PENDAHULUAN   A. Latar Belakang     Pada pembukaan UUD 1945 antara lain yang menyatakan “Untuk membentuksuatu Pemerintahan...
unsur dari unsur-unsur yang dirumuskan dalam pengertian korupsi menurut Pasal 2ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ...
C. Permasalahan    -    Mengapa seseorang/kelompok melakukan korupsi?    -    Bagaimana akibat/dampak dari korupsi itu?3|P...
PEMBAHASAN        A. Sebab dan Akibat dari Korupsi        Seperti telah diuraikan oleh Thomas Moore (1478-1535), dalam 25 ...
2. Manajemen yang Kurang Baik dan Kontrol yang Kurang Efektif dan               Efisien          Terkenal ucapan Prof. Soe...
B. Pemberantasan Korupsi     1. Korupsi Harus Ditempatkan Sebagai Dosa Sosial     Lemahnya sanksi social bagi koruptor ada...
2. Meruntuhkan Ruang Bebas Korupsi     Banyak ditahannya wakil-wakil rakyat dengan tuduhan korupsi makinmenegaskan kepada ...
PENUTUP     A. Kesimpulan     Kondisi korupsi di Indonesia pada pasca era reformasi bukan semakin menurunmelainkan meningk...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Artikel korupsi

11,628

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
11,628
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
109
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Artikel korupsi"

  1. 1. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada pembukaan UUD 1945 antara lain yang menyatakan “Untuk membentuksuatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlahkemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar NegaraIndonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yangberkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan Kerakyatan yangdipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarata/perwakilan, serta denganmewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan UUD 1945 tersebut, maka disusun danditerapkanlah undang-undang yang mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangannegara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yangmerupakan penjabaran pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Dalam undang-undang ini telahsecara tegas menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taatperaturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertangggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, yang harusditerapkan pada tahap perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, danpertanggungjawaban. Prinsip ini tidak saja berarti pengelola keuangan negara harusbertindak benar dan terbuka pada saat pelaksanaan pertanggungjawaban, tetapi jugaberarti pada saat perencanaan sudah harus terbuka dan berbuat benar. Apabila dalamperencanaan sudah ada rekayasa ubtuk berbuat tidak benar, maka berarti telahmelakukan perbuatan melawan hukum. Berarti perbuatan perencanaan yang tidakbenar, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut telah memenuhi salah satu1|Page
  2. 2. unsur dari unsur-unsur yang dirumuskan dalam pengertian korupsi menurut Pasal 2ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tantang Tindak Pidana Korupsi. B. Pengertian Korupsi Menurut Fockema Andreae1 kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptioatau corruptus (Webster Student Dictionary: 1960). Selanjutnya, disebutkan bahwacorruptio itu berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun kebanyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaituCorruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu corruptie(korruptie). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata ituturun kebahasa Indonesia, yaitu”korupsi.” Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan,ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kataatau ucapan yang menghina atau memfitnah. Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasaIndonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum BahasaIndonesia: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang,penerimaan uang sogok dan sebagainya.”21 Kamus Hukum, Fockema Andrea. (Bandung: Bina Cipta, 1983) huruf c. Terjemahan Bina Cipta.2 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. 19762|Page
  3. 3. C. Permasalahan - Mengapa seseorang/kelompok melakukan korupsi? - Bagaimana akibat/dampak dari korupsi itu?3|Page
  4. 4. PEMBAHASAN A. Sebab dan Akibat dari Korupsi Seperti telah diuraikan oleh Thomas Moore (1478-1535), dalam 25 tahun ada72.000 pencuri digantung di daerah yang penduduknya tiga sampai empat saja, tetapikejahatan terus merajalela. Menurut Moore, dengan kekerasan saja tidak akandibendung kejahatan. Untuk memberantas kejahatan harus dicari sebabnya danmenghapusnkannya.3 Dengan demikian, kejahatan seperti korupsi pun tidak akanterberantas atau kurang kecuali kalau kita menemukan sebabnya, kemudian sebab itudihapuskan atau dikurangi. Tentang kausa atau sebab orang melakukan perbuatan korupsi di Indonesia,berbagai pendapat telah dilontarkan. Ditambah dengan pengalaman-pengalamanselama ini, kita dapat membuat asumsi atau hipotesis minyalnya sebagai berikut. 1. Kurangnya Gaji atau Pendapatan Pegawai Negeri Dibandingkan dengan Kebutuhan yang Makin Hari Makin Meningkat “Pada umumnya orang menghubung-hubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab paling gampang dihubungkan misalnya kurang gaji pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau yang menghasilkan adanya prosedur yang berliku-liku dan sebagainya.”4 Namun demikian, kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memangfactor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia.Hal ini dikemukakan pula oleh Guy J. Pauker dalam tulisannya yang berjudul“Indonesia 1979: The Record of three decades” (Asia Survey Vol. xx No. 2, 1980 :123).3 W. A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, terjemahan R. A. Koesnoen (Jakarta: PT Pembangunan, 1955),hlm. 46.4 B. Soedarso, Korupsi di Indonesia (Jakarata: Bhratara Karya Aksara, 1969), hlm. 10-114|Page
  5. 5. 2. Manajemen yang Kurang Baik dan Kontrol yang Kurang Efektif dan Efisien Terkenal ucapan Prof. Soemitro Alm. yang dikutip oleh media cetak bahwakebocoran mencapai 30% dari anggaran. Ternyata usaha pendidikan dan pelatihanseperti P4 dan SESPA tidak mempan bukan saja untuk memberantas korupsi, tetapijuga untuk menguranginya. Korupsi semakin meningkat dari tahun ke tahun. 3. Penyebab Korupsi ialah Modernisasi Huntington menulis sebagai berikut. “Korupsi terdapat dalam masyarakat, tetapi korupsi lebih umum dalam masyarakat yang satu daripada yang lain, dan dalam masyarakat yang sedang tumbuh korupsi lebih umum suatu periode yang satu dari yang lain. Bukti-bukti dari sana sini menunjukkan bahwa luas perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi social dan ekonomi yang cepat.”5 Penyebab medernisasi mengembangbiakkan korupsi dapat disingkat darijawabab Huntington berikut ini. a. Modernisasi membawa perubahan-perubahan paa nilai dasar atas masyarakat. b. Modernisasi juga ikut mengembangkan korupsi karena medernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan yang baru. c. Modernisasi merangsang korupsi karena perubahan-perubahan yang diakibatkan dalam bidang kegiatan system politik. Mengenai akibat korupsi, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan korupsitidak selalu berakibat negative, kadang-kadang berakibat positif, ketika korupsi ituberfungsi sebagai uang pelican bagaikan tangki minyak pelumas pada mesin.Pendapat ini banyak dianut oleh peneliti Barat.65 Samuel P. Huntington, op.cit., hlm. 121.6 J. W. Schoorl, op.cit., hlm. 1845|Page
  6. 6. B. Pemberantasan Korupsi 1. Korupsi Harus Ditempatkan Sebagai Dosa Sosial Lemahnya sanksi social bagi koruptor adalah pemicu lain terjadinya korupsi.Seorang koruptor masih merasa tidak bersalah meski telah ditetapkan sebagaitersangka. Keadaan ini cukup membuat keberanian bagi seseorang untuk melakukankorupsi. Angka korupsi yang meningkat dari tahun ke tahun tidak hanya menempatkankita sebagai jegara terkorup se-Asia dalam dua tahun terakhir, tetapi jugamenurunkan kualitas manusia Indonesia karena anggaran yang semestinyadipergunakan untuk kesejahteraan bersama, pendidikan, penyediaan pangan danlapangan pekerjaan habis terkorupsi. Merajalelanya korupsi mestinya dilawan dengan kekatan yang sama darimasyarakat anti korupsi. Selama perlawanan terhadap tindak korupsi hanya parsial,maka justru semakin kontraproduktif. Memang selama ini telah bermunculanlembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang merespon berbagai kasuskorupsi, tetapi nampaknya kekuatan dan posisi mereka masih kalah kuat denganbebasnya pelaku-pelaku yng didukung penuh oleh negara dan kekuasaan. LSM tidakakan pernah akan mempunyai bukti-bukti memadai selain mengamati sejumlah gejalayang diungkap oleh pejabat yang kecewa atau media massa. Oleh karena itu, menurut saya, memberantas korupsi tidak hanyadikembangkan dengan mengembangkan budaya sopan santun atau prihatin tetapimenyediakan gerakan dalam kualitas dan kuantitas yang sama untuk melawan.Dengan kata lain, jika ada 10 orang melakukan korupsi maka diperlukan juga 10orang anti korupsi untuk melawannya dengan kualitas yang sama. Membudayakangerakan-gerakan anti korupsi sebanyak mungkin jauh lebih efektif di berbagai negaraketimbang melakukan rindakan-tindakan hukum yang rawan dimanipulasi.6|Page
  7. 7. 2. Meruntuhkan Ruang Bebas Korupsi Banyak ditahannya wakil-wakil rakyat dengan tuduhan korupsi makinmenegaskan kepada kita jika upaya-upaya pemberantasan korupsi masih menemuijalan terjal. Bagaimanapun juga, kapasitas sebagai wakil rakyat adalah kapasitascontrol baik kepada kepada eksekutif ataupun masyarakat. Tidak sepatutnya lembagawakil rakyat dikotori oleh ulah orang-orang tidak bermoral. Ketika lembaga-lembaga control tidak mampu menjalankan perannya, makasejalan dengan itu praktek KKN semakin berkembang subur dan merajalela. Korupsi di Indonesia bukan melulu pada masalah lemahnya system administrasiseperti diduga sebagian besar orang selama ini. lembaga pengadilan, legislative yangmestinya menjadi barometer pencipta keadilan justru tidak bisa melepaskan diri daribelenggu KKN. Istilah negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal-pasal UUD1945 hanyalah slogan belaka, terbukti para pelaku dan tersangka korupsi masih bebasmelenggang. Praktek korupsi di Indonesia yang sudah menggurita ini membutuhkankomitmen semua pihak untuk menanggulanginya. Yang terpenting sekarang bukanmenyusun system dan peraturan melainkan justru mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga control an mempersempit ruang gerak peluang melakukan korupsi. Selamaeksekutif, yudikatif, dan legislative berperan sebagai pelopor korupsi, tinggalmenghitung hari hancurnya negara yang kita banggakan ini. karena terikat sumpah,pejabat public yang berkorupsi meski dihukum lebih berat dan memadai.7|Page
  8. 8. PENUTUP A. Kesimpulan Kondisi korupsi di Indonesia pada pasca era reformasi bukan semakin menurunmelainkan meningkat ke segala aspek kehidupan dan di semua bidang penyelenggaranegara, baik di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif, bidang politik maupunsector swasta. Kuantitas korupsi semakin beragam mulai dari yang dilakukan ditingkat organisasi terendah seperti RT, RW, Pungli di jalanan sampai dengan jual beliperkara di pengadilan, jual beli objek dan hasil temuan pemeriksaan sampai denganyang dilakukan oleh elit birokrat dan kalangan intelektual baik di lingkunganpemerintahan pusat, daerah, lembaga negara maupun BUMN/BUMD, dan yayasan-yayasan di lingkungan insitusi kepemerintahan. Korupsi tersebut tidak terjadi secarakebetulan atau seketika, tetapi sudah direncanakan jauh-jauh hari sejak saatperncanaan kerja/kegiatan/penyelenggaraan dimulai, dan lebih jauh lagi sejakpenempatan para pejabat disuatu unit kerja daerah maupun lembaga negara. Melihat kondisi tersebut, apabila korupsi tidak segera dicegah dan diberantas,tinggal menunggu waktu saja bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadinyarevolusi yang akan menghiasi sejarah kepulauan nusantara yang menandakan bahwaRepublik Indonesia pernah ada.8|Page

×