Filsafat hukum

  • 5,644 views
Uploaded on

 

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
5,644
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
235
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. FILSAFAT HUKUMSEJARAH, ALIRAN DAN PEMAKNAAN · Abdul Ghofur Anshori GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS
  • 2. KATA PENGANTAR Bismillaliirrahma nil rahiim Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat AIIah SWT karena atas rahmat dan kar unia-Nya Penu lis dapat berhasil menyusun buku den gan judul Filsafat Hukum , Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan. Sha- lawat serta salam PenuIis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SA W yang karena atas perjuangannya, dapat mendatangkan pencerah- an bagi umat manu sia sampai akhir zaman. Berfilsafat adalah berfikir radikal, radix artinya akar, sehinggaHak Penerbitan © 2006 GADJAH MADA UNIVERSITY. PRESS berfikir radikal artinya berfikir sampai ke akar suatu masalah, men- p.a. Box 14, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 dalam sampai ke akar-akarnya, bahkan melewati batas-batas fisik E-mail : gmupress@ugm.ac.id yang ada , memasuki medan pengembaraan di luar sesuatu yang fisik. Homepage: http://www.gmup.ugm.ac.id BerfiIsafat adalah berfikir dalam tahap makna , ia mencari hakikat makna dari sesuatu. Berfikir dalam tahap makna artinya menemukan makna terdalam dari sesuatu, yang berada dalam kandungan sesuatuOilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertu/is daripenerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun, baik itu. Dalam fiIsafat, seseorang mencari dan menemukan jawaban dancetak, ptiotoprint, microfilm dan sebagainya. bukan hanya dengan memperlihatkan penampakan (app earance) semat a, melainkan meneIusurinya jauh di balik penampakan ituCetakan pertama Desember 2006 dengan maksud menentukan sesuatu yan g disebut nilai dari sebuah1374.58.12.06 realitas. Secara garis besar ada dua hal yang akan disajikan dalam bukuDiterbitkan dan dicetak oleh: ini, yang pertama ada lah yang tertuang dalam Bab I sampai denganGADJAH MADA UNIVERSITY PRESS Bab IV yait u mengenai pengertian fiIsafat , fiIsafat hukum dan aliranAnggota IKAPI pemikiran fiIsafat hukum dalam lintasan sejarah umat manusia.0609188-C1E Pada bagian yang kedua akan membicarakan tentang hukum itu sendiri yang dikaji secara filsafati mel iputi ontologi, epistemologi,ISBN 979-420-635-0 aksiologi hukum, teori hukum, fungsi dan tujuan hukum, hak dan kewajiban, masalah keadilan, poIitik hukum, dan penegakan hukum. Secara detail mengenai bagian yang kedua ini dapat dibaca dalam Bab
  • 3. VIV sampai dengan Bab X . Buku filsafat hukum ini diharapkan dapat menstimulasi paramahasiswa, akademisi, dan praktisi di bidang hukum untuk dapat ber-fikir secara filsafati terhadap realitas hukum yang ada di sekelilingnya.Mereka diharapkan tidak hanya "tahu hukumnya", akan tetapi juga DAFTARISIdapat menangkap makna dan hakikat hukum. Sehingga dapat menjadibekal para insan hukum dalam upaya mengaplikasikan hukum, mene-mukan hukum (rechtvindingi, mewujudkan cita-cita hukum, asas-asas KATA PENGANTAR .. Vhukum, melakukan interpretasi terhadap "kemauan" undang-undang,dan melakukan penilaian terhadap gejala-gejala yang ada dalam BAB I PENDAHULUAN ..masyarakat dari sudut filsafat hukum. A. Pengertian Filsafat, Pembidangan Filsafat dan Letak Keberhasilan Penulis dalam penyusunan buku filsafat hukum Filsafat Hukumini tidak lepas dari dukungan para pihak yang tidak dapat penulis B. Pengertian Filsafat Hukum, Manfaat Mempelajarisebutkan satu persatu. Namun dalam kesempatan ini Penulis meng- Filsafat Hukum, dan Kedudukan Filsafat Hukumucapkan terima kasih kepada Saudara Ahmad Adipurawan yang telah dalam Konstelasi Ilmu . 3dengan sabar dan antusias membantu penulis dalam proses editing 1. Pengertian Filsafat Hukum .. 3naskah buku ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada 2. Manfaat Mempelajari Filsafat Hukum .. 6Pihak Penerbit Gadjah Mada University Press yang telah bersedia 3. Ilmu-ilmu yang Berobjek Hukum . 8menerbitkan buku ini. BABII PANDANGAN TENTANG HUKUM PADA Penulisan buku ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan ZAMAN KLASIK . 11dalam proses belajar mengajar bagi Mahasiswa Fakultas Hukum A. Hukum Zaman Yunani Kuno .. 11Universitas Gadjah Mada dan masyarakat umum yang memerlukan- B. Hukum Zaman Romawi .. 12nya . C. Hukum pada Abad Pertengahan . 13 Akhimya tiada gading yang tidak retak, maka begitu puladengan buku ini yang di dalamnya masih ban yak terdapat kesalahan BAB III PANDANGAN TENTANG HUKUM PADAdan kekurangan. Untuk itu Penulis dalam kesempatan ini menyam- ZAMAN MODERN , . 19paikan terirna kasih atas kritik dan saran yang konstruktif dari A. Zaman Renaissance .. 19pembaca untuk penyempumaan buku ini dalarrr edisi-edisi mendatang. B. Zaman Aufklarung . 21Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dalam upaya pem- C. Pengertian Hukum Abad XIX . 23bangunan hukum di negeri ini . Amin. 1. Pandangan Ilmiah atas Hukum .. 23 2. Pandangan Historis atas Hukum . 24 D. Pengertian Hukum Abad XX .. 25 Yogyakarta, Desember 2006 Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H. BAB IV PANDANGAN TENTANG HUKUM ERA POST- MODERNISME . 26
  • 4. Vlll IX A. Latar Belakang . .. . . .. .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. .. .. .. .. .. . 26 I. Rasional 108 B. Tradisionalisme Islam 28 2. Moral . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. 108 C. Filsafat Perennial sebagai Jemb atan 32 B. Nilai Subjektif Hukum 110 1. Hak dan Kewajiban 110 BAB V ASPEK, ONTOLOGI, NI LAI ETIKA dan LOGIKA 2. Hak Azasi 112 DALAM HUKUM 35 A. Pengertian Hukum 35 BAB VIII. KEBEBASAN MANUSIA dan PEMB EBAN AN B. Hukum dan Undang-Undang Neg ara 38 HUKUM 114 C. Keberlakuan Hukum 39 A. Eksistensi .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. ... .. . .. .. . .. .. .. 114 I. Membedakan Dua Je nis Kaidah Hukum 40 B. Kebebasan Eksistensial 115 2 . Stufenbau Theorie 42 C. Kebebasan Manusia dan Kehendak Tuhan .. .. .. . . 11 ~# <b D . Hukum sebagai Norma 45 1. Pengertian Kehendak Tuhan (Ta qdir) 118/ .J E. Hukum dan Keadilan @ 2. Aliran 121 1. Konsep Keadil an 46 3. Kritik terhadap Keberadaan Taqdir 126 2. Hukum dan Keadil an ,......... 53 4. Hikmah Percaya pada Taqdir 127 v F. Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam 57 D. Kebebasan Moral 128 1. Ruang Lingkup Hukum Islam 57 E. Ko-Eksistensi 133 2. Hukum Islam dan Keadilan 63 F. Kepemilikan .. 135 3. Hukum Islam dan Kemaslahatan 68 1. Pengertian Hak Milik 135 v G. Aspek Nilai Etika dalam Hukum (Juristic Ethics) 73 2. Sebab Hak Milik 135 H. Juristic Logics (Penggun aan Logika dalam Hukum 3. Prinsip Kepemilikan 137 atau Ilmu Hukum) 84 BAB IX POLITIK HUKUM 140 BAB VI ALIRAN-ALIRAN HUKUM 87 A. Negara sebagai Sumber Hukum 141 A. Hukum Alam . . .. . .. . . .. .. . . . . .. . . . .. . .. . . . . .. . .. .. . . . .. ... 87 1. Pengertian Negara 142 I. Hukum Kodrat (Alam) dal am Sej ara h 88 2. Terbentuknya Negara 143 2. Perkembangan Hukum Kod rat 90 3. Unsur Negara .. ... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 143 B. Positivisme Hukum 92 4. Bentuk Negara 145 I. Pengertian . . .. . . . .. . . .. . .. .. . . .. . .. . 92 5. Susunan Negara 145 2. Positivisme Analitik 94 B. Hukum dan Kekuasaan 147 3. Positivisme Pragmatik 97 C. Hukum dan Masyarakat 148 C. Teori Hukum Mumi 98 D . Tujuan Politik Hukum 150 D . Hukum Berlandaskan Wahyu 102 BABX PENEGAKANHUKUM 153 BAB VII AZAS HUKUM ,.. . .. .. .. 107 A. Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan 153 A. Azas ObjektifHukum 108 B. Masalah-masalah dalam Pen egakan Hukum 155
  • 5. x 1. Ironi "Negara Hukum" Indonesia 155 2. Fenomena "Pengadilan Rakyat" 157 3. Mafia Peradilan 158DAFTAR PUS TAKA 160 BABIINDEKS 165 PENDAHULUAN A.IENGERTlAN FILSAFAT, IEMBIDANGAN FILSAFAT DAN LETAK FILSAFAT HUKUM Secara historis zaman terus berkembang melalui hierarkis per- kembangan yang terus dibarengi pula dengan perubahan-perubahan sosial, dimana dua hal ini selalu berjalan beriringan. Keberadaan manusia yang dasar pertamanya bebas, menjadi hal yang problematis ketika ia hidup dalam komunitas sosial. Kemerdekaan dirinya meng- alami benturan dengan kemerdekaan individu-individu lain atau bah- kan dengan makhluk yang lain. Sehingga ia terus terikat dengan tata kosmik, bahwa bagaimana ia harus berhubungan dengan orang lain, dengan alam, dengan dirinya sendiri maupun dengan Tuhannya. Maka muncullah tata aturan, norma atau nilai-nilai yang menjadi kesepakat- an universal yang harus ditaati. Semacam hal tersebut di ataslah peradaban manusia dimulai, dimana manusia harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. la harus memegangi nilai-nilai aturan yang berlaku mengatur hidup manusia. Filsafat atau disebut juga ilmu filsafat, mempunyai beberapa cabang ilmu utama . Ca bang I1mu utama dari filsafat adalah ontologi, epistimologi, tentang nilai (aksiologi), dan moral (etika). Ontologi (metafisika) membahas tentang hakikat mendasar atas keberadaan sesuatu . Epistimologi membahas pengetahuan yang diperoleh manu- sia, misalnya mengena i asa lnya (sumber) dari man a sajakah pengeta- huan itu diperoleh manusia, apakah ukuran kebenaran pengetahuan yang telah diperaleh manusia itu dan bagaimanakah susunan pengeta- huan yang sudah diperaleh manusia. I1mu tentang nilai atau aksiologi adalah bag ian dari filsafat yang khusus membahas mengenai hakikat
  • 6. 2 3nila i berkaitan de ngan sesuatu . Seda ngkan filsafat moral membahas mengenai hukum yang telah ditentukan atau hukum yang memberinilai berkai tan de nga n tingkah laku manusia di ma na nilai disini men- petunjuk - precriptive law - misalnya hukum yan g diatur oleh paraeakup baik dan buruk serta be nar dan sa lah. otoritas yang mengatur apa yang boleh dan ap a yang tid ak boleh Berfilsafat adalah berpikir rad ikal, radix artinya akar, sehingga dikerj akan, Hukum inilah yang merupakan bahan penelitia n filsafatberpikir ra dikal arti nya sampai ke akar suatu masalah, me ndalam sam- hukum, scd an gkan hukurn yang deskriptif menjadi obj ek penelitianpai ke akar-akarnya, ba hkan me lewati ba tas-batas fisik yang ada, ilmu pengetahuan (A sdi , 1998: 2-3).me masuk i medan pe nge mbaraan diluar sesuatu yang fisik (Asyarie, Dalam kontek s umum kesalehan ban yak dikaitkan den gan2002: 3). Berfi lsafat ada lah berpikir dalam ta hap ma kna, ia meneari , ketaatan kepada ketentuan hukum. Namun kesalehan yang bertumpuhak ikat makna dari ses ua tu, Berpikir da lam tahap makna artinya kepada kesadaran hukum akan banyak berurusan dengan tin gkah lakumenemukan makna tcrdalam dari sesuatu, yang berada dalam kan- manusia, dan hanya seeara parsial saj a berurusan dengan hal-haldungan sesuatu itu . Dalam filsafat, seseorang meneari dan menernu- batiniah (Madjid, 1992: 256). Dengan kat a lain , orientas i hukum lebihkan jawaban da n buka n han ya dengan memperlihatka n pen am pakan berat men garah pada dimensi eksoteris, den gan kernungkinan men g-(appearance ) sern ata, mel ainkan menelusurinya jauh dibalik pe na rn- abaikan dimen si esoteris. Divergensi ant ara kedua orientasi kea gam a-pa kan itu de ngan maksud menentukan sesuatu yang disebut ni lai dari an yang lahiri (eksoteri s) dan batini (esoteri s) memuneulkan eab an gse buah realit as. ilmu yang berbeda, yaitu syariah (hukum) dan thariqah (tasawuj). Fi lsa fat memil iki objek bahasan ya ng sa ngat lua s, me liputise mua hal yang da pa t dij an gkau o leh pikiran ma nusia, dan beru sah amemaknai dun ia da lam hal makna (A ns hori, 2005: 3). IImu hu kum B. PENGERTlAN FILSAFAT HUKUM, MANFAAT MEMPE-memi liki ruang lingkup yang terbatas, karcna hanya mempel aj ari LAJARI FILSAFAT HUKUM, DAN KEDUDUKAN FILSA-tentang norma ata u aturan (hukum). Banyak persoa lan- persoalan FAT HUKUM DALAM KONSTELASI ILMUbcrken aan de nga n hu ku m memban gkitkan pe rtanyaan-pe rtanyaanleb ih lanj ut yang mem erl ukan jawaban mendasar, Pada kenyataannya 1. Pengertian Filsafat Hukumbanyak pertanyaan-pertanyaan mendasar itu tidak dapat dijawab lagioleh ilm u hu kum . Persoalan-persoalan mendasar ya ng tid ak dijawab See ara sederhana dapat dikatak an bahwa filsafat hukum adalahole h ilmu hukum menjadi objek bahasan ilmu filsafat. Fi lsafat mern - eabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mernpela-p unyai objek berupa segala ses uatu yang dap at dij an gkau olch pikiran jari hakikat hukum. Dengan kata lain , filsafat hukum adalah ilmu yangmanusia (A nshori, 2005: 4). mempel ajari hukum secara filosofi s. Jadi objek filsafat hukum adalah Konscp hu kum mungkin dapat dikatakan me mp unya i pen gerti- hukum, dan objek tersebut dikaji seea ra me ndalam sampai kepada intian yang ambigu, dwiarti, sehingga dapat menimbul kan kekeli ru an atau dasarnya, yang disebut hakikat.pengertian, bai k seeara intelektual ma upu n seeara moral. Dapat dika- Pertanyaan tentang "apa (hakikat) hukum itu ?" sekaligus meru-takan ada d ua macarn huku m , ya it u huk um yang deskriptif dan hukum pakan pertanyaan filsafat hukum juga. Pertanyaan tersebut mungkinyang pr eskri pt if. Hu kum yang des kriptif - decriptive laws - ada lah saja dapat dijawab oleh ilmu hukum, tetapi jawaban yang diberikanhukum yang menunjukkan se suatu itu dapat terj adi, m isalnya hukum temyata serba tidak memuaskan. Menurut Apeldoorn (1985) hal ter-gravitas i, huku m Are hi medes ata u huk um yang berhubungan den gan sebut tidak lain karena hukum hanya memberikan jawaban yangilmu-i lmu kealam an . Di sa mp ing itu , dapat p ula terpikirkan oleh kita sepihak.
  • 7. 4 5 Ilm u huku m hanya melihat gejala-gejala hukum sebagaimana hukum yang menekuni filsafat hukum. Pada jaman dulu, filsafat dapat diamati oleh panca indera manusia mengenai perbuatan-perbuat- hukum hanyalah produk sampingan di antara sekia n banyak objek an manusia dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Sementara itu, per- penyelidikan para filsuf. Pada masa sekarang, filsafat hukum sudah timbangan nilai di balik gejala-gej ala hukum tersebut luput dari peng- menjadi produk utama yang dibahas sendiri oleh para ahl i hukum. amatan ilmu hukum. Norma (kaidah) hukum tidak termasuk dunia Sebagai catatan tambahan, dalam banyak tuli san filsafa t hukum kenyataan (sein), tetapi berada pada dunia lain (sol/en dan mogeni, sering diidentikkan dengan jurisprudence yang diaj arkan teru tama di sehingga norma hukum bukan dunia penyelidikan ilmu hukum. fakultas-fakulta s hukum di Amerika Serikat. Istilah jurisprudence Mengingat objek filsafat hukum adalah hukum, maka masal ah (bahasa Inggri s) atau jurisprudenz (bahasa Jerman) sudah digunakan atau pertanyaan yang dibahas oleh filsafat hukum itupun antara lain dalam Codex Iuris Civilis di zaman Romawi. Istilah ini dipopulerkan berkisar pada apa-a pa yang diuraikan diata s, seperti hubungan hukum terutama oleh penganut aliran positivisme hukum. dan kekuasaan, hubun gan hukum kodrat dan hukum positif, apa sebab Kata jurisprudence harus dibedakan dengan kata yuriprudensi orang menaati hukum, apa tujuan hukum, sampai kepada masalah- sebagaimana dikenal daIam sistem hukum Indonesia dan Eropa Konti- masalah filsafat hukum yan g ramai dibicarakan saat ini (oleh sebagian nental pada umumnya, dimana istilah yuri sprudensi lebih menunjuk orang disebut masa lah filsafat hukum kontemporer, suatu istilah yang pad a putusan hakim yang diikuti hakim-hakim lain . Huijbers (1988) kurang tepat, meng ingat sejak dulu masalah tersebut juga telah diper- menyatakan, . bincangkan) sepert i masalah hak asasi manusia dan etika profesi .... di lnggri s jurisprudence berarti ajaran atau ilmu hukum. hukum. Tentu saja tidak semua masalah atau pertanyaan itu akan di- Maka namp aklah bahwa penganut-penganut positivisme yuridis tidakjawab dalam perk uliahan filsafat hukum. Seba gaimana telah dising- mau bicara mengenai suatu filsa fat hukum. Oleh mereka kata juris-gung dim uka, filsafa t hukum memprioritaskan pembahasannya pada prudensi (sic!) dianggap lebih tep at, yakni suatu kepandaian dan keca- pertanyaan-pertanyaan yang dipandang pokok-pokok saja. kapan yan g tinggal dalam batas ilm u hukum. Apeldoom ( 1985) misalnya menyebutkan tiga pertanyaanpenting yang dibahas oleh filsafat hukum, yaitu: (1) apakah pengertian Agar tidak membingungkan sebaiknya istilah jurisprudencehukum yang ber laku umum; (2) apakah dasar kekuatan mengikat dari tidak diterjemahkan ke dalam Bahsa Indon esia (seperti yang dilakukanhukum; dan (3) apakah yang dimaksud dengan hukum kodrat. Lili Huijbers di atas menjadi yurisprudensi), tetapi tetap dipertaha nkanRasyidi (1990) menyebutka n pertanyaan yang menjadi masalah filsa- dalam ejaan aslinya.fat hukum, antara lain: ( 1) hubungan hukum dan kekuasaan; (2) Menurut Richard A Posner (19 94) yan g dimaksud denganhubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya; (3) apa sebab jurisprudence adalahnegara berhak menghukum seseorang; (4) apa sebab orang menaati ... the most fundamental. general, and theoritica l plain ofhukum; (5) masa lah pert anggungjawaban; (6) masalah hak milik; (7) analys es of the social phenomenon called law. For the most part itmasalah kontra k; dan (8) masalah peranan hukum sebagai saranapembaruan masyarakat. deals with problems and use perspectives, remote from daily concerns of legal practioncrs ; problem that cannot be solved by Jika kita bandingkan antara apa yang dikemukakan oleh Apel- reference to or by reasoning from conventional legal materials;doom dan Lili Rasyidi tersebut, tampak bahwa masalah-masalah yang perspective that cannot be reduced to legal doctrines or to legaldianggap penting dalam pembahasan filsafat hukum terus bertambah. reasoning. Many of the problems ofjurisprudence cross doctrina l,Hal ini sesungguhnya tidak terlepas dari semakin banyaknya para ahli
  • 8. 6 7 tempora l and nationa l boundaries. ini filsafat hukum) memiliki tiga sifat yang membedakannya dengan " yang paling mendasar, umum, dan merupakan ana- ilmu-ilmu lain. Pertama, filsafat memiliki kar akteristik yang bersifat lisi s teoritis dari suatu fenomena sosial yang disebut dengan menyeluruh. Den gan cara berpikir yang holi stik tersebut, mahasiswa hukum. Pada sebagian besar bagiannya sesuai dengan ma salah atau siapa saja yan g mempelajari filsafat hukum diajak untuk berwa- dan menggunakan berbagai macam pandangan seperti remote wasan luas dan terbuka. Mereka diaj ak untuk me nghargai pemikiran, dari masalah keseharian yang sering dihadapi para praktisi pendap at dan pend irian orang lain. itulah sebabnya dalam filsafat hukurn, masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan rujukan hukum pun diajark an berb agai aliran pemikiran tentang hukum. atau jawaban-jawaban dari sumber hukum biasa, yaitu pan- Dengan demikian apa bila mahasiswa tersebut telah lulus sebagai dangan yang tidak dapat direduksi dalam doktrin hukum. sarjana hukum umpamanya, diharapkan ia tidak ak an bersi kap arogan Banyak dari masa lah-masalah jurisprudence yang bersifat dan apriori , bahwa di siplin ilmu yang dimilikinya lebih tinggi diban- linta s doktrin, temporal dan national bounderies . din gkan den gan disiplin ilmu yang lainnya. Ciri yan g lai n, filsafat hukum juga memil iki sifat yan g men- Lalu filsafat diartikannya dengan: da sar. Artinya dalam menganalisi s suatu masalah, kita diajak untuk " the name we give to the analysis offundamental questions , berpikir kritis dan radi kal. Mereka yan g mem pelajari filsafat hukum thus the traditional definition ofjur/sprudence as the philosophy of diaj ak untuk mem ahami hukum tidak dal am art i hu kum po sitif semata. law. or as the application of philosophy of law, is pr ima fa cie Or an g yan g mempcl ajari hukum dalam arti positif semata tidak akan appropriate. mampu memanfaatkan dan men gembangkan hukum secara baik apa - ... narn a tersebut kita berikan untuk menganal isi s bil a ia menjadi hakim, misalnya di khawat irkan ia ak an menjadi pertanyaan-pertanyaan mendasar, jadi pengertian tradi sional "coron g undang-undan g" bel aka . dari jurisprudence adalah filsafat hukum, atau penerapan dari C iri berikutnya ya ng tid ak kal ah pe nti ng nya adalah sifat filsafat filsafat hukum, yaitu prima facie appropriate. yan g spekulatif. Sifat ini tidak bol ch dia rtikan secara negatif sebagai sifat gambling . Sebagaimana din yatakan o leh Suriasumantri (1985) Jadi Posner sendiri tidak membedakan pengertian dari dua bahwa se mua ilmu yan g berkernb an g saa t ini bermula dari sifat spe-istilah itu, sekalipun banyak juga para ahli hu ku m yang mencoba kulatif ters ebut. Sifat ini men gaj ak merek a yang mempelajari filsafatmencari di stingsi dari keduanya. Hanya saja sebagaimana dikatakan hukum untuk berpikir inovati f, se lalu m encari sesuatu yang baru.oleh Lili Rasyi di (1988) sekalipun ada perbedaan antara keduanya, Meman g salah satu ciri orang yan g berp ikir rad ikal adalah senangtetap sukar untuk mencari batas-batasnya yang tegas. kepada hal-hal baru, Tentu saja tind akan spekulatif yang dirnaksud di . sini adalah tindakan yang terarah, yan g dapat d ipertanggungj awabkan secara ilmiah. Dengan berpikir spe kulatif (dalam arti positif) itulah2. Manfaat Mempelajar i Filsafat Huk um hukum dapat dikembangkan ke arah ya ng dicita-citakan bersama. Bagi sebagian besar ma hasiswa, pertanyaan yang sering dilon- Ciri lain lagi adalah sifat filsafat yang reflektif kritis. Melaluitarkan adalah: apakah manfaatnya mempelajari filsafat hukum itu? sifat ini , filsafat hukum berguna untuk membimbing kita menganalisisApakah tidak cukup mahasiswa dibekali dengan ilm u hukum saja? masalah-masalah hukum secara ras ional dan kemudian mernpertanya- Seperti telah disinggung di muka, filsafat (termasuk dalam ha l kan jawaban itu secara terus menerus. Jawaban tersebut seharusnya tidak sekedar diangkat dari gejala-gejala yang tampak, tetapi sudah
  • 9. 8 9sampai kepada nilai-nilai yang ada dibalik gejala-gejala itu . Analisis akan membingungkan, mengingat untuk istilah yang sama oleh pen er-nilai inilah yang membantu kita untuk menentukan sikap secara bijak- jemah lain (Mohammad Arifin, 1990) digunakan istilah "teorisana dalam menghadapi suatu masalah. hukum". Sebagai bagian dari filsafat tingkah laku, mata kuliah filsafat Disiplin hukum oleh Purbacaraka, Soekanto, dan Chidir Alihukum juga memuat materi tentang etika profesi hukum. Dengan diartikan sama dengan teori hukum dalam arti luas yang mencakupmempelajari etika profesi tersebut, diharapkan para calon sarjana politik hukum, filsafat hukum dan teori hukum dalam arti sempit.hukum dapat menjadi pengemban amanat luhur profesinya. Sejak dini Teori hukum dalam arti sempit inilah yang disebut dengan ilmumereka diajak untuk memahami nilai-nilai luhur profesi tersebut dan hukum.mernupuk terus ideal isme mereka. Sekalipun disadari bahwa dalam Ilmu hukum dibedakan menjadi ilmu tentang norma (norm-kenyataannya mungkin saja nilai-nilai itu telah ,mengalami penipisan- wissenschafii, ilmu tentang pengertian hukum (begriffenwissenschafii;perupisan. dan ilmu tentang kenyataan hukum (tatsach enwissenschaft). Ilmu Seperti yang diungkapkan oleh Radhakrishnan dalam bukunya tentang norma antara lain membahas tentang perumusan normaThe History of Philosophy, manfaat mempelajari filsafat (ten tu saja hukum, apa yang dimaksud norma hukum abstrak dan konkrit itu, isitermasuk mempelajari filsafat hukum) bukan hanya sekedar mencer- dan sifat norma hukum, essensialia norma hukum, tugas dan kegunaanminkan seman gat masa ketika kita hidup, melainkan membimbing kita norma hukum, pemyataan dan tanda pemyataan norma hukum,untuk maju. Fungsi filsafat hendaknya mengilhamkan keyakinan penyimpangan terhadap norma hukum dan keberlakuan norma hukum.kepada kita untuk menopang dunia baru, mencetak manusia-manusia Selanjutnya ilmu ten tang pengertian hukum antara lain membahasyang tergo long ke dalam berbagai bangsa, ras dan agama itu mengabdi tentang apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum, subyekkepada cita-cita mulia kemanusiaan . Filsafat tidak ada artinya sama hukum, objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dansekali apabila tidak universal, baik dalam ruang lingkupnya maupun hubungan hukum. Kedua jenis ilmu ini disebut dengan ilmu tentangdalam semangatnya (Poerwartana, 1988). dogmatik hukum. Ciri dogmatik hukum tersebut adalah teoritis rasio- nal dengan menggunakan logika deduktif. Ilmu tentang kenyataari hukum antara lain: Sosiologi Hukum,3. Ilmu-i1mu yang Berobjek Hukum Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, Perbandingan Hukum dan Setelah memahami filsafat hukum dengan berbagai sifatnya, Sejarah Hukum. Sosiologi Hukum mempelajari secara empiris dan perlu juga diketahui keterkaitan antara filsafat hukum ini dengan ilmu- analitis hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala dengan.ilmu lain yang juga berobjek hukum. Suatu pembidangan yang agak gejala-gejala sosial lainnya. Antropologi Hukum mempelajari pola - lengkap tentang ilrnu-ilmu yang objeknya hukum diberikan oleh pola sengketa dan penyelesaiannya baik pada masyarakat sederhana Pumadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1989) . maupun masyarakat yang sedang mengalami proses modemisasi. Istilah "disiplin hukum" sendiri sebenamya dialihbahasakan Psikologi Hukum mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan per- oleh Pumadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dari kata legal kembangan jiwa manusia. Perbandingan Hukum adalah cabang ilmu theory, sebagaiman dimaksudkan oleh W. Friedmann. Hal ini tampak (hukum) yang memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku dalam terjemahan karya Friedmann oleh Pumadi Purbacarakan dan di dalam sesuatu atau beberapa masyarakat. Sejarah Hukum me m- Chidir Ali (1986) yang diberi kata sambutan oleh Soerjono Soekanto. pelajari tentang perkembangan dan asal-usul dari sistem hukum dalam Penerjemahan legal theory dengan "disiplin hukum" disini mungkin suatu masyarakat tertentu. (Purbacaraka dan Soekanto, 1989). Berbeda
  • 10. 10dengan ilmu tentang norma dan ilmu tentang pengertian hukum , ciriilmu tentang kenyataan ilmu ini adalah teoritis empiris dengan meng-gunakan logika induktif. Politik Hukum mencakup kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai BAB 11dan mcnerapkan nilai-nilai . Filsafat Hukum ada lah perenunga n danperumusan nila-nilai, kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penye- PANDANGAN TENTANG HUKUM PADArasian nilai-nilai, misalnya penyerasian antara ketertiban dan keten- ZAMAN KLASIKtraman, antara kebendaan (materialisme) dan keakhlakan (idealisme),antara kelanggengan nilai-nilai lama (konservatisme) dan pembaha-ruan (Purbacaraka dan Soekanto, 1989). Dapat pu la ditambahkan Peng ertian tent ang hukum tidak selalu sama. Hal ini berkaitanbahwa po litik hukum selalu berbicara tentang hukum yang dicita- dengan perubahan pandangan hidup dari zaman ke zaman. Sejak awa lcitakan (Jus Constituendu nu dan berupa menjadikannya sebagai zaman modem (abad ke-15) ban yak oran g secara spontan menyama-hukum positif (Jus Constitutuniy pada suatu masa mendatang. kan hukum dengan hukum negara, hukum ada lah undang-und ang. Dari pembidangan yang diuraikan di atas, tampak bahwa Akan tetapi pengerti an hukum secara tradisional tidakl ah demi kian.filsafat hukum tidak dimasukkan sebagai cabang dari filsafa t hukum Dalam pandangan tradi sional hukum lebih dipandang sebagai sesuatutetapi sebagai bagia n dari teori hukum (lega l theory) ata u disiplim yang bersifat idiil atau etis (Huijbers, 1995: 21) . Pada zama n klas ikhukum. Teori hukum dengan demikian tidak sama dengan filsafa t (abad 6 SM-abad 5 M) hukum dian ggap sebagai cermin aturan alamhukum, karena yang satu mencakup yang lainnya. Satji pto Raharjo semesta. Pada abad pcrtengahan (abad 5 M - 15 M) hukum yang dituju(1986) menyatakan bahwa teori hukum boleh dise but sebagai kelan- ada lah peraturan-peraturan yan g mem ancarkan ketentuan-ke tentuanjutan dari usaha mem pe lajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam Allah.urutan yang demikian itula h kita mengkonstruksikan kehadi ran teorihukum secara jelas. Teori hukum memang berb icara tentang ban yak hal yang dapat A. HUKUM ZAMAN YUNANI KUNOmasuk ke dalam Iapangan politik hukum, filsafat hukum, ilmu hukumatau kombinasi dari ketiga bidang itu. Karena itulah teori hukum dapat Pad a mul anya tanggapan orang-orang yunani terhadap penger-saja pada suatu ketika membicarakan sesuatu yang bersifat universal, tian hukum masih primitif. Pad a zaman itu huku m dipan da ng sebaga itetapi tidak tertutup kem ungkinan ia berb icara mengenai hal-ha l yang keharu san alamiah (nomos) baik semest a alam maup un manu sia,sangat khas menurut tempat dan wakt u tertentu. Uraia n tentang filsafa t contoh: laki-l aki berkuasa, bud ak ada lah budak, dan sebagainya.hukum dan teori hukum di atas kiranya aka n berguna da lam rangka Namun pada perjalanannya, tepa tnya sejak abad 4 SM ada beberapamenjelaskan kelak mengenai apa dan dimana letak filsafat hukum dan filosof yang men gartikan hukum secara berbeda. Plato (42 7-347 SM)teori hukum Indonesia. yang menulis buku Polit eia dan Nom oi memberikan taw aran peng er- tian hukum, hakikat hukum dan divergens inya . Buku Politeia melu - kiskan model negara yang adil. Dalam buku ters ebut Plato meng- ungkapkan gagasannya ten tang kenyataan bahwa dalam negara
  • 11. 12 13terdapat kelompok-kelompok dan yang dimaksud dengan keadilan berfungsi sebagai pedoman para gubemur wilayah (yang berperanadalah jika tiap-tiap kelompok berbuat dengan apa yang sesuai dengan juga sebagai hakim). Perkembangan tersebut sesuai juga dengantempat dan tugasnya. Sedangkan dalam buku Nomoi, Plato menjelas- pendapat sarjana hukum Romawi saat itu seperti Cicero, Galius,kan tentang petunjuk dibentuknya tata hukum. Menurut Plato, Ulpanus, dan lain-lain.peraturan-peraturan yang berlaku ditulis dalam kitab perundangan, Pada zaman ini, paham yang berkembang adalah bahwa filsafatkarena jika tidak penyelewengan dari hukum yang adil sulit dihin- hukum (bersifat idiil) yang menerangkan dan mendasari sistem hukumdarkan. bukanlah hukum yang ditentukan (hukum positiflleges, melainkan Filosof lain seperti Aristoteles (348-322 SM) yang menulis hukum yang dicita-citakan dan yang dicerminkan dalam leges terse butbuku Politika juga memberikan tawaran baru pada pengertiannya (hukum sebagai ius). Jus belum tentu ditemukan dalam peraturan,tentang hukum. Menurut Aristoteles, manusia merupakan "makhluk tetapi terwujud dalam hukum alamiah yang mengatur alam danpo lis" (zoon politicon), dimana manusia harus ikut dalam kegiatan manusia. Oleh kaum Stoa, hukum alam yang melebihi hukum positifpolitik dan taat pada hukum polis. Kemudian Aristoteles membagi adalah pemyataan kehendak ilahi (Huijbers, 1995 : 25). Menurut F.hukum menjadi 2 (dua). Pertama adalah hukum alam (kodrat), yaitu Schultz bagi bangsa Romawi perundang-undangan tidak begitu pen-yang mencerminkan aturan alam, selalu berlaku dan tidak pemah ting , dicerminkan dari pemyataan "Das Volk des Rechts ist nichts dasberubah. Yang kedua adalah hukum positif, yaitu hukum yang dibuat Volk des Gesetzes" (bangsa hukum itu bukanlah bangsa undang-oleh manusia. Lebih jauh Aristoteles menjelaskan dalam bukunya undang) (Apeldoom, 1986: 15).tersebut bahwa pembentukan hukum harus selalu dibimbing rasa Hukum Romawi dikembangkan oleh Kekaisaran Romawikeadilan, yaitu rasa yang baik dan pantas bagi orang yang hidup Timur (Byzantium), lalu diwarisi kepada generasi-generasi selanjut-bersama. Slogan yang menjelaskan tentang hakikat keadilan menurut nya dalam bentuk Kodeks Hukum. Tahun 528-534 seluruh perundang-Aristoteles adalah "kepada yang sama penting diberikan yang sama, an kekaisaran Romawi dikumpulkan dalam satu Kodeks atas perintahkepada yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama". Kaisar Yustinianus, yang ia sebut sebagai Codex Juris Rumaui/Codex Iustinianus/Corpus Juris Civilis. Kemudian dikembangkan pad a abad pertengahan, dan dipraktekkan kembali padakekaisaran Jerman.B. HUKUM ZAMAN ROMAWl Terakhir, hukum romawi tersebut menjadi tulang punggung hukum perdata modem dalam Code Civil Napoleon (1804). Pada permulaan Kerajaan Romawi (abad 8 SM), peraturanRomawi hanya untuk kota Roma (753 SM), kemudian meluas danmenjadi universal. Peraturan yang telah meluas dan universal tersebut c. HUKUM PADA ABAD PERTENGAHANdisebut juga dengan "ius gentium", yaitu suatu hukum yang diterimasemua bangsa sebagai dasar suatu kehidupan bersama yang beradab. Sering kali kita membaca dua sejarah besar antar Islam dan Selain peraturan yang ada yurisdiksi awalnya hanya untuk kota Barat seakan-akan tak pemah saling bertemu antara keduanya atauRoma, peraturan tersebut juga bersifat kasuistis. Peraturan tersebut seperti dua sejarah yang harus dibedakan antara keduanya. Padahalhanya berlaku untuk untuk kasus-kasus tertentu saja, dimana peraturan tidaklah begitu, ketika kita mau membaca atau menyimak sejarah,tersebut hanya dijadikan pedoman bagi para hakim dalam memutus sains dan ilmu pengetahuan yang kini telah berkembang pesat di erasuatu perkara. Setelah menjadi ius gentium, peraturan tersebut millenium sekarang ini. Secara filosofis bisa dilihat ketika dunia Islam
  • 12. 14 15dalam keemasan. Banyak orang-orang Eropa (Barat) pada umumnya, (796-873M). la dengan tegas mengatakan bahwa antara filsafatsekitar kurang lebih abad pertengahan, negara-negara Barat meng- dan agama tak ada pertentangan. Filsafat ia artikan sebagai pem-alami kegelapan dan kemunduran, setelah berapa saat mengalami bahasan tentang yang benar (al-bahsan al-haqq). Agama dalamkemajuan di bidang filsafat-khususnya di negara Yunani-diawal abad pada itu juga menjelaskan yang benar. Maka kedua-duanyaMasehi. Alam pikir mereka cenderung mengarah pada profanistik. membahas yang benar. Selanjutnya filsafat dalam pembahasan-Sehingga Barat hams mengakui kemundurannya. nya memakai akal dan agama, dan dalam penjelasan tentang Kronologi Sejarah kemajuan di Barat bisa ditelusuri sejak yang benar juga memakai argumen-argumen rasional. DenganKekhalifahan Umayah masuk ke Spanyol (Andalusia) tahun 711 filsafat "al-Haqq al-Awwal"nya, al-Kindi, berusaha memumikandibawah pimpinan Abdurrahrnan ad-Dakhil (755 M) . Pada masa keesaan Tuhan dari arti banyak. Selain al-Kindi, filsuf lain yangpemerintahannya Abdurrahman ad-Dakhil membangun masjid, seko-lah dan perpustakaan di Cordova. Semenjak itu lahirlah sarjana-sarja- banyak berbicara mengenai pemumian tauhid adalah al-Farabina Islam yang membidangi masalah-masalah tertentu seperti Abbas (870-950 M). Percikan pemikiran filsuf-filsuf pada fase awalibn Famas yang ahli dalam Ilmu Kimia, Ibn Abbas dalam bidang perkembangan filsafat diantaranya adalah: (l) Alam qadimFarmakologi, Ibrahim ibn Yahya al-Naqqash dalam bidang astronomi dalam arti tak bermula dalam zaman, (2) Pembangkitan jasmanidimana ia dapat menghitung gerhana dan penemu teropong bintang tak ada, (3) Tuhan tidak mengetahui perincian yang terjadi diuntuk pertama kali, Ibnu Jubair (Valencia, 1145-1228) ahli dalam alam. Ini adalah tiga dari dua puluh kritikan yang diajukan al-Sejarah dan Geografi, Ibn Batuthah (Tangier, 1304-1377), Ibn al- Ghazali (l 058-1111 M) terhadap pcmikiran para filsufIslam.Khatib (1317-1374), dan Ibn Khaldun. Konsep alam qadim membawa kepada kekufuran dalam Dalam bidang filsafat juga lahir beberapa tokoh seperti Ibnu pendapat al-Ghazali karena qadim dalam filsafat berarti sesuatuBajjah (lahir di Saragosa, wafat tahun 1138 M) yang hidup di Spanyol yang wujudnya tidak mempunyai permulaan dalam zaman yaitumenyaingi al-Farabi dan Ibn Sina yang hidup di Baghdad ibu kota tidak pemah tidak ada di zaman lampau, dan ini berarti tidakKekhalifahan Abbasiyah. la menulis buku Tadbir al-Mutawahhid diciptakan. Yang tidak diciptakan adalah Tuhan, maka syahadatyang mernbahas masalah etos dan eskatologis. Filosof lain Abu Bakr dalam teologi Islam adalah: la qadim a, ilallah, tidak ada yangibn Tufail (lahir di Granada, wafat th 1185 M) menulis buku Hay ibn qadim selain Allah. Kalau alam qadim, maka alam adalah pulaYaqzhan, Ibn Rusyd (1126-1198) yang merupakan pewaris pemikiran Tuhan dan terdapatlah dua Tuhan, ini membawa kepada pahamAristoteles) menulis buku Bidayalt al- Mujtahid. Pada perkembangan syirik atau politheisme. Tidak diciptakan bisa pula berarti tidakselanjutnya Ibnu Rusyd melahirkan aliran filsafat baru tersendiri diEropa, Avoreisme. perlu adanya Pencipta yaitu Tuhan, dan ini membawa pula Abad Pertengahan ini didominasi oleh agama, agama Kristiani kepada atheisme. Mengenai pembangkitan jasmani, al-Qurandi Barat dan agama Islam di Timur. Jaman ini memberikan pemikiran- menggambarkan adanya pembangkitan jasmani itu . Umpamanyapemikiran baru meskipun tidak menghilangkan sama sekali kebuda- ayat 78-79 dari QS. Yasin "Siapa yang menghidupkan tulang-yaan Yunani dan Romawi. Karya-karya Aristoteles dipelajari oleh tulang yang telah rapuh ini? Katakanlah: Yang menghidupkanpara ahli pikir Islam yang kemudian diteruskan oleh ahli pikir di adalah Yang Menciptakannya pertama kali. " Kemudian tentangBarat. masalah ketiga, Tuhan tidak mengetahui perincian yang ada di Filsuf Arab Islam yang dikenal pertama adalah al-Kindi, alam juga didasarkan atas keadaan falsafat itu, berlawanan
  • 13. 16 17dengan al-Quran ayat 59 dari surat al-Anam: Tiada daun yang pada Hukum Tuhan.jatu}i yang tidak diketahui-Nya. Al-Ghazali mengeluarkan pen- Pemikir Islam mendasarkan teori hukurnnya pada agama Islam,dapat bahwa jalan sebenamya untuk mencapai hakikat bukanlah yaitu pada wahyu Ilahi yang disampaikan kepada Nabi . Dari ahli pikirfilsafat tetapi tasawuf. Islam AI-Syafii-Iah aturan-aturan hukum diolah secara sistematis. Dalam bidang hukum muncul aliran ancilla theologiae, yaitu Sumber hukum Islam adalah AI-Quran, kemudian Hadis yang meru-paham yang menetapkan bahwa hukum yang ditetapkan harus di- pakan ajaran-ajaran dalam hidup Nabi Muhammad saw . Peraturan-cocokkan dengan aturan yang telah ada, yaitu ketentuan-ketentuan peraturan yang disetujui oleh umat juga menjadi hukum, hukumagama. Teori-teori mengenai hukum pada Abad Pertengahan ini dike- mufakat, yang disebut juga ijmak. Sumber hukum yang lainnya adalahmukakan oleh Agustinus (354-430), Thomas Aquinas (1225-1275), qiyas, yaitu analogi atau persamaan. Hukum Islam ini meliputi segaladan para sarjana Islam, antara lain AI-Safii (820). Menurut Agustinus, bidang kehidupan manusia. I-Iukum Islam hidup dalam jiwa orang-hukum abadi ada pada Budi Tuhan. Tuhan mempunyai ide-ide Abadi orang Islam, dan berdasarkan pad a agama. I-lukum Islam merupakanyang merupakan contoh bagi segala sesuatu yang ada dalam dunia hidup ideal bagi penganutnya. Oleh karena Hukum Islam berdasarkannyata. Oleh karena itu, hukum ini juga disebut sebagai hukum alam, pada Al Quran maka Hukum Islam adalah hukum yang mempunyaiyang mempunyai prinsip, "Jangan berbuat kepada orang lain, apa yang hubungan dengan Allah, langsung sebagai wahyu. Aturan hukumengkau tidak ingin berbuat kepadamu." Dalam prinsip ini nampak harus dibuat berdasarkan wahyu (Muhammad Khalid Masud, 1996:adanya rasa keadilan. 12-13). Arti hukum menurut Thomas Aquinas adalah adanya hukum Dengan kata lain pada abad pertengahan ini ada dua pandanganyang datang dari wahyu, dan hukum yang dibuat oleh manusia. yang berbeda. Menurut Syafii mengapa hukum harus dicocokkanHukum yang didapat dari wahyu dinamakan hukum Ilahi positif. dengan ketentuan agama karena hukum berhubungan dengan wahyuHukum wahyu ada pad a norma-norma moral agama, sedangkan secara langsung, sehingga hukum dipandang sebagai bagian darihukum yang datang dari akal budi manusia ada tiga mac am, yaitu wahyu. Berbeda dengan Syafi i, menurut Agustinus dan Thomashukum alam, hukum bangsa-bangsa, dan hukum positif manusiawi. Aquinas hukum berhubungan dengan wahyu secara tidak langsung,Hukum alam bersifat umum, dan karena itu tidak jelas. Maka perlu yaitu hukum yang dibuat manusia, disusun di bawah inspirasi agamadisusun hukum yang lebih jelas yang merupakan undang-undang dan wahyu (Huijbers, 1995: 27).negara yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. I-Iukum Pengertian hukum yang berbeda ini membawa konsekuensiini disebut hukum positif. Apabila hukum positif ini bertentangan dalam pandangannya terhadap hukum alam. Para tokoh Kristianidengan hukum alam, maka hukum alamlah yang berlaku. cenderung untuk mempertahankan hukum alam sebagai norma Keadilan juga merupakan suatu hat yang utama dalam teori hukum, akan tetapi bukan disebabkan oleh alam yang dapat menciptahukum Thomas Aquinas. Meskipun Thomas Aquinas membedakan hukum melainkan karena alam merupakan ciptaan Tuhan. Menurutantara keadilan distributif, keadilan tukar-rnenukar, dan keadilan legal, Thomas Aquinas aturan alam tidak lain dari partisipasi aturan abaditetapi keadilan legal menduduki peranan yang sangat penting. Hal ini (lex aeterna) yang ada pada Tuhan sendiri. .disebabkan karena keadilan legal menuntut agar orang tunduk pada Dalam Islam, agama merupakan pengakuan manusia untukundang-undang, sebab mentaati hukum merupakan sikap yang baik. bersikap pasrah kepada sesuatu yang lebih tinggi, lebih agung danJelaslah bahwa kedua tokoh Kristiani ini mendasarkan teori hukumnya lebih kuat dari mereka, yang bersifat transedental. Telah menjadi fitrah manusia untuk memuja dan sikap pasrah kepada sesuatu yang
  • 14. 18 dia agung-agungkan untuk dijadikan sebagai Tuhannya . 01eh karena Tuhan telah menetapkan hukum-hukumnya bag i manusia, maka tiada lain sebagai konsekuensi dari kepasrahan terse but manusia harus taat pada hukum-hukurn terse but. Islam memandang tidak ada perbedaan BAB III antara hukum alam dengan hukum Tuhan (syariat) , ·karena syariat yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran sesuai dengan hukum alam itu PANDANGAN TENTANG HUKUM PADA sendiri, yang dalam Islam disebut fitrah . Namun pemaknaan fitrah ZAMAN MODERN dalam Islam jauh lebih tinggi daripada pemaknaan hukum alam sebagaimana dipahami dalam kont eks ilmu hukum. Jika hukum alam (lex naturae) dipahami sebagai eara segala yang ada berjalan sesuai Kemajuan yang terjadi di dunia Islam, temyata memiliki daya dengan aturan semesta alam seperti manusia dalam bertindak meng- tarik tersendiri bagi mereka orang-orang Barat. Maka pada masa) kuti kecenderungan-kecenderungan dalam jasmaninya (Huijbers, seperti inilah banyak orang-orang Barat yang datang ke dunia Islam 1995), maka fitrah berarti pembebasan manusia dari keterjajahan untuk mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan. Kemudian hal ini terhadap kemauan jasmaninya yang serba tidak terb atas pada kemauan menjadi jembatan informasi antara Barat dan Islam. Dari pemikiran- ruhani yang mendekat pada Tuhan . pemikiran ilmiah, rasional dan filosofis, atau bahkan sains Islam mulai Pada abad ini para ahli kemudian membedakan ada Iima jenis ditransfer ke daratan Eropa. Kontak antara dunia Barat dan Islam pad a hukum, yaitu: lima Abad berikutnya temyata mampu mengantarkan Eropa pada a. Hukum abadi (lex aetema): reneana Allah tentang aturan masa kebangkitannya kembali (renaisance) pada bidang ilmu pengeta- seme sta alam. Hukum abadi itu merupakan suatu pen gertian huan dan filsafat. Selanjutnya berkembang pada era baru yaitu era- teologis tentang asal mula segala hukum, yang kurang berpe- modem. ngaruh atas pengertian hukum lainnya. b. Hukum ilahi positif (lex divino positiva): hukum Allah yang terkandung dalam wahyu agama, terutama mengenai prinsip- A. ZAMAN RENAISSANCE prinsip keadilan. Berkebalikan dengan apa yang dialami oleh para pelajar Barat e. Hukum alam (lex natura/is) : hukum Allah sebagaimana nampak dengan apa yang mereka dapatkan dari Islam, dimana gereja memiliki dalam aturan semesta alam melalui akal budi manusia. kekuasaan mutlak di Eropa (teokrasi), menimbulkan era baru d. Hukum bangsa-bangsa (ius ge ntium): hukum yang diterima oleh renaissance (kelahiran kembali). Era ini merupakan manifestasi dari semua atau kebanyakan bangsa. Hukum itu yang berasal dari protes para ahli yang belajar dari Islam terhadap kekuasaan gereja hukum romawi , lambat Iaun hilang sebab diresepsi dalam yang mutlak terse but. Pada zaman ini hidup manusia mengalami hukum positif. banyak perubahan. Bila pada abad pertengahan perhatian orang diarahkan kepada dunia dan akhirat, maka pada zaman modem e. Hukum positif (lex humana positiva): hukum sebagaimana perhatiannya hanya padakehidupan dunia saja. Hal ini di latar- ditentukan oleh yang berkuasa; tata hukum negara. Hukum ini belakangi oleh keadaan Eropa yang saat itu pemahaman tentang pada zaman modem ditanggapi sebagai hukum yang sejati.
  • 15. 20 21 akhirat dibajak oleh Gereja. Masa kekuasaan Gereja yang biasa Bila pengertian hukum zaman klasik lebih bersifat klasik, maka disebut sebagai masa kegelapan Eropa telah melahirkan sentimen anti pengertian hukum pada zaman modem lebih bersifat empiris. Menurut Gereja. Mereka menuduh Gereja telah bersikap selama seribu tahun Huijbers (1995: 29) hal ini berarti bahwa: (1) Tekanan tidak lagi pada layaknya polisi yang memeriksa keyakinan setiap orang. hukum sebagai tatanan yang ideal (hukum alam), melainkan pada Lantas, lahirlah teori yang menempatkan manusia sebagai hukum yang dibentuk manusia sendiri, baik oleh raja maupun rakyat segala-galanya menggantikan Tuhan. Berdasarkan teori ini, manusia- yaitu hukum positif atau tata hukum negara, dimana hukum terjalin lah yang menjadi tolok ukur kebaikan dan keburukan. Era baru ini dengan politik negara; (2) Tata hukum negara diolah oleh para sarjana telah melahirkan teori yang men gee am segala sesuatu yang membatasi hukum seeara Iebih ilmiah; (3) Dalam membentuk tata hukum makin• kebebasan individu manusia . Akibatnya, agama berubah peran dan banyak dipikirkan tentang fakta-fakta empiris, yaitu kebudayaan menjadi sebatas masalah individu yang hanya dimanfaatkan kala sese- bangsa dan situasi sosio-ekonomis masyarakat yang bersangkutan. orang memerlukan sandaran untuk mengusir kegelisahan batin dan Percikan Pemikiran tentang hukum pada zaman ini adalah: kesendirian. Agama seeara perlahan tergeser dari kehidupan masya- I. Hukum merupakan bagian dari kebijakan manusia; rakat di Eropa (Huijbers, 1985). Burekhardt (dalam Huijbers, 1985: 29) menyebut era ini sebagai "penernuan kembali dunia dan manusia". 2. Tertib hukum diwujudkan dalam bentuk negara, dimana di Oengan demikian, Zaman Modem atau Abad Modem di Barat adalah dalamnya memuat peraturan perundang-undangan yang harus zaman, ketika manusia menemukan dirinya sebagai kekuatan yang ditaati oleh warga negara dan memuat peraturan hukum dalam dapat menyelesaikan segala persoalan-persoalan hidupnya. Manusia hubungannya dengan negara lain. hanya dipandang sebagai mahluk yang bebas yang independen dari 3. Peneipta hukum adalah raja. Alam dan Tuhan. Manusia di Barat sengaja membebaskan dari Tatan- an Ilahiah (Theo Morphisnie], untuk selanjutnya membangun Tatanan Filsuf-filsuf yang memunculkan pemikiran tersebut adalah Antropomorphisme suatu tatanan yang semata-mata berpusat pada Macchiavelli (1469-1527), Jean Bodin (1530-1596), Hugo Grotius manusia. Manusia menjadi tuan atas nasibnya sendiri. (1583-1645), dan Thomas Hobbes (1588-1679). Dengan semangat ini Kondisi di masa itu yang dipenuhi dengan kegetiran abad per- pula Eropa kemudian mencari dunia baru yang ditandai dengan tengahan, telah membuat gerakan Humanisme ini dengan eepat ber- pen emu an sebuah wilayah pada tahun 1492 yang kemudian dinamai kembang luas di Eropa. Menurut Humanisme, manusia bersifat unggul Amerika. sebagai pribadi diantara segala makhluk lainnya, khususnya dalam peran manusia sebagai peneipta kebudayaan. Tokoh-tokoh Humanis- me itu adalah Petraea (1303-1374), Desiderius Erasmus (1469-1537), B. ZAMAN AUFKLARUNG dan Thomas More (1478-1535). ·Perubahan pandangan ini berpenga- ruh juga pada agama Kristen, yang mewujud dalam agama baru yaitu Zaman Aufklarung yang lahir kurang lebih pad a abad ke-17 agarna Protestan (1217). Agama ini lahir sebagai hasil dari reformasi merupakari awal kemenangan supermasi rasionalisme, empirisme, dan agama Kristen oleh Maarten Luther (1483-1546) & Johannes Calvin positivisme dari dogmatis Agama. Kenyataan ini dapat dipahami (1509-1564). Dalam bidang keilmuwan muneul juga beberapa ilmu- karena abad modem Barat ditandai dengan adanya upaya pemisahan wan seperti: Copemieus (1473-1543), Kep1er (1571-1630), Galilei antara ilmu pengetahuan dan filsafat dari pengaruh Agama (seku- (1564-1642), Newton (1642-1727) dalam bidang fisika. lerisme). Perpaduanantara rasionalisme, empirisme dan positivisme
  • 16. 22 23dalam satu paket epistimologi melahirkan apa yang T.H Huaxley bersifat rasional, an sich. Kedua, telah muncul ide dasar konsepsidisebut dengan Metode IImiah (Scientifi c Method). mengenai negara yang ideal. Pada zaman ini negara yang ideal adalah Munculnya aliran-aliran tersebut sangat berpengaruh pada per- negara hukum. Beberapa pemikiran berkaitan deng an ide tersebutadaban Barat selanjutnya. Dengan metode ilmi ah itu, kebenaran diantaranya John Locke yan g meny atakan tentang pembelaan haksesuatu hanya mereka perhitungkan dari sudut fisiologis -lahiriah yang warga negara terh adap pemerintahan yang ber kuasa; Montesqiu me-sangat bersifat profanik (keduniawian atau kebend aan). Atau dengan nyatakan tentang pemisahan keku asaan ncgara dalam tiga bagian,istilah lain , kebenaran ilmu pengetahuan hanya diukur dari sudut yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif (trias polit ica); J.J . Rousseaukoherensi dan korespodensi. Dengan wataknya tersebut sudah dapat menyatakan tentang keunggulan manusia scbagai subjek hukum.dipastikan bahwa, segala pengetahuan yan g berada diluar jangkauan Rousseau menyatakan jika hukum menjadi bagian dari suatu kehi-indra dan rasio serta pengujian ilmiah ditolaknya, termasuk di dalam- dupan bersama yang demokratis, maka raja sebagai pencipta hukumnya pengetahuan yang bersumber pad a religi. perlu diganti dengan rakyat seb agai pencipta hukum dan subjek Perintisnya adalah Rene Descartcs (1596-1650) yang mendu- hukum. Immanuel Kant menyatakan bahwa pembentukan hukumdukkan manusia sebagai subjek dalam usahanya menjawab tantangan merupakan inisiatif manusia guna mengembangkan kehidupan ber-keberadaan manusia sebagai mahluk mikro kosmik. Manusia dijadi- sama yang bermoral (Huijbers, 1995: 32) .kan titik tolak seluruh pandangan hidupnya. Dengan falsafahnya yang Pada akhir abad VIII , cita-cita negara hukum mengkristal ber-amat terkenal "cogito ergo SlIIl/" (karena berpikir maka aku ada), dirinya negara Amerika Serikat (1776) dan terjadinya RevolusiDescartes lah yang membawa pemikiran rasionalisme. Oleh karena itu .Perancis (1789). Revolusi Perancis dijiwai oleh semboyan: liberte,zaman ini disebut juga zaman rasionalisme, zaman pencerahan, zaman egalite, fraternite, yang menuntut suatu tata hukum baru atas dasarterang budi. Setelah Descartes, filsafat zaman ini menjurus ke dua kedaulatan rakyat. Tata hukum baru ters ebut kemudian dibentuk oleharah: para sarjana Perancis atas perintah Kaisar Napoleon. Tata hukum baru terscbut mencapai keberhasilannya setelah dirumuskannya Code Civil 1). Rasionalisme, mengunggulkan ide-ide aka I mumi. Tokohnya (1 804). Code Civil terse but pada era berikutnya merupakan sumber adalah: Wolff (1679-1754), Montesqieu (1689-1755), Voltaire kodeks negara-negara modem, antara lain Belanda. (1694-1778), Rousseau (1712-1778), dan Immanuel Kant (1724-1804). C. PENGERTIAN HUKUM ABAD XIX 2). Empirisme, yang menekankan perlunya basis empms bagi semua pengertian. Tokohnya antara lain John Locke (1632- 1. Pandangan lImiah atas Hukum 1704) dan David Hume (1711-1776). Pada zaman ini Empirisrne yang menekankan perlunya basis Sebenamya empirisme, yang berkembang di Inggris sejak abad ernpiris bagi semua pengertian berkernbang menjadi Positivisme yangke-17 ini merupakan sua tu cara berpikir yang rasionalis juga, namun menggunakan metode pengolahan ilmiah. Dasar dari aliran ini digagasdalam emprisme lebih mengutamakan penggunaan metode empiris oleh August Cornte ( 1789- I 857), seorang filsuf Perancis, yang menya-yaitu apa yang tidak dapat dialami tidak dapat diakui kebenarannya. tak an bahwa sejarah kebudayaan manusia dibagi dalarn tiga tahap: Percikan pemikiran pada zaman ini adalah pertama, hukum tahap pertama adalah tahap teologis yaitu tahap dimana orang mencaridimengerti sebagai bagian suatu sistem pikiran yang lengkap yang
  • 17. 24 25kebenaran dalam agama, tahap kedua adalah tahap metafisis yaitu Pada abad ini, pengertian tentang hukum merupakan pandangantahap dimana orang mencari kebenaran melalaui filsafat. Tahap ketiga baru atas hidup, yaitu hidup sebagai perkembangan manusiadan kebu-adalah tahap positif yaitu tahap dimana kebenaran dicari melaui ilmu- dayaan. Beberapa pemikiran tokoh yang mencerminkan ha] ini adalahilmu pengetahuan. Menurut Comte yang terakhir inilah yang merupa- Hegel (1770-]831), F . Von Savigny (1779-186]), dan KarI Marxkan icon dari zaman modem (Comte, 1874: 2). (18] 8- I883). Hegel menempatkan hukum dalam keseluruhan perwu- Bagi filsafat hukum, hukum di abad pertengahan amat dipe- judan roh yang objektif dalam kchidupan manusia. F. Von Savignyngaruhi oleh pertirnbangan-pertimbangan teologis. Sedangkan rentang menentukan hukum sebagai unsur kebudayaan suatu bangsa yangwaktu dari renaissance hingga kira-kira pertengahan abad ke-19 berubah dalam Iintasan sejarah. Terakhir, Karl Marx memandangtermasuk dalam tahap metafisis. Ajaran hukum alam klasik maupun hukum sebagai cermin situasi ekonomis masyarakat (Soetiksno, 1986:filsafat-filsafat hukum revolusioner yang didukung oleh Savigny, 43-61 ).Hegel dan Marx diwarnai oleh unsur-unsur metafisis tertentu. Teori-teori ini mcncoba menjelaskan si fat hukum dengan menunjuk kepadaide-ide tertentu atau prinsip-prinsip tertinggi. Pada pertengahan abad D. PENGERTIAN HUKUM ABAD XXke-19 sebuah gerakan mulai menentang tendensi-tcndensi metafisikayang ada pada abad-abad sebelumnya. Gerakan ini mungkin dijelas- Mcskipun tcrdapat persamaan tentang pembentukan sistemkan sebagai positivisme, yaitu sebuah sikap ilrniah, mcnolak speku- hukum yang berlaku, namun pada abad XX ini ada perbedaan tentanglasi-spekulasi apriori dan mcmbatasi dirinya pada data pengalarnan pengertian hukum yang hakiki. Ada dua arus besar pandangan ten tang(Muslehuddin, ] 991: 27-28). (penjelasan berikutnya tcntang positivis- pengertian hukum yang hakiki (K. Bcrtens, 1981):me hukum ini akan dijelaskan dalam Bab VI Teori I-Iukum, sub babPositivisme Hukum). I. Hukum sebaiknya dipandang dalam hubungannya dengan pe- merintah negara , yaitu sebagai norma hukurn yang de facto ber- laku. Tolak ukurnya adalah kepentingan umum dilihat sebagai2. Pandangan Historis atas Hukum bagian kebudayaan dan scjarah suatu bangsa. Pandangan ini Abad XIX ditandai perubahan bcsar di segala bidang, terutama bersumber dari aliran sosiologi hukum dan rcalisme hukum.akibat perkembangan ilmu pcngetahuan dan teknologi. Perubahanyang dimulai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, penemuan 2. Hukum seharusnya dipandang sebagai bagian kehidupan etisalat-alat teknologi, hingga revolusi industri, dan terjadinya perubahan- manusia di dunia. Oleh kacna itu disini diakui adanya hubunganperubahan sosial beserta masalah-rnasalah sosial yang mucul kernu- antara hukum positif dengan pribadi manusia, yang berpegangdian memberi ruang kepada para sarjana untuk berpikir tentang gejala pada norma-norma keadilan. Prinsip ini diambil dari · filsafatperkembangan itu sendiri. Pada abad-abad sebelumnya, orang merasa neoskolastik, neokantismc, neohegelianisme dan fiIsafat eksistensi,kehidupan manusia sebagai sesuatu yang konstan yang hampir tidakberbeda dengan kehidupan masa lalu. Pada abad ini perasaan ituhilang, orang telah sadar tentang segi historis kehidupannya, tentangkemungkinan terjadinya perubahan-perubahan yang memberikan nilaibaru dalam kehidupannya.
  • 18. 27 kan adanya ketidakn1ampuan sistem keimanan yang berlaku disana untuk mengakomodasikan perkembangan masyarakat modern dengan ilmu pengetahuanya. Kemajuan masyarakat yang sudah berhasil dan BABIV begitu percaya pada iptek, akhimya berkembang lepas dari kontrol Agama. Iptek yang landasan pokoknya bersifat sekuler bagi sebagian PANDANGAN TENTANG HUKUM besar orang di Barat akhimya menggantikan posisi Agama. Segala ERA POST-MODERNISME kebutuhan Agama seolah bisa terpenuhi dengan iptek.Namun dalam kurung waktu yang panjang iptek ternyata menghianati kepercayaan manusia, kemajuan iptek justru identik dengan bencana. KondisiA. LATAR BELAKANG inilah yang tampaknya membuat masyarakat Barat mengalami apa yang disebut Cak Nur (Or. Nurkholis Madjid) yang dikutipnya dari Oengan konteks ini, perlu juga ditegaskan antar hubungan Barat Baigent, Krisis Epistimologis, yakni masyarakat Barat tidak lagiyang modem dan peran Agama resmi yang berlaku di sana, yakni mengetahui tentang makna dan tujuan hidup (Meaning and Purpose oJ kristen. Ada sebagian orang beranggapan bahwa seluruh orang Barat Life).menganut Agama Kristen, dengan perkecualian minoritas penganut Manusia modem melihat segala sesuatu hanya dari pinggiranYahudi. Anggapan scmaca.m ini seolah-olah Barat masih seperti Barat eksistensinya saja , tidak pada pusat spiritualitas dirinya, sehinggapada abad pertengahan, ketika terjadi perang salib yang peradabannya mengakibatkan ia lupa siapa dirinya. Memang dengan apa yangsaat itu adalah disebut abad keimanan . Ada juga sebagian yang lain dilakukannya sekarang-memberi perhatian pada dirinya yang secaraberanggapan sebaliknya, yaitu bahwa seluruh orang Barat bersifat kuantitatif sangat mengagumkan, tapi secara kualitatif dan keseluruh-materialik atau agnostik serta skeptik dan tidak menganut satu Agama an tujuan hidupnya-menyangkut pengertian-pengertian mengenai diri-apapun. Pandangan semacam ini bisa disebut keliru, karena yang nya sendiri-ternyata dangkal. Oekadensi atau kejatuhan manusia diterjadi tidaklah demikian. Pada Abad ke-17, bahkan sebelumnya, yaitu zaman modern ini terjadi karena mansuia kehilangan pengetahuanketika renaissance, telah terjadi upaya membawa dunia Barat kearah langsung mengenai dirinya itu, dan menjadi bergantung berhubungansekularisme dan penipisan peran Agama dalam kehidupan sehari-hari dengan dirinya. Itu sebabnya, dunia ini menurut pandangan manusiamanusia. Akhimya berakibat pada sejumlah orang Barat yang secara adalah dunia yang memang tak memiliki dimensi transedental.praktis tidak lagi menganut Agama Kristen atau Yahudi. Orang Dengan demikian menjadi wajar jika peradaban modem yang di-semacam Comte, yang pikiran-pikirannya begitu anti metafisis men- bang un selama ini tidak menyertakan hal yang paling esensial dalamjadi jalan mulus menuju kearah sekularisme Ounia Barat. Oitambah kehidupan manusia, yaitu dimensi spiritual. Belakangan ini barudengan ajaran filsafat sosial (sosialisme), Marx (Marxisme) yang disadari adanya krisis spiritual dan krisis pengenalan diri.menegaskan bahwa Agama adalah candu masyarakat, yang karenanya Sejarah pemikiran Barat modem, sejak Rene Oescartes ditandaiia harus ditinggalkan. Puncak penolakan terhadap Agama Kristen di dengan usaha menjawab tantangan keberadaan manusia sebagaiBarat disuarakan oleh Nietzsche dengan statemennya yang banyak di mahluk mikro kosmik.Oengan falsafahnya yang amat terkenal "cogitokenal orang The God is dead. ergo sum" (karena berpikir maka aku ada). Tetapi sayangnya, bukan Kemunculan gagasan-gagasan semacam itu mungkin diakibat- pengerian yang makin mendalam yang didapat, narnun justru keadaan yang semakin menjauh dari eksistensi dan pengertian yang tepat
  • 19. 28 29mengenai hakekat diri yang diperoleh. Max Scheeler, Filsafat Jerman gerakan yang mencoba menggugat dan mengkritik teori-teori moder-dari awal abad ini mengatakan, tak ada periode lain dalam penge- nisasi, Manusia membutuhkan pola pemikiran baru yang diharapkantahuan bagi dirinya sendiri, seperti pada periode kita ini . Kita-katanya- membawa kesadaran dan pol a kehidupan baru. Hingga kemudianpunya antropologi ilmiah, antropologi filosofis, dan antropologis teo- mulai bermunculan gerakan-gerakan responsif altematif sebagai res-logis yang tak saling mengenal satu sama lain. Tapi kita tidak merni- pon balik terhadap perilaku mas yarakat modem yang tidak lagiliki gambaran yang jelas dan konsisten tentang keberadaan manusia mengenal dunia metafisik. Termasuk did alamnya Tradisonalisme(Human being). Semakin bertumbuh dan banyaknya ilmu-ilmu khusus Islam yang dihidupkan Nasr, atau gerakan New Age di Barat padayang terjun konsepsi kita tentang manusia, malah sebaliknya semakin akhir dewasa ini. . .membingungkan dan mengaburkannya. Kritik terhadap modemisme dan usaha pencarian ini sering di- Maka dari itulah, jika kita kembalikan pada bahasan semula sebut dengan masa pasca modemisme (post-modernisme). Masa ini tentang metode ilmiah yang berwatak rasional dan empiris, telah seperti yang dikatakan Jurgen Habermes seorang Sosiolog dan Filosof menghantarkan kehidupan manusia pada suasana modemisme. Kemu- Jennan tidak hanya ditandai dengan kchidupan yang semakin mate- dian pada perkembangan selanjutnya, modemisme melahirkan corak rialistik dan hedonistik, tetapi juga tclah mengakibatkan terjadinya pemikiran yang mengarah pada rasioanalisme, positivisme, pragmatis- intrusi massif dan krisis yang mendalam pada berbagai aspek kehidup- me, sekulerisme dan materialisme. Aliran-aliran filsafat ini, dengan an. Masyarakat pada Era Post-Modernisme mencoba untuk keluar dari watak dasamya yang sekuleris -merninjam istilahnya Fritchjof lingkaran krisis tersebut dengan kembali pada hikmah spiritual yang Schuon- sudah terlepas dari Scintia Sacra (Pengetahuan suci) atau terdapat dalam semua Agama otentik. Manusia perlu untuk memikir- Philosophia Perenneis (Filsafat Keabadian). kan kembali hubungan antara Yang Suci (Sacred) dan yang sekuler (Profany. Gerakan ini dikenal den gan se butan perenneialisme atau tradi- B. TRADISIONALISME ISLAM sionalisme: adalah sebuah gerakan yang ingin mengembalikan bibit Yang Asal, Cahaya Yang Asal, ataupun prinsip-prinsip yang asal, Proses modemisasi yang dijalankan Barat yang diikuti negara- yang sekarang hilangdari tradisi pemikiran manusia modem. Untuk negara lain, temyata tidak selalu berhasil me menuhi janjinya meng- menyebut beberapa nama tokoh yang melopori gerakan-gerakan ter- angkat harkat kernanusiaan dan sekaligus memberi makna yang lebih sebut antara lain; Louis Massignon ( 1962), Rene Guenon, Ananda K. dalam bagi kehidupan. Modemisme justru telah dirasakan membawa Coomaraswamy, Titus Burckhart, Henry Corbin (1978), Martin Lings, dampak terhadap terjadinya kerancauan dan penyimpangan nilai-nilai. Fritcjof Schoun, dan masih banyak lagi. Manusia modem kian dihinggapi rasa cemas dan tidak bermakna Sementara di kalangan modemis Islam gerakan pembaharuan dalam kehidupannya. Mereka telah kehilangan visi keillahiahan atau dan pemikiran dalam Islam sejak fase 60-an hingga dewasa ini men- dimensi transedental, karena itu mudah dihinggapi kehampaan spiri- coba bersikap lebih kritis terhadap ide-ide modemisasi sebelumnya, tual. Sebagai akibatnya, manusia modem menderita keterasingan (alie- dan bahkan terhadap sebagian kelompok pemikir Islam yang mencoba nasi), baik teralienasi dari dirinya sendiri, dari lingkungan sosialnya mencari altematif non-Barat. Kelompok yang disebut terakhir misal- maupun teralienasi dari Tuhannya. nya Hasan Albana (1949), Abul Aal al-Maududi (1979), Sayyid Menyadari kondisi masyarakat modem yang sedemikian, pada Quthub (1965), dan pemuka-pemuka Al-Ikhwan (sering disebut abad ke-20, terutama sejak beberapa dekade terakhir ini, muncul suatu kelompok fundamental is, atau lebih tepat Neo-Revivalis Islam)
  • 20. 30 31menghendaki agar semua persoalan kemoderenan selalu dikembalikan dan membandingkannya dengan perjuangan aliran-aliran fundarnen-kepada acuan al-Quran, as-Sunnah dan kehidupan para Sahabat talis tersebut segera dapat melihat perbedaan-perbedaan mendasardalam pengertian tekstual. Fazlur Rahman (1989), Muhammad diantara mereka , tidak saja di dalam kandungan tetapi juga di dalamArkoun (1928), dan Isma il Raji al-Faruqi (1986)-yang sering disebut iklim yang mereka nafaskan. Mal ahan yang dijuluki sebagai funda-kelompok Neo-Modernis-berusaha mcncari rele vansi Islam bagi dunia mentalisme mencakup satu spektrum yan g luas, yang bagian-bagian-modern Islam, bagi mereka, adalah al-Qur a n dan as-Sunnah yang nya dekat sekali dengan interpreta si trad isional tentang Islam. Tetapimeski ditangkap pesan-pesan tersebut. Kelompok ini dalam pernbaha- tekanan utama macam gerakan poli to-religius yang sekarang ini di-ruannya berkecendrungan ke arah hum anistik, rasi onalistik, dan libe- sebut fundamentali sme itu mempunyai perbedaan yang mendasarralistik. Sedang tokoh-tokoh muslim lain seperti A li Syariati (1979), dengan Islam Tradisional. Dengan demikian perbedaan yang tajamHassan Hannafi (1935), dan AbdiIlah Larraui (serin g disebut penyebar antara keduanya terju stifikasi, sekalipun terdapat wilayah-wilayah ter-paham Kiri Islam) berkepentingan membela massa, rakyat tertindas tentu, dimana beberapa jenis fundamentalisme dan dimensi-dimensidan menampilkan Islam sebagai keku atan revolusioner-politik. Oleh khusus Islam Tradisonal bersesuaian.karenanya kelompok terkhir ini, sering juga disebut sebagai penyebar Gerakan Tradisonalisme Islam yang diidekan dan dikembang-sosialisme Islam dan Marxisme Islam sebagai model pembangunan di kan Nasr, merupakan gerakan untuk mengajak kembali ke akardunia Islam. Mereka mengutuk westernisasi dan sekulerisasi masyara- tradisi yang merupakan kebenaran dan sumbcr asal segala sesuatu;kat Islam, Nasionalisme, dan ekses-ekses kapitalisme, demikian juga dengan mencoba menghubungkan antara sekuler (Barat) dengan di-materialisme serta ke-takbertuhanan Marxisme. mensi ke-Ilahiahan yang bersumber pada wahyu Agama. Tradisio- Kemudian selanjutnya lahir tokoh-tokoh pemikir kontemporer nalisme Islam adalah gambaran awal sebuah konsepsi pemikiranlain sebagai pemikir alternatif , yakni Sayyed Hussein Nasr yang dalam sebuah bentuk Sophia Perenu eis (keabadian). Tradisionalismemencoba menawarkan konsep nilai -nilai kc-Islarnan yang kemudian Islam boleh dikatakan juga disebut sebagai gerakan intelektual secaraterkenal dengan sebutan "Iradisionalisme Islam. Merupakan gerakan universal untuk mampu merespon arus pemikiran Barat modernrespon terhadap kekacauan Barat mod ern yang sedang mengalami (merupakan efek dari filsafat modern) yang eenderung bersifat profa-kebobrokan spiritual, dimana menurut penilaian Nasr menyarankan nik, dan selanjutnya untuk sekaligus dapat membedakan gerakanagar Timur menjadikan Barat seba gai case study guna mengambil Tradisionalisme Islam tersebut dengan gerakan Fundamentalismehikmah dan pelajaran sehingga Timur tidak mengulangi kesalahan- Islam, seperti halnya yang dilakukan di Iran , Turki dan kelornpok-kesalahan Barat. Sayyed Hussein Nasr beranggapan, sejauh ini gerak- kelompok fundamental is lain . Usaha Nasr untuk menelorkan idean-gerakan fundamental is atau revivalis Islam tak lebih merupakan semacam itu paling tidak merupakan tawaran alternatif sebuah nilai-dikotorni tradisionalisme-modernisme, keberadaannya justru menjadi nilai hidup bagi manusia modern maupun sebuah negara yang telahterlalu radikal dan terlalu mengarah kepada misi politis dari pada terjangkit pola pikir modem (yan g cenderung bersifat profanik dengannormatik-religius (nilai-nilai ke-Agamaan). Sekalipun gerakan-gerak- gaya sekuleristiknya) untuk kemudian kembali pada sebuah akaran seperti itu, atas nama pembaharuan-pembaharuan tradisional Islam. tradisi yang bersifat transedental. Pad a momen sejarah ini pulalah saat yang tepat untuk me mbe- Sebagimana yang dipergunakan oleh para kelompok Tradi-dakan gerakan-gerakan yang disebut sebagai Fundamentalisme sionalis, tema tradisi menyiratkan sesuatu Yang Sakral, Yang Suci,Islam dari Islam Tradisional yang sering dikelirukan siapapun yang dan Yang Absolut. Seperti disampaikan manusia melalui wahyu mau -telah membaca karya-karya yang bercorak tradisional tentang Islam pun pengungkapan dan pengembangan peran sakral itu di dalam
  • 21. 32 33sejarah kemanusiaan tertentu untuk mana ia maksudkan, dalam satu Menurut Seyyed Hossein Na sr dalam Knowledge and thecara yang mengimplikasikan baik kesinambungan horizontal dengan Sacred (1989), dikalangan muslim Persia telah dikenal istilah Javidansumber maupun mata rantai vertikal yang menghubungkan setiap Khirad atau al-Hiktnah al-Khalidah yan g ditemukan dari karya Ma s-denyut kehidupan tradisi yang sedang diperbincangkan dengan realitas . kawih (932-1030). Di dalam karyanya itu, Ibn Maska wih membicara-transeden meta-historikal. Sekaligus makna abso lut memiliki kaitan kan sejenis wawasan filsafat perennial dengan mengulas gagasan danemanasi dan nominasi dari sesuatu sesua tu yang profan dan pemikiran orang-orang dan filsuf yang dianggap suci yang berasal dariaksidental. Persia Kuno, India dan Romawi. Jauh sebelum Miskawih, pemeluk Tradisi menyiratkan kebenaran yang kudus, yang langgeng, Hindu Vendata telah menghayati doktrin fundamental filsafat peren-yang tetap, kebijaksanaan yang abadi (sophia perenneisy; serta pene- nial dalam istilah Sanatana Dharma "agama abadi" . Doktrin sem acamrapan bersinambungan prinsip-prinsipnya yang langsung perennei itu juga ditemukan dalam tradisi Yunani Kla sik, terutama dalamterhadap berbagai situasi ruang dan waktu. Untuk itulah Islam Tradi- formulasi filsafat Plato. Sedangkan dalam dunia Kristen banyaksional mempertahankan syariah sebagai hukum Ilahi sebagaimana ia ditemukan pada tulisan mistikus Jerman dan teolog Kristen Meiterdipahami dan diartikan selama berabad-abad dan sebagaimana ia di- Eckhart. Dalam dunia Islam yang semacam dengan filsafat perennialkristalkan dalam mad zab-madzab klasik. Hukum menyangkut kesufis- ban yak ditemukan dalam karya -karya kaum sufi.tikkan, Islam Tradisional memmpertahankan Islamitas seni Islam, Inti pandangan filsafat perennial adalah bahwa dalam setiapkaitannya dengan dimensi batini, wahyu Islam dan kristalisasi kha- agama dan tradisi esoterik terdapat suatu pengetahuan dan pesanzanah spiritual Agama dalam bentuk-bentuk yang tampak dan ter- keagamaan yang sama , yang muncul melalui beragam nama, beragamdengar, dan dalam domain politik, Perspektif tradisional se1alu ber- bentuk yang dibungkus oleh sistem-sistem formal institusi keagamaan.pegang pada realisme yang didasarkan pad a norm a-norma Islam. Kesamaan itu diistilahkan dengan transc endent unity of religions (ke- satuan transenden agama-agama) (Sukidi, 1997) . Maka, pada tingkat the COl/ill/on vision, (kata Huston Smith) atau pacla tingkat transcen-C. FILSAFAT PERENNIAL SEBAGAI JEMBATAN dent (kata kaum perennialis) semua agama mempunyai kesatuan, Pembicaraan mengenai Tuhan dalam kerangka spiritualitas kalau tidak malah kesamaan gaga san clasar.universal dan religiusitas transhistoris merupakan topik pembicaraan Dengan demikian cara berpikir filsafat telah sampai pacla pun-utama dalam filsafat perennial. Filsafat perennial atau philosophia cak ilmu yang dalam Islam sering disebut Ilmu Laduni. Sehingga tam-perennis didefinisikan oleh Frithjof Schuon dalam Echoes of pak bahwa ranah tasawuf sekalipun telah masuk clalam filsafatPerennial Wisdom (1992) sebagai the univ ersal Gnosis which always perennial ini.has existed and always will exist. Aldous Huxley dalam The Perrenial Namun jika kita telaah lebih jauh, tasawuf dan filsafat per ennialPhilosophy (1984) filsafat perennial didefinisikan sebagai (1) meta- atau para sufi clan filsuf (perennialis) memiliki dasar pijakan yangfisika yang mengakui adanya realitas illahi yang substansial atas dunia berbeda. Perennialis berangkat dari filsafat metafisika pada konsepsibendawi, hayati dan akali; (2) Psikologi yang hendak menemukan kearifan tradisional. Sedangkan tasawuf (para sufi) berangkat clarisesuatu yang serupa dengan jiwa, atau bahkan identik dengan realitas syariat, yang melalui jalan thariqat untuk mencapai hakikat. Menurutilahi; (3) etika yang menempatkan tujuan akhir manusia di dalam para sufi seseorang tidak akan dap at melakukan pengembaraan spiri-pengetahuan tentang yang dasar, yang imanen dan transeden, yang tual, jika ticlak climulai dari syariat. Logika filsuf aclalah seperti ling-immemorial dan universal. karan dengan satu titik ditengah lingkaran dengan garis radial
  • 22. 34penghubung dari tiap sudut garis lingkaran ke titik tengah lingkaran,dimana untuk mencapai titik tengah filsuf melalui garis-garis radialyang merupakan j alur-ja lur thariqat. Sedangkan filsafat perennialdapat digambarkan seperti gelas kaca atau mutiara yang mendapat satu BABVsinar dan kemudian sinar itu berpendar (divergen) menjadi beberapasinar lain yang berwam a-wam i, dimana satu sinar tersebut menggam- ASPEK ONTOLOGI, NILAI ETlKAbarkan sinar Tuhan dan sinar yang berwama-wami adalah kearifan DAN LOGlKA DALAM HUKUMtradisional yang ada pada masing-masing agama. Tugas filosof disiniadalah menelusuri sinar-sinar tersebut untuk mencapai satu sinarutama yakni sinar Tuhan. A. PENGERTIAN HUKUM Sufi menggunakan kasyf (intuisi) untuk mencapai RealitasMutlak sedang kan filosof masih mengguna kan logika hermen eutik. Hakikat hukum dapat dijelaskan dengan cara memberikan suatuKasyf akan lahir dan muncul dari saat kerja rasio dilakukan dengan definisi tentang hukum. Sampai saat ini menurut Apeldoom sebagai-membebaskan rasio dari mekan isme bendawi (Burckha rdt, 1984: 127- mana dikutipnya dari Immanuel Kant, para ahli hukum masih mencari131). Hubungan realitas bendawi dan ruhani bisa dipahami dalam tentang apa definisi hukum (Noch suchen die juristen eine Definitionmodel mutasi benda ke energi (idea) , dimana cahaya (energi) adalah zu ihrem BegrifJe von Recht). Definisi tentang hukum yang dikemuka-fungsi dan bisa muncul dari suatu benda fisik yang digerakkan kan para ahli hukum sangat beragam, bergantung dari sudut manamenyentuh partike l udara dengan kecepatan tertentu (Mulkhan, 2004). mereka melihatnya. Ahli hukum Belanda J. van Kan (1983) mendefi -Kasyf adalah suatu bentuk kerja intelek atau rasio melalu i suatu nisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupanmekanisme yang disebut oleh Suhrawardi aktivitas Iiudlu ri (Yazdi, yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan-kepentingan1994). Dengan demikian kasyfbukanlah metode yang tiba-tib a muncul orang dalam masyarakat. Pendapat tersebut mirip dengan definisi daritanpa kerja intelek, tetapi merupakan hasil dari kerja intelek atau rasio Rudolf van Jhering yang menyatakan bahwa hukum adalah kese1uruh-itu sendiri. Dalam bahasa yang berbeda, kasyf adalah hasil evolusi- an norma-norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara.kontinu intelek atau rasio ketika menempatkan seluruh tingkat penge- Hans Kelsen menyatakan hukum terdiri dari norma-norma bagaimanatahuan tentang realitas lebih rendah yang diperoleh sebelurnnya dalam orang harus berperilaku. Pendapat ini didukung oleh ahli hukum Indo-kesatuan sintetik baru (Rahman , 2000 : 3 14-3 15). nesia Wirjono Projodikoro (1992) yang menyatakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah menjamin keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib masyarakat itu. Se1anjutnya O. Notohamidjojo (1975) berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antar negara, yang berorientasi pada dua asas yaitu keadilan dan daya guna, demi tata tertib dan damai
  • 23. 36 37da1am masyarakat. keempat, yaitu norma hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo (1991) Definisi-definisi tersebut menggambarkan betapa luas sesung- penyebabnya adalah: (1) masih ban yak kepentingan-kepentingan lainguhnya hukum itu. Keluasan bidang hukum itu dilukiskan oleh manusia yang memerlukan perlindungan, tetapi belum mendapat per-Pumadi Purbaearaka dan Soerjono Soekanto (1986) dengan menyebut lindungan dari ketiga norma sosial tersebut; (2) kepentingan-kepen-sembilan arti hukum. Menurut mereka hukum dapat diartikan sebagai: tingan manusia yang telah mendapat perlindungan dari ketiga norma(1) ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun seeara siste- sosial tersebut belum eukup terlindungi, karena dalam hat terjadimatis atas dasar kekuatan pemikiran; (2) disiplin, yaitu suatu sistem pelanggaran, reaksi atau sanksinya dirasakan belum eukup memuas-ajaran kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi; (3) norma, yaitu kan. Sebagai eontoh, norma kepereayaan tidak memberikan sanksipedoman atau patokan sikap tindak atau perilakuan yang pantas atau yang dapat dirasakan seeara langsung didunia ini. Demikian pula jikadiharapkan; (4) tata hukum, yaitu struktur dan proses perangkat nor- norma kesusilaan dilanggar, hanya akan menimbulkan rasa malu atauma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu penyesalan bagi pelakunya, tetapi dengan tidak ditangkap dan diadili -serta berbentuk tertulis; (5) petugas, yaitu pribadi-pribadi yang meru- nya pelaku tersebut, masyarakat mungkin akan merasa tidak aman.pakan kalangan yang berhubungan dengan penegakan hukum (Iaw- Perlindungan yang diberikan oleh norma hukum dikatakan lebihenforcement officer); (6) keputusan penguasa, yaitu hasil proses memuaskan dibandingkan dengan norma-norma yang lain, tidak laindiskresi; (7) proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik karcna pelaksanaan norma hukum dikatakan lebih memuaskan diban-antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan; (8) sikap tindak- dingkan dengan norma-norma yang lain, tidak lain karena pelaksanaantanduk atau perikelakuan "teratur", yaitu perikelakuan yang diulang- norma hukum itu dapat dipaksakan. Apabila tidak dilaksanakan, padaulang dengan eara yang sama yang bertujuan untuk meneapai ke- prinsipnya akan dikenakan sanksi oleh penguasa. Di sini terlihatdamaian; dan (9) jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konscpsi- betapa erat hubungan antara hukum dan kekuasaan itu.konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap ba ik dan buruk. Dengan Kekuasaan yang dimiliki itupun terbatas sifatnya sehinggademikian apabila kita ingin mendefinisikan hukum seeara memuas- norma hukum yang ingin ditegakkannya pun memiliki daya jangkaukan, kita harus dapat merumuskan suatu kalimat yang meliputi paling yang terbatas. Kcndati demikian, bukan tidak mungkin terdapat nor-tidak sembilan arti hukum itu. Suatu pekerjaan yang tidak mudah! ma-norma hukum yang berlaku universal dan abadi (tidak dibatasi Walaupun hukum dapat didefinisikan menurut sekian banyak oleh ruang dan waktu), yang oleh sebagian ahli hukum disebut denganpengertian, tetapi seeara umum hukum dipandang sebagai norma, hukum kodrat atau hukum alam. Dari sini timbul hubungan yang eratyaitu norma yang mengandung nilai-nilai tertentu. Jika kita batasi antara hukum kodrat dengan hukum positif.hukum dalam pengertian sebagai norma, tidak lalu berarti hukum Dari sekian banyak definisi yang ada, menurut Paul Seholtenidentik dengan norma. Norma adalah pedoman manusia dalam ber- ada beberapa eiri-eiri hukum, sebagaimana dikutip oleh A. Gunawantingkah laku. Dengan demikian, norma hukum hanyalah salah satu Setiardja (1990: 79-90) yaitu:saja dari sekian banyak pedoman tingkah laku itu. Di luar norma hukum terdapat norma-norma lain. Purbaearaka 1. Hukum adalah aturan perbuatan manusia. Dengan demikiandan Soekanto (1989) menyebutkan ada empat norma, yaitu (I) keper- menurut ahli hukum, tatanan hukum adalah hukum positif yangeayaan; (2) kesusilaan; (3) sopan santun; dan (4) hukum. Tiga norma dibuat oleh pemerintah dan pemerintah adalah sumber hukumyang disebutkan dimuka dalam kenyataannya belum dapat mernberi- 2. Hukum bukan hanya dalam keputusan, melainkan juga dalamkan perlindungan yang memuaskan sehingga diperlukan norma yang
  • 24. 38 39 realisasinya. Menurut Prof. Padmo Wahyono, S.H., hukum Bila kita menghadapi bentuk-bentuk hukum yang aktual pada yang berlaku dalam suatu negara mencerminkan perpaduan zaman modem ini , kita sampai pada keyakinan bahwa hukum yang sikap dan pendapat pimpinan pemerintah dan masyarakat mempunyai arti yuridis yang sungguh-sungguh adalah hukum yang mengenai hukum tersebut. ditentukan oleh pemerintah suatu negara, yaitu undang-undang (Huij - bers , 1995: 40). Hal ini jelas dalam kenyataan bahwa peraturan- 3. Hukum ini mewajibkan. Apabila hukum positif telah ditetapkan peraturan yang berlaku dalam lembaga non -negara, membutuhkan maka setiap warga negara wajib untuk menaati hukum sesuai peneguhan dari negara supaya berlaku sungguh-sungguh secara yuri- dengan undang-undang. dis . Sebagaimana halnya hukum adat hanya dipandang seb agai hukum 4. Institusionali hukum. Hukum positif merupakan hukum institu- yang sah , bila terdapat pengakuan oleh negara kepad a warga negara sional dan melindungi masyarakat. yang akan menggunakan hukum adatnya tersebut. 5. Dasar hukum. Setiap hukum mempunyai dasar, yaitu mewajib- kan dan mengharuskan. Pelaksanaannya dengan ideologi C. KEBERLAKUAN HUKUM bangsa. Perbedaan antara peraturan yuridis dan tidak yuridis digambar- kan secara tepat oleh H.L.A Hart (1979). Hart menyatakan bahwa suatu negara tidak boleh disarnakan dengn negara polisi dan kaidah-B. HUKUM DAN UNDANG-UNDANG NEGARA kaid ah hukum suatu negara tidak boleh disamakan dengan seperti perintah seorang perampok yan g dapat memaksa orang lain untuk Ada banyak pengertian ten tang hukum, namun jika kita defini- meny erahkan harta yang dimiliki agar diserahkan kepada perampoksikan hukum dalam tata hidup masyarakat modern tentu akan lebih tersebut, jika tidak akan dikenakan sanksi (gunman situation). Men u-mudah mendefinisikannya. Tentu saja pengertian hukum zaman rut Hart sejauh dipandang dari luar pengertian Au stin ten tang hukummodern dengan zaman primitif akan berbeda, meskipun secara hakiki tepat, sebab memang benar bahwa perintah-perintah yang dise butpengertiannya adalah sama. Jika filsafat berusaha mencari makna yang hukum dikeluarkan oleh seseorang yang berkuasa dan biasanya ditaati,hakiki dari suatu fenomena, maka sudah seharusnya disini kita mampu namun sesungguhnya ada aspek lain yang tidak diperhatikan olehmencari makna yang hakiki dari hukum itu sendiri, melewati ruang Au stin , yaitu aspek intern. Aspek intern untuk menta ati suatu aturandan waktu, modern maupun prirnitif . hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang hidup pada wilayah Para antropolog menekankan hal ini . Leopold Pospisil misal- dimana peraturan terse but berlaku. Sebaliknya aspek intern tidak akannya, mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa dirasakan oleh orang-orang yang hidup diluar wilaya h dimanasuatu masyarakat yang tidak merniliki peraturan-peraturan yang abs- peraturan tersebut diberlakukan. Orang-orang yang hidup dal am suatutrak dianggap sebagai masyarakat tanpa hukum. Menurut Prospisil wilyah tertentu menerima hukum yang ditetapkan sebagai hukumpengawasan sosial merupakan unsur inti dari hukum. Ciri mendasar mereka dan mer eka merasa terikat padanya sebab ditentukan olehdari fenomena yang termasuk dalam kategori konseptual ini adalah pemerintah sendiri.bahwa gejala itu haruslah merupakan pengawasan sosial yang melem- Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa hukum yangbaga (Ihromi, 1984: 92-99). sesungguhnya adalah hukum yang legal atau sah . Bil a peraturan-
  • 25. 40 41 peraturan ditentukan oleh suatu instansi yang berwenang, dalam hal Kaidah sekunder, yaitu kaidah yang menentukan syar.at bagi berlaku- ini pemerintah yang sah, dan ditentukan menurut kriteria yang berlaku nya kaidah primer. Kaidah ini juga yang merupakan syarat bagi maka peraturan-peraturan tersebut bersifat sah atau legal dan mem- perubahan kaidah primer (rules of change), dan bagi dipecahkannya punyai kekuatan yuridis (validity). Oleh karena itu hal ini berbeda konflik (rules ofadjudication).dengan kebiasaan yang tidak berlaku secara yuridis, karena tidak Van Oer Vlies membahasakannya sebagai asas formal dan asasmemenuhi aspek legalitas. material. Asas formal, terkait dengan prosedur pembuatan peraturan Menurut Sudikno Mertokusumo, agar suatu peraturan perun- perundang-undangan. Dimulai dari tahap persiapan pembuatan per-dang-undangan dapat berlaku efektif dalam masyarakat harus memi- aturan perundang-undangan dan motivasi dibuatnya suatu peraturanliki kekuatan berlaku. Ada tiga macam kekuatan berlaku, yaitu kekuat- perundang-undangan. Asas formal meliputi:an berlaku filosofis, sosiologis dan yuridis. Undang-undang memiliki a. Asas tujuan yang jelas, terkait dengan sejauh man a peraturankekuatan yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya undang- perundang-undangan mendesak untuk dibentuk.undang telah terpenuhi. Sedangkan undang-undang memiliki kekuatanberlaku secara sosiologis apabila undang-undang tersebut berlaku b. Asas organ/lembaga yang tepat, terkait dengan kewenanganefektif sebagai sebuah aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan denganserta dapat dilaksanakan. Kekuatan berlakunya hukum secara sosiolo- materi muatan yang dimuat didalamnya.gis di dalam masyarakat ada dua macam (Mertokusumo, 1996: 87): I. Menurut teori kekuatan (/Ilachtstheorie) hukum berlaku secara c. Asas perlunya pengaturan, terkait dengan perlunya suatu ma- sosiologis j ika dipaksakan berlakunya oleh penguasa. salah tertentu diatur dalam suatu peraturan perundang- undangan. 2. Menurut teori pengakuan ianerkennungstheoriei hukum berlaku secara sosiologis jika diterima dan diakui masyarakat. d. Asas dapat dilaksanakan, terkait dcngan penegakkan suatu per- aturan perundang-undangan. Jika tidak dapat ditegakan makaHukum memilki kekuatan berlaku filosofis apabila kaedah hukum suatu peraturan perundang-undangan akan kehilangan fungsitersebut sesuai dengan cita-cita hukum (rechtsidee) suatu bangsa. dan tujuannya serta menggerogoti kewibawaan pembentuknya.Agar berfungsi, maka kaedah hukum harus memenuhi ketiga unsurtersebut sekaligus. e. Asas konsensus, yaitu kesepakatan antara rakyat dengan pem- Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa suatu peraturan ber- bentuk peraturan perundang-undangan, karena peraturan perun-si fat legal? Menurut Hart ada dua cara untuk menjawabnya: dang-undangan terse but akan diberlakukan kepada rakyat. Sehingga pada saat diundangkan masyarakat siap.1. Membedakan Dua Jenis Kaidah Hukum Yang kedua adalah asas materiil, yaitu terkait dengan substansi suatu peraturan perundang-undangan. Asas materiil meliputi: Kaidah hukum terbagi menjadi dua bagian, kaidah primer dankaidah sekunder. Kaidah primer, yaitu kaidah yang menentukan kela- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar, terkait dengankuan orang. Kaidah primer disebut petunjuk pengenal (rules ofrecog- bahasa hukum/perundang-undangan. Yaitu bisa dimengerti olehnition), sebab kaidah ini menyatakan manakah hukum yang sah. orang awam, baik strukuktur maupun sistematikanya.
  • 26. 42 43 b. Asas dapat dikenali, yaitu dapat dikenali jenis dan bentuknya. Di dalam sistem perundang-undangan dikenal adanya hierarki (kewerdaan atau urutan). Ada peraturan yang lebih tinggi dan ada per- c. Asas per lakuan yan g sama dalam hukum. aturan yang lebih rendah. Perundang-undangan suatu negara merupa- d. Asas kepastian hu kum. kan suatu sistem yang tidak menghendaki atau membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di da lamnya. Jika ter- e. Asas pelaksanaan hukum sesu ai dengan keadaan individu . nyata ada pertentangan yang terjadi dalam suatu sistem peratur an perundang-undangan maka salah satu dari keduanya harus ada yang dimenangkan dan ada yang dikalahkan. Menurut uu No . 10 tahun2. Stufenbau Theorie 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang - Teori ini dikembangkan oleh beberapa pemikir antara lain undangan adalah sebagai berikut:Merkl, Hans Kelsen dan H.L.A Ha rt. Pada intinya teori ini dima ksud -kan untuk menyusun suatu hierarki norma-no rma sehingga berlapis- 1. UUD 1945lapis dan berjenjang-jenj ang. Suatu peraturan baru dapat diakui secara 2. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Penggantilegal, bila tidak bertentangan dengan peraturan-peratu ran yang berlaku Undang-Undang (Perpu)pada suatu j enjang yang lebih tinggi. Seluruh sistem hukum mempu-nyai struktur piramidal, mulai dari yang abstrak (ideologi negara dan 3. Peraturan Pemerintah (PP)UUD) sampai yang konkrit (UU dan peraturan pelaksanaan). MenurutHans Nawiasky dalam"Theorie von Stufenbau des Rechtsordnung" 4. Peraturan Presidenada empat ke lompok penj enjangan perundang -und ang an: 5. Peraturan Daerah (Perda) 1. Norma dasar (grundnorm). Norma dasar negara dan hukum Bagi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan yang meru pa kan landasan akhir bagi peraturan-peraturan lebih peraturan yang lebih tinggi, maka dapat dilakukan Judi cial Review (uji lanjut. materiap yang diajukan melalui gugatan dan keberatan kepada Mah- kmah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Seperti disebutkan dalam 2. Aturan-aturan dasar negara atau konstitusi, yang menentukan Pasal 24C UUD 1945 bahwa Mahkamah Konstutusi berwenang , norma-norm a yang menjamin berlansungnya negara dan pen- mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final jagaan hak-hak anggota masyarakat. Aturan ini bersifat umum untuk menguji Undang-Undang terhadap Und ang-Undang Dasar. dan tidak meng andung sanksi, maka tidak termasuk perundang- Sedangkan Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Pasal undangan. 24A ayat (1) redaksi berwenang menguji peraturan perundang- 3. Undang-undang formal yang di dalamnya telah masuk sanksi- undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. sanksi dan diberlakukan dalam rangka mengatur lebih lanjut Ada beberapa asas yang mendasari pengaturan kedudukan ha l-hal yang dimuat dalam undang-undang dasar. masing-masing peraturan perundang-undangan, Menurut Sudikno Mertokusumo, setidaknya ada 3 asas (adagium) dalam tata urutan 4. Peraturan-peratura n pelaksanaan dan peraturan-peraturan peraturan perundang-undangan: Asas lex sup eriori iderogat legi infe- otonom. riori, Asas lex specialis derogate legi generali, dan Asas lex posteriori
  • 27. 44 45derogat legi priori (Mertokusumo, 1996: 85-87). peraturan perundang-undangan atau kebijakan maupun tindakan Asas lex superiori derogat legi inJeriori berarti peraturan yang pemerintah lainnya, terhadap peraturan perundang-undanganlebih tinggi akan melumpuhkan peraturan yang lebih rendah. Jadi jika yang lebih tinggi tingkatannya atau tingkat yang tertinggi yaituada suatu peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Dasar.yang lebih tinggi, maka yang digunakan adalah peraturan yang lebihtinggi tersebut. Asas lex specialis derogate legi generali berarti padaperaturan yang sederajat, peraturan yang lebih khusus melumpuhkan D. HUKUM SEBAGAI NORMAperaturan yang umum. Jadi dalam tingkatan perundang-undanganyang sederajat yang mengatur mcngenai materi yang sama , jika ada Yang dimaksud hukum bersifat normatif yaitu apabila peme-pertentangan diantara keduanya maka yang digunakan adalah per- rintah yang sah mengeluarkan peraturan menurut perundang-undanganaturan yang lebih khusus. Asas lex posteriori derogat legi priori ber- yang berlaku, peraturan tersebut ditanggapi sebagai norma yangarti pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melum- berlaku secara yuridis, yaitu peraturan tersebut terasa mewajibkanpuhkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan sedemikian rupa sehingga orang yang tidak mematuhi peraturan dapatperaturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang dituntut hukuman melalui pengadilan.lama tidak berlaku lagi. Memahami hukum sebagai norma berarti juga memahami Di samping itu ada asas lain yang perlu diperhatikan dalam hukum sebagai sesuatu yang seharusnya (das Sol/en). Memahamiprinsip tata urutan peraturan perundang-undangan seperti dikemuka- hukum sebagai das Sol/en berarti juga menginsyafi bahwa hukumkan oleh Bagir Manan, yaitu : merupakan bagian dari kehidupan kita yang berfungsi sebagai pedo- 1). Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ada ketentuan man yang harus diikuti dengan maksud supaya kehidupan kita diatur umum bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus me- sedernikian rupa sehingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang miliki dasar hukum pada peraturan perundang-undangan yang dibagi sebagaimana mestinya. Bila hukum diakui sebagai norma, lebih tinggi tingkatannya; peraturan perundang-undangan yang maka hukum harus ditaati. Hukurn ditaati bukan karena terdapat suatu lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan per- kekuasaan di belakangnya, melainkan karena mewajibkan itu ter- undang-undangan yang lebih tinggi , dimana peraturan perun- masuk hakikat hukum itu sendiri . Ini juga bermakna bahwa jika suatu dang-undangan yang lebih rendah dapat dituntut untuk dibatal- peraturan tidak ditaati atau banyak dilanggar, bukan berarti kekuatan kan, bahkan batal demi hukum. peraturan tersebut sebagai norma hilang. Selain itu banyaknya pelang- garan-pelanggaran terhadap peraturan yang ada, bukan berarti juga 2) . Isi atau materi peraturan perundang-undangan tingkatan lebih membawa kita pada kesimpulan untuk meniadakan suatu peraturan, rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan karena sekali lagi hukurn I1}emang mengatur apa yang seharusnya (das peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang dibuat Sol/ell) chin bukan proposisi tentang sesuatu yang terjadi (das Sein). tanpa wewenang (onbevoegheid) atau melampaui wewenang Oleh karena itu pemyataan ini harus dibalik dengan pemyataan tdetournement de pouvoir), dan untuk menjaga dan menjamin adanya norma/hukum/eus Sol/en/atllran tentang apa yang seharusnya prinsip tersebut agar tidak disimpangi atau dilanggar, maka saja masih terjadi banyak pelanggaran, apalagi jika tidak ada. terdapat mekanisme pengujian secara yudisial atas setiap Hans Kelsen (1881-1973) mendefinisikan yurisprudensi sebagai
  • 28. 46 47pengetahuan akan norma-norma. Dengan istilah nonna-nonna ia me- In his view, justice consists in a harmonious relation, betweenmahami sebuah pertimbangan hipotesis yang menyatakan bahwa the various parts of the social organism . Every citizen must do hismelakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu akan diikuti duty in his appointed place and do the thing for which his nature isoleh suatu tindakan memaksa dari negara. Barangsiapa seeara tidak best suited (Muslehuddin, 1986 : 42).sah mengambil suatu benda bergerak milik orang lain, suatu norma Dalam mengartikan keadilan, Plato sangat dipengaruhi olehberarti bahwa dalam situasi tertentu negara akan melakukan pemak- eita-eita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungansaan untuk berperilaku tertentu. Hukum merupakan suatu sistem yang harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negaradibagi ke dalam norma-norma pemaksaan semaeam itu; esensinya harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.merupakan sebuah tatanan memaksa yang datang dari luar (Boden- Pendapat Plato tersebut merupakan pemyataan kela s, makaheimer, 1967: 100). keadilan Platonis berarti bahwa para anggota setiap masyarakat haru s Fungsi pengundangan (legislasi) adalah untuk menentukan isi menyelesaikan pekerjaan masing-rnasing dan tidak boleh meneampurinorma. Norma umum dan menyediakan organ-organ dan prosedur- urusan anggota kelas lain. Pembuat peraturan harus menempatkanprosedur (pengadilan dan pengadilan-pengadilan administratif) bagi dengan jelas posisi setiap kelompok masyarakat di mana dan situasipelaksanaan norma-norma ini. Alat dalam proses mengkonkretkan bagaimana yang eoeok untuk seseorang. Pendapat tersebut berangkatnorma-norma adalah kekuatan yudisial, yang dilaksanakan oleh peng- dari asumsi dasar bahwa manusia bukanlah suatu jiwa yang terisoliradilan-pengadilan dan peradilan-peradilan administratif. Otoritas ke- dan bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya, tetapi manu siaputusan pengadilan menentukan apakah dan dalam eara apa suatu adalah jiwa yang terikat dengan peraturan dan tatanan universal yangnorma umum harus diaplikasikan ke dalam kasus konkret. harus menundukkan keinginan pribadinya kepada organik kolektif. Hukum menurut Kelsen merupakan sebuah teknik khusus orga- Dari sini terkesan pemahaman bahwa, keadilan dalam konsepnisasi sosial. Ciri khas hukum bukan sebagai suatu tujuan akhir tetapi Plato sangat terkait dengan peran dan fungsi individu dalam masyara-sebagai alat khusus, sebagai sebuah alat pernaksaan yang dengan kat. 1dealisme keadilan akan tereapai bila dalam kehidupan semuademikian tidak ada nilai politik atau etik menempel, sebuah alat yang unsur masyarakat berupa individu dapat menempatkan dirinya padanilainya timbul lebih dari sekedar tujuan yang melebihi hukum itu proporsi masing-rnasing dan bertanggung jawab penuh terhadap tugas(Bodenheimer, 1967: 101). Jadi kemungkinan hukum alam seeara yang diemban, selanjutnya tidak dapat meneampuri urusan dan tugaskategoris ditolak oleh Kelsen. kelompok lain. Kesan lainnya adalah Plato membentuk manusia dalam kotak-kotak kelompok (rasis), peran suatu kelompok tidak dapat menyeberang ke kelompok lain. Keadilan hanya akan terwujud mana-E. HUKUM DAN KEADILAN kala manusia menyadari status sosial dan tugasnya sebagai delegasi kelompoknya sendiri.1. Konsep Keadilan Lain halnya dengan Aristoteles, menurutnya keadilan berisi suatu unsur kesamaan, bahwa semua benda-benda yang ada di alam Berbieara mengenai keadilan, kiranya perlu meninjau berbagai ini dibagi seeara rata yang pelaksanaannya dikontrol oleh hukum.teori para ahli. Salah satunya adalah Plato. Muslehuddin di dalam Dalam pandangan Aristoteles keadilan dibagi menjadi dua bentuk.bukunya Philosophy of Islamic Law and Orientalists, menyebutkanpandangan Plato sebagai berikut: Pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh
  • 29. 48 49 pembuat un dang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaik- sangat kontras bila dihadapkan dengan pandangan Plato. Kebebasan an bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan pro- individualis adalah sesuatu yang sangat dihindari oleh Plato, semen- porsiona!. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, tara Herbert Spencer sebaliknya, keadilan justru berangkat dari kebe- mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan basan individu . Sedangkan kesamaannya terletak pada pengertian ilega!. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan tidak dapat mengganggu kepentingan orang lain. Artinya, kebebasan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik individu yang ditawarkan oleh Spencer tetap pada asumsi bahwa korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas mi lik - manusia hidup berdampingan dengan manusia lain, sehingga setiap nya yang hilang (Muslehuddin, 1991: 36). tindakan harus mengacu pada dua pertimbangan, yaitu pertimbangan Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain sebagai bentuk per- unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan hatian kolektif. Aristoteles adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian Kelsen adalah tokoh yang berusaha mereduksi sejumlah teori yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia o leh Aristo- keadilan menjadi dua pola dasar, Rasional dan Metafisik. Tipe rasio- teles dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepernilik- nal sebagai tipe yang berusaha menjawab pertanyaan tentang keadilan an suatu barang (materi). dengan cara mendefinisikannya dalam suatu po la ilmiah atau quasi- Pandangan Aristoteles tersebut di satu sisi ditolak oleh seorang ilmiah. Dalam memecahkan persoalan keadilan tipe rasional berlan-filsuf Kontemporer William K. Frankena, pandangan A~istoteles daskan pada aka! Pola ini diwaki li oleh Aristoteles. Sedangkan tipetentang keadilan sebagai pembagian sama rata adalah sisi yang dito- Metafisik merupakan realisasi sesuatu yang diarahkan ke dunia lain dilak, sedangkan pandangan yang diterima Frankena adalah keadilan ba lik pengalaman manusia. Pola in] diwaki li oleh Plato. Dalam pa n-merupakan distribusi barang, akan tetapi distribusi yang adil bukan dangan Dewey keadilan tidak dapat didefinisikan, ia merupakanhanya distribusi sama rata, akan tetapi berbeda dalam keadaan tertentu idealisme yang tidak rasional (Muslehuddin, 1991: 37).juga merupakan keadilan, Pendapat Frankena se lengkapnya sebagai- Menurut John Rawls kebebasan : dan kesamaan merupakanmana dikutip Feinberg: unsur yang menjadi bagian inti teori keadilan. Rawls menegaskan Like most other write rs, Frankena beg ins b) accepting Aris- bahwa kebebasan dan kesamaam seharusnya tidak dikorbankan demi totle s formal pr inciple ofj ustice, that relevantly similar cases shou ld manfaat sosial atau ekonomi, betapapun besarnya manfaat yang dapat be treated similarly, but Fra nkena devotes more attention than Aris- diperoleh dari sudut itu. Rawls percaya bahwa sua tu perlakuan yang totle did to the selection of a material principle of distrib ution. He sama bagi semua anggota masyarakat yang terakomodasi da lam agrees with Aristotle that the essence of distrib utive of injustice is keadi lan formal atau juga disebut keadilan regulatif, sesungguhnya arb itrary discrimination between relevan tly similar cases, but mengandung pengakuan akan kebebasan dan kesamaan bagi sem ua disagree over which characteristics are relevantly similar and which orang (Rawls, 1971: 59). discrim inations are arbitrary, aligning himself with Aristotle old Teori keadilan Rawls yang disebut prinsip-prinsip pertarna adversaries, the equalitarian democrats (Feinberg (ed)., 1975: 214). keadilan itu ,beli o lak dari sua tu konsep keadi lan yang lebih umum Sedangkan Herbert Spencer mengartikan keadi lan adalah kebe- yang dirumuskannya sebagai berikut:basan . Setiap orang bebas melakukan apa yang ia inginkan asal tidak All social values -- liberty and opportunity, income and weal th,menggan ggu orang lain (Muslehuddin, 199 1: 36). Pandangan ini and the bases ofself-respect-rare to be distributed equally unless and
  • 30. 50 51 unequal distribution of any, or all, of these values is to everyone s menegaskan bahwa hak-hak serta kebebasan-kebebasan dasar tidak advantage (Rawls, 1971: 62). dapat ditukar dengan keuntungan sosial dan ekonomis. Ini berarti Ada dua hal yang penting dapat dicatat sehubungan dengan prinsip keadilan yang kedua hanya bisa mendapat tempat dan diterap-konsep " keadilan umum tersebut. Pertama, kebebasan ditempatkan kan apabila prinsip keadilan yang pertama telah dipenuhi. Artinyasejajar dengan nilai-nilai lainnya, dan dengan itu juga konsep umum penerapan dan pelaksanaan prinsip keadilan yang kedua tidak bolehkeadilan tidak memberi tempat istimewa terhadap kebebasan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang pertama. Dengan demikianberbeda dengan konsep keadilan Rawls yang berakar pada prinsip hak hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar dalam konsep keadilandan bukan pada prinsip manfaat. Kedua, keadilan tidak selalu berarti memiliki priroritas utama atas keuntungan sosial dan ekonomis.semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang Soekanto menyebut dua kutub citra keadilan yang harus mele-sama; keadilan tidak selalu berarti semua orang harus diperlakukan kat dalam setiap tindakan yang hendak dikatakan sebagai tindakansecara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting yang adil. Pertama , Namin em Laedere, yakni "jangan merugikan orangsecara objektif ada pad a setiap individu; ketidaksamaan dalam distri- lain", secara luas azas ini berarti " Apa yang anda tidak ingin alami,busi nilai-nilai sosial selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan itu janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya". Kedua , Suumditempuh demi menjamin dan mernbawa manfaat bagi semua orang. Cuique Tribuere, yakni "bertindaklah sebanding". Secara luas azas iniRawls memberikan tempat dan menghargai hak setiap orang untuk berarti "Apa yang boleh anda dapat, biarkanlah orang lain berusahamenikmati suatu hidup yang layak sebagai manusia, termasuk mereka mendapatkannya" (Soekanto, 1988: 28). Azas pertama merupakanyang paling tidak beruntung. sendi equality yang ditujukan kepada umum sebagai azas pergaulan Berlandaskan dari prinsip umum tersebut di atas , Rawls meru- hidup. Sedangkan azas kedua merupakan azas equity yang diarahkanmuskan kedua prinsip keadilan sebagai berikut: pada penyamaan apa yang tidak berbeda dan membedakan apa yang memang tidak sama. First, each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with similar liberty for others; Di balik pengertian keadilan tersebut, para filsuf hukum kema- Second, social and economic inequlities are to be range so that they syarakatan telah merumuskan teori keadilan tidak dalam istilah-istilah are both (a) reasonable expected to be to every ones advantage, and yang mutlak, tetapi berkaitan dengan peradaban. Nietzsche memahami (b) attached to positions and offices open to all (Rawls , 1971: 60) keadilan sebagai kebenaran dari orang yang kuat. Sementara Hobbes mengemukakan konsep yang lain tentang keadilan. Keadilan adalah Menurut Rawls, kekuatan dalam keadilan dalam arti Fairness apabila perjanjian dilaksanakan sebagaimana mestinya (Muslehuddin,justru terletak pada tuntutan bahwa ketidaksamaan dibenarkan sejauh 1991: 170). Lain lagi pendapat Dewey (Muslehuddin, 1991 :78), bagi-juga memberikan keuntungan bagi semua pihak dan sekaligus mem- nya keadilan tidak dapat digambarkan dalam pengertian yang terbatas.beri prioritas pada kebebasan. Ini merupakan dua tun tutan dasar yang Keadilan adalah kebaikan yang tidak berubah-ubah, bahkan persaing-dipenuhi dan dengan demikian juga membedakan secara tegas konsep an adalah wajar dan adil dalam kapitalisme kompetitif-individualistik.keadilan sebagai Fairness dari teori-teori yang dirumuskan dalam Akhirnya Freidmann (Muslehuddin, 1991 :79) mengomentari, bahwanapas intuisionisme dalam cakrawala teologis. kegagalan standar keadilan selama ini adalah akibat kesalahan standar Untuk terjaminnya efektivitas dari kedua prinsip keadilan itu, dasar pembentuk keadilan itu. Standar keadilan yang mutlak adalahRawls menegaskan bahwa keduanya harus diatur dalam suatu tatanan keadilan dengan dasar agama.yang disebutnya serial order. Dengan pengaturan seperti itu, Rawls Prinsip keadilan barn dapat dikatakan bersifat universal jika
  • 31. 52 53dapat meneakup semua persoalan keadilan sosial dan individual yang konsep prinsip keadilan menjadi sangat majemuk karena bisa ber-muneul. Universal dalam penerapannya mempunyai alii tun tutan- bentuk konsep teologis, konsep etis, konsep hukum, konsep politik,tuntutannya harus berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Dapat konsep sosiologis, dan konsep ekonomi.diuniversalkan dalam alii harus menjadi prinsip yang universalitaspenerimaannya dapat dikembangkan seluruh warga masyarakat. Agar 2. Hukum dan Keadilandapat dikernbangkan dan membimbing tindakan warga masyarakat,maka prinsip-prinsip tersebut harus dapat diumumkan dan dimengerti Tujuan akhir hukum adalah keadi lan. Oleh karena itu, segalasetiap orang. Masalah keadilan muneul ketika individu-individu yang usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untukberlainan mengalami kontlik atas kepentingan mereka, maka prinsip- menemukan sebuah sistem hukum yang paling coeok dan sesuaiprinsip keadilan harus mampu tampil sebagai pemberi keputusan dan dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan,penentu akhir bagi perselisihan masalah keadilan. Prinsip keadilan hukum adalah undang-undang yang adil, bila suatu hukum konkrit,yang dapat diterima seluruh masyarakat akan menjadi prinsip keadilan yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan,yang bukan sekedar lahir dari kata "setuju", tetapi benar-benar meru- maka hukum itu tidak bersifat normatif lag i dan tidak dapat dikatakanpakan jelmaan kesepakatan yang mengikat dan mengandung isyarat sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bilakomitmen menjaga kelestarian prinsip keadilan tersebut. Dengan memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakandemikian seseorang kemudian mempertimbangkan "biaya psikologis" unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum (Huijbers, 1995:yang harus ditanggung dalam memenuhi kompensasi kesepakatan 70).pengikat gerak sosial dan individual terse but. Sifat adil dianggap sebagai bagian konstitutif hukum adalah Konsep keadilan, bahkan konsep kepastian dan kebenaran akan karena hukum dipandang sebagai bagian tugas etis manusia di duniaselalu berevolusi, oleh karena itu keadilan harus mampu melakukan ini, artinya manusia wajib membentuk hidup bersama yang baikinteraksi sirkular dengan perkembangan ilmu-ilmu lain, antara lain dengan mengatumya secara adil. Dengan kata lain kesadaran manusiateologi, ideologi, dan teknologi. Perkembangan keadilan di Barat yang timbul dari hati nurani tentang tugas suei pengemban misimisalnya, konsep keadilan yang pad a mulanya sifatnya my tologicaI, keadilan secara spontan adalah penyebab mengapa keadilan menjadipada masa ini keadilan hanya terdapat pada para dewa. Aristoteles dan unsur konstitutif hukurn. Huijbers menambahkan alasan penunjangPlato kemudian mengembangkan konsep keadilan tersebut menjadi mengapa keadilan menjadi unsur konstitutifhukum:intelektual-rasional. Keadilan kemudian dikaitkan dengan institusi dan A. Pemerintah negara manapun selalu membela tindakan dengankolektifitas kehidupan manusia. memperlihatkan keadilan yang nyata di dalamnya Perubahan konsep keadilan dari waktu ke waktu lebih banyakterjadi pada dataran operasional, sedangkan sifatnya selalu statis dan B. Undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ke-politis. Dari konsep perubahan dan dengan berpegang pada konsep adilan seringkali dianggap sebagai undang-undang yang telah"hak" kemudian dikembangkan diferensiasi jenis keadilan. Tantangan usang dan tidak berlaku lagi .utama dalam pembentukan prinsip keadilan di zaman sekarang iniadalah bagaimana meneari eelah di antara benturan liberalisme dan C. Dengan bertindak tidak adil, suatu pemerintahan sebenamyasosialisme, terutama yang menyangkut perkembangan ekonomi, bertindak di luar wewenangnya yang tidak sah seeara hukum.sehingga keadilan menjadi erat kaitannya dengan ekonomi. Artinya
  • 32. 54 55 Konsekuensi pandangan kontinental sistem tentang nilai keadil- tindakan kekerasan belaka (Huijbers, 1995: 71).an: hukum adalah undang-undang yang adil , adil merupakan unsur Dalam bidang hukum, keadilan menjadi tugas hukum ataukonstitutif dari segala pengertian hukum, hanya peraturan yang adil merupakan kegunaan hukum. Keadilan yang menjadi tugas hukumyang disebut hukum: merupakan hasil penyerasian atau keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Secara ideal kepastian hukum meru- a. hukum melebihi negara . Negara (pemerintah) tidak boleh pakan pencerminan azas tidak merugikan orang lain, sedangkan kese- membentuk hukum yang tidak adil. Lebih percaya pada prinsip- I bandingan hukum merupakan pencerminan azas bertindak sebanding. prinsip moral yang dimuat dalam undang-undang dari pada Oleh karena keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan kebijaksanaan manusia dalam bentuk putusan-putusan hakim. hukum merupakan inti penegakan hukum, maka penegakan hukum b. sikap kebanyakan orang terhadap hukum mencerminkan pe- sesungguhnya dipengaruhi oleh: ngertian hukum ini, yaitu hukum sebagai moral hidup (norma a. Hukum itu sendiri ideal). b. Kepribadian penegak hukum c. prinsip-prinsip pembentukan hukum (prinsip-prinsip keadilan) bersifat etis, maka hukum sebagai keseluruhan mewajibkan c. Fasilitas kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat secara batiniah. d. Taraf kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Ungkapan tersebut sejalan dengan komentar Khan (1978:7),Professor and Head Department of Political Science Univesity of e. Kebudayaan yang dianut masyarakat (Soekanto, 1988:Sind: 29). Every state has undertaken to eradicate the scourges of Penegakan hukum bukan tujuan akhir dari proses hukum karena ignorance disease, squalor, hunger and evel} type of injustice FOI1l keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal among its citizens so that everybody may pursue a happy life in a Fee tujuan akhimya adalah keadilan . Pemyataan di atas merupakan isyarat way. bahwa keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. Dari ungkapan tersebut tergambar sebuah pengertian, bahwa Hal ini disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak di antaratujuan akhir hukum berupa keadilan harus dicapai melalui sebuah dua kutub citra keadilan. Naminem Laedere semata bukanlah keadilan,institusi legal dan independen dalam sebuah negara. Hal tersebut demikian pula Suum Cuique Tribuere yang berdiri sendiri tidak dapatmenunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga dikatakan keadilan. Keadilan bergerak di atara dua kutub tersebut.negara (manusia) sebagai orientasi hukum. Terutamasetelah perang Pada suatu ketika keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saatdunia kedua, seringkali akibat pengalaman pahit yang ditinggalkan yang lain, keadilan lebih condong pada kutub lainnya.kaum Nazi yarig menyalahgunakan kekuasaannya untuk membentuk Keadilan yang mendekati kutub Naminem Laedere adalah padaundang-undang yang melanggar norma-norma keadilan, makin banyak saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang ber-orang yang sampai pada keyakinan bahwa hukum harus berkaitan sifat netral. Akan tetapi jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidup-dengan prinsip-prinsip keadilan ,untuk dapat dipandang sebagai an spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekathukum. Bila tidak, maka hukum hanya pantas disebut sebagai dengan kutub Suum Cuique Tribuere. Pengertian tersebut meng- I
  • 33. 56 57isyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang- jauh. Hukum tidak dilahirkan untuk manusia karena alasan inginorang dap at hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani memberikan upeti atau penghormatan kepada teori keadilan, tetapimaup un rohani. untuk memenuhi urgensi yang tidak bisa dihindarkan bag i keamanan Para sarj ana Inggris dan Amerika dalam memegang prinsip ke- dan kepastian kehidupan sosia!. Pertanyaan tentang sebab musababadilan lebih banyak diwarnai deng an filsafa t emp irisme dan prag- . manusia membuat hukum tidak dijawab dalam struktur teori keadilan,matisme. Pada intinya pandangan ini beranggapan bahwa kebenaran akan tetapi dalam seb uah nilai yang lebih rendah, keamanan adalahberasal dari penga laman dan praktek hidup. Karenanya yang diutama- sesuatu yang lebih cocok bagi manusia (Muslehuddin, 1991: 38) .kan dalam menangani hukum adalah hubungan dengan realitas hidup, Bodenheimer (Muslehuddin, 1991:38) mengatakan, "ada kera-bukan dengan prinsip-prinsip abstrak tentang kead ilan. Oleh karena itu guan serius", apakah sistem sosial yang memenuhi syarat-syarat ke-adil dan tidak adil tidak terpengaruh oleh pen gerti an tentang hukum, pastian aturan atau hukum bisa efektif tanpa kehadiran unsur yangtetapi lebih banyak diwarnai oleh realitas pragmatis. Konsekuensi substansial yaitu keadilan. Jika rasa keadilan sebagian besar masya -pandangan ini adalah: rakat dihina dan diperkosa oleh sebuah sistem yang mengaku hukum 1. Pada prinsipnya hukum tidak melebi hi negara (yang dianggap untuk menegakkan kondisi-kond isi hidup yang sesuai dengan aturan, sama dengan rakyat) . Hukum adalah sarana pemerintah untuk maka otoritas publik akan mengalami kesulitan dalam menjaga sistem mengatur masyarakat secara adi!, tidak ada instansi yang lebih hukum melawan usaha-usaha subversif. tinggi dari hukum. Karena kemu ngkinan dari ketidakadilan Orang-orang tidak akan bertahan lama menghadapi sebua h tetap ada, diharapkan bahwa dalam praktik hukum keyakinan- tatanan yang mereka rasa sama sekali tidak sesuai dan tidak masuk keyakinan rakyat dan kebijaksanaan para hakim menghindari aka!. Pemerintah yang memp ertahankan aturan semacam itu akan penyimpangan yang terlalu besar. terjerat dalam kesulitan-kesulitan serius dalam pelaksanaannya. Arti- nya , sebuah tatanan yang tidak berakar pad a keadilan sama arti nya 2. Hukum adalah apa yang berlaku de fa cto. dan itulah akhirnya dengan bersandar pada landasan yang tidak aman dan berbahaya. tidak lain daripada keputusan hakim dan juri rakyat. Sementara Sebagaimana diungkapkan John Dickinson "Ki ta tidak hanya mem- rakya t juga menyadari bahwa hukum tak lain dari apa yang butuhkan sebuah sistem peraturan umum yang bercampur baur, tetapi telah ditentukan. atura n yang berdasarkan pada prinsip keadilan" (Muslehuddin, 1991: 3. Menurut aliran emp irisme, hukum sebagai sistem tidak rnewa- 38). ji bkan secara batiniah, sebab tidak dipandang sebagai bag ian tugas etis manusia. Hukum harus ditaati sebab ada sanksi bag i pelanggaran berupa hukuman, sedangkan ketaatan secara F. KEADILAN MENURUT FILSAFAT HUKUM ISLAM batiniah lebih banyak disebabkan oleh keyakinan agama (Huijbers, 1995: 70). 1. Ruang Lingkup Hukum Islam Seoran g filsuf hukum Amerika Latin Louis Recasens Siches Membicarakan hukum Islam berarti berbicara Islam itu send iri,mengatakan bahwa di satu sisi kepastian dan keamanan merupakan sebab memisahkan antara hukum Islam dengan Islam ada lah ses uatutuj uan primer dan mendesak bagi hukum, di lain sisi keadilan haru s yang mustahil, selain hukum Islam itu bersumber dari agama Islam,diusahakan oleh para pembuat hukum sebagai tujuan akhir yang lebih hukum Islam juga tidak dapat dipisahkan dari iman dan kesusilaan
  • 34. 58 59(akhlak). Sebab ketiga komponen inti ajaran Islam yakni iman, demikian apa yang dimuat dalam al-Quran kaitannya dengan hubung-hukum, dan akhlak adalah satu rangkaian kesatuan yang membentuk an hubungan keseimbangan temyata jauh lebih luas dari anggapanagama Islam itu sendiri (Ali, 1996: 18). selama ini, bahwa hubungan keseimbangan hanyalah pelayanan Setelah mengkristal menjadi Islam dan diturunkan ke muka sesama manusia untuk manusia lainnya (Sabiq, 1996: 28).bumi, maka Islam menjadi rahmatan 1iI dlamin yang mencakup Dari proses aktualisasi ajaran Islam kemudian melahirkan nilai,seluruh aspek kehidupan. Aspek kehidupan itu sendiri terdiri atas tiga nilai ini yang umum dikatakan ibadah, maka ibadah-pun kemudianbagian pokok (Cardinal Subject Matter) yaitu Tuhan (Theology), terbagi ke dalam tiga kategori. Ibadah kepada Tuhan, ibadah melaluimanusia (Anthrophology), dan alam (Cosmology). Kumpulan ajaran- manusia, dan ibadah lewat alam. Ibadah kepada Tuhan adalah nilaiajaran pokok Islam tersebut terangkum - baik tersurat maupun tersirat- pengabdian yang secara langsung dijalankan berdasarkan tuntunandalam al-Quran dan Hadis yang membentuk sebuah ajaran tentang akidah syariat, sedang ibadah melalui manusia adalah nilai yangIslam yang lazim disebut aqidah. Akhimya akidah juga terbagi terkandung dalam pelayanan kepada sesama manusia.menjadi tiga bagian, akidah tentang Tuhan, akidah tentang manusia, Pelayanan yang telah berbentuk nilai ibadah, menjadi nilai yangdan akidah tentang alam. Selama ini pemahaman tentang akidah berhubungan langsung antara manusia dengan Tuhan, dan nantinyadibatasi pada bagian tauliid menyangkut Tuhan, Malaikat, Rasul, kembali juga kepada manusia. Sedangkan ibadah lewat alam adalahKitab, Takdir, dan hari kiamat, padahal akidah menyangkut totalitas nilai yang terkandung dalam pelayanan terhadap alam (lingkunganmasalah tentang ke-Tuhanan, ke-alaman, dan kemanusiaan. hidup), nilai ini juga menjadi nilai yang berguna bagi manusia dalam Akidah tentang Tuhan adalah ekspresi teoritik yang berwujud hubungannya dengan Tuhan, dan nantinya kembali kepada manusiakeyakinan (faith) atau pemikiran (thought) tentang Tuhan, sedangkan juga baik dalam konteks kehidupan dunia maupun kehidupan sesudahakidah tentang manusia yakni ekspresi teoritik yang berwujud keya- kehidupan dunia (akhirat).kinan (faith) atau pemikiran (thought) tentang manusia, dan akidah Akidah, muamalah, dan ibadah adalah gerakjiwa raga manusia.tentang alam adalah ekspresi teoritik yang berwujud keyakinan (faith) Sebagai muslim, keseluruhan gerak jiwa raga tersebut diatur denganatau pemikiran (thought) tentang alam , selain alam manusia sendiri suatu perangkat yang disebut hukum Islam. Meyakini Islam berarti(Sabiq, 1996: 25). Ikatan akidah terse but perIu diaktualisasikan dalam terikat dengan hukum Islam itu sendiri, sedangkan hukum Islam hanyatindakan nyata yang biasa disebut muamalah. Muamalah bukanlah hal akan berwujud manakala hukum tersebut diterapkan (tanjidz) olehyang hanya bertalian antara manusia dengan manusia, tetapi seluruh- perneluk-pemeluknya dengan dorongan batin yang kuat (As-nya dijangkau, yakni muamalah terhadap Tuhan, muamalah terhadap Shiddieqy, 1993: 153).manusia, dan muamalah terhadap alam. Tatanan keseimbangan tersebut bersifat supranatural dan amat Muamalah terhadap Tuhan, yakni ekspresi sosiologik yang mendukung kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam kehidupanberwujud pelayanan terhadap kehendak Tuhan di alam ini, yang sehari-hari, dengan sifat gandanya; universal dan abadi. la tetap samasasarannya adalah manusia juga, muamalah terhadap manusia adalah untuk segala zaman dan untuk semua orang. Jakson, sebagaimana diekspresi sosiologik yang berwujud pelayanan terhadap sesama manu- kutip Muslehuddin (1991, 48) mengungkapkan:sia, sedangkan muamalah terhadap alam adalah ekspresi sosiologik Hukum Islam menemukan sumber utamanya pada kehendakyang berwujud pelayanan terhadap alam, dan sasarannya adalah Allah sebagaimana diwahyukan kepada Nabi Muhammad. la mencip-manusia juga. Dengan kata lain al-Quran membawa ajaran yang takan sebuah masyarakat mukmin, walaupun mereka mungkin terdirimemuat aspek-aspek jasa terhadap Tuhan, alam dan manusia. Dengan
  • 35. 60 61 atas berbagai suku dan berada di wilayah yang amat jauh terpisah. Beragamnya tumbuh-tumbuhan yang hidup di daerah dan iklim yang Agama, tidak seperti nasionalisme atau geografi, merupakan kekuatan berlainan menunjukkan adanya hukum tumbuh-tumbuhan, yang kohesif utama . Negara itu sendiri berada di bawah (subordinate) al- mengatur tata tertib flora. Adanya unta di padang pasir dan adanya Quran, yang memberikan ruang gerak sempit bagi pengundangan kerbau terse bar di seluruh dun ia adalah tanda adanya hukum yang tambahan, tidak untuk dikritik maupun perbedaan pendapat. Dunia ini mengatur tata tertib fauna. Timbulnya matahari setiap pagi disebelah hanya dipandang sebagai ruang depan bagi orang lain dan sesuatu timur dan terbenam di sebelah barat, menunjukkan adanya hukum yang lebih baik bagi orang yang beriman. Al-Quran juga menentukan dalam perputaran dan peredaran bumi, yang mengatur tata tertib tata aturan-aturan bagi tingkah laku menghadapi orang-orang lain maupun masyarakat untuk menjamin sebuah tradisi yang aman . Tidak mungkin surya (Abdoerraoef, 1998: 3). memisahkan teori-teori politik dan keadilan dari ajaran-ajaran Nabi Pengertian di atas menunjukkan bahwa ada tata tertib di luar yang menegaskan aturan-aturan tingkah laku , baik mengenai kehidup- masyarakat manusia. Hukum menurut al-Quran jauh lebih luas dari an beragama, keluarga, sosial dan politik. Ini menimbulkan hukum pada hukum yang diartikan oleh sebagian besar ahli hukum selama ini. tentang kcwajibankcwajiban daripada hak-hak, kewajiban moral Orang Barat memberikan istilah pada hukum yang mengatur seluruh mengikat individu, dari mana tidak (otoritas bumi yang) bisa mernbe - gerak dan tata tertib benda mati dan hidup sebagai Natural Law bastugaskannya, dan orang yang tidak mentaati akan merugikan (Nashr, 1981: 12), dan dalam Islam discbut Sunnatullah. Sunnatullah kehidupan masa mendarang". adalah ketentuan-ketentuan atau hukum-hukurn Allah yang berlaku Selama ini sepertinya orang sepakat bahwa hukum hanya untuk alam semesta yang menjadi sebab keserasian hubungan antarmengatur urusan manusia dengan manusia yang lain dan hukum baru benda yang ada di dalamnya termasuk manusia (Ali , 1996: 20). Akanada setelah adanya manusia, yang berarti pula hukum hanya ada dalam tetapi ada perbedaan antara hukum yang ada dalam masyarakatmasyarakat manusia dan seolah-olah hukum di luar masyarakat manusia dcngan hukum di luar masyarakat manusia. Pcrbedaan itumanusia tidak pernah ada . Akan tetapi kalau kita mempunyai pendapat ditimbulkan oleh berbedanya objek yang diatur oleh hukum itubahwa hukum itu mempunyai fungsi mengurus tata tertib masyarakat, masing-masing. Benda mati dan tumbuh-tumbuhan tidak memilikimaka tentu kita harus pula mengakui bahwa setiap masyarakat yang di pengalaman psikis, karena kedua makhluk ini memang tidak mern-dalamnya terjadi tata tertib adalah diatur oleh hukum. Berarti hukum punyai alat untuk terbentuknya pengalaman psikis. Walaupun bina-ada dalam masyarakat yang di dalamnya tcrdapat tata tertib. Apabila tang nampak memiliki alat untuk membentuk pengalaman psikis,kita memberikan arti kepada kata masyarakat sebagai suatu keadaan seperti otak dan susunan syaraf, akan tetapi tingkah lakunya sudahberkumpul bersarna-sarna dalam suatu tcmpat yang tertentu dan ditentukan oleh naluri (instinc). Seekor burung tidak perlu mencarimenjalankan fungsinya masing-masing, maka keadaan bermasyarakat pengalaman dan belajar untuk membuat sarangnya, tumbuh-tumbuhanitu bukan saja terjadi pad a masyarakat manusia, tetapi juga pada tidak perlu belajar dan mencari pengalaman bagaimana caranyaseluruh masyarakat yang maujud ini. Ada masyarakat benda mati, tumbuh dan berkernbang. Karena tidak adanya unsur alat untuk men-masyarakat tumbuh-tumbuhan, masyarakat binatang, dan masyarakat jadikan pengalaman psikis, maka untuk alam masyarakat benda mati,yang lebih luas yaitu masyarakat tata surya. tumbuhan, dan hewan Allah menjadikan hukum bagi mereka tidak Dalam masyarakat tersebut di atas terlihat adanya tata tertib. berubah-ubah (konstan).Hukum Archimedes dalam ilmu fisika menunjukkan adanya hukum Manusia sebagai subyek sekaligus objek hukum Islam meme-masyarakat benda mati, yang mengatur tata tertib benda cair, gang peranan sentral dalam aktualisasi hukum Islam yang selalu mem- perhatikan bentuk keseimbangan di segala bidang, bukan hanya
  • 36. 62 63keseimbangan antara hubungan manusia dengan manusia, tetapi lebih manusia mabuk oleh kemerdekaan formil , sehingga manusia berbuatjauh dari itu keseimbangan antara manusia den gan alam, dan manusia dalam masyarakat den gan kebe basan penuh, tidak perIu diatur.dengan Tuhan. Hukum Islam dikatakan meny angkut seluruh aspek . Akibatnya nafsu menjadi raja gerak langkah manusia yang mendapatyang maujtid didasarkan pada asumsi bah wa ke seimbangan yang ada kekuatan dari kekuasaan masyarakat.di seluruh alam adalah tata tertib hukum All ah SWT (sunnatullah) Apabila hawa nafsu manusi a tidak diatur, maka yang timbulyang wajib diyakini kebenarannya. adalah kesewenang-wenangan, ya ng kua t men indas yan g lemah Dengan dasar pengertian di ata s, sunnatu llah menjadi penting akibatnya kesejahteraan tidak akan terwujud. Oleh sebab itu harus adauntuk ditelaah, bagairnana bentuk kes eimbangan itu, hubungan bagai- peraturan yang membawa hawa nafsu seseorang ke arah perkernbang-man a yang dapat menjaga keseimbangan . Mempelajari sunnatullah tak an yang po sitif, sehingga manusia mempunyai jiwa yang tidak lagibeda pentingnya dengan mempelajari hukum, karena sunnatullah menindas pihak yang lemah hanya untuk memuaskan hawa nafsunya .sendiri adalah hukum. Akan tetapi, manu sia bagaimanapun tetap Artinya penanaman jiwa kesadaran mematuhi hukum yang ada harusdibatasi oleh sifat insdniyyahtvye; sehingga banyak hal yang terkait didahulukan sebelum dikenalkan pada hukum itu sendiri .dengan sunnatullah tidak mampu ditelaah, akhirnya ada sunnatullah Di samping unsur jiwa, faktor lain yang mempengaruhi kepa-yang tetap menjadi misteri sampai hari kiamat. Agar tujuan tersebut tuhan seseorang terhadap hukum adalah faktor hukum dan akibatdapat tercapai , tentulah manusia harus patuh dan taat terhadap pelanggaran hukum itu sendiri. Dengan kata lain, unsur di luar diriperaturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum itu. Lantas manusia juga memerlukan perhatian serius. I-Iukum sebagai penyebabtimbul pertanyaan, bagaimana agar orang Islam mau patuh terhadap kepatuhan eksternal harus disosialisasikan ke dalam jiwa manusia,hukum Islam, dan menjadikannya sebagai way oflife. sehingga perternuan dua unsur kepatuhan hukum dapat melahirkan Kepatuhan seseorang terhadap hukum dipengaruhi oleh dua tindakan yang sesuai dengan kehendak hukum, sebab pelanggaranfaktor. Perta 111 a, faktor internal, yaitu dorongan yang timbul dari hukum mengakibatkan sanksi yang dengan kesadaran penuh berusahadalam diri manusia itu sendiri. Kedua , faktor ekstern al, yaitu dorongan untuk dihindari.yang timbul sebab adanya pengaruh unsur dari luar diri manusia. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan seseorang 2. Hukum Islam dan Keadilanterhadap hukum adalah jiwa orang itu sendiri. Pertanyaan selanjutnyaadalah bagaimana mengatur jiwa seseorang agar mau mematuhi Dalam pandangan filsafat, tujuan akhir hukum adalah keadilan.hukum. Persoalan ini tentu tidak dap at dibicarakan oleh hukum itu Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan yang harus dicapai mestisendiri, sebab hukum tidak mengatur perbuatan orang secara batin mengacu pada pedoman pokok agama Islam, yaitu al-Quran dan(jiwa) dan fikiran, hukum hanya mengatur perbuatan secara lahir saja. Hadis. Artinya tujuan keadilan melalui jalur hukum harus berawal dariAkan tetapi al-Quran mengatur perkembangan jiwa manusia, maka dua segi dan mengarah kepada keadilan dua segi pula. Dikatakanberarti al-Quran memberikan dasar supaya hukum dipatuhi oleh berawal dari dua segi karena pedoman Islam berupa al-Quran danmanusia berdasarkan kesadaran hukum dalam jiwanya. Hadis di satu segi harus mampu menyatu dengan pedoman prinsip Kesan yang timbul selama ini sepertinya ilmu hukum membiar- keadilan secara umum menurut pandangan manusia di lain segi . Tugaskan saja jiwa manusia berkembang apa adanya, tetapi di samping itu awal yang kemudian dihadapi adalah upaya formulasi al-Quran danmenuntut pula supaya dalam jiwa manusia ada kesadaran untuk me- Hadis - khususnya yang berkaitan dcngan hukum - agar mampumatuhi hukum, mungkin kesan itu akibat renaissance yang membuat tampil sesuai dengan prinsip keadilan secara umum. Perpaduan dua
  • 37. 64 65segi ini diharapkan menj ad i produk stan dar panduan me ncari keadilan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yan g kamulewat jalur hukum. Pada akhimya pedoman tersebut mamp u menjadi perbuat" (QS . Al Ma-idah: 8).standar hukum universal yang mampu tampil di manapun dan kap an- Ayat di atas turun berawal dari peristiwa yang menimpapun sesuai dengan fitrah diturunkannya Islam ke muka bumi. Numan Bin Basyir. Pada suatu ketika Nu man Bin Basyir mendapat Maksud da ri muara ke adilan dua segi adalah tujuan akh ir suatu pemberian dari ayahnya, kemudian Umi Umrata binti Rawahahberupa keadilan yang harus dicapai oleh sebuah sistem hu kum univer - berkata "Aku tidak akan ridha sampai peristiwa ini disaksikan olehsal mesti berorientasi pada keadilan terhadap manusi a (makhluk ) dan Rasulullah". Persoalan itu kemudian dibawa ke hadapan Rasulullahkeadilan kep ada Allah (kh aliq) . Keadilan bagi manusia me ngarah pad a SAW. untuk disaksikan. Rasul kemudian berkata "Apakah semuaberbagai defini si keadilan yang bukan tidak mungkin antara satu anakmu mendapat pemberian yang sama?" Jawab ayah Nu manmasyarakat manusia den gan lainnya bcrbeda dalam mengartikan "Tidak". Rasul berkata lagi "Takutlah eng ka u kepada Allah dan ber -keadilan hukum. Artinya fleksibelitas produk keadi lan mutlak diperlu - buat adillah engkau kepada anak-anakrnu". Sebagian perawi menye-kan dalam het erogenitas manusia dan lingkungannya, sedangkan butkan, "Sesungguhnya aku tidak mau menj adi saksi dalam kecurang-muara keadilan kep ada Allah ad alah produk hukum ya ng ada tetap an". Mendengar jawaban itu lantas ayah Numan pergi dan me m-menempatkan All ah scsuai dengan proporsi-N ya sebagai T uhan , dan batalkan pemberian kepada Nu man (HR. Bukhari Muslim).kegiatan manu sia dal am upaya for mul asi tuj uan hukum be ru pa keadil - Esensi ayat tersebut di atas adalah se man gat menegakkan ke-an juga tetap berada dalam koridor ibadah kepada-Nya. adilan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Islam memiliki standar Pendapat sc maca m ini sejalan dengan ung ka pa n Fri edmann, keadilan yang mutlak dengan penggabungan norma dasar Ilahi denganbahwa "selama standa r prin sip ke adil an tidak berpegang pada agama, prinsip dasar keadilan insani. Hukum diterapkan kepada semua orangmaka pedoman itu tid ak akan mencapai titik ideal prinsip keadilan". atas dasar persamaan, tidak dibedakan antara yang kaya dengan yangPadahal sebuah prinsip adalah standar yang tidak pemah berubah. miskin, antara kulit hitam dengan kulit putih, antara penguasa denganPerubahan hanya ada pada tataran operasional yang me ng eliling inya. rakyat jelata. Keadilan hukum juga diterapkan dalam lapangan ke- Pengertian hukum Islam yan g dcmikian luas dengan berb agai seimbangan kescjahteraan imbalan atas jasa, dalam artian keseim-hal yang terkait dengannya menj ad i singkat dalam ungkapan bangan antara hak dan kewajiban. Kehidupan majemuk dalam ma sya -MacDonald yan g menyebut hukum Isla m adalah "the science of all rakat menuntut keadilan ditegakkan dengan cara setiap individuthings, human and devine" (Mac Don ald , 1965: 66). Pandan gan terpenuhi haknya, baik hak jasmani maupun hak rohani, material mau-MacDonald tersebut merupakan kri stal isasi dari sis tem hukum Islam pun spiritual. Setiap individu berhak untuk mengekploitasi kemarn-yang mampu melihat pluralitas sebagai real itas emp iris. Plural di sini puan dan bakatnya bagi kepentingan pribadi dan masyarakatnya.bukan hanya manusia dalam bentuk hubunga ll garis horizontal , tetapi Keadilan dalam Islam merupakan pcrpaduan harmonis antaraplural yang menyangkut hubungan ho r izontal dan vertikal. Isyarat hukum dengan moralitas, Islam tidak bertujuan untuk menghancurkankeadilan hukum yang dikehendaki Allah tertuan g dalam firman-Nya: kebebasan individu, tetapi mengontrol keb ebasan itu demi keselarasan "Hai oran g-orang yang beriman, hendaklah kamu j adi oran g- dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri . orang yang selalu menegakkan (kebcnaran) karena Allah, menjadi Hukum Islam memiliki peran dalam mendamaikan pribadi dengan saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap kepentingan kolektif, bukan sebaliknya. individu diberi hak untuk sesuatu kaum , mendorong kamu untuk berlaku tidak adil . Berlaku mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah
  • 38. 66 67kepentingan orang ban yak dengan negara lain harus didasarkan pada prinsip k.ebersamaan dan Syariat Islam adalah kode hukum dan kode moral sekaligus. kesamaan hak dan kewajiban.Syariat Islam merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia Ketiga, memelihara kebaikan hidup, hukum Islam bertujuanyang berasal dari otoritas kehendak Allah yang tertinggi, sehingga untuk mewujudkan kebaikan hidup hakiki, semua yang menjadigaris pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa kepentingan hidup manusia diperhatikan. Sedangkan kepentinganditarik secara jelas seperti pada masyarakat Barat pada umumnya. manusia menuju hidup hakiki dibagi menjadi tiga hal:Itulah sebabnya mengapa kepentingan dan signifikansi semacam ini a. Kepentingan esensial (al-Mashdlih adh-Dharuriyalu, yaitu ke-melekat dalam pengambilan keputusan hukum dalam Islam (Djamil, pentingan yang mutlak dibutuhkan oleh manusia dalam hidup-1997:154). nya. Kepentingan itu meliputi kepentingan agama, kepentingan Dalam meletakkan aturan-aturan universal bagi perbuatan memelihara jiwa, kepentingan memelihara harta, kepentinganmanusia, Allah menjadikan norma dan moralitas hukum sebagai memelihara akal, dan kepentingan memelihara keturunan.landasannya (Syah, (ed)., 1992: 163). Dengan adanya standar moralIslam itulah, maka lapangan pergeseran moral dalam Islam menjadi b. Kepentingan yang tidak esensial (al-Maslidlih al-Hajiyyah),sangat sempit. Artinya, pergerakan ke arah keburukan selalu dihadang yaitu kepentingan yang tidak esensial, akan tetapi dibutuhkandari berbagai arah dengan standar aturan baik dan buruk menurut manusia untuk menghindari masaqqat. Misalnya diperboleh-hukum Islam. kannya orang meninggalkan puasa dalam keadaan sakit dan Basyir (1984: 27-31) menganulir tujuan hukum Islam sebagai: diperbolehkan melakukan perceraian dalam kehidupanPertama, pendidikan pribadi, pendidikan pribadi dimaksudkan untuk perkawinan yang tidak hannonis.menjadikan individu sebagai manusia yang berguna bagi dirinya c. Kepentingan pelengkap ial-Maslrdlih al-Katndliyahs, yaitusendiri dan masyarakatnya. Dicontohkan, orang yang menjalankan kepentingan yang apabila tidak terpenuhi tic1ak akan menim-puasa dididik pribadinya untuk menjadi orang yang mempunyai kepe- bulkan mudliarat bagi kehic1upan manusia apalagi merusakkaan sosial. Kedua, menegakkan keadilan, keadilan yang harusditegakkan meliputi keadilan pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, kehidupan manusia. Misalnya mengenakan pakaian yang bagus ketika pergi ke masjid, mengadakan walimah perkawinan, dandan keadilan dunia. Keadilan pribadi diartikan sebagai setiap individuberkewajiban untuk memenuhi standar kebutuhan pribadinya, baik lain-lain.yang menyangkut hak jasmaniah maupun ruhaniah. Hak jasmaniah Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Yang Mahamenyangkut hak atas pangan, sandang, dan papan yang memenuhi Adil. kedaulatan hukum Islam adalah milik Allah semata:standar kesehatan. Sedangkan hak ruhaniah meliputi pemenuhan "Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah.kebutuhan pendidikan, kebutuhan akan ajaran agama agar dipenuhi Maha Suci Allah, Tuhan semesta alarn" (QS. VII: 54).sebagaimana mestinya. Keadilan hukum adalah keadilan setiap indi- "Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yangvidu di depan hukum. Setiap individu mempunyai hak dan kewajiban diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik "yang sama di depan hukum. Sedangkan keadilan sosial berarti indi- (QS. V: 47).vidu sebagai anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang Kedaulatan Allah berada c1i atas seluruh definisi keclaulatanharus dipenuhi secara seimbang. Keadilan dunia merupakan keadilan yang telah dikemukakan manusia karena Allah merupakan kedaulatanhubungan antar negara di dunia. Setiap negara dalam hubungannya
  • 39. 68 69bagi seluruh alam dan manusia. Tidak ada kata kecuali Rabb yang bisa hui sebab-sebab turunnya suatu hukum terhadap kasus-kasus tertentumeliputi pengertian kedaulatan Allah. la sebagai penguasa, pelindung, yang terjadi saat itu . Tetapi untuk yang terakhir ini akan dijelaskanpemberi harapan, pemberi rejeki, pengatur sekaligus penyernpuma. dalam kitab tafsir, asbabun nuzul dan sunnah yang sahih. Setidaknya Austin, sebagaimana dikutip Muslehuddin (1991: 46) memberi- ada tiga sasaran hukum Islam:kan definisi hukum sebagai perintah dari yang berdaulat, hukum ada- I. Penyucianjiwa ttazkiyah an-natsy ./lah aturan yang ditentukan untuk membimbing manusia oleh manusiaitu sendiri . Hukum ala Austin terpisah dari keadilan, hukum yang yaitu agar setiap muslim menjadi sumber kebaikan bagi masya-dulunya berlandaskan baik dan buruk, sekarang diganti menjadi rakat lingkungannya. Hal ini diimplementasikan dengan berba-hukum berdasarkan kekuasaan dari atasan. Pengertian ini meng- gai macam bentuk-bentuk ibadah mahdhoh yang disyariatkan.isyaratkan bahwa hukum adalah perintah seorang Tiran. Akan tetapi 2. Keadilan sosial vAllah bukanlah Tiran. Perintah Tuhan merupakan hukum positif, akantetapi tetap dalam koridor keadilan, karena Allah Maha Adil, Maha hal ini berlaku baik bagi sesama muslim maupun dengan nonKasih, dan Maha penyayang. muslim. Firman Allah: "Dan janganlah sekali-kali kebencian Hukum Islam sebagai jelmaan dari hukum Allah SWT, meru- terhadap suatu ka Ulll , mendorong kamu untuk berlaku tidakpakan perpaduan dari "apa" hukum itu dan "bagairnana" hukum itu add. Berlaku add lah, karena add itu lebih dekat kepadaseharusnya. Dengan kata lain, hukum Islam, di samping hukum positif taqwa" (al-Maidah:8).juga hukum ideal, sebab hukum Islam memandang objek hukum Islam 3. Kemaslahatan vbukan hanya manusia dengan segala persoalan yang ada di dalamnya.Akan tetapi hukum Islam menjangkau seluruh aspek keseimbangan Maslahat yang dikehendaki Islam adalah maslahat yang hakiki,sebagai salah satu unsur keadilan. dan bukan maslahat yang berdasarkan hawa nafsu. Akan tetapi maslahat yang hakiki yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pihak tertentu saja. Maslahat ini mengacu3. Hukum Islam dan Kemaslahatan - " kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara Pengetahuan tentang tujuan umum syari dalam pembentukan agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan (Zahrah, 1994: 543- suatu hukum merupakan hal terpenting untuk memahami nash dan 548). menerapkannya pad a berbagai kejadian. Pengetahuan tentang tujuan Menurut Abdul Wahab Khalaf, tujuan umum syari dalam men- umum syar i juga berfungsi untuk mengistimbathkan hukum dalam syariatkan hukum-hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manu- permasalahan yang tidak ada nashnya. Kerena sering terjadi bahwa sia dengan menjamin hal-hal yang dharuri (primer), hajiyyat (sekun- suatu nash terkadang secara lahiriyah seperti bertentangan, dan per- der), dan tahsiniyat (tersier). Hal yang dharuriy ialah sesuatu yang soalan terse but hanya bisa diselesaikan jika kita mengetahui tujuan menjadi landasan berlangsungnya kehidupan manusia yang mesti ada umum syar i yaitu dengan menghilangkan pertentangan tersebut dan untuk konsistensi kemslahatan manusia. Apabila tidak ada, maka akan membuat sintesis dari tesis-tesis dan anti tesis nash-nash tersebut atau rusaklah struktur kehidupan manusia, terjadi kekacauan, kerusakan mentarjihkan salah satunya. Nash-nash syari juga tidak akan dapat dan disharmony dalam kehidupan. Hal-hal yang dharury bagi manusia dipahami dengan benar, jika kita tidak mengetahui maksud umum meliputi agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta kekayaan. Menjaga.syari dalam pensyariatan hukum. Dernikian pula kita harus mengeta- kelima hal terse but merupakan hal yang dharury bagi manusia.
  • 40. 70 71 Hal yang hajiy adalah sesuatu yang diperlukan manusia untuk bangkai binatang laut, dan memakan binatang yang diharamkankelapangan dan keleluasaan terhadap beban taklif yang ditanggung- jika dalam keadaan terpaksa. Sedangkan dalam bidangjinayat,nya. Hajiy mengacu kepada penghilangan kesulitan manusia dan Islam mensyariatkan pembayaran diat oleh pembunuh kepadamemberikan keringanan kepada manusia atas beban taklif yang pihak dari keluarga yang dibunuh.ditanggungnya dan mempermudah bagi manusia untuk melakukan c. Kepentingan pelengkap (al-Mashdlih al-Kamdliyahyberbagai mac am perbutan dalam bidang muamalah. Sedangkan tahsiniadalah sesuatu yang dikehendaki oleh moral dan etika terhadap per- Islam telah mensyariatkan hukum-hukum pada bidang muama-buatan manusia. Tahsiniy mengacu pada akhlak yang mulia, adat lah, jinayah dan ibadah yang bertujuan untuk perbaikan danistiadat yang baik dan segala sesuatu yang dianggap baik terhadap keindahan serta membiasakan manusia dengan perilaku yangperilaku dan perbuatan manusia. baik. Dalam bidang muainalah, Islam mensyariatkan bersuci a. Kepentingan esensial (al-Mashdlih adh-Dhaniriyahj bagi badan, pakaian dan menutup aurat, tempat, dan menghin- dari najis. Yaitu kepentingan yang mutlak dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya. Kepentingan itu meliputi kepentingan agama, kepen- Dalam bidang muamalah, Islam mengharamkan penipuan, tingan memelihara jiwa, kepentingan memelihara harta, kepen- tadlis (menyembunyikan cacat), taghrir, berlebih-lebihan, dan tingan memelihara akal, dan kepentingan memelihara keturun- melarang berlaku kikir. Islam melarang akad yang kauasa-nya an. tidak halal atau mengandung najis atau mengandung bahaya. Dalam bidang jinayat, Islam mengharamkan membunuh para b. Kepentingan yang tidak esensial (al-Masluilih al-Hajiyyah) pendeta, anak-anak dan kaum wanita dalam peperangan. Islam , Islam telah mensyariatkan hukum-hukum pada bidang tnuatna- melarang membunuh orang yang tidak bersenjata, membakar lah, jinayah dan ibadah yang bertujuan untuk menghilangkan orang mati atau hidup. kesulitan dan memberikan kemudahan bagi manusia. Jadi di- Para ulama ahli fiqh sepakat bahwa semua ajaran yang dibawa samping memberikan pembebanan (taklif), islam juga memberi- oleh Islam mengandung maslahat yang nyata. Namun para ulama kan keringanan ketika bentuk-bentuk taklif tersebut tidak dapat berbeda pendapat mengenai keterkaitan antara hukum Islam dengan dilaksanakan secara penuh karena adanay kondisi atau keadaan maslahat, yaitu diawali dengan pertanyaan "apakah maslahat itu yang tidak memungkinkannya dilaksanakan perbuatan tersebut. mengikat hukum syara?" atau "apakah setiap hukum syara yang Dalam bidang ibadah, Islam memsyariatkan adanya rukhshah diturunkan, mutlak mengandung maslahat?" Ada tiga golongan yang untuk memberikan keringanan kepada mukallaf, apabila terda- mengemukakan pendapat yang berbeda: pat kondisi yang memberatkan mereka. Bentuk rukhshoh terse- 1. Golongan Asyariyah dan Zhahiriyah menolak bahwa hukum but yaitu kebolehan untuk berbuka untuk orang yang sakit atau Islam terkait dengan maslahat. Walaupun berdasarkan peneliti- berada dalam perjalanan, kebolehan untuk mengqoshor shalat an yang dilakukan, menunjukkan bahwa semua hukum syara bagi orang yang bepergian, kebolehan untuk tayammum apabila disyariatkan untuk kemaslahatan manusia. Menurut mereka tidak ditemukan air, dan rukhshoh-rukhshoh lainnya. Allah tidak layak ditanya ten tang apa yang diperbuatNya. Dalam bidang muamalah, Islam mensyariatkan thalak untuk 2. Sebagian madzhab SyafiI dan sebagian madzhab Hanafi ber- me1epaskan ikatan perkawinan ketika diperlukan, menghalalkan pendapat bahwa maslahat patut menjadi illat bagi hukum, tetapi
  • 41. 72 73 sekedar hanya sebagai tanda (amarah) bagi hukum dan bukan jiwa didahulukan atas memenuhi kewajiban mengerjakan puasa, sebagai penggerak yang mendorong Allah menetapkan hukum. walaupun puasa sebagai ash! (hukum pokok). Firman Allah: "Dia tidak ditanya ten tang apa yang diperbuat- Kedua, maslahat yang disunnahkan oleh syari kepada hamba- Nya, tetapi mereka yang justru ditanya." (al-Anbiya: 23). Nya demi untuk kebaikannya. Kedudukan maslahat sunnah adalah dibawah maslahat wajib. Ketiga, maslahat mubah. Maslahat ini ber- 3. Golongan Mutazilah, Maturidiyah, sebagian madzhab Hambali laku terbatas dan bersifat perorangan, dinikmati khusus bagi pelaku- dan Maliki berpendapat bahwa segala hukum islam terkait nya. Melakukan perbuatan maslahat mubah tidak membawa pahala, dengan maslahat. Hukum-hukum yang terdapat pad a nash me m- seperti: makan dan minum. Sedangkan maslahat didalam perkara punyai ilIat berupa maslahat, tanpa dikaitkan dengan iradat wajib dan sunnah tidak bersifat perorangan, kemaslahatannya tidak (kehendak) Allah, sepanjang ta lil (perikatan) itu tidak meng- saja kembali kepada pelakunya tetapi juga kepada masyarakat luas. akibatkan gugumya nash jika tidak mengandung maslahat. Jika substansi maslahat tidak jelas diotak kita, maka kita boleh melakukan rasionalisasi sendiri dan menghindarkan nash dari G. ASPEK NILAI ETlKA DALAM HUKUM (JURISTIA kemungkinan adanya anggapan tidak mengandung maslahat. ETHICS) Sinyalemennya adalah bahwa setiap perintah dan larangan Allah sering diakhiri dengan penjelasan bahwa orang yang Dari persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan manusia, menetangNya sama artinya menganiaya dirinya sendiri (Zahrah, persoalan tentang moral dapat dikatakan merupakan persoalan pokok, 1994: 552). karena moral menyangkut hubungan antar manusia yang mempersoal- Perbedaan ini sebenamya hanya pada tataran teoritis, karena kan tentang apa yang baik dan apa yang buruk dalam persoalandalam tataran empiris semua fuqoha menyepakati bahwa hukum- tersebut. Untuk mengatur hubungan ini tentu diperlukan kaidah-kai-hukum syara mengandung maslahat yang hakiki. Tidak ada satu pun dah tertentu yang bersifat mengikat dan mengarahkan hubungan antarhukum yang didatangkan kecuali mengandung maslahat bagi umat sesama manusia berlangsung dengan baik. Kaidah-kaidah ini adalahmanusia. aturan-aturan moral yang mengharuskan manusia untuk mengikutinya. Imam Izzuddin Abdus Salam membagi maslahat menjadi tiga Manusia dikatakan mempunyai moral yang baik dan dapat dikatakanmacam, yaitu: pertama, maslahat yang diwajibkan oleh Allah bagi manusia susila apabila ia menaati aturan-aturan moral (Asdi, 1998:hambaNya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat terbagi menjadi fadhil 1I).(utama), afdhal (paling utama), dan mutawassith (pertengahan). Faktor yang penting bagi manusia untuk menjadi manusia susilaMaslahat afdhal adalah maslahat yang wajib dikerjakan, maslahat ini adalah adanya kesadaran moral yang dapat direalisasikan dalam ting-adalah maslahat yang mengandung kemuliaan, menghilangkan mafsa- kah laku sehari-hari. Kesadaran moral ini, kesadaran untuk bertingkahdah (kerusakan) yang besar, dan mendatangkan kemaslahatan yang laku baik, tidak hanya kalau berhadapan dengan orang lain saja, tetapipaling besar. Sementara itu, kewajiban bertingkat-tingkat sesuai berlaku terus menerus tanpa kehadiran orang lain. Kesadaran ini ber-dengan kadar maslahat yang terkandung di dalamnya. Jika tingkat dasarkan pada nilai-nilai yang fundamental dan sangat mendalam.kemaslahatannya lebih besar, maka kewajibannya untuk dikerjakan Dengan demikian maka tingkah laku yang baik berdasar pada otoritaslebih kuat dan harus didahulukan. Contoh: menyelamatkan orang yang kesadaran pribadi dan bukan atas pengaruh dari luar diri manusia.tenggelam pada saat sedang berpuasa Ramadhan. Menyelamatkan Dasar ini terletak pada kodrat manusia. Drijarkara (1966 : 25)
  • 42. 74 75berpendapat bahwa : untuk menilai agar dapat mencapai Summun Bonum. Akan tetapi Summun Bonum sukar dinilai, karena merupakan cita-cita yang Moral atau kesusilaan adalah nilai sebenamya bagi manusia, tertinggi dan merupakan konsep dunia yang sempuma. Di dalam dunia satu-satunya nilai yang betul-betul dapat disebut nilai bagi manusia . ini semua makhluk merasa bahagia (Immanuel Kant, 1963 dalam Dengan kata lain, moral atau kesusilaan adalah kesempumaan manu- sia sebagai manusia atau kesusilaan adalah tuntutan kodrat manusia. Asdi, 1998: 13). Dalam hal norma-norma moral, perlu pula diperha- Moral atau kesusilaan adalah perkembangan manusia yang sebenar - tikan motif apa yang dipakai sebagai dasar tindakan moral. Dasar- nya. dasar ini dapat berbeda-beda sehingga menimbulkan aliran etika yang berbeda pula. Dasar inilah yang dipandang sebagai realitas yang Pada dasamya manusia selalu menginginkan kebaikan dan ber- tertinggi atau bahkan kenyataan yang sejati .usaha untuk mewuju dkannya. Apabila seseorang berbuat kurang baik, Etika atau teori moral dapatmendasarkan pada kodrat manusiamaka ia berusaha untuk membuat alasan yang dapat membenarkan untuk mendapatkan kenikmatan , sebab kenikmatan merupakantindakannya tersebut. Dapat disimpulkan bahwa moral atau kesusilaan kebaikan yang paling penting . Manusia dikatakan baik apabila iamerupakan persoalan yang mendasar bagi kehidupan manusia sepan- berusaha untuk mengejar kenikmatan yang sebesar-besamya. Aliranjang waktu. Dalam perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat ini disebut hedonisme , dari kota Yunani hedon e yang berartidewasa ini, persoalan tentang moral hendaknya dapat ditampilkan kenikmatan. Seorang hedonis dikatakan orang yang baik karena hidupdengan lebih tegas. Perkembangan kebudayaan manusia yang tampak sesuai kodratnya dan mencapai tujuan hidupnya.pada ilmu dan teknologi , pada satu pihak membantu manusia mem- Berbeda dengan aliran hedonisme adalah aliran Eudamonisme,buat kehidupan manusia menjadi lebih mudah, atau dapat dikatakan yang dapat dikatakan mencapai kebahagiaan, tidak hanya secaramerupakan humanisasi, pada satu pihak menyebabkan terasingnya lahiriah, melainkan juga secara batiniah. Oleh karena itu, manusiamanusia dari nilai-nilai moral. Oleh karena itu, peningkatan sumber harus belajar bagaimana caranya untuk mencapai kebahagiaan. Untuk daya manusia dalam bidang ilmu dan teknologi hendaknya dapat itu Eudamonisme dijadikan pandangan hidup. diimbangi dengan peningkatan dalam bidang moral (Asdi, 1997: 6). Bentuk lain dari Eudamonisme adalah Stoisisme, yaitu aliran Di dalam kehidupan sosial, moralitas menun tut suatu kehidupa n ctika yang memandang tujuan manusia adalah kebahagiaan. Manusia tertentu sehingga dapat dikatakan moralitas itu merupakan aturan- harus menemukankebahagiaan serta menyesuaikan diri dengan alam aturan dalam kehidupan bermasyarakat dari masyarakat untuk anggota dan menerimanya dengan baik, karena peristiwa alarn itu tidak dapat masyarakat tersebut. Teori-teori ini selalu mencari jawaban yang dihindari. Dalam menghadapi diri sendiri, manusia harus dapat benar mengenai pertanyaan tentang moral. Immanuel kant bertanya , menguasai perasaannya dan juga menggunakan akalnya, sehingga "men gapa saya harus bermoral?" Kant menjawab, "Untuk menjawab manusia menjadi kuat dan teguh. Aliran Utilisme dapat dikatakan pertanyaan-pertanyaan yang lain, seperti misalnya, "Apa yang saya bentuk lain dari Eudamonisme pula. Manusia dikatakan baik apabila dapatkan kalau saya bermoral?", terciptanya bermacam-macarn teori ia bermanfaat, yaitu yang menimbulkan kebahagiaandan kenikmatan. moral. Sistem-sitem Etika atau teori moral pada Yunani Kuno men- Jadi Utilisme dapat disamakan dengan hedonisme. dasarkan pada Summun Bonum, Kebaikan yang Tertinggi atau The Teori moral yang dikemukakan oleh Marx berdasar pada fakta, Supreme Good itu? Kebaikan Tertinggi ini adalah sesuatu yang ideal, yaitu pada manusia yang harus bekerja untuk dapat bertahan hidup. Di suatu cita-cita yang merupakan ukuran yang tertinggi bagi segala samping itu, manusia juga harus hidup dalam kelompok, karena untuk sesuatu yang dinilai. Untuk mencapai itu harus ada norma-norma mempertahankan hidup pribadi manusia juga harus memperhatikan
  • 43. 76 77orang lain , lebih-lebih harus ada kerja sama dengan kelompok. tujuan (Asdi , 1998: 15-16).Dengan demikian aturan moral adalah moral kelompok, moral yang Dapatkah manusia mencapai tujuan akhir, yaitu kebah agiaanada dalam masyarakat tanpa kelas. yang sernpurna? Kebahagiaan yang memuaskan tanpa ada rasa yang Suatu etika , yang mendasarkan diri pada kehidupan manusia menimbulkan kekecewaan? Dalam kenyataannya, manusia tidak dapatdisebut Vitalisme, dari kata Vi/a, yang berarti kehidupan. Kehidupan mencapai tujuan akhir di dunia ini, karena mempunyai kehendak yangadalah kebaikan yang tertingi . Aliran ini menghargai kehidupan sangat tidak dapat dipuaskan. Menurut A.Gunawan Setiardja (1990: 92), ma-tinggi sehingga mereka pada akhimya medewa-dewakan kehidupan . nusia itu mempunyai tujuan akhir objektif dan tujuan akhir subyektif.Manusia harus bersatu dengan kehidupan, masuk di dalamnya. Pen- , Tujuan akhir objektif adalah sama untuk semua orang, yaitu Tuhandapat lain mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk rohani, dan sebagai pencipta, sedangkan tujuan akhir subyektif adalah penyem-roh ini mempunyai kekuasaan yang besar. Aliran etika ini dikenal pumaan diri manusia sebagai manusia . Drijarkara (1962: 20-21) jugasebagai aliran Idealisme. Ada tiga aliran yang masing masing menda- mengatakan bahwa manusia selalu menuju ke kesempurnaan. Menurutsarkan pada bagian dari roh. Yang pertama adalah aliran idealisme kodratnya, setiap realitas itu menuju ke sempumaan yang merupakanrasionalistik, yang berpendapat bahwa manusia dengan akalnya harus cerminan dari kesempumaan Tuhan. Dalam usaha manusia untukdapat mengenal norma-norma etika. Dengan demikian maka manusia mencapai kesempumaan diperlukan adnya kesadaran moral yangdapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua secara nyata dapat menjelma menjadi suara batin, consience, yang diadalah etika estetik, etika adalah sesuatu yang indah, manusia dan dalamnya terkandung pengertian. Suara batin itu tidak diucapkankehidupannya adalah suatu seni. Untuk itu diperlukan kehidupan melainkan hanya ada dalam batin yang seolah-olah, menyeru memper-dalam masyartakat itu harus selaras. Banyak yang kurang sepaham ingatkan mana yang baik dan mana yang buruk. MenU11 Martindengan etika rasionalistik dan etika estetik. Yang ketiga adalah etika, Heidegger, der Ruf ko 111111/ alls mir und doch ueber tnmich, "suara ituetik , seperti yang diajarkan oleh Immanuel Kant. Menurut faham ini datang dariku tetapi mengatasi diriku. Jadi kesadaran moral itutidakmemang ada norma-norma moral yang harus diwujudkan oleh manu- hanya rasa , melainkan juga, pengertian. Suara batin pada dasarnyasia. Menurut Kant , manusia harus bertindak baik, karena manusia adalah panggilan Tuhan.wajib untuk itu. Tindakan moral harus datang dari dalam diri manusia Yang juga melekat pada manusia untuk melakukan perbuatansendiri dan tidak datang dari luar manusia. Etika yang semacam ini baik adalah "wajib", Manusia akan merasa bersalah apabila melanggaradal ah etika yang diperintah oleh diri manusia sendiri, suatu imperatif kewajibannya. Manusia barulah manusia apabila ia melaksanakanyang memaksa dari diri manusia sendiri, imperatif kategoris (Harold kewajibannya. Wajib itu bukan paksaan, karena datang dari dalam diriH, Titus , 1970: 363-375). manusia, bukan dari luar diri manusia. Hanya dengan menjalankan Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa manusia itu penuh wajib, manusia menjadi luhur. Perkembangan manusia yang sesung-dengan usaha untuk dapat mencapai tujuan hidupnya, yaitu kebaha- guhnya adalah moral. Untuk itu diperlukan niat untuk berbuat baikgiaan. Namun jalan yang ditempuh dapat berlainan, sesuai dengan dan siap sedia untuk kebaikan. Dengan niat ini manusia siap meng-keyakinan masing-masing. Perlu diingat bahwa perbuatan manusia hadapi peraturan moral yang meliputi dan melingkungi hidup manu-untuk mencapai tujuan tersebut haruslah perbuatan yang dilakukan sia . Oleh karena itu, hukum moral adalah hukum kodrat manusia, yangdengan sadar, sedangkan perbuatan manusia di luar kesadarannya, menentukan rohani. Manusia adalah pribadi rohani. Dengan demikian,misalnya dalam keadaan tidur, dalam keadaan mabuk, dan dalam hukum moral disebut sebagai hukum kodrat atau hukum alam (N.keadaan pingsan, tidak dapat dikatan perbuatan yangmempunyai . Drijarkara, 1966: 9-30).
  • 44. 78 79 Apa perbedaan antara moral dan hukum? Menurut Immanuel sopan santun misalnya, dapat menjadi norma hukum, demikian pulaKant, norm a moral menimbulkan sikap "moralitat", yakni penyesuaian dengan norma moral , juga dapat menjadi norma hukum. Bahkandiri dengan kewajiban batin , disini hati nurani menjadi motivasi yang dengan norma moral menjadi norma hukum, ia akan menjadi efektifsebenarnya dari kelakuan dan tindakan. Norma hukum menimbulkan keberlakuannya. Karenanya kewajiban yang timbul akibat norma-sikap "legalitat", yakni penyesuaian diri dengan apa yang telah diten- norma yuridis ada dua j enis: (1) Bersifat ekstern karena adanya sanksi,tukan dalam undang-undang (Kant dalam Huijbers, 1995: 66). bersifat yuridis belaka; (2) Bersifat intern atau moral, bersifat etis- A. Reinach (1883-1917) menambahkan perbedaan antara moral yuridis. Suatu norma hukum bersifat etis yuridis bila isinya menyang-dan hukum. Menurut Reinach, norma moral men gena pada suara hati kut nilai-nilai dasar hidup, sehingga dengan demikian kehendakpribadi manusia, sedangkan norma yuridis berlaku atas dasar suatu yuridis merupakan bagian dari kehendak etis rnanusia (D. Scheltensperjanjian. Hak-hak moral tidak pernah hilang dan tidak dapat pindah & Siregar, 1984: 65-66).ke orang lain, sedangkan hak-hak yuridis dapat hilang dan dapat pin- Adanya nilai etis pada hukum dapat dirnengerti, bila kita insyafdah (sesu ai dengan perjanjian). Disamping itu norma moral mengatur bahwa hukum merupakan salah satu hasil kegiatan manusia sebagaibaik hidup batin maupun hidup lahir , sedangkan norma hukum hanya ko-eksistensi etisnya . Memang benar bahwa hukum secara langsungmen gatur kehidupan lahiriah saj a (de internis praetor non indican berasal dari kehendak yuridis, tetapi kehendak yuridis itu merupakan(Huijbers, 1988: 231-234) . bagian dari kehendak etis man usia untuk mengatur kehidupan bersama Norma-norma moral dan norma-norma hukum memang ber- dalam segala relasi-relasinya. Supaya relasi-relasi itu baik dan karena-beda , akan tetapi kedu anya memiliki hubungan yang erat satu sama nya kehidupan manusia sendiri menjadi baik dan bahagia. Menurutlain. Immanuel Kant menjelaskan hubungan antara moral dan hukum Fernand Van Neste (1982) , ada 4 unsur etis yang ada pada hukum :dengan menyatakan bahwa pembentukan hukum sebenarnya merupa- I . Hukum mengatur relasi-relasi antara orang.kan bagian tuntutan moral (imp eratlf kategoris) yang dialami manu sia 2. Hukum memasukkan timbal balik dalam relasi-relasi yangdan hidupnya. Imperatif itu mengharuskan orang untuk mengatur digalang.hidup bersama sesuai dengan prinsip-prinsip moral, sehingga terben- 3. Hukum menuntut kesetiaan padajanji.tukl ah undan g-undang yang adi l. 4. Hukum menciptakan kebebasan. Dari pernyataan ini juga kita dapat memahami definisi hukum Dari uraian mengenai hukum dan moral, dapat diketahui adanyaKant memuat unsur etis, dimana menurut Kant. Definisi hukum perbedaan dan persamaan antara keduanya, perbedaan antara hukummenurut Kant adalah sejumlah syarat yang menjarninbahwa kehendak dan moral teletak pada tujuannya. Hukum bertujuan untuk mem bentukseorang prib adi disesuaikan dengan kehendak pribadi lain menurut ketertiban dalam masyarakat, sedangkan moral bertujuan untuk mem-norm a umum kebebasan (Das Recht ist.: der InbegrifJ der Beding- bentuk pribadi setiap individu. Di samping itu hukum dituangkanungen, unter denen die Willkur des einen mit der Willkur des anderen dalam bentuk tertulis, sehingga dapat diketahui dengan jelas dannach einem allgmeinen Gesetze der Freiheit Zusammen vereinigtwerden kann) . Dari sini kita mengetahui bahwa tata hukum oleh Kantdiartikan sebagai buah sikap moral manusia (Huijbers, 1988: 94-102). , Namun pernyataan bahwa suatu pcraturan yuridis dapat mcnghasilkan suatu kcwajiban etis dibantah oleh ImmanucI Kant. Mcnurut Kant rnacam-rnacam motif Hubungan antara moral dan hukum sebenarnya lebih erat lagi diperbolehkan dalam menaati hukum, misalnya rasa takut akan hukuman, karcnasebab perbedaan antar norma tersebut dalam tataran konseptual saja . mcnurut Kant undang-undang yang telah tersusun termasuk bidang "yang ada", bukanKarena dalam tataran praksis, norma-norma yang merupakan norma bidang "yang scharusnya".
  • 45. 80 81 bersifat objektif. Di pihak yang lain, norma-norma moral bersifat punyai titik yang sama. Apabila hukum merupakan garis lurus a dan subjektif dan individual. perbedaan lain juga dapat dilihat dalam moral adalah garis lurus b, maka antara kcdua garis itu ada titik yang sanksi-sanksinya. Hukum dan Moral keduanya menberikan sanksi. berkesinambungan, atau antara kcdua garis itu ada titik potongnya. Akan tetapi hukum dapat dipaksakan dan meberikan sanksi pada Hukum dim moral mempunyai persamaan dalam pcngatahuan perbuat-.9rarig yang mclanggamya, sedangkan nqrma-norma moral tidak an manusia. Hukum mengatur perbuatan manusia sesuai dengan dipaksakan, karena perbuatan susila mcnyangkut perbuatan yang pcngaturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pcnguasa atau negara bersifat rohaniah. Pemaksaan mungkin dapat menycbabkan transaksi- dengan tujuan kesejahteraan dalam masyarakat, membcri perlindung- nya batin scseorang. Tindakan moral atau tindakan untuk bertingkah an dan keamanan, scdangkan moral juga merupakan peraturan-per- laku baik seolah-seolah tidak mempunyai kckuasaan atau kewenangan aturan yang mengatur perbuatan manusia ditinjau dari perilaku baik apapun terhadap manusia, karena tindakan moral itu terhagantung dan buruk. Tujuan moral adalah peningkatan manusia sebagai manu- pada kesadaran pribadi , tergantung pada suara batin setiap individu. sia. Kedua peraturan manusia untuk menaati hukum dan juga menaati Sanksi yang diterapkan pada pelanggaran moral adalah sanksi yang moral. Wajib hukum adalah wajib yang datang dari luar diri manusia, mungkin berbentuk penyesalan diri. Orang akan menyesal, karena dan wajib moral adalah wajib yang datang dari dalam diri manusia telah berbuat kesalahan, seolah-olah ada suara dalam dirinya dan (Asdi, 1998: 19). batinnya yang memberikan peringatan (Asdi, 1998: 17-18). Apabila dilihat dari dasar hukum dan dasar moral, dapatlah kita Drijarkara (1996 : 19) mengatakan bahwa suara batin itu masih temukan bahwa antara keduanya mepunyai dasar yang sama, yaitu tetap ada, juga setelah manusia melakukan kejahatan. Memang apabila hukum alam. Menurut A. Gunawan Setiardja (1990: 116), dalam kesalahan itu kecil, kesalahan itu mudah dilupakan. Tidak demikian hukum alam ditemukan dialektika antara hukum dan moral. Dialektika halnya apabila seseorang melakukan kesalahan atau pelanggaran adalah suatu pcnyesuaian yang terjadi yang dimulai dari sua tu tesis . moral yang besar, maka suara batin itu akan terus menerus mem- Tesis ini mengakibatkan antitesis. Tesis dan anitetis ini akan meng- peringatkan. Dalam hal ini orang yang bersalah akan merasa rendah hasilkan sintesis. Periode ini-tesis, antitesis dan sintesis akan terus- diri , malu dan merasa bersalah terus menerus. Dapat juga terjadi menerus berlangsung sampai pada sintesis yang tcrakhir dan sempur- bahwa orang tersebut akan merasa tidak berguna lagi dan tidak pantas na . Pada dasamya musyawarah untuk mendapatkan kcputusan yang untuk hidup. Itulah salah satu sebab mengapa orang yang merasa terakhir adalah proses yang terjadi secara dialektis. bersalah tadi melakukan bunuh diri. Akan tctapi scsungguhnya suara Apabila kita terapkan teori dialektika ini pada hukum dan batin itu merupakan suatu peringatan agar orang tersebut kembali pada moral, dapat dilihat sebagai tesis adalah hukum alam yang ada pada kebaikan, menyadari kesalahannya dan bertaubat untuk tidak berbuat manusia yang diatur oleh moral. Moral mengatur scgala segi kehi- kesalahan lagi. Kesadaran moral ini adalah rasa dan juga pengartian dupan manusia, baik kehidupan individu maupun kehidupan sosial, yang mendalam. Apabila manusia mcnyadari bahwa manusia itu kehidupan lahir dan batin. Sebagai antitesis, adalah hukum yang adalah makhluk Tuhan, tcntunya ia akan menyadari bahwa suara batin dibentuk oleh para ahli hukum dan para anggota perwakilan rakyat, yang memerintah ke arah kebaikan itu adalah peringatan dari Tuhan. serta para ahli yang lainnya, yang harus selalu ingat pada hukum alam. Pelanggaran hukum moral adalah pelanggaran hukum kodrat atau Hukum yang akan disusun harus mengingat manusia sebagai manusia hukum Tuhan. pribadi maupun manusia dalam masyarakat. Hukum yang dibentuk Antara hukum dan Moral, di samping ada perbedaannya, juga harus pula mencakup tatanan hukum yang memberi kcsempatan pada ada kesamaannya. Ini berarti bahwa antara hukum dan moral mem- manusia untuk membangkitkan dirinya sebagai manusia. Aparatur
  • 46. 82 83peme rintahan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dalam meng- Hegel yang terdiri atas tiga tingkatan, yaitu tesis, antit esis dan sintesis.ambil keputusan harus menunjunjung tinggi hukum dalam menjalan- Dari bagan diatas, dapat diketahui bahwa dasar hukum dan moral itukan keaj iban mereka, maka yang mereka hadapi adalah manusia yang sama, yaitu hukum dasar dan hukum alam.mempuny ai hak asasi, manusia yang harus dihormati sebagai manusia. Menurut Immanuel Kant dalam bukunya Die Metaphy sik derSintesis yang diharapkan dari uraian di atas adala h terbentuknya Sitten (Immanuel Kant , 1970 dalam Asdi , 1998: 22), ada dua maeamman usia yang mempunyai budi luhur, yang taat pada moral dan kewajiban, kewajiban terhadap hukum dan kewaj iban terhadap moral.hukum, dalam kehidupan bermasyarakat dan bemegara. Kewajiban terhadap hukum dilaksanakan karena ada hukum yang Beberapa filusuf telah pula berusaha memberikan pendapatnya datang dari luar pribadi manusia, seda ngkan kewajiban terhadap mo-mengenai hubungan anta ra hukum dan moral. Plato sudah berusaha ke ral, yang tidak tunduk pada hukum dari luar pribadi manusia,arah itu. Thomas aquinas justru mengatakan bahwa hukum positif melainkan tunduk pada hukum dari dalam manusia, menuju tujuanharu s membantu manusia untuk memahami hukum alam. Ini disebab- sekaligus menjadi kewajiban. Menurut Kant, ada perbedaan antarakan karena hukum alam tidak dapat dimengerti dengan jelas. Hukum hukum dan moral. Sah menurut hukum, belum tentu sah menurutalam adalah sumber norma-norma moral. hukum moral. Sah menurut hukum, yang oleh Kant dinamakan Lega- Menurut A. Gunawan Setiardja ( 1990; 119), dialektika antara litaet atau Gesetzma egkeit, adal ah suatu tindakan yang mempunyaihukum dan moral dapat dilihat pada dasar, otonomi, pelaksanaan, kesesuaian atau tidak kesesuaian dengan hukum lahiriah. Akan tetapisanksi, tuju an, waktu dan tempat. tindakan tersebut belum dapat dikatakan mempunyai nil ai moral, karena tindakan itu dapat dipengaruhi oleh keinginan , meskipun meru- Norma Hukum Norma Moral pakan dorongan batin , misalnya rasa belas kasihan , rasa takut atauDasar a. Perumusan Yurudis Hukum alam ingin mendapatkan keuntungan. Meskipun tindakan itu ba ik, namun b. Konsensus mas ih ada motivasi tertentu, masih ada "pamrih", maka tindakan ini c. Dasar terda lam, hukum alamOtonomi Datang dari luar manusia, hete- otonomi dan teonomi belum dapat dikatan bemilai moral. Perlu dieatat bahwa tind akan yang ronomi belum mempunyai nilai moral , tidak berarti amoral atau bertentanganPe laksa naan Lahiriah, jadi dapat dipaksakan lahiriah dan batiniah, tidak dengan moral. Tindakan semaeam ini oleh Kant dinamakan legalitas, dapat dipaksakan yaitu sesuai dengan hukum. Suatu tindakan bemil ai mora l apabilaSanksi Sanksi yur idis, Sanksi kodrati, tindakan tersebut dilaksanakan karena orang merasa wajib dan karena sanksi lahiria h Batiniah: menyesal, ma lu adanya kesadaran untuk melaksanakan kewaj iban. Juga tid ak karena terhadap diri sendiri adanya tekanan dari luar ataupun karena adanya kein ginan tertentu.Tuj uan Me ngatur hidup manusia da lam Mengatur hidup manusia kehidupan bernegara Inilah yang dinamakan Kant moralitas (Asdi, 1997; 80-8 1). sebagai manusiaWaktultempat Te rgantung pada waktu secara objektif tidak dan Manusia hidup dalam suatu sistem hukum yang harus dikon - tergantung pada wak tu frontasikan dengan bermaeam-maeam aspek kehidupan. Ka dang- dan tempat kadang hukum itu datang kepada kita dalam keadaan kurang menye- nangkan, apabila hukum itu meng haruskan kita untuk memilih apa Pendapat Setiardja di atas sesungguhnya belum dapat menu n- yang kita sukai dan yang tidak kita sukai. Kadang-kadang huku mjukkan adanya dialektika apabila kita memakai rumusan dialekt ika datang dengan amat baik, apabila hukum itu memb erikan perlindung- an kepada kita. Dalam hukum ada larangan-larangan yan g tidak boleh
  • 47. } ... 84 85 kita langgar, seperti misalnya mencuri, menipu, menggangu keamanan gunakan dua cara atau metode. Kedua metode itu adalah berfikir dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dikategorikan melanggar secara induktif dan berfikir secara deduktif, atau dikatakan juga ada hukum. Jadi dalam kehidupan sehari-hari , kita tidak dapat lepas dari logika deduktif. Cara berfikir dengan metode-rnetode ini dapat meli- hukum, tidak dapat menghindari hukum. Mau tidak mau, suka atau batkan penggunaan silogisme yang di dalamnya ada proposisi sebagaitidak suka , hukum selalu ada di sekitar kita dan mempunyai peranan premise mayor dan premise minor, sehingga sampai kepada sebuahpenting dalam kehidupan bermasyarakat dan bemegara. kesirnpulan dalam upaya mencapai atau rnenemukan kebenaran. Begitu pula halnya dengan moral. Aturan-aturan moral juga ada Dikenal ada logika formal (dapat juga disebut logika bentuk), dandi sekiling kita, suka atau tidak suka , aturan-aturan moral juga meng- logika material (Iogika isi). Kebenaran yang dicapai dengan menggu-ikat. Tugas aturan moral mengadakan evaluasi pada hukum. Tugas ini nakan metode berfikir demikian scbagaimana diterapkan dalam ber-adalah memahami hukum positif sebagai hukum dan membentuk bagai bidang pengetahuan ilmiah adalah dua macam kebenaran, yaitusuatu teori yang bersifat rasional mengenai bagaimana hukum itu yang kebenaran formal dan kebenaran material. Kebenaran yang dicapaiseharusnya. Evaluasi ini dapat bersifat dialektis maupun aplikatif, juga bervariasi dalam tingkatannya, dari sesuatu yang mutlak, kebe-sesuai dengan titik sing gung yang disentuh. Dialektis, apabila kita naran yang pasti, hingga kebenaran sebagai suatu kemungkinan.pakai untuk meningkatkan pribadi manusia, meningkatkan manusia Juristic logic yang dimaksudkan dalam buku ini adalah untuksebagai manusia. Aplikatif, apabila moral kita pakai scbagai evaluator menyebutkan aspek logika yang terdapat atau digunakan di dalampada hukum, khususnya kita pakai untuk menyoroti tujuan memberi hukum atau pengetahuan ilmiah hukum. Penerapan metode-metodehukuman pada orang yang melanggar hukum. Tujuan ini selain berfikir yang lazim berlaku pada berbagai bidang ilmu lain selain ilmumelihat latar belakang sejarah si pelan ggar, juga harus mengingat hukum untuk diterapkan dalam hukum atau ilrnu hukum perlu dikajidampak positifyang akan didapat di masa depan (Asdi , 1998: 27-28) . kembali secara kritis tentang kesesuaian atau ketepatannya. Logika induktif dan logika deduktif lazim berlaku dalam bidang ilrnu alam. Di dalam scjarah pcrkembangan ilrnu, metode penclitian diH. JURISTIC LOGICS (PENGGUNAAN LOGIKA DI DALAM dalam ilmu-ilmu alam adalah met ode yang lebih dahulu muncul, yang HUKUM ATAU ILMU HUKUM) kemudian penerapannya menyebar ke dalam bidang ilmu-ilrnu sosial, termasuk ilmu hukum. Akan tetapi sesungguhnya metode-metode Logika adalah satu di antaranya cabang-cabang utarna fiIsafat. tersebut tidak serta merta berlaku dalam bidang hukum, karena bidangSebagai sebuah istilah, logika berarti suatu metoda atau teknik yang ilmu hukum memil iki objek manusia yang karakteristiknya berbedadiciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Penalaran adalah suatu dan tidak dapat semata-mata disamakan dengan objek-objek fisik.bentuk pemikiran. Bentuk-bentuk pemikiran yang lain adalah: penger- Manusia memiliki nilai yang berbeda. Demikian pula hukum-hukumtian atau konsep (conceptus; concept), proposisi atau pemyataan matematis tidak dapat diterapkan begitu saja secara sama kepada(propositio; statement) , dan penalaran (ratiocinium ; reasoning) manusia seperti halnya pada objek-objek fisik.(Soekadijo, 200 I:3). Logika atau penalaran berkaitan dengan proses MarzJki (2005 : 47, 61) berpendapat bahwa penelitian hukumbekerjanya rasio atau akal manusia dalam upaya menangkap atau sesungguhnya adalah berbeda dengan penelitian ilmu sosial lainnya.mencapai kebenaran, atas dasar proposisi-proposisi atas sesuatu Dalam penelitian hukum, logika silogistik yang diterapkan berkenankenyataan guna sampai kepada kesimpulan dengan menggunakan dengan adanya premis mayor dan premis minor dalam sebuah argu-hukum-hukum berfikir. Proses berfikir manusia dapat dengan meng- mentasi hukum guna mencapai sebuah kebenaran (sebagai sebuah
  • 48. 86 simpulannya ) adalah tidak sesederhana silogisme-silogisme tradisio- nal. Selain itu perlu untuk diketahui bahwa dalam ilmu .hukum terdapat tiga lapisan ya itu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Berhubung dengan haI ini , se buah peneliti an atas suatu isu BABVIatau masal ah itu haru s mempertimb angkan terlebih dahulu apakah isuatau masalah itu adalah isu hukum atau masalah hukum atau bukan. ALl RAN-ALl RAN HUKUMKemudian, penel itian huku m harus memperhatikan ketiga lapisantersebut. Penelitian atas masalah hukum dalam tataran dogmatikada lah apabila sesuatu ma salah atau isu hukum itu menyangkut A. HUKUM ALAMketentuan hukum yan g re leva n dengan fakta yang dihadapi. Penelitianhukum da lam tataran teori hukum adalah bilamana isu atau masalah Para pemikir zaman dahulu umumnya menerima suatu hukum,hukumnya mengandung ko nse p hukum. Sedangkan penelitian hukum yaitu hukum alam atau hukum kodrat. Berbeda dengan hukum positifdalam tataran filos ofis, isu hukum harus menyangkut asas-asas sebagaimana diterima oleh orang dewasa ini, huku m alam yanghukum. diterima sebagai hukum tersebut bersifat tidak tertulis. Hukum alam Dal am silogisme ada hukum-hukum yang berlaku dalam mena- ditanggapi tiap-tiap orang sebagai huku m oleh sebab men yatakan aparik sebuah kesimpul an dan men entukan apakah kesimpulan yang yang termasuk alam manusia sendiri, yai tu kodratnya (H uijbers, 1995 :diambil itu salah atau benar. Co ntoh silogisme tradisional yang 82).sederhana misalnya (Soekad ijo, 200 I: 40 , 88): Huijbers (1995 : 82) membedakan penggunaa n istilah hukum 1. Semua pahlaw an adalah orang berjasa, alam dengan hukum kodrat. Menurut Huijbers istilah yang benar Kartini adalah pahlawan. untuk menyatakan hukum yang dimaksud ada lah "hukum kodrat" dan Jadi: Kartini adalah oran g yang berjas a bukan "hukum alam". Huijbers menggunakan istilah tersebut ber- 2. Kal au pacamya dari Medan datang men engok, Adam senang dasarkan pengertian istilah latin lex naturalis (bhs. Inggris: natural sekali . law) yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi "hukum Dari Medan pacamya datang menengok dan men ginap di rumah kodrat" dan bukan lex naturae (bhs.Inggris: law of nature) yang abangnya. diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi " hukum alam" . Maka Adam senang sekali. Secara panjang lebar Huijbers menerangkan sebagai berikut: . Lex natura e merupakan cara sega la yang ada berj alan sesuai dengan aturan semesta alam. Menurut para sofis Yunani (abad 5 SM) dan Thomas Hobbes, Ch . Darwin, H Spencer, dkk., hu kum alam itu menguasai kehidupan manusia juga seperti makhluk hidu p lainnya yang mengikuti kecenderungan-kecenderungan jasmaninya, contoh: sifat ketamakan, kerakusan, saling memangsa, dan lain sebagainya. Sebaliknya, lex naturalis menandakan bahwa terdapat tuntu tan funda- mental dalam hidup man usia yang menjadi nya ta dalam wuj udnya sebagai makluk yang berakal budi. Dengan mengikuti lex naturalis
  • 49. 88 89 manusia tidak mengikuti nalurinya yang irasional, melainkan pertim- dirumuskan oleh para pemikir Stoa zaman klasik. Prinsip bangan akal budi dan rasa moral. Namun dalam lex naturalis juga diakui bahwa hukum yang dianut bukanlah kegiatan rasional melulu. hukum kodrat primer yaitu: honeste vivere (hidup terhonnat), Hukum itu merupakan bagian aturan alam semesta alam (natura) yang neminem laedere (tidak merugikan orang lain), unicuique suutn sebenarnya merupakan suatu keseluruhan kosmis yang penuh rahasia tribuere (memberikan orang lain sesuai haknya). yang tidak dapat dijangkau oleh akal budi manusia. 2). Prinsip hukum kodrat sekunder, yaitu norma-norma moral Dalam Bahasa Indonesia, istilah "hukum alam" lebih menan- seperti jangan membunuh, mencuri dan lain sebagainya.dakan lex naturae dalam arti yang umum, yaitu sebagai daya yangmenyebabkan bahwa segala yang ada di dunia ini berjalan menurut Dalam hal ini Thomas Aquinas menggabungkan lex naturalisaturan yang telah ditetapkan. Karenanya untuk mengungkapkan arti dengan lex aeterna (hukum abadi) yang ada pada Tuhan, dalam defi-lex naturalis sebaiknya dipakai istilah lain yaitu hukum kodrat. nisinya: lex naturalis nihil aliud est quam participatio legis aeternae Hukum kodrat lebih kuat dari pada hukum positif, sebab in rationali creatura (hukum kodrat itu tidak lain adalah partisipasimenyangkut makna kehidupan manusia sendiri. Karenanya hukum itu hukum abadi dalam ciptaan yang berakal budi) (Huijbers, 1995: 83).mendahului hukum yang dirumuskan dalam undang-undang dan ber-fungsi sebagai azas bagi hukum yang dirumuskan dalam undang- c. Zarnan rasionalismeundang tersebut. Dengan kata lain hukum adalah aturan, basis bagiaturan itu ditentukan dalarn aturan alamiah yang terwujud da lam Pada zaman ini lazim diterima bahwa hukum kodrat sebagaikodrat manusia. pernyataan akalbudi praktis manusia. Para pemikir zarnan ini cende- rung menyusun suatu daftar hukum kodrat yang dianggap tetap berlaku dan abadi. Pada zaman ini Hugo Grotius menyatakan prinsip1. Hukum Kodrat dalam Sejarah hukum a priori. yaitu hukum kodrat yang berlaku positif. Menuruta. Zaman klasik Grotius, ada dua macam prinsip-prinsip dalam konsepnya tersebut, yaitu: Tokohnya adalah Aristoteles. Menurut Aristoteles manusiasebagai makhluk politik (ZOO/1 polticoni harus menyumbang bagi I). Prinsip-prinsip dasar, meliputi: prinsip kupunya-kaupunya,Negara yang merupakan kewajiban alamiah bagi laki -Iaki yang prinsip kesetiaan pada janji, prinsip ganti rugi, prinsip perlunyamempunyai hak-hak yuridis sebagai warga polis. hukuman. 2). Prinsip-prinsip yang melekat pad a subjek hukum, me liputi hakb. Abad pertengahan atas kebebasan, hak untuk berkuasa atas orang lain, hak untuk berkuasa sebagai majikan, hak untuk berkuasa atas milik. Tokohnya adalah Thomas Aquinas. Menurut Aquinas hukumkodrat sebagai prinsip-prinsip segala hukum positif, berhubungan d. Awal abad XXlangsung dengan manusia dan dunia sebagai ciptaan Tuhan. Prinsip-prinsip tersebut dibagi menjadi dua, yaitu: Pada awal abad ini beberapa pemikir berusaha lagi untuk 1). Prinsip hukum kodrat primer, yaitu prinsip hukum yang telah menyusun suatu daftar hukum kodrat, diantaranya Messner. Menurut Messner hukum kodrat sama dengan prinsip-prinsip dasar bagi kehi-
  • 50. 90 91dupan sosial dan individual. Definisi hukum kodrat dari Messner bahwa gambaran manusia ten tang dirinya terus berubah dalam lintas-berbunyi: Das Naturrecht ist die Ordnung del in del menschilchen an sejarah. Namun adanya kesadaran tentang perubahan pandangan-Natur mit ihren Eigenverantwortlichkeiten begrundeten eizelmen - pandangan tertentu membuktikan juga, bahwa manusia mampu meng-schlichen und gesellschaftlichen Eigenzustandigkeiten (hukum kodrat atasi situasi historisnya dan mampu menerapkan aturan-aturan hidupadalah aturan hak-hak (kompetensi) khas baik pribadi maupun yang kurang lebih tetap. Karenanya pada zaman sekarang ini diterimamasyarakat yang berakar dalam kodrat manusia yang bertanggung- adanya prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam menyusun per-jawab sendiri). Menurut Messner terdapat tiga macam hukum kodrat, aturan-peraturan, tetapi prinsip-prinsip itu umumnya tidak dipandangyaitu: lagi sebagai prinsip yang abadi (Huijbers, 1995: 85). 1). Hukum kodrat primer yang mutlak, yaitu memberikan kepada Saat ini hukum kodrat yang terperinci seperti zaman klasik dan tiap orang sesuai haknya. Dari prinsip ini diturunkan prinsip- pertengahan tidak lagi dianggap bersifat abadi , karena dinamisnya prinsip umum seperti jangan membunuh, dan seterusnya. kehidupan manusia. Namun prinsip itu tetap ada , dengan lebih umum seperti keadilan, kejujuran, kesopanan dan lain-lain. Prinsip itu 2) . Hak fundamental, yaitu kebebasan batin, kebebasan agama, hak memiliki ketetapan, tetapi juga suatu kelonggaran untuk berubah atas nama baik, hak atas privacy, hak atas pemikahan, hak sesuai perkembangan zaman. untuk membentuk keluarga, dan sebagainya. Sekarang ini ban yak sarjana tidak rela menerima adanya dua 3). Hukum kodrat sekunder, yaitu hak yang diperoleh karena ber- macam hukum, yang satu telah menjadi undang-undang dan yang lain kaitan dengan situasi kebudayaan, misalnya hak milik dan azas- yang dipikirkan sebagai hukum dasar yang Iebih kuat daripada azas hukum adat . undang-undang. Oleh karena para ahli hukum senantiasa melembaga- kan/institusionalisasi atau formalisasi prinsip-prinsip hukum dengan memasukkannya dalam undang-undang dengan mengadopsinya dalam2. Perkembangan Hukum Kodrat kerangka rasionaI. Dengan ini pula sebenamya berarti ban yak pemikir Pemikir zaman ini menerima bahwa terdapat prinsip-prinsip menolak positivisme hukum, tetapi sekaligus mengakui bahwa hukumtertentu yang menjadi pedoman bagi pembentukan undang-undang, yang benar adalah hukum positif.oleh karena itu dewasa ini muncul satu anggapan bahwa hukum kodrat Namun demikian para positivis memandang bahwa prinsip-seperti bangkit kembali sebagaimana disuarakan Roscoe Pound (1982: prinsip hukum yang terdapat dalam hukum kodrat sebagai prinsip24), Eikema Hommes (1961), dan Wolfgang Kluxen (1979) . Namun regulatifbelaka, yaitu sebagai pedoman bagi terbentuknya hukum, danberbeda dengan pemikir zaman dulu, pemikir zaman ini menginsyafi bukan sebagai prinsip konstitutif dari hukum. Artinya prinsip-prinsipbahwa hidup manusia bersifat dinamis. Dinamisnya masyarakat ter- tersebut memang harus diindahkan pad a saat undang-undang di-cermin dalam pandangan-pandangannya, misalnya masalah perbudak- bentuk, namun bila undang-undang yang ada seandainya bertentanganan, zaman dulu hat ini sesuatu yang wajar dan sesuai dengan martabat dengan prinsip-prinsip hukum kodrat, maka undang-undang tersebutkemanusiaan, namun kita harus akui bahwa pandangan tersebut keliru, tetap sah berlaku. Dengan kata lain menurut para postivis cenderungContoh yang lain misalnya masalah kesetaraan gender, dan lain menganut prinsip kepastian hukum, dibandingkan dengan sarjanasebagainya. tradisional yang lebih memperhatikan prinsip keadilan dan keman- Demikianlah dapat dipastikan bahwa manusia melalui pikiran- faatan hukum bagi masyarakat.nya meIihat dirinya dalam suatu situasi hsitoris aktual tertentu, dan
  • 51. 92 93B. POSITIVISME HUKUM Prinsip-prinsip positivisme yuridis adalah: 1. Hukum adalah sama dengan undang-undang,1. Pengertian H~I ini didasarkan pemikiran bahwa hukum muncul ber- kaitan dengan Negara, sehingga hukum yang benar adalah Positivisme dalam pengertian modem adalah suatu sistem fil- hukum yang berlaku dalam suatu Negara.safat yang mengakui hanya fakta-fakta positif dan fenomena-feno- 2. Tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral.mena yang bisa diobservasi. Dengan hubungan objektif fakta-fakta ini Hukum adalah ciptaan para ahli hukum belaka.dan hukurn-hukum yang menentukannya, meninggalkan semua penye- 3. Hukum adalah suatu closed logical system .lidikan menjadi sebab-sebab atau asal-asul tertinggi (Muslehuddin, Untuk menafsirkan hukum tidak perlu bimbingan norma1991: 27). Dengan kata lain, positivisme merupakan sebuah sikap sosial, politik dan moral melainkan cukup disimpulkan dariilmiah, menolak spekulasi-spekulasi apriori dan berusaha membangun undang-undang. Tokohnya adalah: R. von Jhering dan Johndirinya pada data pengalaman. Teori ini dikembangkan oleh August Austin (analytical jurisprudence).Comte, seorang sarjana Perancis yang hidup pada tahun 1798 hingga1857. b. Positivisme sosiologis Dimulai dengan pertengahan kedua abad ke-19, positivisme Dalam perspektif positivisme sosiologis, hukum dipan-menjalar ke dalam segala cabang ilmu pengetahuan sosial, termasuk dang sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Dengan demi-ilmu pengetahuan hukum. ia berusaha untuk mendepak pertimbangan- kian hukum bersifat terbuka bagi kehidupan masyarakat. Keter-pertimbangan nilai-nilai dari ilmu Yurisprudensi dan membatasi tugas bukaan tersebut menurut positivisme sosiologis harus diselidikiilmu-ilmu ini pada analisa, dan mendobak tatanan hukum positif. Para melalui metode ilmiah. Tokohnya adalah Auguste Comte (1789-positivis mengajarkan bahwa hukum positiflah yang merupakan 1857) yang menciptakan ilmu pengetahuan baru, sosiologi.hukum yang berlaku; dan hukum positif disini adalah norma-normayudisial yang dibangun oleh otoritas negara. la juga menekankan Dalam teori hukum modem, positivisme telah mendapatkanpemisahan ketat hukum positif dari etika dan kebijaksanaan sosial dan pengertian umum. Positivisme hukum telah memanifestasikan dirinyacenderung mengidentifikasikan keadilan dengan legalitas, yaitu ke dalam yurisprudensi analitik, yang disini disebut Positivisme Ana-ketaatan kepada aturan-aturan yang ditentukan oleh negara. litik. Positivisme Analitik bertitik tolak dari suatu tatanan hukum ter- Positivisme hukum ada 2 bentuk, yaitu positivisme yuridis dan tentu, dimana dari situ dijaring konsep-konsep, pengertian-pengertianpositivisme sosiologis: dan perbedaan-perbedaan fundamental tertentu dengan menggunakan metode yang sepenuhnya induktif, kemudian membandingkannya a. Positivisme yuridis dengan perbedaan-perbedaan, konsep-konsep dan pemikiran-pemikir- Dalam perspektif positivisme yuridis, hukum dipandang an fundamental tertentu dari tatanan hukum lain untuk memastikan sebagai suatu gejala tersendiri yang perlu diolah secara ilmiah. sejumlah unsur yang sama (Bodenheimer, 1967: 93). Dengan cara ini, Tujuan postivisme yuridis adalah pembentukan struktur-struktur Positivisme Analitik berarti melengkapi ilmu pengetahuan hukum rasional system-sistem yuridis yang berlaku. Dalam praksisnya dengan anatomi suatu sistem hukum, prinsipnya memisahkan hukum konsep ini menurunkan suatu teori bahwa pembentukan hukum yang ada (das sein) dengan hukum yang seharusnya (das sol/en) bersifat professional yaitu hukum merupakan ciptaan para ahli (Friedmann, 1990: 257). hukum. /
  • 52. 94 952. Positivisme Analitik diberikan oleh negara. Dengan otoritas semacam itu mungkin telah dijamin secara jelas; tapi biasanya ia memberinya melalui persetujuan Sarjana yang membahas secara komprehen sif sistem positivis- (secara diam-diam) (Bodenheimer, 1967 : 96).me hukum analitik adalah John Austin ( 1790-1859), seorang yuris Adanya berbagai jenis hukum diterangkan oleh tokoh positivis-Inggris. la mendefinisikan hukum sebagai suatu aturan yang ditentu- me John Austin (1970-1859). Menurut dia hukum dibedakan menjadikan untuk membimbing makhluk berakal oleh makhluk berakal yang dua:telah memiliki kekuatan mengalahkannya. Sehingga karenanya hu- I). Hukum Allah, merupakan suatu moral hidup daripada hukumkum, yang dipisahkan dari keadilan dan sebagai gantinya didasarkan dalam arti sejati.pada ide-ide baik dan buruk, dilandaskan pada kekuasaan yang ter-tinggi (Friedmann, 1990: 258). , 2). Hukum manusia, yakni segala peraturan yang dibuat oleh Menurut Austin, ilmu yurisprudensi membicarakan hukum- manusia sendiri.hukum positif, karena mempertimbangkan tanpa memperhatikan baik .Hukum manusia dibedakan lagi menjadi:atau buruknya hukum-hukum itu. Semua hukum positif berasal dari a. Hukum yang sungguh-sungguh (properly so called). Hukumpembuat hukum yang sangat menentukan, sebagai yang berdaulat. la ini adalah undang-undang yang berasal dari suatu kekuasaanmendefinisikan penguasa sebagai seorang manusia superiori yang politik, atau peraturan-peraturan pribadi-pribadi swasta yangmenentukan, bukan dalam kebiasaan ketaatan kepada seorang yang menurut undang-undang yang berlaku.seakan-akan superiori dan yang menerima kebiasaan ketaatan dari b. Hukum yang sebenamya bukan hukum (improperly sosuatu masyarakat tertentu. la menjelaskan bahwa atasan itu mungkin called). Seperti peraturan-peraturan yang berlaku bagi suatuseorang individu, sebuah lernbaga atau sekumpulan individu. Pengua- klub olahraga, pabrik, dan sebagainya. Peraturan-peraturansa tidak dengan sendirinya diikat oleh batasan hukum baik dipaksakan ini bukan hukum dalam arti yang sesungguhnya, sebab tidakoleh prinsip-prinsip atasan atau oleh hukum-hukumnya sendiri. berkaitan dengan pemerintah sebagai pembentuk hukum. Karakteristik hukum yang terpenting menurut teori Austin ter-letak pada karakter imperatifnya . Hukum dipahami sebagai suatu Jika kita mengacu pada apa yang dikatakan oleh Austin makaperintah dari penguasa. Akan tetapi memang tidak semua perintah menurut Huijbers (1995: 41) ada dua turunan pandangan:oleh Austin dianggap sebagai hukum, menurut pandangannya hanya 1. Bidang yuridis mendapat tempat yang terbatas, yaitu menjadiperintah-perintah umum yang mengharuskan seseorang atau orang- unsur negara. Wilayah hukum bertepatan dengan wilayah suatuorang untuk bertindak atau bersabar dari suatu kelas pantas mendapat negara.atribut hukum (Bodenheimer, 1967: 95). Menurut Austin sebuahperintah yang memenuhi syarat sebagai hukum tidak harus keluar 2. Hukum mengandung arti kemajemukan sebab terdapat beberapalangsung dari sebuah badan legislatif suatu negara, semi sal Parlemen bidang hukum di samping negara, walaupun bidang-bidang itudi Inggris. la bisa saja keluar dari sebuah badan resmi (pemerintah) tidak mempunyai arti hukum dalam arti yang penuh. Hukumdimana otoritas pembuatan hukum telah didelegasikan oleh penguasa. dalam arti yang sesungguhnya adalah hukum yang berasal dariMenurut Austin hukum buatan hakim adalah hukum positif dalam negara dan yang dikukuhkan oleh negara, Hukum-hukum lainpengertian yang sebenamya dari istilah ini, karena aturan-aturan yang tetap dapat disebut hukum, tetapi tidak memiliki arti yuridisdibuat hakim melalui kekuatan hukum mereka berupa kekuasaan yang yang sesungguhnya.
  • 53. 96 97 Austin menyatakan demikian karena bertolak dari kenyataan Teori Austin yang berlandaskan pada perintah penguasa-bahwa terdapat suatu kekuasaan yang mernberikan perintah-perintah penguasa dalam arti negara modem kemudian dikembangkan olehdan ada orang yang menaati perintah-perintah tersebut. Tidak penting Rudolf von Jhering dan George Jellinek. Kaum positivisme sej ak dar imengapa orang menaati perintah-perintah tersebut, ada orang yang Austin, amat terpengaruh oleh teori hukum dengan mengubah pene-mentaati karena rnerasa memiliki kew ajib an untuk memperhatikan kanan dari teori-teori keadilan menjadi teori-teori negara berdaulatkepentingan umum, takut akan kekacauan, terpaksa dan lain sebagai- nasional sebagai gudang dan sumber kekuasaan hukum. Hans Kelsennya tidak menjadi persoalan. Yang jelas jika tidak mentaati, maka dan para pengikutnya yang secara kolektif dikenal seba gai " Mazhabakan dikenakan sanksi . Maka untuk dap at dise but hukum menurut Wina" kemudian mengembangkan positivi sme ana litis Austin.Austin diperlukan adanya unsur-unsur sebagai berikut: (1) adanyapenguasa (souvereighnityy , (2) suatu perintah (command) , (3) kewa-jiban untuk menaati (duty) , dan (4) sanksi bagi mereka yang tidak taat Kritik atas Teori Austin(sanction ). Penggolongan Austin yang mengkategorikan semua hukum Dengan demikian Austin, sebagaimana dikatakan oleh Fried- sebagai perintah telah dikritik oleh berbagai penulis seperti Bryce,man (1990), mengganti ideal keadilan yang secara tradisional dipan- Gray, Dicey, yang menganggap hak-hak privat, undang-undang admi-dang sebagai pokok utama segala hukum, dengan perintah seorang nistratif dan hukum-hukum deklaratori tidak bisa digolongkan seb agaipenguasa. Definisi Austin (dalam Friedman, 1990) tentang hukum perintah. Disamping itu, teori Austin tidak menawarkan pemecahanberbunyi sebagai berikut: dalam menghadapi interpretasi-interpretasi yang bertentangan den gan Every positive law is directly or circuitously, by sou vereighn suatu keadaan atau preseden. Pemisahan hukum secara ketat dari cita- individual or body, to a member or members of the independent cita keadilan juga dibantah oleh pemikir-pernikir lain . political society wherein its author is supreme. Hukum adalah tiap -tiap undang-undang positif yang ditentukan 3. Positivisme Pragmatik secara langsung atau tidak Iangsun g oleh seorang pribadi atau seke- Sebagai lawan dari teori Austin adalah gerakan kaum Realis lompok orang yang berwibawa bag i scorang anggota atau anggota- Amerika yang disebut Positivisme Pragmatis, yang mempelajari anggota suatu masyarakat politik yang bcrdaulat, dimana yang mem- hukum sebagai karya-karya dan fungsi-fungsinya bukan scbagai yang bentuk hukum adalah yang tcrtinggi. tertulis di atas kertas. Hal ini merupakan sua tu pendekatan pragmatis Menurut Huijbers (1995) kelemahan utama teori Austin terletak terhadap hukum, yang mengarah pada akhir segala sesuatu, hasil daripada pandangan bahwa negara dan hukum adalah kenyataan belaka. akibat-akibatnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Friedmann, menjelangHukum dianggapnya tidak lain daripada perintah-perintah yang dike- akhir abad ke-19, skeptisisme yang sehat yang menyerang pendirianluarkan oleh yang berkuasa dan yang biasanya ditaati . Hal ini berarti jurisprudensi analitis mengambil dua bentuk yang amat berbeda: suatujika peraturan-peraturan tersebut secara de fa cto ditaati, peraturan- idealisme hukum baru yang sebagian bersifat metafisik dan sebagianperaturan tersebut dianggap berlaku juga secara de jure. Hal ini lagi bersifat sosiologis, lentur dan bertekad melawan asumsi positivis-menurut Huijbers tidak dapat dibenarkan, menurut Huijbers hukum me analitis dan mengarah untuk meneliti realitas-realitas masyarakatyang sesungguhnya adalah hukum yang legal. modem dalam hubungan mereka dengan hukum modem (Friedmann, 1990 : 294).
  • 54. 98 99 Positivisme Pragmatik dan Analitik merupakan kubu-kubu yang itu?" tetapi bukan pertanyaan "apa hukum itu seharusnya?". Teori initerpisah dalam konsep-konsep hukum mereka. Bagi kaum positivis mengkonsentrasikan diri pada hukum semata-mata dan berusahaAnalitis, hukum dipisahkan dari etika, sernentara kaum Positivis Prag- melepaskan ilmu pengetahuan hukum dari campur tan gan ilrnu penge-matis melekatkan makna penting kebaikan etik , tetapi esensi dari tahuan asing seperti psikologi dan etika. Kelsen memisahk an penger-kebaikan -sebagairnana dinyatakan oleh WiIIiam James- adalah benar- tian hukum dari segala unsur yang berperan dal am pembentukanbenar memuaskan keinginan-keinginan. Roscoe Pound (lahir 1870) hukum seperti unsur-unsur psikologi , sosiologi, sejarah, politik, danpendiri fiIsafat sosial Amerika, benar-benar terpengaruh oleh filsafat bahkan juga etika. Semua un sur ini termasuk ide hukum atau isiPragmatis yang dikemukakan oleh William lames, karena ia meng- hukum . Isi hukum tidak pernah lepas dari unsur politik, psikis, sosial-anggap tujuan akhir hukum dalam rangka memuaskan keinginan- budaya, dan lain-lain. Bukan demikian halnya dengan pengertiankeinginan semaksimal mungkin. hukum. Pengertian hukum menyatakan hukum dalam arti formalnya, Hukum menurut Positivisme Pragmatik, harus ditentukan oleh yaitu sebagai pcraturan yang berIaku secara yuridis. Inilah hukumfakta-fakta sosial yang berarti sebuah konsepsi hukum dalam perubah- dalam arti yang benar, hukum yang murni (das reine Recht).an terus menerus dan konsep masyarakat yang berubah lebih cepat Mengapa kewajiban yang terIetak dalam kaidah hukum adalahdibandingkan hukum, sementara Positivisme Analitik mempertahan- suatu kewajiban yuridis? Menurut pcnganut positivisme, hal ini ter-kan kestabilan yang kaku dalam hukum. Kaum Positivis Pragmatis sangkut dengan suatu kcharusan ekstem, yaitu karena ada paksaan/-mementingkan hukum seharusnya, sedangkan tcori Austin hanya me- ancaman dari pihak luar jika tidak menaati. Dasarnya adalah bahwamentingkan apa hukum itu?. Perbedaan ini disamping yang lainnya asal mula segala hukum adalah undang-undang dasar negara. Oalammembuat Positivisme menjadi scbuah teori yang mengalami kontra- relasi negara ada penguasa dan ada rakyat, ada yang memberi perintahdiksi dalam dirinya sendiri. dan ada yang harus menaati perintah. Pandangan kedua menyatakan bahwa hal ini tersangkut dengan suatu kewajiban intern, yaitu karena dorongan dari batin untuk mene-C. TEORI HUKUM MURNI rimanya sebagai suatu kewajiban yang harus ditaati. Kewajiban yuri- dis dianggap sebagai suatu dorongan batin yang tidak dapat dielakkan. Pembahasan utama Hans Kelsen (lahir 1881) dalam teori Lalu bagaimana hukum dapat mewajibkan secara batin? Menuruthukum murni adalah untuk membebaskan ilmu hukum dari unsur Hans Kelsen (1881-1973) adalah karena adanya kewajiban yuridis,ideologis. Kcadilan misalnya, oleh Kelsen dipandang sebagai sebuah sebab memang beginilah pengertian kita tentang hukum. suatu per-konsep ideologis. la melihat dalam keadilan sebuah ide yang tidak aturan yang a-normatiftidak masuk akal , dan tidak merupakan hukum.rasional dan teori hukum murni tidak bisa menjawab tentang perta- Meminjam istilah Immanuel Kant, Kelsen menyatakan bahwa kewa-nyaan tentang apa yang membentuk keadilan karena pernyataan ini jiban hukum tennasuk dalam pengertian transedental-logis, yaitusama sekali tidak bisa dijawab secara ilmiah. Jika keadilan harus di- "mewajibkan" harus diterima sebagi syarat yang tidak dapat dielakkanidentikkan dengan legaIitas, dalam arti tempat, kcadilan berarti meme- untuk mengerti hukum sebagai hukum. Jika menurut Kant ada normalihara sebuah tatanan (hukum) positif melalui aplikasi kesadaran dasar (grundnorm) bagi moral (yang berbunyi: berlakulah sesuaiatasnya. dengan suara hatimu), maka menurut Hans Kelsen dalam hukum juga Teori hukum murni menenurut Kelsen adalah sebuah teori terdapat suatu norma dasar yang harus dianggap sebagai sumber keha-hukum positif. Teori ini berusaha menjawab pertanyaan "apa hukum rusan dibidang hukum. Norma dasar (grundnorm) tersebut berbunyi:
  • 55. 100 101orang-orang harus menyesuaikan diriya dengan apa yang telah membentuk lingkaran. Sedemikian besar makna syariat, sehinggaditentukan. tanpanya pengembaraan spiritual tidak akan mungkin dapat ditempuh, Meskipun Kelsen telah berusaha menjawab pertanyaan tentang dan dengan dernikian agama itu sendiri tidak akan dapat dipraktikan.mengapa hukum mewaj ibkan secara batin, .namun jawaban Kelsen Dari sini kita mengetahui bahwa konsep Nasr diatas telahbanyak dikritik karena konsep norma dasar abstraknya tidak dapat menjelaskan konsep transedental-Iogis hukum yang dikemukakandipahami. Kritik ini membawa Kelsen menerima teori stufenbau. Immanuel Kant.Menurut Kelsen syarat satu-satunya bagi suatu peraturan untuk dapatdisebut sebagai hukum yang mewaj ibkan adalah bahwa terdapat suatuminimum efektivitas (yaitu orang harus menaatinya). Dengan kesim- Kritik atas teori Kelsenpulan ini Kelsen sudah beralih ke positivisme hukum. Singkatnya teori Kelsen mernbatasi dirinya pada hukum seba- Jawaban yang lain diberikan oleh konsepsi Islam tentang makna gaimana adanya tanpa memperhatikan keadilan atau ketidakadilannya.syariat sebagai hukum yang mewajibkan. Seorang muslim harus Akan tetapi menurut Stammer kemurnian mutlak bagi teori hukum :menginsyafi bahwa kehidupannya telah diatur oleh syariat. Syariat apapun adalah tidak mungkin. Kelsen harus mengakui manakala teoritersebutlah yang memberi makna sakral pada setiap aspek kehidupan, ini memasuki pertanyaan tentang norma-norma fundamental yangmeneiptakan keseimbangan pada masyarakat, dan menyediakan media bertentangan. Pertanyaan, yang merupakan norma-norma fundamentalbagi umat manusia agar dapat menjalankan kehidupan sal eh sarat yang valid, dirnana teori murninya tidak bisa menghindari, karenadengan nilai, serta untuk memenuhi fungsi manusia sebagai makhluk tanpa itu maka keseluruhan bangunan itu akan runtuh (Friedrnann,Tuhan yang ditempatkan di muka bumi agar mengabdikan diri kepada 1990: 285). Dari sisi lain, Lauterpaeht seorang pengikut Kelsen telahkehendak-Nya. Menurut Sayyid Hossein Nasr (2003: 90) melalui mernpertanyakan apakah teori hierarki norma-norma hukum tidaksyariat, seorang muslim mempunyai potensi untuk dapat melampui menyatakan seeara langsung sebuah pengakuan akan prinsip-prinsipmakna esoterik syariat itu sendiri dan menempuh jalan (thariqat) hukum alam, walaupun Kelsen menyerang keras ideologi hukum alammenuju kebenaran (hakikat) yang terkandung di balik sisi lahir dan (Friedmann, 1990: 286).ajaran-ajaran hukum yang suei. Keeuali teori hukum murni menyatakan bahwa situasi-situasi Nasr menjelaskan bahwa syariat adalah garis yang mernbentuk yang mengabaikan pilihan diantara dua ideologi alternatif, semisalsebuah lingkaran, tiap-tiap titik dalam garis yang melingkar tersebut interpretasi-interpretasi yang memperdebatkan undang-undang, teorimewakili tempat berpijak umat muslim. Tiap-tiap radius yang meng- ini menolak mernberikan bimbingan apapun juga bagi pemeeahanhubungkan setiap titik sudut pada garis lingkaran ke titik di tengah atas-atas konflik semaeam itu. Tidak dapat disangkal bahwa hukumlingkaran itu menyirnbolkan thariqat, dan titik yang berada ditengah dalam kasus-kasus semaeam itu tidak bisa diinterpretasikan denganadalah hakikat, yang menjadi sumber keberadaan garis radial, dan tanpa menunjuk kepada cita-cita hukum. Selanjutnya hukum menurutsudut garis yang membentuk lingkaran. Semua bagian lingkaran, Austin dan Kelsen merupakan sebuah tatanan yang digaransi olehdengan titik di tengah, garis lingkaran dan garis radialnya dapat dium- aneaman-aneaman -yang menurut Friedmann merupakan eiri khaspamakan mewakili totalitas tradisi Islam. Seseoranng diperkenankan hukum kriminal- ia mengabaikan fungsi utama hukum sebagai alatuntuk memilih salah sa tu garis radial sebagai rute yang mengantar- I kontrol sosial, diluar proses pengadilan atau penuntutan perdata.kannya ke titik yang berada di tengah-tengah lingkaran, namun Dengan pernberian kekuasaan, tidak: melalui tatanan yang digaransidengan satu syarat yakni melalui garis perrnulaan dari lini yang oleh aneaman-aneaman, hukum memiliki kontribusi dalam kehidupan
  • 56. 102 103sosial. la memungkinkan individu-individu bisa membentuk hubung- Dari sini filsafat hukum dengan akal sebagai basisnya, ambrukan-hubungan hukum mereka dengan orang-orang lain melalui kontrak, karena hukum alam ditafsirkan oleh setiap yuris menurut akalnyawasiat, perkawinan dan tindakan hukum lainnya. sendiri padahal berbeda dari satu ke lain orang dan lain tempat (Muslehuddin, 1991: 40).D. HUKUM BERLANDASKAN WAHYU I-Iume telah memberikan rembesan analisis logis yang meng- hancurkan pretensi hukum alam terhadap validitas ilmiah. Teori Menarik untuk dieatat bahwa Roseoe Pound menandai kejadi- hukum alam ditandaskan pada scbuah konsepsi akal sebagai potensian-kejadian pada abad ke- I 9 yang memberi sebuah rangkaian baru yang melekat pada diri setiap manusia dan menciptakan norma-normakepada hukum alarn dengan hasil bahwa hukum alam diinterpre- perbuatan yang abadi dan pasti. Hume memperjelas bahwa akaltasikan sesuai dengan perubahan sosial dan kehilangan karakter seperti dipahami dalam sistem hukum alam mengacaukan tiga halidealnya sebagai hukum yang lebih tinggi . la mengatakan: berbeda: Karena kemacetan organisasi sosial feodal, kenaikan perda- a. Kebenaran-kebenaran yang tidak dapat dihindarkan dan pen- I gangan dan era penemuan, kolonisasi dan eksploitasi atas sumber- ting, yang amat sedikit sekali seperti aksioma-aksioma metema- sumber benua-benua barn, bersarnaan dengan rnunculnya nation- tika. Aksioma tersebut tidak ada dalam kawasan tingkah laku . nation menggantikan tumpukan teritorial yang dipegang oleh budak, manusia. ruembutuhkan sebuah hukum nasional yang disatukan dalarn dominasi nasional. Starkey mcngajukan kodifikasi kepada Henry VIII dan b. Hubungan antara fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang seeara Durnoulin menghimbau harmonisasi dan unifikasi hukum adat formal dijelaskan melalui sebab dan akibat karena fakta dan Perancis dengan kcdifikasi akhirnya. Para teolog yuris Protestan abad kejadian selalu diasosiasikan dalam suatu pola khusus, sebagai ke- 19 mencmukan scbuah basis filsafat untuk me menu hi keinginan- bahan bagi pengalaman dan observasi. Tetapi tidak ada keperlu- keinginan waktu itu dalarn negara yang dinobatkan sebagai bersifat an logis dalam asosiasi semacam itu, ia semata-rnata sebuah ketuhanan dan dalam hukum alam yang dipisahkan dari teologi dan bahan bagi hubungan empirik sedangkan observasi atas berlandaskan semata-mata kepada akal, merefleksikan keyakinan tak hubungan-hubungan ini merupakan objek ilmu pengetahuan terbatas pada akal dengan datangnya renaissance. Jadi setiap yuris empirik. nasional biasa menafsirkan sendiri hukum alam berkat kemarnpuan akalnya, sebagaimana setiap orang Kristcn bisa menafsirkan finnan e. Perbuatan manusia yang rnasuk akal. Teori-teori hukum alam Tuhan untuk dirinya sendiri seperti yang ditunjukkan oleh akal dan mengasumsikan bahwa ada prinsip-prinsip tingkah laku rasional kesadarannya. Disisi lain para Yuris Katolik kalangan Kontra-refor- yang karenanya mcrupakan bagian dari validitas universal dan masi menemukan sebuah basis filsafat untuk memenuhi keinginan- penting (Sabine, 1964: 59). keinginan yang sama dalarn sebuah konsepsi hukurn alam sebagai suatu sistem batasan-batasan perbuatan manusia yang mengekspesikan Analisa diatas menunjukkan bahwa konsep akal yang dijadikan sifat manusia, yaitu gagasan rnanusia sebagai makhluk rasional, dan tumpuan teori hukum alam, hanyalah sebuah kekaeauan dari tiga hukum positif sebagai sistem ideal yang mengekspresikan hukum faktor yang pengertiannya amat berbeda ini. Karena itu, Hume sebuah negara yang tidak menyatu (Pound, 1953: 13-14). menolak akal. Menurutnya akal hanyalah semata-mata khayalan, dan dibuat-buat. Untuk ini Muslehuddin menyatakan:
  • 57. 104 105 Filsafat hukum yang bertujuan mencapai keadilan mutlak bunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melu- berlandaskan pada hukum alam, tidak akan bertahan lama selama akal, kai. Termasuk memelihara kemuliaan dan harga diri manusia yang selalu berubah, menjadi landasa~a. Demikina pula keadilan itu dengan jalan mencegah perbuatan qadzcf (menuduh berzina), sendiri merupakan karakter cair dan tidak bisa memberikan sebuah dan melindungi kebebasan berpikir, berpendapat, berkarya dan definisi yang tepat. Kedua faktor ini menyebabkan kelemahan filsafat bergerak ditengah dinamika sosial sepanjang tidak merugikan hukum, walaupun ia talah berjuang keras untuk mencapai tujuan yang orang lain (Zahrah, 1994: 549-550). diinginkannya. Ini membuktikan perbedaan antara akal dan wahyu. Akal gaga] mencapai keadilan, tetapi wahyu telah menjadi sumber 3. Memelihara akal (al-Muhafadzah ala al- aql) abadi bagi keadilan dan pada kenyataanya sebagai keadilan mutlak. Yaitu menjaga akal agar tidak terkena bahaya (kerusakan) yang Karena hanya Tuhanlah yang mengetahui apa yang mutlak baik dan mengakibatkan orang yang bersangkutan tidak berguna lagi adil untuk manusia. Karena itu Islam mendekati keadilan dengan cara dimasyarakat, menjadi sumber keburukan dan penyakit bagi yang dijelaskan oleh Tuhan dan menurut petunjuk yang digariskan orang lain. Arti penting pemeliharaan akal: oleh wahyu, karena konsep keadilan tidak pemah berubah maupun bervariasi tetapi tetap abadi dibawah wahyu (Muslehuddin, 1995: 41) . a. Setiap individu sebagai bagian dari sebuah tatanan ma- syarakat, maka akal yang dimiliki oleh setiap anggota Menurut As Syatibi, Abu Zahroh (1994), Abdul Wahab Khalaf masyarakat memiliki fungsi sosial, Sebab denagan akal(1994), Islam telah mensyariatkan berbagai hukum yang menjamin tersebut, setiap individu ikut membentuk po la kehidupanterwujudnya hal-hal yang dharuri (primer) yang meIiputi: agama, masyarakat.jiwa, akal, kehormatan, dan harta kekayaan; dan menjamin pemeIiha- b. Orang yang membiarkan akalnya dalam kerusakan, akanraan terhadap kelima hal tersebut. menjadi beban yang harus dipikul oleh masyarakat. 1. Memelihara agama c. Dengan rusaknya akal seseorang maka memungkinkan timbulnya ketidaktertiban dalam masyarakat. Masyarakat Agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum dan undang- akan menanggung resiko atas terjadinya kejahatan dan undang yang disyariatkan oleh Allah untuk mengatur hubungan pelanggaran yang disebabkan oleh rusaknya akal manusia denganNya, dan hubungan antar manusia (Khalaf, 1994: 314). Untuk mewujudkan dan memeIihara agama, Islam (Zahrah, 1994: 549-550). Oleh karena itu Islam mensyariatkan pengharaman minuman telah mensyariatkan iman dan hukum pokok ajaran dasar islam khamar dan segala hal yang memabukkan yang menyebabkan tsyahadatain, sholat, zakat, puasa Ramadhan, dan haji), kewa- hilangnya (rusaknya) akal. jiban berdakwah untuk menyeru manusia kepada agama, kewa- jiban berjihad untuk memerangi orang-orang yang menghalangi 4. Memelihara keturunan tal-Muhafadzah ala an-Naslt agama, hukuman terhadap orang yang murtad dari agama, dan Yaitu memelihara tatanan nilai dalam proses pergaulan diantara hukuman terhadap pembuat bid ah (mengada-ada dalam sesama manusia dan mencegah terjadinya kerusakan biologis agama). yang diakibatkan oleh ketidakterjagaan didalam proses interaksi 2. Memeliharajiwa ial-Muhafadzah ala an-Nafsy sesama manusia. Oleh karena itu Islam melarang menikah dan berhubungan kelamin dengan muhrimnya (incest) dan melarang Yaitu memelihara hak untuk hidup terhormat dan memelihara berzina dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pem-
  • 58. 106 berupa hukuman hadd.5. Memelihara harta tal-Muhafadzah ala al-Mali Untuk menghasilkan dan mernperoleh harta kekayaan, Islam mensyaratkan kew aj iban beru saha untuk mernperoleh rezeki , BAB VII kebebasan bermuamalah, pertukaran, perdagangan dan kerja- AZASHUKUM sama dalarn usaha. Sedangkan untuk mem elihara harta , Islam mensyariatkan pengharaman pencurian dengan hukuman hadd bagi setiap orang yang melakukannya, dan mengharamkan riba Pengertian azas hukum adalah prinsip -prin sip yang dianggap karena termasuk perbuatan aniaya (dzalim) terhadap orang lain dasar atau fundamen hukum atau pengertian dan nilai-nilai yang men- dalam hal harta. j adi titik tolak berpi kir tentang huku rn ata u titik tolak bagi pemb en- tukan undang-undang dan interpretasi undang-undang atau prinsip- prinsip yang kedudukannya lebih tin ggi daripada hukum yang ditentu- kan manusia, Ada tiga ma cam azas hukum (H uijbers, 1995: 82) : I. Azas obj ektif hukum yang bersifat moral. Prin sip ini telah ada pada para pemikir Zaman Kla sik 2. Azas obj ekti f hukum yang bersifat rasional, yaitu prinsip-prin- sip yang term asuk pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang rasional. Prinsip-prinsip ini juga telah diterima sej ak dahu - lu, akan tetap i baru diungkapk an secara nyata sejak mulainya zaman modem, yaitu sejak timbulnya negara-negara nasional dan hukum yan g dibuat oleh kaum yuris secara profesional. 3. Azas subjektif hukum yang bersifat moral dan rasional, yaitu hak-hak yang ada pada manusia dan yang menjadi titik tolak pembentukan hukum. Perkembangan hukum paling nampak pada bidang ini. Hukum dalam arti objektif menandakan kaidah yang sebagai normatif mengatur kaidah keh idup an bermasyarakat. Hukum dalam arti subjektif menand akan hak dan kewajiban yang ada pada orang yang merupakan anggota masyarakat, yakni sebagai subjek hukum. Seperti azas -azas yang
  • 59. 108 109A. AZAS OBJEKTIF HUKUM kerelaan hati orang-orang untuk mengakui suatu aturan hidup yang melebihi kesukaan individual. Aturan hidup itu menjadi sasaran bagi1. Azas Rasional seorang yang bersikap adil adalah aturan Sang Pencipta, yang menjadi Azas rasional hukum, yaitu azas yang bertalian dengan suatu nyata dalam kesadaran manusia tentang tugasnya di dunia. Tugasnyaaturan hidup bersama yang masuk akal, dan karenanya diterima itu tidak selalu sama, sebab berkembang bersama dengan kesadaransebagai titik tolak bagi pembentukan suatu tata hukum yang baik. etis manusia. Seorang yang beriman akan menerima petunjuk dariAzas rasional hukum meIiputi azas bagi hukum objektif (undang- firman Tuhan, akan tetapi orang yang tidak beriman seperti Aristotelesundang) dan hukum subjektif (hak), yaitu antara lain: akan memikirkan makna keadilan juga (Brunner, 1943 dalam a. Hak manusia sebagai pribadi. Huijbers, 1988: 256-259). b. Kepentingan masyarakat. Muhammad Iqbal (1934: 1966) mendukung pandangan bahwa c. Kesamaan hak didepan pengadilan. hukum merupakan hasil upaya manusia untuk bertindak sesuai dengan d. PerIindungan terhadap yang kurang mampu. prinsip-prinsip keadilan. Sikap adil dan baik diperlukan guna mem- e. Tidak ada ganti rugi tanpa kesalahan (Huijbers, 1995: 87). bangun suatu hidup bersama yang diatur melalui hukum dan cinta kasih. Sikap ini dianggapnya sebagai suatu rasa dasar kemanusiaan yang berkaitan erat dengan sikap keagamaan juga.2. Azas Moral Kehendak untuk berIaku baik terhadap sesama manusia ber- Azas moral hukum, yaitu azas yang lebih dipandang sebagai muara pada pergaulan antar pribadi, berdasarkan prinsip-prinsip rasio-sesuatu yang idiil, yang belum tentu dapat diwujudkan dalam tata nal dan moral. Kehendak yang sama juga mendorong manusia untukhukum yang direncanakan. Sejak zaman Romawi prinsip-prinsip membuat suatu aturan hidup bersama yang sesuai dengan prinsip-moral ini dipandang sebagai hukum kodrat, entah hukum itu dianggap prinsip moral tersebut, yaitu dengan membentuk suatu sistem norma-berkaitan dengan kehendak Tuhan atau tidak. H.L.A. Hart, seorang norma yang harus ditaati semua pihak yang termasuk dalam suatupositivis berpandangan bahwa undang-undang harus dibuat dengan masyarakat tertentu.berpedoman pada prinsip moral ("minimum hukum kodrat") . Akan Kehendak untuk mengatur hidup menghasilkan tiga macamtetapi prinsip ini hanya sebagi prinsip regulatif saja, artinya undang- norma:undang itu tetap hukum, walaupun melawan prinsip moral (Hart, 1. Norma moral yang mewajibkan tiap-tiap orang secara batiniah.1979: 76). Gustav Radbruc berpendapat bahwa diperIukan sedikit Norma ini bersifat subjektif, karena berkaitan dengan suara hatinatural law yang berfungsi sebagai prinsip konstitutifhukum. nurani subjek yang bersangkutan. Selain itu norma ini juga bersifat Emil Brunner (1889-1966) menyatakan bahwa negara harus "menuntut" untuk ditaati.tunduk pada suatu norma kritis, yaitu hukum kodrat. Hukum kodrat itu 2. Norma-norma masyarakat, atau norma-norma sopan santun yangbukan hukum, bila dipandang secara tersendiri, akan tetapi berfungsi mengatur pergaulan secara umum. Norma ini bersifat objektif,sebagai prinsip konstitutif bagi undang-undang. Sehingga undang- karena berhubungan dengan masyarakat dan kebudayaan dan ber-undang yang tidak menurut hukum kodrat, tidak dapat diakui sebagai sifat tidak "menuntut", tetapi hanya "mengundang".hukum. Menurut isinya hukum kodrat itu merupakan buah usaha ma- 3. Norma-norma yang mengatur hidup bersama secara umum dengannusia untuk bertindak secara adil, yaitu hukum kodrat mengandaikan menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Norma inilah yang dimaksud dengan norma hukum. Norma ini bers ifat objektif,
  • 60. 110 III karena berkaitan dengan negara dan bersifat menuntut untuk Hak ini merupakan bagian dari eksistensi etis manusia di dunia ditaati. ini. John Locke menerangkan bahwa manusia pada zaman purbakala pun mengetahui hak dan kewajiban yang ada pada Diatas dinyatakan bahwa norma-norma berdasar atas kehendak, dirinya sebagaimana diajarkan oleh alam. Menurut Locke, "Th esebabnya adalah bahwa suatu keharusan yang dalam tiap-tiap norma state of nature has a law of nature to gove rn it, which obligesmengandaikan bahwa ada "sesuatu yang menghendaki". Demikian everyone, and reason, which is that law, teaches all mankindpula dalam bidang hukum, "sesuatu yang menghendaki" itu adalah who will but consult it, that being all equal and independent, nowarga negara yang bersama-sama mau mengatur hidupnya secara one ought to to harm another in his life, health, liberty oryuridis. Oleh karcna itu dalam bidang hukum, sustu kehendak yuridis possesions" ("Negara alam" telah memiliki "hukum alam"merupakan akar dan syarat scluruh hukum (positif). untuk mengatumya, yang mewajibkan seseorang dan dengan R. Stammler menerangkan bahwa kehendak yuridis tersebut alasan tersebut ia kita sebut sebagai hukum, mengajarkan semuabukanlah suatu realitas psikologis, seperti halnya kehendak untuk jenis manusia yang akan meminta petunjuknya, dengan mem-memberikan harta jika seseorang dirampok. Karena memberikan harta perlakukannya sama rata dan tidak saling bergantung, tidak adabukanlah suatu kewajiban yuridis, melainkan semata-mata oleh sebab yang saling menyakiti satu sama lain dalam kehidupannya,takut (psikis). Oleh karcna itu kehendak psikologis termasuk bidang kesehatannya, kebebasan atau dalam hal kepemilikan (Coples-"ada", bukan bidang "harus". Tampak juga bahwa kehendak psiko- ton, 1961-1975: 138)logis itu bersifat subjektif, sedangkan kehendak yuridis bersifa netral 2). Hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan perun-dan objektif (Kelsen). Menurut Stammler kehendak bebas dan otonom dang-undangan. Hak ini tidak langsung berhubungan denganyang membangun hidup bersama secara yuridis bersifat formal belaka martabat manusia, tetapi menjadi hak sebab termuat dalam(dalam arti Fortnen a priori Kanti, dan tidak ada sangkut pautnya undang-undang yang sah.dengan isi suatu tata hukum yang bcrsifat materiil. Oleh karena ituharus dibedakan dcngan teliti antara pengertian hukum yang formal, Hak dan kewajiban manusia melekat sebagai akib at manusiadan ide hukum yang material (Huijbers, 1988: 150-156). memiliki martabat. Manusia memiliki martabat, mengapa? Karena manusia merupakan makhluk istimewa yang tidak ada bandingannya di dunia. Keistimewaan ini nampak dalam pangkatnya, bobotnya, rela-B. NILAI SUBJEKTIF HUKUM sinya, fungsinya sebagai manusia. Bukan sebagai makhluk individual, melainkan sebagai anggota kelas manusia, yang berbeda dengan tum-1. Hak dan Kewajiban buh-tumbuhan dan binatang. Keistimewaan manusia dapat diterang- kan sebagai berikut: Hak adalah keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya a. Secara ontologisuntuk diperlukan sesuai dengan keistimewaan tersebut. Kewajiban a). Menurut filsuf Yunani, Skolastik dan Arab, manusia adalahadalah permintaan berupa sikap atau tindakan yang sesuai dengan makhluk istimewa yang tinggal pada tangga yang paling ataskeistimewaan yang ada pada orang lain. Ada dua macam hak: seluruh hierarki makhluk-makhluk, sebagai wujud yang berakal 1). Hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai budi dan/atau ciptaan Tuhan. manusia sebab berkaitan dengan realitas hidup manusia sendiri. b). Max Scheler: manusia merupakan suatu makhluk ruhani yang
  • 61. 112 113 melebihi makhluk-makhluk lainnya karena akal budinya yang Manusia mempunyai hak-hak kebebasan sipil dan politik dalam transeden. menentukan pemerintahan dan policy pemerintahan tersebut. c). G Marcel: manusia bersifat istimewa karena sebagai pribadi yang memerlukan orang lain.b. Secara etis Immanuel Kant menyatakan bahwa nilaimanusia terletak dalamkebebasannya dan otonominya, yang nyata dalam praksis hidup,dalam hidup moralnya. Tetapi hidup moral yang bemilai itu berakardalam nilai religiusnya, sebab kebebasannya berasal dari Tuhan .2. Hak Azasi Hak-hak asasi manusia diakui sebagai bagian humanisasi hidupyang telah mulai tergalang sejak manusia menjadi sadar tentang tern-patnya dan tugasnya di dunia ini. Oleh karena itu hak asasi dianggapsebagai fundamen yang diatasnya seluruh organisasi hidup bersamaharus dibangun. Hak -hak azasi dibagi dalam dua jenis: 1). Hak azasi individual yaitu hak atas hidup dan perkembangan hidup seperti hak atas kebebasan batin, hak atas nama baik, hak atas kebebasan agama, dan sebagainya. Hak-hak dasar ini disu- sun terutama demi perlindungan pribadi manusia terhadap kekuasaan Negara. 2). Hak azasi sebagai makhluk sosial, yang dibagi dalam hak-hak ekonomis, sosial dan kulturaI. Universal Declaration of Human Right (1948) tidak mencipta-kan hak-hak azasi, tetapi hanya memaklumkannya, meliputi: a). Manusia mempunyai hak-hak kebebasan politik, dimana tiap pribadi harus dilindungi terhadap penyelewengan dari pihak pemerintah. b). Manusia mempunyai hak-hak kebebasan sosial, yaitu hak untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, perawat- an, kesehatan dan pendidikan.
  • 62. 115 Manusia seba gai subj ek yang immanen dan transeden bersifat dinamis, hal ini ditandai dengan kenyataan bahwa manusia berkem- bang menuju arah ke depan. Selain itu manusia juga berkembang BAB VIII melalui tindakannya sendiri. Sifat manu sia yang dinamis tersebut memunculkan ide kunci bagi pengertian manusia, yaitu kebebasan. KEBEBASAN MANUSIA DANPEMBEBANANHUKUM B. KEBEBASAN EKSISTENSIAL Hukum bersifat mewajibkan/membebankan dan lawan dari Manusia memang tid ak bebas untuk masuk ke dunia karena iapembebanan adalah kcbcbasan . Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam tidak dapat memilih dari siapa ia dilahirkan, dimana ia akan lahir , apakeadaan bebas dan merdeka, lalu bagaimana kedudukan hukum dalam jenis kelaminnya, bagaimana bentuk tubuhnya dan lain sebagainya.konteks kebebasan manusia? Namun setelah manusia berada di dunia sesungguhnya ia merupakan makhluk yang bebas . Kebebasan tersebut menyangkut masa depan, bukan masa yang lampau . Ma sa yang lampau merupakan masa yangA. EKSISTENSI harus ia terima dan sebagai kenyataan dari dirinya yang tidak dapat ia hilangkan. Manusia kemudian men entukan arti dirinya dan mewujud- Eksi stcnsi adalah cara manusia berad a di dunia sebagai subj ek kan kehidupannya sebagai kultur (kebudayaan) . Kultur merupakanyang konkrit. Pengertian manusia sebagai subjek yang konkrit disini simbol keistimewaan dirinya sebagai makhluk yang bebas. Kulturmaksudnya adalah manusia dalam pengertian subj ektif-konkrit yaitu tersebut dalam tingkatan yang lebih tinggi termanifestasi menjadimanusia dalam kedudukannya sebagai subj ek di dunia (khalijah( peradaban. Oleh eksistensi manusia ada ketika ia sebagai subjek diEksistensi meliputi dua dimensi: dimensi immanensi, yaitu apa saja dunia mampu menciptakan budaya dan peradaban dalam rangkayang dilakukan manusia berpusat pad a kesadaran manusia tentang mewujudkan kehidupannya. Dengan kata lain manusia yang tidakdirinya, sehingga se luruh hidupnya dialami sebagai bagian dirinya berbudaya dan tidak beradab berarti telah kehilangan eksistensinya(batinlsistit) , dan dimensi transedensi , yaitu manusia tidak hidup sebagai manusia sebagai makhluk yang bebas (kehilangan kebebasandalam batin saja , tctapi apa yang dirasakannya dalam batin itu adalah eksistensialisnya).apa yang ada di luar dirinya. Mengapa sebagai makhluk yang bebas manusia justru terikat dengan budaya dan adab? Manusia diartikan sebagai makhluk bebas, tidak dimaksudkan bahwa semua tindakannya bebas. Kebebasan disini I Dalam filsafat tentan g manusia, pertama-tama manusia dimengcrti secara adalah bebas akan suatu tindakan manusiawi (actus humanusy; danobyektif-abstrak yaitu dalam dcfinisi home est animal rationale (manusia adalah bukan bebas akan suatu tindakan manusia (actus hominisi. Tindakanrnakhluk yang bcrakal budi). Kcmudian manusia dimengerti sccara subjektif-abstrakdalam ucapan Descartcs, cogito ergo sum (saya bcrpikir maka saya ada), dimana manusia (actus hominist adalah tindakan yang dapat dilakukan manu-tekanannya tcrletak dalam kchidupan batin . Terakhir dalam filsafat eksistcnsial sia, seperti berjalan, menolong orang lain, mencuri, memperkosa,manusia dimengerti scc ara subjektif-konkrit, manusia adalah subjek di dunia. Lihat membunuh dan lain sebagainya, namun bukan ini yang dimaksudHuijbers (1995 : 52) . dengan kebebasan eksistensial manu sia. Kebebasan eksistensial adalah
  • 63. 116 117kebebasan yang berpangkal pada kebebasan akan tindakan manusiawi buku J.P. Sartre L etre et le neant yang menyetakan bahwa kebebasan(actus humanus), yaitu perbuatan yang sesuai dengan kodratlfitrah menurut maknanya terletak dalam kemampuan manusia untuk menga-manusia sesuai dengan petunjuk dari yang menciptakannya. takan tidak terhadap masa lalunya. Menurut Huijbers, dengan per- Dari sini kita dapat memahami jika dalam sejarah filsafat senan- nyataan seperti ini berarti intisari kebebasan sebagai inisiatif/pilihantiasa timbul keraguan tentang kemungkinan manusia memiliki tindak- atas dasar pengertian telah diabaikan.an bebas/sejati; menurut K Bertens (1985: 399-412) hal ini disebab- Kebebasan manusia tidak tanpa batas. Tiap-tiap pilihan adalahkan: • terbatas, baik karena faktor eksternal maupun internal. Terbatasnya a. Menurut paham materialisme-deterministis, semuanya berjalan pilihan disebabkan halangan-halangan ba ik yang bersifat eksternal menurut sebab-akibat yang kita kenal dari alam material. maupun yang bersifat internal. Dalam filasafat tradisional, ada empat Manusia sebagai makhlukjasmani tidak luput dari hukum sebab halangan yang dimaksud: akibat ini. a. Halangan yang berasal dari batin, yaitu ketidakpengetahuan b. Freud dalam "teori bawah sadar" mengatakan bahwa seluruh (ignorantia) ; ketakutan (metus) dan nafsu (passio). kelakuan manusia berasal dari dorongan bawah sadar yang tidak b. Halangan yang berasal dari luar batin, yaitu kekerasan (violen- dikuasai kehendak kita. tia) atau tekanan atau paksaan (Huijbers, 1995: 55). c. Menurut paham strukturalisme, manusia terbelenggu dalam struktur-struktur yang menggenggam kehidupannya di dunia. Kebebasan dari halangan-halangan tersebut berupa pilihan atau Menurut filsuf strukturalisme manusia sebenarnya bukan indi- inisiatif untuk memilih dan bertindak. Di dalam batin, ketidak penge- vidu . Bahwa dia merasa dirinya individu, merupakan suatu tahuan merupakan halangan dalam bertindak, sebab karenanya kegiat- khayalan (ilusi). Manusia terbelenggu dalam struktur-struktur an akal budi dikurangi. Sedangkan ketakutan dan nafsu merupakan masyarakat, sedemikian rupa sehingga ia tidak mampu mem- halangan bertindak karena ia menyebabkan kegiatan kehendak buat sejarahnya sendiri . dikurangi. Di luar batin situasi fisik seseorang dan perlawanan yang ber- Bahwa manusia adalah suatu makhluk yang bebas tidak dapat asal dari lingkungan, khususnya penggunaan kekerasan, dapat dipan-dibuktikan secara matematis, tetapi dapat dibenarkan berdasarkan dang sebagai halangan bagi bertindak secara bebas juga. Teriebih,pengalaman sendiri . Dasar kebebasan manus ia adalah bahwa ia mem- penggunaan kekerasan dari pihak luar kebebasan dapat hilang samapunyai suatu pandangan yang luas atas beberapa kemungkinan yang sekali. Bila keterbatasan bertindak disebabkan oleh orang lain secaraada pada dirinya sendiri maupun pada lapangan tindakannya. Pan- tidak wajar, keterbatasan itu dialami sebagai ketidakbebasan. Dengandangan universal ini yang menimbulkan alternatif bertindak. Yang demikian dapat disimpulkan bahwa kebebasan berupa inisiatif (bebasbersifat hakiki bagi kebebasan manusia adalah bahwa tindakannyal . bertindak, bebas memilih) merupakan kebebasan dari halangan danpilihannya berasal dari dirinya sendiri. Menurut Huijbers (1995: 54) paksaan.inisiatif/pilihan sendiri merupakan unsur yang menentukan bagi kebe- Intisari kebebasan adalah bahwa manusia dapat bertindakbasan suatu tindakan. Lebih lanjut Huijbers menyatakan bahwa manu- menurut inisiatif sendiri dan pilihan sendiri atas dasar pandangannyasia bersifat bebas sebab ia mempunyai akalbudi dengan pandangan yang universal. Tiap-tiap tindakan terdiri dari tiga unsur: (1) tindakanuniversal dan kehendak untuk memilih apa yang dikehendakinya itu sendiri; (2) asal tindakan; dan (3) tujuan tindakan. Makna kebebas-sendiri. Huijbers mengkritik pengertian kebebasan manusia dalam
  • 64. 118 119an adalah bila manu sia mampu mengarahkan dirinya kearah suatu qadamya itulah timbu l ilmu pengetahuan .tujuan yang bernilai baginya. Makna kebeb asan scmacam inilah yang Ulama yang lain menyata kan bahwa qadha adalah kenyataandisebut sebagai kebebasan eksisten sial , karena kebebasan dipandang hukum yang telah ditetapkan Alla h sej ak zaman azaly (dalam ilmusebagai sarana untuk mencapai tujuan hidupnya, dan dengan demikian Tuh an) terhadap sesuatu, yang seka rang te lah terwujud, seperti: hidup,mengembangkan eksistensinya ses uai dengan cita-cita inti pribadinya mati , senang, susah , dan sebagainya. Sedangka n qadar adalah rencana(Huijbers, 1995: 56) . atau program yang berada di dalam ilmu Tu han (zaman azaly) untuk Dari sini dapat disimpul kan bahwa konsep kebebasan eksisten- menentukan segala sesuatu (teoritis). Dari pengertian itu dapat disim-sial, adalah: pulkan bahwa qadha merupakan manifcstasi dari qadar. Kebebasan eksistensial adal ah kebebasan yang digunakan se- Muhammad Na im Yasin menyatakan: secar a terminologis ada bagai sarana untuk mencapai tujuan hidupnya, untuk mengem- ulama yang berpendapat bahwa kedua istilah tadi mempunyai penger- bangkan eksistensinya ses uai dengan cita-c ita inti pribadinya. tian yang sama dan ada pula yang mcmb edakan pengertian keduanya. Tujuan inti pribadi tidak harus baik, tetapi j uga dapat bersifat Yang membedakan, mendefinisikan Qadar sebagai Ilmu Allah tentang jahat. Schingga baik atau j ahat tidak termasuk dalam pertim- apa-apa yang akan terjadi pada seluruh makhluknya dim asa yang akan bangan bahwa itu merupakan kebebasan eks istensial. datang. Dan qadha adalah Penciptaan segala sesuatu oleh Allah sesuai Niet szhe dan Sartre mengatakan bahwa hanya orang yang kuat- ilmu dan iradah Nya. Ulama lain mcnganggap bahwa istilah qadh a lah yang akan berha sil hidup secara bebas, yaitu orang yang dan qadhar memiliki pengertian yang sama, yaitu segala ketentuan, mamp u mengatasi halan gan-halangan di atas. undang-undang, peraturan dan hukum yang ditetapkan secar pasti oleh Allah untuk segala yang ada (tnaujudi , yang mengikat antara sebab dan akibat segala sesuatu yang terjadi. Pengertian ini sej alan denganC. KEBEBASAN MANUSIA DA N KEHENDAK TUHAN pengguanaan kata qadar dalam AI Quran dengan berbagai derivasi- nya (I1yas, 1992: 183).1. Pengertian Kehendak Tuhan (T aqdir) Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin menyatakan : menu- Yang dimaksud dengan istilah taqdir pada pembahasan ini rut para ulama shalaf as-shalih, qadha dan qadar termasuk kedalamadalah Qadar (AI-Qadar Kh airuhu wa Syarruhu) atau Qadlia dan salah satu di antara tiga macam tauhid, yaitu: tal/hid uluhiyah , tauliidQadar (AI Qadha wal Qadar). Secara etimologis qadha adalah bentuk rububiyah dan tauliid asm a wa sifat (Jaiz , 1996: 40-41). Tauhidtnashdar dari kata kerja qadha yang berarti kehendak atau ketetapan Uluhiyah ialah mengesakan Allah dalam ibadah, yaitu beribadahhukum, yaitu kehendak atau ketetapan hukum Allah terhadap segala hanya kepada Allah dan karena-Nya semata. Tauhid Rububiyah ialahsesuatu. Sedangkan qadar secara etimologis adalah bentuk mashdar mengesakan Allah dalam perbuatan-Nya, yaitu mengimani dan meya-dari qadara yang berarti ukuran atau ketentuan, yaitu ukuran atau . kini bahwa Allah yang mencipt a, menguasai dan mengatur alamketentuan Allah terhadap segala sesuatu (Ilyas, 1992: 182). Menurut semesta. Iman qadha dan qadar adalah termasuk Tauhid Rububiyah.Hilabi , qadlia adalah ekesekusi, pelaksanaan penciptaan segala sesua- Tauhid Asma wa Shifat ialah men gesakan Allah dalam asma dan sifattu; sedang Qadar adalah ketentuan-ketentuan yang ada pada ciptaan Nya yaitu mengimani bahwa tidak ada makhluk yang serupa denganitu (Jaiz, 1996: 37) . Hillabi lebih lanjut mengemukakan bahwa dengan Allah dalam zat, asm a maupun sifat.mempelajari qadha (apa yang diciptakan Allah) untuk mengetahui Menurut Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin dalam bukunya Aqidah Ahl SU/111ah wal jama ah menyebutkan bahwa tingkatan taqdir
  • 65. 120 121atau qadar ada empat tingkatan: firman : 1. All/m "(yaitu) bagi siapa diantara kamu yang tnau menempult jalan Allah mengetahui sega la sesuatu. Dia mengetahui apa yang yang lurus. Dan kamu tidak dapat tnettghendaki (meu empuh telah, sedang dan akan terjadi . Dia mc ngc tahui apa yang ada di jalan itu] kecuali apabila dikeliendaki Allah. Tuhan sem esta langit dan di bumi, yang terli hat ataupun yang tersembunyi, Alam. " (QS . At Takwir: 28-29) secara umum maupun terperinci, tcr masuk atas perbuatanNya 4. A! khalq sendiri maupun atas perb uatan makhluk-Nya. Dalam QS. Al Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk perbuatan manu sia . Anam ayat 59 Allah berfirman: Allah berfirman: "D i sisi-Nya segala anak kunei y ang ghaib, tiadalah yang "Padalial Alla h lah yang menciptakan kamu dan apa yang mengetah uinya kecuali Dia sendiri. Dia mengetahui apa -apa kamu perbuat itu " (QS. As Shafaat: 96) yang ada di darat dan di lauta n. Tiadal ah gugur sehelai daun kay u p Ull. melainkan Dia mengetahui, dan tiada sebuah biji 2. Aliran dalam ge lap gulita dan tiada pula benda y ang basah dan yang kering, ntelainkun seinuanya da latn kitab y ang terang. " Umat Islam dalam menyikapi keberadaan taqdir bermacam- 2. A I Kitabah mac am dan sccara umum digolongkan menjadi tiga golongan: A llah telah menuliskan segala sesu atu di Lauh Mahfudz. Apa I. Kelompok yan g ekstrim dalam menetapkan qadar dan meno lak yang ada sekarang, dan apa yang telah terjadi pada masa lalu, adanya kchendak dan kemarnpuan makhluk (paham Jabariya h). serta apa yang akan terjadi pad a masa yang akan datang telah 2. Kelompok yan g ekstrim menol ak adanya qadar dan men gang- Allah tuliskan dalam lauh Mahfudz. Allah berfirman: gap bahwa apa yang dilakukan dan terjadi pada manusia adalah "Tiada suatu ntusibah pun yang nienimpa di butni dan tidak atas usaha dan akibat dari perbuatannya sendiri (paham Qadari- pula pada dirimu se ndiri melainkan telalt tertu lis dalam kitab y ah ). . (lauh Mahfudz) sebelum Ka mi menciptakanny a. Sesungguhnya 3. Mereka yang ber iman seh ingga dib eri petunjuk oleh Alla h yang detnikian itu inudah bagi Allah . (kami jelaskan yang untuk menemukan kebenaran yang mcreka perselisihkan (Jaiz , dem ikian itu) supaya katnu jangan berduka eita terhadap apa 1996 : 42). yang luput dari kamu , da n supaya kantu jangan terla lu gembira terh adap apa ya ng diberkan-Nya kepadamu. Dan Alla h tidak Timbulnya golongan-golongan tadi disebabkan oleh. adanya menyukai setiap ora ng yang so mbong lagi tnembanggakan diri. berbagai pemahaman yang berbeda (kcliru) dalam mempercayai ada- " (QS. AI Hadid : 22-23) nya taqdir. 3. AI Maisyah Jika kita mengikuti pandangan kelompok yang pertama tjabari- Ba hwa sega la sesuatu yang terj adi atau tidak terja di ada lah yah) maka mengapakah Allah menurunkan syariat ke muka bumi? dengan kehendak Allah. Ke hendak Allah meliputi sega la sesua- Padahal semua perbuatan yang kita lakukan merupakan kehendak dan tu, tidak ada sesuatu pun terj adi di langit dan di bumi kecuali keinginan Allah, Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang Allah atas kehendak Allah. Dan Allah telah menetapkan bahwa apa firmankan dalam nash-nash AI Quran, seperti dalam Qs. Al An am yang diperb uat-Nya adalah kehendak-Nya termasuk apa yang ayat 148: diperbu at hamba-Nya termasuk kehendak-Nya juga. Allah ber-
  • 66. -- i") 123 "Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan akan mengata- kehendak Allah. Dan kehendak Allah tidak lepas dari hikmah dan kan: "jika Allah mengliendaki niscaya kami tidak akan memperseku- kebijaksanaanNya, bukan kehendak yang mutlak dan absolute. tukan Allah dan tidak pula kami mengharatnkan barang sesuatu pun. " Masalah taqdir jika kita kaitkan dengan perbuatan manusia Demikian pulalah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan seringkali menimbulkan berbagai macam pertanyaan: (para rasul) sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah: "adakah kaniu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga kamu dapat a. Jika segala sesuatu tergantung pada kehendak Allah, lalu apa- mengemukakannya kepada kami?" kamu tidak mengikuti kecuali per- kah manusia tidak mempunyai pilihan dalam melakukan se- sangkaan be/aka, dan kamu tidak lain hanya berdusta ". suatu didalam kehidupannya? b. Jika segala sesuatu sudah ditentukan Allah dan sudah dituliskan Sebenamya qadha dan qadar adalah sesuatu hal yang gaib, di Lauh Mahfudz, lalu untuk apa manusia berusaha? Apa peranyang tersembunyi bagi kita, kita tidak mengetahui bahwa hal itu dari usahanya itu?qadlia dan qadar, kecuali setelah itu terjadi. Sebelum terjadi kita c. Jika Allah yang menciptakan kita dan semua perbuatan kita,diperintahkan oleh syariat untuk mcnjalankan hal-hal yang membawa lalu mengapa la mengadili perbuatan jahat yang kita lakukan,kebaikan di dunia dan akhirat sesuai dengan petunjuk agama (AI sedang la yang menciptakannya?Qardhawi, 1993: 54). d. Jika Allah yang menyesatkan siapa saja yang dikehendaki dan Sedangkan jika kita mengikuti pendapat yang kedua iqada- memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Laluriyah) maka hal ini pun bertentangan dengan nash AI Quran maupun kenapa orang yang tidak mendapat petunjuk disiksa di nerakayang terjadi dalam kenyataan. Syaikh Muhammad bin shaleh AI Us- nanti?taimin menyatakan: mereka yang menganut pendapat ini sebenamyatelah mengingkari salah satu aspek dari rububiyah Allah, dan Pertanyaan-pertanyaan diatas dan pertanyaan-pertanyaan lainberprasangka bahwa ada dalam kerajaan Allah ini apa yang tidak yang semacamnya timbul karena pemahaman yang parsial terhadapdikehendaki dan tidak diciptakanNya (Jaiz, 1996: 49). Percaya akan Islam, atau dengan ungkapan lain karena mcmahami taqdir sebagaiqadha dan qadar, tidaklah bertentangan dengan usa ha dan perjuangan suatu ajaran yang terlepas dari konteks keseluruhan ajaran Islam.untuk mengejar sesuatu yang dikehendaki atau mencegah sesuatu Memahami ayat alquran tentang kemutlakan maisyah Allah tanpayang dibenci. Tidak dapat diterima alasan bagi orang malas dalam memahami bahwa Allah juga memberikan maisyah kepada manusiameletakkan kesalahan, dosanya, dan tanggungjawabnya atas qadha akan me1ahirkan pemahaman dan sikap jabariyah (meniadakan kehen-dan qadar. Yang demikian itu menunjukkan dalil kelemahan dan dak dan ikhtiar manusia), sebaliknya memahami ayat al Quran ten-Iarinya dari tanggung jawab (AI Qardhawi, 1993: 55). Firman Allah: tang maisyah dan irodah manusia tanpa memahami kemutlakan dan "... Katakanlah (wahai nabi) : sekiranya kamu berada di iradah dan maisyah Allah akan melahirkan pemahaman dan sikap rutnah kamu. niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati qadariyali (manusia sepenuhnya yang menentukan perbuatannya sen- terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh .... " (Qs. Ali diri tanpa campur tangan Allah) (Ilyas, 1992: 187). Imran: 154) Abdul Mujid Az Zandany memberikan satu analogi: seperti se- Sedangkan pendapat yang ketiga men ganggap bahwa manusia orang guru yang cerdas dan tahu betul tentang keadaan murid-rnurid-berbuat atas dasar kemauannya dan berkata menurut keinginannya, nya, membuat beberapa soal untuk diujikan kepada murid-muridnya.tetapi keinginan dan kemauannya itu tidak lepas dari kemauan dan la menulis di atas kertas daftar narna-nama murid yang ia yakini dapat lulus ujian dan dan nama-nama yang tidak akan lulus ujian. Waktu
  • 67. 124 125ujian tiba, dan hasilnya pun terbukti. Apakah murid-murid yang tidak e. Dalam kehidupan sehari-hari manusia melakuakan sesuatu ataululus ujian dapat menyatakan bahwa apa yang ditulis diatas kertas tidak berdasarkan kemauannya sendiri tanpa ada yang memak-itulah yang menyebabkan mereka tidak lulus. Kita tahu bahwa apa sakannya. Sangat bisa dibedakan mana perbuatan yang dilaku-yang ditulis di atas kertas tadi oleh sang guru adalah kenyataan yang kan dengan terpaksa dan perbuatan yang dilakukan atas kemau-berkaitan dengan pengetahuan dan pengalamannya mengenai kedaaan an sendiri. Bahkan Islam tidak akan meminta pertanggung-murid-muridnya. Dan penyebab kegagalan mereka adalah karena jawaban atas perbuatan yang dilakuka n dengan terrpaksa.kelalaian dan kemalasan mereka sendiri (Az Zandany, 1984: 165) . Memang penilaian seoarang manusia seringkali tidak tepat, kita Memahami bahwa Allah menciptakan segala sesautu, termasuksering menyebutnya sebagai prediksi/perkiraan. Tetapi taqdir Allah manusia dan perbuatannya tanpa memahami bahwa Allah tidak pemahdengan segala ilmu-Nya tentu tidak akan meleset dan pasti terjadi . la menyuruh manusia berbuat kejahatan, bahkan menyuruh merekamenuliskan kegagalan orang yang gagal dan kebahagian orang yang berbuat kebaikan. Manusialah yang melakukan kejahatan tersebut atasyang berhasil sesuai dengan ilmu-Nya, kehendak dan ikhti amya sendiri sehingga manusialah yang nantinya Memahami ayat alquran yang menyatakan bahwa segala sesua- harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tersebut. Altu telah dituliskan di Lauh Mahfudz tanpa memahami bahwa tidak ada Utsaimin mengatakan bahwa perbuatan dan perkataan kita timbulseorang manusia pun yang tahu apa yang telah dituliskan disana akan karena dua faktor, yaitu kehendak dan kemampuan. Yang mencipta-menyebabkan sesorang mempertanyakan untuk apa manusia berusaha, kan kehendak dan kemampuan tadi adalah Allah. Andaikata tidak adapadahal Allah dengan sangat jelas telah memerintahkan manusia kehendak dan kemampuan tentu manusia tidak akan berbuat. Karenauntuk melakukan amal kebajikan dan melarang melakukan kejahatan. jika ia menghendaki, tetapi tidak mampu maka ia tidak akan dapatManusia disatu sisi adalah makhluk inussayar, yaitu tidak rnernpunyai berbuat. Demikian juga jika ia mampu tetapi tidak berkehendak tentukebebasan untuk menerima atau menolak seperti tentang jenis kela- juga ia tidak akan berbuat. Semua perbuatan yang manusia lakukanmin, keturunan, kematian, kelahiran dan sebagainya. Dan disisi lain didasari oleh kehendak dan kemampuan yang diciptakan Allah. Tetapiadalah makhluk Mukhayyar yaitu memiliki kebebasan untuk mene- pada hakikatnya manusialah yang berbuat, hanya yang menciptakanrima atau menolak yang berupa ikhtiar (Ilyas, 1992 : 188). Al Ustaimin perbuatan manusia adalah Allah. Siapa yang menciptakan sebab, makamemaparkan bukti-bukti tentang adanya ikhtiar bagi manusia: Dialah yang menciptakan akibatnya (AI Utsaimin dalam Jaiz, 1996: a. Didalam alquran Allah menyebutkan secara eksplisit tentang 62) . adanya Maisyah dan iradah manusia seperti dalam surat Al Memami ayat yang menyatakan bahwa Allah menyesatkan Baqarah ayat 223 dan At Taubah ayat 46. siapa saja yang dikehendaki dan memberi hidayah kepada siapa saja b. Adanya perintah dan larangan Allah terhadap hambanya. yang Dia kehendaki. Tanpa memahami makna hidayah dan perintah- c. Allah memuji orang-orang yang baik, mencela orang yang perintah Allah untuk mencari hidayah dan mernbimbing orang lain berbuat jahat, dan memberikan balasan yang sesuai bagi dalam mencarinya akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan sema- keduanya. cam ini. Bahwa sesungguhnya hidayah (petunjuk) ada dua mac am, d. Allah telah mengutus para Rasul untuk menjadi mubasyirin dan hidayah irsyad dan hidayah Ianah (Az Zandany, 1984: 165). Hidayah munzirin supaya tidak ada alasan lagi bagi umat manusia untuk irsyad dilakukan oleh para Rasul dalam membimbing kita ke jalan membantah Allah sesudah diutus para Rasul itu (lihat QS. An kebenaran. Sedangkan hidayah inayah merupakan tahap berikutnya Nisa: 165).
  • 68. 126 127yang di dapat manusia seteIah datangnya hiday ah irsyad, dan yang ini ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dalam faham taqdir yangmutIak miIik Allah. Para rasul menunaikan hidayah irsyad tetapi bahasa arabnya jabariyah dan bahasa baratnya fatalisme, semuanyamereka tidak memiliki taujik dan 1I1a unah, karena Allah hanya akan dikehendaki, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan.memberikannya kepada para hamb a yang dike tahui-Nya berha k Beliau mencontohkan misalnya api , menurut Jabariyyalz yang mem-menerimanya. Firman Allah: bakar adalah Tuhan, sedangkan dalam IPTEK yang membakar adalah "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk pada api itu sendiri . Tetapi hal ini kemudian dib antah oleh Muhammad bin orang yang kamu kasihi, tetapi Allah mentberi petunjuk kepada orang Shaleh AI Utsaimin. Beliau mengatakan bahwa yang menjadikan api yang dik ehendakilvya, dan Allah lebih mengetahui ormzg-orG.ng yang dapat membakar adalah Allah. Api tidak dapat membakar dengan mau menerima petunjuk. .. (QS. AI Qashosh: 56) sendirinya, sebab seandainya api dapat membakar dengan sendirinya ten tu ketika Nabi Ibrahim as dilernparkan kedalam api, ia akan hangus Dan Allah tidak akan menyesatkan manusia kecu ali kepada terbakar. Tetapi temyata tidak, karena Allah menghendaki lain. Allahmereka yang menolak hiday ah Irsyad . Firman Allah: berfirman: "maka tatkala mereka be/paling (dari kebenaran). Allah me- "Hai api menjadi dinginlah kamu, dan selamatlah bagi tnalingkan hati mereka, dan Allah tiada member! petunjuk orang yang Ibrahim." (QS. AI Anbiya: 69). fasik" (Q5. As Shaf: 5). Dan jika kita perhatikan secara seksama, hadist nabi tersebut sama sekaIi tidak bertentangan dengan AI Quran. Karena di ayat-ayat3. Sikap Kritis terhadap Keberadaan Taqdir yang lain Allah menegaskan tentang kekuasaannya atas taqdir makhluknya (Jaiz, 1996). Percaya akan adan ya qadlia dan qadar termasuk rukun imanyang keen am, seperti disebutkan dalam hadi st nabi yang diriwayatkanoleh Imam Muslim dari Umar ibn Khattab ra, yang berbunyi: 4. Hikmah Percaya kepada Taqdir "Beritahulah aku tentang iman . .. Rasul Menjawab : "Engkau Berkaitan dengan uraian diatas, seorang muslim wajib mem- beriman kepada Allah. kitab -kitablvya, rasul-rasullvya, dan kepada percayai taqdir. Dan diharapkan kita semua bisa memahami masalah Izari akhir, serta engkau beritnan kepada taqdir-Nya y ang baik taqdir secara benar karena pemahaman yang salah akan melahirkan maupun yang buruk. .. (HR. Muslim) sikap yang salah pula dalam menempuh kehidupan. Ada beberapa hik- Tetapi dalam Al Qur an sendiri tidak secara lengkap menye- mah yang dapat dipetik dari mempercayai adanya taqdir, yaitu sebagaibutkan bahwa rukun iman itu ada enam, dalam Al Quran hanya berikut:menyebutkan bahwa rukun iman itu hanya ada lima. Seperti dise- 1. Melahirkan kesadaran bagi umat manusia bahwa segala sesuatubutkan dalam ayat berikut: di alam semesta ini berjalan sesuai aturan, undang-undang, dan Beberapa ulama seperti Harun Na sution menyetujui bahwa hukum yang telah ditetapkan pasti oleh Allah tsunnatullah).rukun iman itu ada lima sesuai dengan yang tertera dalam AI Quran. 2. Mendorong manusia untuk berusaha dan beramal dengan sung-Dia menyatakan bahwa hadis yang diriwayatkan Muslim dari Umar guh-sungguh untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia danbin Khattab bukan hadis yang mutawattir. Lebih lanjut beliau menya- di akhirat, mengikuti hukum sebab akibat yang telah ditetapkantakan bahwa mempercayai qadha dan qadar bertentangan dengan Allah .
  • 69. 128 129 3. Menanamkan sikap tawakal dalam diri manusia, karena menya- Kategoris artinya mutlak, kewajiban ini merupakan kewajiban dari bahwa manus ia hanya bisa beru saha dan berdoa sedangkan yang sesungguhnya, bila tidak diikuti maka ia bersalah. Menurut D. hasilnya diserahkan kepada Allah. van Eck (1971 : 133) keyakinan hati nurani tentang baik tidaknya suatu 4. Mempercayai kekuasaan (qudrat) -Nya atas segala sesuatu yang tindakan - yang bersumber pada pertimbangan akal budi , pendirian tidak dapat diduga dan dinalar oleh manu sia biasa, berdasarkan orang lain, dan wahyu dalam Kitab Suci- tetap mengikat, sekalipun kehendak (iradah)-Nya bahwa sesuatu past i terjadi dengan tindakan itu secara objek tif dinyatakan salah. Alasannya, hati nurani izinNya . ialah satu-satunya sarana untuk sampai pada norma-norma moral (de 5. Mendatangkan ketenangan jiwa dan ketenteraman hidu p, karena zedenwet bereikt hem slechts via zijn innerlijk oordeel) . Namun orang meyakini apapun yang terj adi adalah atas kehendak dan qadar dianggap tetap bersalah, bila mereka tidak berusaha menghindarkan Allah. supaya suara hatinya tidak tersesat. Timbulnya rasa kewajiban pada manus ia ada karena rasaD. KEBEBASAN MORA L tanggungjawab , yaitu: 1). Kesadaran bahwa tindakannya yangbebas tidak pemah dapat Kebebasan moral ialah kemampuan manusia untuk mewujud- lepas dari dirinya , tiap-tiap tindakan bebas merupakan bagiankan hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip moral (Huijbers, 1995: dari dirinya sendiri .59). Berhubungan dengan pengertian ini, Agusti nus telah membeda- 2). Adanya panggilan atau keyakinan yang berasal dari suara hatikan antara kehendak beba s (liberum arbitirium) dan kebebasan bahwa suatu nilai hidup tertentu patut diwujudkan.(moral)/libertas . Kehendak bebas adalah kemamp uan untuk berbuatyang baik dan yang jahat (Liberum arbitirium et ad malum et ad Tanggung jawab langsung berkaitan dengan manusia sebagaibonum faci endum confitenduni est 1I0 S habere), sedangkan kebebasan makhluk yang bebas di dunia . Manusia bertanggungjawab dan harus(moral) adalah kemampuan untuk berbuat yang baik (Redimuntur mempertanggungj awabkan tindakannya kepada dirinya send iri, kepa-autem (scil. homines) in libertatem beatitudinis sempiternam, ubi jam da masyarakat dan kepada Tuhan . Suatu tindakan yang penuh tang-p eccato servire non possinti. gungjawab menjadi tanda dan ungkapan martabat manusia (Huijbers , Guna menerangkan kebebasan moral itu, Emmanuel Kant mem- 1995: 60). Dengan bertindak secara bertanggungjawab, yaitu denganbedakan hidup manusia sebagai bidang praktis dengan bidang alam menuju ke arah nilai hidup yang sejati , manusia menyatakan cara iasebagai bidang teoritis . Bidang teoritis adalah bidang yang "ada", berada di dunia dan senant iasa menentukan nilainya sendiri .yaitu alam. Alam itu merupakan kenyat aan yang ada, didekati sebagai- Bertindak dengan penuh tanggung jawab itu khas manusia .mana adanya dan dapat diselidiki secara ilmiah . Sebaliknya bidang Hanya manusia yang dapat menentukan tindakannya sendiri. Seekorpraktis, bidang hidup, dibangun dengan bert indak secara bebas . Maka hewan berhadapan dengan altematif-altematif juga, akan tetapi hanyadibidang ini orang tidak berhadapan dengan yang sudah ada, melain- dapat meng ikuti nalurinya saja. Sebaliknya manusia mengikuti nilai-kan dengan yang belum ada dan harus diwujudkan, yaitu nilai-nilai nilai hidup yang sesuai dengan martabatnya, yang dengan ini berartihidup. Yang "harus ada" itu menimbulkan suatu keharusan berupa ke- juga ia mempertanggungjawabkan hidupnya (Huijbers, 1995: 60-61) .wajiban untuk bertindak dengan cara tertentu. Rasa kewajiban dalam Kebebasan rasional sebenamya suatu kebebasan moral. Artinyakesadaran manusia itu disebut oleh Emmanuel Kant: imperatif nilai -nilai hidup yang ditanggapi secara rasional, harus diterima seba-kategoris.
  • 70. 130 131 gai norma. Kebebasan rasional adalah kebebasan yang menentukan Tidak bebas .. . adalah manusia yang hanya mengikuti kecende- bahwa tujuan hidup yang hendak dicapai harus ad a tuj uan yang wajar rungan-kecenderungan dan nafsunya yang mendadak , tidak menguasa i menurut pandangan umum. Oleh karena itu ada tiga unsur obj ektif diri, membiarkan dirinya dibawa arus. Dia menjadi bola permainan yang harus diperhitungkan: dari rangsangan-rangsangan yang mempengaruhinya (Scheltens & I) . Fakta bahwa tiap-t iap orang hidup bersama orang-orang lain . Siregar, 1984: 52). 2) . Paramete r suatu tindakan dikat akan wajar atau tidak didasarkan Namun menurut penulis, penggunaan akal dalam setiap peni- pad a nilai-nilai universal. laian benar dan salah juga merupakan kesewang-wenangan. Karena 3). Unsur boleh-tidak boleh , ya itu terdapat larangan untuk bertin- sej arah telah membuktikan bahwa akal tidak bersifat tetap, ia akan dak semau-maunya . Unsur ini dalam masya ra kat dis ebut n0l111a. sel alu berubah dari waktu ke waktu. Sesuatu yang dulu oleh akal dianggap benar, boleh .j adi saat ini oleh akal pula itu dianggap salah, Dengan ini suda h menj adi j ela s bahwa kebe basa n ra sional atau sebaliknya sesuatu yang dulu oleh akal di anggap salah, boleh jadi digolongkan pada keb ebasan untuk , yaitu keb ebasan dilihat dari segi saat ini oleh akal pula dianggap benar. Contohnya adalah praktik per- tujuannya. Akan tetapi disini istilah tersebut mend apat nilai suatu arti budakan, pada zaman dahulu oleh aka I hal ini dianggap sesuatu yang yang lebih obj ekti f darip ad a keb ebasan eksis tens ial. Untuk sa mpai benar dan ini menjadi kebenaran yang umum, oleh karena itu tidak pada pada keb eba san rasional ora ng haru s men gindahkan fakta dan heran jika pada zaman tersebut praktek perbudakan terjadi pada setiap nilai-nilai suatu keh idup an yang sejati yang be lum tentu ditemukan bangsa. dalam eksistensinya sendiri . Contoh yang lain misalnya masalah kedudukan perempuan, OIeh sebab hanya melalui suatu kebe basan ya ng ra siona l - yang menurut akal pada zaman dahulu perempuan memiliki kedudukan berdasarkan suatu pertimban gan yan g matang ten tan g fakta dan nila i- yang tidak berharga sama sekali, dia tidak berhak mewaris dan bahkan dapat dibentuk suatu kehidupan bersam a yang baik. Larangan-Iaran g- diperlakukan sebagai harta waris yang bisa diwariskan. Kedudukan an untuk bertindak semaunya dap at disambut deng an segala kerelaan perempuan yang seperti ini pun terus bertahan, bahkan kedudukan hati . Memang den gan ad anya larangan-larangan, keb ebasan individual perempuan yang tersebut masih kita jumpai hingga hari ini, melauidibatasi , akan tetapi hal ini terjadi demi terwujudnya keh idu pan ber- hukum perdata yang katanya modem dalam Code Civil Napoleonsama sebagaimana dicita-citakan. Ada dua fungsi larangan dalam hal yang dirumuskan pada tahun 1804 , dimana perempuan tidak dapatini: pertama, larangan-Iarangan menj elaskan kew aj iban-kewaj iban se- melakukan perbuatan hukum apapun ketika ia telah menikah, danseorang sebagai makhluk sosial. Kedua, Iarangan-Iaran gan untuk ber- kedudukannya berada dibawah pengampuan suaminya. Namun haritindak secara individual belaka membina suatu keb ebasan baru, yaitu ini kedudukan perempuan yang se macam ini telah berubah, perem-rnembuka peluang untuk bertindak demi kebaikan hidup yang sej ati puan sejajar dengan laki-Iaki, dan menurut akal:inilah yang benar, dan(Huijbers, 1995: 58). di indonesia sendiri hal ini telah dikoreksi dengan diundangkannya M elalui bepikir ten tang nilai-nil ai hidup orang sampai berke- VU No . 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyamakan kedu-hendak untuk melepaskan diri dari kebutuhan-kebutuhan yang alamiah dukan perempuan dan laki-Iaki dalam bidang harta kekayaan.belaka. Suatu kehendak alamiah merupakan kesewenang-wenangan. Dari sini kita mengetahui bahwa akal merupakan pijakan yangKarl Lazen menulis: absurd dalam penilaian kebenaran sejati. Absurditas itu disebabkan oleh keadaan akal sendiri yang memang selalu berubah, sehingga pe- nilaian yang diberikan pada sesuatu pun tidak akan tetap pula. Lalu
  • 71. 132 133 apa pijakan yang mutlak? Jawabannya adalah wahyu. Wahyu merupa- sesuatu itu baik atau buruk, dan nafsu al-amarali bissu merupakan kan sebuah kebenaran mutlak yang bersifat aksiomatik. la akan terus jiwa yang tidak baik. Menurut Islam manusia sesungguhnya mempu- relevan sepanjang zaman, sebelum Tuhan sendiri yang menggantinya. nyai tiga potensi itu secara bersama-sama, dan yang menjadi pijakan Penilaian yang diberikan oleh wahyu bersifat objektif, karena _ dalam memandang bahwa sesuatu itu salah atau benar adalah wahyu, meminjam istilah Muhammad Iqbal- dibuat oleh Realitas Mutlak. yaitu wahyu yang diturunkan kepada manusia yang menurut Tuhan Bagaimana dengan hati nurani, apakah bisa menjadi patokan hal ini sesuai denganjitrah (kodrat) manusia. peniIaian moralitas manusia? Berbagai pandangan para sarjana Barat Sikap dan pandangan manusia benar ketika ia memedomani di atas memposisikan hati nurani sebagai patokan bagi moralitas wahyu. Orang yang memedomani wahyu berarti ia menggunakan manusia, sebagaimana D. van Eck (197 I: 133) mengatakan bahwa hati nafsu al-muthmainnalnvye; sebaliknya orang yang tidak memedomani nurani ialah satu-satunya sarana untuk sampai pada norma-norma wahyu berarti ia mengikuti kecenderungan nafsu al-amarah bissu , moral (de zedenwet bereikt hem slechts via zijn innerlijk oordeel). Dengan demikian ukuran benar dan salah dalam hal ini menjadi Meskipun daJam tulisan D. van Eck yang dikutip oleh Huijbers (1995: mutlak, tidak relatif sebagaimana pandangan para ahli dan realitas di 6) keyakinan hati nurani ten tang baik tidaknya suatu tindakan Barat, ditentukan oleh hati nurani yang dibimbing oleh wahyu. bersumber pada pertimbangan akal budi, pendirian orang lain, dan wahyu dalarn Kitab Suci, namun pada kenyataanya tidak seperti itu. Keyakinan hati nurani dalam praktiknya hanya bersumber pada E. KO-EKSISTENSI "keinginan pribadi" subjek. Sebagai contoh masalah berhubungan kelamin/pekawinan dengan sesama jenis, incest, sex bebas, fenomena Manusia adalah makhluk yang paling sempuma di alam ini, waria dan sebagainya, bagi penganut/penderita masalah ini, hal ini berbeda dari makhluk-makhluk lain. Perbedaan itu tampak dari mereka anggap sesuai dengan hati nuraninya. Oleh karena itu mereka karakteristik sebagaimana para filosof menyebut hakikat manusia tidak segan-segan untuk mempertontonkannya kepada orang lain dan dengan istilah-istilah homo rationale, homo simbolicuin, homo econo- bahkan memperjuangkannya hingga ke parlemen. Jika demikian, tnicus, homo social (Arsitoteles), homo ludens (Huizinga), homo men- dihadap-hadapkan dengan orang yang dalam hati nuraninya mengang- sura (Protagoras), homo mechanicus (La Mettrie), homo viator gap bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu merupakan penyimpangan, (Gabriel Marcel), homo creator (Michael Landman) . Professor Noto- man a sebenamya suara hati nurani yang objektif? Moralitas mana nagoro (aIm) memandang hakikat dasar ontologis manusia dalam yang dianggap benar oleh hati nurani? Negara Republik Indonesia yang ber-Pancasila sebagai makhluk yang Ahli-ahli Barat yang dalam haI ini menganggap bahwa suara monopluralis. Manusia sebagai makhluk yang monopluralis olehhati nurani itu selalu benar dan menjadi ukuran moralitas manusia, Professor Notonagoro (aIm) diartikan sebagai makhluk yang mernilikimeskipun hal ini sesungguhnya juga bertentangan dengan filsafatnya 3 (tiga) hakikat kodrat sebagai berikut:zaman dahulu: homo hotnini lupus (manusia adalah serigala bagi ma- a Sifat kodrat, yaitu manusia sebagai makhluk individu dannusia lain), yang menjustifikasi adanya aturan/norma/hukum. Terlepas makhluk sosial.dari pertentangan itu, Islam membagi jiwa manusia dalam tiga kecen- b. Susunan kodrat, yaitu manusia sebagai makhluk yang tersusunderungan: nafsu al-muthmainnah, nafsu al-Iawwamah, dan nafsu al- dari dua unsur, yaitu raga danjiwa.amarah bissu . Nafsu al-muthmainnah merupakan jiwa yang baik, c. Kedudukan kodrat, yaitu manusia sebagai makhluk yang berdirinafsu al-Iawwamah merupakan jiwa moderat yang mampu memilah sendiri dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
  • 72. ~ 134 135 Atas dasar pemahaman hakikat kodrat ontologi manusia yang F. KEPEMILIKANmonopluralis itu maka kita dapat dengan mudah memahami hubunganantara manusia dengan nilai-nilai hidupnya. Pada kenyataannya manu- 1. Pengertian Hak Miliksia hidup bersama-sama dengan orang lain dan kebersamaan ini nyata Istilah milik berasal dari bahasa arab yaitu milk. Milik secaradalam seluruh hidup manusia dalam segala tindakannya. Oleh karena lughowi diartikan sebagai "memiliki sesuatu dan sanggup bertindakitu eksistenis manusia selalu berarti juga ko-eksistensi. Dalam secara bebas terhadapnya" (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1989: 8). Menurutkoeksistensi terdapat tiga tingkat (Huijbers, 1995: 62-64): istilahi milik didefinisikan sebagai suatu iklitisas yang menghalangi orang lain, menurut syariat, yang memb enarkan pemilik ikhtisas itu1). Ko-eksistensi biologis-psikis, yang berdasarkan kebutuhan aku. bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada Dalam keadaan ini aku dipandang lebih tinggi daripada penghalang (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1989: 8). manusia lain. Orang lain sedapat-dapatnya diarahkan untuk meme- Kata menghalangi dalam definisi diatas maksudnya adalah nuhi kebutuhan-kebutuhan aku. Akibatnya hidup bersama itu di- sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik sesuatu barang tandai dengan eksploitasi dan dominasi manusia pada manusia lain. untuk mempergunakan atau memanfaatkan dan bertindak tanpa per- Bila kebutuhan-kebutuhan pribadi itu menjadi satu-satunya tiang setujuan terlebih dahulu dari pemiliknya. Sedangkan pengertian bagi pembentukan hidup, maka dengan demikian hidup itu bertum- penghalang adalah sesuatu ketentuan yang mencegah pemilik untuk pu pada suatu egoisme individual belaka. bertindak terhadap hart a miliknya. Herbert Spencer (1820-1903) berpendirian bahwa memang Hak milik dalam pandangan Hukum Islam dapat dibedakan inilah situasi hidup yang sebenamya. Sesuai dengan teori evolusi menjadi: Charles Darwin dijelaskan bahwa prinsip-prinsip evolusi berlaku I . Hak milik yang sempuma tmilkut tam) , yaitu kepemilikan yang bagi kehidupan manusia juga, seperti struggle for life, the survival meliputi penguasaan terhadap bendanya (zatnya) dan manfaat- ofthe fittest, natural selection. Teori ini disebut Darwinisme sosial, , nya (hasil) benda secara keseluruhan . hukum dibuat untuk mengatur evolusi kehidupan bersama dalam 2. Hak milik yang kurang sempuma (milkun naqish), disebut masyarakat industri modem yang bertumpu pada egoisme indivi- demikian karena kepemilikan tersebut hanya meliputi bendanya dual (Copleston, 1961-1975: 142-168). · saja , atau manfaatnya saja.2). Ko-eksistensi etis berdasarkan kesamaan hak. Dalam keadaan ini aku dipandang sama tinggi dengan manusia 2. Sebab Hak Milik lain. Prinsip rasional ini yang menjadi sumber hukum.3). Ko-eksistensi etis berdasakan kewajiban. Selanjutnya dapat dikemukakan sebab-sebab seseorang mempu- Dalam keadaan ini manusia lain dipandang lebih tinggi daripada nyai hak milik menurut Hukum Islam, dapat diperoleh dengan cara: aku. Prinsip rasional ini yang menjadi sumber moral hidup 1). Disebabkan Ihra zul mubaltat (memiliki benda yang boleh manusia. dimiliki) Baranglbenda yang dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan adalah bukan benda yang menjadi hak orang lain dan bukan pula benda dimana ada larangan hukum agama untuk diambil
  • 73. 136 137 sebagai hak milik. Diantaranya dengan: berburu, membuka ta- 4). Attawalludu minal mamluk (beranak pinak) nah baru yang belum ada pemiliknya, air di sungai, pengusa- Segala yang lahir/terjadi dari benda yang dimi liki merupakan haan barang tambang (rikaz) dan hart a rampasan perang. hak bagi pemilik barang atau benda tersebut, misal: anak bina-2). Disebabkan al-Uqud (akad) tang - yang lah ir dari induknya, susu lembu yang keluar dari Pengertian akad atau perikatan dalam lapangan hukum harta seekor lembu . kekayaan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut sarang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan 3. Prinsip Kepemilikan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu (Soe- Pemilikan pribadi dalam pandangan Islam tidak bersi fat mutlak bekti, 1996: 122-123). Adapun klasifikasi perbuatan hukum (absolute). Dalam berbagai ketentuan, Islam melakukan pembatasan tersebut adalah: terhadap pengelolaan dan pemanfaatan harta benda mil ikny a. Ada a. Perbuatan sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan beberapa prinsip dasar mengenai kepemilikan terhadap harta benda, oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban seperti dikemukakan oleh Sayyid Quthb berikut ini: pada pihak yang lainnya, misal: pembuatan surat wasiat, dan 1). Pada hakikatnya individu hanyalah wakil masyarakat pemberian hadiah (hibah). Prinsip ini menekankan bahwa sesungguhnya individu (pribadi) b. Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang hanya merupakan wakil masyarakat yang diserahi amanah, dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan yaitu mengurus dan memegang harta benda. Sesungguhnya kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak secara timbal keseluruhan harta benda tersebut secara umum adalah hak milik balik, misal: jual beli, sewa menyewa, perjanjian kerja dan masyarakat. Sedangkan yang menjadi pemil ik mutlak dari harta lain sebagainya. benda terse but adalah Allah. Hal ini didasarkan pada finnan3). Disebabkan al-Khalafiyah (pewarisan) Allah: Yaitu seseorang memperoleh hak milik disebabkan karena "Beritnanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkah- menempati temp at orang lain (Suhrawardi, 2004: 11). Lahimya kanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan hak milik ini dapat dikelompokkan menjadi dua: kamu menguasainya ". (QS. AI-Hadid:7). a. Khalafiyah syakhsyan syakhsy, sering juga diistilahkan Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilikan pribadi atas dengan irts, yaitu ahli waris menempati tempat si pewaris sesuatu harta benda dalam pandangan Islam sebenamya hanya meliputi kepemilikan segala harta yang ditinggalkan oleh bersifat "pemilikan hak pembelanjaan dan pemanfaatan belaka. pewaris terse but. Dengan demikian, apapun bentuk kepemilikan pribadi (yang b. khalafiyah syaian syaiin, sering dinamakan juga dengan diperoleh berdasarkan usaha-usaha yang tidak menyimpang dari tadlmin atau tawild atau menjamin kerugian. Maksudnya syariat Islam) akan didapati hak masyarakat. Dalam bahasa apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang meru- sederhana dapat dikemukakan bahwa hak kepemilikan pribadi gikan orang lain, maka orang tersebut diwajibkan untuk dalam Islam mempunyai dimensi fungsi sosial. mengganti kerugian tersebut. Barang ganti kerugian (diyatl 2). Harta benda tidak boleh hanya berada di tangan pribadi (seke- iwald, dan arsyul jinayat) menjadi sepenuhnya milik dari lompok) anggota masyarakat. yang menenma. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan ke-
  • 74. 138 139 stabilan dalam masyarakat. Karena seperti kita keta hui bahwa bahayakan keutuhan dan per satu an masyarakat. kepemilikan hanya pada satu orang atau kelompok anggota ma - c. Larangan pembekuan harta syarakat (monopoli) memberikan dampak yang dapat merugi- Pemb ekuan hart a di sini maksudnya adalah mem bia rkan harta kan masyarakat. Ketidakbolehan penumpukan harta ini didasar- atau bend a miliknya terla ntar, tidak berman faat, dan tidak pro- kan pada finnan Allah: duktif. Padahal di sisi lain j ika barang tersebut dikuasai oleh " ... supaya liar/a itu jangan hanya beredar di antara orang- orang lain, maka sangat mungkin untuk dimanfaatkan bagi orang yang kaya saja diantara kamu ... " (QS . AI-Hasyr: 7). usaha-usaha produktif yang bermanfaat bagi oran g terse but Oalam konteks kekinian, hal tersebut yang diambi l ilustrasi maupun masyarakat secara luas. . bahwa sikap mental oligopoli, monopoli, kartel dan yang sejenis dengannnya merupakan sikap mental pengingkaran nurani kemanusiaan dan jelas-jelas menyimpang dari aturan Islam (Suhrawardi, 2000: 7). Walaupun di dalam syariat Islam diakui adanya hak -hak yangbersifat perorangan terhadap suatu benda, bukan berarti atas sesuatubenda yang dimilikinya tersebut sesorang dapat berbuat sewenang-wenang. Adanya hak masyarakat yang melekat terhadap hak mi likyang diperoleh seseorang, dibuktikan dengan kctentuan sebagaiberikut (Suhrawardi, 2004: 12-14): a. Larangan menimbun barang Dalam ketentuan syariat Islam seseorang pemilik harta tidak diperbolehkan untuk menimbun barang dengan maksud agar harga barang tcrsebut naik, kemudian penirnbun akan menj ual barang pad a harga yang tinggi tersebut. Larangan tersebut tercermin dari hadis yang diriwayatkan oleh Ab u Oaud, At- Tirmidzi dan Muslim dari Muammar bahwa Nab i SAW bersabda, "siapa yang tnelak ukan penitnbunan, ia dianggap bersalah. " b. Larangan memanfaatkan harta untuk hal-hal yang mernbahaya- kan masyarakat Pengertian membahayakan di sini adalah hal-hal yang yang dapat mengakibatkan ba haya atau kerusakan bagi masyarakat, baik fisik maupun non-fisik seperti membahayakan keh idupan beragama, membahayakan akal pikiran manusia maupun mem-
  • 75. 141 Filsafat politik mencari pilihan berdasarkan rasio, disini terdapat hubungan antara sifat dan hakikat dari kehidupan politik di dunia fana. b. Teori politik sistematis (syst ematic political theory) BABIX Teori ini menjelaskan realisasi dari nomm dan nilai-nilai ke POLITIK HUKUM dalam suatu program politik. c. Idiologi politik (political ideology) Merupakan himpunan nilai-nilai , ide , norma-norma, keper- Kegiatan politik adalah kegiatan yang bertujuan untuk merebut cayaan, keyakinan yang dimiliki orang atau sekelompokdan memperoleh kekuasaan, karena dengan kekuasaan dianggap orang atas dasar mana ia menentukan sikapnya atas sua tuseseorang atau kelompok masyarakat akan mempunyai akses yang problema politik. Contoh beberapa ideologi seperti Marxis-besar untuk ikut merumuskan dan menetapkan kebijakan publik yang me-Leninisme, Liberalisme.menguntungkan dirinya atau kelompoknya. Bahkan kekuasaan politik 2. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dandianggap sebagai kekuatan nyata untuk mengatur kehidupan masyara- fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma ataukat dalam berbagai aspeknya, karena tanpa kekuasaan politik, penga- nilai (noli valutionali, bersifat deskriptif dan komparatif.ruh seseorang atau kelornpok tidak akan efektif dalam kehidupanmasyarakat (Asyarie, 1999 : 107). Al-Farabi menyatakan bahwa ilmu politik dan etika merupakan Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena pcrluasaan atau perkembangan metafisika atau sebagai manifestasinyayang bersifat politik, yang bahasannya meliputi : (a) tujuan dari kegiat- yang tertinggi yaitu teologi, politik pemerintahan merupakan jelmaanan politik, (b) cara-cara mencapai tujuan itu, (c) kemungkinan - dari gambaran nyata kondisi ideal. la menyebut tatanan itu sebagai al-kemungkinan dan kebutuhan- kebutuhan yang ditimbulkan oleh situa- Madinah al-Fadilali, suatu kondisi masyarakat ideal yang bersumbersi politik tertentu, dan (d) kewajiban yang ditimbulkan oleh tujuan dari ide-ide Yang Sempuma atau Wujud Azali (AI-Farabi, 1959: 109-politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup 110).antara lain masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan,hak dan kewajiban, kemerdekaan, lernbaga-lernbaga negara, perubah-an sosial, pembangunan politik, modemisasi dan sebagainya. A. NEGARA SEBAGAI SUMBER HUKUM Menurut Thomas P. Jenkin dalam The Study ofPolitical Theorydibedakan dua macam teori politik yaitu: Hukum berkaitan dengan manusia sebagai manusia. Manusia 1. Teori-teori yang mempunyai dasar moril dan yang menentukan memenuhi tugasnya di dunia ini dengan menciptakan suatu aturan norma-norma politik. Karena adanya unsur norma-norma dan hidup bersama yang baik, yaitu secara rasional dan moral, dengan nilai maka teori-teori ini dinamakan volutional (mengandung bcrtumpu pada hak-hak manusia. Namun pada kenyataannya hukum nilai). Yang termasuk golongan ini antara lain filsafat politik, diciptakan oleh negara. Hal ini sekurang-kurangnya berlaku bagi teori politik sistematis idiologi dan sebagainya. Teori-teori yang hukum sebagaimana dibentuk pada zaman modem ini. Hukum diang- valuational dapat dibagi dalam tiga golongan: gap sungguh-sungguh hukum, bila sah, yaitu bila dikukuhkan oleh a. Filsafat politik (political philosophy) negara.
  • 76. 142 143 Keny ataan ini men imbulkan keyakinan bahwa terdapat dua 2. Terbentuknya Nega ratingkat bag i berlakunya hukum. Pada tingkat pertama, hukum beradasebagai tuntutan ras ional dan moral. Selanjutnya pada tingkatan kedua Terbentuknya negara dapat terjadi karena proklamasi kemerde-hukum berl aku secara yuridis bila disahkan oleh Lembaga yang kaan negara, perjanjian intemasional, atau karena adanya plebisitberwenang/ma syarakat, dimana hukum berlaku secara yuridis. (1stanto,1994: 22). Proklamasi kemerdekaan berarti pemyataan sepi - hak dari suatu bangsa bahwa dirinya melepaskan diri dari kekuasaan negara lain dan mengambi l penentuan nasibnya ditangan sendiri.1. Pengertian Negara Dengan adanya proklamasi berarti suatu masyarakat membentuk orga- Pasal 1 konvensi Mont evideo 1963 mengenai hak-hak dan nisasi kekuasaan berupa pemerintahan yang berdaulat. Dengan prokla-kewajiban-kewajiban negara -yang ditandatangani oleh Am erika masi juga berarti suatu masyarakat menerapkan sis tem hukurnnyaSeri kat dan beb erapa negara-n egara Amerika latin- mengemukakan sendiri, menata sistem pemerintahannya sendiri untuk mencapaikarakteristik-karakteristik pok ok dari suatu negara: tujuan negara sesuai falsafah yang dianutnya. "N egara sebaga i subjek hukum internasional harus merniliki syarat-syarat berikut: (a) RakyatSubjek tctap , (b) Wilayah tertentu, (c) 3. Unsur Negara Pemerimtah, dan (d) Kemampu an melakukan hubungan-hubun gan a. Wilayah/Daerah Negara dengan negara lain" . Wilayah negara terdiri atas daratan dan lautan. Yang Konvensi Montevideo di ata s tidak menj ela skan tentang peng er- dimaksud dengan wilayah daratan negara adalah bagian duniatian negara tetapi lebih merupakan penetap an syarat yang harus dimi- yang kering yang merupakan bagian dari benua atau pulau yangliki oleh negara. Dari berba gai kon sep si yang ada mengenai pengerti - mencakup juga wilayah perairan daratan seperti danau danan negara dapat disimpulkan bahwa negara merupakan suatu alat ata u sungai. Luas wilayah daratan suatu negara dapat terjadi karenawewenang (auth ority ) yang meng atu r atau mengendalikan pesoalan- ditentukan sendiri secara sepihak oleh negara itu sendiri,persoalan bersama dar i masyarakat. Sehing ga seperti Hans Kelsen ditentukan dalam perjanjian internasional, ditentukan kebiasaanmisalnya mend efinisikan negara sebagai kesatuan ketentuan hukum dimasa lampau atau ditentukan oleh perkembangan setelahyang mengikat sekelompok individu yang hidup dalam wilayah terbentuknya negara tersebut (lstanto, 1994: 22). Yang dimaksudtert entu. Dengan demikian Kelsen menyamakan anta ra negara dengan de ngan wi layah laut negara ada lah massa air di dunia yanghukum. Dengan anali sis yan g lebih mendalam akan tampak bahwa mengelilingi daratan beserta tanah yang ada di bawahnya. Bagiteori ini merupakan suatu penyingkatan dari keempat karakteristik negara pantai dan negara kep ula uan yang wilayah daratannyanegara di atas karena adanya sistem hukum merup akan persyaratan berbatasan dengan laut memiliki previlige yaitu menguasaidari suatu pemerintahan sebagai suatu unsur ketatanegaraan (Starke, wilayah lautan tcrsebut.1989: 127), karena seperti yang dikatakan oleh John Locke : "Su atu pemerintahan tanpa hukum adalah suatu misteri dalam b. Rakyat Negara politik, yang sulit untuk dibayangkan secara manusiawi dan tidak konsisten dengan masyarakat manusia ". Kiranya perlu dibedakan antara penduduk dan warga negara, karena satu sama lain memiliki hubungan hukum yang
  • 77. 144 145 berbeda. Yang dinamakan penduduk adalah semua orang yang 4. Bentuk Negara dalam waktu tertentu berada dalam wilayah negara, baik warga Dalam Ilmu Negara pengertian tentang bentuk negara sejak negara maupun orang asing. Mereka tunduk pada hukum negara dulu kala dibagi menjadi dua yaitu: monarchie dan republik. Untuk Indonesia. Bagi mereka pada prinsipnya berlaku semua hukum menentukan suatu negara berbentuk monarki atau republik banyak yang berlaku dengan beberapa pengecualian bagi yang bukan ukuran yang dipakai. Jellineck memakai kriteria bagaimana caranya warga negara yaitu misalnya mereka tidak mempunyai hak kehendak negara dinyatakan. Jika kehendak negara ditentukan oleh suara dalam pemilu, tidak berhak menduduki jabatan tertentu, satu orang saja maka bentuk negara itu adalah monarki. Jika kehendak mereka yang mempunyai kekuatan diplomatik bebas dari negara ditentukan oleh banyak orang dalam suatu majelis, maka pungutan pajak dan bea. Bagi warga negara dimanapun ia ber- bentuk negaranya adalah republik. Sedangkan Leon Ouguit menggu- . ada tunduk pada kekuasaan dan hukum negara. nakan kriteria bagaimana caranya kepala negara itu diangkat. Jika seorang kepala negara berdasarkan hak waris atau keturunan, makac. Pemerintah bentuk negaranya disebut monarki. Tetapi jika kepala negaranya Menurut Prins Pemerintah dalam arti luas adalah suatu dipilih melaui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan tertentu, organisasi kekuasaan yang mempunyai wilayah tertentu dan adalah republik. berdaulat atas sejumlah orang tertentu sebagai warga negara. Sedangkan dalam arti sempit adalah lembaga yang ada dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan melaksanakan setiap 5. Susunan Negara peraturan yang dibuat oleh kembaga legislatif. Istilah susunan ditujukan untuk menentukan apakah negara itu merupakan negara kesatuan, federasi atau konfederasi. Jellineck mem-d. Kedaulatan bedakan negara federasi dan negara konfederasi pad a letak kedau- Jean Bodin mengatakan bahwa kedaulatan adalah ke- latannya. Pada negara konfederasi kedaulatan terletak pada negara- kuasaan tertinggi untuk membuat hukum dalam suatu negara negara bagiannya. Sedangkan pada negara federasi kedaulatan ada yang bersifat tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi . pad a keseluruhannya yaitu pada negara federasi itu sendiri. Alat Sedangkan CF. Strong membagi pengertian kedaulatan menjadi pengukur lain untuk membedakan negara federasi dan konfederasi pengertian intern dan pengertian ekstern. Sebagai pengertian adalah sejauh mana pemerintah pusat dapat secara langsung mempe- intern kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menen- ngaruhi rakyat dari negara-negara bagian melalui peraturan-peraturan tukan serta melaksanakan hukum terhadap semua orang dan yang dikeluarkannya. Oalam negara federasi, pemerintah pusat dapat semua golongan yang terdapat dalam lingkungan kekuasaannya. mempergunakan wewenangnya secara Iangsung terhadap setiap warga Sedangkan sebagai .pengeli ian ekstern, kedaulatan merupakan negara dalam ncgara-negara bagiannya, sedangkan wewenang ini kekuasaan tertinggi yang tidak diturunkan dari kekuasaan lain tidak terdapat pad a negara konfederasi (Kusnardi & Ibrahim, 1976: yang mengandung konsekwensi bahwa tidak ada campur tangan 168). negara lain dalam menentukan hukumnya sendiri. Selanjutnya antara negara federal dan negara kesatuan dapat ditunjukkan perbedaannya sebagai berikut: a. Pada negara federal negara-negara bagian mempunyai wewe-
  • 78. 146 147 nang untuk membuat UUD-nya sendiri (Pouvoir Constituant) Sifat negara merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dirni- dan dapat menentukan bentuk organisasinya masing-masing likinya, diantaranya: dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan konstitusi I). Sifat memaksa, ditujukan untuk menciptakan ketertiban dalam negara federal. Pada negara kesatuan daerah daerah tidak dapat masyarakat, dapat berupa penggunaan kekuasaan secara fisik membuat UUD sendiri, dalam hal ini organisasi kekuasannya secara legal. Dalam suatu negara yang demokratis hal ini dite- telah ditentukan oleh pembuat undang-undang dipusat. kan seminimal mungkin. b. Dalam negara federasi wewenang pembuat undang-undang 2). Sifat monopoli , yang bertujuan untuk menetapkan tujuan bersa- pemerintah federasi ditentukan secara terperinci sedangkan ma dari masyarakat. Sikap mencakup semua (all-encompassing, wewenang lainnya ada pada negara-negara bagian iresidu all embracing), dalam setiap kebijakan-kebijakan negara berla- power atau reserved power). Sebaliknya dalam negara kesatuan, ku merata bagi setiap orang tanpa kecuali . wewenang secara terperinci terdapat pada daerah-daerah dan residu powemya ada pada pemerintah pusat (Kranenburg, 1939) . Dari sini muncul adanya politik hukum suatu negara tertentu, yang berada di tangan pemerintah. Sehingga negara merupakan sumber hukum. Kedaulatan dalam arti yuridis ada pada negara. Masyarakat merupakan kelompok manusia yang saling berhu- Kedaulatan negara sebagai sumber hukum tidak mutlak. Negara harusbungan dan menempati suatu wilayah. Untuk melindungi kepen- tunduk pada aturan yang dikehendaki Tuhan, yakni aturan yang adil.tingannya dan menghindari terjadinya kebebasan tanpa batas makamanusia membentuk suatu asosiasi yang bertujuan untuk mernudah-kan memperoleh kebutuhannya dan membatasi kompetisi. Negara B. HUKUM DAN KEKUASAANadalah asosiasi yang lahir untuk memenuhi kebutuhan politik warganegara. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau kelompok Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara orang untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain sehingga sesuaiadalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk meng- dengan keinginan orang yang mempunyai kekuasaan tersebut.atur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijakangejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Secara umum negara umum (pemerintah) baik terbentuknya, maupun akibat-akibatnyamempunyai dua tugas yaitu: sesuai dengan keinginan pemilik kekuasaan. Kekuasaan politik bagian I. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang a- dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara sebagai satu- sosial, yakni bertentangan satu sarna lain, supaya tidak menjadi satunya institusi yang berkuasa. Dalam penggunaan kekuasaan harus antagonisme yang membahayakan. ada penguasa dan sarana kekuasaan agar penggunaan kekuasaan itu 2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan berjalan dengan baik. golongan ke arah tercapainya tujuan dari masyarakat secara Ossip K.Flechtheim membedakan kekuasaan politik atas: keseluruhan. 1. Bagian dari kekuasaan sosial yang khususnya terwujud dalam negara (kekuasaan negara atau state power), seperti lembaga pemerintahan.
  • 79. 148 149 2. Bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara, masyarakat. Gejala hukum dapat terI ihat dalam kehidupan manusia seperti partai politik, lembaga-Iembaga sosial yang mempenga- sehari-hari, baik dalam kehidupan manusia secara individu maupun ruhi jalannya kekuasaan Negara. seeara sosial. Jumlah gej ala hukum itu sangatlah banyak, sehingga kadang-kadang tidak kita sadari keberadaannya. Setiap waktu kita Hukum berasal dari negara, dan yang berkuasa dalam suatu dikuasai oleh hukum, sej ak manusia lah ir sampai sesudah mati. negara adalah pemerintah. Pemerintah melalui politiknya menetapkan Hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam pergaulan sehari- hukum. Apakah ada hubungan antara hukum dan kekuasaan? Ada dua hari juga tidak lep as da ri peraturan-peraturan yang menyebabkan ada- pandangan untuk menjawab hal ini: nya keh idupan yang baik dan teratur. Peraturan-peraturan itu rneru - 1. Hukum tidak sama dengan kekuasaan. Hal ini didasarkan pada pakan peraturan yang " mengej awantah" dalam kehidupan manusia dua alasan: sehari-hari. Mungkin ada peraturan yang sudah berlaku sejak jaman a. I-Iukum kehilangan artinya jika disamakan dengan kekuasa- dahulu, namun mungkin pula ada peraturan baru yang sesuai dengan an karena hukum bermaksud meneiptakan suatu masyarakat keadaan, waktu dan tempat. Dapat saja peraturan itu berbeda antar yang adil. Tujuan ini hanya tereapai jika pemerintah juga satu bangsa dengan bangsa yang lain. Dengan demikian dapat dikata- adil dan tidak semena-mena dengan kekuasaannya. kan bahwa hukum berlaku di seluru h dunia dan dapat dikatakan b. I-Iukum tidak hanya membatasi kebebasan individual terha- sebagai gej ala yang ber sifat universal. Namun secara nyata, gejala dap keb ebasan individual yang lain, melainkan juga kebe- hukum dapat kita lihat dalam undang-undang, ketetapan-ketetapan, basan (wewenang) dari yang berkuasa dalam negara. dan juga kontrak perjanjian. G ejala hukum inilah yang dipclajari 2. Hukum tidak melawan pemerintah negara, sebaliknya membu- dalam ilmu hukum, yan g jika dilihat dari sudut ilmu pengetahuan tuhkannya guna mengatur hidup bersama. Yang dilawan adalah merupakan bagian dari kebudayaan (A sdi , 1998: 3-4). kesewenang-wenangan individual. Hal ini didasarkan pada dua Setiap ban gsa mempunyai kebudayaannya sendiri-sendiri, maka alasan : hukum pun berbeda antara bangsa sa tu dengan bangsa yang lainnya. a. Dalam masyarakat yang lua s, konflik hanya dapat diatasi Menurut von Savigny (Theo Huijbers, 1990 : 114) , hukum adalah oleh entitas yang berada di atas kepentingan individu-indivi- pemyataan jiwa bangsa - Volksgeist - karena pada dasamya hukum du , yaitu pemerintah. tidak dibuat oleh manusia, tetapi tumbuh dalam masyarakat, yang b. Keamanan dalam hidup bersama hanya terjarnin bila ada lahir, berkembang dan lenyap dalam sejarah. Dengan demikian hukum pemerintah sebagai petugas tertib negara. berkembang pula dalam sejarah. Dalam pembentukan hukum perIu pula diperhatikan eita-eita ban gsa dan nilai-nilai yang terdapat dalam bangsa tersebut.c. HUKUM DAN MASYARAKAT Meskipun, hukum merupakan bagian kebudayaan suatu bangsa, oleh sebab itu tiap-tiap bangsa memiliki hukum masing-masing me- Apabila kita berbieara mengenai hukum, maka akan terpikirkan lalui proses sejarah dan kebudayaannya, namun terdapat suatu univer-oleh kita suatu proses pengadilan, ada hakim, jaksa, penuntut, dan salitas juga dalam tata hukum-tata hukum yang berlaku di dunia.pengaeara, yang semuanya meneoba untuk menyelesaikan suatu per- Karenanya perlu dibedakan antara politik hukum yang menyangkutkara agar terpenuhi suatu keadilan. Akan tetapi hukum bukan hanya di makna dan jiwa sebuah tata hukum, dan teknik hukum yangdalam pengadilan saja, melainkan hukum itu ada juga di dalam menyangkut eara membentuk hukum (Huijbers, 1988 : 118-121).
  • 80. 150 151 Hukum dalam hubungannya dengan kebudayaan suatu bangsa politik yang semata-mata ditujukan untuk merebut dan memperoleh dalam perkembangannya dipelajari secara empiris dalam antropologi kekuasaan, kawan dan lawan politik ditentukan sepenuhnya oleh hukum. Disini hukum dipandang berkaitan dengan nilai-nilai budaya, kepentingan-kepentingan poIi tik semata sehingga tidak ada lawan dan norrna-norma sosial dan lembaga-Iembaga sosial , sccara khusus dalam kawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi, yaitu kepentingan masyarakat sederhana atau primitif. kekuasaan. Sedangkan dalam pol itik moral, kekuasaan bukan merupa- Masyarakat tidak hanya ditandai oleh kebudayaannya sebagai kan tujuan akhir, tetapi alat perjuan gan dari cita-cita moral dan ciri khasnya, melainkan juga oleh situasi sosial ekonominya yang kemanusiaan. aktual. Oleh sebab itu perhatian pemerintah dan para sarjana hukum Ada bebcrapa tujuan poIitik hukum yang diuraikan oleh para tidak dibatasi pada nilai-nilai kebudayaan yang bersigat spiritual, sarjana, yaitu: me lainkan lebih-Iebih diarahkan pada kebutuhan-kebutuhan masyara- a. Menjamin keadilan dalam masyarakat. kat yang bersifat material. Pemcrintah mengatur kehidupan masyara- Tugas utama pemerintah suatu Negara ialah mewujudkan kat secara hukum atas dasar situasi sosial-ekonomis konkret yang keadilan social (iustitia socialis) yang dulu disebut keadilan distri- tertentu. butive (iustitia distributive). Undang-undang disebut adil yaitu un- I1mu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi dang-undang yan g mengatur sed emikan rupa kehidupan manusiamasyarakat, dalam konteks ma syarakat modem adalah sosiologi hu- dimana untung dan beban dibagi sec ara pantas. Undang-undang yangkum. Tujuan sosiologi hukum bersifat praktis, dimana yang dimaksud tidak adil adaIah yang melanggar hak-hak manusia atau mcngunggul-adalah bahwa undang-undang yang dibentuk sungguh-sungguh cocok kan kepentingan saIah satu kelompok saja.dengan kebutuhan-kebutuhan dan cita-cita suatu masyarakat tertentu . b. Menciptakan ketentraman hidup dengan memelihara kepastian hukum.D. TUJUAN POLITIK HUKUM Kepastian hukum berarti bahwa dalam Negara tcrs ebut undang- undang sungguh berlaku sebagai hukum, dan bahwa putusan-putusan Secara urnum dalam sistcm politik terdapat empat variabel hakim bersifat konstan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.yaitu: 1. Kekuasaan - sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan c. Menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok-kelom- bersama secara konkret. pok dalam masyarakat. Kepentingan ters ebut nampak dalam cita-cita masyarakat secara 2. Kepentingan - tujuan yang dikejar oleh pelaku atau kelompok kolektif. Pemerintah kemudian menetapkan undang-undang untuk poIitik. mendukung dan mengembangkan cita-cita tersebut. 3. Kebijaksanaan - hasil dari interaksi antara kekuasaan dan Tujuan mana yang harus diprioritaskan antara keadilan, kepas- kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan. tian hukum atau nilai -nilai khusus? Menurut Huijbers yang harus 4. Budaya politik - orientasi subyektif dari individu terhadap diutamakan adalah keadilan, yaitu pemeliharaan hak-hak yang berkait- sistem politik. an dengan tiap -tiap manusia sebagai pribadi. Karena hak-hak azasi Musa Asy ari (1999: 107) membedakan politik menjadi dua, tidak jatuh dibawah wewenang pemerintah dan tidak pemah dapatpolitik kekuasan dan politik moral. Politik kekuasaan adalah tindakan diserahkan kepada orang lain. Negara didirikan atas dasar hak-hak itu
  • 81. 152sebagai azas-azas segala hukum. Sesudah keadilan baru kepastianhukum, lalu salah satu nilai khusus dapat dipilh sebagai tujuan poltikhukum, sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan-kebutuhan bangsa(Huijbers, 1995: 120). BABX PENEGAKAN HUKUM A. PERAMPASAN KEMERDEKAAN DAN PEMIDANAAN Pelanggaran hukum membawa akibat diberikannya hukuman kepada si pelanggar. Hukuman itu dapat berbentuk hukuman fisik , hukuman denda ataupun hukuman dalam bentuk lain. Adanya hukuman yang diberikan tersebut akan menimbulkan masalah yang mengacu pad a keadilan. Sudah adilkah hukuman yang diberikan, khususnya hukuman yang diberikan sesuai dengan keputusan hakim dan dalam hukum legal. Berdasarkan pemberian hukuman itu akan timbul pertanyaan, "Apakah sesungguhnya tujuan memberi hukuman? Kecuali itu apakah hukuman terse but sesuai dengan nilai-nilai moral?" Mungkin ada yang berpendapat bahwa memberi hukuman ter- sebut balas dendam, atau biar orang bersalah itu "kapok", jera, sehingga tidak melakukannya lagi. Atau mungkin pula sebagai contoh agar orang lain tid ak melakukan pelanggaran yang sama. Secara umum, dapat dikatakan bahwa memberikan hukuman merupakan pengobatan atau treatment , atau merupakan denda karena melanggar peraturan. Agar suatu hukuman dapat dikatakan adil , maka hukuman itu hams mengandung aspek legal dan aspek moral, sehingga tercapai ketentraman lahir maupun batin, tidak hanya untuk si pelanggar hukum, melainkan juga masyarakat pada umumnya. Teori yang membenarkan pemberian hukuman pada seseorang yang melanggar hukum dan dibenarkan secara moral adalah teori Retributivisme. Menurut teori ini, dalam memberi hukuman haruslah dilihat apakah seseorang itu melanggar hukum. Untuk mengetahui hal ini perlu dilihat perbuatan orang itu pada masa lalu . Kalau memang
  • 82. 154 155 orang tersebut pada masa lalu telahmelanggar hukum, sudah sepan- oleh beberapa orang filsuf, di antaranya oleh Jeremy Bentham dari tasnyalah ia . menerima hukuman . Maka hukuman yang diberikan 1nggris. tersebut merupakan retribusi bagi pelanggaran yang diakibatkan oleh Berbeda dengan teori Retributivisme yang memandang pada pelanggarannya . Dengan demikian telah sesuai pemberian hukuman mementingkan masa depan. Dampak apa yang akan terjadi apabila itu dan karena itu teori retribusi ini juga dinamakan teori Propor- seseorang menerima hukuman. Hukuman yang diberikan diharapkan sionalitas (Yong Ohoitimur, 1997: 6). mengandung konsekuensi positifbagi si terhukum danjuga bagi orang Pengdukung teori ini adalah Immanuel Kant dan Friedrich lain khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Pendapat ini tentu Hegel. Kedua filsuf Jerman pada abad ke-18 ini mempunyai pan - tidak jauh berbeda dengan teori moral Utilitarisme yang mengatakandangan yang berbeda, namun keduanya menyetujui teori Retributi- bahwa suatu tindakan mempunyai nilai moral apabila tindakan ter- visme. Kant mengatakan, bahwa menghukum adalah kewajiban moral, sebut memberikan konsekuensi yang baik pada orang-orang lainapabila memang terbukti sescorang itu melakukan kesalahan. Jadi sebanyak-banyaknya. Prinsip manfaat inilah yang menjadi ukuranmenurut Kant, hukuman merupakan sesuatu yang harus diterima oleh bagi utilitarianisme.orang yang bersalah, dan hukuman itu adalah hadiah baginya. Menurut Bentham, konsekuensi yang merupakan akibat dariPandapat Kant ini dapat dikatakan bahwa ada dua macam hubungan hukuman yang berbentuk preventif ini ada dua macam. Pertamaantara hukuman dan pelanggaran. Yang pertama, ada hubungan logi s hukuman yang diberikan mengakibatkan seseorang yang dihukumantara .hukuman dan pelanggaran, yaitu siapa yang melanggar akan tidak mempunyai kemampuan untuk mengulangi perbuatan pelanggar-mendapat hukuman. Kedua, hukuman menimbulkan rasa moral, an. Hal ini disebabkan karena orang itu di hukum seumur hidup ataukarena seseorang yang berbuat harus bertanggungj awab (Yong dikurung, atau bahkan dihukum mati . kedua, hukuman mempunyaiOhoitimur, 1997: 7-10). efek baik, yaitu untuk memperbaiki si terhukum, sehingga ia tidak Hegel berpendapat bahwa hukuman merupakan kehendak akan membuat pclanggaran lagi. Jadi menurut teori ini,umum, general will. Ini tidak berarti bahwa gen eral will adalah I. Hukuman dapat memberikan akibat jera seseorang yang diberikehendak kolektif, tetapi general will menyatakan dirinya dalam hukuman. lni berarti bahwa hukuman memberikan efek pre-hukum, dan dikenal sebagai hukum positif yaitu hukum yang sesuai ventif.dengan rasio. Hukum mengharuskan setiap individu garus dihargai 2. Hukuman sebagai rehabilitasi, memberi kesempatan pada terhu-dan iperlakukan sebagai manusia bebas. Melanggar hukum berarti kum untuk memperbaiki diri. Mungkin lembaga pemasyarakat-melanggar kehendak bebas. Maka menurut Hegel, hukuman adalah an di Indonesia diharapkan untuk merehabilitir para terhukum.konsekuensi dari perbuatan yang melanggar hukum (Yong Ohoitimer, 3. Hukuman sebagai pendidikan moral, bersifat edukatif agar si1997: 9-17). terhukum menjadi taat pada hukum (Yong Ohoitimur, 1997: 26- Di samping Retributivisme yang mengadakan evaluasi hukum, 48) .ada aliran yang lain, yaitu aliran Utilitarisme. Kaum utilitarianismemengatakan bahwa pemberian hukuman berarti pencegahan, preventif. B. MASALAH-MASALAH DALAM PENEGAKAN HUKUMTeori ini telah ada sejak jaman Plato. Pada dasamya teori ini ber-pendirian bahwa hukuman tidak dapat membatalkan kesalahan yang 1. Ironi "Negara Hukum" Indonesiatelah dibuat oleh seseorang, tetapi hukuman itu justru mengingatkan Negara Indonesia adalah negara hukum, begitu yang dinyatakanpada masa depan si pelaku pelanggaran. Teori Plato ini juga diikuti
  • 83. 156 157dalam konstitusi kita UUD Negara RI 1945 pasal 1 ayat (3) yang dana BLBl, pencabutan subsidi kepada rakyat, kasus busung lapardirumuskan dalam amandemennya yang ketiga, Agustus 2001 yang yang terjadi di N1T dan NTB yang menistakan pembangunan yanglalu. Sehingga seharusnya seluruh sendi kehidupan dalam bermasyara- kita lakukan selama ini , industrialisasi pendidikan dan penjualan aset-kat dan bernegara kita harus berdasarkan pada norma-norma hukum. aset negara kepada pihak swasta asing. Kesemuanya itu dilakukanArtinya hukum harus dijadikan panglima dalam penyelesaian masa- oleh pemerintah dengan dalih untuk mewujudkan kesejahteraanlah-masalah yang berkenaan dengan individu, masyarakat dan Negara. rakyat.Tetapi sampai saat ini dalam kenyataannya masyarakat seperti tidak Di sisi lain kita melihat proses dehumanisasi ini semakin cepatpercaya kepada hukum sebagai satu-satunya solusi atas permasalahan yang diakibatkan oleh kehancuran moral dan akhlak manusia. Manu-yang terjadi disekitarnya. Mungkin hal ini disebabkan karena sudah sia tidak lagi memiliki rasa empati terhadap manusia lainnya yangsangat kronisnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum, isti- ditimpa kemalangan, di sisi lain negara telah tidak lagi "rnengurusi"lah ini tidak lazim dipakai dalam bahasa Indonesia dimana penyum- rakyatnya. Masyarakat mulai frustasi dengan sistem yang dibuat olehbang terbesar krisis tersebut adalah dari para penegak hukumnya negara, karena jelas bahwa sistem yang ada sangat tidak memihaksendiri. kepentingan orang banyak. Sistem tersebut lebih memihak kepada Para pencari keadilan yang notebene adalah masyarakat kecil para pemodal, politisi busuk, konglomerat hitam, penjahat kernanusia-sering dibuat frustasi oleh para penegak hukum yang nyatanya lebih an, penjarah uang rakyat, dan penguasa yang menyembah berhalamemihak pada golongan berduit. Sehingga orang sering menggambar- materialisme. Masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada keadilankan kalau hukum Indonesia seperti jaring laba-laba yang hanya yang ditegakkan oleh hukum, masyarakat juga tidak lagi mau rnern-mampu menangkap hewan-hewan kecil , namun tidak mampu mena- perhatikan nilai-nilai moral dan susila yang selama ini mapan.han hewan besar tetapi hewan tersebutlah yang mungkin menghancur- Kernudian kita rasakan bahwamasyarakat Indonesia sekarang inikan seluruh jaring laba-laba. Contoh paling nyata adalah penanganan mengarah pada pemikiran yang formalistik, intoleransi, kebekuan dankasus-kasus korupsi, hampir sebagian besar permasalahan yang meng- kejumudan, fanatisme buta, serta sernakin menguatnya paham-pahamindikasikan adanya tindak pidana korupsi tidak pernah tersentuh oJeh otoriter dan fasisme (Fakih, 2002: xiv).hukum. Apalagi jika kasus tersebut melibatkan "orang-orang besar"yang dekat dengan kekuasaan dan konglomerat. Kalaupun hal ini 2. Fenomena "Pengadilan Rakyat"ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan, maka kelanjutan kasus tersebutsemakin suram. Karena biasanya kasus-kasus yang melibatkan Fenomena "pengadilan rakyat" kiranya bisa menjadi satu"orang-orang besar" akan di"peti-es"kan oleh kejaksaan dengan sinyalemen adanya kebekuan tersebut. Eigenriclzting atau tindakanmengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) atau main hakim sendiri yang oleh Prof. Sudikno Mertokusumo diartikankalaupun sampai masuk ke pengadilan, maka akan dikenakan pemida- sebagai tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendirinaan yang sangat ringan atau putusan bebas. yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang Saat ini sering kita menyaksikan peristiwa-peristiwa miris, berkepentingan (Mertokusumo, 1996: 23), sepertinya menjadi satupenggusuran orang miskin kota, penggarukan anak jalanan, pener- jawaban atas ketidakpercayaan terhadap sistem sosial yang kitatiban pedagang kaki lima, tetapi disisi lain penguasa malah mern- bangun selama ini yang termanifestasi dalam tata aturan kehidupanbiarkan pencurian harta negara dan uang rakyat oleh koruptor, pem- bernegara dan bermasyarakat melalui seperangkat norma, kaidah, danberian keringanan terhadap konglomerat hitam yang ngemplang peraturan legal formal perundang-undangan Negara. Rakyat yang
  • 84. 159 158 Istilah mafia yang mungkin kita kenal selama ini adalah cerita-dalam wujud kesehariannya dikenal sebagai massa, baik secara ber- cerita tentang mafia Sisilia di Italia yang menjalankan kejahatankelompok-kelompok maupun secara massal, dalam "mengadili" pela- secara terorganisasi. Kita disini menggunakan kata "mafia" untukku yang diduga meresahkan dan mengacaukan kehidupan masyarakat, menunjuk pad a praktik korup peradilan, karena kata ini dianggappada umurnnya lebih didasarkan pada perasaan emosional sesaat mewakili jejaring korupsi di lingkup peradilan dan penegak hukum.dengan perlakuan yang tanpa kompromi sedikit pu n. Sehingga dengan Kata ini menunjuk pada satu bentuk korupsi yang dilakukan dimulaidemikian sudah pasti tidak ada peluang untuk menyelesaikannya dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga ke Pengadilan (disini termasukdengan cara ber-KKN atau suap-menyuap sebagairnana kebiasaan dari Hakim dan Panitera), yang juga melibatkan Pengacara. Yang seringkebanyakan para penegak hukum se lama ini . Profesor Donald Black dijadikan apologi oleh para petinggi penegak hukum tersebut adalah(dalam The Behavior of Law, 1976) merumuskan bahwa ketika perilaku korup tersebut dilakukan oleh oknum, bukan institusi. Tetapipengendalian sosial oleh pemerintah yang sering dinamakan hukum pertanyaannya jika yang melakukan perilaku korup tersebut adalahtidak jalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otornatis semua orang yang ada dalam institusi, sulit kita membedakan apakahakan muncul (Ali dalam Kompas 26/06/2002). Suka atau tidak suka,tindakan-tindakan individu maupun massa yang dari kacamata yuridis ini oknum ataukah memang institusinya yang bobrok.dapat digolongkan sebagai tindakan main hakim sendiri (eigenricht-ing) , pada hakikatnya merupakan wujud pengendalian sosial olehrakyat. Adanya praktik "pengadilan rakyat" yang bukan lagi sebagaifenomena, akan tetapi sudah semakin menguat dalam tradisi masya-rakat ini, paling tidak perlu dijadikan cambuk yang sangat keras bagipara pemimpin bangsa, wakil-wakil rakyat yang diberi amanah untukitu dan terutama kepada para penegak dan pembela hukum di negeriInI.3. Mafia Peradilan Masalah yang sering menjadi sorotan sejak dulu adalah mandul-nya institusi penegak hukum. Kepolisian, Kejaksaan, Hakim danPengacara seakan menjadi satu jejaring (baca: mafia) peradilan yangterus mencari "rnangsa" yang notabene para pencari keadilan. Uangmenjadi suatu ha] yang sangat prinsipil dalam penyelesaian persoalan-persoalan hukum. Azas peradilan yang sederhana, cepat dan biayaringan hanya menjadi slogan saja, karena kenyataannya malah ber-belit-belit, lama dan mahal. Peradilan menjadi seperti kantor lelangyang menjajakan "dagangan-hukumnya" dengan variasi harga denganpenawaran tertinggi.
  • 85. 161 - - - - -- , 1993, Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Bradly, F.H. , 1952, Ethical Studies, sec . ed ., Oxford: Carendom. Buckhardt, Titus, 1984, Mengenal Ajaran Kaum Sufi, Jakarta: Pustaka Jaya . DAFTAR PUSTAKA Chittick, William C, 2002, Tasawuf di Mata Kaum Sufi , Bandung: Mizan. Departemen Agama RI, 1971, AI-QuI an dan Terjemahnya, Jakarta:Abu Zahrah, Muhammad, 1994, Ushul al-Fiqh, terj emah , Jakarta: Bumi Restu. Pustaka Firdaus. Dworkin, Gerald, ed ., 1994, Morality, Harm and the law, London:Al -Farabi, Rasail, Hyderab ad, t.t. Westview.Al-Ghazali, 1966, Tahafut al-Falasifah, Kairo, D ar al-Maarif Drijarkara, N., 1966, Pertjikan Filsafat, Djakarta: Pembangunan.- - - -- , 200 3, Panduan Ja lan Ruhani, Y ogyakart a: Fakih, Mansour, 2002, Jalan Lain Manifesto Intelektual Orga - Pustaka Sufi. nik, Y ogyakarta: Insist PressAli, Ahmad, "M enyoal Anarki dan Penegakan Hukum", Komp as 26 Feinberg, J. (ed). , 1975, Philosopy of Law, California: Wadsworth Juni2000 Publisher Company, Inc., Belmont.Al Qardhawi, Yusuf, 1993, fa tawa qardhawi: permasalaha n, Friedman, W., 1990, Teori dan Filsaf at Hukum, Susunan I, Jakarta: pemecahan dan hikmah, terjem ah, Surabaya: Risalah Rajawali Press . Gusti, eet 1 - - - - - -, 1990, Teori dan Filsafat Hukum , Susunan 11, Jakarta:Anshori, Abdul Ghofur, 2005 , Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Rajawali Press . Yogyakarta: UII Press. Haart, HLA. The Concept ofLawAsdi, Endang Daruni, 1990, Imp ertif Kategoris dala m Filsafat Moral Hazairin, 1981, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Jakarta: Bina Immanu el Kant, Yogyakarta: Lukman Offset. Aksara.- -- - - , 1998, Itnplikasi Teori-Teori Mora l pada Hukum , - - - - -- , 1982, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran Pidato Pengukuhan Guru Besa r Fakultas Filsafat Univ ersitas dan Hadist, Jakarta: Tinta Mas. Gadjah Mada , Yogyakarta. - - - -- - , 1976, Hend ak Kemana Hukum Islam, Jakarta: TintaAsyari, Musa, 2002, Filsafat Islam , Sunnah Na bi dalam Berpikir, Mas. Yogyakarta: LE SFI, cet 3. Hosen, Ibrahim, 1971, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah danAbdul Mujid Az Zandany dkk , Al Iman, terjemah (Jakarta : Pustaka Al Rujuk, Jakarta: Ihya Ulumuddin. Kautsar, 1984) cet V edisi ketiga him 165 Huijbers, Theo , 1990, Filsafat Hukutn dalatn Lintasan Sejarah,Basyir, Ahmad Azhar, 2001, Hukum Waris Islam, Edisi Revisi , Yogyakarta: Kanisius. Yogyakarta: UII Press. - -- - - -, 1991, Filsafat Hukum , Yogyakarta: Kanisius.- - - - - , 1999, Hukum Perkawinan Islam , Yogyakarta: UII Ilyas, Yunahar, 1992, Kuliab Aqidah Islam, Yogyakarta: LPPI Press, cet 9. UMY, eet. 2Bertens, 1981, Filsafat Barat dalam Abad xx, Jakarta: Gramedia. Istanto, Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Yogyakarta: Penerbitan
  • 86. 162 163 UAJY. Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana.Jaiz, Hartono Ahmad, 1996, Rukun Iman digun cang, Jakarta : Pustaka Nasr, Seyyed Hossein, 2003, Islam : Agama, Sejarah, dan Peradaban, An Nab a , cet 2 Surabaya: Risalah Gusti . Kant , Immanu el, 1963, Lectures on Ethics, New York: Harper & Nasution, Harun, Notohamidjojo, Filsafat Islam, Jakarta: Artikel Row. Yayasan Paramadina, t.t. - - - - - - . 1991, The Me tap hys ics oJ Mo rals, transl. by Mary , Notonagoro. Pembukaan UUD 1945. Gregor , New York : Cambridge Uni versity. Notohamidjojo, HLA. Soal-soal Pokok Falsafat Hukum . Khallaf Abdul Wahab, 1994, Ilmu Ushul Fiqh, terj emah , Semarang: Ohoitimur, Yong , 1997, Teori Etika tentang Hukuman Legal, Jakarta: Dina Utama . Gramedia Pustaka Utama. Kranenburg dalam buku terj emah an R. Roregoard, Poltical Theory, Paton, HJ., 1972, The Moral Law, Kant .I Groundwork oJ the (Oxford Univ ersity Press , 1939) Metaphysic ofMoral, Hutchinson University Library, London. Kusnardi Moh & dan Ibrahim, Harmaily, 1976, Pengantar Hukum Rahman, Fazlur, 2000 , Filsafat Shadra , Bandung: Pustaka. Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHU I, Ramulyo, M. Idris, 2004, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Jakarta. dari UU No . 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, cet V. Madjid, Nurcholish, 2000, Masyarakat Relight s , Jakarta: Penerbi t Rasyidi, Lili, 1990, Dasar-dasar FilsaJat Hukum, Bandung: Citra Paramadina, cet 11. Aditya Bakti.- - - - - -, 1992, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaa h Rawls, J., 1971, A Theory oJ Justi ce, Ma ssachusetts: The Belknap Kristis tentang Mas alah Ke ima nan Kemanusiaan, dan Kemo - , Press of Harvard University Press of Cambridge. dernan , Jakarta: Penerbit Paramadina Sarmadi, A. Sukris, 1997, Transedensi Keadilan Hukum Waris Islam Marzuki, P.M. , 2005, Peneliti an Hukum, Jakarta: Kencana Transformatif.: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Masud, Muh amm ad Khalid, 1996, Filsafa t Hukum Islam , Bandung: Schuon, Frithjof, 2002 , Transfigurasi Manusia, Rejleksi Antrosophia Pustaka. Perennialis, Yogyakarta: Penerbit Qalam. Mertokusumo, Sudikno, 1996, Men genal Hukutn (Suatu Penga ntar), Setiardja, A. Gunawan, 1990, Dialektika Hukum dan Moral, Yogyakarta: Liberty, cet 2 Yogyakarta :Kanisius. Mulkan, Abdul Munir, "M a rifat Queti ont , Jalan Pembebasan Manu- Shihab, Quraish, 1994, M embumikan AI-Qur an, Bandung: Mizan. sia dari Mekani sme Konflik" dalam Begawan Muh ammadiyah: Snare, Franci s, 1992, The Nature of Moral Thinking, London: Bunga Rampai Pidato Pengu kuhan Guru Besa r Tokoh Muh am - Routledge. tnadiyah, Jakarta: PSAP Muhammadiy ah, 2005 . Soejadi. Pan casila sebagai Sumber Tertib Hukutn Indon esia. Murphy, Jeffri e G. and Jules L. Coleman, 1990, Philosop hy of Law, Soekadijo, R.G. , 2001, Logika Dasar, tradisional, simbolik, dan Revised ed ., London : Westview. induktif, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum Muslehuddin, M., 1986, Philosophy oJ Islam ic La w A nd The Orien- Soetiksno, 1989, FilsaJat Hukum , Jakarta: Pradnya Paramita. talist, New Delhi: Taj Company. Starke, JG., 1989, Inroduction To Int enational Law, Butterworth & Co- - - - - - , 1991, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orien- Publisher Ltd talis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam. Terjemah oleh Subekti, 1996, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, cet
  • 87. 164 XXVIII. INDEKS- -- - - - , 1992, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bur- gerlijk Wetboek), Jakarta: Pradnya Paramita, cet XXv. A 61-72,100, 104- 106, 12 1,Sukardja, Ahmad, 1995, Piagam Madinah dan UUD 1945, Cet 1, 123, 125, 132,1 33,135 , Jakarta: Penerbit VI. Abb asiyah , 14 137, 138Sukidi, "Dari Pluralisme Agama Menuju Konvergensi Agama- Abdul Wahab Khalaf, 69, 104 Ius Constituendum. 10 agama", Komp as, Jumat, 17 Oktober 1997 Agustinus, 16, 17 Ius Constitutum, 10Thalib, Sajuti, 1974, Hukutn Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: VI Aksiologi, 1 Ius gentium, 12, 18 Pre ss. Akhlak, 10,58Titus, Harold H., 1970, Living Issues in Philosophy , New York: Van Al Farabi, 14, 15 J Nostrand Rein Hold. Al Ghazali, 15, 16Yazdi, Mehdi Ha iri , 1994, Ilmu Hudluri, Prinsip-prinsip Epsitimo- Al Hadi st, 17, 126, 127 Jurisprudence, 5, 6, 93 logi dalam Filsafat Islam , Bandung: Mizan. Al Kindi, 14, 15 K H Kap italisme, 30, 51 Hakim, 5, 7, 12, 13,48, 54, 56, Karl Marx, 25 94,148, 151, 152, 156-158 Kasyf, 34 Hegel, 24, 25, 83, 153 Kea dilan, 12, 16, 18, 25, 35, Hukum alam, 12, 13, 16-18, 46-57 ,60,63-66,68,69, 2 1, 24, 37, 46, 77,8 1-83, 9 1,92,94,96-98,1 0 1, 104, 87,88, 10 1-104, 111 109,1 48,1 51, 152,1 55- Hukum kod rat, 4,37, 77, 80, 157 87-91 ,108 Hukum po sitif, 4, 7, 10, 12, R 13,16,18,21 ,25 , 37,38, 68, 82,84,87,88,91 ,92, Rene Descartes, 27 94, 98, 102, 153 Romawi, 5,12- 14,18, 33, 108 I S Ibnu Ru syd , 14 Sey yed Hossein Nasr, 33 lmmanuel Kan t, 22, 23, 35, Sos iologi Hukum, 9,25, 150 74-79 , 83, 99, 101, 112, Spekul atif,7 153 StuJenbau theorie, 42 , 100 Islam, 13-1 9,28-33, 57-59, Sufi ,3 3,34
  • 88. 166Syariat, 17, 18,33 ,59,66,68- w 71,100,101,104-106,121, 122, 135, 137, 138 Wahyu , 16-18,31,32, 102, 104,129,132,133T yTaqdir , 118, 119, 121, 123, 124, 126, 127 Yunani,ll, 14,33, 74, 75, 87,Tasawuf,33 111Teori hukum mumi , 98, 101 Yurisprudensi, 5, 45, 92-94Teori proporsionalitas, 153Tradisionalisme, 28-31