Your SlideShare is downloading. ×
0
Presentasi uu otoritas jasa keuangan
Presentasi uu otoritas jasa keuangan
Presentasi uu otoritas jasa keuangan
Presentasi uu otoritas jasa keuangan
Presentasi uu otoritas jasa keuangan
Presentasi uu otoritas jasa keuangan
Presentasi uu otoritas jasa keuangan
Presentasi uu otoritas jasa keuangan
Presentasi uu otoritas jasa keuangan
Presentasi uu otoritas jasa keuangan
Presentasi uu otoritas jasa keuangan
Presentasi uu otoritas jasa keuangan
Presentasi uu otoritas jasa keuangan
Presentasi uu otoritas jasa keuangan
Presentasi uu otoritas jasa keuangan
Presentasi uu otoritas jasa keuangan
Presentasi uu otoritas jasa keuangan
Presentasi uu otoritas jasa keuangan
Presentasi uu otoritas jasa keuangan
Presentasi uu otoritas jasa keuangan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Presentasi uu otoritas jasa keuangan

12,343

Published on

Membedah UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Membedah UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

2 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
12,343
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
625
Comments
2
Likes
6
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Arif Kurniawan Staff Riset at MikoKamal and Associates
  • 2. Undang-undang ini terdiri dari 14 (empat belas) bab dan 70 pasal, dengan rincian:Bab I : Ketentuan umum, terdiri dari 1 (satu) pasal;Bab II : Pembentukan, status, dan tempat kedudukan, terdiri dari 2 (dua) pasal;Bab III : Tujuan, fungsi, tugas dan wewenang, terdiri dari 6 (enam) pasal;Bab IV : Dewan Komisioner, terdiri dari 16 (enam belas) pasal;Bab V : Organisasi dan Kepegawaian, terdiri dari 2 (dua) pasal;Bab VI : Perlindungan konsumen dan masyarakat, terdiri dari 4 (empat) pasal;
  • 3. Bab VII : Kode etik dan kerahasiaan informasi, terdiri dari 2 (dua) pasal;Bab VIII : Rencana kerja dan anggaran, terdiri dari 4 (empat) pasal;Bab IX : Pelaporan dan akuntabilitas, terdiri dari 1 (satu) pasal;Bab X : Hubungan kelembagaan, terdiri dari 10 (sepuluh) pasal;Bab XI : Penyidikan, terdiri dari 3 (tiga) pasalBab XII : Ketentuan Pidana, terdiri dari 3 (tiga) pasal;Bab XIII : Ketentuan peralihan, terdiri dari 14 (empat belas) pasal;Bab XIV : Ketentuan penutup, terdiri dari 3 (tiga) pasal;
  • 4. Landasan Filosofis:Mewujudkan perekonomian nasional yang mamputumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakankesempatan kerja yang luas dan seimbang disemuasektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraansecara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.Landasan Yuridis:1.Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 Tentang BankIndonesia2.UU No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perppu No. 2Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesiamenjadi undang-undang.
  • 5. Landasan Sosiologis:- Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan dibidang tekhnologi dan informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.- Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan diberbagai subsektor keuangan (konglomerasi) menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan didalam sistem keuangan.- Banyaknya permasalahan lintas sektoral disektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan .
  • 6. Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.Pengecualian: Mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur oleh undang-undang tersendiri.
  • 7. Status:- OJK merupakan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan;- independen;- Berkedudukan di Ibu Kota Negara;- Berkantor didalam dan luar negeri
  • 8. Tujuan: Agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan:a.Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;b.Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.b.Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
  • 9. Fungsi: OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.Tugas: OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan:1.Perbankan;2.Pasar Modal;3.Asuransi;
  • 10. 4.Dana Pensiun;5.Lembaga Pembiayaan;6.Pergadaian;7.Lembaga Penjaminan;8.Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;9.Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan;10.Penyelenggara program jaminan sosial, Pensiun dan Kesejahteraan.
  • 11. Wewenang:Tugas pengaturan: Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang OJK, peraturan per-UU-an disektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan OJK, peraturan mengenai pengawasan disektor jasa keuangan, kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, peraturan mengenai tata cara pengelola statuter, struktur organisasi dan infrastruktur, serta peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi .
  • 12. Tugas pengawasan: OJK menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan, konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, penunjukan dan pengelolaan pengguna statuter, memberikan perintah tertulis kepada kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, menetapkan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.
  • 13. OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang berjumlah 9 (sembilan) orang yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden. Susunan Dewan Komisioner terdiri dari:1. Ketua merangkap anggota;2.Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;3.Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;4.Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;5.Kepala Eksekutif Pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota;
  • 14. 6.Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;7.Seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;8.Seorang anggota ex-officio dari Bank Indonesia; dan9.Seorang anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan. Kepemimpinan bersifat kolektif kolegial dan memiliki hak suara yang sama. Anggota Dewan Komisioner dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden dengan terlebih dahulu mengadakan seleksi yang dilakukan oleh 9 (sembilan )orang panitia seleksi.
  • 15. Dalam hal perlindungan konsumen dan masyarakat, OJKdiberikan kewenangan untuk melakukan tindakanpencegahan kerugian konsumen danmasyarakat, termasuk meminta Lembaga Jasa Keuanganuntuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatantersebut berpotensi merugikan masyarakat danmelakukan pembelaan hukum untuk kepentingankonsumen berupa pengajuan gugatan di pengadilanterhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian bagikonsumen di sektor jasa keuangan.
  • 16. Anggaran OJK bersumber dari APBN dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sebagai bentuk akuntabilitas dalam perencanaan maupun penggunaan anggaran, anggaran OJK wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari DPR.Dan Sebagai bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, OJK wajib menyusun laporan yang terdiri atas laporan kegiatan secara berkala kepada Presiden dan DPR. Selain laporan kegiatan, OJK juga diwajibkan menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK.
  • 17. Didasarkan atas kesadaran bahwa sektor jasa keuanganmerupakan suatu sistem yang kompleks, tidak hanyakarena adanya beberapa otoritas yang terkait, namunjuga merupakan bagian dari suatu sistemkeuangan, maka dalam UU OJK diatur dasar hukum bagiprotokol koordinasi dan kerja sama, baik antar lembagadi dalam negeri, misalnya BI dan Lembaga PenjaminSimpanan (LPS), maupun luar negeri yang didasarkanpada prinsip timbal balik yang seimbang.
  • 18. Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), penyidikan juga dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan sektor jasa keuangan dilingkungan OJK.Ketentuan pidana didalam UU OJK meliputi:1.Perbuatan-perbuatan terhadap pelanggaran kerahasiaan informasi yang subjeknya adalah setiap orang perseorangan atau korporasi.2.Perbuatan-perbuatan terhadap pelaksanaan kewenangan OJK dalam perlindungan konsumen.3.Perbuatan-perbuatan dalam hal tidak mengabaikan perintah tertulis dari OJK
  • 19. OJK adalah suatu bentuk unifikasi pengaturan danpengawasan sektor jasa keuangan, dimana sebelumnyakewenangan pengaturan dan pengawasan dilaksanakanoleh Kementerian Keuangan, BI dan Badan PengawasPasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), oleh karena itu dalam UU OJK diatur ketentuanmengenai transisi, agar peralihan tugas dan fungsipengaturan dan pengawasan dapat berjalan denganbaik. Pengaturan tentang transisi tersebut meliputiaspek penyelenggaraan tugas dan fungsi, aset dandokumen, kepegawaian, peraturan perundang-undangan serta pembiayaan.
  • 20. Pada tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, danwewenang pengaturan dan pengawasan kegiatanjasa keuangan di sektor PasarModal, Perasuransian, Dana Pensiun, LembagaPembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnyaberalih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK keOJK. Satu tahun kemudian (31 Desember 2013)peralihan yang sama dilakukan untuk pengaturandan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektorPerbankan dari BI ke OJK.

×