Your SlideShare is downloading. ×
Wewenang mk dalam menguji uu ratifikasi perjanjian internasional
Wewenang mk dalam menguji uu ratifikasi perjanjian internasional
Wewenang mk dalam menguji uu ratifikasi perjanjian internasional
Wewenang mk dalam menguji uu ratifikasi perjanjian internasional
Wewenang mk dalam menguji uu ratifikasi perjanjian internasional
Wewenang mk dalam menguji uu ratifikasi perjanjian internasional
Wewenang mk dalam menguji uu ratifikasi perjanjian internasional
Wewenang mk dalam menguji uu ratifikasi perjanjian internasional
Wewenang mk dalam menguji uu ratifikasi perjanjian internasional
Wewenang mk dalam menguji uu ratifikasi perjanjian internasional
Wewenang mk dalam menguji uu ratifikasi perjanjian internasional
Wewenang mk dalam menguji uu ratifikasi perjanjian internasional
Wewenang mk dalam menguji uu ratifikasi perjanjian internasional
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Wewenang mk dalam menguji uu ratifikasi perjanjian internasional

7,062

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
7,062
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
142
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Piagam Asean mengancam UUD 1945 Sejumlah LSM mempersoalkan Piagam ASEAN yang membentuk pasar bebas sebagaibertentangan dengan UUD 1945. Mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusidengan meminta judicial review terhadap UU yang meratifikasinya, yakni UU Nomor 38Tahun 2008.Saat Pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN di Bali pekan lalu, MK mulai menggelarperkara ini dengan mendengarkan pandangan para pemohon dan pemerintah serta para saksiahli.Gugatan judicial review ini menggiring opini publik ke arah pertanyaan mendasar, yaitu"Benarkah Piagam ASEAN bertentangan dengan UUD 1945" Tanpa mengurangi arti pentingpertanyaan itu, penulis justru lebih tergelitik dengan pertanyaan proseduralnya, yaitu"Apakah MK dapat menguji perjanjian internasional terhadap UUD 194?Dalam risalah sidang pemeriksaan pendahuluan MK terhadap perkara ini, terdapat beberapapermintaan hakim untuk dilengkapi oleh pemohon.Di antaranya ada dua yang menarik perhatian. Pertama, permintaan agar pemohonmenjelaskan bagaimana posisi perjanjian internasional yang disahkan oleh Undang-Undang.Apakah norma-normanya otomatis menjadi UU atau harus dimuat lagi dalam UU tersendiri.Hal ini tentu akan terkait dengan kewenangan MK untuk melakukan pengujian.Kedua, agar pemohon menjelaskan apakah mungkin dilakukan pembatalan sepihak olehIndonesia terhadap Piagam ASEAN. Pemohon meyakini bahwa UU ini dapat diuji oleh MKkarena UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jelasmengatakan UU jenis ini adalah UU dan tidak membedakannya dengan UU lainnya.Piagam ASEAN sendiri adalah merupakan lampiran dan dengan demikian identik dengan UUini.UU No. 38 Tahun 2008 ini sebenarnya hanya memuat dua pasal; pasal (1) menyatakanmengesahkan Piagam ASEAN, pasal (2) tentang mulai berlakunya UU ini, sedangkanPiagam ASEAN sendiri adalah merupakan lampiran.Persoalan mendasar dalam perkara ini sebetulnya bukanlah tentang apakah UU No. 38 Tahun2008 yang meratifikasi Piagam ASEAN dapat menjadi objek pengujian materi oleh MKmelainkan lebih ke pertanyaan apakah UU No. 38 Tahun 2008 adalah identik dengan PiagamASEAN sebagai traktat (perjanjian internasional), atau apakah materi normatif PiagamASEAN telah menjelma menjadi UU No. 38 Tahun 2008 (terminologi juridis yang seringdipakai adalah "transformasi").Jika secara konstitusional Piagam ASEAN telah berubah menjadi UU maka MK memilikiwewenang menguji pasal-pasal pada Piagam ASEAN dalam formatnya sebagai UU, namunjika tidak maka MK hanya menguji kedua Pasal UU tersebut.Syarat konstitusional
  • 2. UU No. 38 Tahun 2008 sebenarnya hanya merupakan syarat konstitusional seperti yangdiminta oleh Pasal 11 UUD 45: "Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang,damai dan membuat perjanjian dengan Negara lain".Muhammad Yamin sebagai salah satu perumus UUD 1945 pernah menyatakan bahwa "tidakditerapkan dalam Pasal 11 bentuk juridis lain daripada persetujuan DPR, sehinggapersetujuan DPR itu sendiri berupa apa pun telah mencakupi syarat formil menurut KonstitusiPasal 11 (Naskah Persiapan UUD 1945, Jilid III, 1960). Dari konstruksi ini maka UU No. 38Tahun 2008 pada hakikatnya, dan tidak lain, adalah bentuk "persetujuan DPR" dan bukanPiagam ASEAN itu sendiri.Persoalan status perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional RI memang masihbelum jelas. Kedudukannya dalam rumah hukum nasional belum diperjelas. Banyak kalanganterjebak untuk menempatkan perjanjian internasional berada dalam rumah undang-undang,dalam hal ini UU yang meratifikasinya. Artinya karena diratifikasi dengan UU makaperjanjian internasional telah berubah wujud menjadi UU.Pandangan ini agak anomali karena mata kuliah hukum tatanegara yang dipelajari olehseluruh pakar hukum Indonesia selalu mengajarkan bahwa perjanjian internasional (traktat)duduk bersebelahan dengan, dan tidak berada dalam, suatu UU.Telah menjadi kesepakatan di kalangan pakar hukum tatanegara dan tidak pernahdipersoalkan sampai saat ini bahwa sumber hukum tatanegara adalah UUD, UU, traktat,dimana traktat berdiri sendiri dan terpisah dari UU.Itulah sebabnya salah satu hakim MK, Dr. Harjono SH yang dalam bukunya (TransformasiDemokrasi, 2010) secara tepat mengatakan "Dalam ilmu hukum, perjanjian internasional atautraktat disebut sebagai sumber hukum lain yang terpisah dari undang-undang".Praktik Indonesia sementara ini yang mewadahi ratifikasi perjanjian internasioal dalambentuk undang-undang mengesankan seolah-olah kekuatan mengikat perjanjian internasionalsebagai sumber hukum didasarkan atas bentuk formal undang-undang, padahal bukan. Statusperjanjian internasional yang dibuat sesuai dengan ketentuan konstitusilah yang menjadikansumber hukum.Senada dengan itu, mantan Ketua MA Prof. Bagir Manan membuat pernyataan yang sangatmenarik yaitu `Jadi ada semacam kontradiksi keilmuan. Di satu pihak, perjanjianinternasional ditempatkan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, di pihak lainperjanjian internasional diberi bentuk peraturan perundang-undangan".Lebih tinggiSejak awal abad ini, Belanda telah memutuskan bahwa traktat berkedudukan lebih tinggi dariUU termasuk UUD dengan kata lain menganut monisme primat hukum internasional.Sebelum traktat diratifikasi oleh seorang raja maka perlu mendapat persetujuan parlemen.Persetujuan Parlemen ini dituangkan dalam bentuk UU (wet) namun digarisbawahi pulabahwa Wet ini hanya format persetujuan Parlemen dan bukan dimaksudkan sebagai wetdalam arti yang lazim. Sekalipun parlemen sudah menyetujui, tidak otomatis rajaberkewajiban untuk meratifikasinya.
  • 3. Praktik Belanda ini ternyata diikuti oleh para ahli hukum Indonesia seperti Prof Utrecht,pakar hukum pada awal kemerdekaan, yang menjelaskan mekanisme Pasal 11 UUD 1945yaitu suatu perjanjian internasional harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR dandituangkan dalam suatu undang-undang persetujuan (goedkeuringswet) yang bersifat undang-undang formil saja. Kemudian, setelah mendapat persetujuan DPR, presiden melakukanpengesahan yang disebut dengan "ratifikasi".Berbeda dengan Belanda, maka Jerman menggunakan doktrin bahwa UU yang meratifikasiperjanjian memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai format persetujuan DPR dan sekaligussebagai mentransformasikan materi normatif perjanjian menjadi kaidah UU nasional.Doktrin ini sangat dipengaruhi oleh ahli hukum Jerman H. Triepel pada awal abad ke-20yang terkenal sebagai penganut dualisme dalam hubungan antara hukum internasional denganhukum nasional.Jika dilihat dari akar hukumnya maka seharusnya doktrin Belanda yang harus jadi pedomanbagi Indonesia. Artinya, MK hanya dapat menguji UU No. 38 Tahun 2008 namun bukanPiagam ASEAN, karena UU No. 38 Tahun 2008 hanya bentuk persetujuan DPR dan tidakdimaksudkan untuk menjadikan Piagam ASEAN sebagai UU nasional.Dengan pemikiran ini maka wewenang MK hanya menguji 2 (dua) pasal prosedural UU inidan tidak berwenang menguji pasal-pasal pada Piagam ASEAN. Bukti kuat bahwa UU No.38 Tahun 2008 tidak identik dengan Piagam ASEAN adalah bahwa mulai berlakunya keduainstrumen ini berbeda.UU No. 38 Tahun 2008 mulai berlaku pada saat diundangkan yakin tanggal 6 November2008 sedangkan untuk pemberlakuan Piagam ASEAN ditentukan setelah dipenuhinya syaratyang ditetapkan oleh Piagam ASEAN itu sendiri yaitu 30 hari sejak diterimanya ratifikasi ke10 negara anggota ASEAN, yakni 15 Desember 2008.Jika MK mengabulkan gugatan pemohon, maka apakah Indonesia dapat menarik diri secarasepihak dari Piagam ASEAN ?Jawaban pertanyaan ini tentunya terletak pada hukum internasional dan bukannya padahukum tatanegara Indonesia karena Piagam ASEAN adalah kontrak antarnegara yang tundukpada hukum internasional bukan pada hukum Indonesia.Sayangnya, menurut hukum internasional (Konvensi Wina 1969 tentang PerjanjianInternasional) Indonesia tidak boleh menolak melaksanakan perjanjian yang disetujuinyadengan alasan bertentangan dengan hukum nasional. Maka dilema hukum akan muncul bagiIndonesia (sebagai negara), yaitu menghormati UUD 1945 dengan cara melanggar hukuminternasional, atau menghormati hukum internasional dengan cara melanggar UUD 1945.Namun, terdapat pula pertanyaan ketatanegaraan yang sama rumitnya, yaitu apakahpembatalan UU No. 38 Tahun 2008 serta merta akan mewajibkan presiden melakukanpenarikan diri terhadap Piagam ASEAN? Atau dengan perkataan lain, apakah MK memilikiwewenang untuk meminta presiden menarik diri dari Piagam ASEAN?.Pertanyaan ini mirip dengan ilustrasi sebagai berikut: jika seorang suami telah menikahdengan istri kedua atas dasar ijin istri pertama, dapatkan suami tersebut membatalkan
  • 4. perkawinan tersebut semata-mata karena istri pertama mencabut kembali ijin yang telahdiberikan?Dalam situasi inilah MK diperhadapkan dengan gugatan uji materi Piagam ASEAN. Apa punyang menjadi keputusan MK akan menjadi sangat penting, bukan hanya bagi penggugat danPemerintah RI/DPR, namun juga bagi dunia akademisi hukum. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGUJI UNDANG – UNDANG HASIL RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONALKajian Menurut Hukum Nasional di Indonesia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu lembaganegara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MahkamahKonstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajibansebagaimana diatur dalam UUD 1945 yaitu : 1.Menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2.Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3.Memutus pembubaran partai politik, dan 4.Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Menurut Undang Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,pada Pasal 10 dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili padatingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Dengan demikian sekilas mata maka perjanjian internasional yang disahkan denganundang-undang, sesuai dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2000, dapat diajukanke hadapan Mahkamah Konstitusi untuk di uji apakah sesuai dengan UUD 1945.Maka dapat dimungkinkan undang-undang yang mengesahkan perjanjianinternasional tersebut dapat dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi.Berdasarkan ketentuan ini,maka setiap undang – undang yang dihasilkan olehkekuasaan legislatif, memiliki kemungkinan untuk diuji secara materil olehMahkamah Konstitusi hanya berdasarkan gugatan yang diajukan masyarakat. Luasbidang dari undang – undang ini tidak akan membawa masalah apabila hanyamenyangkut undang – undang yang berasal dari kepentingan nasional. Namunapabila dikaitkan dengan sebuah Perjanjian Internasional yang membawakepentingan masyarakat internasional yang di dalamnya terkandung maknakepentingan negara lain, maka secara implisit sebuah undang – undang yang
  • 5. meratifikasi perjanjian internasional dapat dikatakan bukanlah undang – undangyang membawa kepentingan nasional saja. UU No. 24 tentang Perjanjian Internasional tidak secara tegas menjelaskankedudukan perjanjian internasional dalam sistem perundang-undangan namunhanya menyatakan bahwa perjanjian internasional disahkan dengan undang-undang/Peraturan Presiden tanpa lebih lanjut menjelaskan apa arti dankonsekuensinya bagi perundang-undangan Indonesia. Sedangkan dalam sistemhukum Indonesia, suatu undang – undang berlaku sejak tanggal di tetapkannyaundang – undang tersebut. I Wayan Parthiana menyebutkan salah satu caramenentukan saat berlakunya suatu Perjanjian Internasional yaitu pada saatperjanjian itu diratifikasi secara serentak oleh organ yang berwenang dari masing –masing pihak. Hal ini membuktikan, berlakunya sebuah Perjanjian Internasional jugatidak terlepas dari peran negara sebagai organ yang berwenang untuk menjadikanperjanjian internasional tersebut berlaku terhadap masyarakatnya. Denganpenjelasan ini, maka secara teoritis, mengutip pendapat salah satu mantan HakimKonstitusi periode 2003-2008, I Gede Palguna, maka Mahkamah Konstitusiseharusnya dapat menguji secara materil undang – undang hasil ratifikasi sebuahperjanjian internasional, mengingat undang – undang ratifikasi juga menjadi bagiansebuah proses berlakunya perjanjian internasional, dan dibuat oleh negara itusendiri.Kajian Menurut Hukum InternasionalPerkembangan dunia hukum internasional di Indonesia memiliki berbagaikontroversi dengan adanya simpang siur pemikiran antara berbagai kelompokakademisi yang mengkategorikan Indonesia masuk sebagai penganut aliranMonisme, Dualisme, bahkan keduanya. Aliran Monisme menangkap Indonesiamenjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat internasional, dansangat bergantung pada berbagai keputusan dari organisasi – organisasiinternasional untuk menjadi hukum yang berlaku secara lurus di Indonesia.Sedangkan aliran dualisme seolah – olah membebaskan Indonesia daricengkeraman dunia luar untuk mengendalikan tatanan masyarakat Indonesia,dimana setiap peraturan yang dihasilkan lewat perjanjian internasional tidak sertamerta dijadikan sebagai sumber hukum di Indonesia.Pada akhirnya, opini masyarakat membawa pemikiran saya kepada alam dualisme,dimana hukum nasional sama sekali berbeda dengan hukum internasional. Hal inidisebabkan adanya pengaruh aliran realisme yang sangat cocok diterapkan padanegara berkembang. Kemandirian sebuah negara dalam mengelola sumberdayanya harus diutamakan ketimbang menerima mentah – mentah peraturan –peraturan internasional untuk diberlakukan dalam pengembangan sumber daya dinegara tersebut. Sehingga berdasarkan pemikiran ini, sebuah perjanjianinternasional yang ingin masuk menjadi bagian dari sebuah hukum negara,mengutip pernyataan Herry Purwanto, SH., M.Hum., haruslah melalui sebuah prosestransformasi bentuk dari hukum internasional ke hukum nasional terlebih dahulu.Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Menguji Undang – Undang HasilRatifikasi
  • 6. Dalam meneliti kewenangan Mahkamah Kontitusi ini, saya mengambil kasusgugatan terhadap Undang – Undang Ratifikasi Piagam ASEAN. Secara substantifmenurut Faajrul Faalakh, secara substantif ASEAN Charter yang disahkan denganUU Nomor 38/2008 bukanlah wet in formele zjin, sehingga bukan merupakan UUyang dapat dimohonkan pengujian di MK. secara substantif suatu peraturanpresiden yang mengesahkan perjanjian internasional juga bukanlah hal yang dapatdiuji oleh Mahkamah Agung (MA). Prosedur internal di Indonesia, sebagaimanadiatur UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi perjanjianinternasional tidak memerlukan pengujian ke MK, dan apabila MK dan MAberwenang menguji perjanjian internasional, banyak ratifikasi konvensi atauperjanjian internasional berpotensi dibatalkan di forum pengadilan yang tidaktunggal.Secara prosedur, setelah Undang – Undang No. 38 / 2008 tersebut diundangkan,Menteri Luar Negeri mengeluarkan sebuah dokumen formal yang disebut sebagaiinstrumen ratifikasi untuk disampaikan kepada Sekjen ASEAN. Dengan diterimanyainstrumen ratifikasi ini maka sejak itulah Piagam ASEAN mulai berlaku terhadapIndonesia. Tanggal berlakunya UU No 38/2008 dengan tanggal berlakunya PiagamASEAN berbeda. Hal ini sudah memperlihatkan bahwa kedua dokumen ini tidakpernah identik. Jika dua pasal pada UU No 38/2008 yang akan di-judicial reviewmaka tidak akan ditemukan masalah konsitutionalitas. Namun jika Piagam ASEANyang akan di-judicial review, pertanyaannya adalah dapatkah MK menguji perjanjianinternasional sebagai produk hukum internasional?Secara teoritis, persoalan ini berakar pada ketidakjelasan tentang aliran/doktrin yangdianut oleh hukum Indonesia tentang hubungan perjanjian internasional dan hukumnasional. Pada negara-negara maju, aliran ini telah dicerminkan dalam UUD yangsecara tegas memuat kaidah tentang apa status perjanjian internasional dalamhukum nasionalnya.Jika MK memutuskan bahwa Piagam ASEAN bertentangan dengan UUD 1945,maka dilema hukum akan muncul bagi Indonesia (sebagai Negara), yaitumenghormati UUD 1945 dengan cara melanggar hukum internasional, ataumenghormati hukum internasional dengan cara melanggar UUD 1945.Dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap hukum nasional, namun denganmempertimbangkan keikutsertaan Indonesia sebagai masyarakat internasional, danbetapa dalamnya Indonesia terlibat dalam saling ketergantungan antar negara,maka saya berpendapat maka Indonesia haruslah tunduk pada hukum internasionalitu sendiri, dimana Indonesia tidak boleh menolak melaksanakan perjanjian yangdisetujuinya dengan alasan bertentangan dengan hukum nasional. Dan menurutanalisa saya, secara teoritis memang Mahkamah Konstitusi dapat menguji undang –undang hasil ratifikasi jika ditilik dari original intent perumusan pasal 11 UUD 1945yang menggambarkan perjanjian internasional sebenarnya diserahkan tidak secaraeksklusif pada cabang kekuasaan tertentu saja melainkan kepada eksekutif(presiden) dan legislatif (DPR) karena berkaitan dengan hak – hak warga negarayang harus dilindungi yang oleh karena itu perjanjian internasional yang diratifikasiharuslah dapat melindungi kedaulatan dan menjamin hak – hak warga negara, dantugas pengawasannya diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Namun demikian,pada praktik sebagai masyarakat internasional, Mahkamah Konstitusi tidak bisa
  • 7. menguji undang – undang hasil ratifikasi dengan melihat bagaimana Indonesiamenjadi bagian yang utuh dalam perkembangan masyarakat internasional itu sendiridengan keanggotaannya secara penuh pada PBB, yang pada akhirnya menjadikanIndonesia harus tunduk pada hukum internasional.Perjanjian Internasional yang Bertentangan dengan KonstitusiBagaimana jika salah satu isi perjanjian internasional bertentangan dengan konstitusi negara?Apakah negara akan tetap ikut dalam perjanjian tersebut? Mohon penjelasannya, Terimakasih.Di KenegaraanJawabanBung PokrolNegara dalam pembuatan perjanjian internasional, dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah Republik Indonesiaharus berpedoman pada kepentingan nasional dan mendasarkan pada prinsip-prinsip persamaan kedudukan,saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku(lihat Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional).Oleh karena itu, Pemerintah dalam membuat suatu perjanjian internasional juga harus memperhatikan KonstitusiNegara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”) yang menjadi hukumnasional tertinggi sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 10Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.Menjawab pertanyaan Anda, mengacu pada ketentuan Pasal 4 UU No. 24/2000 di atas maka Negara tidak bolehikut dalam suatu perjanjian internasional yang seluruh atau sebagian isinya bertentangan dengan KonstitusiNegara yaitu UUD 1945.Namun dalam prakteknya, menurut pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana dalam sebuah wawancarayang dimuat di situs eralawonline.com, selama ini departemen atau instansi yang mengajukan untuk meratifikasiperjanjian internasional tidak melihat pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam konstitusi. Atau apakahperjanjian internasional itu sudah sesuai atau tidak dengan konstitusi. Di sisi lain, mengenai isi perjanjianinternasional yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, lebih jauh Hikmahantoberpendapat:
  • 8. “Kalau sudah ikut maka peraturan perundang-undangan kita itu harus disisir dulu, ada tidak yang masih belum diatur. Kalau belum ada berarti kita harus membuat aturan itu. Kalau misalnya sudah ada tapi bertentangan maka ketentuan peraturan dalam negeri yang harus menyesuaikan dengan perjanjian internasional, karena kita sudah meratifikasi secara sukarela. Walaupun sukarela sebetulnya ada paksaannya juga. Karena begini, ada negara maju lewat lembaga keuangan internasionalnya mereka akan mensyaratkan, kamu saya kasih bantuan tapi kamu harus ikut perjanjian ini perjanjian itu. Sehingga seolah-olah kita tidak punya kedaulatan untuk menentukan perjanjian mana yang akan kita ikuti.”Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar hukum:1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganApakah MK Bisa Menguji Piagam Asean? Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah LSM mempersoalkanPiagam ASEAN yang membentuk pasar bebas sebagai bertentangan dengan UUD 1945.Mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan meminta judicial reviewterhadap UU yang meratifikasinya, yakni UU Nomor 38 Tahun 2008.Saat Pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN di Bali pekan lalu, MK mulai menggelarperkara ini dengan mendengarkan pandangan para pemohon dan pemerintah serta para saksiahli.Gugatan judicial review ini menggiring opini publik ke arah pertanyaan mendasar, yaitu"Benarkah Piagam ASEAN bertentangan dengan UUD 1945" Tanpa mengurangi arti pentingpertanyaan itu, penulis justru lebih tergelitik dengan pertanyaan proseduralnya, yaitu
  • 9. "Apakah MK dapat menguji perjanjian internasional terhadap UUD 194?Dalam risalah sidang pemeriksaan pendahuluan MK terhadap perkara ini, terdapat beberapapermintaan hakim untuk dilengkapi oleh pemohon.Di antaranya ada dua yang menarik perhatian. Pertama, permintaan agar pemohonmenjelaskan bagaimana posisi perjanjian internasional yang disahkan oleh Undang-Undang.Apakah norma-normanya otomatis menjadi UU atau harus dimuat lagi dalam UU tersendiri.Hal ini tentu akan terkait dengan kewenangan MK untuk melakukan pengujian.Kedua, agar pemohon menjelaskan apakah mungkin dilakukan pembatalan sepihak olehIndonesia terhadap Piagam ASEAN. Pemohon meyakini bahwa UU ini dapat diuji oleh MKkarena UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jelasmengatakan UU jenis ini adalah UU dan tidak membedakannya dengan UU lainnya.Piagam ASEAN sendiri adalah merupakan lampiran dan dengan demikian identik dengan UUini.UU No. 38 Tahun 2008 ini sebenarnya hanya memuat dua pasal; pasal (1) menyatakanmengesahkan Piagam ASEAN, pasal (2) tentang mulai berlakunya UU ini, sedangkanPiagam ASEAN sendiri adalah merupakan lampiran.Persoalan mendasar dalam perkara ini sebetulnya bukanlah tentang apakah UU No. 38 Tahun2008 yang meratifikasi Piagam ASEAN dapat menjadi objek pengujian materi oleh MKmelainkan lebih ke pertanyaan apakah UU No. 38 Tahun 2008 adalah identik dengan PiagamASEAN sebagai traktat (perjanjian internasional), atau apakah materi normatif PiagamASEAN telah menjelma menjadi UU No. 38 Tahun 2008 (terminologi juridis yang seringdipakai adalah "transformasi").Jika secara konstitusional Piagam ASEAN telah berubah menjadi UU maka MK memilikiwewenang menguji pasal-pasal pada Piagam ASEAN dalam formatnya sebagai UU, namunjika tidak maka MK hanya menguji kedua Pasal UU tersebut.Syarat konstitusionalUU No. 38 Tahun 2008 sebenarnya hanya merupakan syarat konstitusional seperti yangdiminta oleh Pasal 11 UUD 45: "Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang,damai dan membuat perjanjian dengan Negara lain".Muhammad Yamin sebagai salah satu perumus UUD 1945 pernah menyatakan bahwa "tidakditerapkan dalam Pasal 11 bentuk juridis lain daripada persetujuan DPR, sehinggapersetujuan DPR itu sendiri berupa apa pun telah mencakupi syarat formil menurut KonstitusiPasal 11 (Naskah Persiapan UUD 1945, Jilid III, 1960). Dari konstruksi ini maka UU No. 38Tahun 2008 pada hakikatnya, dan tidak lain, adalah bentuk "persetujuan DPR" dan bukanPiagam ASEAN itu sendiri.Persoalan status perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional RI memang masihbelum jelas. Kedudukannya dalam rumah hukum nasional belum diperjelas. Banyak kalanganterjebak untuk menempatkan perjanjian internasional berada dalam rumah undang-undang,dalam hal ini UU yang meratifikasinya. Artinya karena diratifikasi dengan UU makaperjanjian internasional telah berubah wujud menjadi UU.
  • 10. Pandangan ini agak anomali karena mata kuliah hukum tatanegara yang dipelajari olehseluruh pakar hukum Indonesia selalu mengajarkan bahwa perjanjian internasional (traktat)duduk bersebelahan dengan, dan tidak berada dalam, suatu UU.Telah menjadi kesepakatan di kalangan pakar hukum tatanegara dan tidak pernahdipersoalkan sampai saat ini bahwa sumber hukum tatanegara adalah UUD, UU, traktat,dimana traktat berdiri sendiri dan terpisah dari UU.Itulah sebabnya salah satu hakim MK, Dr. Harjono SH yang dalam bukunya (TransformasiDemokrasi, 2010) secara tepat mengatakan "Dalam ilmu hukum, perjanjian internasional atautraktat disebut sebagai sumber hukum lain yang terpisah dari undang-undang".Praktik Indonesia sementara ini yang mewadahi ratifikasi perjanjian internasioal dalambentuk undang-undang mengesankan seolah-olah kekuatan mengikat perjanjian internasionalsebagai sumber hukum didasarkan atas bentuk formal undang-undang, padahal bukan. Statusperjanjian internasional yang dibuat sesuai dengan ketentuan konstitusilah yang menjadikansumber hukum.Senada dengan itu, mantan Ketua MA Prof. Bagir Manan membuat pernyataan yang sangatmenarik yaitu `Jadi ada semacam kontradiksi keilmuan. Di satu pihak, perjanjianinternasional ditempatkan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, di pihak lainperjanjian internasional diberi bentuk peraturan perundang-undangan".Lebih tinggiSejak awal abad ini, Belanda telah memutuskan bahwa traktat berkedudukan lebih tinggi dariUU termasuk UUD dengan kata lain menganut monisme primat hukum internasional.Sebelum traktat diratifikasi oleh seorang raja maka perlu mendapat persetujuan parlemen.Persetujuan Parlemen ini dituangkan dalam bentuk UU (wet) namun digarisbawahi pulabahwa Wet ini hanya format persetujuan Parlemen dan bukan dimaksudkan sebagai wetdalam arti yang lazim. Sekalipun parlemen sudah menyetujui, tidak otomatis rajaberkewajiban untuk meratifikasinya.Praktik Belanda ini ternyata diikuti oleh para ahli hukum Indonesia seperti Prof Utrecht,pakar hukum pada awal kemerdekaan, yang menjelaskan mekanisme Pasal 11 UUD 1945yaitu suatu perjanjian internasional harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR dandituangkan dalam suatu undang-undang persetujuan (goedkeuringswet) yang bersifat undang-undang formil saja. Kemudian, setelah mendapat persetujuan DPR, presiden melakukanpengesahan yang disebut dengan "ratifikasi".Berbeda dengan Belanda, maka Jerman menggunakan doktrin bahwa UU yang meratifikasiperjanjian memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai format persetujuan DPR dan sekaligussebagai mentransformasikan materi normatif perjanjian menjadi kaidah UU nasional.Doktrin ini sangat dipengaruhi oleh ahli hukum Jerman H. Triepel pada awal abad ke-20yang terkenal sebagai penganut dualisme dalam hubungan antara hukum internasional denganhukum nasional.Jika dilihat dari akar hukumnya maka seharusnya doktrin Belanda yang harus jadi pedoman
  • 11. bagi Indonesia. Artinya, MK hanya dapat menguji UU No. 38 Tahun 2008 namun bukanPiagam ASEAN, karena UU No. 38 Tahun 2008 hanya bentuk persetujuan DPR dan tidakdimaksudkan untuk menjadikan Piagam ASEAN sebagai UU nasional.Dengan pemikiran ini maka wewenang MK hanya menguji 2 (dua) pasal prosedural UU inidan tidak berwenang menguji pasal-pasal pada Piagam ASEAN. Bukti kuat bahwa UU No.38 Tahun 2008 tidak identik dengan Piagam ASEAN adalah bahwa mulai berlakunya keduainstrumen ini berbeda.UU No. 38 Tahun 2008 mulai berlaku pada saat diundangkan yakin tanggal 6 November2008 sedangkan untuk pemberlakuan Piagam ASEAN ditentukan setelah dipenuhinya syaratyang ditetapkan oleh Piagam ASEAN itu sendiri yaitu 30 hari sejak diterimanya ratifikasi ke10 negara anggota ASEAN, yakni 15 Desember 2008.Jika MK mengabulkan gugatan pemohon, maka apakah Indonesia dapat menarik diri secarasepihak dari Piagam ASEAN ?Jawaban pertanyaan ini tentunya terletak pada hukum internasional dan bukannya padahukum tatanegara Indonesia karena Piagam ASEAN adalah kontrak antarnegara yang tundukpada hukum internasional bukan pada hukum Indonesia.Sayangnya, menurut hukum internasional (Konvensi Wina 1969 tentang PerjanjianInternasional) Indonesia tidak boleh menolak melaksanakan perjanjian yang disetujuinyadengan alasan bertentangan dengan hukum nasional. Maka dilema hukum akan muncul bagiIndonesia (sebagai negara), yaitu menghormati UUD 1945 dengan cara melanggar hukuminternasional, atau menghormati hukum internasional dengan cara melanggar UUD 1945.Namun, terdapat pula pertanyaan ketatanegaraan yang sama rumitnya, yaitu apakahpembatalan UU No. 38 Tahun 2008 serta merta akan mewajibkan presiden melakukanpenarikan diri terhadap Piagam ASEAN? Atau dengan perkataan lain, apakah MK memilikiwewenang untuk meminta presiden menarik diri dari Piagam ASEAN?.Pertanyaan ini mirip dengan ilustrasi sebagai berikut: jika seorang suami telah menikahdengan istri kedua atas dasar ijin istri pertama, dapatkan suami tersebut membatalkanperkawinan tersebut semata-mata karena istri pertama mencabut kembali ijin yang telahdiberikan?Dalam situasi inilah MK diperhadapkan dengan gugatan uji materi Piagam ASEAN. Apa punyang menjadi keputusan MK akan menjadi sangat penting, bukan hanya bagi penggugat danPemerintah RI/DPR, namun juga bagi dunia akademisi hukum.Pakar: MK Tak BerwenangMenguji Hukum InternasionalKamis, 4 Agustus 2011JAKARTA (Suara Karya): Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang menguji hukuminternasional yang disahkan menjadi undang-undang, meski salah satu wewenang MKmenguji hukum di bawah UUD 1945. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM) Fajrul Falaakh menegaskan hal itu saat bersaksi sebagai ahli dalam sidang pleno pengujian Pasal 1 angka 5 dan Pasal 2 ayat 2 huruf n UU 38 tahun 2008 tentang Hasil Ratifikasi Piagam ASEAN (ASEAN Charter).
  • 12. Secara substantif ASEAN Charter yang disahkan dengan UU nomor 38 tahun 2008 bukanlah wet in formele zjin sehingga bukan merupakan UU yang dapat dimohonkan pengujian di MK," kata Fajrul. Perpres atau Keppres yang mengesahkan perjanjian internasional juga bukan Perpres/Keppres yang dapat digugat ke Mahkamah Agung (MA) atau PTUN. Fajrul menjelaskan, menurut prosedur internal di Indonesia sebagaimana diatur UU No 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi perjanjian internasional tidak memerlukan pengujian ke MK. "Jika MK dan MA berwenang menguji perjanjian internasional, banyak ratifikasi konvensi/perjanjian internasional berpotensi dibatalkan oleh pengadilan yang tidak tunggal," ujarnya. Menurutnya, tidak menjadi original intent dari Pasal 11 UUD 1945, jika perjanjian internasional dan persetujuan DPR (ratifikasi) terhadap perjanjian internasional disamakan dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 5, 20, dan 22A UUD 1945. "Persetujuan DPR terhadap perjanjian internasional tidak harus disamakan dengan persetujuan bersama DPR-Presiden terhadap RUU sesuai Pasal 20 ayat (2) UUD 1945," paparnya.UU Dibatalkan, Indonesia Tetap Terikat Piagam ASEAN JAKARTA(radabangka.co.id)-DirekturJenderal(Dirjen)HukumdanPerjanjianInternasionalKementerianLuarNegeri(Kemenlu),LinggawatyHakim,menilaiberlakunyaPiagamASEANterhadapIndonesiatidaksertamertadidasarkanpadapemberlakuanUUNomor38Tahun2008tentangPengesahanPiagamASEAN.Pasalnya,pernyataanpengikatandiriIndonesiapadaPiagamASEANdidasarkanpadapenyerahanPiagamPengesahankepadaSekretariatASEANsepertidiaturPasal14UUNomor24Tahun2000 tentangPerjanjianInternasional. “Karenaitu,pemberlakuanPiagamASEANbagiIndonesiadannegaraAsiaTenggara sepenuhnya ditentukan penerapan ketentuan Piagam ASEAN itu sendiri yang merupakanperjanjian internasional, bukan UUpengesahannya,”kataLinggawatydalampengujianPasal1angka5danPasal2ayat2hurufnUUPengesahanPiagam ASEANdiruangsidangGedungMK,Rabu(20/7). Ditegaskanya,materimuatanUUPengesahanPiagamASEANhanyamerupakanpersetujuanpemerintahdanDPRuntukmengikatkandiriterhadapPiagamASEAN.“Materinyasamasekalitidakuntuk mengubah bentuk ketentuan Piagam ASEAN dari norma hukum internasional menjadi hukumnasional,” kata Linggawaty.KarenanyaiamembantahdalihpemohonyangmenyatakanbahwakesepakatanfreetradeareayangdidasarkanpadaPiagamASEAN.Sebab,AFTA,ASEAN-ChinaFreeTradeArea(ACFTA),ASEAN-IndiaTradeArea,ASEAN-JapanFreeTrade Area,danASEAN-Australia/NewZealandFreeTradeAreadibuatatasdasarperjanjianinternasionalsecaraterpisahsebelumPiagamASEANberlaku.Karenanya,kataLinggawaty,kalaupunnantinyaMKmembatalkanUUtentangratifikasiPiagamAseanmakaperjanjian-perjanjianFTAyangtelahditandatanganiIndonesiatetapberlakudanmengikat.Apalagi,lanjutnya,Pasal27KonvensiWinayangmengaturtentangPerjanjianInternasionalmenegaskanbahwasuatupihaktidakdapatmenggunakanhukumnasionalnya sebagaialasanpembenarataskegagalannyamelaksanakanperjanjianInternasional.“Menuruthukuminternasional,IndonesiatidakdapatmenggunakanalasanpembatalanolehMahkamahsebagaialasanpembenaruntuktidakmelaksanakanPasal1angka5danPasal2ayat(2)hurufn.JikaMahkamahmengabulkanpermohonanini,Indonesiasecarahukumdalamposisiyangsangatsulit. KarenaitupasalitutidakbertentangandenganUUD1945,"tandasnya.Sepertidiketahui,ujimateriUUNomor38Tahun2008diajukanolehAliansiuntukKeadilanGlobaldiantaranyaInstituteforGlobalJustice,SerikatPetaniRakyat,PerkumpulanINFID, Aliansi Petani Indonesia, FNPBI, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Migrant Care, AktivisPetisi 28, Asosiasi PembelaPerempuanUsahaKecil,KoalisiAntiUtang,Salamuddin,DaniSetiawan,danHarisRusli.
  • 13. Parapemoho nmenganggappasal1ayat (5)UUtersebutmengaturprinsippasartunggaldenganbasisproduksitunggalyangberartipelaksanaankesepakata nperdagangan ASEANituharussama(homogen).Pasalitu yangmenjadilandasanbagiASEANuntukmelakukanperdaganganbebasdengan negara- negaradiluarkawasansepertiACFTA,ASEAN-KoreanFreeTradeAggreement,ASEAN- AusralianFreeTradeAgreement.Pemohonmenilai,pemberlakuanPiagamASEANyangmenyangkutperdaganganbebasitumerugikanindustridanperdagangannasionalkarena IndonesiaharustundukdengansegalakeputusanyangdiambilditingkatASEAN.Karenaitu,parapemohon meminta MKmembatalkan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 2 ayat (2) huruf n UU Pengesahan Piagam ASEAN karena dinilaibertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

×