Perserikatan bangsa bangsa
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Perserikatan bangsa bangsa

on

  • 3,279 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,279
Views on SlideShare
3,279
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
121
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Perserikatan bangsa bangsa Perserikatan bangsa bangsa Presentation Transcript

  • Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan Keamanan) / Securty Council
  • 2. Dewan Keamanan (SecurityCouncil)Rancangan Dumbarton Oaks telah mempertimbangkan sebuah Organ eksekutif, mempunyai Keanggotaan terbatas, nantinya akan diberi kepercayaan sebagai penanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian,dan keamanan internasional (primary responsibility for the maintence of internasional peace ,and security).Fungsi Dewan Keamanan PBB : mengambil keputusan- keputusan dengan cepat ,dan efektif.
  • a) Susunan KeanggotaanAda 2 Unsur Keanggotaan yaitu :1). Permanent Members (anggota tetap)Terdiri dari 5 negara :a). Cina.b). Prancis.c). Inggris (United Kingdom).d). Uni Soviet (USSR).e). Amerika Serikat (USA) , terdapat pada pasal 23 ayat 1 PiagamKelima anggota tetap tersebut mempunyai hak khusus di dalampemungutan suara, disebut Hak Veto.2). Non Permanent Members (anggota tidak tetap)Anggota tidak tetap terdiri dari 10 orang anggota , anggota tidak tetap dipiliholeh Majelis Umum dengan kelebihan suara dua pertiga (2/3) anggota yanghadir yang memberikan suara. Masing-masing dipilih untuk untuk masa jabatan dua tahun ,dengan ketentuan masa jabatan sudah habis ,maka negara yangbersangkutan untuk jabatan berikutnya (artinya secara berturut-turut ) boleh dipilih kembali. View slide
  • b) Prosedur pemungutan SuaraProsedur pemungutan suara di Dewan Keamanan diatur di dalam pasal 27 Piagam:Ayat 1: setiap anggota Dewan Keamanan mempunyai satu suara.Ayat 2 : keputusan Dewan Keamanan yang mengenai persoalan yang bersifat prosedural (cara-cara bekerja) hanya dapat diterima ,jika didukung oleh sekurang-kurangnya sembilan suara.Ayat 3 : Keputusan Dewan Keamanan mengenai persoalan yang bersifat substansial hanya dapat diterima ,jika didukung oleh sekurang-kurangnya sembilan suara,didalamnya termasuk anggota tetap , dengan syarat bahwa di dalam mengambil keputusan yang berdasarkan bagian IV ,dan 52 ayat 3, negara yang terlibat dalam persengketaan tidak mengeluarkan suara. View slide
  • Persoalan-persoalan yang dimasukkan ketentuan ayat 2 pasal 27?Menurut statement yang dikeluarkan oleh Anggota tetap di San Fransisco pada tahun1945(berlangsungnya konperensi di San Fransisco) yang dimaksud ialah “persoalan-persoalan yang timbul dari pasal 28-32, jadi mengenai tempat bersidang ,pembentukanpanitia-panitia pembantu peraturan ketertiban, mengijinkan suatu negara anggota turutmembicarakan hal yang berhubungan dengan kepentingannya dengan tidak berhakmengeluarkan suara , begitupun negara yang bukan anggota PBB yang tersangkut pautdalam persengketaan yang sedang dipertimbangkan dalam Dewan , menempatkansuatu perkara dalam acara ,dan mengeluarkannya dianggap juga termasuk golonganitu.Untuk menentukan apakah itu yang termasuk suatu persoalan yang prosedural /substansial hanya digunakan pasal 3.Pernyataan dari ke-4 negara (Cina,Inggris, Uni Soviet,dan Amerika Serikat)menjelaskan mengenai maksud dari pasal 27 ayat 3 adalah “segala hal yang dipandangmenuju kepada tindakan-tindakannya yang nyata terhadap suatu negara yang bersalah,mulai dari pemeriksaan kesalahan melalui ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai penyelesaiansecara damai, menghentikan permusuhan, melakukan sanksi dalam lapanganperhubungan, hingga aksi bersama secara kekuatan militer terhadap yang bersalah itu.Hal ini harus adanya persetujuan antara anggota-anggota tetap , apabila kelima anggotatidak menyukai suatu putusan , maka dapat digagalkan dengan suara melawan /( HAKVETO).
  • c) Sidang dan PimpinanSidang :* Sidang Dewan Keamanan diadakan setiap waktu, tetapi jika keadaan penting memaksa DK untuk bersidang.* Sidang berkala DK diadakan 2 minggu sekali.*Sidang diluar sidang berkala dapat diadakan atas undangan Ketua DK /. Sidang diluar sidang berkala dapat diakan atas panggilan Ketua DK jika:
  • Lanjutan Ketentuan diadakan Sidang di luarsidang berkala:1). Ada permintaan dari salah satu anggota.2). MU menunjuk suatu hal yang harus diperhatikan oleh DK, sebab dinilai mungkin mengancam perdamaian, MU menyerahkan suatu soal untuk diselesaikan DK (psl 11).3). Ada negara anggota / bukan anggota meminta perhatian kepada DK mengenai hal/ keadaan yang memungkin menimbulkan perbenturan antara negara-negara ,sehingga membahayakan perdamaian internasional.4). Sekjen meminta perhatian DK mengenai suatu soal yang dianggap membahayakan perdamaian ,dan keamanan internasional.
  • d) KedudukanDewan Keamanan merupakan organ yang terkemuka,dan bukan tertinggi. Organ tertinggi di dalam PBB bukan Dewan Keamanan. Sebab dari Dewan Keamanan bukan organ tertinggi dibuktikan dari ketentuan Pasal 24 ayat 3 Piagam PBB : “Tiap-tiap tahun Dewan Keamanan harus memberikan laporan kepada Majelis Umum”Kedudukan Dewan Keamanan sebagai organ yang terkemuka ini disebabkan oleh 2 hal, yaitu :1). Ia memikul tanggung jawab yang utama mengenai perkembangan perdamaian ,dan keamanan internasional (pasal 24 . ayat 1)2). Ia diatur sedemikian caranya sehingga pekerjaan dapat berjalan terus (pasal 28 ayat 1)
  • e) Kekuasaan dan KewajibanBerdasarkan ketentuan pasal 24 ,anggota- anggota PBB menyerahkan kepada Dewan Keamanan pertanggung jawaban sepenuhnya untuk mempertahankan perdamaian,dan keamanan internasional.Para negara anggota setuju untuk menjalankan kewajiban Dewan Keamanan bertindak atas nama mereka ,dan berjanji pulanbahwa putusan-putusan yang diambil Dewan Keamanan harus selaras dengan maksud ,dan asas-asas PBB.
  • LanjutanKewajiban-kewajiban DK dikelompokkan menjadi 2 golongan,diantaranya :1). Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai (psl 33).2). Tindakan terhadap ancaman perdamaian ,pelanggaranperdamaian,dan perbuatan yang berarti penyerangan.
  • Kewajiban-kewajiban DewanKeamanan1). Penyelesaian perselisihan dengan cara damai . Ada 2 cara yaitu :(i). Cara didasarkan atas Persetujuan Sukarela.(a). Negotiational (Perundingan)(b). Enquary (Penyelidikan)(c). Conciliation (persetujuan/perdamaian/perukunan).(d). Mediation (perantaraan/jasa-jasa baik)
  • Keterangan :(b). Enquiry (Penyelidikan) :Cara untuk menetapkan peristiwa-peristiwa yang mungkinmenghilangkan perselisihan ,jika sudah terang letaknya.(c). Conciliation (persetujuan/perdamaian/perukunan) :Usaha yang diserahkan kepada panitia/ badan internasionalyang ditunjuk oleh pihak-pihak dalam perselisihan , untukmengusulkan atas inisiatif sendiri ,suatu persetujuan yanglayak diterima oleh kedua pihak.(d). Mediation (perantaraan/ jasa-jasa baik) :Dapat diselenggarakan oleh suatu negara, suatu komisi /seorang tokoh saja , yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yangbersangkutan untuk mempermudah,dan mempercepattercapainya perdamaian .Contoh : indonesia dibentuknya Komisi Jasa-jasa Baik (lebihdikenal dengan nama Komisi Tiga Negara).
  • Lanjutan(ii). Cara-cara dengan Paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan yang tercapai.1). Arbitration (pewasitan).2). Keputusan Kehakiman.
  • Ket. :1). Arbitration.Jika penyelesaian yang ditempuh lewat ini, maka terlebihdahulu pihak-pihak yang bersangkutan berjanji terlebih dahulu,bahwa mereka akan menerima ,dan sedia menjalankankeputusan seorang pendamai yang ditunjukkan / keputusan dariMahkamah Arbitrage.2). Keputusan Kehakiman.Dalam penyelesaian putusan yang diambil dengan cara-carahukum.Dalam hal ini putusan-putusan yang diambil MahkamahPengadilan Internasional . Dapat disimpulkan pada rumusanPasal 33 ayat 1 : or other peace full means of their own choice(cara-cara damai lain yang dipilih mereka sendiri).
  • Lanjutan dari kedudukan....(Kewajiban-kewajiban DK terdapat dalam 2 golongan)2). Tindakan terhadap ancaman perdamaian,pelanggaran perdamaian,dan perbuatan yang berarti penyerangan.Pasal 39 Piagam PBB mengatur DK harus menentukan pada suatu ketika adanya ancaman perdamaian,gangguan perdamaian ,/ perbuatan yang berarti penyerangan,dan mengadakan usul-** ,/ memutuskan akan mengambil tindakan-** sesuai dengan ketentuan pasal 41 ,dan pasal 42 yaitu dengan jalan yang tidak mempergunakan kekuatan senjata / yang dipergunakannya, untuk mempertahankan, / mengembalikan perdamaian,dan keamanan internasional .
  • LanjutanTindakan-tindakan Dewan Keamanan diantaranya sebagai berikut :a). Memutuskan ,sebagian / seluruhnya ,pertukaran ekonomis ,perhubungan di darat,di laut / udara,pos,kawat,radio,dan dengan alat-alat lain,dan memutuskan perhubungan diplomasi (pasal 41).Cara menjalankannya dengan jalan mengundang supaya semua negara anggota akan melakukan putusan yang disetujui. Jika pembicaraan dalam DK sampai pada tingkat ini, kata mengundang tidak lain mengundang maksud supaya semua negara anggota akan melakukan putusan yang disetujui.b). Apabila sanksi seperti tersebut di muka (pasal 41) tidak akan membawa hasil, maka menurut ketentuan pasal 42 DK dapat menjalankan akal dengan mempergunakan angkatan udara ,laut,dan darat,dalam rangka untuk mengembalikan perdamaian,dan keamanan internaional. Dalam tindakan termasuk juga pertunjukan kekuatan,blokade,dan serangan-serangan dari udara ,laut,dan darat oleh anggota-anggota PBB dengan kerjasama.
  • f) Hak untuk mempertahankan DiriMengenai hak untuk mempertahankan diri ini, baik secara individual maupun kolektif adanya diakui oleh ketentuan pasal 51 Piagam PBB.Didalam pasal 51 bahwa tidak ada suatu peraturan dalam piagam, yang mengurangi hak tiap-tidap negara anggota ,atau negara-negara dalam suatu gabungan untuk mempertahankan diri, jikalau ia diserang dengan kekuatan senjata ,sebelum DK dapat bertindak sendiri untuk memelihara keamanan internasional.
  • LanjutanUsaha yang dilakukan oleh negara anggota dalam memp ertahankan diri itu harus diberitahu kepada DK dengan selekas-lekasnya . Usahanya tidak mempengaruhi kuasa ,dan pertanggung jawaban DK terhadap tindakan- tindakan yang dirasakannya perlu ,dan yang akan diambilkannya sendiri untuk mempertahankan, dan mengembalikan perdamaian dan keamanan . Pasal 51 merupakan landasan bagi tindakannya kerjasama regional khusus dalam bidang pertahanan.Walaupun pasal 51 membahas mengenai hak dan mempertahankan diri, tetapi hak itu tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang ,dengan kata lain harus ada pembatasan.
  • Pasal 51 membahas hak untuk mempertahankan diritetapi adanya pembatasan.Pembatasan-pembatasan diantaranya :1). Menentukan sifat-sifat perbuatan-perbuatan yangdianggapnya sebagai serangan,atau dengan kata lainmemberikan definisi tentang serangan.2). Jalan yang ditentuakan dalam Piagam.
  • g) Perhubungan Dewan Keamanandalam Organ-Organ lainHubungan DK dengan organ-organ yang lain :1). Tiap-tiap tahun Dewan Keamanan harus mengirimkan laporan tentang pekerjaannya kepada Majelis Umum(psl 15).2). Sekretaris Jenderal PBB hanya dapat dipilih oleh Majelis Umum , setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Keamanan (Pasal 97).3). Dewan Keamana berhak meminta bantuan kepada Dewan Ekonomi ,dan Sosial ,juga kepada Dewan Perwalian untuk menjalankan pekerjaannya dalam lapangan politik,ekonomi,sosial,dan pendidikan di daerah-daerah perwalian yang penting bagi perang (psl .83).4). Majelis Umum ,dan Dewan Keamanan memilih anggota-anggota MPI akan tetapi dalam pemilihan yang terpisahkan .
  • Lanjutan5). DK berhak meminta nasehat kepada MPI tentang soal-** yang bersifat hukum.6). DK mengusulkan Majelis Umum syarat-** bagi suatu negara yang bukan anggota PBB untuk tunduk kepada putusan MPI ,jika suatu negara terpaksa , / dengan rela tersangkut dalam perkara yang dibawa kehadapan Mahkamah itu (psl. 93).7). Jika ternyata suatu negara tidak memenuhi kewajibannya yang diletakkan MPI kepadanya , maka pihak yang lain dapat menuntut dihadapan DK ,suapaya yang terdakwa memenuhi kewajibannya .Untuk itu DK mengadakan usul-** / menetapkan aturan-** yang memaksa suapaya keputusan itu dijalankan oleh pihak yang terdakwa (psl.84).
  • h). Panitia-PanitiaDalam menjalankan tugasnya untuk memelihara perdamaian, dan keamanan internasional ,Dewan Keamanan dibantu oleh beberapa Panitia diantaranya :a). Standing Commiteeb). Substantive Rodiesc). Panitia-panitia Ad hocd). Peace Keeping Forces ,and organizations.
  • LanjutanKet. :a). Standing Commitee :1). The Commitee of Experts on Rules Procedure.2). The Commitee on Admission of New members.
  • LanjutanKet. :b). Substantive Rodies:1). Military Staff Commitee.Panitia ini terdiri dari para Kepala Staf Wakil-wakil 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan.Tujuan dibentuknya panitia adalah untuk memberi nasehat ,dan bantuan kepada Dewan Keamanan mengenai masalah-masalah yang bertalian dengan kebutuhan militer Dewan Keamanan bagi pemeliharaan perdamaian,dan keamanan internasional.2). Dissarmament Commission yaitu suatu badan musyawarah mengenai perlucutan senjata.
  • LanjutanKet. :c). Panitia-panitia Ad Hoc1). Arms Embargo Commitee2). Ad Hoc Subcommitee on Namibiad). Peace Keeping Forces ,and Organizations.1). United Nations Truce Supervision Organization (UNSTO).2). United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF)3). United Nations Military Observer Group in India ,and Pakistan (UNMOGIP).4). United Nations Interim Forces in Lebanon (UNIFIL).