Bab iv hukum internasional dan pengadilan internasional

  • 3,376 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • JASA PENGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    “Corporate Legal services”
    http://www.saranaijin.com
    Komplek Ruko Segitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410
    Tep: +(62) 21- 34833034 Fax : +(62) 21- 34833038
    Mobile: 081585427167
    Pin BB 285200BC
    Email: legal@saranaizin.com

    JASA PERNGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    - URUS API-P (ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN)
    - URUS API-U (ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM)
    - URUS API PERUBAHAN
    - URUS APIP (Produsen) PMA BKPM
    - URUS APIU (Umum) PMA BKPM
    - URUS NIK EXPORT IMPORT
    - URUS NPIK
    - URUS IT ELEKTRONIKA
    - IT PAKAIAN JADI
    - IT ALAS KAKI
    - IT MAKANAN DAN MINUMAN
    IT OBAT TRADISINAL DAN HERBAL
    - URUS IP PLASTIK, IP BESI/BAJA, IP TEKSTIL
    - URUS PI BARANG MODAL BUKAN BARU
    - URUS ETPIK
    - URUS SKPLBI BARANG / LABEL PRODUK IMPORTIR
    - URUS POSTEL
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
3,376
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
116
Comments
1
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. BAB IV SISTEM HUKUM INTERNASIONAL DAN PENGADILAN INTERNASIONALA. LATAR BELAKANG1. Makna Hukum Internasional Definisi Hukum Internasional menurut Pendapat Pakar Hukum Internasional : a. Hugo de Groot kemauan bebas atau hukum alam dan persetujuan beberapa atau semua negara. Ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya. b. Prof. Dr. J.G. Starke Hukum internasional adalah sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antarnegara. c. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja,S.H. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antar negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. d. Wirjono Prodjodikoro Hukum internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antarbangsa di berbagai negara. Berdasarkan makna atau pengertian dari para ahli hukum internasional dalam penerapannya dapat dibedakan menjadi hukum perdata internasional dan hukum publik internasional : a. Hukum perdata internasional adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain (hukum antarbangsa).
  • 2. b. Hukum publik internasional adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional (hukum antarnegara).2. Asas Hukum Internasional Berlakunya hukum internasional dalam rangka menjalin hubungan antarbangsa,terlebih dahulu harus memperhatikan asas-asas berikut :a. Asas Teritorial Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negaramelaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi,terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut, berlaku hukumasing (internasional) sepenuhnya.b. Asas Kebangsaan Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini,setiap warga negara di mana pun berada, tetap mendapat perlakuan hukum darinegaranya. Asas ini mempunyai kekuatan extrateritorial. Artinya, hukum dari negaratersebut tetap berlaku juga bagi warga negara, walaupun berada di negara asing.c. Asas Kepentingan Umum Asas ini didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengaturkepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikandiri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentinganumum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. Apabila ketiga asas ini tidak diperhatikan, akan timbul kekacauan hukum dalamhubungan antarbangsa. Oleh sebab itu, antara satu negara dengan negara lain perlu adahubungan yang teratur dan tertib dalam bentuk hukum internasional.3. Subjek Hukum Internasional Pada masa sebelum Perang Dunia I meliputi negara-negara yang bertindak melaluipemerintahan yang telah diakui dan organisasi internasional.
  • 3. Namun, dalam perkembangannya, setelah Perang Dunia I setiap individu bertanggung jawab langsung bagi tindakan-tindakan negara. Individu yang semula bukan sebagai subjek hukum internasional menjadi subjek internasional. Contoh : Para pemimpin Perang Nazi dan pemerintah Jepang yang terlibat dalam perang dunia II telah diadili di Pengadilan Nurrenberg dan Tokyo karena kejahatan perang. Mereka telah dijatuhi hukuman yang berat seperti hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman penjara dalam jangka waktu yang telah cukup lama atas perbuatan-perbuatan individu yang dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional. Negara yang diakui sebagai subjek hukum internasional harus mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Dalam hal mengakui suatu negara sebagai subjek hukum internasional, terdapat dua teori pengakuan yang saling bertentangan. 1) Pengakuan yang konstitutif (constitutive theory at recognition). Teori ini menyatakan bahwa meskipun sebelumnya sudah diakui secara legal sebagai negara, namun kenyataannya belum eksis sebelum diakui oleh negara lain. 2) Pengakuan yang bersifat politis atau disebut pengakuan deklaratif (declarative theory at recognition). Menyatakan bahwa suatu negara atau pemerintah yang baru biasanya dianggap eksis melalui penerapan pengujian yang objektif, seperti kemampuan pemerintah untuk mengontrol dan memelihara penduduknya tanpa menghiraukan apakah negara lain akan mengakui atau tidak. Dalam perkembangannya teori pengakuan deklaratif lebih realistis dankemungkinannya lebih baik digunakan untuk menjelaskan berbagai praktik pengakuan yangdigunakan oleh pemerintah zaman sekarang. Oleh karena negara bukan satu-satunya subjek hukum internasonal, subjek-subjekhukum internasional dikelompokkan menjadi sebagai berikut : a. Negara Sejak lahirnya hukum internasional, negara adalah subjek hukum internasional dalam arti yang klasik. Bahkan hingga sekarang masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antarnegara.
  • 4. b. Tahta Suci (Vatican) Tahta Suci (Vatican) sudah ada sejak dahulu selain negara. Menurut sejarah, “Paus” tidak hanya merupakan Kepala Gereja Roma tetapi memiliki Pula kekuasaan duniawi. Tahta Suci memiliki perwakilan-perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia yang kedudukannya sejajar dengan wakil-wakil diplomat negara-negara lain. Perjanjian antara Italia dengan Takhta Suci tanggal 11 Februari 1929 memungkinkan didirikannya negara “Vatican” di Roma.c. Palang Merah Internasional Organisasi Palang Merah Internasional lahir sebagai subjek hukum internasional karena sejarah. Kemudian, kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah tentang Perlindungan Korban Perang.d. Organisasi1. Organisasi Internasional Publik atau Antarpemerintah (Intergovermental Organization). Organisasi Internasional publik meliputi keanggotaan negara-negara yang diakui menurut salah satu pandangan teori pengakuan atau keduanya. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah mewakili negaranya sebagai pihak dari organisasi internasional tersebut. Organisasi internasional hanya akan dibedakan menurut prinsip-prinsip keanggotaannya yang akan dianut prinsip-prinsip keanggotaan itu antara lain sebagai berikut : a. Prinsip Universitas (University) Prinsip ini dianut oleh PBB termasuk badan-badan khususnya yang keanggotaannya tidak membedakan besar atau kecilnya suatu negara meskipun untuk menjadi anggota dari organisasi jenis ini masih mempunyai syarat-syarat tertentu lainnya. Dalam Pasal 4 Piagam PBB bahwa keanggotaan PBB terbuka untuk semua negara yang cinta damai yang menerima kewajiban-kewajiban internasional dan ditetapkan oleh Majelis Umum PBB atas rekomendasi Dewan Keamanan. b. Prinsip Kedekatan Wilayah (Geographic Proximity) Prinsip kedekatan wilayah memiliki anggota yang dibatasi pada negara-negara yang berada di wilayah tertentu saja. Misalnya, ASEAN meliputi keanggotaan tidak hanya 6 negara melainkan pula termasuk 4 negara lainnya seperti Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Negara di luar kawasan tersebut tidak dapat
  • 5. menjadi anggota. Contoh lain adalah Organisasi Persatuan Afrika, Forum Pasifik Selatan, Organisasi Negara-Negara Amerika, atau organisasi. c. Prinsip selektivitas (selectivity) yang melihat dari segi kebudayaan, agama, etnis, pengalaman sejarah dan sesama produsen seperti Liga Arab, Organisasi Negara- Negara Pesemakmuran, Organisasi Konferensi Islam,OPEC, Masyarakat Eropa, Persemakmuran Negara-Negara Merdeka dan persyaratan selektif lainnya.2. Organisasi Internasional Privat (Private International Organization) Organisasi ini dibentuk atas dasar mewujudkan lembaga yang independen, faktual, atau demokrasi, karena itu sering disebut Organisasi Nonpemerintahan (Non Goverment Organization, NGO) atau yang kita sebut sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang anggotanya badan-badan swasta. Dalam kaitannya dengan organisasi internasional, NGO dapat memperoleh status konsultatif. Misalnya dalam Pasal 71 Piagam PBB memungkinkan bagi ECOSOC untuk melakukan hal semacam itu dengan NGO yang mempunyai perhatian terhadap masalah-masalah yang berada di bawah wawanangnya dan setelah berkonsultasi dengan anggotanya dapat menentukan organisasi-organisasi nonpemerintah yang patut memperoleh kedudukan konsultatif tersebut. Bagi NGO-NGO yang mempunyai status konsultatif dibagi dalam 3 kelompok : Pertama, kelompok NGO yang mempunyai perhatian utama dalam hampir semua kegiatan ECOSOC, seperti International Chamber of Commerce, World Federation of U.N Association. Bahkan di dalam kelompok ini dapat memasukkan mata acara dalam agenda sidang ECOSOC. Kedua, kelompok NGO yang mempunyai wewenang tertentu dan menangani secara khusus beberapa masalah yang termasuk didalam kegiatan ECOSOC seperti Amnesty International, International Commission of Jurists. Ketiga,kelompok NGO yang tercatat sebagai badan-badan konsultatif secara ad hoc seperti American Foreign Insurance Association, World Association of Girls Guides and Girls Scout.3. Organisasi regional atau sub-regional. Pembentukan organisasi regional maupun sub-regional anggotanya didasarkan atas prinsip kedekatan wilayah seperti South Pasific Forum, South Asian Regional Cooperation,Gulf Cooperation Council, Union Arab Maghreb, atau OAU. Kaitan organisasi regional tersebut dengan PBB telah mengatur dalam Bab VIII Pasal 52 khususnya yang berkaitan dengan kewajiban organisasi-organisasi regional untuk ikut
  • 6. serta dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan regional dan untuk menyelesaikan pertikaian lokal secara damai sebelum diajukan ke Dewan Keamanan.4. Organisasi yang bersifat universal Pada umumnya organisasi internasional yang bersifat lebih memberikan kesempatan kepada anggotanya seluas mungkin tidak peduli apakah negara itu besar atau kecil, kuat atau lemah, karena itu prinsip persamaan kedaulatan merupakan faktor penting dengan menggunakan hak suara yang sama. PBB termasuk badan-badan khusus dapat digolongkan dalam jenis organisasi ini. Prof. Henry G. Schremer telah memberikan tiga ciri umum bagi jenis organisasi ini. a. Universality, suatu organisasi yang biasanya bergerak dengan kegiatan yang luas. Organisasi dengan ciri ini seharusnya tidak memberikan persyaratan-persyaratan yang berat bagi keanggotaannya di samping tidak akan mengenakan sanksi untuk mengusir anggotanya. b. Ultimate necessity, menyangkut berbagai aspek kehidupan internasional yang sangat luas yang diperlukan oleh semua negara seperti masalah cuaca, pelayaran, penerbangan dan lain-lain. Organisasi ini lebih berbentuk teknis seperti badan- badan khusus PBB yang ada. c. Heterogenity, karena keanggotaannya yang luas maka akan mempunyai perbedaan pandangan, baik di bidang politik maupun tingkat perekonomiannya serta budaya yang berbeda-beda. Dalam sifatnya yang heterogen itu bagi negara anggota yang mempunyai penduduk yang besar akan mempunyai hak suara yang sama dengan negara yang penduduknya kecil. Dalam Konvensi Wina 1975 mengenai Keterwakilan Negara dalam hubungannya dengan Organisasi Internasional yang bersifat universal diartikan sebagai Badan PBB termasuk juga Badan-badan Khusus PBB, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan organisasi serupa yang keanggotaan dan tanggung jawabnya dalam skala yang luas (world-wide scale). Organisasi Internasional seperti PBB dan ILO mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional. Mahkamah Internasional menyatakan bahwa PBB dan Organisasi seperti Badan- Badan Khusus PBB sebagai subjek hukum menurut hukum internasional tidak usah lagi diragukan.
  • 7. Badan-badan Kuhsus PBB itu antara lain sebagai berikut : Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO); Organisasi Perburuhan Internasional (ILO); Organisasi Kesehatan seluruh Dunia (WHO); Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO); Bank Pembangunan dan Perkembangan Internasional (IBRD); Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa- Bangsa (UNICEF).5. Orang Perorangan (Individu) Dalam perjanjian perdamaian Versailles 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman dengan Inggris dan Prancis serta masing-masing sekutunya, sudah ada pasal yang memungkinkan orang-per orang mengajukan perkara ke muka mahkamah- mahkamah arbitrase internasional, sehingga tidak hanya negara yang bisa menjadi pihak di hadapan suatu peradilan internasional. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka individu dijadikan sebagai subjek hukum internasional bertujuan untuk melindungi hak minoritasnya.6. Pemberontakan dan Pihak dalam Sengketa Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam keadaan tertentu. Misalnya. Gerakan Pembebasan Palestina (PLO). Para pemberontak dan pihak yang bersengketa dianggap sebagai salah satu subjek hukum karena memiliki beberapa hak asasi seperti hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk secara bebas memilih sistem ekonomi, politik dan sosial budaya sendiri dan hak untuk menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yng didudukinya.4. Sumber Hukum Internasional Sumber hukum internasional, dapat dibedakan antara sumber hukum material dansumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum material adalah sumber hukum yangmembahas dasar berlakunya hukum suatu negara, sedangkan sumber hukum formaladalah sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukuminternasional. Menurut Brierly, sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumberhukum paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dapat dipergunakan
  • 8. oleh Mahkamah Internasional di dalam memutuskan suatu sengketa internasional adalahPasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Pasal 38, adalah sebagai berikut :a. Perjanjian internasional (traktar = treaty).b. Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum.c. Asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.d. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum.e. Pendapat-pendapat para ahli hukum yang terkemuka.B. SEBAB-SEBAB SENGKETA INTERNASIONAL 1. Umum Istilah sengketa-sengketa internasional (international disputes) mencakup bukan saja sengketa-sengketa antara negara-negara melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni beberapa kategori sengketa tertentu antara negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan negara di pihak lain. Namun, Bab ini terutama akan membahas sengketa-sengketa antara negara-negara dan hal ini akan menjangkau mulai dari perbedaan-perbedaan kecil yang hampir tidak menimbulkan gelombang di permukaan internasional sampai dengan situasi-situasi ekstrem dari friksi dan ketegangan yang berkepanjangan antara negara-negara yang berpuncak pada ancaman terhadap perdamaian dan keamanan. 2. Bidang POLEKSOSBUD HANKAM Dalam tata pergaulan dunia, hubungan antarnegara meskipun telah diatur dalam hukum atau perjanjian internasional, ternyata masih terdapat sengketa internasional. Peran PBB dalam mencari dan menemukan serta menyelesaikan sengketa internasional, belum banyak memuaskan seluruh anggotanya. Hal itu dikarenakan bahwa lembaga PBB sering tidak mampu berbuat banyak jika ada anggotanya (terutama pemegang hak veto) yang melakukan pelanggaran.
  • 9. Berbagai pelanggaran terhadap hukum atau perjanjian internasional, dapatmenyebabkan timbulnya sengketa internasional. Beberapa contoh timbulnya sengketainternasional, antara lain sebagai berikut :a. Segi Politis (Adanya Pakta Pertahanan atau Pakta Perdamaian) Pasca perang dunia kedua (1945) muncul dua blok kekuatan besar, yaitu blokBarat (liberal membentuk pakta pertahanan Warsawa) dipimpin Uno Soviet. Keduablok tersebut, saling berebut pengaruh di bidang ideologi dan ekonomi serta salingberlomba memperkuat senjata. Akibatnya sering terjadi konflik (sengketa) di berbagainegara yang menjadi korban. Misalnya; krisis Kuba, Korea yang terbagi menjadiKorea Utara (komunis) dan Korea Selatan (liberal), Kamboja, Vietnam, dansebagainya.b. Segi Batas Wilayah (Laut Teritorial dan Alam Daratan) Adanya ketidakjelasan batas laut teritorial antara Malaysia dengan Pulau Sipadandan Ligitan (di Kalimantan). Sengketa tersebut diserahkan ke MahkamahInternasional, hingga akhirnya pada tahun 2003 sengketa tersebut dimenangkan olehMalaysia. Demikian juga masalah perbatasan di Kamsir yang hingga kini masihdiperdebatkan antara India dan Pakistan. Masalah kepulauan “Spratly’s dan Paracel”di laut Cina Selatan,sampai sekarang masih diperebutkan oleh negara Filipina,Malaysia, Thailand, RRC, dan Vietnam. Sengketa-sengketa yang ditimbulkan baik antara karena faktor politis atau bataswilayah, merupakan faktor potensial timbulnya ketegangan dan sengketa internasionalyang dapat memicu terjadi perang terbuka. Hal itu sudah terjadi di beberapa belahandunia, antara lain di Korea, Kamboja, serta antara India dan Pakistan itu sendiri. Era baru runtuhnya Uni Soviet, kekuatan dunia terpusat pada Amerika yangdipercaya PBB menjadi polisi dunia. Namun, Amerika yang sering menerapkanstandar ganda untuk beberapa negara sekutunya (Inggris, Israel, Arab Saudi,Kuwait,atau Australia) justru kerap tidak adil dalam menyelesaikan sengketa-sengketainternasional. Salah satu contohnya adalah sengketa antara Palestina dan Israel yangsampai sekarang masih berlarut-larut atau tindakan invasi Amerika ke negara Irakdengan alasan mencari senjata pemusnah massal, meskipun akhirnya tidak ditemukan.
  • 10. C. PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL Upaya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional dilakukan sedinimungkin dengan cara seadil-adilnya bagi para pihak yang terlibat. Hal itu merupakantujuan hukum internasional sejak lama, dan kaidah-kaidah serta prosedur-prosedur yangterkait sebagian merupakan kebiasaan dan penting, sebagian lagi merupakan sejumlahkonvensi yang membuat hukum yang sangat penting. Misalnya Konvensi Den Haag 1899dan 1907 dalam hal penyelesaian secara damai sengketa-sengketa internasional danCharter Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirumuskan di San Fransisco tahun 1945.Salah satu dari tujuan pojok charter tersebut adalah membentuk organisasi persetujuanPerserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempermudah penyelesaian secara damai mengenaiperselisihan antara negara-negara di dunia. Hal inipun merupakan tujuan dari LigaBangsa-Bangsa selama periode aktivitasnya di antara dua Perang Dunia. Umumnya, metode-metode penyelesaian sengketa internasional yang dilakukanMahkamah Internasional digolongkan dalam dua kategori :a. Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.b. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan. Di bawah ini akan dibahas masing-masing golongan tersebut diatas.1. Cara- cara Penyelesaian Damai atau Bersahabat Metode-metode penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara damai ataubersahabat dapat dibagi dalam klasifikasi berikut :a. Arbitrasi (arbitration)b. Penyelesaian yudisial (judicial settlement)c. Negoisasi, jasa-jasa baik (good offices), mediasi, konsiliasid. Penyelidikan (inquiry)e. Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB
  • 11. a. Arbitrasi Arbitrasi adalah suatu institusi yang sudah cukup tua tetapi sejarah arbitrasi modernyang diakui adalah sejak Jak Treaty 1974 antara Amerika Serikat dan Inggris, yangmengatur pembentukan tiga “Joint Mixed Commissions” untuk menyelesaikan beberapaperselisihan tertentu yang tidak dapat diselesaikan selama perundingan traktat tersebut. Biasanya arbitrasi menunjukkan prosedur yang persis sama seperti hukum nasional,yaitu menyerahkan sengketa pada orang-orang tertentu yang dinamakan para arbitrator.Arbitrator adalah yang dipilih secara bebas oleh berbagai pihak sekaligus yangmemutuskan, tanpa perlu terikat pada pertimbangan-pertimbangan hukum. Namun,pengalaman yang diperlihatkan oleh praktik internasional menunjukkan bahwa beberapasengketa yang hanya menyangkut masalah hukum diserahkan kepada para arbitratoruntuk diselesaikan berdasarkan hukum. Selanjutnya, dalam berbagai macam traktat yangmenyepakati agar sengketa-sengketa harus diajukan kepada arbitrasi. Seringkalidipergunakan sebagai tambahan pada arahan untuk memutuskan berdasarkan prinsipkeadilan atau ex aequo et bono. Pengadilan-pengadilan arbitrasi secara khususdiinstruksikan untuk menerapkan hukum internasional.b. Penyelesaian Yudisial Penyelesaian yudisial adalah suatu penyelesaian dihasilkan melalui suatu peradilanyudisial internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya, dengan memberlakukankaidah-kaidah hukum. Satu-satunya organ umum untuk penyelesaian yudisial yang pada saat ini tersediadalam masyarakat internasional adalah “International Court of Justice”, yangberkedudukan di Den Haag. Lembaga internasional ini menggantikan dan melanjutkankontinuitas Permanent Court of International Justice. Pengukuhan kedudukanInternational Court of Justice dilaksanakan pada tanggal 18 April 1946 sekaligusdibubarkan oleh majelis bangsa-bangsa pada sidang terakhirnya. Perbedaan pokok antaramahkamah dan pengadilan arbitrasi antara lain sebagai berikut : 1. Mahkamah secara permanen merupakan sebuah pengadilan yang diatur dengan statuta dan serangkaian ketentuan prosedurnya yang mengikat terhadap semua pihak yang berhubungan dengan mahkamah.
  • 12. 2. Mahkamah memiliki panitera (register tetap) yang menjalankan semua fungsi yang diperlukan dalam menerima dokumen-dokumen untuk diarsip, dilakukan pencatatan, dan pengesahan pelayanan umum. 3. Proses peradilan dilakukan secara terbuka, pembelaan dan catatan-catatan dengar pendapat serta keputusan-keputusannya dipublikasikan. 4. Pada prinsipnya mahkamah dapat dimasuki oleh semua negara untuk proses penyelesaian yudisial. 5. Keanggotaan mahkamah adalah berupa wakil-wakil dari bagian terbesar masyarakat internasional dan mewakili sistem hukum utama, sejauh tidak bertentangan dengan pengadilan lain. Saat ini, terdapat enam orang hakim mahkamah berasal dari negara-negara Afrika dan Asia yang semula hanya dua.c. Negoisasi, Jasa-Jasa Baik, Mediasi, Konsolidasi, dan Penyelidikan Negoisasi, jasa-jasa baik, mediasi, konsolidasi, dan penyelidikan adalah metode-metode penyelesaian yang kurang begitu formal dibanding dengan penyelesaian yudisialatau arbitrasi. Metode negoisasi ini sering diadakan dalam hubungan dengan jasa-jasa baik (goodoffice) atau mediasi, meskipun perlu dikemukakan juga mengenai kecenderungan yangberkembang dewasa ini. Ketika pengaturan dengan instrumen atau dengan persetujuaninternasional. Kerangka kerja hukum untuk dua proses adalah konsultasi, baik konsultasisebelum terjadinya peristiwa dan komunikasi. Tanpa kedua media ini, beberapa halmengenai negoisasi tidak dapat berjalan. Contoh dari konsultasi adalah ketentuan-ketentuan untuk melakukan konsultasi dalam sebuah Australia-New Zealand Free TradeStates and Soviet Memorandum of Understanding, di Jenewa tanggal 20 Juni 1961 dalamhubungan komunikasi langsung. Konsultasi ini dinamakan hot line antara Washingtondan Moskow dalam hal terjadi krisis. Nilai dari suatu negoisasi yang berkesinambungandiperlihatkan oleh pembentukan United States-Soviet Intermediate-Range NuclearAgreement (INF) pada bulan Desember 1987 menyusul perundingan-perundingan yanggagal yang dilakukan sebelumnya antara kedua negara itu di Reykjavik, Eslandia;perundingan-perundingan selanjutnya meskipun mengalami kegagalan namun telah dapatmenjernihkan beberapa masalah yang masih menggantung.
  • 13. Dalam Deklarasi Manila tahun 1982 telah ditetapkan hal-hal khusus sebagai berikut :1. Negara-negara harus tetap mengingat bahwa negoisasi-negoisasi langsung merupakan suatu cara yang fleksibel dan efektif untuk menyelesaiakan sengketa-sengketa secara damai dan apabila memilih untuk melakukan negoisasi-negoisasi langsung, maka mereka harus bernegoisasi sepenuh hati.2. Negara-negara diingatkan untuk mempertimbangkan penggunaan lebih besar kapasitas pencarian fakta dari Dewan Keamanan sesuai dengan Charter PBB.3. Penyerahan kepada penyelesaian yudisial atau sengketa-sengketa hukum terutama dengan cara menyerahkan kepada Internasional Court of Justice, tidak boleh dianggap sebagai suatu tindakan bersahabat diantara negara-negara.4. Sekretaris Jenderal PBB harus menggunakan sepenuhnya ketentuan-ketentuan Charter mengenai tanggung jawab khusus. Misalnya, meminta perhatian Dewan Keamanan atas setiap masalah yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.d. Penyelidikan (inquiry) Ruang lingkup jasa-jasa baik dan mediasi agak terbatas; ada kekurangan prosedurdalam kedua metode untuk melakukan penyelidikan atas fakta hukum secara mendalam.Oleh karena itu, di masa mendatang, kemungkinan besar kedua metode ini akan menjadisemacam langkah pendahuluan atau sebagai bantuan bagi tehnik-tehnik penyelesaiankhusus seperti konsiliasi, penyelidikan (inquiry) dan penyelesaian melalui PBB. Komisi-komisi konsiliasi diatur dalam konvensi-konvensi The Hague 1899 dan 1907untuk penyelesaian damai sengketa-sengketa internasional. Komisi tersebut dapatdibentuk melalui perjanjian khusus antara para pihak dan tugasnya harus menyelidikiserta melaporkan tentang situasi fakta dengan ketentuan bahwa isi laporan itubagaimanapun tidak mengikat para pihak dalam sengketa. Ketentuan-ketentuan yangaktual dalam konvensi-konvensi itu menghindari kata-kata yang dapat dianggap sebagaimewajibkan para pihak untuk menerima suatu laporan komisi. Komisi serupa itu jugaditetapkan berdasarkan serangkaian traktat yang dirundingkan oleh Amerika Serikat padatahun 1913 dan di tahun-tahun berikutnya, yang dikenal sebagai “Traktat Bryan”. Traktat-traktat yang lebih yang mengatur konsiliasi adalah Traktat Brussel 17 Maret 1948 danPakta Bogota 1948, yang telah dikemukakan di atas.
  • 14. e. Penyelesaian di Bawah Naungan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa, Organisasi PBB, yang dibentuk tahun 1945,telah mengambil alih sebagian besar tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Salah satu dari tujuan-tujuan organisasi itu adalah penyelesaianperselisihan antara negara-negara, dan melalui Pasal 2 Charter PBB, anggota-anggotaorganisasi harus berusaha untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka melalui cara-cara damai dan untuk menghindarkan ancaman-ancaman perang atau penggunaankekerasan. Dalam kaitan ini, tanggung jawab penting beralih ke tangan Majelis Umum danDewan Keamanan, sesuai dengan wewenang luas yang dipercayakan kepada kedua badantersebut. Majelis Umum diberi wewenang, tunduk pada wewenang penyelenggaraanperdamaian dari Dewan Keamanan, untuk merekomendasikan tindakan-tindakan untukpenyelesaian damai atas suatu keadaan yang kemungkinan mengganggu kesejahteraanumum atau hubungan-hubungan bersahabat antara bangsa-bangsa (lihat Pasal 14 Charter). Namun, kekuasaan yang lebih luas telah diserahkan kepada Dewan Keamanansehingga badan ini akan menyelenggarakan kebijaksanaan PBB secara tepat dan tegas.Dewan pada umumnya bertindak terhadap dua jenis sengketa.1) Sengketa-sengketa yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.2) Kasus-kasus yang mengancam perdamaian, atau melanggar perdamaian, atau tindakan-tindakan agresi. Dalam kasus-kasus yang disebut pertama, Mahkamah jika dipandang perlu boleh meminta para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka dengan metode-metode yang disebutkan di atas, yaitu arbitrasi, penyelesaian yudisial, negoisasi, penyelidikan, mediasi, dan konsiliasi. Juga dewan pada setiap tahap merekomendasikan prosedur-prosedur atau metode-metode penyelesaian yang tepat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa demikian. Dalam kasus-kasus yang disebut kedua, Dewan diberi wewenang untuk membuat rekomendasi-rekomendasi atau memutuskan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk memelihara dan memperbaiki perdamaian dan keamanan internasional dan badan ini dapat meminta para pihak yang terkait untuk mematuhi beberapa ketentuan tertentu.
  • 15. Penyelesaian sengketa-sengketa internasional dengan menggunakan metode-metodedi atas, sebenarnya telah dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap negara-negaratetangganya sebelum diajukan naik banding ke Mahkamah Internasional. Namun, apabilatidak mencapai titik temu dari kedua belah pihak sangat dibutuhkan lembaga peradilaninternasional untuk mencapai kesepakatan damai. Sebagai contoh, perselisihan antara Indonesia dan Malaysia dalam pengakuankedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan. Awalnya, kedua negara tidak mampumenyelesaikan secara hukum nasional.melalui kesepakatan kedua negara, akhirnyapermasalahan itu diajukan ke Mahkamah Internasional. Contoh lain adalah kasus lepasnya wilayah Timor Timur dari negara kesatuanRepublik Indonesia. Sebagian rakyat Timor Timur mengklaim bahwa wilayahnya bukanmerupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Namun berdasarkan konsepsejarah negara Indonesia, sebagian besar rakyat Timor Timur menghendaki untukberintegrasi ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.2. Cara-Cara Penyelesaian Paksa atau Kekerasan Apabila negara-negara tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara persahabatan maka cara pemecahan yang mungkin adalah denganmelalui cara-cara kekerasan. Prinsip-prinsip dari cara penyelesaian melalui kekerasanadalah :a. Perang dan tindakan bersenjata nonperangb. Retorsic. Tindakan-tindakan pembalasand. Blokade secara damaie. Intervensi
  • 16. D. PERANAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TERHADAP PELANGGARAN HAM1. Perihal Mahkamah Internasionala Mahkamah Internasional adalah salah satu badan perlengkapan PBB yangberkedudukan di Den Haag (Belanda). Para anggotanya terdiri atas ahli hukumterkemuka, yakni 15 orang yang dipilih dari 15 negara berdasarkan kecapakannya dalamhukum. Masa jabatan mereka 9 tahun, sedangkan tugasnya antara lain memberi nasehattentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan, juga memeriksaperselisihan atau sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepadaMahkamah Internasional. Mahkamah Agung Internasional atau biasa disebut dengan Mahkamah Internasionial,merupakan mahkamah pengadilan tertingggi di seluruh dunia. Pengadilan Internasionaldapat mengadili semua perselisihan yang terjadi antara negara bukan anggota PBB.Dalam penyelesaian ini, jalan damai yang selaras dengan asas-asas keadilan dan hukuminternasional, mengadili perselisihan dan perselisihan kepentingan hukum. Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara, berpedoman padaperjanjian-perjanjian internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasaan internasional)sebagai sumber-sumber hukum. Keputusan Mahkamah Internasional, merupakankeputusan terakhir walaupun dapat diminta banding. Selain pengadilan MahkamahInternasional, terdapat juga pengadilan arbitrasi internasional. Arbitrasi internasionalhanya untuk perselisihan hukum, dan keputusan para arbitet tidak perlu berdasarkanperaturan-peraturan hukum. Mahkamah Internasional dalam tugasnya untuk memeriksa perselisihan atau sengketaantara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepadanya, dapat melakukanperannya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Hal ini dapat kita lihatpada contoh-contoh berikut :a. Runtuhnya Federasi Yugoslavia (1992), melahirkan perang saudara di antara bekas negara anggotanya (Kroasia, Slovenia, Serbia, dan Bosnia Herzegovina). Namun, pemerintahan Yugoslavia yang dulu dikuasai oleh Serbia, tidak membiarkan begitu saja sehingga terjadi pembersihan etnik terutama kepada etnik Kroasia dan Bosnia. Campur tangan PBB menghasilkan keputusan Mahkamah Internasional yang
  • 17. didukung oleh pasukan NATO, memaksa Serbia menghentikan langkah-langkah pembersihan etnik yang kemudian mengadili para penjahat perang. Mahkamah Internasional sangat aktif mengadili perkara kejahatan perang. Hingga sekarang proses tersebut masih terus berlangsung.b. Masalah perbatasan teritorial di pulau Sipadan dan Ligitan (Kalimantan) antara Indonesia dan Malaysia yang tidak kunjung ada titik temu, disepakati untuk dibawa ke Mahkamah Internasional. Setelah melalui perdebatan dan perjuangan panjang, pada awal tahun 2003 Mahkamah Internasional memutuskan untuk memenangkan Malaysia sebagai pemilik sah pulau tersebut. Dari contoh kasus di atas Indonesia menyetujui hasil keputusan tersebut sebagai dukungan terhadap keputusan mahkamah internasional.2. Penyelesaian Kasus HAM di Mahkamah Internasional Prosedur penyelesaian kasus HAM atau kejahatan humaniter di suatu negara dapatdilakukan Mahkamah Internasional dengan melalui prosedur berikut :a. Apabila terjadi pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter (kemanusiaan) di suatu negara terhadap negara lain atau rakyat negara lain, pengaduan disampaikan ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM Internasional lainnya oleh si korban (rakyat) dan pemerintahan negara yang menjadi korban.b. Pengaduan ditindaklanjuti dengan penyelidikan, pemeriksaan, dan penyidikan.c. Jika ditemui bukti-bukti kuat terjadinya pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan lainnya, pemerintahan dari negara yang didakwa melakukan kejahatan humaniter dapat diajukan ke Mahkamah Internasional atau Pengadilan Internasional.d. Kemudian dilakukan proses peradilan sampai dijatuhkan sanksi.e. Sanksi dapat dijatuhkan bila terbukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap konvemsi-konvensi internasional berkaitan dengan pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter. Selain dari prosedur di atas, rakyat suatu negara yang merasa mengalami pelanggaranHAM oleh pemerintaha juga dapat mengajukan pemerintahannya ke MahkamahInternasional atau pengadilan Internasional dengan melalui prosedur berikut :
  • 18. a. Melaporkan pemerintahannya sebagai pelaku pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter (kemanusiaan) di suatu negara kepada komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM inernasional lainnya.b. Pengaduan ditindaklanjuti dengan penyelidikan, pemeriksaan, dan penyidikan.c. Jika ditemui cukup bukti terjadinya pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan lainnya, pemerintah negara yang bersangkutan dapat diajukan ke Mahkamah Internasional Pengadilan Internasional.
  • 19. KESIMPULAN  Hukum internasional, disebut juga sebagai hukum bangsa-bangsa yang dilakukan oleh suatu negara atau bangsa dalam mengadakan hubungan dengan negara lain agar terjalin kerja sama yang baik dan saling menguntungkan.  Menurut para ahli, bahwa penekanan tentang hukum internasional adalah terletak pada kaidah-kaidah yang mengatur hubungan atau yang melintasi batas-batas negara lain. Dengan demikian, dalam hukum internasional dapat dibedakan antarhukum perdata internasional dan hukum publik internasional. Asas-asas yang digunakan dalam membina hubungan dengan negara lain adalah asas teritorial, asas kebangsaan, asas kepentingan umum.  Sumber hukum internasional dapat dibedakan menjadi sumber yang bersifat material dan formal, sedangkan sumber-sumbernya berasal dari traktat, kebiasaan-kebiasaan internasional, asas-asas umum yang diakui bangsa beradab, keputusan-keputusan hakim, dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka.  Ratifikasi merupakan proses penandatanganan yang dilakukan oleh pemerintah dengan lembaga perwakilan rakyat. Dalam praktiknya, ratifikasi dapat dibedakan antara lain; ratifikasi oleh badan eksekutif, ratifikasi oleh badan legislatif, dan ratifikasi campuran (pemerintah dan parlemen). Ratifikasi campuran, merupakan ratifikasi yang paling banyak diterapkan.  Beberapa penyebab timbulnya sengketa internasional, mahkamah internasional mempunyai peranan penting dalam upaya penyelesaian berbagai sengketa atau konflik-konflik baik bilateral, regional, maupun internasional. Misalnya, upaya penyelesaian mengadili para penjahat perang di kawasan Balkan.  Prinsip hidup berdampingan secara damai, merupakan dambaan semua bangsa-bangsa beradab dimuka bumi ini. Oleh sebab itu, PBB yang dibentuk untuk menjaga ketertiban dan perdamaian dunia memiliki organ Dewan Keamanan yang salah satu fungsinya adalah untuk menyelesaikan berbagai sengketa internasional secara damai.
  • 20. DAFTAR PUSTAKAAbdullah, H. Rozali dan Syamsir. 2002. Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.Bahar, Saafrodin. 1996. Hak Asasi Manusia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.Effendi, H.A. Masykur. HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional.Munandar, Haris. 1994. Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi di Indonesia. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.Sanit, Arbi. 2002. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Grafindo Persada.Starke J.G. 2003. Pengantar Hukum Internasional 1. Jakarta: Sinar Grafika.Tilaar, H.A.R, et al. 2001. Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia. Bandung: PT Alumni.