SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
LEMBAGA KAJIAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
(LK3P)

BI
AH
NT

GA
A

KA N PEME
RI

KA JI AN K

JA

E

A N D AN K
E

NG
UA

Jl. Percetakan Negara XB Blok H No. 17 Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat 10570
Telp. (021) 71087659, 42878589 Fax. : (021) 42878589, email : lk3p@ymail.com
NO. REG. DIT KESBANGPOL KEMENTERIAN DALAM NEGERI : 317/D.III.1/IV/2011

B

LE
M

Dengan Hormat,
Sebagaimana di ketahui bersama bahwa Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (
PERMNENDAGRI No. 64 tahun 20013) tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.dan untuk
menjalankan manajemen tata kelola keuangan yang baik itu, maka di perlukan suatu pemahaman, wawasan dan
pengetahuan kepada aparatur pengelola keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi, Kabupaten
dan Kota, secara transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik tersebut adalah melalui sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang
baik pula. sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel adalah faktor kunci
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. karna manajemen keuangan daerah merupakan alat
untuk mengelola rumah tangga pemerintah daerah. Salah satu bagian dari manajemen keuangan daerah tersebut yang
sangat subtansial adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SKP) yang berbasis Akrual yang sesuai dengan Hukum dan
perundang-undangan yang berlaku.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka untuk membekali para aparatur pengelola keuangan daerah agar

memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah pada setiap
SKPD dan dapat menyusun laporan keuangan yang relevan dan handal sesuai dengan standar akuntansi pemerinta
berbasis Akrual maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan
Narasumber Kemendagri dan Kemenkeu RI, akan mengadakan Bimtek Nasional, 4 Hari dengan Tema :
“ SOSIALISASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN
PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013 DAN PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
BAGI PARATUR PEMERINTAH DAERAH WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA. “
Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol
Kemendageri dengan Nomor Registerasi : 317/D.III.1/IV/2011. Dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang
berkompeten dibidangnya, kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN
ANGKATAN

ANGKATAN

ANGKATAN

HARI/TANGGAL
I

II

III

Selasa – Jum’at, 25 - 28 Februari 2014
Selasa – Jum’at,
Selasa – Jum’at,
Selasa – Jum’at,
Selasa – Jum’at,

04 - 07
11 - 14
18 - 21
25 - 28

Maret 2014
Maret 2014
Maret 2014
Maret 2014

Selasa – Jum’at,
Selasa – Jum’at,
Selasa – Jum’at,
Selasa – Jum’at,

01 – 04 April 2014
08 - 11 April 2014
15 - 18 April 2014
22 - 25 April 2014

HOTEL
HOTEL OASIS AMIR
Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat
HOTEL AMARIS
Jl. Mangga Besar, Jakarta

HOTEL LOSARI ROXY
Jl. Hasyim Azhari, No. 41, Jakarta Pusat

More Related Content

What's hot

Pedoman umum sistem akuntansi pemerintah
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahPedoman umum sistem akuntansi pemerintah
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahAmbara Sugama
 
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerah
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerahMakalah sistem akuntansi pemerintah daerah
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerahMarobo United
 
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahPp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahDyp The Magna
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
 
Paper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrual
Paper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrualPaper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrual
Paper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrualMulyadi Yusuf
 
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Tatang Suwandi
 
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana DesaAhmad Abdul Haq
 
0. konsep dan siklus akuntansi
0. konsep dan siklus akuntansi0. konsep dan siklus akuntansi
0. konsep dan siklus akuntansivanyyyy
 
Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Yudi Pratama
 
Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Cyrenia Dini
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 
Sistem akuntansi keuangan
Sistem akuntansi keuanganSistem akuntansi keuangan
Sistem akuntansi keuangankppnpelaihari
 
Pemantauan Kinerja Pemerintah Daerah di NTB Menyelesaikan Rekomendasi BPK RI ...
Pemantauan Kinerja Pemerintah Daerah di NTB Menyelesaikan Rekomendasi BPK RI ...Pemantauan Kinerja Pemerintah Daerah di NTB Menyelesaikan Rekomendasi BPK RI ...
Pemantauan Kinerja Pemerintah Daerah di NTB Menyelesaikan Rekomendasi BPK RI ...Fitra Ntb
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahSunar Shun Shun
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraSujatmiko Wibowo
 

What's hot (20)

Pedoman umum sistem akuntansi pemerintah
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahPedoman umum sistem akuntansi pemerintah
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintah
 
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerah
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerahMakalah sistem akuntansi pemerintah daerah
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerah
 
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahPp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Paper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrual
Paper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrualPaper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrual
Paper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrual
 
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
 
01 keterkaitan pbd lkpd
01 keterkaitan pbd lkpd01 keterkaitan pbd lkpd
01 keterkaitan pbd lkpd
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
 
SAPP
SAPPSAPP
SAPP
 
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
 
0. konsep dan siklus akuntansi
0. konsep dan siklus akuntansi0. konsep dan siklus akuntansi
0. konsep dan siklus akuntansi
 
Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah
 
Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4
 
LHP BPK
LHP BPKLHP BPK
LHP BPK
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Sistem akuntansi keuangan
Sistem akuntansi keuanganSistem akuntansi keuangan
Sistem akuntansi keuangan
 
Pemantauan Kinerja Pemerintah Daerah di NTB Menyelesaikan Rekomendasi BPK RI ...
Pemantauan Kinerja Pemerintah Daerah di NTB Menyelesaikan Rekomendasi BPK RI ...Pemantauan Kinerja Pemerintah Daerah di NTB Menyelesaikan Rekomendasi BPK RI ...
Pemantauan Kinerja Pemerintah Daerah di NTB Menyelesaikan Rekomendasi BPK RI ...
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
 
pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable melalui akuntansi berbasir...
pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable melalui akuntansi berbasir...pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable melalui akuntansi berbasir...
pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable melalui akuntansi berbasir...
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 

Similar to LK3P Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan kkl 2014 fakultas ekonomi
Laporan kkl 2014 fakultas ekonomiLaporan kkl 2014 fakultas ekonomi
Laporan kkl 2014 fakultas ekonomiShobatini
 
2. renstra bpkad 2017 2021
2. renstra bpkad 2017 20212. renstra bpkad 2017 2021
2. renstra bpkad 2017 2021pandirambo900
 
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjBab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjCahyo Wiryanto
 
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...CaeCaew
 
Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik MiaJauhariah
 
Lakip kab pakpak bharat
Lakip kab pakpak bharatLakip kab pakpak bharat
Lakip kab pakpak bharatppbkab
 
Aset lki baru 2015
Aset lki baru 2015Aset lki baru 2015
Aset lki baru 2015lkibandung
 
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptx
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptxEvaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptx
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptxIrfinWira
 
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015Friska Mareti
 
Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015Dani Setiawan
 
LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009Usman Yasin
 
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desaBpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desaRizki Rizki Afdhal
 
Penerapan akrual basis pada osp di wilayah bogor (7)
Penerapan akrual basis pada osp di wilayah bogor (7)Penerapan akrual basis pada osp di wilayah bogor (7)
Penerapan akrual basis pada osp di wilayah bogor (7)Taufiq Arrahman
 
Strategi Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) 2015
Strategi Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) 2015Strategi Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) 2015
Strategi Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) 2015Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Iku diskominfo jogja
Iku  diskominfo jogjaIku  diskominfo jogja
Iku diskominfo jogjaaprisaut2
 
Manajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negaraManajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negaraBPKP
 

Similar to LK3P Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan (20)

” RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD) SEBAGA...
 ” RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD) SEBAGA... ” RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD) SEBAGA...
” RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD) SEBAGA...
 
Laporan kkl 2014 fakultas ekonomi
Laporan kkl 2014 fakultas ekonomiLaporan kkl 2014 fakultas ekonomi
Laporan kkl 2014 fakultas ekonomi
 
2. renstra bpkad 2017 2021
2. renstra bpkad 2017 20212. renstra bpkad 2017 2021
2. renstra bpkad 2017 2021
 
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjBab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
 
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
 
Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik
 
Lakip kab pakpak bharat
Lakip kab pakpak bharatLakip kab pakpak bharat
Lakip kab pakpak bharat
 
Aset lki baru 2015
Aset lki baru 2015Aset lki baru 2015
Aset lki baru 2015
 
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptx
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptxEvaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptx
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptx
 
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
 
Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015
 
LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009
 
Propasal
PropasalPropasal
Propasal
 
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desaBpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
 
Penerapan akrual basis pada osp di wilayah bogor (7)
Penerapan akrual basis pada osp di wilayah bogor (7)Penerapan akrual basis pada osp di wilayah bogor (7)
Penerapan akrual basis pada osp di wilayah bogor (7)
 
Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021
 
Akuntansi pemerintahan
Akuntansi pemerintahanAkuntansi pemerintahan
Akuntansi pemerintahan
 
Strategi Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) 2015
Strategi Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) 2015Strategi Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) 2015
Strategi Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) 2015
 
Iku diskominfo jogja
Iku  diskominfo jogjaIku  diskominfo jogja
Iku diskominfo jogja
 
Manajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negaraManajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negara
 

LK3P Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan

  • 1. LEMBAGA KAJIAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH (LK3P) BI AH NT GA A KA N PEME RI KA JI AN K JA E A N D AN K E NG UA Jl. Percetakan Negara XB Blok H No. 17 Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat 10570 Telp. (021) 71087659, 42878589 Fax. : (021) 42878589, email : lk3p@ymail.com NO. REG. DIT KESBANGPOL KEMENTERIAN DALAM NEGERI : 317/D.III.1/IV/2011 B LE M Dengan Hormat, Sebagaimana di ketahui bersama bahwa Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri ( PERMNENDAGRI No. 64 tahun 20013) tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.dan untuk menjalankan manajemen tata kelola keuangan yang baik itu, maka di perlukan suatu pemahaman, wawasan dan pengetahuan kepada aparatur pengelola keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, secara transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah melalui sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik pula. sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel adalah faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. karna manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengelola rumah tangga pemerintah daerah. Salah satu bagian dari manajemen keuangan daerah tersebut yang sangat subtansial adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SKP) yang berbasis Akrual yang sesuai dengan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka untuk membekali para aparatur pengelola keuangan daerah agar memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah pada setiap SKPD dan dapat menyusun laporan keuangan yang relevan dan handal sesuai dengan standar akuntansi pemerinta berbasis Akrual maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber Kemendagri dan Kemenkeu RI, akan mengadakan Bimtek Nasional, 4 Hari dengan Tema : “ SOSIALISASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013 DAN PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL BAGI PARATUR PEMERINTAH DAERAH WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA. “ Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor Registerasi : 317/D.III.1/IV/2011. Dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten dibidangnya, kegiatan ini akan dilaksanakan pada : ANGKATAN ANGKATAN ANGKATAN ANGKATAN HARI/TANGGAL I II III Selasa – Jum’at, 25 - 28 Februari 2014 Selasa – Jum’at, Selasa – Jum’at, Selasa – Jum’at, Selasa – Jum’at, 04 - 07 11 - 14 18 - 21 25 - 28 Maret 2014 Maret 2014 Maret 2014 Maret 2014 Selasa – Jum’at, Selasa – Jum’at, Selasa – Jum’at, Selasa – Jum’at, 01 – 04 April 2014 08 - 11 April 2014 15 - 18 April 2014 22 - 25 April 2014 HOTEL HOTEL OASIS AMIR Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat HOTEL AMARIS Jl. Mangga Besar, Jakarta HOTEL LOSARI ROXY Jl. Hasyim Azhari, No. 41, Jakarta Pusat