Contoh perjanjian kontrak kerja

199,559 views
198,840 views

Published on

perjanjian kontrak kerja di tiap perusahan berbeda-beda ini salah satu contohnya

Published in: Career
7 Comments
30 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
199,559
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
262
Actions
Shares
0
Downloads
4,914
Comments
7
Likes
30
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Contoh perjanjian kontrak kerja

  1. 1. SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU No:Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini ditandatangani padahari ini ……………… oleh dan antara:1 Nama : Jabatan : Bertindak untuk dan atas : nama Alamat (PT) :(selanjutnya disebut “Perusahaan” atau “Pihak Pertama”); dan2 Nama : Tempat/Tanggal Lahir : No KTP : Alamat :Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri.(selanjutnya disebut sebagai “Pekerja” atau “Pihak Kedua”).Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 Jangka Waktu KerjaPihak Pertama bersedia menerima dan mempekerjakan Pihak Kedua sebagai pekerja diPT. Nana Yamano Technik yang berlokasi di Medan untuk jangka waktu selama …… bulanuntuk periode dari ……… sampai dengan ……... Pasal 2 Tugas dan Penempatan1. Pihak kedua diterima bekerja oleh Pihak Pertama untuk bekerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jabatan : b. Tanggal Mulai Bekerja : c. Lokasi Bekerja :2. Pihak Pertama berhak untuk memindahkan atau memutasikan Pihak Kedua ke bagian lain dan atau daerah lain sepanjang diperlukan oleh Pihak Pertama dengan tidak mengurangi upah yang diterima oleh Pihak Kedua.Paraf : __________ __________ __________ Page 1 of 5
  2. 2. Pasal 3 Pelaksanaan Tugas1. Pihak Kedua wajib menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi Standar Kinerja yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama dan atas perintah/arahan dari pihak perusahaan yang tertera dalam Deskripsi Pekerjaan (Job Description) yang merupakan bagian dari Perjanjian ini.2. Pihak Pertama berhak untuk memberikan pengarahan dan perintah mengenai pelaksanaan pekerjaan terhadap Pihak Kedua selama berlakunya Perjanjian ini, termasuk ketentuan pengawasan yang diperlukan.3. Pihak Kedua wajib menjaga rahasia Perusahaan dan wajib menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dan Larangan Pengungkapan Rahasia (Non Disclosure Agreement) yang mengatur hal-hal yang bersifat rahasia serta senantiasa berupaya untuk menjaga nama baik Perusahaan Pasal 4 Pengupahan1. Pihak Pertama akan memberikan/membayarkan upah kepada Pihak Kedua dengan komponennya sebagai berikut : a. Upah Pokok : Rp. 0 b. Tunjangan Lokasi : Rp. - c. Uang Makan : Rp. - dan dibayarkan di tiap akhir bulan melalui bank atau rekening pekerja. Perincian komponennya akan tercantum pada Surat Offering Letter yang merupakan bagian dari Perjanjian Kerja ini.2. Apabila Pekerja atau Pihak Kedua mangkir atau tidak masuk kerja tanpa surat keterangan tertulis yang dilengkapi bukti yang sah, Pihak Pertama dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peraturan perusahaan. Pasal 5 Pajak Penghasilan1. Pekerja akan menanggung sendiri Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) yang menjadi kewajibannya dan dipotong oleh perusahaan.2. Untuk kepentingan pemotongan pajak, Pekerja wajib memberikan keterangan yang sah mengenai status lajang/berkeluarga (1 isteri dan maksimum 3 tanggungan, untuk anak belum menikah dan berumur tidak lebih dari 21 tahun) dan memberitahukan semua perubahan status keluarga secara tertulis.Paraf : __________ __________ __________ Page 2 of 5
  3. 3. Pasal 6 Waktu Kerja1. Waktu kerja Pihak Kedua adalah 8 (delapan) jam sehari, atau 40 (empat puluh) jam seminggu.2. Dalam kondisi tertentu Perusahaan berhak meminta pekerja untuk bekerja melebihi waktu di atas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatannya.3. Jadwal jam kerja biasa, shift, dan lembur diatur dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.4. Untuk pekerja tertentu tidak diberikan upah lembur dikarenakan sifat dari pekerjaannya yang mewakili kepentingan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-102/MEN/VI/2004 Jo. Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku. Pasal 7 Perawatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja1. Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan mengutamakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja.2. Jika Pihak kedua mengalami kecelakaan kerja yang terjadi karena tidak dipatuhinya aturan kesehatan dan keselamatan kerja, maka Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas kerugian Pihak Kedua yang timbul akibat dari kecelakaan kerja tersebut.3. Pekerja diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja/JAMSOSTEK, dan mengikuti semua ketentuan JAMSOSTEK dan atau Peraturan Perusahaan yang berlaku Pasal 8 Ketentuan & Tata TertibKedua belah pihak sanggup menaati semua ketentuan ketenagakerjaan sebagaimana diaturdalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 juncto PeraturanKetenagakerjaan yang berlaku dan Pihak Kedua sanggup mentaati peraturan/ketentuanPerusahaan dan atau Tata Tertib yang dibuat oleh Pihak Pertama tanpa merasa dipaksa olehPihak Pertama dan merupakan bagian dari Perjanjian Kerja ini. Pasal 9 Berakhirnya Perjanjian Kerja1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan dan atau keadaan sebagai berikut : a. Pihak Kedua tidak mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Kinerja yang disepakati walaupun Perusahaan telah memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk memperbaiki kinerjanya. b. Pihak Kedua tidak melaksanakan kesepakatan dalam Perjanjian ini. c. Pihak Kedua melanggar Peraturan Perusahaan, disiplin/tata tertib yang berlaku.Paraf : __________ __________ __________ Page 3 of 5
  4. 4. d. Hal-hal lain yang diatur di dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di tempat kerja Pihak Kedua dan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan yang dapat mengakibatkan seorang Karyawan diputuskan hubungan kerjanya.2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, sebelum masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana tersebut dalam pasal 1 (satu) berakhir, apabila Pihak Kedua mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan atau diputuskan hubungan kerjanya oleh Pihak Pertama disebabkan kesalahan Pihak Kedua yang melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 (satu) di atas, maka kepada Pihak Kedua akan diberlakukan sanksi ganti kerugian kepada Pihak Pertama sebesar sisa upah yang belum dibayarkan sampai masa kerja kerja berakhir.3. Apabila Pihak Pertama melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Pihak Kedua selama masa perjanjian ini belum berakhir dan bukan dikarenakan kesalahan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua tidak berkewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada Pihak Pertama sebagaimana tersebut di ayat 2 (dua) dan Pihak Pertama akan membayar sanksi ganti kerugian kepada Pihak Kedua sebesar sisa upah yang belum dibayarkan sampai masa kerja berakhir4. Apabila Pihak Pertama melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Pihak Kedua selama masa perjanjian ini belum berakhir dan dikarenakan berakhirnya kontrak kerja antara Perusahaan dengan Pemberi Kerja, maka Pihak Kedua tidak berkewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada Pihak Pertama sebagaimana tersebut di ayat 2 (dua) dan Pihak Pertama akan membayar sanksi kerugian kepada Pihak Kedua sebesar sisa upah yang belum dibayarkan pada bulan berjalan secara proposional.5. Tata Cara dan Persyaratan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan mengikuti Ketentuan Undang-Undang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 jo. Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Pasal 10 Perpanjangan Perjanjian KerjaBilamana Pihak Pertama hendak memperpanjang perjanjian kerja dengan persetujuan PihakKedua, maka Pihak Pertama harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak Keduapaling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja ini berakhir Pasal 11 Perselisihan1. Semua bentuk perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan cara musyawarah mufakat.2. Jika tidak terdapat kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka kedua belah pihak sepakat untuk meminta bantuan kepada pihak LPPHI (Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) untuk mencari penyelesaiannya.Paraf : __________ __________ __________ Page 4 of 5
  5. 5. Pasal 12 Penandatanganan1. Surat Perjanjian ini ditanda tangani dalam keadaan sadar oleh kedua belah pihak dan tanpa paksaan dari pihak manapun.2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) untuk Pihak Pertama dan 1 (satu) Pihak Kedua, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.3. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan ketentuan–ketentuan dalam perjanjian kerja ini dan dengan demikian kedua belah pihak terikat demi hukum dalam suatu hubungan kerja. PIHAK – PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN ……………. , Pihak Pertama Pihak Kedua, Mengetahui,Paraf : __________ __________ __________ Page 5 of 5

×