KEBIJAKAN PENDIDIKAN PEMERINTAH INDIA
(Respon Terhadap Isu Multikulturalisme di India)
Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi ...
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
India memiliki luas daerah 3.287.263 km persegi. Negara ini tercatat
sebagai negara ...
2
selama 150 tahun India dibawah penjajahan Inggris dan baru pada tahun 1947
mengalami kemerdekaan.
Perkembangan ilmu peng...
3
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah dalam latar belakang, maka penulis dalam
hal ini akan merumuskan perma...
4
BAB II
PEMBAHASAN
A. Sistem Pendidikan di India
Komisi pendidikan India telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan
10-...
5
25% dari keseluruhan siswa yang mengikuti pendidikan tinggi mengambil
pendidikan kejuruan ini3
.
Pendidikan nonformal di...
6
Kemudian Hilda Hernandez sebagaimana yang dikutip oleh Choirul
Mahfud mengatakan bahwa :
Pendidikan multikultural sebaga...
7
kesadaran dan pengembangan tanggung jawab manusia terhadap alam
semesta9
.
Mengenai tujuan pendidikan multikultural, Pau...
8
4. Pembaharuan kebijaksanaan pendidikan yang rutin dilakukan setiap jangka
waktu 5 tahun sekali.
9
BAB III
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dapat ditarik
kesimpulan, bahwa :
Komisi ...
10
DAFTAR PUSTAKA
Abd. Rachman Assegaf, Internasionalisasi Pendidikan: Sketsa Perbandingan Pendidikan
di Negara-Negara Isl...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KEBIJAKAN PENDIDIKAN PEMERINTAH INDIA (Respon Terhadap Isu Multikulturalisme di India)

2,973 views
2,732 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,973
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KEBIJAKAN PENDIDIKAN PEMERINTAH INDIA (Respon Terhadap Isu Multikulturalisme di India)

  1. 1. KEBIJAKAN PENDIDIKAN PEMERINTAH INDIA (Respon Terhadap Isu Multikulturalisme di India) Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam Dosen Pengampu : Prof. Dr. Abd. Rachman Assegaf Disusun Oleh : Ali Murfi 11470082 Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Semester Genap Tahun Ajaran 2013/2014
  2. 2. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang India memiliki luas daerah 3.287.263 km persegi. Negara ini tercatat sebagai negara terluas ketujuh dan terpadat kedua di dunia setelah Cina. Mayoritas penduduknya beragama Hindu (83%). Adapun yang beragama Islam berjumlah 12%, Kristen, Siktis dan lainnya. Ekonomi India mengandalkan sektor pertanian dan peternakan mencapai 34% dari pendapatan negara. Sektor pertanian sendiri mampu menyerap 69% tenaga kerja yang ada. Umumnya ekonomi India dipengaruhi oleh perubahan land reform, revolusi hijau, industrialisasi dan migrasi. Industri perfilm-an India tergolong besar dan sanggup merekrut banyak tenaga kerja. Bollywood merupakan contoh kongkritnya, dengan model dan alur cerita dalam film yang diiringi dengan nyanyian dan tarian tersebut selain mendatangkan profit juga melestarikan seni dan budaya lokal. India merupakan salah satu kawasan Asia Selatan yang memiliki kemegahan kebudayaan yang megah di dunia yang menyaingi Cina dalam kesusasteraan, seni dan arsitektur. Perasaan nasionalis India mulai berkembang setelah timbul rasa bangga atas hasil-hasil kebudayaan mereka yang dipelajari dan kemudian dialih bahasakan oleh sarjana-sarjana asing ke dalam bahasa-bahasa barat. Pada awal abad ke-19 kekayaan di belahan daratan India menarik pedagang bangsa Eropa yang suka bertualang. Di pertengahan abad ke-19 ketika India kehilangan kekuasaan dari tangan East India Company yang jatuh ke dalam kendali pemerintahan Inggris, merupakan kawasan kekuasaan kolonial yang paling kaya permata. Kolonialisme Inggris menguasai seluruh belahan benua itu. Pendapatan per kapita India adalah US$ 200 per tahun. Dari sensus tahun 1987-1988 diketahui bahwa 30% penduduknya dibawah garis kemiskinan. Kesenjangan sosial cukup menjolok dalam hal ekonomi dan distribusi kesehatan. Bisa dimaklumi bahwa populasi penduduk yang sangat besar tersebut, disamping sebagai human capital juga merupakan beban negara. Terlebih bila diingat bahwa
  3. 3. 2 selama 150 tahun India dibawah penjajahan Inggris dan baru pada tahun 1947 mengalami kemerdekaan. Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanian, nutrisi, obat-obatan dan industri oleh para pendidik India diakui harus memiliki hubungan dengan pendidikan dan modernisasi. Ilmu-ilmu sosial dan prilaku belum digunakan secara efektif dalam menyelesaikan persoalan dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat yang sedang berubah. Segera setelah tahun 1947, Jawaharlal Nehru menyatakan bahwa seluruh dasar pendidikan mestilah diubah secara revolusioner. India merdeka mencoba untuk modernisasi secara tepat dengan menempatkan banyak sumber dan kepemimpinanya untuk diprioritaskan pada pelayanan pembangunan ekonomi, sistem pendidikan diizinkan berkembang tanpa kritik yang berarti. Pada tahun 1964, pemerintah mengangkat komisi pendidikan tingkat tinggi untuk memberi nasehat pada pemerintahan tentang pola pendidikan nasional di seluruh jenjang dan aspeknya. Laporan komisi pendidikan ini diterbitkan pada tahun 1996 dan merupakan analisis pertama tentang kondisi sistem pendidikan di india dalam hubungannya dengan tujuan pembangunan. Laporan itu sendiri bukanlah sebuah rencana atau badan hukum melainkan dirancang untuk melayani sebagai latar belakang bagi munculnya rencana dan peraturan baru. Salah satu isu pendidikan di India adalah meningkatkan kesenjangan sosial akibat konflik Islam-Hindu yakni kasus masjid Babri di Khasmir, saat itu umat hindu mengklaim bahwa kaum muslim telah mendirikan masjid di tanah kelahiran dewa Rahma yang dianggap suci. Bahkan umat Islam dianggap telah menghancurkan kuil Hindu di atas tanah tersebut yang menyulut konflik berkepanjangan1 . Inilah yang akan menjadi titik fokus penulis dalam melakukan pembahasan, yaitu bagaimana kebijakan pendidikan pemerintah India merespon terhadap konflik akibat konflik Islam-Hindu atau lebih tepatnya respon terhadap isu multikulturalisme. 1 Aim Mualim, “Pendidikan di India”. http://aim-mualim.blogspot.com/2012/05/pendidikan- di-india.html. Dalam Google.co.id. 2012. Diakses 22 Maret 2014, Jam 20.05 2014.
  4. 4. 3 B. Rumusan Masalah Berdasarkan pembatasan masalah dalam latar belakang, maka penulis dalam hal ini akan merumuskan permasalahan dalam beberapa pertanyaan. 1. Bagaimana sistem pendidikan di India ? 2. Bagaimana karakteristik pendidikan multikultural ? 3. Bagaimana kebijakan pemerintah India terhadap isu multikulturalisme di India ?
  5. 5. 4 BAB II PEMBAHASAN A. Sistem Pendidikan di India Komisi pendidikan India telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan 10-2-3 tahun usia sekolah. Tingkat awal, 10 tahun sebagai pendidikan dasar dan terbagi dalam tiga jenjang yaitu primary (5 tahun), upper primary (3 tahun), dan secondary (2 tahun). Jenjang berikutnya ditempuh selama 2 tahun sebagai persiapan memasuki pendidikan tinggi. Untuk pendidikan kejuruan, jurusan teknik dan bisnis sudah mulai sejak secondary school2 . Struktur pendidikan sekolah yang seragam tersebut yakni sistem 10-2-3 tahun, telah diadopsi oleh seluruh negara bagian dan teritori India (Union Territory,UT). Meskipun begitu, di lingkungan pemerintah dan teritori India masih dijumpai sejumlah kelas yang menyelenggarakan pendidikan dasar (primary), menengah (upper primary) dan atas (high and higher secondary school) yang membolehkan kelas I mengikuti ujian umum, pengajaran bahasa inggris dan hindi, beberapa hari kerja dalam setahun, sesi akademik, masa liburan, struktur biaya, pendidikan wajib dan lain sebagainya. Bila dijabarkan dalam tingkat usia sekolah akan tampak sebagai berikut : 1. Tingkat dasar (primary stage) yang meliputi kelas I sampai V yakni 5 tahun masa belajar. Ini dilaksanakan di 20 negara bagian dan teritoria India 2. Pendidikan tingkat menengah (middle stage) meliputi kelas VI sampai VIII diselenggarakan di 18 negara bagian dan teritoria India. 3. Pendidikan menengah atas (secondary stage) meliputi kelas IX sampai X. Kelas ini diselenggarakan di 19 negara bagian dan teritoria India Pendidikan kejuruan, baik jurusan teknik maupun bisnis merupakan pola pendidikan ghandi, yaitu pembentukan ”manusia berkepribadian yang utuh, kreatif dan produktif”. Pada tahun 1960 kemajuan minat siswa pada pendidikan kejuruan sangat kecil. Hingga tahun 1992 siswa yang mengikuti pendidikan dalam bidang ini hanya 6%. Akan tetapi pada tahun 1995 terjadi lonjakan signifikan, yaitu sebesar 2 Abd. Rachman Assegaf, Internasionalisasi Pendidikan: Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hal. 147.
  6. 6. 5 25% dari keseluruhan siswa yang mengikuti pendidikan tinggi mengambil pendidikan kejuruan ini3 . Pendidikan nonformal dilaksanakan dengan dibentuknya lembaga pendidikan yang bersifat terbuka bagi semua siswa, tidak terikat dengan proses pembelajaran secara langsung dan beban biaya yang tinggi4 . B. Karakteristik Pendidikan Multikultural Sebagai sebuah wacana baru, pendidikan multikultural sesungguhnya hingga saat ini belum begitu jelas dan masih banyak pakar pendidikan yang memperdebatkanya. Namun demikian, bukan berarti definisi pendidikan multikultural tidak ada atau tidak jelas. Sebetulnya, sama dengan definisi pendidikan yang penuh penafsiran antara satu pakar dengan pakar lainya didalam menguraikan makna pendidikan itu sendiri. Hal ini juga terjadi pada penafsiran tentang arti pendidikan multikultural. Zakiyuddin Baidhawy mendefiniskan pendidikan multikultural sebagai : Pendidikan yang mengeksplorasi sisi-sisi partikular dan universal dalam cultur studies; ia berusaha memahami kebudayaan-kebudayaan dan masyarakat-masyarakat partikular dalam konteks dan dari perspektif mereka sendiri; ia mengedepankan analisis perbandingan, pemahaman etno-relatif, penilaian yang rasional tentang perbedaan dan persamaan terhadap berbgai kebudayaan dan masyarakat; dan ia berupaya mengidentifikasi ideal-ideal dan praktek-praktek bersama dan universal yang melampaui kebudayaan-kebudayaan dan masyarakat-masyarakat partikular, membangu jembatan di antara berbagai kebudayaan, serta menyediakan basisi bagi hubungan manusiawi5 . Menurut James A. Banks bahwa pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk people of colour6 . Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksploitasi perbedaan sebagai keniscayaan (anugrah Tuhan/Sunnatullah). Kemudian bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleran dan semangat egaliter. 3 Ibid., Hal. 149 4 Ibid., Hal. 149 5 Zakiyuddin Baidhawy, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural (Jakarta: Erlangga, 2005), hal. 8. 6 James A. Banks & Cherry A. McGee “Multicultural of Education: Issues and Perspectives” dalam Muhammad Ali Lintuhaseng, Nilai-nilai Pendidikan Pendidikan Multikultural dalam Buku-buku Ajar Sejarah Kebudayaan Islam: Telaah atas Pelajaran SKI Kelas XII Madarasah Aliyah, Tesis, Prodi Pendidikan Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, hal. 19.
  7. 7. 6 Kemudian Hilda Hernandez sebagaimana yang dikutip oleh Choirul Mahfud mengatakan bahwa : Pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragama secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas, dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan. Atau degan kata lain bahwa, ruang pendidikan sebagai media transformasi ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) hendaknya mampu memberikan nilai-nilai multikulturalisme dengan cara saling menghargai dan menghormati atas realitas yang beragam (plural), baik latar belakang maupun basis sosio-budaya yang melingkupinya7 . Lebih lanjut dikatakan James A. Banks, bahwa yang dimaksud dengan pendidikan multikultural sebagai ide atau konsep, sebagai gerakan reformasi pendidikan dan sebagai suatu proses. Sebagai suatu ide atau konsep, pendidikan multikultural ditekankan pada keharusan memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yanhg sama bagi setiap peserta didik tanpa memandang dari kelompok mana dia berasal. Sebagai suatu gerakan reformasi pendidikan, pendidikan multikultural mencoba untuk merubah kurikulum dan paradigama sekolah maupun institusi pendidikan sehingga terciptanya pendidikan yang tidak diskriminatif, yang toleran, dan mengharagai nilai-nilai kemanusiaan. Adapun sebagai proses, pendidikan multikultural mempunyai tujuan mendorong terciptanya keadilan, kebebasan, toleransi dan kesamaan bagi setiap peserat didik dalam setiap aktifitas yang dialakukan oleh dunia pendidikan8 . Sementara itu, konsep dasar pendidikan multikultural menurut Gary Burnett sebagaimana dikutip oleh H.A.R Tilaar, adalah : Konsep dasar pendidikan multikultural terdiri dua hal, yaitu nilai-nilai inti (core value) dari pendidikan multikultural dan tujuan pendidikan multikultural. Nilai inti dari pendidikan multikultural anatara lain : 1) apresiasi terhadap realitas budaya di dalam masyarakat dengan pluralitasnya.2) pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia. 3) kesadaran dan pengembangan tanggung jawab dari masyarakat. 4) 7 Hilda Hernandez “Multicultural Education: A Teacher Guide to Lingking Context, Process, and Content” dalam Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 175- 176. 8 James A. Banks “Multicultural Education: Charateristic and Goals” dalam Muhammad Ali Lintuhaseng, Nilai-nilai Pendidikan..., hal. 171.
  8. 8. 7 kesadaran dan pengembangan tanggung jawab manusia terhadap alam semesta9 . Mengenai tujuan pendidikan multikultural, Paul C. Gorski merumuskan ada tiga tujuan utama dari pendidikan multikultural : Multicultural education is a progressive approach for transforming education that holitically critiques and responds to discriminatory policies and practices in education. It is grounded in ideals of social justice, education equity, critical pedagogy, and dedication to providing educational experiences in which all students reach their full potentials as learners and as socially aware and active beings, locally, nationally, and globally10 . Dengan kata lain, tiga tujuan utama tersebut adalah: 1) meniadakan diskriminasi pendidikan, memberikan peluang yang sama pada anak untuk mengembangkan potensinya. 2) menjadikan anak bisa mencapai prestasi akademik sesuai potensinya. 3) menjadikan anak sadar sosial dan aktif sebagai warga masyarakat lokal, sosial, dan global. C. Kebijakan Pendidikan Pemerintah India terhadap Isu Multikulturalisme Kebijakan pendidikan antisipatif pemerintah India terhadap isu multikulturalisme, antara lain dengan jalan sebagai berikut11 : 1. Membuka program penyetaraan pendidikan bagi Sekolah Dasar dan melakukan pemberantasan buta huruf. Sensus 1991 mengindikasikan bahwa tingkat illiterate telah mencapai 52.1 % yang meliputi anak berusia 7 tahun ke atas, dan 23 % diantaranya adalah wanita. 2. Mengenalkan nilai warisan budaya India, persamaan derajat manusia, demokrasi, sekularisme, kesetaraan jender, pengenalan program keluarga kecil bahagia dan menanamkan pola pikir ilmiah. 3. Menyiapkan program pendidikan bagi siswa yang memilki bakat khusus. 9 Gary Burnett “Varieties of Multicultural Education: An Introduction” dalam H.A.R. Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan (Magelang: Teralitera, 2003), hal. 170-171. 10 Paul C. Gorski “The Challenge of Defining Multicultural Education” dalam Tatang M. Amirin “Implementasi Pendekatan Pendidikan multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia”, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol.1 No.1 (Juni, 2012), hal. 4. 11 Lihat, Suyadi “Handout Perkuliahan Perbandingan Pendidikan”, Jurusan Kependidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hal.4.
  9. 9. 8 4. Pembaharuan kebijaksanaan pendidikan yang rutin dilakukan setiap jangka waktu 5 tahun sekali.
  10. 10. 9 BAB III KESIMPULAN Berdasarkan hasil pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dapat ditarik kesimpulan, bahwa : Komisi pendidikan India telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan 10-2-3 tahun usia sekolah. Tingkat awal, 10 tahun sebagai pendidikan dasar dan terbagi dalam tiga jenjang yaitu primary (5 tahun), upper primary (3 tahun), dan secondary (2 tahun). Jenjang berikutnya ditempuh selama 2 tahun sebagai persiapan memasuki pendidikan tinggi. Untuk pendidikan kejuruan, jurusan teknik dan bisnis sudah mulai sejak secondary school. Ada tiga tujuan utama atau karakteristik dari pendidikan multikultural “Multicultural education is a progressive approach for transforming education that holitically critiques and responds to discriminatory policies and practices in education. It is grounded in ideals of social justice, education equity, critical pedagogy, and dedication to providing educational experiences in which all students reach their full potentials as learners and as socially aware and active beings, locally, nationally, and globally” Kebijakan pendidikan antisipatif pemerintah India terhadap isu multikulturalisme, antara lain dengan jalan sebagai berikut : 1. Membuka program penyetaraan pendidikan bagi Sekolah Dasar dan melakukan pemberantasan buta huruf. Sensus 1991 mengindikasikan bahwa tingkat illiterate telah mencapai 52.1 % yang meliputi anak berusia 7 tahun ke atas, dan 23 % diantaranya adalah wanita. 2. Mengenalkan nilai warisan budaya India, persamaan derajat manusia, demokrasi, sekularisme, kesetaraan jender, pengenalan program keluarga kecil bahagia dan menanamkan pola pikir ilmiah. 3. Menyiapkan program pendidikan bagi siswa yang memilki bakat khusus. 4. Pembaharuan kebijaksanaan pendidikan yang rutin dilakukan setiap jangka waktu 5 tahun sekali
  11. 11. 10 DAFTAR PUSTAKA Abd. Rachman Assegaf, Internasionalisasi Pendidikan: Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat, Yogyakarta: Gama Media, 2003. Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1975. H.A.R. Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan, Magelang: Teralitera, 2003. , Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan, Jakarta: Rineka Cipta, 2009. , Multikulturalisme Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dan Transformasi Pendidikan Nasional, Jakarta: Grasindo, 2004. , Pendidikan , Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi reformasi Pendidikan Nasional, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002. Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam. Cet. ke-6. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990. Tobroni, Relasi Kemanusiaan Dalam Keberagaman: Mengembangkan Etika Sosial Melalui Pendidikan, Bandung: CV. Karya Putra Darwati, 2012. Zakiyuddin Baidhawy, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural, Jakarta: Erlangga, 2005.

×