Your SlideShare is downloading. ×
BAB III
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TIDAK MENGHAPUSKAN
DIPIDANANYA PELAKU TINDAK PID...
pidana, pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat
memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut perbuatan korupsi.
...
itu sangat meraja-lela sebagai akibat dari suasana seakan-akan
Pemerintah tidak mempunyai kewibawaan lagi. Oleh karena itu...
memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan hukuman penjara
atau denda (periksa pasal 5 yo. pasal 18 dan 19).
2. Setiap ora...
Bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan /
perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional,
Und...
meliputi perbuatan memperkaya diri-sendiri atau orang lain atau suatu
badan yang dilakukan secara "melawan hukum" yang sec...
2. Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk memberikan
keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan
ti...
5. Jika terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam
sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah, ma...
4. Konsiderans undang-undang nomor 31 tahun 1999 tanggal 16
Agustus 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi butir...
“melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan
perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pid...
Undang-undang ini juga memperluas pengertian Pegawai Negeri,
yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah da...
Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-...
undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Mengingat korupsi di Indonesia terjadi seca...
dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau
tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di ata...
atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembuny...
dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa,
tetapi meliputi juga informasi yang diucapkan, dikir...
tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau
norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perb...
dianut oleh hukum acara pidana kita berupa Negatief Wettelijk Stelsel,
sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal 183 KU...
Suatu penyimpangan, penggunaan anggaran dan pengelolaan
keuangan di daerah, tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbua...
maupun yang baru yaitu UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001,
menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara i...
a. Bila penyidik menangani kasus yang secara nyata telah ada kerugian
keuangan negara, tetapi tidak terdapat cukup bukti u...
gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka (pasal 33 UU no.31
tahun 1999)
d. Bila terdakwa meninggal dunia pada saat di...
Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan sistem
pembuktian materiil, maka proses perdata menganut sistem pembuktian
f...
serta merta menerima perhitungan tersebut sebagai perhitungan yang
benar, sah dan karenanya mengikat.
Kemudian Pasal 38 C ...
Penjelasan dari pasal tersebut adalah :
“Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang
memenuhi unsur-u...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana

4,070

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,070
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
101
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana"

  1. 1. BAB III PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TIDAK MENGHAPUSKAN DIPIDANANYA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI A. Latar belakang munculnya Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya sudah dimiliki oleh bangsa ini dari masa orde lama, yang terus mengalami penyempurnaan. Proses penyempurnaan tersebut didasari oleh pemikiran bahwa undang-undang yang ada masih dirasakan kurang efektif dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat dibawah ini : 1. Konsiderans Prt/Perpu/013/1958. 31 Bahwa untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran lainnya dari masyarakat, misalnya baik koperasi, wakaf, maupun yang lainnya yang bersangkutan dengan kedudukan si pembuat pidana, perlu diadakan tambahan berupa aturan 31 . Download internet, konsiderans Prt/perpu/013/1958, hari Kamis tanggal 24 Nopember 2009 jam 11.15 Wib 32
  2. 2. pidana, pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut perbuatan korupsi. Bahwa dalam hubungan pemberantasan perbuatan perbuatan korupsi sebagaimana dimaksud di atas, perlu diadakan pula peraturan yang memungkinkan penyitaan dan perampasan harta benda yang kurang atau tidak terang siapa pemilik atau yang dicurigai cara memperolehnya. 2. Konsiderans Undang-undang nomor 24 PRp tahun 1960 tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. 32 Bahwa untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran lainnya dari negara atau masyarakat, bank, korporasi, wakaf dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan si petindak pidana, perlu diadakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut perbuatan itu yang disebut tindak pidana korupsi. Maksud diadakannya peraturan Peperpu tersebut ialah supaya dalam tempo singkat dapat dibongkar perbuatan-perbuatan korupsi yang dewasa 32 . Download internet,,UU No. 24/PRp tahun 1960, hari Kamis tanggal 24 Nopember 2009 jam 11.30 Wib hal 1 33
  3. 3. itu sangat meraja-lela sebagai akibat dari suasana seakan-akan Pemerintah tidak mempunyai kewibawaan lagi. Oleh karena itu peraturan- peraturan itu dimaksudkan untuk berlaku buat sementara waktu saja (temporair). Dan untuk memudahkan penuntut umum dan Hakim guna mendapatkan bukti-bukti seperlunya, maka mengenai pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan diadakan ketentuan- ketentuan, yang menyimpang dari acara pidana biasa, mengenai pemberian keterangan- keterangan, pemeriksaan surat-surat dan pemeriksaan dirumah atau kantor dan sebagainya, ketentuan-ketentuan mana dikuatkan dengan sanksi seperlunya. Acara pengusutan atau penuntutan yang menyimpang dari acara biasa adalah sebagai berikut : 1. Tersangka dan setiap orang wajib memberi keterangan yang dikehendaki oleh Jaksa; kewajiban ini tidak berlaku bagi anggota yang sangat dekat [pasal 274 ayat (1) dan (3)], petugas agama dan dokter-dokter; sedang bagi bank, kewajiban ini digantungkan kepada syarat-syarat tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam peraturan mengenai Rahasia Bank (harus disebutkan nama tersangka, sebab- sebab keterangan diminta, hubungan antara keterangan-keterangan itu dengan perkara korupsinya dan izin dari Menteri Pertama). Tidak 34
  4. 4. memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan hukuman penjara atau denda (periksa pasal 5 yo. pasal 18 dan 19). 2. Setiap orang, kecuali petugas agama dan dokter-dokter, yang dapat menolaknya, wajib memperlihatkan surat-surat yang diminta oleh Jaksa. Kewajiban bank dalam hal ini digunakan juga kepada syarat- syarat tersebut dimuka ini (pasal 6). 3. Setiap waktu Jaksa dapat memasuki setiap tempat yang dianggapnya perlu untuk tugas pengusutannya (pasal 8). Surat-surat atau kiriman-kiriman yang melalui Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon, seberapa ada hubungannya dengan perkara pidana korupsi yang bersangkutan, dapat dibuka atau diperiksa atau disita oleh Jaksa (pasal 7). Hakim diberi beberapa wewenang yang menyimpang dari acara biasa, yakni : kewajiban terdakwa dan setiap orang, terkecuali keluarganya yang terdekat (pasal 274 ayat (1) dan (3) H.I.R.). para petugas agama dan dokter-dokter, untuk memberi keterangan kepada Hakim yang memintanya; tidak memenuhi kewajiban ini diancam dengan hukuman penjara atau denda (pasal 11, 12 dan pasal 18, 20 dan 21). 3. Konsiderans Undang-undang nomor 3 tahun 1971 tanggal 29 Maret 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 33 33 . Download internet, UU No. 3 tahun 1971, hari Jumat tanggal 16 Oktober 2009 jam 09.00 Wib hal 1 35
  5. 5. Bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan / perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, Undang-undang nomor 24 Prp tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti. Dengan perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No.24 Prp. tahun 1960, banyak perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta pelaksanaan pembangunan Nasional, yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, ternyata tidak dapat dipidana karena perumusan tersebut mensyaratkan bagi tindak pidana korupsi, adanya suatu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Dalam kenyataan banyak perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, tidak selamanya didahului oleh suatu kejahatan atau pelanggaran. Perbuatan tersebut sesungguhnya bersifat koruptif tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-undang No. 24 Prp. tahun 1960, oleh karena tidak termasuk dalam perumusan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang tersebut. Untuk mencakup perbuatan semacam itu rumusan tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa, hingga 36
  6. 6. meliputi perbuatan memperkaya diri-sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara "melawan hukum" yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan mengemukakan sarana "melawan hukum", yang mengandung pengertian formil maupun materil, maka dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan", dari pada memenuhi ketentuan untuk membuktikan lebih dahulu adanya kejahatan atau pelanggaran seperti disyaratkan oleh Undang-undang No. 24 Prp. tahun 1960. Guna mempercepat dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, ada beberapa ketentuan acara yang menyimpang seperti : 1. Tersangka atau terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh penyidik atau Hakim (Pasal 6 dan 18 ayat (1). 37
  7. 7. 2. Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut tidak mengurangi kewajiban atau kesempatan Jaksa untuk memberikan pembuktian tentang kesalahan terdakwa (Pasal 17). 3. a. Kecuali beberapa anggota keluarga dekat yang meliputi ayah, ibu, nenek, kakak, saudara kandung, isteriatau suami, anak, cucu dari tersangka atau terdakwa, setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli kepada penyidik maupun Hakim (Pasal 7 dan 20). b. Kecuali petugas agama, maka mereka yang menurut ketentuan hukum yang berlaku harus merahasiakan pengetahuannya berhubung dengan martabat, jabatan, atau pekerjaannya, wajib memberi keterangan sebagai saksi kepada penyidik maupun Hakim (Pasal 8 dan 21). c. Dalam pemeriksaan di muka pengadilan saksi dilarang menyebut nama atau alamat atau hal-hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya pelapor (Pasal 10 dan 19). 4. Penyidik setiap waktu berwenang memasuki setiap tempat yang dipandang perlu dalam hubungannya dengan tugas pemeriksaan (Pasal 13). 38
  8. 8. 5. Jika terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah, maka ia dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim di luar kehadirannya (Pasal 23). 6. Perkara korupsi harus didahulukan dari perkara-perkara yang lain untuk diajukan ke Pengadilan guna diperiksa dan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (Pasal 4). 7. Barang kepunyaan terhukum dapat dirampas dan di samping itu terhukum dapat dihukum untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan nilai harta benda yang diperoleh dari korupsi (Pasal 34). 8. Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan ( Pasal 18 ayat (1)) yang memuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 18). 9. Baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan di muka pengadilan, saksi dilarang menyebut nama atau alamat atau hal-hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya pelapor (Pasal 10 dan 19). 39
  9. 9. 4. Konsiderans undang-undang nomor 31 tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi butir c.34 Bahwa undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang- undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara 34 . Ibidt hal. 1 40
  10. 10. “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang- undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang ini adalah korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. 41
  11. 11. Undang-undang ini juga memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan tidak mengurangi kewenangan penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Undang-undang ini juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan. Selain memberikan peran serta masyarakat tersebut, 42
  12. 12. Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang- undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Keanggotaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat. 5. Konsiderans Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tanggal 21 Nopember 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi butir a dan b. 35 Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korups, perlu diadakan perubahan atas 35 . Progresif books, Op.Cit, hal. 1 43
  13. 13. undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat 44
  14. 14. dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini. Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan 45
  15. 15. atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara. Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil. B. Perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dikategorikan sebagai tindak pidana Korupsi Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak saja telah menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana korupsi sebagai delik formil, tetapi telah memperluas juga pengertian melawan hukum dari delik korupsi dalam pengertian formil dan materiil serta memperluas pengertian alat bukti petunjuk dari pasal 188 ayat 2 KUHAP, tidak hanya 46
  16. 16. dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, tetapi meliputi juga informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna sebagaimana digariskan (pasal 26 A UU No. 20 tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999). Dengan pengertian delik formil, maka perbuatan tersebut dapat di pidana, jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik, tanpa harus dibuktikan lagi akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Begitu juga terhadap pengembalian hasil korupsi, kepada negara, tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan si pelaku tindak pidana korupsi, karena itu pelaku tetap dapat diajukan ke pengadilan dan dipidana. Sedangkan pengertian sifat melawan hukum formil dan materiil menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap 47
  17. 17. tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Perluasan perumusan asas legalitas tersebut dasar pemikirannya adalah dalam rangka untuk mewujudkan dan sekaligus menjamin asas keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, dan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan hukum. Perluasan perumusan asas legalitas dengan pengertian diatas, maka batas-batas tindak pidana juga diperluas, yang tidak hanya didasarkan pada kriteria formal menurut undang-undang, tetapi juga kriteria materiil menurut hukum yang hidup (hukum tidak tertulis). Alur pemikiran yang demikian merupakan penegasan dianutnya pandangan sifat melawan hukum materiil. Dengan penegasan tersebut, maka sifat melawan hukum materiil merupakan unsur mutlak dari tindak pidana, di samping sifat melawan hukum formil. Harus diakui, bahwa upaya menjerat para pelaku korupsi bukan merupakan hal yang mudah, karena diperlukan suatu ketelitian, kecermatan dan keuletan dalam mengungkap fakta-fakta hukum yang akan dirumuskan ke dalam unsur delik yang didakwakan. Menghadapi hal yang demikian itu, maka diperlukan adanya suatu upaya yang strategis, terutama dalam hal penuntutan terkait dengan sistem pembuktian yang 48
  18. 18. dianut oleh hukum acara pidana kita berupa Negatief Wettelijk Stelsel, sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal 183 KUHAP, tidak saja harus mengacu kepada minimal dua alat bukti, tetapi Hakim harus mendapat keyakinan terhadap alat bukti tersebut bahwasanya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan. Permasalahan yang muncul pada tanggal 25 Juli 2006 yang lalu, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Yudicial Review No. 003/PUU- IV/2006, telah menyatakan, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, sebagaimana tercantum di dalam Penjelasan pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Namun demikian putusan Yudicial Review tersebut tidak serta merta menganulir putusan Mahkamah Agung yang selama ini sudah menjadi yurisprudensi tetap. 36 Perspektif yang berbeda akan dikembangkan menyikapi putusan yudicial review Mahkamah Konstitusi tersebut dan akan mempunyai implikasi hukum terhadap upaya pemberantasan korupsi ke depan, meskipun undang-undang tindak pidana korupsi mengatur juga jenis-jenis lain dari delik korupsi yang tidak memuat unsur melawan hukum. 36 . Download internet,,Putusan Mahkamah Konstitusi, No.003/PUU-IV/2006, hari Kamis tanggal 24 Nopember 2009 jam 13.00 Wib hal 63 49
  19. 19. Suatu penyimpangan, penggunaan anggaran dan pengelolaan keuangan di daerah, tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan merugikan negara atau dapat merugikan negara dalam tindak pidana korupsi, pertama perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dan kedua para pihak ada yang diperkaya dan diuntungkan, baik sipelaku sendiri, orang lain atau korporasi (pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 th 1999 jo Undang- Undang No. 20 th 2001). Dengan demikian bahwa setiap perbuatan melawan hukum tertulis (Normatif) yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atau keuangan daerah, jelas merupakan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana di atur didalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. C. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak serta merta menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana Korupsi Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan Negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang-undang korupsi baik yang lama yaitu UU No. 3 tahun 1971 50
  20. 20. maupun yang baru yaitu UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Undang-undang korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh Hakim. Instrument perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia). Instrumen pidana lebih lazim dilakukan karena proses hukumnya lebih sederhana dan mudah. Penggunaan instrumen perdata dalam perkara korupsi, menimbulkan kasus perdata yang sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum perdata yang berlaku, baik materiil maupun formil. Undang-undang Korupsi yang berlaku saat ini, yaitu UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 dengan tegas menyatakan penggunaan instrumen perdata, sebagaimana pada pasal 32, 33, 34, UU No. 31 tahun 1999 dan pasal 38 C UU No. 20 tahun 2001. Kasus perdata yang timbul berhubungan dengan penggunaan instrumen perdata tersebut adalah sebagai berikut: 51
  21. 21. a. Bila penyidik menangani kasus yang secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, tetapi tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi, maka penyidik menghentikan penyidikan yang dilakukan. Dalam hal ini penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan, untuk dilakukan gugatan perdata terhadap bekas tersangka yang telah merugikan keuangan negara tersebut (pasal 32 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999) b. Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas dalam perkara korupsi, meskipun secara nyata telah ada kerugian negara, karena unsur- unsur pidana korupsi tidak terpenuhi. Dalam hal ini penuntut umum (PU) menyerahkan putusan Hakim kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan, untuk dilakukan gugatan perdata terhadap bekas terdakwa yang telah merugikan keuangan negara (pasal 32 ayat (2) UU no.31 tahun 1999) c. Dalam penyidikan perkara korupsi ada kemungkinan tersangka meninggal dunia, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Penyidikan terpaksa dihentikan dan penyidik menyerahkan berkas hasil penyidikannya kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan, untuk dilakukan 52
  22. 22. gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka (pasal 33 UU no.31 tahun 1999) d. Bila terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum menyerahkan salinan berkas berita acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa (pasal 34 UU no.31 tahun 1999) e. Ada kemungkinan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan, (sedangkan di sidang pengadilan terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena korupsi), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya (pasal 38 C UU no.20 tahun 2001). Dalam kasus ini instansi yang dirugikan dapat memberi kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara atau kuasa hukumnya untuk mewakilinya. Sebagaimana disinggung di atas, bahwa upaya pengembalian kerugian keuangan negara menggunakan instrument perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. 53
  23. 23. Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan sistem pembuktian materiil, maka proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam prakteknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil. Dalam tindak pidana korupsi baik penuntut umum maupun terdakwa sama-sama mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini disebut “pembuktian terbalik terbatas” (penjelasan pasal 37 UU no.31 tahun 1999) Didalam penjelasan Pasal 32 Undang-undang No. 31 tahu 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik” Pengertian “nyata” di sini didasarkan pada adanya kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik. Jadi pengertian “nyata” disejajarkan atau diberi bobot hukum sama dengan pengertian hukum “terbukti”. Dalam sistem hukum kita, hanya Hakim dalam suatu persidangan pengadilan mempunyai hak untuk menyatakan sesuatu terbukti atau tidak terbukti. Perhitungan instansi yang berwenang atau akuntan publik tersebut dalam sidang pengadilan tidak mengikat hakim. Hakim tidak akan 54
  24. 24. serta merta menerima perhitungan tersebut sebagai perhitungan yang benar, sah dan karenanya mengikat. Kemudian Pasal 38 C UU No. 20 tahun 2001 menyatakan bahwa terhadap “harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara maka negara dapat melakukan gugatan perdata”. Dengan bekal “dugaan atau patut diduga” saja penggugat (JPN atau instansi yang dirugikan) pasti akan gagal menggugat harta benda tergugat (terpidana). Penggugat harus bisa membuktikan secara hukum bahwa harta benda tergugat berasal dari tindak pidana korupsi; “dugaan atau patut diduga” sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum dalam proses perdata. Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara tidak menghapus sifat melawan hukum, perbuatan dan pelaku tindak pidana korupsi akan tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana sesuai dengan Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut : “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. 55
  25. 25. Penjelasan dari pasal tersebut adalah : “Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan”. 56

×