Your SlideShare is downloading. ×
SISTEM EKONOMI KERAKYATAN MELALUI WADAH GERAKAN KOPERASI INDONESIA
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

SISTEM EKONOMI KERAKYATAN MELALUI WADAH GERAKAN KOPERASI INDONESIA

7,529
views

Published on

TUGAS PI EKONOMI KOPERASI

TUGAS PI EKONOMI KOPERASI


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
7,529
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
114
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. DIBUAT OLEH :NAMA : ARINI NURMALA SARINPM : 11210100KELAS : 2EA21 UNIVERSITAS GUNADARMA 2011
  • 2. KATA PENGANTAR Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat sertahidayah kepada kita semua, sehingga berkat Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikanmakalah “Sistem Ekonomi Kerakyatan Melalui Wadah Gerakan Koperasi Indonesia”. Dalam penyusunan makalah ini, penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasihpada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas buku ini sehinggapenulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ini. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terimakasih kepada Pembimbing yang telah membimbing kami. Dalam penyusunan buku ini penulis berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagipenulis sendiri maupun kepada para pembaca umumnya. Bekasi, 24 Oktober 2011 Penyusun
  • 3. DAFTAR ISI HalKata Pengantar iDaftar Isi iiBAB 1 PENDAHULUAN  Tujuan & Sasaran Sistem Ekonomi Kerakyatan 2  Tujuan yg diharapkan dari penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan 3BAB 2 PEMBAHASAN 6  Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan 7BAB 3 KESIMPULAN 9REFERENSI 10
  • 4. BAB 1 PENDAHULUANEkonomi kerakyatan merupakan tata laksana ekonomi yang bersifat kerakyatan yaitupenyelenggaraan ekonomi yang memberi dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dankemajuan ekonomi rakyat yaitu keseluruhan aktivitas perekonomian yang dilakukan olehrakyat kecil. Ekonomi kerakyatan lebih menunjuk pada sila ke-4 Pancasila, yang menekankanpada sifat demokratis sistem ekonomi Indonesia. Dalam demokrasi ekonomi Indonesia,produksi tidak hanya dikerjakan oleh sebagian warga tetapi oleh semua warga masyarakat,dan hasilnya dibagikan kepada semua anggota masyarakat secara adil dan merata (penjelasanpasal 33 UUD 1945).Ekonomi rakyat memegang kunci kemajuan ekonomi nasional di masa depan, dan sistemekonomi Pancasila merupakan aturan main bagi semua perilaku ekonomi di semua bidangkegiatan ekonomi.Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasaskekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakansungguh-sungguh pada ekonomi rakyat . Dalam ekonomi kerakyatan ini kemakmuran rakyatlebih diutamakan daripada kemakmuran orang per orangEkonomi Kerakyatan adalah merupakan sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untukmewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Ekonomi Kerakyatan memiliki prinsipbahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan,selainitu ekonomi kerakyatan juga menginginkan kemakmuran rakyat.Sistem Ekonomi kerakyatan memiliki fungsi yang kuat dalam membantu masyarakat karenalangsung berhubungan dengan urat nadi kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi kerakyatanperlu lebih diberdayakan agar mampu menjadi salah satu mesin bagi peningkatankesejahteraan rakyat dan sekaligus alat ampuh untuk lebih memeratakan „pembangunan‟sejalan dengan program pengentasan kemiskinan. System ekonomi kerakyatan di Indonesiamemang masih belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu pemerintah mengupayakanuntuk mendirikan koperasi sebagai wadah dalam memperlancar perekonomian rakyat.Sebenarnya, ekonomi kerakyatan merupakan symbol dari suatu system yang memilikidampak terhadap perilaku ekonomi yang memang masih rendah dan memang layak untukmendapatkan prioritas utama penanganan pemerintah. Sebagaimana diketahui, perbedaankoperasi dari perusahaan perseroan terletak pada diterapkannya prinsip keterbukaan bagi
  • 5. semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang dijalankan olehkoperasi untuk turut menjadi anggota koperasi.Sistem Ekonomi kerakyatan dapat diperkuat dengan adanya koperasi, dengan adanyakoperasi kegiatan produksi dan konsumsi yang apabila dikerjakan sendiri-sendiri tidak akanberhasil, tetapi melalui organisasi koperasi yang menerima tugas dari anggota untukmemperjuangkannya ternyata dapat berhasil. Sistem Ekonomi kerakyatan merupakan usahaekonomi yang tegas-tegas tidak mengejar keuntungan tunai, tetapi dilaksanakan untuksekedar memperoleh pendapatan bagi pemenuhan kebutuhan keluarga secara langsung untukmemenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan-kebutuhan keluarga lain dalamarti luas, yang semuanya mendesak dipenuhi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan paraanggota koperasi.Tujuan dan Sasaran Sistem Ekonomi KerakyatanMenurut San Afri Awang Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, tujuan utamapenyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk mewujudkankeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakatdalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Bila tujuan utama ekonomi kerakyatanitu dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan dalam garis besarnyameliputi lima hal berikut: 1. Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat. 2. Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar. 3. Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat. 4. Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat. 5. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.Agar tetap bisa mengikuti perkembangan zaman, koperasi harus bisa memberikan sumbangannyata kepada pemberdayaan ekonomi rakyat. Jika hal ini tidak dilakukan maka koperasi yangdiharapkan akan menjadi sokoguru perekonomian nasional tidak akan mampu untuk bersaingdengan pelaku ekonomi lain baik pemerintah maupun swasta.
  • 6. Tujuan yang diharapkan dari penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan 1) Membangun Indonesia yang berdikiari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan 2) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan 3) Mendorong pemerataan pendapatan rakyat 4) Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasionalSelain itu ada 5 hal pokok yang harus diperjuangkan agar sistem ekonomi kerakyatantidak menjadi wacana saja, yaitu : 1. Peningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan utama memerangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuknya 2. Penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme persaingan yang berkeadilan (fair competition) 3. Peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah 4. Penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap 5. Pembaharuan UU Koperasi dan pendirian koperasi-koperasi “ sejati” dalam berbagai bidan usaha dan kegiatan. Yang perlu dicermati, peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomatif, melainkan pada paradigma fondasi.Koperasi dapat membantu terlaksanya sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Apasebenranya koperasi itu ? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badanhukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jika kita lihat disistem ekonomi kerakyatan dan koperasi ada suatu kesaman yaitu berasas kekeluargaan. Olehkarena itu sistem ekonomi melalui gerakan koperasi dapat dijadikan suatu cara meralisasikansistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Tujuan didirikannya koperasi adalahmensejahterahkan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membagitata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,adil,danmakmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di koperasi tidak mengenal labamelainkan SHU (Sisa Hasil Usaha). Jadi para anggota koperasi akan mendapatkan SHUdalam suatu periode tertentu. Sistem ekonomi kerakyatan melalui gerakan koperasi ini sangatmembantu dan mensejahterahkan keadaan ekonomi anggota koperasi pada khususnya danmasyarakat pada umumnya. Masyarakat yang kurang mampu di Indonesia sangat terbantudengan adanya koperasi. Misalkan adanya koperasi simpan pinjam yang bunganya sangatrendah dan koperasi yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan harga yang murah. Jadi
  • 7. kesimpulan yang dapat di ambil dalam tulisan ini yaitu sistem ekonomi kerakyatan melaluigerakan koperasi sangat membantu dan dapat mensejahtrahkan anggotanya dan masyarakatluas.Tujuan utama dalam penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan melalui gerakan koperasiadalah untuk mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia ( sebagaimana telahtercantum dalam sila ke-5 ) melalui peningkatan kemampuan masyarakat terhadappengendaliannya roda perekonomian di Indonesia. Apabila setiap pelaku ekonomimenerapkannya, kemungkinan tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak baikdari segi perekonomian bawah dapat diatasi dengan baik. Adanya jaminan social bagianggota masyarakat yang membutuhkan terutama fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.Yang lebih penting adalah terselenggaranya system belajar mengajar bagi setiap anggotamasyarakat.Telah diketahui sebelumnya bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia bahkan tentangpersoalan globalisasi dalam perekonomian, membuat pemerintah dan para pihak yangbersangkutan mencari pengupayaan untuk mengatasi persoalan tersebut. Tidak mudahmemang menjalankan program yang telah di canangkan. Akan tetapi, dengan kehadirannyasystem ekonomi kerakyatan di Indonesia memang sedikit membantu dalam mengatasipermasalahan tersebut. Walaupun penggunaan ungkapan itu dalam realisasinya cenderungbelum terlaksana dengan ungkapan ekonomi rakyat, justru cenderung dipandang seolah-olahmerupakan idealisme baru dalam perekonomian Indonesia. Ekonomi kerakyatan dalam artiyang lebih luas mencakup kehidupan petani, nelayan, tukang becak dan pedagang kaki lima,yang kepentingan-kepentingan ekonominya selalu dapat lebih mudah dibantu dandiperjuangkan melalui koperasi. Peranan koperasi di Indonesia sesungguhnya untukmengelola usaha dengan baik, menyejahterakan anggotanya dan sekaligus berfungsi sebagaikekuatan pengimbang dalam sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia, misalnya telahmemberikan kontribusi nyata bagi perekonomian bangsa Indonesia. Dengan mendirikankoperasi diharapkan masyarakat setempat mempunyai peluang besar untuk memanfaatkanpotensi dan asset ekonomi yang ada di daerahnya. Peran koperasi di pedesaan telahmenggantikan fungsi bank konvensional atau syariah sehingga koperasi sering disebut pulasebagai banknya rakyat karena koperasi tersebut beroperasi dengan menerapkan sistemperbankan yang sudah diatur oleh pemerintah di Indonesia. Agar tetap bisa mengikutiperkembangan zaman, koperasi ahrus bisa memberikan sumbangan nyata kepadapemberdayaan ekonomi rakyat. Dengan begitu, koperasi akan menjadi sokoguru
  • 8. perekonomian nasional tidak akan mampu untuk bersaing dengan pelaku ekonomi lain baikpemerintah maupun swasta.
  • 9. BAB 2 PEMBAHASANPeranan Koperasi dalam Ekonomi Kerakyatan bisa dilihat dari penjabaran yang lebihterperinci mengenai Pengertian Koperasi di Indonesia ( lihat Anonim,1989). Pengertianyaadalah sebagai berikut :Kopoerasi didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan diantara para anggotanya,Kebutuhan yang sama ini lalu diusahakan pemenuhnya melalui pembentukan perusahaan.Dengan adanya perusahaan yang dimilki secara bersama-sama, maka diharapkan kebutuhanitu dapat dipenuhi dengan cara yang lebih baik disbanding dengan dilakukan oleh masing-masinganggota secara perorangan.Koperasi didirikan atas dasar kesadaran mengenai keterbatasan kemampuan. Oleh karena itudipandang perlu untuk menyatukan diri demi keepentingan bersama yang lebih besar. Usahaitu dilandasi oleh suatu cita-cita yang luhur untuk menolong diri sendiri atas dasar keyakinanakan harga diri, kesadaran pribadi serta rasa setia kawanKoperasi didirikan atas dasar kesukarelaan dan keterbukaan, tidak boleh ada paksaan.Prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan itu seluruhnya terkandung dalam Koperasi.Dalamkonteks ekonomi kerakyatakan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsidilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkanpengelolaannya di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri. Prinsipdemokrasi ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yangberasaskan kekeluargaan. Hal ini menunjukan bahwa Koperasi memiliki peranan dalamEkonomi Keakyatan karena Koperasi merupakan bentuk perusahan, satu-satunya bentukperusahaan yang sesuai dengan Ekonomi Kerakyatan.
  • 10. Ciri Sistem Ekonomi KerakyatanMenurut San Afri Awang, sistem ekonomi kerakyatan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Peranan vital negara (pemerintah). Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, negara memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Peranan negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur jalannya roda perekonomian. Melalui pendirian Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, negara dapat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang seorang, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang seorang, sehingga memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa. 2. Efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Tidak benar jika dikatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan cenderung mengabaikan efisiensi dan bersifat antipasar. Efisiensi dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam perspektif jangka pendek dan berdimensi keuangan, melainkan dipahami secara komprehensif dalam arti memperhatikan baik aspek kualitatif dan kuantitatif, keuangan dan non-keuangan, maupun aspek kelestarian lingkungan. Politik ekonomi kerakyatan memang tidak didasarkan atas pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas, melainkan atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. 3. Mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerja sama (cooperatif). Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, kecuali untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetap didasarkan atas mekanisme pasar. Tetapi mekanisme pasar bukan satu-satunya. Selain melalui mekanisme pasar, alokasi juga didorong untuk diselenggarakan melalui mekanisme usaha bersama (koperasi). Mekanisme pasar dan koperasi dapat diibaratkan seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang sama dalam mekanisme alokasi sistem ekonomi kerakyatan. 4. Pemerataan penguasaan faktor produksi. Dalam rangka itu, sejalan dengan amanat penjelasan pasal 33 UUD 1945, penyelenggaraan pasar dan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan harus dilakukan dengan terus menerus melakukan penataan kelembagaan, yaitu dengan cara memeratakan penguasaan modal atau faktor-faktor
  • 11. produksi kepada segenap lapisan anggota masyarakat. Proses sistematis untuk mendemokratisasikan penguasaan faktor-faktor produksi atau peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat inilah yang menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan.5. Koperasi sebagai sokoguru perekonomian. Dilihat dari sudut pasal 33 UUD 1945, keikutsertaan anggota masyarakat dalam memiliki faktor-faktor produksi itulah antara lain yang menyebabkan dinyatakannya koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana diketahui, perbedaan koperasi dari perusahaan perseroan terletak pada diterapkannya prinsip keterbukaan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang dijalankan oleh koperasi untuk turut menjadi anggota koperasi.6. Pola hubungan produksi kemitraan, bukan buruh-majikan. Pada koperasi memang terdapat perbedaan mendasar yang membedakannya secara diametral dari bentuk- bentuk perusahaan yang lain. Di antaranya adalah pada dihilangkannya pemilahan buruh-majikan, yaitu diikutsertakannya buruh sebagai pemilik perusahaan atau anggota koperasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Bung Hatta, “Pada koperasi tak ada majikan dan tak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerja sama untuk menyelenggarakan keperluan bersama”. Karakter utama ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi pada dasarnya terletak pada dihilangkannya watak individualistis dan kapitalistis dari wajah perekonomian Indonesia. Secara mikro hal itu antara lain berarti diikutsertakannya pelanggan dan buruh sebagai anggota koperasi atau pemilik perusahaan. Sedangkan secara makro hal itu berarti ditegakkannya kedaulatan ekonomi rakyat dan diletakkannya kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang.7. Kepemilikan saham oleh pekerja. Dengan diangkatnya kerakyatan atau demokrasi sebagai prinsip dasar sistem perekonomian Indonesia, prinsip itu dengan sendirinya tidak hanya memiliki kedudukan penting dalam menentukan corak perekonomian yang harus diselenggarakan oleh negara pada tingkat makro. Ia juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan corak perusahaan yang harus dikembangkan pada tingkat mikro. Perusahaan hendaknya dikembangkan sebagai bangun usaha yang dimiliki dan dikelola secara kolektif (cooperatif) melalui penerapan pola-pola Kepemilikan Saham oleh Pekerja.
  • 12. BAB 3 KESIMPULANA. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat . Dalam ekonomi kerakyatan ini kemakmuran rakyat lebih diutamakan daripada kemakmuran orang per orangB. Sistem Ekonomi kerakyatan memiliki fungsi yang kuat dalam membantu masyarakat karena langsung berhubungan dengan urat nadi kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi kerakyatan perlu lebih diberdayakan agar mampu menjadi salah satu mesin bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan sekaligus alat ampuh untuk lebih memeratakan „pembangunan‟ sejalan dengan program pengentasan kemiskinan.C. Tujuan utama dalam penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan melalui gerakan koperasi adalah untuk mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia ( sebagaimana telah tercantum dalam sila ke-5 ) melalui peningkatan kemampuan masyarakat terhadap pengendaliannya roda perekonomian di Indonesia.D. Prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan itu seluruhnya terkandung dalam Koperasi.Dalam konteks ekonomi kerakyatakan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri.
  • 13. REFERENSI http://www.ekonomirakyat.org/edisi_1/artikel_2.htm http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/myweb/sanafri.htm Indra Gunawan, 2006, Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan: Pemberdayaan Koperasi Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Rakyat, Universitas Sanata Dharma & Pustaka Widyatama. http://ksupointer.com/2009/pemberdayaan-koperasi-untuk-mengembangkan- ekonomi-rakyat Mubyarto, 2002. Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Koperasi:Peran Perguruan Tinggi, Jurnal Ekonomi Rakyat, Th.1, No. 6 (www.ekonomirakyat.org) Mutis, T, 2001. Satu Nuansa, Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Kerakyatan, Kompas, 29 September 2001. Sumber lain : www.wikipedia.us