Your SlideShare is downloading. ×
Makalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakat
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Makalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakat

27,628
views

Published on


0 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
27,628
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
593
Comments
0
Likes
9
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. KATA PENGANTARSyukur alhamdulilah saya panjatkan kehadirat Allah yang maha esa yang selalumelimpahkan karunianya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan makalah iniyang berjudul “Pemilu dan Pendidikan Politik Masyarakat. Sejalan dengan dinamika bangsa iniyang masih terus mencari bentuk yang lebih baik untuk menghasilkan generasi cerdas yangberbudi, maka saya membuat makalah ini sesuai dengan pendekatan materi yang diberikandengan tujuan agar mampu mengembangkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hariserta mampu bersikap positif kepada sesama manusia, dan ikut serta melestarikan lingkunganalam sebagai ungkapan rasa syukur atas segala anugrah Allah yang maha pemurah. saya telahberusaha menyusun makalah ini sebaik mungkin. Akan tetapi, saya menyadari bahwa makalahini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, kritik da saran dari berbagai pihak untuk perbaikan isimakalah ini agar bisa terwujud dengan lebih baik.i
  • 2. DAFTAR ISIJUDULKATA PENGANTAR………………………………………………………………………… iDAFTAR ISI………………………………………………………………………………….. iiBAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………... 1a. Latar Belakang……………………………………………………………….. 1b. Identifikasi Masalah………………………………………………………….. 2c. Metode Penulisan……………………………………………………………... 3d. Sistematika Penulisan………………………………………………………… 3BAB II TINJAUAN PUSTAKA………………………………………………………….. 4a. Pendidikan…………………………………………………………………….. 4b. Politik…………………………………………………………………………..4c. Pendidikan Politik……………………………………………………………...5BAB III PEMBAHASAN / ANALISIS…………………………………………………….. 6a. Pengertian Sistem………………………………………………………………6b. Pemilihan Umum……………………………………………………………… 6BAB IV PENUTUP…………………………………………………………………………. 14a. Kesimpulan……………………………………………………………………. 14b. Saran …………………………………………………………………………. 14
  • 3. BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangPemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilihanggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Setelah amandemen ke-IV UUD1945 pada 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukanoleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukanke dalam rezim pemilihan umum. Pilpres sebagai bagian dari pemilihan umum diadakanpertama kali pada pemilu 2004. pada 2007, berdasarkan UU No.22 Tahun 2007, pemilihanKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) juga dimasukan sebagai bagian darirezim pemilihan umum. Ditengah masyarakat, istilah “pemilu” lebih sering merujuk kepadapemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan lima tahun sekali.Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapatberpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan umumadalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilu adalah pengejewantahansistem demokrasi, melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalamparlemen, dan dalam struktur pemerintahan. Ada negara yang menyelenggarakan pemilihanumum hanya apabila memilih wakil rakyat duduk dalam parlemen, akan tetapi adapulanegara yang juga menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih para pejabat tingginegara.
  • 4. Umumnya yang berperan dalam pemilu dan menjadi peserta pemilu adalah partai-partai politik. Partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calonuntuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan itu. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok,yaitu: singel member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanyadisebut sistem distrik). Multy member constituenty (satu daerah pemilihan memilihbeberapa wakil; biasanya dinamakan proporsional representation atau sistem perwakilanberimbang).B. Identifikasi MasalahDalam pelaksanaanya, banyak sekali penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasibaik itu dalam kehidupan sehari-hari di keluarga maupun masyarakat.Permasalahn yang muncul diantaranya yaitu: Belum tegaknya supermasi hukum. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasnyarakat, berbangsa danbernegara. Pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Tidak adanya kehidupan berpartisipasi dalam kehidupan bersama (musyawarah untukmencapai mufakat).Untuk mengeliminasi masalah-masalah yang ada, maka makalah ini akan memaparkanpentingnya budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, penulis menyusunmakalah ini dengan judul “ PEMILU DAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT”.
  • 5. C. Metode PenulisanaDalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penulisan kulitatifdeskriftif dimana penelitian ini dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk uraiankalimat berdasarkan fakta dan data.D. Sistematika PenulisanAgar makalah ini dapat dipahami pembaca, maka penulis membuat sistematikapenulisan makalah sebagai berikut :BAB I PENDAHULUANPendahuluan berisikan latar belakang mengenai pengertian pemilu, identifikasimasalah yang ditimbulkan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.BAB II TINJAUAN PUSTAKATeori Budanya Demokrasi berisikan pengertian demokrasi, landasan-landasandemokrasi, sejarah perkembangan demokrasi dan penerapan budaya demokrasi dalamkehidupan sehari-hari.BAB III PEMBAHASAN / ANALISISBAB IV PENUTUPKesimpulan dan saran merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan darikeseluruhan pembahasan serta saran-saran.
  • 6. BAB IITINJAUAN PUSTAKAA. PendidikanDalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusiauntuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dankebudayaan.Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau berarti bimbinganatau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa.Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seorang ataukelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup ataupenghidupanyang lebih tinggi dalam arti mental.( Hasbullah, 2006).B. PolitikMenurut Budiardjo (1991), perkataan politik berasal dari bahasa Yunani yaituPolistaia, Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri(negara), sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politikmempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politikdisampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan, yaitu:Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum,baik yang berada dibawah kekuasaan negara di Pusat maupun di Daerah, lazim disebutPolitik (Politics) yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, caradan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kitakehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapaikeadaan yang kita inginkan.
  • 7. C. Pendidikan politikIstilah pendidikan politik dalam bahasa Inggris sering disamakan dengan istilahpolitical sosialization. Istilah political sosialization jika dikaitikan secara harfiah ke dalambahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu dengan menggunakanistilah political sosialization banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik denganistilah sosialisasi politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan katalain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik.Pendidikan politik merupakan suatu proses dialegik diantara pemberi dan penerima pesan.Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik sepertisekolah, pemerintah, dan partai politik.
  • 8. BAB IIIPEMBAHASAN / ANALISIS1. Pengertian SistemSebuah sistem pada dasarnya adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagaisubjek atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atauobjek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat. Kehadiransubjek atau objek semata belumlah cukup untuk membentuk sebuah sistem, itu barumerupakan himpunan subjek atau objek. Himpunan subjek atau objek tadi baru membentuksebuah sistem jika lengkap dengan perangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalintentang bagaimana subjek-objek bekerja, berhubungan dan berjalan.Sebuah sistem sederhana apapun senantiasa mengandung kadar kompleksitastertentu. Dari uraian diatas cukup jelas bahwa sebuah sistem bukan sekedar himpunan suatusubjek atau himpunan suatu objek. Sebuah sistem adalah jalinan semua itu, mencakup objekdan perangkat-perangkat kelembagaan yang membentuknya. Selanjutnya perlu disadaribahwa, seringkali suatu sistem tidak bisa berdiri sendiri, melainkan terkait dengan sistemyang lain.2. Pemilihan Umuma. Makna PemiluMakna pemilihan umum yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yangdemokratis adalah sebagai institusi pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukandengan regulasi, norma, dan etika sehingga sirkulasi elite politik dapat dilakukan secaradamai dan beradab.
  • 9. Lembaga itu adalah produk dari pengalaman sejarah umat manusia dalammengelola kekuasaan. Suatu fenomena yang mempunyai daya tarik dan pesona luarbiasa. Siapapun akan amat mudah tergoda untuk tidak hanya berkuasa, tetapi akanmempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. Sedemikian mempesonanya daya tarikkekuasaan sehingga tataran apa saja kekuasaan tidak akan diserahkan oleh pemilikkekuasaan tanpa melalui perebutan atau kompetisi.Selain mempesona, kekuasaan mempunyai daya rusak yang dahsyat. Kekuatandaya rusak kekuasaan melampaui nilai-nilai yang terkandung dalam ikatan-ikatan etnis,ras, ikatan persaudaraan, agama dan lainnya. Transformasi dan kompetisi merebutkankekuasaan tanpa disertai norma, aturan, dan etika; nilai-nilai dalam ikatan-ikatan ituseakan tidak berdaya menjinakan kekuasaan. Daya rusak kekuasaan telah lamadiungkap dalam suatu adagium ilmu politik, power tends to corrupt, absolute powertends to corrupt absoluteny.Pemilu 2004 adalah pemilu kedua dalam masa transisi demokrasi. Pemilumendatang diharapkan dapat menjadi pelajaran dan pengalaman berharga untukmembangun suatu institusi yang dapat menjamin transfer of power dan powercompetition dapat berjalan secara damai dan beradab. Untuk itu, pemilu 2004 harusdiatur dalam suatu kerangka regulasi dan etika yang dapat memberi jaminan agarpemilu tidak saja dapat berlangsung secara jujur dan adil, tetapi juga dapatmenghasilkan wakil-wakil yang kredibel, akuntabel, dan kapabel serta sanggupmenerima kepercayaan dan kehormatan dari rakyat, dalam mengelola kekuasaan yangdipercayakan kepada mereka untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
  • 10. Agar pemilu 2004 dapat menjadi anggeda pelembagaan proses politik yangdemokratis, diperlukan kesungguhan, terutama dari anggota parlemen, untuk tidakterjebak dalam permainan politik yang oportunistik, khususnya dalam memperjuangkanagenda subjektif masing-masing. Orientasi sempit dan egoisme politik harus dibuangjauh-jauh.Kerangka hukum perlu didukung niat politik yang sehat sehingga regulasi bukansekedar hasil kompromi politik oportunistik dari partai-partai besar untuk menjagakepentingannya. Bila hal itu yang terjadi, dikhwatirkan hasil pemilu akan memperkuatoligarki politik. Karena itu, partisipasi masyarakat amat diperlukan. Bahkan, tekananpublik perlu dilakukan agar kerangka hukum yang merupakan aturan permainan benar-benar menjadi sarana menghasilkan pemilu yang demokratis. Untuk itu, perlu diberikanbeberapa catatan mengenai perkembangan konsensus politik dari peraturan kepentingandi parlemen serta saran mengenai regulasi penyelenggaraan pemilu yang akan datang.Pertama, diperlukan penyelenggaraan pemilu yang benar-benar independen.Parsyaratan ini amat penting bagi terselenggaranya pemilu yang adil dan jujur. Harapanitu tampaknya memperlihatkan tanda-tanda akan menjadi kenyataan setelah pansuspemilu menyetujui bahwa kondisi pemilihan umum (KPU) benar-benar menjadilembaga independen dan berwewenang penuh dalam menyelenggarakan pemilu.Sekretariat KPU yang semula mempunyai dua atasan: untuk urusan operasionalbertanggung jawab kepada KPU, telah disatukan dalam struktur yang tidak lagi bersifatdualistik. Struktur yang sama diterapkan pula ditingkat propinsi serta kabupaten dankota.
  • 11. Kedua, kesepakatan mengenai sistem proporsional terbuka, kesepakatan partai-partai menerima sistem pemilu proporsional terbuka adalah suatu kemajuan. Sejaksemula, sebenarnya argumen kontra terhadap sistem proporsional terbuka denganmenyatakan sistem ini terlalu rumit gugur dengan sendirinya.Begitu suatu masyarakat atau bangsa sepakat memilih sistem demokrasi, saat ituharus menyadari bahwa mewujudkan tatanan politik yang demokratis itu selain rumit,diperlukan kesabaran melakukan pendidikan politik bagi rakyat. Sebab, partai politikbukan saja instrumen untuk melakukan perburuan kekuasaan, tetapi juga institusi yangmempunyai tugas melakukan pendidikan dan sosialisasi politik kepada masyarakat.Ketiga, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu supaya kebih efektif dari pemilu2004. Caranya antara lain, agar pengawas pemilu selain terdiri dari aparat penegakhukum dan KPU, juga melibatkan unsur-unsur masyarakat. Selain itu, perlu semacamkoordinasi diantara lembaga pemantau dan pengawas pemilu sehingga tidak tumpangtindih. Pengawasan dilakukan terhadap seluruh tahapan kegiatan pemilu. Tugaslembaga pengawas adalah menampung, menindak lanjuti, membuat penyilidikan danmemberi saksi terhadap pelanggaran pemilu.Keempat, Money politics mencegas habis-habisan permainan uang dalam pemilumendatang amat penting sekali. Upaya itu amat perlu dilakukan mengingat moneypolitics dewasa ini telah merebak luas dan mendalam dalam kehidupan pilih memilihpemimpin mulai dari elite politik sampai dibeberapa organisasi sosial dankemahasiswaan. Karena itu, kontrol terhadap dana kampanye harus lebih ketat.Misalnya, Batasan sumbangan berupa uang, mengonversikan utang dan sumbanganbarang dalam bentuk perhitungan rupiah, dilarang memperoleh bantuan dari sumber
  • 12. asing dan APBN/APBD lebih-lebih sumber ilegal dan tentu saja hukuman pidana yangtegas dan setimpal bagi para pelanggarannya.Kelima, pendidikan politik perlu segera dilakukan baik oleh organisasimasyarakat dan partai politik. Bagaimanapun, pemilihan mendatang mengandungunsur-unsur baru serta detail-detail yang sangat perlu diketahui oleh masyarakat.b. Pemilih dan Hak PilihPersyaratan mendasar dari pemerintahan perwakilan daerah adalah bahwa rakyatmempunyai peluang untuk memilih anggota dewan yang memegang peranan danbertanggung jawab dalam proses pemerintahan. Masken Jie (1961) berpendapat bahwapemilihan bebas, walaupun bukan puncak dari segalanya, masih merupakan suatu carayang bernilai paling tinggi, karena belum ada pihak yang dapat mencipatakan suaturancangan politik yang lebih baik dari cara tersebut untuk kepentingan berbagai kondisiyang diperlukan guna penyelenggaraan pemerintahan dalam masyarakat manapun.Pertama, pemilihan dapat menciptakan suatu suasana dimana masyarakat mampumenilai arti dan manfaat sebuah pemerintahan. Kedua, pemilihan dapat memberikansuksesi yang tertib dalam pemerintahan, melalui transfer kewenangan yang damaikepada pemimpin yang baru ketika tiba waktunya bagi pemimpin lama untukmelepaskan jabatannya, baik karena berhalanga tetap atau karena berakhirnya suatuperiode kepemimpinan.Pada sistem pemerintahan nonperwakilan daerah, peranan warga daerah terbataspada hal-hal yang relatif tidak terorganisasi dan tidak langsung dalam urusanpemerintahan daerahnya. Rakyat harus memainkan peranan yang aktif dan langsungjika pemerintahan perwakilan diinginkan untuk menjadi dinamis dan bukan merupakan
  • 13. proses statis. Ada banyak kepentingan dan pengaruh warga daerah untuk melibatkan diridalam proses pemerintahan daerah, tetapi yang paling mendasar adalah melaluipemilihan para wakilnya dalam kepemimpinan daerah.c. Hak Untuk MemilihSuatu hak pilih yang umum merupakan dasar dari pemerintahan perwakilan danpengembangannya diberbagai negara merupakan fenomena yang paling penting dalamkaitannya dengan pemerintahan perwakilan daerah yang modern. Pada abad 19, banyaknegara belum mempunyai proses pemilihan untuk posisi-posisi pada pemerintahandaerah. Di negara lainnya, hak untuk memilih seringkali dibatasi pada sejumlah kecilpenduduknya. Namun perkembangan selama satu abad terakhir ini menunjukan adanyakemajuan yang berarti dalam mengalihkan hak dari beberapa orang saja menjadi hakbagi semua, atau lebih tepat lagi berupa hak bagi hampir semua, karena pada sistem hakpilih yang paling luas pun masih ada beberapa diantaranya yang tidak memenuhi syaratuntuk memilih.Dalam banyak hal, hak untuk memilih bagi perwakilan pada lembaga daerahterbatas pada satu orang yang merupakan warga daerah tersebut. Namunpengecualiannya dapat dijumpai pada persemakmuran Inggris yang hukumkewarganegaraannya menyatakan bahwa warga negara dalam persemakmuran manapundapat memilih di Inggris Raya, bila ia dinayatakan memenuhi syarat (HMSO, 1965).Dewasa ini sudah menjadi fenomena yang umum untuk memberikan hak pilih kepadaseseorang yang sudah mencapai “umur yang bertanggung jawab”. Ada dua persyaratanlain yang sering diungkapkan dalam cara yang agak negatif. Diketahui bahwa sudahmenjadi hal yang biasa disetiap negara untuk menghapus hal pilih dari mereka yang
  • 14. tidak waras atau catat mental dan mereka yang sedang menjalani hukuman penjara.Demikian pula, ada beberapa negara yang tidak membolehkan warganya yang telahmenjalani masa tahanan dalam penjara selama waktu yang cukup lama untuk ikutmemilih. Di indonesia, mereka yang dihukum diatas lima tahun tidak diperkenankanmengikuti pemilihan umum.d. Pemilu Sistem ProporsionalUmumnya ada dua sistem pelaksanaan pemilihan umum yang dipakai, yaitu:pemilu sistem distrik dan pemilu sistem proporsional. Namun yang akan dibahas penulisialah pemilu sistem proporsional.Sistem ini perjumlah penduduk pemilih misalnya setiap 40.000 penduduk pemilihmemperoleh satu wakil (suara berimbang), sedangkan yang dipilih adalah sekelompokorang yang diajukan kontekstan pemilu (multy member constituency), sehingga wakildan pemilih kurang akrab. Tetapi sisah dapat digabung secara nasional untuk kursitambahan, dengan begitu partai kecil dapat dihargai tanpa harus beraliansi, karena suarapemilih dihargai. Indonesia berada ditengah-tengah sistem ini (sistem campuran) dalampemilihan selama orde baru, tetapi sedikit cenderung agak mirip pada sistemproporsional.e. Kelemahan dan Kelebihan Sistem ProporsionalKelemahan1. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru.Sistem ini tidak menjurus kearah integrasi bermacam-macam golongan dalammasyarakat, mereka lebih cenderung lebih mempertajam perbedaan-perbedaan yangada dan kurang terdorong untuk mencari dan memanfaatkan persamaan-persamaan.
  • 15. Umumnya diaggap bahwa sistem ini mempunyai akibat memperbanyak jumlahpartai;2. Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai dan kurangmerasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya. Hal-hal semacam inipartai lebih menonjol perannya dari pad kepribadian seseorang. Hal ini memperkuatkedudukan pimpinan partai.Kelebihan1. Partai politik bisa leluasa menentukan siapa yang bakal calon.2. Integritas secara citra partai lebih “solid” karana para pemilih mendukung ataumencoblos partai politik serta calonnya.3. pencalonan perempuan okeh partai politik sebagai anggota legislatif sebanyak30 %.
  • 16. BAB IVPENUTUPA. KesimpulanDalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilu, akan tetapi umumnyaada dua prinsip pokok yaitu: sistem distrik dan sistem proporsional, namun pada pemilu2009 menggunakan sistem pemilu proporsional. Sebagai catatan penutup perludikemukakan, perjalanan yang akan ditempuh bangsa Indonesia dalam mengukir demokrasimasih amat panjang dan melelahkan. Kebiasaan melakukan pergantian kekuasaan dansirkulasi elite penguasa yang reguler, aman dan beradab hanya dapat dilakukan melaluiserangkaian pemilu yang jujur dan adil.Politik merupakan kualitas yang paling penting untuk membangkitkan danmengorganisasikan minat dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahanditingkat daerah. Pada unit pemerintahan yang lebih besar, politik memegang perananpenting dalam proses pemerintahan perwakilan. Untuk mewujudkan aspirasi masyarakatguna mewujudkan good governance. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangandan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehinggapenyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN.B. SaranPembahasan makalah ini sangatlah sederhana,secara keseluruhan makalah ini sudahcukup menggambarkan tentang pemilu. Oleh karena itu kepada pembaca makala ini agar
  • 17. kiranya berkenan memperbaiki makalah ini agar lebih menarik dan Interaktif. Sebaiknyabagi para pemilih agar memilih calon legisltif yang jujur dan dapat dipercaya denganbaik,karna dengan itulah Negara kita akan tetap maju di masa yang akan datang .Jangan sekali-kali memilih calon yang salah, karma akan berakibat fatal bagi Negara kitasendiri .
  • 18. DAFTAR PUSTAKABudiardjo, Miriam, 1991. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka UtamaHasbullah, 2006. Dasar-dasar ilmu pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.Kartaprawira, Rusadi. (2004). Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar. Bandung:Sinar Algensindo.

×