Politik islam dan masyarakat madani

3,950 views

Published on

Published in: Economy & Finance
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,950
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
124
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Politik islam dan masyarakat madani

  1. 1. BAB I. PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG Indonesia merupakan sebuah Negara yang mayoritas penduduknya memelukAgama Islam. Bahkan jumlah umat Islam di Indonesia merupakan yang terbanyakdiantara negara-negara di dunia sekarang ini. dalam konteks politik, Indonesia mengalamikesulitan yang cukup serius dalam membangun hubungan politik antar Agama (Islam)dengan Negara. Hal ini juga terjadi di negara-negara lain yang mayoritas penduduknyaagama Islam, seperti Maroko, Aljazair, Libia, Pakistan, dan Turki. Hubungan politikantara Islam dan Negara di negara-negara tersebut ditandai oleh ketegangan-keteganganyang tajam, jika bukan permusuhan (Bahtiar Effendy, 1998:2). Secara umum kesulitan hubungan tersebut dapat di lihat dalam dua perdebatanpokok. Pertama, kelompok yang menghendaki adanya kaitan formal antara Islam dannegara baik dalam bentuk negara Islam, Islam sebagai agama negara, atau negara yangmemberlakukan ajaran Islam. Kedua, kelompok yang menentang kaitan antara Islam dannegara dalam bentuk apapun. Konstruksi paradigma keagamaan yang berbeda tersebutdapat membentuk sistem aplikasi dalam konteks politik yang berbeda pula.Perkembangan selanjutnya muncul dua kelompok yang dikenal dengan kelompoktradisional dan kelompok modernis. Itulah permasalahan penting ketika kita berbicaratentang sitem negara atau sistem politik Islam. Sementara itu, politik Islam di Indonesia sekarang diwarnai dengan implementasimodel masyarakat yang disebut “masyarakat madani”. Sejak kekuasaan Soehartomemasuki masa-masa akhir pemerintahannya, istilah masyarakat madani cukup populerdikalangan masyarakat Indonesia. Konsep itu lebih populer lagi setelah pemerintahan 1
  2. 2. Soeharto tumbang dan diganti dengan masa baru yang bertekad ingin mewujudkanmasyarakat madani di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Secara umum masyarakat madani sering di pahami sebagai masyarakat sipil (civilsociety). Memang sejak masa reformasi, masyarakat sipil mulai mendapatkan angin segaruntuk banyak berkiprah di pemerintahan dan dapat menduduki berbagai jabatan pentingdi negara ini. Namun, di sisi lain hasil yang dicapai dari pencanangan masyarakat madaniini sudah tidak sesuai dengan prinsip awalnya. Yang tampak hanyalah kebebasan wargasipil untuk melakukan apa saja tanpa harus memperhatikan prinsip-prinsip masyarakatmadani yang sesungguhnya, yakni yang memiliki prinsip-prinsip dasar tersendiri. Karena itu, pada bagian ini akan di kaji apa sebenarnya politik Islam itu dabbagaimana dasar-dasarnya serta siapa saja tokoh-tokoh yang banyak menyumbangkanpemikirannya tentang politik Islam. Selanjutnya akan di kemukakan juga konsepmasyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad Saw. Dan bagaimana mewujudkanmasyarakat madani di Indonesia.B. BATASAN MASALAH 1. Menjelaskan defenisi Politik secara umum. 2. Politik dalam perspektif Islam. 3. Menjelaskan tentang prinsip-prinsip Dasar Politik Islam. 4. Menjelaskan tentang defenisi, konsep, dan prinsip-prinsip masyarakat madani. 5. Isi dari Piagam Madinah. 2
  3. 3. BAB II. PEMBAHASANA. DEFENISI POLITIK SECARA UMUM Secara Etimologi (bahasa) Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasaInggris politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani ταπολιτικά (politika - yang berhubungan dengan negara) dengan akarkatanya πολίτης (polites - warga negara) dan πόλις (polis - negara kota). kata "politik"masih berhubungan dengan polisi, kebijakan. Kata "politis" berarti hal-hal yangberhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti orang-orang yang menekuni halpolitik. Secara Terminologi politik adalah proses pembentukan danpembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatankeputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabunganantara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmupolitik. Politik adalah seni dan ilmu dalam meraih kekuasaan secara konstitusionalmaupun secara nonkonstitusional. Dari sumber lain, defenisi politik adalah (1) pengetahuan mengenaiketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasarpemerintahan), (2) segalah urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb), (3) cara bertindak(dalam mengatasi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan.B. POLITIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu, didalam buku-buku para ulama salafush shalih dikenal istilah siyasah syar‟iyyah, misalnya. 3
  4. 4. Dalam Al Muhith, siyasahberakar kata sâsa - yasûsu. Dalam kalimat Sasa addawabayasusuha siyasatan berarti Qama „alaiha wa radlaha wa adabbaha (mengurusinya,melatihnya, dan mendidiknya). Bila dikatakan sasa al amra artinyadabbarahu (mengurusi/mengatur perkara). Jadi, asalnya makna siyasah (politik) tersebut diterapkan pada pengurusan danpelatihan gembalaan. Lalu, kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusanmanusia; dan pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebutdinamai politikus (siyasiyun). Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa ulilamri mengurusi (yasûsu) rakyatnya saat mengurusi urusan rakyat, mengaturnya, danmenjaganya. Begitu pula dalam perkataan orang Arab dikatakan : „Bagaimana mungkinrakyatnya terpelihara (masûsah) bila pemeliharanya ngengat (sûsah)‟, artinya bagaimanamungkin kondisi rakyat akan baik bila pemimpinnya rusak seperti ngengat yangmenghancurkan kayu. Dengan demikian, politik merupakan pemeliharaan (ri‟ayah),perbaikan (ishlah), pelurusan (taqwim), pemberian arah petunjuk (irsyad), dan pendidikan(ta`dib). Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (siyasah) dalam sabdanya :"Adalah Bani Israil, mereka diurusi urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya).Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabisetelahku, namun akan ada banyak para khalifah" (HR. Bukhari dan Muslim). Teranglahbahwa politik atau siyasah itu makna awalnya adalah mengurusi urusan masyarakat.Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan caramenghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatanmusuh kafir dari mereka. Untuk itu perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalamrangka mengurusi urusan kaum muslimin, mengingkari keburukannya, menasihatipemimpin yang mendurhakai rakyatnya, serta memeranginya pada saat terjadi kekufuran 4
  5. 5. yang nyata (kufran bawahan) seperti ditegaskan dalam banyak hadits terkenal. Ini adalahperintah Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Berkaitan dengan persoalan ini NabiMuhammad SAW bersabda :"Siapa saja yang bangun pagi dengan gapaiannya bukan Allah maka ia bukanlah(hamba) Allah, dan siapa saja yang bangun pagi namum tidak memperhatikan urusankaum muslimin maka ia bukan dari golongan mereka." (HR. Al Hakim).Rasulullah ditanya oleh sahabat tentang jihad apa yang paling utama. Ia menjawab :"Kalimat haq yang disampaikan pada penguasa" (HR. Ahmad). Berarti secara ringkas Politik Islam memberikan pengurusan atas urusan seluruhumat Muslim. Namun, realitas politik demikian menjadi pudar saat terjadi kebiasaanumum masyarakat dewasa ini baik perkataan maupun perbuatannya menyimpang darikebenaran Islam yang dilakukan oleh mereka yang beraqidahkan sekularisme, baik darikalangan non muslim atau dari kalangan umat Islam. Jadilah politik disifati dengankedustaan, tipu daya, dan penyesatan yang dilakukan oleh para politisi maupun penguasa.Penyelewengan para politisi dari kebenaran Islam, kezhaliman mereka kepadamasyarakat, sikap dan tindakan sembrono mereka dalam mengurusi masyarakatmemalingkan makna lurus politik tadi. Bahkan, dengan pandangan seperti itu jadilahpenguasa memusuhi rakyatnya bukan sebagai pemerintahan yang shalih dan berbuat baik.Hal ini memicu propaganda kaum sekularis bahwa politik itu harus dijauhkan dari agama(Islam). Sebab, orang yang paham akan agama itu takut kepada Allah SWT sehinggatidak cocok berkecimpung dalam politik yang merupakan dusta, kezhaliman,pengkhianatan, dan tipu daya. Cara pandang demikian, sayangnya, sadar atau tidakmemengaruhi sebagian kaum muslimin yang juga sebenarnya ikhlas dalammemperjuangkan Islam. Padahal propaganda tadi merupakan kebenaran yang digunakan 5
  6. 6. untuk kebathilan (Samih „Athief Az Zain, As Siyasah wa As Siyasah Ad Dauliyyah, hal.31-33). Jadi secara ringkas Islam tidak bisa dipisahkan dari politik.C. PRINSIP-PRINSIP DASAR POLITIK ISLAM 1. Teori Politik Islam dan Tokoh-tokohnya Sebagian pemeluk Islam mempercayai bahwa Islam mencakup cara hidup yang total, bahkan sebagaian lagi melangkah lebih jauh dari hal ini. mereka menekankan bahwa Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah. Nazi Ayubi (dalam Bahtiar Effendy, 1988:7) mengatakan bahwa umat Islam percaya akan sifat Islam yang sempurna dan menyeluruh, sehingga menurut mereka Islam meliputi din (agama), dunya (dunia), dan dalwah (negara). Karena itu, Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan. Islam harus diterima dalam keseluruhannya dan harus di terapkan dalam kehidupan keluarga, ekonomi, dan politik. Pandangan seperti itu mengemuka dalam praktiknya di berbagai Negara yang penduduknya mayoritas Islam terutama di Indonesia, namun gerakan-gerakan mengenai pandangan yang di bawakan oleh sebagain golongan tersebut masih bersifat eksklusif. Karena kendala bahwa di Indonesia memiliki dasar Negara Pancasila yang mengakomodasi semua agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, sehingga sangatlah sulit untuk mengekspresikan ajaran suatu agama (baca: Islam) dalam pentas politik secara total dan mengabaikan kepentinga agama-agama lainnya. Pandangan holistik terhadap Islam seperti di atas mempunyai beberapa implikasi. Salah satunya, pandangan tersebut telah mendorong lahirnya sebuah kecenderungan untuk memahami Islam secara “literal” yang hanya menekankan 6
  7. 7. dimensi luar (exterior)-nya. Kecenderungan sperti ini terkadang menyebabkanterabaikannya dimensi “kontekstual” dan dalam (interior) dari prinsip-prinsipIslam. Harus diakui bahwa pemahaman Islam baik dalam masalah teologi, fikih,maupun filsafat menunjukkan adanya variasi interpretasi (multi interpretatif). Halini ditunjukkan dengan munculnya berbagai aliran (mahzab) dalam ketiga domainIslam tersebut. Background dan pengalaman dari masing-masing pemikir sangatmempengaruhi variasi pemikiran mereka. Politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multi interpretatiftersebut. Dari perjalanan wacana intelektual dan historis pemikiran dan praktekpolitik Islam, ada beberapa pendapat yang berbeda-beda, beberapa bahkan salingbertentangan mengenai hubungan yang sesuai antara Islam dan Negara. Dalamsatu bukunya, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (1993),Munawir Sadzali menguraikan pemikiran politik Islam dari beberapa pemikirMuslim mulai dari masa klasik sampai dengan masa modern, seperti pemikiranIbnu Abi Rabi‟, al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun(masa klasik dan pertengahan), Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh,Muhammad Rasyid Ridla, Ali Abdul Raziq, al-Ikhwan al-Muslimun, al-Maududi,dan Muhammad Husain Haikal (Masa Modern). Dari pikiran-pikiran mereka, Munawir Sadzali mengklasifikasikannya menjaditiga model atau aliran pemikiran. Aliran pertama berpendirian bahwa Islambukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkuthubungan antara manusia dan Tuhan, akan tetapi sebaliknya Islam adalah suatuagama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segalah aspekkehidupan manusia, termasuk kehidupan ber Negara. Tokoh-tokoh utama aliran 7
  8. 8. ini antara lain adalah Hasan Al-Banna, Sayyid Quttub, Muhammad Rasyid Ridla, Al-Maududi. Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, yakni agama tidak mempunyai hubungan dengan urusan kenegaraan. Tokoh-tokoh terkemuka dari aliran ini antara lain Ahmad Lutfi Sayyid, Ali Abdul Raziq, dan thaha Husain. Sedang aliran ketiga berpendirian bahwa dalam islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan ber Negara. Aliran ke tiga ini menolak pendirian kedua aliran sebelumnya yang sangat ekstrim. Di antara tokoh dari aliran ini adalah Muhammad Husain Haikal (Munawwir sadzali, 1993:1-2) Terlepas dari ketiga bentuk aliran pemikiran di atas, kenyataannya ada dua bentuk praktek politik Islam di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu ada yang secara legal-formal menjadikan Islam sebagai dasar Negara. Syariah (hukum Islam) di jadikan sebagai konstitusi negara. Sebagai contih, bisa di lihat praktik politik Islam di Iran dan beberapa negara Islam di Timur Tengah. Di samping itu, ada juga negara-negara yang tidak secara legal-formal menjadikan islam sebagai dasar negaranya dan syariah sebagai konstitusinya, tetapi prinsip-prinsip atau nilai-nilai Islam yang umum dan universal ikut mewarnai praktik politik di negara-negara tersebut. Aliran ini lebih menekankan substansi daripada bentuk Negara yang legal-formal. Indonesia secara umum menerapkan praktik politik dengan model aturan aliran yang ke dua dengan kekhasan yang tentunya berbeda dari negara-negara lain.2. Prinsip-prinsip Politik Dalam Islam rinsip-prinsip politik Islam, terutama terkait dengan kepemimpinan, di tinjau dari perspektif Al-Quran dan Hadist bisa dijelaskan seperti berikut ini : 8
  9. 9. a. Tidak memilih orang kafir sebagai pemimpin (QS. An-Nisa‟ (4):144), orang- orang yahudi dan nasrani (QS. Al-Maidah (5):51-53), orang-orang yang mempermainkan agama dan mempermainkan shalat (QS. Al-Maidah (5):56- 57), musuh Allah Swt. Dan musuh orang mukmin (QS. Al-Mumtahanah (60):1), dan orang-orang yang lebih mencintai kekufuran dari pada iman (QS. At-Taubah (9):23).b. Setiap kelompok harus memilih pemimpin sebagaimana di jelaskan dalam hadist: “jika tiga orang melakukan suatu perjalanan, angkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin” (HR. Abu Daud).c. Pemimpin haruslah orang-orang yang dapat diterima, sebagaimana di jelaskan dalam hadist :” sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu, kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untukmu. Seburuk-buruk pemimpinmu adalah mereka yang kamu benci dan mereka membencimu, kamu melaknati mereka dan melaknati kamu” (HR. Muslim).d. Pemimpin yang maha mutlak hanyalah Allah Swt. Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Quran: “Maha Suci Tuhan yang di tangan-nyalah segalah kerajaan dan Dia maha kuasa atas segalah sesuatu” (QS. Al-Mulk (67):1); “dan kepunyaan Allah lah kerajaan antar keduanya” (QS. Al-Maidah (5):18).e. Kepemimpinan Allah Swt. Terhadap alam ini sebagian di delegasikan kepada manusia, sesuai yang dikehendakiNya:” Katakanlah Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan Engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki” (QS. Ali Imran (3):26). Status kepemimpinan manusia hanya sebagai amanah dari Allah Swt. Yang sewaktu-waktu diberikan kepada seseorang dan diambil dari seseorang. 9
  10. 10. f. Memperhatikan kepentingan kaum Muslimin. Prinsip ini di dasarkan pada sabda Nabi Saw. : “siapa yang memimpin, sedangkan ia tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, tidaklah ia termasuk dalam golongan mereka” (HR. Al-Bukhari).D. MASYARAKAT MADANI 1. Pengertian Masyarakat Madani Istilah „Madani” berasal dari bahasa Arab „madaniy‟. Kata „madaniy‟ berakar pada kata kerja „madana‟ yang artinya mendiami, tinggal, atau membangun. Dalam bahasa Arab kata „madaniy‟ mempunyai beberapa arti, di antaranya yang beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata (Munawwir, 1997:1320). Dari kata „madana‟ juga muncul kata „madany‟ yang berarti urbanisme (paham masyarakat kota). Secara kebetulan atau dengan sengaja bahasa arab menangkap persamaan yang sangat esensial di antara peradaban dan urbanisme. Dengan mengetahui makna kata „madani‟ maka istilah masyarakat madani ( al-mujtama‟ al-madniy) secara mudah bisa dipahami sebagai masyarakat yang beradab, masayarakat sipil, dan masyarakat yang tinggal di suatu kota atau yang berpaham masyarakat kota yang akrab dengan masalah pluralisme. Dengan demikian masyarakat madani merupakan suatu bentuk tatanan masyarakat yang bercirikan hal-hal seperti itu yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan ber negara. Istilah masyarakat madani dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah civil society pertama kali dikemukan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan istilah societies civilis yang identik dengan negara. Dalam perkembangannya istilah civil society dipahami sebagai organisasi-organisasi masyarakat yang 10
  11. 11. terutama bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara serta keterikatan dengan nilai-nilai atau norma hukum yang dipatuhi masyarakat. Bangsa Indonesia berusaha untuk mencari bentuk masyarakat madani yang pada dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokrasi dan agamis/religius. Dalam kaitannya pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga negara Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius dengan bercirikan imtak, kritis argumentatif, dan kreatif, berfikir dan berperasaan secara jernih sesuai dengan aturan, menerima semangat Bhineka Tunggal Ika, berorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab, memilih calon pemimpin secara jujur-adil, menyikapi mass media secara kritis dan objektif, berani tampil dan kemasyarakatan secara profesionalis,berani dan mampu menjadi saksi, memiliki pengertian kesejagatan, mampu dan mau silih asah-asih-asuh antara sejawat, memahami daerah Indonesia saat ini, mengenal cita-cita Indonesia di masa mendatang dan sebagainya.2. Karakteristik Masyarakat Madani Karakteristik masyarakat madani adalah sebagai berikut : Free public sphere (ruang publik yang bebas), yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasikan kepada publik. Demokratisasi, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga muwujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, 11
  12. 12. kesetaraan, dan kemandirian serta kemampuan untuk berperilaku demokratiskepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain.Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan pilar-pilar demokrasi yangmeliputi : Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers yang bebas, SupermasiHukum, Prguruan Tinggi, Partai Politik. Toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap salingmenghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan olehorang/kelompok lain. Pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan mayarakatyang majemuk disertai dengan sikap tulus, bahwa kemajemukan sebagai nilaipositif dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Keadilan sosial (social justice), yaitu keseimbangan dan pembagian yangproporsiaonal antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadaplingkungannya. Partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersihdari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain, sehinggamasyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yangbertanggungjawab. Supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanyakeadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memilikikedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali.Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani diIndonesia diantaranya :1. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata 12
  13. 13. 2. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat 3. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter 4. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas 5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar 6. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi3. Prinsip-Prinsip Dasar Masyarakat Madani prinsip dasar masyarakat madani dalam konsep politik Islam sebenarnya di dasarkan pada prinsip kenegaraan yang dijalankan pada masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Masyarakat madinah adalah masyarakat yang plural yang terdiri dari berbagai suku, golongan, dan Agama. Islam datang ke Madinah dengan bangunan konsep ketatanegaraan yang mengikat aneka ragam suku, konflik, dan perpecahan. Islam mampu membawa perubahan radikal dalam kehidupan individual dan sosial Madinah karena kemampuannya mempengaruhi kualitas seluruh aspek kehidupan (al-Umari, 1995:51). Menurut al-Umari (1995:63-120), ada beberapa prinsip dasar yang bisa di identifikasi dalam pembentukan masyarakat Madani, dimana ke lima prinsip dasar ini di buat oleh Nabi untuk mengatur masyarakat Madinah yang tertuang dalam suatu piagam yang kemudian dikenal dengan piagam Madinah, di antaranya adalah (1) adanya sistem Muakhah (persaudaraan), (2) ikatan Iman, (3) ikatan cinta, (4) persamaan si kaya dan si miskin, dan (5) toleransi umat beragama. Prinsip-prinsip masyarakat madani seperti itu sangat ideal untuk di terapkan di negara dan masyrarakat manapun, tetnunya dengan penyesuaian-penyesuaian 13
  14. 14. denga kondisi dengan kondisi lokal dan keyakinan serta budaya yang di milikioleh masyarakat tersebut. 14
  15. 15. BAB IIIKESIMPULAN Politik dan moral. Bagi kebanyakan kita, mungkin dua kata itu terkesan kontradiktif,saling bertentangan. Politik, pada satu sisi menurut pandanga kebanyakan orang merupakansesuatu yang rendah, kotor, penuh intrik, dan menghalalkan segalah cara. Sedangkan moral,di sisi lain, merupakan sesuatu agung yang luhur. Di tangan Imam Ali, politik dan moral adalah merupakan saudara kembar, takterpisahkan satu sama lain. Kepemimpinannya adalah politik, sedangkan dirinya adalahmoral. Politiknya adalah produk dari moralnya, tentunya Ali mentauladani cara berpolitikRasulullah Muhammad SAW. Di mata Ali “ pemerintah dan kekuasaan yang tidakmempraktikkan kebenaran dan tidak melenyapkan kebohongan adalah makhluk terburuk didunia. Masyarakat madani yang merupakan satu tatanan masyarakat ideal di tegakkan atasdasar dua semangat, yakni semangat rabbaniyah dan semangat insaniyah. Hal lain yang dituntut demi tegaknya masyarakat madani adalah masalah keterbukaan dan kebersamaan sertapersamaan hak bagi semua orang untuk terlibat dalam urusan kenegaraan dan pemerintahan. 15
  16. 16. DAFTAR PUSTAKASudrajat, Ajat dkk, 2008, Din Al-Islam “pendidikan Agama Islam di Perguruan TinggiUmum”, Yogyakarta: UNY Press.Jafri, Syed Husain Muhammad, 2003, Moralitas Politik Islam, Jakarta: Pustaka Zahra. SUMBER DARI INTERNEThttp://www.crayonpedia.org/mw/Ciri-Ciri_Masyarakat_Madanihttp://id.wikipedia.org/wiki/Politikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Islam 16

×