penelitian, dan hasil pengabdian padamasyarakat. Dengan dapat diterbitkannya berbagai buku ajar juga berarti kita telahdapat membantu perguruan-perguruan tinggi lain yang masih perlu kita bantu, dimanabuku tersebut berfungsi sebai sumber informasi perkembangan ilmu yang tidak pernahberhenti, tanpa kita selalu harus hadir sendiri secara fisik. Kita sadari, banyak permasalahan yang membatasi para dosen kita untukmelaksanakan himbauan yang seperti ini. Oleh karena itu pula Fakultas Ekonomikhususnya, dan Universitas Padjadjaran umumnya, dalam upaya meningkatkan―Academic Atmosphere‖ melalui penerbitan buku ajar di kalangan dosen ini, tidakhanya menghimbau tepapi secara konkrit diupayakan melalui kebijakan insentif setafasilitas untuk menulis dan menerbitkan buku. Demikian, kiranya ajakan yang telah lama saya sampaikan ini menjadi lebihwujud. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginyakepada sdr. Dr. H. Rusli Ghalib, SE., MSP. Dan saya harapkan terus memperki danmenyempurnakan buku ini dengan edisi berikutnya, dan terus menulis dengan judul-judul baru bagi pengembangan ilmu ekonomi. Bandung, 10 Oktober 2005 Dekan, Prof. Dr. Hj. Sutyastie Soemitro Remi, M.S. ii
  4. 4. DAFTAR ISIPENGANTAR iSAMBUTAN DEKAN iiDAFTAR ISI iiiDAFTAR GAMBAR viiDAFTAR TABEL ixDAFTAR TABEL ixPENDAHULUAN 1 1.1. Aspek Sektoral 2 1.2. Aspek Regional 2 1.3 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Regional 3 1.4 Perwilayahan (Regionalisasi) Pembangunan 4 1.5 Tujuan Pembangunan Regional di Indonesia 5 1.6 Masalah-masalah Perwilayahan (Regionalisasi) di Indonesia 5 1.7. Keserasian Pembangunan antar Daerah 6 1.8. Penggunaan Teori Ekonomi Mikro dan Makro 7TEORI LOKASI PASAR (HARGA) SPASIAL 9 2.1 Teori Harga Spasial ( Spatial Price Theory) 9 2.1.1. Keseimbangan Harga Lokal dan Harga Spasial 9 2.1.2 Kasus 2 Wilayah 10 2.1.3 Kasus Wilayah Lebih Dari Dua 12 2.1.4 Kasus Tiga Wilayah 12 2.1.5 Kasus n- Wilayah 13 2.2. Pola-pola Sebaran Spasial Secara Umum 14 2.2.1. Pembeli Dengan Kurva Permintaan Sama Elastisitas Permintaannya Sama 15 2.2.2. Permintaan Pembeli Jauh Lebih Kecil tetapi Lebih Elastis. 16 2.2.3. Batas-batas Monopoly Spasial 17 2.2.4. Pengaturan Pasar Oleh Sebuah Industri 18 2.2.5.Dua Penjual di Lokasi-lokasi Yang Berbeda dan Dikitari Banyak Pembeli (Hukum Luas Areal Pasar). 19 2.2.6. Penjual Banyak Terkonsentrasi Sedangkan Pembeli Juga Banyak Tersebar.24 2.2.7. Pembeli Banyak Terkonsentrasi Sedangkan Penjual Juga Banyak tetapi Tersebar 25 2.2.8. Para Penjual dan Para Pembeli Sama-sama Tersebar tetapi Mempunyai Sebuah Pusat Pasar Bersama (Kasus Pasar Transito ) 27 2.2.9. Pembeli Maupun Penjual Tersebar (Persaingan Monopolistik/Oligopoli Spasial) 29 2.2.10. Alternatif Sistem Harga Spasial 31 2.2.11. Keragaman-keragaman Harga Spasial : A Testable Model. 33TEORI LOKASI INDUSTRI 35 3.1. Pendahuluan 35 3.2. Prinsip Lokasi Median 35 3.3. Persaingan Sepanjang Satu Garis Lurus 37 3.4. Industri Dengan Satu Pasar dan Satu Bahan Baku 38 3.5. Struktur Biaya Transpor (Transport Cost Structure) 39 3.6. Lokasi Industri Titik-Titik Ujung (End Points Location) 40 3.7. Keunggulan Lokasi Transhitment 41 iii
  5. 5. 3.8. Lokasi Industri Kasus Satu Pasar dan Banyak Bahan Baku 42 3.9. Lokasi Industri dengan Pasar Banyak dan Bahan Baku Banyak 44 3.10. Peranan Biaya Produksi Error! Bookmark not defined.EKONOMI PERKOTAAN 48 4.1. Pendahuluan 48 4.2. Sifat-sifat Wilayah Perkotaan 49 4.3. Proses Tumbuh dan Berkembangnya Sebuah Kota 49 4.4. Perkembangan Ekonomi Perkotaan 50 4.5. Aktivitas Masyarakat Kota Yang Multi Aspek 51 4.6. Berkembangnya Sebuah Kota 52 4.7. Masalah Kota di Indonesia 53 4.8. Perencanaan Penduduk Kota 54 4.9. Pertumbuhan dan Perencanaan Penduduk Kota di Indonesia 55 4.10. Aglomerasi 57 4.11. Program Anti Konsentrasi dan Pengendalian Pertumbuhan Kota 57 4.12. Beberapa Model Observasi Lokasi Pemukiman Kota 58 4.12.1. Model Hawley 58 4.12.2. Model William Alonso 59 4.12.3. Model Becman 59 4.12.4. Model Wendt 60 4.12.5. Model Harbert Stevens (model Linear Programming) 60 4.12.6. Model Lowrey 61 4.12.7. Model Artle 61 4.13. Keterkaitan Wilayah 62 4.14. Pembangunan Wilayah di Negara-Negara ASEAN 64STRUKTUR TATA RUANG KOTA 66 5.1. Pendahuluan 66 5.2. Minimalisasi Biaya Ruang 66 5.3 Lingkungan Kota 68 5.4 Perilaku Konsumen Secara Spatial dan Lokasi Perdagangan Eceran 69 5.3. Model Banneal Ide 71 5.4. Perkiraan Dampak Transportasi Pada Penggunaan Lahan 72 5.4.1. Introduction and Overview (Oleh Paul F. Wendt) 72 5.4.2. Teori Pertumbuhan Kota 73 5.4.3. Model-model Land Use 74 5.5. Beberapa Observasi Pada Model-Model Struktur Tata Ruang Kota 76 5.6. Model Operasional 77 5.7. Keseimbangan Lokal Sebuah Perushaan Yang Beroperasi Di Kota N 80 5.8. Pemanfaatan Lahan 82 5.8.1.Persaingan dalam Pemanfaatan Lahan 83 5.8.2. Permintaan terhadap Lahan 83 5.8.3. Teori Lokasi dan Pertumbuhan Kota 85KERANGKA WILAYAH 86 6.1. Wilayah Sebagai Sebuah Konsep 86 6.1.1 Wilayah Homogen 86 6.1.2 Wilayah Modal (Wilayah Polarisasi) 87 6.1.3 Wilayah Perencanaan (Planning Region) 88 6.2. Akuntansi Wilayah (Regional Account) 90 iv
  6. 6. 6.2.1. Pendahuluan 90 6.2.2 Perhitungan Hasil Produksi dan Pendapatan Regional 92 6.2.3 Perhitungan Input-Output Wilayah 95ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI WILAYAH 101 7.1. Pendahuluan 101 7.2. Analisis Indeks Konsentrasi 101 7.2.1. Angka Pengganda Tenaga Kerja 102 7.2.2. Analisis Location Quotient (LQ) 103 7.2.3. Analisis Concentration Indeks (CI) 104 7.2.4. Spesialisasi Indeks (SI) 105 7.2.5. Location Indeks (LI) 106 7.3 Analisis Shift and Share 106TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL 109 8.1 Pendahuluan 109 8.2 Perpektif Neo Klasik 112 8.2.1 Hubungan Model Satu-Sektor dengan Model Dua-Sektor 116 8.2.2. Akuntansi Pertumbuhan Wilayah dan Analisis Fungsi Produksi 119 8.2.3. Teknologi dan Pertumbuhan Endogenous Wilayah 121 8.3 Pandangan Keynesian Tentang Pertumbuhan Wilayah 125 8.3.1 Pendekatan Neraca Pembayaran Untuk Pertumbuhan 126 8.3.2 Hukum Verdoorn dan Pertumbuhan Kumulatif 130 8.4 Fungsi Cobb-Douglas dan Akuntansi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 134KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH 139 9.1. Konsep Wilayah 139 9.2. Kebijakan Pembangunan Wilayah (Daerah) 140 9.2.1 Perdebatan Kebijakan Perindustrian Nasional - Tindakan Khusus. 141 9.2.2 Kebijakan Moneter dan Pajak. 141 9.2.3 Kebijakan Sosial dan Kesejahteraan 142 9.2.4 Pekerjaan dan Kebijakan Pelatihan. 143 9.2.5 Kebijakan Perdagangan 143 9.2.6 Kebijakan Pembangunan Regional/Lokal 144 9.2.7 Kebijakan Nasional dan Pembangunan Ekonomi Regional 145 9.2.8 Tantangan-tantangan Baru dan Kesempatan untuk Lokal 146 9.2.9 Jenis-jenis Kumunitas dan Kesesempatan2 Pembangunan Ekonomi Lokal. 146ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI 148PERKOTAAN DAN REGIONAL 148 10.1 Pendahuluan 148 10.2 Kebijakan Perkotaan 150 10.2.1 Kebijakan-kebijakan Zoning Perkotaan 150 10.2.2 Kebijakan Regenerasi Kota 154 10.2.3 Pengelompokan (Centrification) 159 10.2.4 Jalur Hijau (Greenbelts) 160 10.3 Kebijakan Regional 162 10.3.2 Efek-efek Kesejahteraan dari Kebijakan Regional 166 10.3.3 Efek-efek Ekonomi Makro dari Kebijakan Regional. 168 10.4 Kesimpulan 172KEUANGAN DAERAH DAN PERENCANAAN 174PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA 174 v
  7. 7. 11.1. Pendahuluan 174 11.2. Keuangan Daerah 174 11.2.1 Pendapatan Daerah 175 11.2.2 DAU dan DAK 176 11.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 176 11.3 Belanja Daerah 177 11.3.1 Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 177 11.3.2 Pinjaman Daerah 177 11.4 Surplus dan Defisit APBD 178 11.5 Pemberian Insentif dan Kemudahan Iinvestasi 178 11.6 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 179 11.7 Pengelolaan Barang Daerah 179 11.8 APBD Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah 179 11.8.1 Perubahan APBD 179 11.8.2 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 180 11.8.3 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daearah Tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.180 11.9 Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah 181 11.10. Tidak Seluruh Pembiayaan Infrastruktur dan Pelayanan Harus Dibiayai Pemerintah Daerah 182 10.11 Sumber Pembiayaan Sektor Swasta 183DAFTAR PUSTAKA 186 vi
  8. 8. DAFTAR GAMBARGambar 1.1: Skema Analisis Ekonomi 1Gambar 1.2 : Mobilitas Faktor-Faktor Ekonomi Dua Wilayah 3Gambar 1.3 Kedudukan Ekonomi Regional di dalam Teori Ekonomi 8Gambar 2.1 Keseimbangan Harga Lokal 10Gambar 2.2: Interaksi Ekonomi Kasus Dua Wilayah (R1 dan R2) 10Gambar 2.3 Fungsi Biaya Transpor Non Linier Tanpa Biaya 11Gambar 2.4 : Diagram Keseimbangan Harga Spasial Kasus Dua Wilayah 12Gambar 2.5 Monopoli Spasial Kasus Dua Pasar 17Gambar 2.6 Pengendalian Pasar Spasial Oleh Monopolis 18Gambar 2.7: Pengaturan Pasar Dengan Cara Membagi Pasar Per Perusahaan 18Gambar 2.8: Dua Penjual di Dua Wilayah Yang Bertetangga 19Gambar 2.9 Batas Wilayah Jika Px = Py dan Txz = Tyz 21Gambar 2.10: Batas Wilayah (Pasar) Jika Px < Py dan Txz = Tyz 22Gambar 2.11: Batas Wilayah (Pasar) Jika Px = Py dan Txz < Pyz 23Gambar 2.12: Kasus Demanders Tersebar dan Suppliers Terkonsentrasi 24Gambar 2.13 Monopoli Spasial 25Gambar 2.14 Kasus Supplier Tersebar dan Demander Terkonsentrasi 26Gambar 2.15 Perbaikan Transportasi Menguntungkan Produsen Jauh 26Gambar 2.16 Demanders dan Supplier Tersebar Kasus Pasar Transito 27Gambar 2.17 Persaingan Pasar Lokal dan Pasar Transito 28Gambar 2.18 Demand dan Supply Pasar di Pasar Lokal dan Pasar Transito 28Gambar 2.19: Luas Are Pasar Masing-masing Perusahaan Berbentuk Segi Enam ( Losch ) 29Gambar 2.20 Persaingan Duopoli Secara Spasial 31Gambar 3.1: Sebaran Pelanggan Sepanjang Sebuah Garis 36Gambar 3.2: Proses Persaingan Sepanjang Garis Lurus 37Gambar 3.3 Biaya Transpor Industri Dengan Satu Bahan Baku dan Satu Pasar 38Gambar 3.4 Struktur Biaya Transpor Dengan dan Tanpa Biaya Terminal 39Gambar 3.5 Struktur Biaya Transpor Berdasarkan Jarak Angkut dan Pilihan Moda 40Gambar 3.6 Lokasi Industri Titik-titik Ujung 40Gambar 3.7: Keunggulan Lokasi Transhipment 41Gambar 3.8 Peta Isotims dan Isodapanes Penentuan Lokasi Optimal Error! Bookmark not defined.Gambar 3.9: Peta Isotims Biaya Distribusi yang Dikombinasikan Error! Bookmark not defined.Gambar 3.10: Isotims biaya perakitan yang dikombinasikan 45Gambar 3.11 Peta Isodapanes (Penjumlahan Isotims Biaya Distribusi dan Perakitan) 45Gambar 4.1 Prose Aglomerasi Menurut John Friedman 57Gamabar 5.1 Lokasi Optimal Perusahaan dalam Tata Ruang Kota 82Gambar 5.2 Struktur Biaya-biaya TC, AC dan MC 83Gambar 5.3 Hubungan antara Penerimaan dan Biaya dan Laba 84Gambar 5.4 Kemiringan Kurva Sewa Lahan 84Gambar 5.5 Kurva Sewa Bergelombang Pengaruh Pusat Yang Terstruktur 84Gambar 5.6 Kurva Sewa Gelombang Nail Pada Lokasi-lokasi Pusat kegiatan 85Gambar 8.1: Edgeworth-Bowley Box Antar Wilayah Model Satu-Sektor 113 vii
  9. 9. Gambar 8-2: Batas Kemungkinan Produksi Antar Wilayah Untuk Model Satu Sektor 113Gambar 8.3: Edgeworth-Bowley Box Antar Wilayah Untuk Model Dua Sektor 114Gambar 8.4: Penyesuaian di Pasar Output pada Perluasan Wilayah 115Gambar 8.5: Penyesuaian Pasar Output Wilayah yang Berkontraksi 115Gambar 8.6: PPFC Antar Wilayah Dua Sektor 116Gambar 8.7: Kotak Edgeworth-Bowley Antar Wilayah dari Dua-Sektor ke Satu-Sektor 117Gambar 8.8: PPF dari Model Dua-Sektor Disesuaikan kepada Model Satu-Sektor 118Gambar 8.9: Penyebaran Teknologi Sepanjang Waktu 121Gambar 8.10: Tingkat Investasi Wilayah 128Gambar 8.11 Ekpor Wilayah dan Investasi 129Gambar 8.12: Pertumbuhan Mantap (Steady-State) Wilayah 131Gambar 8.13: Pertumbuhan Kumulatif Wilayah 132Gambar 8.14 Pertumbuhan Regional Kumulatif 134Gambar 10.1 Tingkat Kemiringan Sewa Lahan Industri Kota Berdasarkan Kondisi Pasar Lahan Persaingan 152Gambar 10.2: Kemiringan Kurva Sewa Lahan Industri Perkotaan Berdasarkan Sebuah Kebijakan Zoning. 153Gambar 10.3: Lahan tempat Tinggal (Lokasi Perumahan) Kota 156Gambar 10.4 Tata-guna Lahan Perumahan Sebagai Akibat Skema Peremajaan Pusat Kota. 157Gambar 10.5: Efek Kesejahteraan dari Skema Peremajaan Kota. 158Gambar 10.6: Penggabungan antar kota (Inter Urban Merging) 160Gambar 10.7 Efek-efek Harga Lahan dari sebuah Kebijakan Jalur Hijau. 161Gambar 10.8: Pengaruh-pengaruh Lingkungan Lokal dari Kebijakan Jalur Hijau (Greenbelt Policy) 163Gambar 10.9: Efek-efek Efisiensi Kesejahteraan dari Infrastruktur Regional 167Gambar 10.10 Efek-efek Ekonomi Makro Kebijakan Regional 169 viii
  10. 10. DAFTAR TABELTabel 1.1: Contoh Matrik Hubungan Proyek-Proyek Sektoral dan Daerah ..................... 6Tabel 3.1: Perhitungan Lokasi Median .......................................................................... 36Tabel 3.2: Standar Biaya Asembly dan Distribusi Industri Peti Baja ............................ 42Tabel 3.3: Standarisasi Biaya Bahan Baku ...................... Error! Bookmark not defined.Tabel 6.1 Tabel Perhitungan Produksi dan Pendapatan Wilayah Richard Stone ........... 93Tabel 6.2: Perhitungan Input-Output Inter-Regional (dua wilayah, tiga komoditas/sektor) ................................................................................................... 96Tabel 8.1: Kontribusi Unsur-unsur Pertumbuhan PDB kill AS, 1948 –1997 .............. 138Tabel 9.1. Skema Pengelompokan Kebijakan .............................................................. 145Tabel 9.2. Ikhtiar Pembangunan oleh Jenis Komuniti.................................................. 146 ix
  11. 11. BAB I PENDAHULUAN Perekonomian nasional suatu negara senantiasa memerlukan analisis. Analisistersebut diperlukan untuk dapat melihat kondisi ekonomi maupun perkembangannyadari waktu ke waktu. Pengetahuan tentang kondisi ekonomi dan perkembangannyatersebut diperlukan untuk mendukung suatu kebijakan, atau untuk melihat hasil-hasildari suatu kebijakan, atau untuk memperbaiki suatu kebijakan (evaluasi bagi suatukebijakan). Analisis juga diperlukan untuk tujuan-tujuan pendidikan, misalnya untukmembuktikan hipotesis-hipotesis. Suatu analisis dilakukan dengan memanfatkan model-model (teori-teori), yanglazim digunakan, yang telah terbukti akurat didalam membuat prediksi-prediksi. Ilmuekonomi memang penuh dengan model-model dan contoh-contoh ilustratif. Dengandidukung oleh data empiris dapat dibuat kesimpulan-kesimpulan menyangkut suatumasalah, dan dapat prediksi-prediksinya. Suatu perekonomian secara umum dapat dianalisis pada dua aspek, yaitu analisisaspek sektoral dan analisis aspek regonal. Kajian tersebut dapat dilakukan untuk tingkatekonomi nasional, maupun untuk tingkat ekonomi daerah (lokal). Untuk tingkatekonomi nasional aspek regional yang akan dilihat adalah ekonomi pada tingkat-tingkatsubnasional. Model analisisnya bisa sektoral lagi atau bukan sektoral. Sedangkan untukekonomi regional/daerah maka ekonomi daerah yang akan dilihat adalah ekonomisubregional, dan pendekatan analisisnya pun bisa aspek sektoral atau aspek regional.Semua itu sangat tergantung kepada tujuan/kepentingan dari suatu kajian. Model-modelanalisis regional yang lazim dilakukan antara lain: model analisis sektoral untuk tingkatregional, atau subreginal; model analisis Input Output Regional (I-O Analysis); modelanalisis arus barang, jasa dan manusia (Flows Analysis), dan model analisis infrastrukturwilayah (Regional Infastructure Analiysis). Pilihan model analisis akan tergantung kepada tujuan studi. Secara skematisdiperlihatkan pada gambar 1.1. Demikian pula model-model analisis aspek regionalmeliputi berbagai pendekatan, seperti pendekatan sektoral sendiri, pendekatan input-output, pendekatan arus barang, jasa, manusia dan kendaraan, dan sebagainya. ANALISIS EKONOMI NASIOALANALISIS ASPEK SEKTORAL ANALISIS ASPEK REGIONALANALISIS ASPEK SEKTORAL ANALISIS ASPEK REGIONAL Gambar 1.1: Skema Analisis Ekonomi 1
  12. 12. 1.1. Aspek Sektoral Analisis aspek sektoral, baik perekonomian tingkat nasional, tingkat regional(sub nasional), maupun tingkat subregional perekonomian dilihat berdasarkan sektor-sektor kegiatan ekonomi atau lapangan usaha penduduk. Selama periode Raelita I s/dRelita V Indonesia membagi perekonomiannya ke dalam 11 sektor, yaitu : (1) SektorPertanian, (2) Sektor Pertambangan, (3) Sektor Perindustrian, (4) Sektor Listrik, Gasdan Air Minum, (5) Sektor Bangunan atau Konstruksi, (6) Sektor Perdagangan, Hoteldan Restoran, (7) Sektor Perangkutan dan Komunikasi, (8) Sektor Bank dan LembagaMeuangan Lainnya, (9) Sektor Sewa Rumah, (10) Sektor Pemerintahan dan PertahananKeamanan, dan (11) Sektor Jasa. Namun, sejak pelita VI jumlah sektor diciutkanmenjadi sembilan sektor, dimana sektor 8 dan 9 disatukan menjadi sektor 8 yang diberinama sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan sektor 10 dan 11 disatukanmenjadi sektor 9 yang diberi nama sektor Jasa-jasa. Sehingga nama-nama kesembilansektor tersebut menjadi: (1) Sektor Pertanian, (2) Sektor Pertambangan, (3) SektorIndustri (baca Sektor Industri Pengolahan), (4) Sektor Listrik, Gas dan Air Minum, (5)Sektor Bangunan dan Konstruksi, (6) Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, (7)Sektor Angkutan dan Komunikasi, (8) Sektor Keuangan, Persewaan dan JasaPerusahaan, dan (9) Sektor Jasa-jasa. Mungkin ada sektor-sektor yang dipecah lagimenjadi subsektor-subsektor. Misalnya, Sektor Pertanian dipecah meliputi subsektor-subsektor: Tanaman Bahan Makanan, Tanaman Perdagangan Rakyat, TanamanPerkebunan, Peternakan dan Hasil-hasilnya, Hasil Hutan, dan Hasil Perikanan . Jika dilihat berdasarkan judul subsektor, maka seluruhnya menjadi 26 subsektor.Selanjutnya jika dilihat dari sektor komoditi maka jumlahnya ada 75 sektor komoditi.Pembagian ini penting diketahui, karena jika kita ingin membuat analisis Input-Output(I-O), kita akan mengenal analisis-analisis I-O 9 sektor, 26 sektor, dan 75 sektor. Dasarpemilahannya adalah bersumber dari pembahagian ini. Berdasarkan sektor-sektor dan subsektor-subsektor tersebut suatu perekonomian,baik pada tingkat nasional, provinsi maupun pada tingkat daerah tingkat II(Kabupaten/kota) dapat dilihat kondisinya, dapat dilihat perkembangannya, dapatdirencanakan pertumbuhannya, dapat pula direncanakan tingkat keseimbanganpertumbuhan antar sektor atau subsektornya, dan dapat direncanakan perbaikan dalamaspek distribusi (Equity) diantara sektor-sektor, dan/atau golongan-golongan masyarakatberdasarkan komposisi partisipasinya.1.2. Aspek Regional Dalam aspek regional ini perekonomian nasional dilihat berdasarkan wilayah-wilayah perekonomian (Regions of Economy). Namun, wilayah-wilayah perekonomiantersebut mungkin sama, dan mungkin juga tidak sama dengan wilayah-wilayahadministrasi pemerintah daerah, mungkin merupakan kesatuan dua wilayah administrasipemerintah daerah atau lebih, atau mungkin juga sebuah wilayah administrasipemerintahan daerah dipecah masuk ke dalam wilayah ekonomi yang berbeda. Hal initidak menjadi masalah, karena konsep perwilahan (regionalisasi) sifatnya abstrak. Regionalisasi juga bisa berbeda-beda pendekatannya, yang tergantung kepadasystem negara. Misalnya, regionalisasi untuk negara-negara federasi seperti AS, India,Malaysia, daerah berarti negara bagian. Sedangkan untuk negara-negara yang menganutsistem kesatuan, yang terbagi kepada provinsi-provinsi hingga distrik-distrik (seperti: 2
  13. 13. Inggeris, Cina, dan Indonesia), maka regionalisiasi bisa menjadi dua pendekatan, yaituberdasarkan administrasi pemerintahan di daerah, atau tidak berdasarkan administrasipemerintahan di daerah, antara lain dengan menggunakan pendekatan campuran darisistem wilayah homogen dan wilayah nodal sebagai dasar perwilayahan perencanaan. Menurut Richardson (1969) ada dua pola perwilayahan (regionalisasi), yaitu:(1) Wilayah sebagai lokasi-lokasi kegiatan ekonomi. Berdasarkan pola ini, wilayahmerupakan lokasi-lokasi sumber daya ekonomi dan tempat penduduk berdomisili.Berdasarkan pola ini ekonomi wilayah dikembangkan sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki wilayah masing-masing, dengan memanfaatkan kota-kota secaraberjenjang sebagai pusat-pusat pengembangan wilayah-wilayah sekitarnya (Hinterland).Pola ini diajarkan oleh teori pusat-pusat pertumbuhan (Growth Pole Theory).(2) Wilayah sebagai unit-unit ekonomi nasional, penyusun-penyusun ekonomi nasionalyang otonom. Pola ini diajarkan oleh teori agropolitan, yang merupakan pengembanganteori ekonomi Marxis (Neo Marxis Theory).1.3 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Regional Relatif Lebih Sulit Perencanaan pembangunan ekonomi regional jauh lebih sulit dibandingkandengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Hal itu disebabkan oleh batas-batas daerah yang lebih terbuka dibandingkan batas-batas nasional. Karena batas-batasdaerah yang relatif terbuka tersebut, maka aliran factor-faktor produksi antar daerahlebih leluasa dibandingkan dengan antar negara. Daerah memiliki dasar hukum yanglemah dalam melakukan pengawasan terhadap arus keluar masuknya factor-faktorproduksi atau hasil-hasil produksi. Tenaga kerja akan mengalir dari wilayah yangmemiliki tingkat upah yang lebih rendah ke wilayah yang memiliki tingkat upah yanglebih tinggi. Begitu pula modal, akan mengalir dari daerah yang memiliki tingkat bungarendah ke wilayah yang memiliki tingkat bunga yang tinggi. RA RB N wA wB K rB rA Gambar 1.2 : Mobilitas Faktor-Faktor Ekonomi Dua Wilayah Keterangan: RA = wilayah A; RB = wilayah B; wA = tingkat upah di wilayah A;wB = tingkat upah di wilayah B; rA = tingkat bunga modal di wilayah A; rB = tingkatbunga modal di wilayah B. Jika wB > wA maka tenaga kerja (N) akan mengalir(bermigrasi) dari wilayah A ke wilayah B. Begitu pula jika rB > rA maka modal (K) akanmengalir dari wilayah A ke wilayah B. Upah dan bunga sebagai balas jasa input 3
  14. 14. produksi tergantung pada penerimaan marginal (MRL; MRK) dari input tersebutmasing-masing di wilayah A dan di wilayah B. Dalam kondisi yang seperti itu wilayahA akan sulit membuat perencanaan ekonominya.1.4 Regionalisasi Pembangunan Regionalisasi (Perwilayahan) pembangunan merupakan bahagian dari prosesperencanaan pembangunan, sebagai usaha membagi wilayah nasianal menjadi wilayah-wilayah regional (subwilayah-subwilayah nasional), atau wilayah regional menjadiwilayah-wilayah subregional. Hasil penataan perwilayahan tersebut dinamakan wilayahperencanaan. Prinsip perwilayahan tidak sekedar membagi habis wilayah nasionalmenjadi sub-subwilayah nasional dan selanjutnya menjadi sub-subwilayah regional.Yang menjadi urgensinya adalah, pertama bagaimana ekonomi sub-subwilayah regionalterintegrasi dengan baik ke dalam ekonomi regional, dan ekonomi-ekonomi regionalterintegrasi dengan baik ke dalam ekonomi nasional, dan wilayah perencanaan ituefektif (unsur-unsur subjektifitas benar-benar diletakkan di atas suatu realitas). Perwilayahan pembangunan di Indonesia, berdasarkan pengalamanpembangunan selama periode Orde Baru (Repelita) misalnya, menghadapi masalah-masalah kesulitan tertentu. Masalah-masalah kesulitan tersebut bersumber dari warisankolonial. Sejarah penjajahan Belanda yang panjang, yang telah memilih Pulau Jawasebagai pusat kekuasaannya dalam menguasai pulau-pulau nusantara. Sebagai wilayahpusat kekuasaannya mereka telah membangun berbagai infrastruktur yang lebih baikdibandingkan dengan apa yang mereka bangun di luar Pulau Jawa. Kondisi tersebutmendorong perkembangan ekonomi dan sosial yang relatif lebih baik di Pulau Jawa,yang diikuti oleh arus manusia dan modal ke Pulau Jawa. Pulau Jawa disamping lebihideal sebagai lokasi kegiatan investasi juga karena jumlah penduduknya banyaksekaligus merupakan pasar yang lebih potensial. Dampak lebih lanjut dari kondisitersebut, maka investasi ke luar Jawa lebih pada kegiatan-kegiatan ekonomi yangberorientasi pada sumber daya alam, dan itupun akan terbatas pada sumber daya alamyang sulit dipindahkan secara efisien. Ditambah lagi dengan dampak dari kemajuansektor transportasi, maka kegiatan ekonomi yang lokasinya dipengaruhi oleh lokasibahan baku semakin terbatas. Menurut Prantilla, dalam bukunya ―National Development and Regional Policy‖(1981), pada tahap-tahap awal pelaksanaan Repelita di Indonesia, kegiatanpembangunan cenderung terkonsentrasi ke Jakarta dan sekitarnya. Keadaan ini tidakdikehendaki, dan tidak menguntungkan bagi pembangunan Indonesia. Keadaan tersebutterjadi oleh karena investasi swasta yang dicoba dorong melalui pembangunan olehpemerintah cenderung memilih lokasi Pulau Jawa, utamanya ke Jakarta dan sekitarnya.Oleh karena itu pada awal Repelita II dimunculkan konsep regionalisasi, dengan polaGrowth Pole. Memang, pola pembangunan regional di Indonesia tidak murnimenggunakan Model Growth Pole. Pada masa pemerintahan orde baru jugamelaksanakan pembangunan berdasarkan wilayah-wilayah administratif pemerintahdaerah, walaupun dengan mengkombinasikan berbagai model pembangunan wilayahlainnya seperti: model pembangunan daerah aliran sungai (DAS), model pembangunandaerah tertinggal, dan model-model lainnya. Artinya, disamping model pusat-pusatpengembangan juga dikombinasikan dengan model agropolitan, yang diwakili olehinpres-inpres (seperti: inpres Tingkat I, inpres Tingkat II, dan inpres desa). Itu semua 4
  15. 15. diwujudkan baik dalam bentuk proyek-proyek sektoral di masing-masing daerahmaupun dalam bentuk program-program Inpres (Precident Decree Programs).1.5 Tujuan Pembangunan Regional di Indonesia Pembangunan regional di Indonesia khususnya selama pelaksanaan Repelitalebih dimaksudkan sebagai pembangunan daerah (Local Dedvelopment). Tujuannya,seperti yang dirumuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yaitu untuk:(1) memelihara keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah. (2)memelihara keseimbangan ekonomi antar wilayah dan mencegah kesenjangan antardaerah. (3) meningkatkan prakarsa daerah dan peran serta masyarakat dalampembangunan. (4) memelihara keserasian pembangunan antara pusat-pusat kegiatanpembangunan di wilayah-wilayah perkotaan dan di wilayah-wilayah sekitarnya. Menurut Prantilla, konsep perwilayahan di Indonesia pada masa Repelita yangsemula terdiri dari empat wilayah pembangunan utama (WPU) pada Repelita II (Medandan sekitarnya, Jakarta dan sekitarnya, Surabaya dan sekitarnya dan Ujung Pandang dansekitarnya), belumlah dibangun di atas dasar-dasar yang secara teoritis kuat (Spesific).Tetapi dengan adanya konsep perwilayahan pembangunan tersebut, sedikit banyaktelah mendorong penyebaran kegiatan pembangunan ke seluruh wilayah nasionalIndonesia. Dalam Repelita III konsep perwilayah tersebut dirubah lagi menjadi 5 WPU,dimana WPU Ujung Pandang dan sekitarnya dipecah 2, yaitu WPU Ujung Pandang dansekitarnya dan WPU Ambon dan sekitarnya (yang Hinterland-nya meliputi wilayahprovinsi Maluku dan provinsi Irian Jaya). Masing-masing WPU tersebut dipecah lagimenjadi Wilayah-wilayah Pembangunan (WP-WP), dan selanjutnya WP dipecah lagiatas Subwilayah-subwilayah Pekbangunan (SWP-SWP). Sampai dengan Repelita VIkonsep perwilayahan tersebut masih terjadi perubahan-perubahan pada tingkat provinsi,seperti halnya di Jawa Barat. Perlu pula diketahui, bahwa selama konsep tersebutdirancang Badan Perencanaan Pembangunan, baik pada tingkat nasional, propinsi dandaerah tingkat II masih terus terjadi perubahan-perubahan dan mencari konsepperwilayahan yang lebih efektif. Bahkan untuk berbagai instansi, seperti PerusahaanMinyak Nasional (Pertamina), dan Perusahaan Negara Pos-Giro masing-masingmemiliki konsep perwilayahannya sendiri.1.6 Masalah-masalah Regionalisasi di Indonesia Ada empat permasalahan Regionalisasi (perwilayahan) di Indonesia, yaitu:(1) Secara teoritis wilayah harus dapat memperlihatkan spesifikasinya masing-masing,seperti adanya variasi dalam hal sumber daya ekonomi yang potensial, sehingga dapatdiambil kebijakan dalam pengembangan wilayah masing-masing yang lebih spesifik.Tetapi pada umumnya wilayah di Indonesia, memiliki kesamaan di dalam potensi danpermasalahan.(2) Wilayah nasional yang relatif luas dan berbentuk kepulauan. Kalau hanya dipecahmenjadi 5 WPU dan kurang lebih 80 WP, maka WPU-WPU tersebut terlalu luas.Akibatnya integrasi kesatuan-kesatuan WPU relatif lemah, lebih-lebih mengingat saranatransportasi yang masih terbatas, ditambah lagi dengan kondisi kepulauan itu sendiri.Sebagai perbandingan, Philipina yang jauh lebih kecil dari Indonesia membagi wilayahnasionalnya waktu itu atas 12 WPU dan aspek kelembagaan relatif lebih kuat. 5
  16. 16. (3) Power daerah pada periode Repelita berada pada posisi yang sangat lemah, baik itupower politik, power financial, maupun power intelektual. Hal itu karena sistimpemerintahan sangat sentralistis.(4) Kontradiksi perwilayahan model pusat-pusat pertumbuhan dengan latar belakangtumbuhnya daerah di Indonesia, kalau WPU tersebut meliputi wilayah propinsi apalagikalau sempat memisahkan bagian-bagian propinsi kedalam WPU-WPU yang berbeda.Daerah-daerah di Indonesia berasal dari berbagai kerajaan yang berdiri sendiri-sendirisebelum penjajah datang. Setelah penjajah Belanda datang mereka menjajah kerajaan-kerajaan tersebut, secara yuridis administratif dalam tingkatan atau status yang berbeda-beda. Ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Ada yang sempat dijajah ataudiduduki selama 350 tahun dan ada yang kurang dari 50 tahun, itulah Hindia Belanda.Setelah Indonesia merdeka prinsip otonomi daerah dijamin oleh Undang-undang Dasar.Namun dalam implementasi kondisi otonomi daerah terus berubah-ubah.1.7. Keserasian Pembangunan antar Daerah Keserasian pembangunan antar daerah pada masa Repelita dikembangkanPemerintah Pusat (melalui perencanaan terpadu oleh Bappenas) berdasarkanpertimbangan sektoral, dimana proyek-proyek sektoral didistribusikan secara seimbangdiantara berbagai daerah berdasarkan matrik tertentu (Bintoro Tjokroamidjojo, 1983).Proyek-proyek dirangking, diberi bobot, dipilih sesuai dengan kebutuhan nasionalataupun daerah. Proyek-proyek investasi diusahakan untuk dapat memberikanpemerataan, dapat memberikan pengaruh penyebaran (Spreading Effect) bagiperekonomian daerah. Setiap proyek investasi memperhitungkan seberapa besar efekmultiplier bagi daerah, yang memberi dampak kepada perluasan kesempatan kerja, baiklangsung maupun tidak langsung, memberi dampak bagi peningkatan produktivitas sertanilai tambah bagi perekonomian daerah. Tabel 1.1: Contoh Matrik Hubungan Proyek-Proyek Sektoral dan Daerah Yang Dibuat Bappenas pada Masa Repelita PROYEK p1 p2 p3 pn ∑ DAEARAH d1 d1p1 d1p2 d1p3 d1pn D1 d2 d2p1 d2p2 d2p3 d2pn D2 d3 d3p1 d3p2 d3p3 d3pn D3 d28 D28p1 d28p2 d28p3 d28pn D28 ∑ P1 P2 P3 Pn I Sumber : Bintoro Tjokroamidjojo, Perencanaan Daerah.Keterangan : p1 p2 p3……………………….pn = proyek-proyek pembangunan; d1 d2d3……………………….d27 = propinsi-propinsi yang ada di wilayah nasional (=27 propinsi); 6
  17. 17. d28 = nasional dianggap satu daerah lagi; p1 p2 p3, ……,pn= memiliki hubungan urut-urutan (rangking) dan hubungan-hubungan fungsional; p1, p2, p3, p4, .., pn = ditentukanI = Jumlah anggaran = jumlah nilai proyek: D1 , D2 , D3 , D4 ,……, D28 ditentukan.Dengan matrik tersebut diciptakan perimbangan antar daerah. Begitu pula pada levelpropinsi untuk antar kabupaten dari kabupaten untuk antar kecamatan. Sebenarnya pengertian pembangunan atau ekonomi regional tidak hanyamempermasalahkan bagaimana membagi habis wilayah geografi nasional atas wilayah-wilayah pembangunan ataupun wilayah-wilayah administrasi pemerintahan daerah dankemudian dikembangkan sesuai dengan potensi dan prospek spesialisasinya masing-masing, tetapi juga bagaimana mengembangkan wilayah-wilayah terbelakang(Depresed Area). Contohnya: Wilayah Appalachia di A.S, Wilayah Scotlandia diInggris, Wilayah Perancis Selatan di Perancis, dan Wilayah Italia Selatan di Italia. Untuk mengembangkan perekonomian daerah khususnya, dan seluruh aspekkehidupan masyarakat di daerah umumnya, pembangunan prasarana/sarana transportasimemegang peranan yang amat penting. Transportasi dapat meningkatkan derajatintegrasi wilayah. Sektor transportasi dan sektor Komunikasi sangat Membantu dalammeningkatkan integrasi wilayah. Dampaknya dapat meningkatkan perdagangan antardaerah, spesialisasi produksi antar daerah. Meningkatkan efisiensi dalam berproduksi,meningkatkan nilai tambah, meningkatkan pemanfaatan sumberdaya wilayah, danmeningkatkan efisiensi penggunaannya. Selanjutnya produksi dan konsumsi regionalmenjadi meningkat. Bagi Indonesia pembangunan sektor transportasi penting sekali, mengingatluasnya wilayah negara, besarnya jumlah penduduk, dan wilayah yang berbentukkepulauan. Proses pembangunan (industrialisasi) harus ditunjang oleh aktivitas danjaringan perdagangan yang lancar dan luas. Kegiatan perdagangan yang lancar dan luastersebut hanya mungkin terjadi jika sarana dan prasarana transportasi, dan kebijakannyamendukung. Peningkatan standar hidup penduduk hanya mungkin ditingkatkan melaluipeningkatan aktivitas ekonomi/investasi. Usaha untuk meningkatkan pendapatan rata-rata penduduk perlu diikuti dengan industrialisasi dan perdagangan yang luas, kalautidak maka negara besar tetapi ekonomi kecil. Kondisi tersebut kita alami sampaisekarang, misalanya diantara negara-negara ASEAN, dalam ukuran GNP absolutIndonesia merupakan yang terbesar, tetapi dalam ukuran perkapita adalah yang terkecil.Artinya, betul bahwa GNP Indonesia merupakan yang terbesar diantara Negara-negaraASEAN tatapi produktivitas pertenaga kerja, pendapatan perkapita, konsumsi rata-ratamasyarakat, sarana/prasarana pelayanan umum, konsumsi air bersih perkapita,konsumsi tenaga listrik perkapita, adalah yang terendah.1.8. Penggunaan Teori Ekonomi Mikro dan Makro Dalam Ekonomi Regional digunakan kedua aspek teori, baik teori ekonomimakro maupun teori ekonomi mikro. Pada tahap perkembangan pembangunan regionaldi Indonesia pada periode Reformasi sekarang ini, juga sudah menyentuh masalahpemerataan pembangunan antar daerah dengan mulai mencoba memberikan otonomiyang seluas-luasnya kepada daerah-daerah tingkat II. Bahkan sejak tahun anggaran1995/1996) daerah sudah dapat mengambil pinjaman (kredit) luar negeri untukmembiayai pembangunannya (seperti yang dilakukan oleh provinsi Jawa Tengah dalammembiayai pembangunan jalan tol kota Semarang). 7
  18. 18. Ekonomi Makro - Pendapatan daerah (PDRB) - PDRB Perkapita - Investasi Daerah - Efek Multiplier di daerah - Konsumsi daerah Ekonomi Mikro Ekonomi Regional - Tabungan daerah - Ekspor daerah- Teori Harga Spasial - Pajak daerah- Teori Lokasi industri- Dan sebagainya - dan sebagainyaGambar 1.3 Kedudukan Ekonomi Regional di dalam Teori Ekonomi 8
  19. 19. BAB II TEORI LOKASI PASAR (HARGA) SPASIAL2.1 Teori Harga Spasial ( Spatial Price Theory)2.1.1. Keseimbangan Harga Lokal dan Harga Spasial Harga dari suatu barang tidak harus sama di seluruh wilayah, mungkin di bagianpasar (wilayah) yang satu berbeda dengan di bagian pasar (wilayah) yang lain. Pasar-pasar yang secara tata ruang terpisah, kurva permintaan maupun kurva penawarannyamungkin berbeda satu dengan yang lain. Oleh karena itu harga dari satu barang tertentumungkin lebih tinggi dari yang dapat diperoleh di pasar yang lain. Perbedaan hargayang seperti itu dapat berlangsung lama, kalau di antara pasar-pasar tersebut tidakterintegrasi (tidak berlaku sistem perdagangan bebas). Artinya kalau barang-barangyang berada di pasar yang memiliki harga yang lebih rendah tidak bebas mengalir kepasar yang memiliki harga yang lebih tinggi. Terisolasinya pasar yang satu dari pasaryang lain bisa terjadi karena: (1) adanya biaya angkutan, (2) karena adanya pembatasanperdagangan, dan (3) karena kedua-duanya (adanya biaya angkutan dan jugapembatasan perdagangan). Jika sistem perdagangan bebas diberlakukan, maka barang akan mengalir dariwilayah yang memiliki harga lebih rendah ke wilayah yang memiliki harga lebih tinggi.Aliran barang tersebut akan berlangsung sampai harga barang tersebut hanya dibedakanoleh unit biaya transpornya (tercapainya keseimbangan harga spasial). Misalkan, suatubarang diproduksi dan dikonsumsi di semua wilayah. Selanjutnya, diasumsikan bahwasetiap wilayah memiliki hanya satu pasar yang menganut sistem persaingan sempurna.Wilayah yang satu dengan yang lain terpisah secara nyata oleh jarak tertentu.Diasumsikan pula antara wilayah yang satu dengan yang lainnya tidak ada perdagangan,membentuk keseimbangan harga internal di masing-masing daerah (keseimbanganharga lokal). Keseimbangan harga lokal yaitu keseimbangan harga yang dibentuk olehkekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran local di masing-masing wilayah, ataukeseimbangan harga pada masing-masing pasar berdasarkan wilayah-wilayah geografidalam satu wilayah tata ruang). Keadaan tersebut akan berlangsung lama kalau asumsinya tidak berubah, yaitu:adanya pembatasan perdagangan secara legal, ada biaya angkutan antara satu wilayahdengan wilayah lain yang cukup tinggi (melebihi perbedaan harga lokal). Dengandemikian tidak memungkinkan barang tersebut diperoleh (didatangkan) dari wilayahyang lain, yaitu dari wilayah yang memiliki harga relative rendah. Akan lain halnya, kalau diberlakukannya sistem perdagangan bebas dan biayatransport antar wilayah nol. Barang akan mengalir dari wilayah yang memiliki hargarendah ke wilayah yang memiliki harga lebih tinggi, dan akan membentukkeseimbangan tunggal bagi semua wilayah. yang relatif rendah karena telahdikembangkan sistem transpor nasional/regional yang efisien. Kalau sistemperdagangan bebas diberlakukan, biaya transpor antar wilayah tetap positif,keseimbangan harga spasial akan terbentuk, dengan perbedaan-perbedaan harganyamendekati besarnya biaya transpor. 9
  20. 20. R2 R1 P P S2 S1 A2 A1 D1 D2 qd1=qs Q qd2=qs Q 2 R3 1 S4 R4 P P S3 A4 A3 D4 D3 qd4=qs Q qd3=qs Q 4 3 Gambar 2.1 Keseimbangan Harga LokalKeterangan: R1, R2, R3, dan R4 adalah wilayah-wilayah (regions) 1, 2, 3, dan 4. A1, A2, A3, dan A4adalah harga-harga lokal di masing-masing wilayah (harga-harga tanpa perdagangan antar wilayah yangsatu dengan yang lain). Adapun proses terbentuknya keseimbangan spasial (untuk berbagai kasus)adalah sebagai berikut:2.1.2 Kasus 2 Wilayah R1 R2 Gambar 2.2: Interaksi Ekonomi Kasus Dua Wilayah (R1 dan R2)R1 dan R2 dipisahkan oleh suatu jarak tertentu. Misalkan : Biaya transport antara R1 -R2 = T21. Biaya transpor dari R1 ke R2 tidak perlu sama dengan kalau dari R2 ke R1.Begitu pula biaya transport tersebut tidak harus memiliki fungsi linier, memungkinkannon linier juga. 10
  21. 21. Route (trayek) transpor tidak perlu bolak-balik. Pos-pos biaya transpor tersebutmeliputi, antara lain: biaya asuransi, biaya bunga modal, biaya transit (biaya bongkarmuat), dan lain-lain biaya yang dapat menambah biaya angkut. Diasumsikan pula,bahwa besar kecilnya volume angkutan tidak mempengaruhi biaya transpor per unit.Misalkan: tingkat harga di R1 = A1, di R2 = A2 (dalam keseimbangan konsumsi danproduksi lokal (kurva-kurva DD dan SS lokal ). Tidak ada pembatasan perdaganganantar wilayah (antara R1 dan R2 atau sebaliknya) . Biaya transport dari R2 ke R1 =T12, dari R1 ke R2 = T21, Proses pembentukan harga spasial akhir, yaitu tercapainyaharga keseimbangan pada masing-masing wilayah (pasar) Spasial, yaitu P1 untuk R1 danP2 untuk R2 setelah berlangsungnya perdagangan. Bila: A2 - A1 > T12 maka barang mengalir dari R1 ke R2. Jika A2 > A1tetapi A2 - A1 < T12 , maka kondisi yang demikian tidak akan terjadi perdagangan. JikaA1 > A2 dan A1 - A2 > T21 , maka barang akan mengalir dari R2 ke R1. Jika A1 > A2,tetapi A1 – A2 < T21, maka tidak akan terjadi perdagangan. Jadi, apabila perbedaanharga ≤ biaya transport tidak akan terjadi perdagangan (tidak terjadi perpindahansupply dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain). Wilayah yang memiliki kondisiyang seperti itu A1 = P1 pada saat A2 = P2. BT BT = f (jarak) Jarak Gambar 2.3 Fungsi Biaya Transpor Non LinierTetapi apabila margin perdagangan lebih tinggi dari biaya transport, barang-barangyang diproduksi di wilayah tertentu dan harganya lebih rendah, akan mengalir kewilayah yang harganya lebih tinggi. Ini adalah keseimbangan harga spasial untuk kasusdua wilayah. Harga diantara dua wilayah akan dibedakan oleh unit biaya transpor untukberlangsungnya proses perdagangan. Kondisi perbedaan harga selebihnya tidak akanbertahan lama, karena kalau barang akan mengalir dari wilayah yang satu ke wilayahyang lain. Keseimbangan Harga Spasial. Harga keseimbangan spasial adalah P1 dan P2.Besarnya arus barang ekspor E dan import – E, atau (E12 = -E21 ) ditentukan olehskedul-skedul permintaan dan penawaran spasial di kedua wilayah (pasar) dan biaya-biaya transpor. 11
  22. 22. Keterangan: P R1 = Wilayah Harga D2 S2 S2 Rendah R1 R2 Sumbu datar kiri (QR) S1 D1 dinaikkan sebesar biaya S1 1 A2 transport dari R2 ke R1 E12 P2 P1 (T12) R1 mengekspor ke R2 -E21 S2 S1 turun, S2S2 naik A1 S2 S2 D2 P1 > A1 dan P2 < A2 D1 S1 S 1 A1 = Harga lokal di R1 Q T21 Keseimbangan tercapai Q dimana E12 = E21 P = Harga Keseimbangan Spasial dan P2 = P1 + T21 Gambar 2.4 : Diagram Keseimbangan Harga Spasial Kasus Dua Wilayah2.1.3 Kasus Wilayah Lebih Dari Dua Asumsi yang dibuat tetap sama, yaitu jenis barang satu macam, dan berlakusistem perdagangan bebas antar wilayah. Jadi, ketentuan untuk kasus wilayah banyak(Multi Regions) ini adalah sebagai berikut :(i) ∑ E = 0, atau import = ekspor antar wilayah.(ii) Harga di wilayah yang mengekspor ditambah dengan biaya transpor per unit dari/ke wilayah yang bersangkutan sama dengan harga di wilayah yang mengimpor.2.1.4 Kasus Tiga Wilayah Kasus tiga wilayah masih relative mudah dipecahkan, dimana dibuat asumsibahwa ∑E =∑- E, harga keseimbangan spasial akhir dan perbedaan harga lokal wilayahsemula masing-masing wilayah dapat ditulis : E1 = b1 (P1 – A1); E2 = b2 (P2 – A2); E3 = b3 (P3 – A3) Keterangan: b1, b2 dan b3 = konstanta-konstanta untuk wilayah-wilayah R1, R2dan R3..A1, A2, dan A3 adalah harga-harga lokal di wilayah-wilayah R1, R2 dan diR3.T23, T31 dan T32 adalah biaya-biaya transpor dari R3 ke R2, dari R1 ke R3 dan dari R2ke R3, yang besarnya diketahui. P1, P2, P3 adalah harga-harga keseimbangan spasialakhir yang merupakan permasalahan yang ingin diketahui. Kesulitan: A (harga lokalwilayah), T (biaya transpor). Keduanya merupakan data yang harus terlebih duludiketahui untuk menentukan wilayah-wilayah mana yang akan mengimpor, wilayah-wilayah mana yang akan mengekspor dan wilayah-wilayah mana yang tidakmembentuk perdagangan. Penentuan sifat-sifat perdagangan masing-masing wilayahtersebut merupakan langkah pertama yang harus dilakukan, terutama sekali wilayah-wilayah netral dengan nilai A sedang. Kalau A1 < A2 < A3, maka arus barang dari R1 ke 12
  23. 23. R2 dan R3 tidak terjadi ekspor ke R1. Jika P1 > A1, P3 < A3. P3 = P1 + T13, dan A2 > A1 ;A2 < A3. Pertanyaannya, wilayah mana yang pengimpor, dan wilayah mana yangpengekspor ? R1 dan R2 akan menentukan lebih lanjut P1 dan P3. Bila E1 + E3 = 0, P3 =P1 + T13, R2 akan mengimpor kalau P3 < (A2 + T23) ; atau akan mengekspor kalau P3 >(A2 + T23). Tetapi kalau tidak, dimana tidak terjadi perdagangan dengan R2 (kondisi R2dapat memenuhi sendiri kebutuhannya), maka P2 = A2 dan E = 0. Untuk R3, fungsiperdagangan dari R2 ke R3 pada mulanya terjadi, yaitu bersama-sama dengan R1 ke R3.Kalau impor dan ekspor R2 mencapai keseimbangan, dimana ditulis: P2 = ( P1 + T12 ),dan P3 = ( P1 + T13 ). E1 = - ( E2 + E3 ). Substitusi perdagangan diperlihatkan melaluifungsi ; E1 = - ( E2 + E3 ) b1 ( P1 – A1) = { - b2 ( P1 + T12 – A2 ) + b3 ( P1 + T13 – A3 )} b1 A1 b2 ( A2 T12 ) b3 ( A3 T13 ) dihasilkan : P1 b1 b2 b3 P1 dapat diperkirakan ; P2 ; P3 ; E1 ; E2 dan E3 juga dapat dihitungSebaliknya jika R2 menjadi pengekspor, kemudian didalam keseimbangannya : E1 + E2 = - E3 dan P3 = P2 + T23 = P1 + T13 Dalam kasus ini nilai P3 diperoleh dengan memecahkan persamaan : b3 A3 b1 (T13 A1 ) b2 (T23 A2 ) P3 b1 b2 b3 Dan seterusnya, dimana nilai-nilai variabel lainnya dapat diperoleh.2.1.5 Kasus n- Wilayah Pada contoh kasus tiga wilayah, volume perdangan antar wilayah masih lebihmudah diperkirakan.Contoh : kalau E21 dan E31 negatif, maka: E12 = - E21; E13 = - E31 Pada kasus n-wilayah setiap wilayah mungkin mengimpor dari wilayah lainatau mengekspor ke wilayah yang lain. Dengan demikian jumlah netto perdagangan tiapwilayah, volumenya tidak secara otomatis diketahui. Prosedur perhitungannya lebihsulit. Sejumlah metoda yang pernah diperkenalkan untuk memecahkan masalahkeseimbangan harga spasial kasus n- wilayah, atau model pasar banyak, antara lain: (1) Metoda Enke, yang menyusun sebuah sistem spasial tiruan denganmenggunakan sirkuit – sirkuit listrik. Harga-harga keseimbangan spasial dan biaya-biaya transpor dirancang sedemikian rupa untuk dapat dibaca pada alat-alat pengukurarus atau tegangan listrik yang diletakkan/dihubungkan secara spasial. Denganmenghidupkan saklar sistem akan bekerja dan membentuk keseimbangan akhir yangstabil dengan voltase-voltase meter serta amper-amper meter tertentu yang dapatdibaca, atau dipilih kemungkinan-kemungkinannya. (2) Metode Samuelson, yang melihat bahwa model tersebut dapat menjadisebuah permasalahan linier, dan bertujuan untuk memimimalkan ―net social pay-off‖, 13
  24. 24. yaitu jumlah aljabar dari bagian-bagian wilayah di bawah kurva-kurva supply padasetiap pasar dikurangi sejumlah biaya transport (sisa bayaran social). Model tersebutdibuat untuk mencoba menyederhanakan dan mengatasi permasalahan keseimbanganharga spasial, manfaat perdagangan antar wilayah (pasar) secara timbal balik yangdihubungkan dengan sarana-sarana transportasi dengan biaya-biaya yang minimum. Disamping model linear yang di kembangkan oleh Samuelson tersebut jugadiperkenalkan model non linear (kwadratik). Richardson sendiri tidak menguraikanlebih lanjut model-model tersebut secara mendetil. Dia hanya menggambarkan arusbarang dari wilayah-wilayah yang memiliki harga lebih rendah ke wilayah-wilayahyang memiliki harga lebih tinggi dengan simbul-simbul panah, dan memperlihatkanalokasi barang-barang secara spasial. Kondisi keseimbangan spasial bertolak dari : totalekspor = total impor. Harga pada masing-masing wilayah = harga di wilayah-wilayahlain plus-minus biaya transpor per unit.2.2. Pola-pola Sebaran Spasial Secara Umum Sifat dasar dari wilayah secara spasial, atau pasar dalam suatu tata ruang, adalahsesuatu yang abstrak. Artinya, batas wilayah atau ruang lebih diartikan sebagai sesuatuyang berada di dalam pikiran. Di sini diasumsikan bahwa pembeli maupun produsendipusatkan pada sejumlah titik (pasar) yang satu dengan yang lainnya terpisahkan olehruang tidak berkegiatan ekonomi. Kebenaran asumsi ini relatif. Selanjutnyadiasumsikan pula bahwa komoditi homogen. Perbedaan-perbedaan spasial merupakansalah satu bentuk perbedaan terhadap produk. Produsen diasumsikan memberlakukansistem harga pabrik (Pf.o.b). Pertama : Space terbatas. Produsen dan konsumen berada pada titik yang sama.Bagaimana Efeknya? Kalau terdapat banyak produser dan juga banyak konsumen:memungkinkan terbentuk kondisi persaingan, tidak terdapat biaya transpor, hanya adasatu harga, es = ∞ dan ed = ∞. Cara yang paling sederhana untuk mengintrodusir kasusyang seperti ini adalah dengan membuat hipotesis 2 titik atau lebih. Pada setiap titikterdapat konsumen maupun produsen. Prosedur analisisnya sudah dibicarakansebelumnya (kasus dua wilayah dengan sistem perdagangan bebas). Keseimbanganharga spasial tergantung arus keseimbangan perdagangan. Tingkat harga yang berbedadiantara berbagai titik (pasar) hanya ditentukan oleh biaya transport di antara berbagaititik (pasar) tersebut. Dalam kasus seperti ini taksiran-taksiran dapat dibuat mendekatikenyataan, khususnya bagi perekonomian industri serta masyarakat urban area(perkotaan). Tetapi ini tidak berlaku untuk ruang (Space) dimana produsen dan konsumentidak berada pada titik yang sama. Perbedaan harga spasial dipengaruhi oleh sistempasar (tingkat persaingannya). Kalau sistem pasar yang berlaku adalah persaingan yangterbatas, permintaan relatif cukup besar dibandingkan hasil produksi, dalam kaitannyadengan LAC minimum perusahaan monopoli. Tetapi di dalam ekonomi ruang,kecepatan pertumbuhan permintaan terhadap hasil produksi sebuah perusahaanmonopoli biasanya dipengaruhi oleh factor jarak (biaya transpor). Adanya biaya tansportersebut akan menggeser kurva permintaan ke kiri (menurun), dengan asumsi selera danpendapatan tidak berubah. Kurva permintaan menjadi kurva jumlah keseluruhan(Aggregate) dari penyatuan permintaan-permintaan lokal. Tingkat barga tidak hanyaditentukan oleh luas area cakupan geografis, tetapi juga oleh volume penjualan padapasar tersebut. 14
  25. 25. Kasus Produsen tunggal dengan pembeli banyak di sekitarnya (SpacialMonopoly). Kasus Spacial Monopoly merupakan sebuah model sederhana untukmemperlihatkan pengaruh biaya transport dan jarak terhadap permintaan. Jadi,asumsinya: Produser tunggal, demander banyak. Pada kasus sistem pasar monopolistakan ada diskriminasi harga di antara berbagai pasar, yaitu pasar dengan para pembeliyang memiliki elastisitas permintaan yang rendah dan para pembeli dengan elastisitaspermintaan tinggi. Pertanyaannya: apakah factor spasial membentuk diskriminasi hargaspasial?2.2.1. Pembeli Dengan Kurva Permintaan Sama Elastisitas Permintaannya Sama Kasus ini dibatasi oleh asumsi: biaya transpor tidak berpengaruh terhadappermintaan, harga monopolist hanya satu (tunggal) untuk semua pembeli pada lokasiyang sama, harga monopolis berbeda untuk lokasi yang berbeda. T = biaya transport perunit dari lokasi produsen ke lokasi pembeli A. Pada lokasi tersebut permintaan pembeliA = Q produk, dengan harga P dan elastisitas permintaan E, adalah sama pada setiaptitik pada kurva permintaan, untuk setiap pembeli. Harga tersebut dibayar pembelisebelum monopolis mengenakan biaya angkut. MR dari penjualan kepada A menjadi : d(PQ) P dQ Q dP MR T T dQ dQ Q dP P T ………………………………..(1) dQ ( P dQ) Elastisitas Demand = E (Q dP) p ( E 1) p T P T …………………………(2) E E Monopolist akan memaksimalisasikan penjualan kepada semua pembeli dimanaMR = MC. Ini berarti, apabila MC = C, maka harga yang dibayar oleh setiap pembeli dipasar A dapat dihitung dari : ( E 1) P T C E E (C T ) Jadi P …………………………………..(3) E 1 Harga yang diterapkan produsen pada lokasi pabrik (harga fob) : E (C T ) EC T P T T …………………. ………..(4) E 1 E 1 Harga f.o.b dikurangi MC : EC T C T P T C C ……………………….….(5) E 1 E 1 15
  26. 26. Harga f.o.b yang ditetapkan monopolist pada lokasi pabrik (yaitu P – T )mengakibatkan adanya diskriminasi harga bagi para pembeli yang lebih jauh. Karena : ( EC T ) P T …………………………………..(6) ( E 1) Berdasarkan persamaan (6) tersebut nilai P akan meningkat kalau T meningkat,misalnya kalau jarak bertambah. Pembeli pada lokasi pabrik, dimana T = 0 (biayatransport tidak ada), membayar harga dengan mengeyampingkan MC, dengan nilai yang Csebanding kepada . Bagaimanapun, elastisitas permintaan (E) tak terhingga pada E 1kondisi persaingan Chamberlin yang murni dan wilayah harga diskriminasi spasialdikurangi dengan sendirinya, merupakan perluasan antara P dan MC. Model sederhanaini mendorong maksimalisasi keuntungan monopolist pada suatu diskriminasi pasarspasial untuk pembeli-pembeli yang lebih jauh. Bagaimanapun, hasil penelitianmenyangkut pembentukan harga secara praktis di seluruh dunia lebih sering didorongoleh diskriminasi harga antara pembeli yang lebih dekat dengan pembeli yang lebihjauh. Jadi factor-faktor jarak dan biaya transport mempengaruhi permintaan. Elastisitaspermintaan keseimbangan diasumsikan konstan (tidak berubah) untuk semua pembelidalam keadaan persaingan (pembeli banyak). Monpoli spasial yang murni sudah jarangditemui di dunia, produsen semakin terdorong kepada situasi persaingannya.2.2.2. Permintaan Pembeli Jauh Lebih Kecil tetapi Lebih Elastis. Untuk mengilustrasikan dalil ini dan efeknya terhadap harga diskriminasispasial, diasumsikan bahwa kurva permintaan linier dan kedua akses bekerja bersama-sama. Kita juga mengasumsikan bahwa para pembeli akan memiliki permintaan yangsama, yang mendapat pengaruh dari biaya-biaya transport yang sama. Biaya transportdapat diperlihatkan sebagai suatu pengurangan terhadap kurva demand (menggeserkurva demand ke arah yang lebih lemah dan sejajar), dalam gambar DBDB menjadiDADA, kedua kurva tersebut slope-nya sama bila unit biaya transport = T, diasumsikantetap tanpa memperhatikan jumlah permintaan. Kurva permintaan untuk pembeli-pembeli jauh dari lokasi penjual menggeser kurva tersebut sebanding dengan biayatransport. Untuk kurva-kurva permintaan yang ada, DBDB dan DADA berarti B adalahpembeli yang memiliki jarak tertentu (jauh) dari lokasi pabrik, kurva demand DADAlebih elastis. Perubahan pada harga akan memberikan perubahan mutlak yang samapada jumlah permintaan A dan B, karena kemiringan (Slope) DA dan DB sama, tetapiproporsi perubahan pada permintaan B lebih rendah dibandingkan permintaan A karenatotal permintaan B lebih besar pada tiap tingkat harga yang berlaku. Elastisitaspermintaan A lebih besar. Dalam hal ini, pembeli-pembeli terpencil memiliki elastisitaspermintaan lebih besar dibandingkan dengan elastisitas permintaan pembeli-pembelidekat. Untuk memperoleh laba maksimal, si monopolist akan memberlakukandiskriminasi terhadap pembeli-pembeli yang memiliki Ed elastis dengan yang memilikiEd yang relative kurang elastis. Gambar berikut memperlihatkan bahwa pembeli-pembeli A dan pembeli-pembeli B diasumsikan memiliki kurva permintaan garis lurus,dan DA bergeser ke kiri (turun) sebesar T. Diasumsikan bahwa MC monopolist konstanpada level C, dengan demikian pada semua sekala output monopolis akan menyamakan 16
  27. 27. MC dengan MR bagi pembeli-pembeli A dan B, yaitu masing-masing di E dan F, danharga pabrik (Pf.o.b) masing-masing PA dan PB. DB DA PB FB PA FA C MC DA DB 0 Gambar 2.5 Monopoli Spasial Kasus Dua Pasar A dan B2.2.3. Batas-batas Monopoly Spasial Pengendalian yang sempurna dari sebuah perusahaan monopoly yang mencakupseluruh area pasar jarang terjadi. Diskriminasi harga terhadap konsumen-konsumenpasar yang berdekatan dalam praktek juga sulit dilakukan, karena pasar-pasar tersebutcenderung terintegrasi. Penjual dapat melakukan pengawasan paling baik, meliputipembeli-pembeli di sekitar (pasar dengan jarak sedang). Ini sama halnya, bila sebuahindustri yang terdiri dari sejumlah produsen, yang antara seorang produsen denganprodusen yang lain terpisah oleh jarak tertentu. Atau suplier tertentu akan memperolehpasar yang diproteksi. Diskriminasi untuk pasar yang relatif jauh biasanya terbatasdilakukan. Monopoly (produsen tunggal) Pasar Saingan dari perbatasan R1 R2 R3 Pasar Kontrol Kontrol Terbatas Terintegrasi Terbaik Q Keterangan: R1 = Pasar Dekat R2 = Pasar Jarak Sedang R3 = Pasar Jauh Pengendalian terbaik hanya dapat dilakukan di pasar jarak sedang. Untuk dapat mengendalikan semua pasar si monopolist harus menggunakan Pengaturan Suplier 17
  28. 28. Monopoli dapat menguasai pasar secara keseluruhan dengan cara membentukagen-agen tunggal di masing-masing wilayah. Monopoli Suplier Monopoly R2 R3 R1 Gambar 2.6 Pengendalian Pasar Spasial Oleh Monopolis2.2.4. Pengaturan Pasar Oleh Sebuah Industri Industri Xi =Perusahaan-Perusahaan Sejenis (produsen Individu) X1 X2 X3 Masing-masing X4 X5 X6 individu X7 X8 X9 menguasai satu area pasar tertentu X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X8X9 Dimatikan Salah Satu Gambar 2.7: Pengaturan Pasar Dengan Cara Membagi Pasar Per Perusahaan Misalnya: Gula jatah Sumut = 6 Aceh = 2 DKI = 8 Jabar = 20 Kendala dalam melakukan diskriminasi untuk pasar-pasar yang relatif jauhkarena : Kemungkinan terjadinya penjualan kembali (Reshelling). Seorang penjualdiskriminasi berhadapan dengan penjual yang jauh, pembeli dekat membeli sebagiandari barang-barang dari penjual jauh tersebut dan menjual kembali. Jatah DKI hanya 8, dibeli lagi ½ jatah Aceh + 1½ jatah Sumut . Supply DKImenjadi 10 (naik/berlebih). Begitu pula jatah Jabar 20, dibeli lagi dari jatah-jatah 18
  29. 29. propinsi lain. P pasar jauh naik, P pasar dekat turun, maka akan terjadi pendjualankembali ke pasar jauh melalui pasar tidak resmi (pasar gelap). Lokasi-lokasi penjual saingan monopoli jauh cenderung berusaha memperlemahmonopoli. Pasar jauh (wilayah belakang) cenderung saling membagi pasar diantara parapenjual (menekan monopoli pada pengaruhnya yang minimum). Penjual terdekatmemberlakukan harga distribusi = MR pada sekala produksi yang akan di pilih + biayatranspor. Kalau harga ditetapkan > MR + biaya transpor, dia akan tersisih. Kalau hargaditetapkan < MR + biaya transpor, dia tidak berusaha pada sekala produksi profitmaximizing/loss minimizing. Apabila pasar dirubah menjadi oligopoly, persaingan diantara penjual padalokasi-lokasi tersebut akan berkurang, dapat ditetapkan harga kesepakatan. Permintaandapat dihadapi bersama-sama. Harga dapat dikaitkan dengan sekala produksi masing-masing produsen secara kelompok. Setiap produsen dipersilahkan menggarap bagianpasarnya masing-masing. Namun oligopolist akan menemukan kesulitan dalam haladministrasi, karena biaya distribusi sama untuk wilayah yang luas dan kesulitanpengorganisasian, sehigga harga-harga kesepakatan dapat terjamin dicapai. Oleh karenaitu diskriminasi harga bagi penjual-penjual jauh cenderung sulit dilaksanakan.2.2.5.Dua Penjual di Lokasi-lokasi Yang Berbeda dan Dikitari Banyak Pembeli(Hukum Luas Areal Pasar). Kasus pasar yang terdapat lebih dari satu penjual. Pada dua wilayah geografisterdapat pasar-pasar penjualan X dan Y. Menurut analisis Samuelson – Enke, apabilabarang bebas bergerak dari pasar yang satu ke pasar yang lain, perbedaan harga dikedua pasar tersebut tidak mungkin lebih besar dari biaya transpor. Kasus Samuelson –Enke, dua pasar tersebut seperti dua kantung ekonomi di dalam sebuah wilayah kosong. X Y Diasumsikan seolah-olah diantara dua pasar fakum kegiatan ekonomi (tanpa pembeli), pembeli ragu-ragu ( z ) Gambar 2.8: Dua Penjual di Dua Wilayah Yang Bertetangga Di asumsikan pula lokasi-lokasi pasar X dan Y tetap. Waktu pergerakanmencapai lokasi yang satu dengan yang lain dapat diperkirakan (Teori LokasiHottelling, Chamberlain, Lerner, Linger, dan lain-lain). Juga diasumsikan bahwadiberlakukan harga f.o.b, sifat-sifat pasar duopoly dan oligopoly berlaku. Pada waktuyang tertentu semua pembeli mendapat harga yang sama. Pertanyaan : Bagaimana luasarea pasar masing-masing penjual? Dan bagaimana pula wilayah di sekitarnyadibagikan di antara kedua penjual tersebut? Bagaimana menentukan batas-batas areapasar di antara kedua penjual, atau bagaimana batas-batas cakupan masing-masing perludipertegas. Tujuannya adalah untuk mendapat hukum-hukum ekonomi dari kedua pasaryang bersangkutan. 19
  30. 30. Kita asumsikan : Pasar X dan Y tetap dan dikitari oleh titik : Z1;Z2;Z3,……..Znsebagai titik-titik lokasi konsumen di luarnya; barang yang dijual satu macam danhomogen; Biaya transpor berfungsi linier, artinya biaya perunit sesuai dengan jarakpasar dari titik Z. Biaya angkut per unit antara X dan Z = Txz dan antara Y dan Z adalahTyz. Jarak X – Z = dxz dan Y – Z = dyz. Jadi kalau konsumen di Z membeli barang di X,maka dia akan membayar : Px + Txz . dxz per unit Apabila dia membeli di Y, dia akan membayar : Py + Tyz . dyz per unit Kalau Px + Txz . dxz = Py + Tyz . dyz, maka konsumen berada pada kepuasanyang sama ke mana dia akan berbelanja (ke X atau ke Y). Dengan demikian batascakupan antara daerah-daerah yang dipengaruhi pasar X dan pasar Y ditentukan olehpersamaan : Px + Txz . dxz = Py + Tyz . dyz ………………………………….. (1) TYZ PY PX d XZ dYZ ………………………………………….. (2) TXZ TXZ T P PX Kalau YZ selalu positif , Y mungkin ( + ) mungkin ( - ) Txz TXZ Persamaan menjadi : d XZ t dYZ p …………………..…(3) TYZ PY PX t , p TXZ TXZ Persamaan tersebut membentuk kurva-kurva indiferen sebuah keluargakonsumen, yang disebut hypercicles (jaring-jaring lingkaran). Kurva-kurva yangdimaksud tersebut mewakili sifat-sifat dari masing-masing keluarga si konsumen, lokasidari semua titik-titik angka perbandingan dari jarak dua lingkaran tertentu. Kurvatersebut kadang-kadang berbentuk ― bulat telur Descartes ― Persamaan (2) dan (3) memperlihatkan ketentuan-ketentuan tentang gejala-gejala pasar secara khusus, yang tergantung tidak hanya pada harga relatif di kedua Tpasar, tetapi juga pada angka perbandingan biaya transpor yaitu t ( atau = yz ), dan Txz Py Pxpada angka perbandingan selisih harga dengan biaya-biaya angkut p (atau = ). TxzBerdasarkan analisis ini dirumuskan hukum-hukum area pasar spasial secara umumsebagai berikut: Pasar persaingan untuk barang yang sama (homogen) merupakan sebuah hypercircles.Tiga Contoh Kasus Batas Wilayah (Area) Pasar Spasial Gambar 2.9, 2.10, dan 2.11 memperlihatkan tiga kasus sederhana sebagai bahanilustrasi untuk batas-batas pasar spasial.a) Px = Py dan Txz = Tyz 20
  31. 31. Gambar 2.9 memperlihatkan kasus wilayah spasial apabila biaya angkut danharga pasar sama (Txz = Tyz dan Px = Py). Kurva batas wilayah berbentuk sebuah garislurus (BB), artinya batas antara pasar X dan pasar Y akan berbentuk sebuah garis lurus. 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B X Y B Gambar 2.9 Batas Wilayah Jika Px = Py dan Txz = Tyz Setiap titik pada kurva yang sama berbeda biaya angkut dari masing-masingpasar, tetapi harga pasarnya sama mengingat perbedaan biaya angkut akan berbedaharga pasar. Angka perbandingan (Ratio) perbedaan harga dengan biaya angkut darikedua pasar menentukan batas cakupan lokasi. Harga pasar yang relatif lebih tinggi danbiaya angkut yang relatif lebih rendah membentuk area pengaruh yang lebih luas. Kurvabatas-batas area pasar dan luas pengaruh cakupan tiap pasar tergantung kondisi ekonomiwilayah masing-masing. 21
  32. 32. b) Px < Py dan Txz = Tyz Gambar 2.10 memperlihatkan biaya angkut dari kedua pasar sama, tetapi hargajual berbeda. Kurva batas kedua pasar tersebut akan merupakan suatu potonganhiperbola. Px < Py ; Txz = Tyz. 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B X Y Gambar 2.10: Batas Wilayah (Pasar) Jika Px < Py dan Txz = Tyz c) Px = Py; Txz < Tyz Gambar 2.11 memperlihatkan harga pasar sama, sedangkan biaya angkutberbeda. Px = Py ; Txz < Tyz. Kurva batas area pasarnya berbentuk sebuah lingkaran. 22
  33. 33. 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B X Y Gambar 2.11: Batas Wilayah (Pasar) Jika Px = Py dan Txz < Pyz Diagram sebelah atas dilukis berdasarkan batas-batas luas yang dipengaruhi olehpara penjual dengan garis-garis batas penyebarannya, menggambarkan harga pasar danbiaya angkut yang berbeda-beda. Diagram tersebut berbentuk cabang-cabang yangberpotongan, hasil ilustrasi diagram luas area/pengaruh masing-masing pasar yangdilukiskan pada diagram bawah. Gambar-gambar tersebut memperlihatkan luas pasarmasing-masing dari sekelompok penjual berpotongan, sebagai proyeksi dari angka- T Py Pxangka perbandingan (Ratio) : yz dan Txz Txz 23
  34. 34. 2.2.6. Penjual Banyak Terkonsentrasi Sedangkan Pembeli Juga Banyak Tersebar. d d d R6 d d d d d d d d d d d d R5 d d R4 d d R3 s s d d s R2 s d R1 ds s Gambar 2.12: Kasus Demanders Tersebar dan Suppliers Terkonsentrasi Misalnya: penjual (s) dalam jumlah banyak terpusat pada R1 (satu titik); pembeli(d) dalam jumlah banyak tersebar di sekelilingnya mereka berada di sub-sub wilayahR1 – R6; barang yang dihasilkan oleh semua produsen di R1 tersebut diasumsikanhomogen. Barang bebas keluar masuk; Perusahaan-perusahaan dalam kondisipersaingan satu sama lain; Harga (P) tunggal; Revenue rata-rata dari setiap produsensama; batas area pasar masing-masing perusahaan berbeda; harga yang diberlakukanadalah harga of pabrik; kurva permintaan individu bergeser ke kiri oleh biaya transport.Harga (Pf.o.b) untuk daerah dengan jarak tertentu akan lebih rendah bagi perusahaanyang bekerja pada maksimalisasi profit (bekerja pada MR = MC = MRB = MRA).Elastisitas permintaan lebih besar di lokasi yang relatif jauh. Di Lokasi yang samajaraknya dengan lokasi produksi, dalam arti biaya transpornya sama, memiliki hargayang sama. Karena itu perlu diperhatikan sebaran konsumen secara tata ruang, bila inginmengetahui sifat-sifat efektif pasar. Perubahan pada jumlah output perusahaanmengakibatkan perubahan pada harga output : menghendaki radius pasar yang lebihluas, perubahan dalam tingkat harga mengakibatkan perbedaan tingkat elastisitas. Ingat,pada P yang rendah .Ed lebih rendah di lokasi dekat dari lokasi yang lebih jauh. Ingatpula suasana persaingan sempurna dan adanya lokasi-lokasi penjualan yang terbagi-bagi/berbeda, tingkat harga tertentu. Terjadi gangguan batas-batas area pasar denganharga tertentu sehubungan dengan perluasan radius area pasar oleh penjual tertentu. 24
  35. 35. P Kurva permintaan menjadi lebih ciut semakin memiliki jarak dengan pusat produksi ( RA ) penciutan PA sebesar T. PB C MC 0 Q QA QB MR MRA B TAB Gambar 2.13 Monopoli Spasial2.2.7. Pembeli Banyak Terkonsentrasi Sedangkan Penjual Juga Banyak tetapiTersebar Produsen-produsen tersebar pada lokasi-lokasi subwilayah R1 - R6. Konsumenterkonsentrasi di R1 (misalnya sebuah kota). Semua pembeli membayar harga yangberlaku yaitu harga pabrik (Pf.o.b). Penerimaan bersih setiap perusahaan sama, walau adaperbedaan jarak dengan lokasi pembeli (kota). Produk homogen, berlaku sistem pasarpersaingan sempurna, dengan produk tunggal, dan kurva penerimaan individual firm(permintaan rata-rata per perusahaan) mendatar. Tidak menjadi masalah tentangdiberlakukannya Pf.o.b, atau penyaluran bebas (tidak ada yang mengendalikan harga),juga tidak ada masalah tentang biaya transpor yang akan menciutkan kurva permintaanatau menambah biaya (harga pabrik atau harga lokasi pembeli). Tetapi tingkat hargapada lokasi dengan elastisitas permintaan sempurna dapat dibedakan diantara penjualyang satu dengan yang lain, berdasarkan jarak lokasinya dengan pasar. 25
  36. 36. s s s R6 s s s s s s s s s s s s R5 s s R4 s s R3 d d d d d R2 d d R1 dd d Gambar 2.14 Kasus Supplier Tersebar dan Demander Terkonsentrasi Kalau barang-barang tersebut dijual dengan harga lokasi konsumen kurva permintaan rata-rata digeser ke kiri oleh biaya transport, Harga pasar (P) akan meningkat. Di lain pihak kalau T turun maka harga pasar (P) turun (rendah). Penjualan (Qs = Qd ) naik. Ini akan memberi manfaat, atau keuntungan, harapan baru bagi penjual-penjual yang memiliki jarak lokasi yang relative jauh. Para penjual dengan lokasi dekat (sekitar pasar) terpukul. Jadi penurunan biaya variabel (atau biaya transport) sebagian produsen akan menguntungkan (semakin mantap memasuki pasar) yaitu produsen yang jauh dari lokasi pasar, untuk sebagian produsen yang lain cenderung kehilangan pasar mereka. Persaingan menjadi semakin tajam. Secara diagramatis diperlihatkan melalui gambar berikut : Z P Z’L X’ L X A N M A Y Y’ Gambar 2.15 Perbaikan Transportasi Menguntungkan Produsen Jauh Asumsi: Lokasi penjual-penjual terletak sepanjang garis LL; konsumen terkonsentrasi di M; biaya produksi konstan; biaya angkut perkesatuan jarak konstan; 26
  37. 37. MZ adalah harga dengan antaran (harga perangko konsumen); harga pabrik (Pf.o.b) untukmasing-masing produsen diperlihatkan dengan garis tegak lurus sisi dasar segi tigaXYZ. Penjual-penjual di X dan Y tidak hanya melayani pasar yang bersangkutan;penjual-penjual di X dan Y mewakili penjual terjauh untuk pasar M. Jika biaya transporditurunkan maka kemiringan (Slope) XZ dan YZ akan berubah, dan batas wilayahpemasaran menjadi semakin luas. Kemiringan XZ menjadi X’Z’ dan YZ menjadi Y’;radius lokasi suppliers yang menjangkau pasar M semakin jauh, yaitu X’M dan Y’M.Harga di lokasi konsumen semakin rendah, dari MZ menjadi MZ‖. Para suppliers dekatmengalami pukulan, yaitu supplier yang berada di wilayah AA. Supplier di luar AA,yaitu AX’ dan AY’ memetik manfaat (keuntungan) dari menurunnya biaya transpor.2.2.8. Para Penjual dan Para Pembeli Sama-sama Tersebar tetapi MempunyaiSebuah Pusat Pasar Bersama (Kasus Pasar Transito) Asumsi: Pembeli di d1, d2, d3, d4, d5 hanya dapat memperoleh barang tersebut dipasar M1 walaupun produk SS tersebar dimana-mana. Ed di M = ; revenue yangdiperoleh masing-masing supplier sama, tetapi laba mungkin bervariasi, hal itudisebabkan, (diantaranya) dipengaruhi oleh jarak yang membedakan biaya transpor (T).Sungguhpun barang-barang tersebut dibawa kembali ke lokasi konsumen yang tersebar,tetapi barang-barang tersebut tetap disalurkan melalui pusat pasar M; ada persainganbaik diantara penjual maupun diantara pembeli. s s d2 d3 d2 d1 d3 d1 s s d4 s d5 d5 d4 s s s M s Gambar 2.16 Demanders dan Supplier Tersebar Kasus Pasar Transito Seperti diperihatkan gambar berikut ini, terbentuk dua garis harga yangmengerucut di pasar M. Setiap kesatuan jarak dari M harga keseimbangan bagi penjualtertentu dan berbeda dengan harga keseimbangan yang dibayarkan pembeli karena biayatransport menjadi 2X. Misalnya pada lokasi V, penjual menerima jumlah bersih Pv * V,sedangkan pembeli membayar CV * V (setiap unit). Padahal kalau para pembeli di Vmemesan barang pada produksi di V mungkin harga yang dibayar berada di antara P vV– CvV. Perbedaan penerimaan dan pengeluaran seperti itu merupakan manfaat bagipenjual maupun pembeli, lebih-lebih kalau letak lokasi mereka dari M relative jauh. Ini 27

×