Bab 3  Hubungan Internasional
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
89,442
On Slideshare
89,323
From Embeds
119
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
488
Comments
1
Likes
2

Embeds 119

http://trik-siswa.blogspot.com 73
http://www.trik-siswa.blogspot.com 45
https://twitter.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. BAB III HUBUNGAN INTERNASIONALA. LATAR BELAKANG Perkembangan dunia yang sudah melintasi batas-batas wilayah teritorial negara lain sangat membutuhkan alasan yang jelas dan tegas agar tercipta suasana kerukunan dan kerja sama yang saling menguntungkan. Kerja sama dalam bentuk hubungan antarbangsa atau hubungan internasional sangat memerlukan aturan-aturan hukum yang bersifat internasional. Bangsa- bangsa di dunia sudah lama melakukan hubungan kerja sama dengan bangsa lain, ketentuan atas hubungan yang dapat mengikat dua atau beberapa pihak telah dibuat dalam bentuk aturan yang harus ditaati oleh semua pihak yang mengadakan hubungan dan kerja sama internasional. Ketentuan ini disebut “Pack sunt servanda”. Perjanjian internasional menjadi hukum terpenting bagi kerja sama internasional karena perjanjian internasional akan mengakibatkan hukum yang juga sekaligus akan menjalin kepastian hukum. Pada perjanjian internasional juga di atas hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban antara subjek-subjek hukum internasional. Menurut Pasal 38 Ayat (1) tentang Status Mahkamah Internasional, menyatakan bahwa “Perjanjian internasional merupakan sumber utama dari sumber hukum yang lainnya”. Hal ini dapat dibuktikan dalam setiap kerja sama internasional dewasa ini yang sering berpedoman pada perjanjian internasional antara para subjek hukum internasional yang mempunyai kepentingan yang sama, misalnya Deklarasi Bangkok 1968 yang melahirkan organisasi ASEAN dengan tujuan kerja sama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk itu negara- negara sepakat menolak kehadiran militer asing yang tidak ada kepentingan dengan ASEAN. Kedaulatan perjanjian internasional sebagai suatu usaha mempererat kerja sama internasional sangat penting. Hal itu disebabkan sebagai berikut : 1. Kerja sama kepastian hukum sebab perjanjian internasional diadakan secara tertulis 2. Mengatur masalah-masalah kepentingan bersama dari kerja sama antarnegara.
  • 2. B. KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI 1. Dasar Pertimbangan Pada tahun-tahun pertama berdirinya negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada kenyataan sejarah, yaitu munculnya dua kekuatan besar di dunia. Satu pihak Barat (Amerika) dengan ideologi liberal dan di pihak lain blok Timur (Uni Soviet) dengan ideologi komunis. Kenyataan demikian sangat berpengaruh terhadap usaha- usaha bangsa Indonesia untuk konsolidasi demi kelangsungan hidup negara. Pengaruh lain adalah adanya ancaman dari Belanda yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia. Kondisi itulah membuat bangsa Indonesia bertekad untuk merumuskan politik luar negerinya. Pada tanggal 2 September 1948, pemerintah segera mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia di hadapan badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang antara lain berbunyi : “.... tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita”. Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil adalah pendirian untuk menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, tetapi harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya. Perjuangan kita harus dilaksanakan di atas semboyan kita yang lama, yaitu percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita sendiri. Dengan semboyan ini kita menjalin hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Keterangan inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Sudah seharusnya kita tetap mempertahankan politik luar negeri bebas aktif itu agar kita tidak hanyut dalam arus pertentangan negara-negara besar. 2. Landasan Landasan bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut : a. Landasan idill Pancasila b. Landasan kontitusional/ struktur UUD 1945 c. Landasan operasional, yaitu : 1) Ketetapan MPR tentang GBHN
  • 3. 2) Kebijakan Presiden (Keppres) 3) Kebijakan Menlu, antara lain peraturan Menlu.3. Tujuan Politik luar negeri Indonesia antara lain bertujuan seperti berikut :a. Pembentukan satu negara Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokrasi dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke.b. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar bekerja sama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna. Mengenai tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktifDrs.Mohammad Hatta dalam bukunya dasar politik luar negeri Republik Indonesiamerumuskan sebagai berikut :a. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.b. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri.c. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.d. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita.4. Pedoman Perjuangan Pedoman perjuangan politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan pada faktor-faktor berikut:a. Dasa – Sila Bandung yang mencerminkan solidaritas negara-negara Asia sendiri dengan kerja sama regional.
  • 4. b. Pemulihan kembali kepercayaan negara-negara bangsa-bangsa lain terhadap maksud dan tujuan revolusi Indonesia dengan cara memperbanyak kawan daripada lawan, menjauhkan kontradiksi dengan mencari keserasian yang sesuai dengan falsafah Pancasila.c. Pelaksanaan dilakukan dengan keluwesan dalam pendekatan dan penanggapan sehingga pengaruhnya harus dilakukan untuk kepentingan nasional terutama kepentingan ekonomi rakyat.5. Prinsip-Prinsip Pokok Berdasarkan yang telah disampaikan pemerintah pada tanggal 2 September 1948di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, dapat ditemukan pokok-pokok yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia, antara lain sebagai berikut :a. Negara Indonesia menjalankan politik damai.b. Negara Indonesia bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan corak pemerintahan negeri masing- masing.c. Negara Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal.d. Negara Indonesia berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional.e. Negara Indonesia membantu pelaksanaan sosial internasional dengan berpedoman pada Piagam PBB.f. Negara Indonesia dalam lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah. Tanpa kemerdekaan, persaudaraan, dan perdamaian internasional, hal itu tidak akan tercapai.6. Pelaksanaan Pemerintah Orde Baru telah berhasil menetapkan kembali kebijaksanaan politikluar negeri kita pada tahun 1966, dengan dikeluarkannya ketetapan MPRS No.XII/MPRS/1966. Ketetapan MPRS inilah yang menjadi pedoman pelaksanaanpemerintah yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Ketetapan MPR (GBHN)
  • 5. Tahun 1973, 1978 dan Ketetapan-ketetapan MPR selanjutnya. Pengalaman masa OrdeLama dengan politik luar negeri yang membentuk proses Jakarta-Pyongyang-Peking,sangat tidak sesuai dengan jiwa dan kepribadian yang tercermin dalam PembukaanUUD 1945. Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dansejahtera negara kita harus tetap melaksanakan politik luar negeri yang bebas danaktif.a. Bebas, artinya kita bebas menentukan sikap dan pandangan kita terhadap masalah- masalah internasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia yang secara ideologis bertentangan (blok Timur dengan komunisnya dan blok Barat dengan liberalnya).b. Aktif, artinya kita dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Aktif memperjuangkan ketertiban dunia, dan aktif ikut serta menciptakan keadilan sosial. Perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, dapat kita lihat pada contoh berikut ini : 1) Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian melahirkan deklarasi Bandung. 2) Keaktifan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri gerakan Non Blok tahun 1961 yang berusaha membantu dunia internasional untuk meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur. 3) Indonesia juga aktif dalam merintis dan mengembangkan organisasi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Ikut aktif membantu penyelesaian konflik di Kamboja, perang saudara di Bosnia, pertikaian dan konflik-konflik antara pemerintah Filipina dan bangsa Moro, dan masih banyak lagi yang lainnya. GBHN 1999-2004 tentang Bidang Politik (hubungan luar negeri) menegaskanbahwa arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi padakepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang,mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalamsegala bentuk serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasionaluntuk kesejahteraan rakyat. Penjelasan mengenai kehendak GBHN tidak terlepas dari
  • 6. faktor-faktor yang menentukan perumusan politik luar negeri yang mencakup hal-halberikut :a. Posisi Geografis Indonesia berada di posisi silang dunia dapat membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan bangsa Indonesia ideologi, politik, ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan.b. Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia yang telah dijajah oleh bangsa lain, terus berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya.c. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal kekuatan. Sebaliknya, apabila jumlah penduduk yang besar tersebut tidak dimanfaatkan akan mengundang kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan politik luar negeri.d. Kekayaan Alam Bila kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan secara efektif dan optinal, tidak mustahil Indonesia pada suatu saat nanti dapat memainkan peranan yang besar dalam menanggulangi krisis pangan dunia.e. Militer Bila militer Indonesia kuat, akan dapat menangkal ancaman yang datang, baik dari dalam maupun dari luar.f. Situasi Internasional Terjadi konflik regional maupun perkembangan iptek dpat memicu timbulnya konflik internasional.g. Kualitas Diplomasi Keberadaan para diplomat agar dapat menjalankan tugas secara efektif.h. Pemerintahan yang Bersih Untuk mendapatkan kepercayaan dan penghargaan, baik dari rakyat maupun negara lain, sangat diperlukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.i. Kepentingan Nasional Kepentingan nasional Indonesia lebih berorientasi pada pembangunan segala bidang. Oleh karena itu, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus mengabdi kepada kepentingan nasional yang selaras dengan kiprah perjuangan bangsa.
  • 7. C. PERJANJIAN INTERNASIONAL1. Tahap-Tahap Perjanjian Internasional Dalam konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional disebutkan bahwa dalam pembuatan perjanjian baik bilateral ataupun multilateral dapat dilakukan melalui tahap-tahap :a. Perundingan ( Negotiation) Perundingan merupakan perjanjian tahap pertama antara pihak/negara tentang objektertentu. Sebelumnya belum pernah diadakan perjanjian. Oleh karena itu, diadakanpenjajakan terlebih dahulu atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihakyang berkepentingan. Dalam melaksanakan negoisasi, suatu negara dapat diwakili olehpejabat yang dapat menunjukkan surat kuasa penuh (full power). Selain mereka, hal inijuga dapat dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri, atauduta besar.b. Penandatanganan (Signature) Lazimnya penandatanganan dilakukan oleh para menteri luar negeri (Menlu) ataukepala pemerintahan. Untuk perundingan yang bersifat multilateral, penandatangananteks perjanjian sudah dianggap sah jika dua per tiga suara peserta ynag hadir memberikansuara, kecuali ditentukan lain. Namun, perjanjian belum dapat diberlakukan oleh masing-masing negara, sebelum diratifikasi oleh masing-masing negaranya atau perjanjian akanberlaku setelah ditandatangani pada tanggal waktu diumumkan atau mulai berlaku padatanggal yang ditentukan pada perjanjian itu sendiri.c. Pengesahan (Ratification) Suatu negara mengikatkan diri pada suatu perjajnjian dengan syarat apabila telahdisahkan oleh badan berwenang (treaty making powers) di negaranya. Penandatangananatas perjanjian yang bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahanatau penguatan ini dinamakan ratifikasi. Ratifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan sebagai berikut :1) Ratifikasi oleh badan eksekutif. Ini biasa digunakan oleh raja absolut dan pemerintahan otoriter.
  • 8. 2) Ratifikasi oleh badan legislatif. Secara umum sistem ini jarang digunakan, tetapi sistem ini pernah diterapkan di negara Turki tahun 1924, Elsavador tahun 1950, Honduras tahun 1936.3) Ratifikasi campuran (DPR dan Pemerintah) sistem ini paling banyak digunakan karena legislatif dan eksekutif secara bersama-sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu perjanjian. Dalam Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 24 menyebutkan bahwa berlakunya sebuahperjanjian internasional adalah sebagai berikut :1) Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut.2) Pada saat peserta perjanjian mengikat diri pada perjanjian itu bila dalam naskah tidak disebut saat berlakunya. Persetujuan untuk mengikat diri dapat diberikan dengan berbagai cara, tergantung pada persetujuan mereka. Misalnya, dengan penandatanganan ratifikasi pernyataan turut serta (accession) ataupun pernyataan menerima (acceptance) dan dapat juga dengan cara pertukaran naskah yang sudah ditandatangani. Berikut ini beberapa contoh perjanjian internasional yang dapat ditemukan dariperjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia.a. Persetujuan Indonesia dengan Belanda mengenai penyerahan Irian Barat (sekarang Papua). Karena pentingnya materi yang diatur di dalam agreement tersebut maka dianggap sama dengan treaty. Sebagai konsekuensinya, presiden memerlukan persetujuan DPR dalam bentuk pernyataan pendapat.b. Persetujuan Indonesia dengan Australia mengenai garis batas wilayah antara Indonesia dengan Papua New Guinea yang ditandatangani di Jakarta, 12 Februari 1973 dalam bentuk agreement. Namun, karena pentingnya materi yang diatur dalam agreement tersebut maka pengesahannya memerlukan persetujuan DPR dan dituangkan dalam bentuk undang-undang, yaitu UU Nomor 6 Tahun 1973.c. Persetujuan garis batas landas kontinen antara Indonesia dengan Singapura tentang selat Singapura (25 Mei 1973). Sebenarnya materi persetujuan ini cukup penting, namun dalam pengesahannya tidak meminta persetujuan DPR melainkan dituangkan dalam bentuk keputusan presiden.
  • 9. 2. Persyaratan Perjanjian Internasional Negara yang mengajukan persyaratan, tidak mengundurkan diri dari perjanjian(multilateral). Negara tersebut masih tetap sebagai peserta dalam perjanjian, tetapi dengansyarat hanya terikat pada bagian-bagian tertentu yang dianggap membawa keuntunganbagi kepentingan nasionalnya. Unsur-unsur yang penting dalam persyaratan adalah sebagai berikut :a. Harus dinyatakan secara formal/resmi.b. Bermaksud untuk membatasi, meniadakan atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian itu. Mengenai persyaratan dalam perjanjian internasional, terdapat dua teori yang cukup berkembang, yaitu sebagai berikut : 1) Teori Kebulatan Suara (Unanimity Principle) Persyaratan itu sah atau dapat berlaku bagi yang mengajukan persyaratan ini dan diterima oleh seluruh peserta dari perjanjian meskipun tidak secara aklamasi. Misalnya berdirinya Lembaga Bangsa Bangsa (LBB) atau PBB yang pada setiap mengeluarkan resolusi atau menerima anggota baru, memerlukan kebulatan suara dari seluruh anggota. 2) Teori Pan Amerika (Menekankan Kedaulatan Negara) Setiap perjanjian itu mengikat negara yang mengajukan persyaratan dengan negara yang menerima persyaratan. Hal ini dikarenakan oleh lunaknya sikap terhadap persyaratan. Teori ini biasanya dianut oleh organisasi-organisasi negara Amerika. Misalya dengan adanya NATO atau AFTA, setiap negara peserta diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam perjanjian yang dibentuk tersebut.3. Berlakunya Perjanjian Internasional Perjanjian internasional berlaku pada saat peristiwa berikut ini:a. Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara perunding.b. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding.
  • 10. c. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut, kecuali bila perjanjian menentukan lain.d. Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul yang perlu sebelum berlakunya perjanjian itu, berlakunya sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.4. Pelaksanaan Perjanjian Internasional Ketaatan terhadap perjanjian internasional dilakukan berdasarkan sebagai berikut :a. Perjanjian yang Harus Dipatuhi (Pacta Sunt Servanda). Prinsip ini sudah merupakan kebiasaan karena merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa perjanjian internasional memiliki kekuatan mengikat.b. Kesadaran Hukum Nasional. Suatu negara akan menyetujui ketentuan perjanjian internasional yang sesuai dengan hukum nasionalnya.5. Penerapan Perjanjiana. Daya Berlaku Surut (Retroactivity) Biasanya, suatu perjanjian dianggap mulai mengikat setelah diratifikasi oleh peserta, kecuali bila ditentukan dalam perjanjian bahwa penerapan perjanjian sudah dimulai sebelum diratifikasi.b. Wilayah Penerapan (Teritorial Scope) Suatu mengikat di wilayah negara peserta, kecuali bila ditentukan lain. Misalnya, perjanjian itu hanya berlaku pada bagian tertentu dari wilayah suatu negara, seperti perjanjian perbatasan.c. Perjanjian Penyusul (Successive Treaty) Pada dasarnya, suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perjanjian serupa yang mendahuluinya. Namun, bila perjanjian yang mendahului tidak sesuai lagi maka dibuatlah perjanjian pembaruan.
  • 11. 6. Penafsiran Ketentuan Perjanjian Supaya perjanjian mempunyai daya guna yang baik dalam memberikan solusi ataskasus hubungan internasional, perlu diadakan penafsiran aspek-aspek pengkajian danpenjelasan perjanjian tersebut. Penafsiran dalam praktiknya dilakukan denganmenggunakan tiga metode. Adapun metode-metode itu seperti berikut :a. Metode dari aliran yang berpegang pada kehendak penyusun perjanjian dengan memanfaatkan pekerjaan persiapan.b. Metode dari aliran yang berpegang pada naskah perjanjian, dengan penafsiran menurut arti yang umum dari kosa katanya.c. Metode dari aliran yang berpegang pada objek dan tujuan perjanjian.7. Kedudukan Negara Bukan Peserta Negara bukan peserta pada hakikatnya tidak memiliki hak dan kewajiban untukmematuhinya. Akan tetapi bila perjanjian itu bersifat multilateral (PBB) atau objeknyabesar (Terusan Suez, Selat Malaka, dan lain-lain) mereka juga dapat terikat dengankondisi sebagai berikut :a. Negara tersebut menyatakan diri terikat terhadap perjanjian itu.b. Negara tersebut dikehendaki oleh para peserta.8. Pembatalan Perjanjian Internasional Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969, karena berbagai alasan suatu perjanjianinternasional dapat batal antara lain sebagai berikut :a. Negara atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan hukum nasionalnya.b. Adanya unsur kesalahan (error) pada saat perjanjian itu dibuat.c. Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain waktu pembentukan perjanjian.d. Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan (corruption) melalui kelicikan atau penyuapan.e. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan tersebut baik dengan ancaman maupun penggunaan kekuatan.f. Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum.
  • 12. 9. Berakhirnya Perjanjian Internasional Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H. dalam buku pengantar hukum internasionalmengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena hal berikut :a. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.b. Masa berlakunya perjanjian internasional itu sudah habis.c. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu.d. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu.e. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu.f. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi.g. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.D. PERWAKILAN DIPLOMATIK Perwakilan diplomatik adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalammembina hubungan politik dengan negara lain. Tugas dan wewenang ini dilakukan olehperangkat korps diplomatik, yaitu duta besar, duta kuasa usaha, dan atase-atase.Ketentuan mengenai perwakilan diplomatik diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945pada Pasal 13, yaitu sebagai berikut :1. Presiden mengangkat dua dan konsul.2. Presiden menerima duta negara lain. Kekuasaan presiden dalam mengangkat dan menerima duta negara lain ini adalah konsekuensi dari kedudukan presiden sebagai kepala negara.1. Diplomasi Istilah diplomatik berasal dari bahasa latin, yaitu diploma yang berarti piagam, suratperjanjian. Dalam pertumbuhan sejarah negara-negara, arti diplomatik itu berkembanghingga meliputi kegiatan yang sangat luas seperti kegiatan yang menyangkut hubunganantar-negara.
  • 13. Dahulu hubungan antarnegara dilakukan secara tertutup dan rahasia serta dilakukanantarkepala negara. Akan tetapi, sejak tumbuhnya kesadaran demokrasi, timbul pula apayang disebut diplomasi terbuka. Dalam kegiatannya, diplomasi dilakukan dengan suatutata cara yang halus, mengindahkan kesopanan hubungan yang menjadi kelaziman dalamhubungan internasional, dan dijalankan oleh dinas diplomat yang merupakan bagian dariDinas Luar Negeri. Dalam praktik hubungan internasional diperlukan taktik dan prosedur tertentu untukmencapai tujuan nasional suatu negara. Kepentingan nasional dapat diperkenalkan kepadabangsa lain dengan menggunakan diplomasi. Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruhkegiatan politik luar negeri, yaitu sebagai berikut :a. Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya dan tenaga untuk mencapai tujuan tersebut.b. Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan daya yang ada padanya.c. Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan kepentingan negara lain.d. Mempergunakan sarana dan kesempatan yang ada sebaik-baiknya. Dalam melaksanakan kegiatan diplomasi, selain terampil berdiplomasi juga harusberhati-hati. Mengapa demikian? Karena hal itu sangat penting untuk menghindarikonflik antarbangsa dan membentuk perdamaian dunia. Pada umumnya, para diplomatmenggunakan sarana diplomasi ajakan, kompromi, dan menunjukkan kekuatan (militerdan ekonomi) dalam mencapai tujuan negara yang diwakilinya. Ada tiga fungsi diplomat dalam mewakili negara dan bangsanya :a. Sebagai lambang prestise nasional di luar negeri dan mewakili kepala negaranya di negara penerima.b. Bertindak sebagai perwakilan yuridis yang resmi dari pemerintahannya. Misalnya, menandatangani perjanjian, mengumumkan pernyataan, dan ratifikasi dokumen.c. Sebagai perwakilan politik, yaitu alat penghubung timbal balik antara kepentingan negaranya dengan kepentingan negara penerima. Melihat fungsi dan kegiatan diplomasi di atas, dewasa ini ada tiga hal yangmemberikan kemungkinan adanya pengawasan diplomasi, antara lain sebagai berikut :
  • 14. a. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pasal 102 yang mewajibkan negara- negara anggota PBB untuk mendaftarkan persetujuan-persetujuan yang telah dicapai oleh negara tersebut kepada Sekretariat PBB.b. Kesempatan bagi Menteri Luar Negeri dari berbagai negara untuk dapat bertemu dalam Sidang Umum PBB setiap tahun.c. Pemerintah demokrasi menghendaki bahwa setiap persetujuan yang telah diadakan antarnegara. Sebelum diresmikan, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat negara masing-masing.2. Organ dan Petugas Diplomatika. Jenis Perwakilan Diplomatik Dalam praktik internasional terdapat dua jenis perwakilan diplomatik.1. Kedutaan Besar, yang ditugaskan tetap pada suatu negara tertentu untuk saling memberikan hubungan rutin antarnegara tersebut.2. Perutusan Tetap, yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional (PBB). Ketua perwakilan diplomatik dipimpin oleh seorang duta besar luar biasa danberkuasa penuh serta bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri luar negeri.b. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik Secara umum, tugas perwakilan diplomatik adalah sebagai berikut :1. Menjamin efisiensi dari perwakilan asing di suatu negara.2. Menciptakan pengertian bersama (good will).3. Memelihara dan melindungi kepentingan negara dan warga negaranya di negara penerima. Fungsi perwakilan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 adalah mewakili negarapengirim dinegara penerima untuk hal-hal berikut :1. Melindungi segala kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional.2. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.3. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima dengan cara yang diizinkan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.
  • 15. 4. Memelihara hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.c. Kepangkatan Perwakilan Diplomatik Tingkatan perwakilan diplomatik menurut Kongres di Aachen tahun 1918 adalahsebagai berikut :1. Duta Besar (Ambassador) Adalah tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik. Duta besar mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa, ditempatkan pada negara yang banyak hubungan timbal balik. Dalam beberapa hal, dia dapat memutuskan sesuatu yang menyangkut negaranya tanpa konsultasi dengan kepala negaranya terlebih dahulu.2. Duta (Gerzant) Adalah kepangkatan yang setingkat lebih rendah dari duta besar. Segala persoalan yang menyangkut kedua negara harus dikonsultasikan dengan pemerintah negaranya.3. Menteri Presiden (Minister President) Adalah mereka yang tidak dianggap sebagai wakil kepala negara, tetapi hanya ditempatkan untuk mengurus urusan-urusan negaranya.4. Kuasa Usaha (Charge D’affair) Kuasa usaha tidak diperbantukan kepada kepala negara, tetapi kepada menteri luar negeri.d. Kekebalan Diplomatik Para anggota diplomatik memperoleh perlakuan yang istimewa dari pemerintah dinegara ia ditempatkan. Perlakuan istimewa itu merupakan ketentuan yang dalampergaulan internasional ditetapkan oleh protokol. Orang menetapkan semua aturan yangberhubungan dengan tugas, hak serta kewajiban anggota diplomatik adalah KepalaProtokol atau Direktur Protokol yang berasal dari pegawai Departemen Luar Negeri.Selain diperlukan istimewa, seorang anggota diplomatik mendapat hak kekebalan (hakimunitas) dan hak ekstrateritorial.
  • 16. 1. Hak Imunitas atau Kekebalan Diplomatik Hak imunitas menyangkut diri pribadi seorang diplomat serta gedung perwakilannya.Yang dimaksud dengan hak imunitas pribadi adalah seorang anggota diplomatik berhakmendapat perlindungan istimewa terhadap keselamatan diri serta harta bendanya.Mengapa demikian? Tujuannya agar mereka mendapat perlindungan dari segala macamgangguan dan dari penahanan penguasa-penguasa setempat. Ia dibebaskan dari kewajibanmembayar pajak, termasuk bea cukai. Akan tetapi, hal ini bukanlah hak melainkan hanyasekedar resiprositas (timbal balik) saja. Anggota diplomatik tidak tunduk kepada yurisdiksi pengadilan pidana maupunperdata di negara yang didiaminya. Akan tetapi, ia wajib tunduk kepada undang-undangpidana dan peraturan polisi dari negara yang didiaminya. Jika melanggar, dapat diusiratau dikembalikan ke negara asalnya. Walaupun ia tidak tunduk pada yurisdiksi(menyelesaikan perkara) perdata dimana ia berada, ia tidak kebal terhadap perkara yangmenyangkut benda tidak bergerak. Tuntutan terhadap perkara perdata dari seoranganggota diplomatik harus dilakukan oleh pemerintahannya sendiri. Ia dapat pula dituntutoleh negara yang mengutusnya. Terhadap anggota diplomatik tidak diperkenankanpenggunaan alat paksa. Seorang anggota diplomatik dapat pula tunduk atau mengikutiyurisdiksi perdata maupun pidana dari negara tempat ia bertugas tetapi harus minta izinkepada pemerintah yang mengutusnya. Ia juga dapat menolak terhadap permintaan untukmenjadi saksi di muka hakim/pengadilan dalam perkara pidana. Imunitas terhadap gedung perwakilan dapat diartikan bahwa alat negara seperti polisidan pejabat kehakiman tidak boleh memasuki daerah kediaman anggota diplomatik tanpaizin pihak perwakilan tersebut. Apabila seorang penjahat melarikan diri ke kedutaan, ataspermintaan pemerintah, penjahat itu harus diserahkan kepada yang berwajib.2. Hak Ekstrateritorial Hak ekstrateritorial adalah hak yang dianggap berdiam di luar lingkungan wilayahnegara yang menerimanya. Akan tetapi, utusan diplomatik tidak memiliki hak asylumatau hak suaka (hak perlindungan). Hak asylum dalam hukum antarbangsa merupakanrangkaian peraturan yang memberikan kemungkinan suatu negara untuk memberiperlindungan kepada warga negara asing yang melarikan diri karena berbagai alasan.
  • 17. Berdasarkan atas hak-hak istimewa tersebut, bagi siapapun yang berani menggangguhak-hak ini harus dihukum lebih berat daripada hukuman atas orang biasa, tetapi tidakmutlak. Kalau bukti perkara seorang duta cukup lengkap dalam hal melakukan kekacauanatau gangguan di dalam negara di mana ia ditempatkan, atau mengadakan komplotanguna merongrong dan dengan sengaja telah merencanakan untuk menggulingkanpemerintah negara tempat ia bertugas, maka duta ia dianggappersona nongrata.Pemerintah dapat meminta kepada duta itu secara langsung untuk segera meninggalkannegara yang ditempatinya sekaligus menarik kembali duta itu.E. SIKAP POSITIF TERHADAP KERJA SAMA DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL Negara Indonesia sebagai negera yang merdeka dan berdaulat, berhak menentukannasibnya sendiri serta kebijakan luar negerinya. Kerja sama dengan bangsa lain dalambentuk hubungan internasional mutlak diperlukan baik yang mneyangkut bidang politik,ekonomi maupun sosial budaya. Bagi Indonesia, hubungan kerja sama degan negara laindilandasi pada kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara. Menurutbuku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI (RENSTRA), hubunganantarbangsa dalam segala hal aspeknya dilakukan oleh suatu negara untuk mencapaikepentingan nasional negara tersebut. Hubungan ini dalam Encylopedia Americana dilihat sebagai hubungan antarnegaraatau antarindividu dari negara yang berbeda-beda, baik berupa hubungan politik, budaya,ekonomi, ataupun hukum. Konsep ini berhubungan erat dengan subjek-subjek sepertiorganisasi internasional, diplomasi hukum internasional, dan politik internasional. BangsaIndonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luarnegeri yang bebas dan aktif yang diabadikan bagi kepentingan nasional, terutama untukkepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban duniayang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunanhubungan luar negeri Indonesia dituntut untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengankepentingan dan kemampuan nasional.
  • 18. Dalam hubungan ini perlu dikembangkan citra Indonesia yang positif di luar negeri.Untuk menandai hubungan dengan negara lain lazimnya didahului dengan pembukaanutusan (konsuler dan diplomatik) yang bersifat bilateral. Dewasa ini hubunganinternasional diselenggarakan oleh korps diplomatik sebagai unsur Departemen LuarNegeri yang harus menjabarkan aspirasi nasional di luar negeri. Tugas-tugas yangdijalankan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) harus dapat dipertanggungjawabkan secarahukum kepada presiden sebagai pemerintahan dan mandaris MPR.F. MENGHARGAI KERJA SAMA DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL Bagi bangsa Indonesia kerja sama internasional yang bermanfaat dapat diukur dariperjuangan bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaan berdasarkan nilai-nilai yangdikandung dalam pembukaan UUD 1945 yaitu sebagai berikut :1. Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan : “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Dalam hal ini, kerja sama dengan perjanjian internasional apapun bentuknya harus didukung sepanjang perjuangan kemerdekaan suatu bangsa dan juga sebagai usaha menjamin kedaulatan bagi suatu negara.2. Alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan: “.......... ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Pernyataan ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia akan mendukung bentuk- bentuk kerja sama internasional yang berkaitan dengan hak-hak berikut : a. Pelanggaran/pelarangan perlombaan senjata. b. Pelucutan senjata. Selain itu citra positif Indonesia dalam pergaulan dunia terus dikembangkan, antara lain dengan usaha-usaha sebagai berikut : 1. Memperkenalkan kebudayaan nasional, hasil-hasil pembangunan, dan daerah- daerah tujuan wisata. 2. Pertukaran pelajar, mahasiswa,pemuda, dan kegiatan olahraga dalam skala internasional. 3. Berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan dunia yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
  • 19. 4. Konstruktif dan konsisten dalam memperjuangkan masalah dunia yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.5. Kemampuan antisipasi dan penyesuaian terhadap perkembangan,perubahan, dan gejolak dunia melalui jalur diplomasi disertai dengan pendekatan yang tepat sesuai dengan kepentingan nasional.6. Penggalangan dan pemupukan solidaritas,kesatuan, dan sikap kerja sama di antara negara-negara berkembang maupun negara maju, dilakukan dengan memanfaatkan forum organisasi internasional, seperti ASEAN, OKI, Gerakan Non-Blok,dan PBB.7. Meningkatkan kegiatan ekonomi (melalui perdagangan ekspor-ekspor yang saling menguntungkan), tukar-menukar ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memperkukuah persatuan dan ketahanan nasional masing-masing negara serta terwujudnya kawasan dunia yang aman, damai, bebas, netral, sejahtera, dan bebas dari bahaya senjata nuklir. Misalnya, kerja sama internasional antara pemerintah Indonesia dengan Tunisia memiliki manfaat bagikedua belah pihak negara yang bersangkutan.peluang-peluang kerja sama yang diperoleh adalah dibidang perdagangan, perkebunan, elektronik, pariwisata, dan home industry, sangat berperan dalam mempererat hubungan internasional kedua negara.
  • 20. KESIMPULAN 1. Bangsa dan negara Indonesia dalam rangka kerja sama dengan bangsa lain senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 serta kebijaksanaan politikluar negeri yang bebas dan aktif. 2. Indonesia menjalin kerja sama dengan lembaga/organisasi regional dan internasional, yaitu dalam bentuk kerja sama ASEAN, Solidaritas Asia-Afrika, OPEC, dan PBB. 3. Manfaat kerja sama antarbangsa terutama diabadikan pada kepentingan nasional dengan tetap menghormati kedaulatan masing-masing negara, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya maupun hankam. 4. Melalui pengembangan hubungan kerja sama antarbangsa, masalah-masalah bilateral, regional, dan multilateral akan dapat diselesaikan dengan dilandasi rasa kekeluargaan, saling menghormati dan menghargai sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. 5. Tahap-tahap perjanjian internasional sebagai berikut : a. Perundingan (negotiation) b. Penandatanganan (signature) c. Pengesahan (ratification) 6. Jenis perwakilan diplomatik ada dua, yaitu kedutaan besar dan perutusan tetap.
  • 21. DAFTAR PUSTAKALukman, Cecilia, Dadi Pakar. 1996. Ensiklopediku yang Pertama. Jakarta: PT Widyadara.Majalah, Tempo. Jakarta: PT Tempo Inti Media, Tbk.Majalah, Kartini. Jakarta: PT Kartini Cahaya Lestari.Materu, Mohamad Sidky Daeng. 1985. Sejarah Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia. Jakarta: PT Gunung Agung.Munandar, Haris. 1994. Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi di Indonesia. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.Noor Effendi, Tajuddin. 2003. Demokrasi dan Demokratisasi. Yogayakarta: Penerbit Pustaka Pelajar Offset.Nursito. 1999. Membina Majalah Dinding. Jakarta: Adicita Karya Nusa.Oetama,Jakob. 2001. Demokrasi, Kekerasan, Disintegrasi. Jakarta: Kompas.Patton, John. 1997. Children’s Encylopedia, Jilid 5. Connecticut : Grolier Incorporated.P. Huntington Joan Nelson, Samuel.---tt---. Partisipasi Politik di Negara Berkembang.Patton, John.1997. Children’s Encylopedia, Jilid 6. Connecticut: Grolier Incorporated.Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat, Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi. Jakarta: LP3S.