Dokumen tersebut membahas rencana pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2013, meliputi realisasi BSPS tahun 2006-2011, target dan alokasi dana BSPS 2013, mekanisme pelaksanaan, dan tahapan-tahapannya.

1. PERENCANAAN BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA (BSPS)
Kementerian Perumahan Rakyat
arsip harimawan.com

2. ALUR PRESENTASI
1. LINGKUP PELAKSANAAN DEKONSENTRASI
BIDANG PKP TAHUN 2012
2. REALISASI DAN RENCANA PELAKSANAAN
KEGIATAN BSPS TAHUN 2006 - 2014
3. RENCANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN
KEGIATAN BSPS TAHUN 2013
4. SISTEM PENGELOLAAN BSPS ONLINE
arsip harimawan.com

3. TUJUAN KEGIATAN
MAKSUD DAN TUJUAN
Meningkatkan kemampuan aparat Pemerintah Daerah dalam
memfasilitasi pelaksanakan BSPS tahun 2013.
Meningkatkan dan menyamakan pemahaman Pemerintah Daerah
tentang sistem penyelenggaraan BSPS tahun 2013,
MAKSUD KEGIATAN
Meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
perumahan dan permukiman dalam memfasilitasi BSPS Tahun 2013.
1 LINGKUP PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PKP TAHUN 2012
arsip harimawan.com

4. MEKANISME PELAKSANAAN
SKPD
PROVINSI
LAPORAN TEKNIS
Laporan
Pelaksanaan
Prosiding
Kegiatan
FASILITASI BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA
Diseminasi Kebijakan Pengembangan Perumahan
Swadaya
Pembinaan Teknis Verifikasi
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Pembinaan Teknis Pelaksanaan Tugas Tenaga
Pendamping Masyarakat
Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya
Rangkaian Pertemuan
Rangkaian Pertemuan
Rangkaian Pertemuan
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Laporan
Triwulan IV dan Laporan
Akhir Tahun
Laporan
Triwulan I
Laporan
Triwulan III
Laporan
Triwulan II
Pelaksana
1 LINGKUP PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PKP TAHUN 2012
arsip harimawan.com

5. SKPD
Rangkaian Pertemuan
PEMBINAAN TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS
TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT
Rangkaian Pertemuan
EVALUASI PELAKSANAAN FASILITASI
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
Rangkaian Pertemuan
PEMBINAAN TEKNIS VERIFIKASI BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
DISEMINASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN SWADAYA
Pelaksana: Deputi Bid. Perumahan Swadaya
Peserta: SKPD Dekon & Urusan Perumahan Provinsi
Lokasi Pelaksanaan: Jakarta
Waktu : 29 – 31 Agustus 2012
Pelaksana: SKPD Dekonsentrasi dan Provinsi
Peserta: SKPD Urusan Perumahan & Bappeda Kab/Kota
Lokasi Pelaksanaan: Provinsi
Waktu : September 2012
Pelaksana: SKPD Dekonsentrasi Provinsi
Peserta: SKPD Urusan Perumahan & Bappeda Kab/Kota
Lokasi Pelaksanaan: Provinsi
Waktu: Oktober 2012
Pelaksana: Deputi Bid. Perumahan Swadaya
Peserta: SKPD Dekon & Urusan Perumahan Provinsi
Lokasi Pelaksanaan: Jakarta
Waktu: Akhir November 2012
Rangkaian Pertemuan
Rangkaian Pertemuan
1 LINGKUP PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PKP TAHUN 2012
TAHAPAN KEGIATAN
arsip harimawan.com

6. TUJUAN KEGIATAN
1. DISEMINASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN SWADAYA
a. Memberikan arahan pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman Tahun 2012
b. Meningkatkan pemahaman Pemerintah Provinsi dalam
Pembangunan/Penanganan Perumahan Swadaya (mekanisme pengusulan
dan siklus BSPS)
c. Meningkatkan pemahaman Pemerintah Provinsi dalam kemitraan dan
keswadayaan perumahan
2. PEMBINAAN TEKNIS VERIFIKASI BSPS
a. Meningkatkan pemahaman Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam
melakukan registrasi dan verifikasi BSPS Tahun 2013
b. Mengidentifikasi dan mengoordinasi penggalangan sumber pendanaan lain
dalam penanganan rumah tidak layak huni
1 LINGKUP PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PKP TAHUN 2012
arsip harimawan.com

7. TUJUAN KEGIATAN (2)
3. PEMBINAAN TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS TENAGA PENDAMPING
MASYARAKAT
a. Menginformasikan gambaran umum dan mekanisme pendampingan
masyarakat dalam BSPS 2013
b. Melaksanakan simulasi dan pelatihan pendampingan masyarakat dalam
pembangunan perumahan swadaya; dan
c. Merumuskan kriteria , pola rekrutmen, dan pembinaan TPM dalam rangka
mendukung pelaksanaan BSPS.
4. EVALUASI PELAKSANAAN FASILITASI KEGIATAN BSPS
a. Melakukan pengujian rekomendasi hasil verifikasi dan klarifikasi Tahap I
b. Mengevaluasi rangkaian pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Bidang PKP
Tahun 2012
1 LINGKUP PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PKP TAHUN 2012
arsip harimawan.com

8. 3,550 3,780 4,867
9,950
12,000
16,403
4,950
8,925 10,000
36,738
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
BSP2S (unit)
PKP (unit)
REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI BSPS TAHUN 2006-2011
2 REALISASI DAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2006-2014
Catatan :
1. Jumlah realisasi pelaksanaan PKP sudah termasuk penanganan PSU
2. Realisasi BSP2S dan PKP Tahun 2011 sudah mencakup capaian pelaksanaan
Direktif Presiden di NTT (BSPS2S : 5.488 unit dan PKP : 2.688 unit)
arsip harimawan.com

9. RENCANA CAPAIAN FISIK KEGIATAN FASILITASI BSPS TAHUN 2012-2014
2 REALISASI DAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2006-2014
230,000
400,000 400,000
20,000
100,000 100,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
2012 2013 2014
PK (unit)
PB (unit)
Pagu
Berdasarkan
Renja 2013
196.748
20.000
Catatan :
1. Pembangunan Baru = Rehabilitasi Total atau Rusak Berat
2. Peningkatan Kualitas = Rusak Sedang
arsip harimawan.com

10. RENCANA ALOKASI, KELOMPOK SASARAN DAN KOMPONEN BANTUAN
KEGIATAN BSPS TAHUN 2013
3 RENCANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2013
RENCANA TARGET BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA TAHUN 2013
(RENCANA KERJA 2013)
500.000
UNIT
KELOMPOK
SASARAN
MASYARAKAT MISKIN
PERKOTAAN
MASYARAKAT MISKIN
PERDESAAN
KOMPONEN
BANTUAN
arsip harimawan.com

11. UNIT COST BSPS TAHUN 2013
3 RENCANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2013
1. PENINGKATAN KUALITAS
REGULER Rp 8.500.000,00
BANTUAN STIMULAN/UNIT RUMAH Rp 7.500.000,00
BIAYA OPERASIONAL/UNIT RUMAH Rp 1.000.000,00
2. PEMBANGUNAN BARU = Rp 16.000.000,00
BANTUAN STIMULAN/UNIT RUMAH Rp 15.000.000,00
BIAYA OPERASIONAL/UNIT RUMAH Rp 1.000.000,00
3. PSU = Rp 4.000.000,00
BANTUAN STIMULAN/UNIT PSU Rp 4.000.000,00
PENANGANAN PAPUA DAN PAPUA
BARAT
Rp 31.000.000,00
BANTUAN STIMULAN/UNIT RUMAH Rp 30.000.000,00
BIAYA OPERASIONAL/UNIT RUMAH Rp 1.000.000,00
arsip harimawan.com

12. RANCANGAN PENGANGGARAN BSPS TAHUN 2013
3 RENCANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2013
1. DEKONSENTRASI  PROVINSI
a. Melaksanakan sosialisasi program BSPS kepada pemerintah kabupaten/kota;
b. Melaksanakan bimbingan teknis kepada SKPD yang membidangi perumahan
di kabupaten/kota;
c. Melakukan klarifikasi terhadap usulan BSPS dari Kabupaten/Kota
d. Melakukan pembinaan manajemen pengelolaan pelaksanaan BSPS;
e. Melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan BSPS melalui
SKPD yang membidangi perumahan di kabupaten/kota; dan
f. Melakukan pelatihan tenaga pendamping masyarakat (TPM).
2. TUGAS PEMBANTUAN (TP)  KABUPATEN/KOTA
a. Melaksanakan sosialisasi program dan diseminasi pelaksanaan BSPS kepada
UPK/BKM dan KSM;
b. Melakukan verifikasi calon penerima BSPS yang dibantu oleh TPM;
c. Merekrut dan mengarahkan TPM dalam melaksanakan pendampingan dan
pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan swadaya dengan
bantuan stimulan;
d. Memfasilitasi KSM dalam membuat gambar kerja didampingi TPM
Sumber : Surat Edaran Menteri Perumahan Rakyat Nomor 01 dan 02 arsip harimawan.com

13. KPB
(KELOMPOK
PENERIMA BANTUAN)
TPMUPK/BKM
PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAH
PROVINSI
KEMENTERIAN KPPN
JAKARTA II
TAHUN
T-1
DPS:
Sosialisasi
Program
Kepada Provinsi
dan
Kabupaten/Kota
SKPD:
Sosialisasi
Program, Pember
dayaan
Masyarakat dan
UPK/BKM serta
TPM
(1)
SKPD :
Sosialisasi
Program Kepada
Kabupaten/
Kota
(3)
Pendampingan
KPB dan
UPK/BKM
Membuat
Permohonan/
Data BNBA
(03)
BANK
PENYALUR
Pendataan dan
menjaring
penerima
bantuan
Mengusulkan
Calon Penerima
Bantuan
(formulir BNBA)
Sosialisasi
Kepada
Masyarakat
DPS:
Validasi
Administrasi Usulan
Provinsi atau
Kabupaten/Kota
Membuat Daftar
Nominasi Calon
Penerima Bantuan
Menerima
Permohonan dari
UPK/BKM
Verifikasi
Administrasi
Usulan
Meneruskan
Permohonan
Usulan Sesuai
Usulan UPK/BKM
Menerima
Permohonan
Usulan dari
Kabupaten/
Kota
Klarifikasi
Administrasi
Usulan
Kabupaten/
Kota
Menyampaikan
Daftar Calon
Penerima
Bantuan
A
1
arsip harimawan.com

14. T=0
KPB
(KELOMPOK
PENERIMA BANTUAN)
TPMUPK/BKM
PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAH
PROVINSI
KEMENTERIAN KPPN
JAKARTA II
TAHUN BANK
PENYALUR
Pendampingan
Menyusun GK
& RTK
Membentuk
KPB Penerima
Bantuan
(2)
(3)
Menerbit
kan
SP2D
Memfasilitasi KPB
dan TPM Membuat
Gambar Kerja
(GK) dan Rencana
Tindak Komunitas
(RTK)
Pendampingan
UPK/BKM
Membentuk
KPB
Membantu
TPM dan
SKPD
Verifikasi
Lapangan.
Membantu
SKPD
Verifikasi
Lapangan
Menteri:
Menetapkan Alokasi
Kabupaten/Kota
Penerima Bantuan
PPK:
Meminta Gambar
Kerja
MemintaVerifikasi
Lapangandan
Mengajukan
Permintaan
Pembayaran
dilengkapi
Persyaratan kepada
SKPD Kabupaten/Kota
Verifikasi
Pembayaran
Menetapkan SK
Penerima Bantuan
Mengajukan SPP
PP-SPM:
Menerbitkan SPM -LS
Verifikasi
Lapangan Calon
Penerima Bantuan
Menyetujui GK dan
RTK
Menyampaikan
Hasil Verifikasi
Lapangan dan GK
serta RTK kepada
PPK
Memohon
Pembayaran Atas
Nama Penerima
Bantuan
A
B
C
2
arsip harimawan.com

15. KPB
(KELOMPOK
PENERIMA BANTUAN)
TPMUPK/BKM
PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAH
PROVINSI
KEMENTERIAN KPPN
JAKARTA II
TAHUN BANK
PENYALUR
Menyusun GK
dan RTK
PPK:
Evaluasi Laporan
Evaluasi Laporan
Menyetujui Laporan
Pendampingan
Pembuatan
Laporan
Kompilasi
Laporan KPB
dan
Menyampaikan
Laporan
Kepada PPK
Menyetujui
Penarikan
Tabungan
Pendampingan
Pelaksanaan
Pembangunan
Pelayanan
Penarikan
Tabungan
Membuat
Laporan
Penyaluran
dan
Penarikan
Dana BSPS
B C
Menerima
Bantuan
Penarikan
Tabungan
(Tahap I dan II)
Melakukan
Pembangunan
Secara
Berkelompok
(KPB)
Membuat
Laporan
Pembangunan
Menerima
Transfer
Bantuan
Dana
Membuat
Tabungan
Atas Nama
PB dan
Menyerahkan
Bantuan
3
T=0
arsip harimawan.com

16. KRITERIA UMUM CALON LOKASI STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA
3 RENCANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2013
a. Daerah tertinggal;
b. Tingkat kemiskinan;
c. Jumlah kekurangan (backlog) rumah;
d. Jumlah rumah tidak layak huni;
e. Indeks pembangunan manusia (IPM); dan
f. Produk domestik regional bruto (PDRB);
Sumber : Permenpera Nomor 14 Tahun 2011 dan Kriteria Umum Calon Lokasi Stimulan Perumahan Swadaya oleh BPS Tahun 2012arsip harimawan.com

17. Sandingan Usulan Musrenbang dengan Alokasi Pagu Sementara BSPS
2013 (status 27 Agustus 2012)
Catatan.:
1. Provinsi yang belum membagi alokasi usulan PK dan PB BSPS Tahun 2013 pada saat
Musrenbang, total usulan dialokasikan seluruhnya ke PK
2. Alokasi pagu sementara untuk BSPS 2013 berjumlah 216.748 unit dan sebanyak
46.748 merupakan alokasi untuk program khusus
3 RENCANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2013
Jumlah
Provinsi
Total Usulan BSPS Hasil
Musrenbang Tahun 2012
(unit)
Alokasi Pagu Sementara
BSPS 2013
Jumlah
Kota/Kabupa
ten Lulus
Kriteria
UmumPK PB PK PB
33 Provinsi 329.183 102.956 150.000 20.000 360
arsip harimawan.com

18. LOKASI SASARAN
3 RENCANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2013
Pernyataan Komitmen
Bupati/Walikota dalam
Rangka Pelaksanaan BSPS
2013
MoU dengan K/L, Non
K/L dan Ormas
Usulan Kabupaten/Kota
Penanganan Kawasan
Kumuh (PLP2K-KBK)
Percepatan Pembangunan
Provinsi Papua dan Papua
Barat
REGULER PROGRAM KHUSUS
arsip harimawan.com

19. NAD: 2
SUMUT: 2
SUMBAR:
2
JAMBI: 2
Kep. RIAU:
2
BABEL: 2
KALBAR: 2
KALTENG:
2
KALTIM: 0
SULBAR: 2
GORONTALO: 2
SULTENG: 2
SULUT: 2
PAPBAR:
1
PAPUA: 2
BENGKULU: 2
SUMSEL:
2
LAMPUNG:
2
BANTEN: 2 DKI: 0
BALI: 2
JATENG: 2
JATIM: 2
NTB: 2
JABAR: 2
NTT: 1
SULTRA: 2
SULSEL: 2
MALUT: 2
JUMLAH : 60
Kabupaten/Kota dari
66 Kabupaten/Kota
Prioritas 2013
KALSEL: 2
BUPATI/WALIKOTA PENANDATANGAN SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
PENANGANAN TUNTAS RTLH TAHUN 2013 (STATUS HINGGA 27 AGUSTUS 2012)
RIAU: 2
DIY : 2
MALUKU : 2
3 RENCANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2013
arsip harimawan.com

20. MOU DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN NON
KEMENTERIAN/LEMBAGA (2012)
KEMENTERIAN/LEMBAGA
1. Kem. Kelautan dan
Perikanan
2. Kem. Pembangunan
Daerah Tertinggal
NON KEMENTERIAN/LEMBAGA
Kab/Kota yang bukan penandatangan Surat
Pernyataan Komitmen, tetapi lulus kriteria
umum, tetap dapat menangani perumahan
swadaya melalui cara:
1. Sendiri (dana APBD prov/kab/kota)
2. Bekerjasama dengan pihak lain (Mobilisasi
dana CSR dan PKBL-BUMN, pihak III)
3. MoU dengan Kemenpera
3 RENCANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2013
Organisasi Masyarakat (Ormas)
Ormas dapat mendukung kegiatan
pembangunan perumahan swadaya setelah
terlebih dahulu menandatangani MoU
arsip harimawan.com

21. USULAN BSPS 2012 YANG DILUNCURKAN PADA TAHUN 2013
3 RENCANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2013
Sandingan Lokasi Hasil Usulan Musrenbang, Lokasi Prioritas Tahun 2013 dan
Usulan BSPS 2012 yang Diluncurkan pada Tahun 2013
Usulan BNBA 2012
DITERIMA
DIKEMBALIKAN
(UNTUK DIPERBAIKI)
REGISTRASI DAN
VERIFIKASI ONLINE
UNTUK
DILUNCURKAN
TAHUN 2013
arsip harimawan.com

22. SUB-SISTEM PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN BSPS
ALUR PROSES SISTEM PENGELOLAAN BSPS ‘ONLINE’
UMUM EKSEKUTIF
SUB-SISTEM
DUKUNGAN
PENGELOLAAN BSPS
Pengolahan dataPengolahan data
1. Sub-sistem Registrasi
2. Sub-sistem Verifikasi (Administrasi
dan Lapangan)
3. Sub-sistem Pencairan Proposal
Pembayaran
Call Centre
Data Warehouse
DECISION SUPPORT
SYSTEM
SUB-SISTEM
MONITORING DAN
EVALUASI
4 SISTEM PENGELOLAAN BSPS ONLINE
1. Cash Management
System
2. SMS Centre
arsip harimawan.com

23. b
SKPD
Kab/Kota
UPK/BKM
TPM
SKPD
Povinsi
Pusat
Server
Aplikasi
Database
Database
Storage
Lokasi di Kemenpera
Internet
DESAIN SISTEM PENGELOLAAN BSPS ONLINE
1
2
3
4
5
1. UPK/BKM melakukan entry data CPB,
2. SKPD Kab/Kota melakukan verifikasi
terhadap usulan CPB.
3. SKPD Provinsi melakukan
evaluasi/klarifikasi terhadap kuota
yang diberikan kepada provinsi
4. Pusat melakukan validasi terhadap
usulan BSPS yang sudah melewati
tahap verifikasi dan klarifikasi.
5. TPM melakukan penyusunan proposal
pembayaran berdasarkan hasil
validasi Pusat
*) Apabila di wilayah UPK/BKM tidak
terdapat jaringan internet, maka SKPD
Kab/Kota harus memfasilitasi entry data
CPB bersama dengan UPK/BKM
4 SISTEM PENGELOLAAN BSPS ONLINE
arsip harimawan.com

24. JADWAL PELAKSANAAN BSPS 2013
4 SISTEM PENGELOLAAN BSPS ONLINE
No Uraian
1 Penyiapan Sistem
2 Sosialisasi
3 Pelatihan
4 Penyusunan Usulan
5 Pelaksanaan Verifikasi
1. Proses Verifikasi
2. Pendampingan
3. Supervisi
6 Proses penetapan SK lokasi dan alokasi
7 Pelaksanaan bantuan stimulan
1. Pelaksanaan fisik
2. Pendampingan
3. Monev
8 Pencairan
9 Pelaporan
Pelaksanaan BSPS 2013 periode September 2012 - Mei 2013)
Pelaksanaan BSPS 2013 periode Desember 2012 - November 2013)
OktMei Juni Juli Ags Sept Mei JunNov Des Jan Feb Mar Apr
arsip harimawan.com

25. JADWAL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PKP DI PROVINSI
1. PELAKSANA  SKPD DEKON DAN URUSAN PERUMAHAN TINGKAT
PROVINSI
2. PESERTA  SKPD URUSAN PERUMAHAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
YANG MENANGANI PELAKSANAAN BSPS
3. MATERI
a. Pembinaan Teknis Registrasi dan Verifikasi BSPS
b. Pembinaan Teknis Pelaksanaan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)
4. NARASUMBER DAN ASISTEN  PUSAT
5. JADWAL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PKP TINGKAT
PROVINSI
SKPD Provinsi dapat menyampaikan materi lain terkait tema pelaksanaan
dekonsentrasi selain yang disampaikan Narasumber Pusat
arsip harimawan.com

26. TERIMA KASIH
Sekretariat Dekonsentrasi Bidang PKP Tahun 2012
Gedung Kementerian Perumahan Rakyat
Jalan Raden Patah 1 No. 1
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
No. Telp/Fax : (021) 72800145, 7397727, 7264461
E-mail : dekonpkp@gmail.com , dekon.swadaya@gmail.com
Contact Person:
Sukirno (08561150661)
Rendy Trigantara (085716600736)
arsip harimawan.com