Yurisdiksi Negara Dalam United  Nation Convention AgaintsCorruption 2003 Dan KaitannyaTerhadap Upaya PengembalianAset Hasi...
Latarbelakang                         Transnational                         Crime berupa        Perbanka  Korupsi         ...
RumusanMasalah1. Bagaimana pengaturan yurisdiksi  negara berkaitan pengembalian aset  hasil korupsi yang diatur didalam  U...
Tujuan PenelitianTujuan yang ingin dicapai dalam penelitian   ini adalah:a.      Untuk     mengetahui    bagaimana    peng...
ManfaatPenelitian1. Manfaat Teoritisa. Melalui penelitian ini diharapkan dapat   menjawab keingintahuan penulis   terhadap...
Lanjutan2. Manfaat Praktisa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat   memberikan dan menambah informasi   bagi individu,...
MetodePenelitian 1. Tipologi Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini    yakni penelitian hukum normatif. Pene...
lanjutan2. Jenis PenelitianJenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini yakni jenis penelitian kepustakaan (libra...
lanjutan 3. Teknik pengumpulan data:a. Studi kepustakaan yang dilakukan pada1.Perpustakaan Universitas Andalas,2.Perpustak...
Pengaturan Yurisdiksi Negara Berkaitan DenganPengembalian Aset Hasil Korupsi di Dalam United   Nation Convention Againts C...
Lanjutan                                        Dasar untuk                                    menentukan tindakan      Pa...
Dalam permintaan pengembalian aset         negara peminta didalam      permintaannya harus memuat:  1. Uraian mengenai kek...
Pengembalian Aset Hasil      Korupsi di Indonesia     Ratifikasi terhadap United Nation ConventionAgainst Corruption 2003 ...
Mekanisme pidana (criminalrecovery) pengembalian aset(Pasal 54-55 konvensi) tidakmaksimal karena dipengaruhi         Penge...
Kendala-kendala yang dihadapiIndonesia dalam Menerapkan UNCAC               2003Secara yuridis:1. Indonesia belum memiliki...
Kesimpulan1. Pengaturan yurisdiksi negara yang diatur dalam Bab III Pasal   42 ayat 1 sampai dengan 6 menjadi dasar untuk ...
Saran1. Secara internasional indonesia harus memperluas     kerjasama-kerjasama       baik   bilateral  maupun     multila...
Terima Kasih
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Yurisdiksi negara dalam united nation convention againts corruption

1,150 views
1,062 views

Published on

skripsi

Published in: Education, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,150
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yurisdiksi negara dalam united nation convention againts corruption

  1. 1. Yurisdiksi Negara Dalam United Nation Convention AgaintsCorruption 2003 Dan KaitannyaTerhadap Upaya PengembalianAset Hasil Korupsi Di Indonesia (Dalam Hal Keterbukaan Kerahasiaan Bank Swiss) Arif Kurniawan 07 140 160
  2. 2. Latarbelakang Transnational Crime berupa Perbanka Korupsi pencucian n uang Pengembalian Yurisdiksi Aset negara United Nation Convention Againts Corruption 2003
  3. 3. RumusanMasalah1. Bagaimana pengaturan yurisdiksi negara berkaitan pengembalian aset hasil korupsi yang diatur didalam United Nation Convention Againts Corruption 2003?2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan United Nation Convention Againts Corruption 2003 khususnya dalam upaya mengembalikan aset-aset hasil korupsi di Indonesia?
  4. 4. Tujuan PenelitianTujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan yurisdiksi negara berkaitan pengembalian aset hasil korupsi yang diatur didalam United Nation Convention Againts Corruption 2003.b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yan dihadapi dalam menerapkan United Nation Convention Againts Corruption 2003 khususnya dalam upaya mengembalikan aset-aset hasil korupsi
  5. 5. ManfaatPenelitian1. Manfaat Teoritisa. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjawab keingintahuan penulis terhadap masalah yang penulis teliti serta menambah pengetahuan penulis mengenai ilmu hukum terkhusus hukum internasional.b. Dapat dipergunakan bagi mereka yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang berada didalamnya.
  6. 6. Lanjutan2. Manfaat Praktisa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan dan menambah informasi bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan yang berhubungan dengan hukum internasional.b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi negara atau pemerintah dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi khalayak ramai.
  7. 7. MetodePenelitian 1. Tipologi Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian hukum normatif yang digunakan mencakup:a. Inventarisasi hukum yaitu mengumpulkan ketentuan- ketentuan hukum internasional seperti konvensi-konvensi, piagam PBB, protokol dan peraturan internasional dan peraturan nasional lainnya yang berhubungan dengan penulisan untuk dianalisis.b. Penelitian hukum terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Taraf sinkronisasi vertikal yaitu penelitian terhadap ketentuan hukum antara yang lebih tinggi dan yang lebih rendah yang mengatur kehiduapan yang tidak saling bertentangan, sedangkan taraf sinkronisasi horizontal adalah penelitian terhadap ketentuan hukum yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.
  8. 8. lanjutan2. Jenis PenelitianJenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni jenis penelitian kepustakaan (library research). Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar, yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunderApabila dilihat dari sudut informasi yang diberikannya, maka bahan pustaka dapat dibagi dalam tiga kelompok yakni:a. Bahan hukum primerb. Bahan hukum sekunderc. Bahan hukum tersier
  9. 9. lanjutan 3. Teknik pengumpulan data:a. Studi kepustakaan yang dilakukan pada1.Perpustakaan Universitas Andalas,2.Perpustakaan Fakultas Hukum Univ. Andalas,3.Perpustakaan Universitas Bung Hatta.b. Studi dokumen4. Pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan cara:a. Editingb. CodingAnalisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan memaparkan data dalam bentuk kalimat untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya yang disajikan secara deskriptif.
  10. 10. Pengaturan Yurisdiksi Negara Berkaitan DenganPengembalian Aset Hasil Korupsi di Dalam United Nation Convention Againts Corruption 2003 Yurisdiksi negara didalam UNCAC 2003 diatur didalam Bab III Pasal 42 Ayat 1 sampai dengan 6. a. Ketentuan yurisdiksi negara pada Pasal 1 huruf a dan b : Prinsip Teritorial. b. Pasal 2 huruf (a) : Prinsip Nasionalitas Pasif. Huruf (b) : Prinsip Nasionalitas Aktif. Huruf (c) dan (d) : Prinsip Perlindungan. c. Ketentuan ayat 3, 4 dan 5 tentang pelaksanaan yurisdiksi terhadap pelaku kejahatan. Dimana kewajiban yang harus dilakukan negara untuk menetapkan yurisdiksi hukum nasionalnya terhadap keahatan yang dengan itu tidak mengekstradisi pelaku kejahatan yang berada didalam negaranya. d. Ketentuan ayat 6 mengatur tentang ruang lingkup pelaksanaan konvensi yang tetap menghormati apabila hukum nasional suatu negara mengatur lain terhadap ruang lingkup pengaturan yang terdapat didalam konvensi
  11. 11. Lanjutan Dasar untuk menentukan tindakan Pasal 42 yang dapat diambil oleh UNCAC negara terhadap 2003 kejahatan yang diatur didalam konvensi berupa korupsi,Pasal 54 dan 55 kejahatan terorganisir, tersebut yang kejahatan ekonomi dan menjadi dasar money loundering bagi negara (Paragraf kedua peminta aset pembukaan konvensi) untuk Dan juga terhadap memperluas pengembalian asetyurisdiksi hukum nasionalnya Pengembalian aset harus dengan sekaligus putusan yudisial (pengadilan) pembatasan (Pasal 54 ayat 1 huruf (a) serta ayat 2 terhadap huruf (a), (b), (c) serta Pasal 55 ayat 1yurisdiksi negara huruf (b). tempat aset disembunyikan
  12. 12. Dalam permintaan pengembalian aset negara peminta didalam permintaannya harus memuat: 1. Uraian mengenai kekayaan yang akan dirampas, termasuk lokasi, perkiraan nilai kekayaan sertapernyataan mengenai fakta-fakta yang diyakini yang memungkinkan negarayang diminta mengupayakan perintah berdasarkan hukum nasionalnya. 2. Pernyataan mengenai informasi dalam lingkup yang dilaksanakan dalam melaksanakan salinan sah permintaan serta pemberitahuan terhadap pihak ketiga yang beritikadbaik dan untuk menjamin perlindungan hukum serta pernyataan bahwa perintah perampasan bersifat final. 3. Pernyataan mengenai fakta-fakta yang diyakini negara peminta dan tindakan-tindakan yang diminta dan jika ada salinan sah perintah yang menjadi dasar bagi pengajuan permintaan (Pasal 55 ayat 3 UNCAC 2003)
  13. 13. Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia Ratifikasi terhadap United Nation ConventionAgainst Corruption 2003 melalui Undang-undang No. 7Tahun 2006 menempatkan Indonesia secara politissebagai salah satu negara yang memiliki komitmendalam pemberantasan korupsi. Ratifikasi ini jugamenunjukkan bahwa pemerintah indonesia seriusdalam memberantas korupsi. Ratifikasi ini bagiindonesia menjadi penting mengingat contoh-contohkasus korupsi yang pernah dihadapi indonesia takjarang menghadapi kendala-kendala terutama karenamenyangkut negara lain. Keseriusan pemerintah dalammemberantas korupsi dan mengembalikan aset dapatdijadikan bahan pertimbangan bagi negara-negara lainuntuk dapat memberikan bantuan dalampemberantasan korupsi diindonesia dan juga terhadappengembalian aser hasil korupsi yang berasal dariindonesia.
  14. 14. Mekanisme pidana (criminalrecovery) pengembalian aset(Pasal 54-55 konvensi) tidakmaksimal karena dipengaruhi Pengembalian aset faktor subjektif seperti diswiss semakin terbuka tersangka sakit, meninggal peluang mengingat dunia, melarikan diri bahkan aturan swiss tidak lagi divonis bebas mengatur kerahasiaan nasabah secara ketat contohnya dengan Mekanisme lahirnya RIAA (Return of perdata (civil Illicit Asset Act) pada recovery, dalam awal febuari 2011 Pasal 53 konvensi) kemarin. menjadi alternatif Sesuai dengan pengembalian aset ketentuan aturan Pasal karena lebih 40 UNCAC 2003 Tentang ditujukan terhadap Kerahasiaan Bank asetnya bukan pelakunya
  15. 15. Kendala-kendala yang dihadapiIndonesia dalam Menerapkan UNCAC 2003Secara yuridis:1. Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur pengembalian aset.2. Peraturan hukum nasional termasuk hukum acara perdata belum memungkinkan negara sebagai subjek penggugat dalam hal indonesia sebagai negara yang diminta.3. Indonesia belum memiliki lembaga yang berfungsi sebagai central authority pemberantasan korupsi terutama dalam pengembalian aset yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kerjasama internasional dalam hal pengembalian aset.
  16. 16. Kesimpulan1. Pengaturan yurisdiksi negara yang diatur dalam Bab III Pasal 42 ayat 1 sampai dengan 6 menjadi dasar untuk penerapan yurisdiksi negara peminta aset sebagaimana ruang lingkup kejahatan yang diatur didalam konvensi.2. Permasalahan perbedaan yurisdiksi yang menjadi kendala dalam pengembalian aset difasilitasi konvensi dengan mewajibkan negara pihak untuk saling bekerjasama dan memberikan bantuan baik kerjasama bilateral maupun multilateral seperti bantuan timbal balik (mutual legal asisstance) sebagaimana diatur dalam pasal 51 konvensi tentang pengembalian aset.3. pengembalian aset dapat dilakukan melalui mekanisme perdata (civil recovery) yang diatur dalam pasal 53 konvensi dan mekanisme pidana (criminal recovery) yang diatur dalam pasal 54-55 konvensi.4. Permintaan pengembalian aset harus terlebih dahulu ada putusan pengadilan serta melampirkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 3 UNCAC 2003.5. Pengembalian aset di indonesia belum berjalan maksimal karena indonesia belum memiliki perangkat aturan yang mengatur secara khusus pengembalian aset.
  17. 17. Saran1. Secara internasional indonesia harus memperluas kerjasama-kerjasama baik bilateral maupun multilateral misalnya dengan mengadakan perjanjian timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance) hal ini dikarenakan perjanjian tersebut menjadi penting bagi pengembalian aset.2.Didalam negeri sendiri indonesia harus melakukan pembaharuan dibidang aturan hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan membentuk undang-undang tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang mengatur secara khusus mengenai pengembalian aset.3. Indonesia juga sudah seharusnya melirik pengembalian aset melalui mekanisme civil recovery dan tidak hanya terfokus pada pengembalian aset melalui mekanisme criminal recovery karena kemudahan dan efektivitas yang termuat dalam pengembalian aset.
  18. 18. Terima Kasih

×