Your SlideShare is downloading. ×
Alfi ranita sinaga
Alfi ranita sinaga
Alfi ranita sinaga
Alfi ranita sinaga
Alfi ranita sinaga
Alfi ranita sinaga
Alfi ranita sinaga
Alfi ranita sinaga
Alfi ranita sinaga
Alfi ranita sinaga
Alfi ranita sinaga
Alfi ranita sinaga
Alfi ranita sinaga
Alfi ranita sinaga
Alfi ranita sinaga
Alfi ranita sinaga
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Alfi ranita sinaga

356

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
356
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Tugas Individu Administrasi Perpajakan (Pratikum) dan Praktikum Komputer SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT KEPUTUSAN Oleh: Alfi Ranita Sinaga (1201111941) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Riau 2013
  • 2. DAFTAR ISI Daftar Isi..................................................................................................................... 1 Bab I Pendahuluan Latar Belakang................................................................................................ 2 Identifikasi Masalah........................................................................................ 2 Tujuan Penyusunan......................................................................................... 3 Bab II Pembahasan Pengertian Surat Ketetapan Pajak....................................................................4 Jenis-jenis Surat Keputusan Pajak...................................................................5 Fungsi Surat Ketetapan Pajak..........................................................................6 Dasar Hukum Ketetapan Pajak........................................................................7 Penerbitan Surat Keputusan Pajak...................................................................7 Penyampaian Surat Ketetapan Pajak...............................................................8 Daluwarsa Penetapan Pajak.............................................................................8 Pengurangan/ penghapusan sanksi Administrasi.............................................9 Pengajuan Keberatan Pajak............................................................................11 Bab III Kesimpulan....................................................................................................14
  • 3. Daftar Pustaka................................................................................................15 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Sebagai negara yang berkembang, Indonesia tengah menggalakkan pembangunan di segala bidang, yaitu pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, hukum dan lain-lain. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Berbicara mengenai ketetapan pajak, umumnya tidak terlepas dari subjek pajak yaitu orang atau badan yang memenuhi syarat subjekti yaitu syarat yang melekat pada orang atau badan sesuai ketentuan Undang-Undang. Untuk pemungutan pajak kepada rakyat tentunya harus disertai dengan perangkat aturan perundang-undangan yang disebut hukum pajak. Surat ketetapan pajak dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatur berjalannya administrasi perpajakan dalam negara. Latar belakang dibentuknya Surat ketetepan pajak adalah keinginan untuk membentuk aparatur yang bersih, profesional dan bertanggung jawab, serta dapat menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien. 1.2 Identifikasi masalah 2. 3. 4. 5. 6. Apa yang dimaksud SKP tersebut? Apa dasar hukum SKP itu? Apa fungsi SKP itu? Apa jenis- jenis SKP? Bagaimana penerbitan SKP?
  • 4. 1.3Tujuan Penyusunan` Tujuan penyusunan paper ini adalah untuk memperoleh informasi dan data yang cukup sehingga permasalahan dalam rumusan masalah dapat diketahui dengan jelas melalui informasi yang diperoleh. Tujuan dari paper ini adalah: 1.memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Perpajakan guna sebagai acuan dalam penilaian. 2. mengetahui tentang Surat Ketetapan Pajak 3. mengumpulkan materi atau tulisan untruk kepentingan penilaian serta meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan tentang surat ketetapan pajak.
  • 5. BAB II Pembahasan 2.1 Pengertian Surat Ketetapan Pajak Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat ketetapan tersebut dihasilkan dari proses pemeriksaan (pajak) yang dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak maupun penyidik pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak. Surat ketetapan administrasi lainnya dapat berupa Surat Tagihan Pajak yang mempunyai kekuatan . Pengertian Surat Ketetapan Pajak / SKP ( Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 - Surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil. - Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak kewenangan mengeluarkan surat ketetapan pajak, dilimpahkan kepada KPP. - Surat ketetapan pajak timbul berdasarkan hasil pemeriksaan . 2.2 Jenis-jenis Surat Keputusan Pajak Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( SKPKB ) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ( SKPLB ) Surat Ketetapan Pajak Nihil ( SKPN ) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
  • 6. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang Surat Tagihan Pajak Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak diatur dalam Pasal 14 UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2000. Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut: 1. Apabila PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 2. Apabila dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; 3. Apabila Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; 4. Apabila pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan
  • 7. perubahannya tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP); 5. Apabila pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi membuat Faktur Pajak; 6. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapya Faktur Pajak. Penerbitan Surat Tagihan Pajak akan ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh 11 empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak. 2.3 Fungsi Surat Keputusan Pajak Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai : a.Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan. b.Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan. c.Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. d.Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar e.Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.
  • 8. 2.4 Dasar-dasar Hukum Surat Ketetapan Pajak Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 607/KMK.04/1994Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, Tanggal 21 Desember 1994. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan atau Penghapusan Ketetapan Pajak. Tanggal 22 Desember 2000. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 18/PJ.24/1995 Tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 05/PJ.24/1995 Tanggal 3 Februari 1995 Tentang Bentuk Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tanggal 5 Mei 1995. 2.5 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan dan belum dilakukan penyidikan. Surat Ketetapan Pajak (SKP) memiliki fungsi, yaitu sebagai: 1. Koreksi atas jumlah pajak terhutang menurut SPT Wajib Pajak; 2. Sarana untuk mengenakan sanksi; 3. Sarana untuk menagih pajak; 4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar; 5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang. Surat Ketetapan Pajak terdiri atas enam macam, yaitu Surat Tagihan Pajak (STP), surat keterangan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN),
  • 9. dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). 2.6 Penyampaian Surat Ketetapan Pajak SKP disampaikan kepada wajib pajak melalui: - Kantor pelayanan pajak dan kantor pelayanan penyuluhan konsultasi perpajakan - Kantor pos - Pemerintah daerah (Kepala desa atau lurah) 2.7 Daluwarsa Penetapan Pajak Daluwarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak akhir Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak. Pembetulan Ketetapan Pajak Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara abatan atau atas permohonan Wajib Pajak 2.8 Kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang dapat dibetulkan Ruang lingkup pembetulan ketetapan pajak, terbatas pada kesalahan atau kekeliruan dari : a.Kesalahan tulis antara lain : kesalahan yang dapat berupa penulisan nama, alamat, NPWP, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa atau Tahun Pajak dan tanggal jatuh tempo; b.Kesalahan hitung, yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan; c.Kekeliruan dalam penerapan tarif, penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, penerapan sanksi administrasi, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penghitungan PPh
  • 10. 2.9Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi 1.Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan WP. 2.Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi ketentuan: a.Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan; b.Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut; c.Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya STP, SKPKB atau SKPKBT, kecuali apabila WP dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; d.Tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya dan diajukan atas suatu STP; suatu SKPKB atau suatu SKPKBT. 3.Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan maka permohonan dianggap diterima. 2.9Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar 1.Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;
  • 11. 2.Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus memenuhi ketentuan: a.Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia untuk suatu surat ketetapan pajak; b.Menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan WP seharusnya terhutang. 3.Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar paling lama 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan maka permohonan dianggap diterima.2.10 2.10 Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar 1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar; 2. Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus memenuhi ketentuan: a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia untuk suatu surat ketetapan pajak; b. Menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan WP seharusnya terhutang. 3. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau
  • 12. pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar paling lama 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan maka permohonan dianggap diterima Ruang lingkup kesalahan atau kekeliruan Penetapan Pajak a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak dan tanggal jatuh tempo; b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan, termasuk kekeliruan perhitungan karena adanya penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan untuk tahun sebelumnya; atau c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak. Pembetulan atas kekeliruan dalam pengkreditan pajak yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai, hanya dapat dilakukan apabila: a. terdapat perbedaan Pajak Masukan yang menjadi kredit pajak; dan b. tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak.
  • 13. 2.11 Pengajuan Keberatan Pajak -Ketentuan Pengajuan Keberatan Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat WP terdaftar, dengan syarat: a. b. c. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan-alasan yang jelas. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak dan keberatan yang tidak memenuhi syarat, dianggap bukan Surat Keberatan, sehingga tidak diproses. -Jangka Waktu Pengajuan Keberatan Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga. a. Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak. b. Untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos ( harus dengan pos tercatat ), jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro. -Permintaan Penjelasan/Pemberian Keterangan Tambahan a. Untuk keperluan pengajuan keberatan WP dapat meminta penjelasan/ keterangan tambahan dan Kepala KPP wajib memberikan penjelasan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan, atau pemungutan. b. WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum surat keputusan keberatannya diterbitkan. -Tata Cara Pengajuan Permohonan Banding
  • 14. Apabila WP tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, WP dapat mengajukan banding. kepada badan peradilan pajak, dengan syarat: a. Tertulis dalam bahasa Indonesia. b. Dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima. c. Alasan yang jelas. d. Dilampiri salinan Surat Keputusan atas keberatan. Pengajuan permohonan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
  • 15. BAB III KESIMPULAN -Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. -Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan pajak yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatur sistem pajak di Indonesia agar berjalan dengan baik dan benar, efisien, efektif, tanpa adanya penyimpangan. Surat Ketetapan Pajak meliputi: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Tagihan Pajak (STP)
  • 16. DAFTAR PUSTAKA http://www.pajak.go.id/dmdocuments/SKP.pdf http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-surat-ketetapan-pajak-bumi-dan-bangunan-skpbb http://smsadheererd-samsulriadirosdu.blogspot.com/2012/10/makalah-penetapan-dan-ketetapanpajak.html http://penelitihukum.org/tag/pengertian-surat-ketetapan-pajak/ .

×