Doc

6,228
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
6,228
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
117
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Doc

  1. 1. TATA TERTIB SEKOLAH SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 5 SEMARANG SKRIPSIUntuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Universitas Negeri Semarang Oleh Giri Harto Wiratomo NIM 3401403057 FAKULTAS ILMU SOSIAL JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN 2007
  2. 2. PERSETUJUAN PEMBIMBINGSkripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujianskripsi pada: Hari : Kamis Tanggal : 19 Juli 2007 Pembimbing I Pembimbing II Drs. Makmuri Drs. AT. Sugeng Priyanto, M.Si NIP. 130675638 NIP. 131813668 Mengetahui, Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Drs. Slamet Sumarto, M.Pd NIP. 131570070 iii
  3. 3. PENGESAHAN KELULUSANSkripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi FakultasIlmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada: Hari : Sabtu Tanggal : 4 Agustus 2007 Penguji Skripsi Drs. Suprayogi, M.Pd NIP. 131474095 Anggota I Anggota II Drs. Makmuri Drs. AT. Sugeng Priyanto, M.Si NIP. 130675638 NIP. 131813668 Mengetahui, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Drs. Sunardi, M.M NIP. 130367998 iv
  4. 4. PERNYATAANSaya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar – benar hasilkarya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atauseluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi inidikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Semarang, 19 Juli 2007 Peneliti Giri Harto Wiratomo NIM. 3401403057 v
  5. 5. MOTTO DAN PERSEMBAHANMOTTO “Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu” (Al Baqarah:45) Hidup hanya sekali jadikanlah lebih berarti bagi diri dengan hiasan prestasi (Peneliti) PERSEMBAHAN Ayah dan Ibu, Kakakku Lilian Maharani, S.Pd dan Anton Sundargo, S.Pd Adikku Kopral Taruna Pramudyo Wardani di Akademi Militer Magelang vi
  6. 6. PRAKATA Segala rasa syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT Raab semestaalam atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia sehingga peneliti dapatmenyelesaikan penyusunan skripsi dengan lancar dan tepat pada waktunya denganjudul ”Tata Tertib Sekolah Sebagai Sarana Pendidikan Moral Di SekolahMenengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang”. Penyusunan skripsi ini dilakukan adalah sebagai salah satu syarat dalammenyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Pancasiladan Kewarganegaraan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas IlmuSosial Universitas Negeri Semarang. Peneliti menyadari bahwa dengan tanpaadanya bantuan dari berbagai pihak penulisan skripsi ini tidak dapat terwujud.Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada: 1. Prof. DR. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang. 2. Drs. Sunardi, M.M, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd, Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk berkarya dan menyelesaikan studi di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. vii
  7. 7. 4. Drs. Makmuri, Pembimbing Skripsi I yang dengan keikhlasan dan ketelitian memberikan bimbingan baik berupa motivasi dan masukan bagi penyusunan skripsi ini. 5. Drs. AT. Sugeng Priyanto, M.Si, Pembimbing Skripsi II yang dengan kesabaran membimbing dan mengarahkan peneliti baik saran dan petunjuk dari awal hingga akhir guna penyusunan skripsi ini. 6. Drs. H. M. Saidi, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang yang telah bersedia memberikan kemudahan dan perizinan dalam penyusunan skripsi ini. 7. Ayah dan Ibu yang selalu memelukku dalam ruang sandaran hati dan kasih sayang yang tiada hentinya dengan segala dorongan motivasinya. 8. Teman – teman seperjuangan ”Almamater Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2003”. 9. Semua pihak – pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu atas bantuan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk penyelesaian skripsi ini. ”Tak ada gading yang tak retak” serta sebagai insan biasa, penelitimenyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yangsifatnya membangun selalu peneliti harapkan demi perbaikan di masa depan.Semoga peyusunan skripsi dapat memberikan manfaat khususnya bagi diripeneliti dan pembaca pada umumnya. Amin Semarang, 19 Juli 2007 Peneliti viii
  8. 8. SARIGiri Harto Wiratomo. 2007. Tata Tertib Sekolah Sebagai Sarana PendidikanMoral Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang. JurusanHukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.125h.Kata Kunci: Tata Tertib, Sarana, Pendidikan Moral Kondisi akhir – akhir ini menunjukkan telah terjadi degradasi moral padakualitas personal bangsa Indonesia terutama generasi muda. Banyak faktor yangmempengaruhi gejala – gejala degradasi moral tersebut. Permasalahan yang dikajidalam penelitian ini adalah: (1) Apakah benar tertib sekolah berisi muatan saranapendidikan moral di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang?,(2) Bagaimana pelaksanaan tata tertib sekolah sebagai sarana pendidikan moral diSekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang?, (3) Bagaimana kendala– kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tata tertib sekolah sebagai saranapendidikan moral di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang?.Dasar penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Ada 2 (dua) variabel yangdikaji dalam penelitian ini, yaitu: (1) Tingkah laku siswa dalam implementasi tatatertib sekolah sebagai sarana pendidikan moral di Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) Negeri 5 Semarang, (2) Pelaksanaan tata tertib sekolah sebagai saranapendidikan moral di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang, dan(3) Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tata tertib sekolahsebagai sarana pendidikan moral di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap tata tertibsekolah sebagai sarana pendidikan moral di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)Negeri 5 Semarang tergolong tinggi. Pelanggaran tata tertib sekolah tersebutmeliputi tidak masuk tanpa keterangan (alpa), meninggalkan pelajaran tanpa izin,baju tidak dimasukkan, mencorat – coret seragam sekolah, berkelahi, tidak segeramenempuh atau menyelesaikan remidi. Bentuk – bentuk pelanggaran tata tertibsekolah bersifat ringan, sedang, dan berat. Faktor – faktor penyebab siswamelanggar tata tertib sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5Semarang adalah faktor internal dan eksternal. Berdasarkan penelitian pendidikanmoral selain diajarkan melalui bentuk formal dalam mata pelajaran juga dapatdiberikan dalam bentuk informal melalui bentuk – bentuk lain seperti adanya tatatertib sekolah. Pendidikan moral pada intinya adalah mengajarkan dan melatihsiswa terhadap kesadaran moral. Implementasi tata tertib sekolah sebagai saranapendidikan moral adalah pada isi tata tertib sekolah (content), berperan sebagaialat pencegah (preventif) dan sanksi yang mendidik. Perbedaannya hanya terletakpada bentuk dan cara menggunakannya. Pelaksanaan tata tertib sekolah sebagaisarana pendidikan moral di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5Semarang menggunakan sistem credit poin. Kendala – kendala utama yangdihadapi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang adalahkurangnya konsistensi Guru dalam penegakan tata tertib sekolah. Upaya – upaya ix
  9. 9. sekolah dalam penegakan tata tertib sekolah adalah secara preventif, kuratif ataurehabilitatif dan represif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah, orang tuadan masyarakat. Kepala Sekolah hendaknya terus berkomitmen dan lebih intensifmengadakan penegakan kedisiplinan siswa serta fasilitas pendukung dalam upayamenekan tingkat pelanggaran siswa terhadap tata tertib sekolah. Guru hendaknyaterus melakukan kontrol terhadap pelanggaran tata tertib sekolah terutamamembina kedisiplinan siswa. Siswa hendaknya dengan penuh kesadaran diri untukmematuhi tata tertib sekolah. Orang tua hendaknya ikut serta melakukanpembinaan moral anaknya agar patuh dan taat terhadap tata tertib sekolah. x
  10. 10. DAFTAR ISIHALAMAN JUDUL ...................................................................................... iPERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................. iiPENGESAHAN KELULUSAN .................................................................... iiiPERNYATAAN ............................................................................................. ivMOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................. vPRAKATA ..................................................................................................... viSARI ............................................................................................................... viiiDAFTAR ISI .................................................................................................. xDAFTAR TABEL .......................................................................................... xiiiDAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xivDAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xvBAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1 B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah ...................................... 7 C. Perumusan Masalah ................................................................. 8 D. Tujuan Penelitian ..................................................................... 9 E. Kegunaan Penelitian ................................................................ 10 F. Sistematika Penulisan Skripsi .................................................. 11BAB II LANDASAN TEORI ..................................................................... 13 A. Tata Tertib Sekolah .................................................................. 13 B. Pendidikan Moral ..................................................................... 18 xi
  11. 11. C. Hubungan Tata Tertib Sekolah dan Pendidikan Moral ............ 35 D. Sarana Pendidikan Moral ......................................................... 40 E. Kerangka Berpikir.................................................................... 44BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 46 A. Dasar Penelitian ....................................................................... 46 B. Fokus Penelitian ....................................................................... 47 C. Sumber Data Penelitian ........................................................... 48 D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data ........................................ 50 E. Objektivitas dan Keabsahan Data ............................................ 54 F. Metode Analisis Data .............................................................. 57 G. Prosedur Penelitian .................................................................. 60BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................. 61 A. Hasil Penelitian ........................................................................ 61 1. Gambaran Umum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang ............................................................. 61 2. Keadaan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang ............................................................. 64 3. Keadaan Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang ............................................................. 65 4. Tingkat Kedisiplinan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang ................................................ 67 xii
  12. 12. 5. Isi Tata Tertib Sekolah Kaitannya Dengan Pelaksanaan Pendidikan Moral di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang ............................................................. 70 B. Pembahasan .............................................................................. 73 1. Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah Sebagai Sarana Pendidikan Moral Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang ............................................................. 73 2. Kendala – Kendala Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah Sebagai Sarana Pendidikan Moral Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang.................................. 98BAB V PENUTUP ...................................................................................... 105 A. Simpulan .................................................................................. 105 B. Saran ......................................................................................... 106DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................LAMPIRAN ................................................................................................... xiii
  13. 13. DAFTAR TABEL1. Tabel 1 Jumlah Siswa SMK Negeri 5 Semarang ..................................... 652. Tabel 2 Data Guru Normatif/Adaptif SMK Negeri 5 Semarang ............ 663. Tabel 3 Data Guru Produktif SMK Negeri 5 Semarang .......................... 674. Tabel 4 Jenis Pelanggaran Tata Tertib Sekolah SMK Negeri 5 Semarang .................................................................................................. 695. Tabel 5 Perbandingan Penerapan Sistem Credit Poin ............................. 86 xiv
  14. 14. DAFTAR GAMBAR1. Gambar 1 Bagan components of good character .................................... 342. Gambar 2 Hubungan Moral, Etika dan Hukum ....................................... 373. Gambar 3 Bagan Kerangka Berpikir ........................................................ 444. Gambar 4 Bagan Metode Analisis Data ................................................... 595. Gambar 5 Pola Pembinaan Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah ................. 816. Gambar 6 Faktor – Faktor Mempengaruhi Moral Siswa ......................... 93 xv
  15. 15. DAFTAR LAMPIRAN1. Instrumen Wawancara2. Hasil Wawancara3. Daftar Nama Responden4. Foto – Foto Wawancara5. Surat Penelitian6. Tata Tertib Siswa7. Jadwal Piket Pembinaan Ketertiban Guru dan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang8. Analisis Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komponen Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang9. Struktur Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang10. Pola Umum Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang11. Daftar Nama Guru dan Karyawan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang xvi
  16. 16. BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah Merebaknya isu – isu moral di kalangan remaja seperti penggunaan obat – obat terlarang (narkoba), tawuran pelajar, pornografi dan lain – lain, sudah menjadi masalah sosial yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Akibat yang ditimbulkan cukup serius dan tidak dapat lagi dianggap sebagai suatu persoalan sederhana, karena tindakan – tindakan tersebut sudah menjurus kepada tindakan – tindakan yang bersifat kriminal. Remaja merupakan usia atau tahap seorang siswa mencari jati diri yang dilakukan melalui peniruan diri atau imitasi. Pergaulan remaja yang tanpa arah dan pengawasan terhadap tingkah laku mereka akan mempunyai kecenderungan mengarah pada pergaulan remaja yang negatif. Banyak anggapan dari siswa selama ini bahwa tata tertib sekolah hanya membatasi kebebasan mereka sehingga berakibat pelanggaran terhadap peraturan itu sendiri. Tanpa disadari bahwa kebebasan yang kurang bertanggung jawab akan merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pendidikan moral kepada anak diawali saat mereka berada pada lingkungan keluarga terutama orang tua melalui proses sosialisasi norma dan aturan moral dalam keluarga sendiri serta lingkungan dekat pergaulan sosial anak. Kemudian saat anak masuk ke sekolah mulai diperkenalkan dan diajarkan sesuatu yang baru yang tidak diajarkan dalam keluarga. Sekolah, 1
  17. 17. 2sebagai tempat sosialisasi kedua setelah keluarga serta tempat anak ditatapkankepada kebiasaan dan cara hidup bersama yang lebih luas lingkupnya serta adakemungkinan berbeda dengan kebiasaan dan cara hidup dalam keluarganya,sehingga berperan besar dalam menumbuhkan kesadaran moral diri anak.Penanaman kebiasaan bersikap dan berbuat baik atau sebaliknya bersikap danberbuat buruk, pada tahap awal pertumbuhannya, anak dapat sangatdipengaruhi oleh lingkungan sekolah tempat ia belajar. Subjek didik tidak begitu saja lahir sebagai pribadi bermoral atauberakhlak mulia. Lingkungan sekolah merupakan lembaga pendidikan yangdapat menunjang terjadinya rekonstruksi sosial ke arah masyarakat yang lebihbaik, dan mengemban misi membentuk watak yang baik dari anak bangsa.Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tentang tujuan negara Indonesiamenyatakan dengan jelas “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatuPemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraanumum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertibandunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ”. Pada aspek tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam pasal 3Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem PendidikanNasional untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusiayang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yangdemokratis serta bertanggung jawab. Mencerdaskan kehidupan bangsa
  18. 18. 3merupakan lingkup filosofis serta yuridis arti pendidikan yang melandasipendidikan di Indonesia. Pandangan Ki Hajar Dewantara (Munib, 2004:32)menyatakan bahwa: ”pendidikan umumnya berarti daya upaya untukmemajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran(intelek), dan tubuh anak”. Berkaitan dengan Pendidikan, Tilaar dalam Mulyasa (2002)mengemukakan bahwa Pendidikan Nasional dewasa ini sedikitnya ada tujuhmasalah pokok Sistem Pendidikan Nasional: 1. Menurunnya akhlak peserta didik; 2. Pemerataan kesempatan belajar; 3. Masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan; 4. Terjadinya degradasi moral peserta didik; 5. Status kelembagaan; 6. Manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional; 7. Sumber daya yang belum profesional. Pendidikan harus dipahami sebagai bagian dari proses pembudayaansubjek didik sehingga bukan hanya pengalihan dan penguasaan ilmupengetahuan serta pelatihan serta penguasaan keterampilan – keterampilanteknis tertentu, namun juga perlu dipahami sebagai penumbuhan danpengembangan subjek didik menjadi pribadi manusia yang berbudaya danberadab. Tujuan menjadi pribadi manusia yang berbudaya dan beradab adalahmewujudkan personal yang tidak hanya cerdas dalam segi kognitif akan tetapimampu mengembangkan dan menanamkan kemampuan tertinggi dalammengaktualisasikan budaya yang dimiliki suatu bangsa agar tidak kehilanganjati diri sebagai suatu bangsa akibat tergerus oleh perubahan zaman.
  19. 19. 4 Pada saat remaja inilah masa anak berhadapan dengan carabertindak dan cara bernalar berbeda dengan apa yang selama ini sudahmenjadi kebiasaannya, anak mulai ditantang untuk memilih dan mengambilkeputusan sendiri, entah ia akan meneruskan kebiasaan yang selama ini telahditanamkan dalam keluarganya atau mengambil jarak terhadapnya dan lebihmenyesuaikan diri dengan lingkungan barunya di sekolah. Kondisi saat iniadalah ketika anak berada pada masa memulai pilihan dirinya akanpendewasaan diri dari masa anak – anak ke masa dewasa. Meski tugas dan tanggung jawab utama untuk melakukanpendidikan moral terhadap anak terletak di pundak orang tua dalamlingkungan keluarga tempat anak itu lahir dan dibesarkan, namun itu tidakberarti sekolah tidak mempunyai tanggung jawab untuk melakukanpendidikan moral khususnya pada tahap pendidikan dasar dan menengah,tempat remaja masih dalam proses pembiasaan diri mengenal dan mematuhiaturan hidup bersama yang berlaku dalam masyarakatnya, berlatih displin,berbuat baik dan mengalami proses pembentukan identitas diri moral mereka,pendidikan moral perlu secara khusus mendapat perhatian para Guru danpendidik di sekolah. Di sekolah banyak sekali ditemui komponen yang bisa menjadisarana dari pendidikan moral. Salah satu komponen sekolah yang menjadisarana pendidikan moral tersebut adalah tata tertib sekolah. Tata tertib sekolahsebagai bentuk peraturan dalam tingkatan hierarki terendah tata perundang –undangan memuat adanya aspek pendidikan moral dan rule of law. Peraturan
  20. 20. 5yang dibuat tidak hanya legal formal akan tetapi menuntut adanya penerapanmoral di dalamnya. Hubungan tersebut erat kaitannya dengan hakikat dan isidari pembuatan peraturan. Internalisasi nilai – nilai moral kepada subjek didikdiperlukan upaya yang optimal dalam rangka menegakkan tata tertib sehinggapelaksanaan tidak hanya bersifat rule of law saja akan tetapi didasari olehesensi adanya pendidikan moral. Dari hasil pengamatan awal lapangan di Sekolah MenengahKejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang oleh peneliti, diketahui kasus ataupelanggaran terhadap tata tertib sekolah masih sering dilakukan siswa. PadaSekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang khususnya, diketahuipula pada periode tahun pelajaran 2003/2004 terjadi sebanyak 162 kasus ataupelanggaran kemudian tahun pelajaran 2004/2005 meningkat sebanyak 430kasus atau pelanggaran dan pada tahun pelajaran 2005/2006 sebanyak 209kasus atau pelanggaran yang meliputi antara lain tidak masuk tanpaketerangan (alpa), meninggalkan pelajaran tanpa izin, baju tidak dimasukkan,mencorat – coret seragam sekolah, berkelahi, tidak segera menempuh ataumenyelesaikan remidi dan lain – lain. Hal ini menunjukkan bahwa tingkatkasus atau pelanggaran terhadap tata tertib sekolah yang dilakukan oleh siswamasih cukup tinggi. Pelanggaran terhadap tata tertib sekolah menunjukkan siswa kurangpatuh terhadap peraturan sekolah. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan disekolah sering kurang dihargai dan diperhatikan oleh siswa. Sekolahmemegang peran yang sangat penting dalam menanamkan dan menumbuhkan
  21. 21. 6aspek pendidikan moral. Kasus atau pelanggaran tata tertib sekolah tersebutterkait dengan karakteristik siswa seperti perbedaan – perbedaan yang dimilikisetiap individu yang dipengaruhi oleh sikap, minat, keinsyafan, pengetahuandan faktor lain yang mempengaruhinya. Kepatuhan terhadap tata tertibsekolah adalah sebuah kesiapan yang harus ditanamkan kepada siswa disekolah agar mempunyai sikap dan perbuatan sesuai dengan norma – normayang berlaku di masyarakat. Seseorang akan patuh atau sadar dalam mematuhiperaturan atau hukum berkaitan pula dengan faktor peraturan atau hukum itusendiri. Berkaitan dengan hal tersebut diatas peneliti memilih SekolahMenengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang sebagai objek yang akanditeliti karena: (1) Kasus atau pelanggaran terhadap tata tertib sekolah yangmasih tinggi terutama sebagai penerapan konsep pendidikan moral, (2) Aspekpendidikan moral di Sekolah Menengah Kejuruan kurang diperhatikan karenadalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan digabung dengan Sejarahsehingga kurang optimal, (3) Sekolah Menengah Kejuruan mempersiapkansiswa untuk siap bekerja di masyarakat sehingga diperlukan nilai – nilai moraldalam bekerja dan letak sekolah yang strategis mudah dijangkau peneliti sertadapat memudahkan peneliti untuk memperoleh data – data dalam melakukanpenelitian. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti ingin mengetahuitentang pelaksanaan dan kendala – kendala yang dihadapi Guru serta sekolahdalam menerapkan peraturan sebagai implementasi atau penerapan
  22. 22. 7 konseptualisasi pendidikan moral di sekolah maka peneliti mengambil judul penelitian: “ TATA TERTIB SEKOLAH SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 5 SEMARANG ”.B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 1. Identifikasi Masalah Pada lingkup tahap siswa merupakan masa yang penuh gejolak. Siswa adalah bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari sekolah. Perubahan sosial yang begitu cepat, kemudahan akses teknologi yang sedemikian maju, perbenturan antara nilai lokal dan nilai global menyebabkan kondisi dan situasi yang sangat rawan terhadap pembentukan serta perkembangan moral siswa yang baik. Pendidikan adalah upaya untuk mendewasakan manusia yang memiliki identitas sebagai manusia sebenarnya. Penyimpangan tingkah laku siswa mencerminkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Menemukan pendekatan dan strategi itulah diperlukan suatu penelitian yang memadai sehingga dapat memberikan bahan pertimbangan yang diperlukan seperti masih adanya hal – hal yang berkaitan dengan tata tertib sekolah yang belum tertangani dengan baik, harus ada paparan tentang sistem pengelolaan tata tertib sekolah yang dijadikan rujukan guna penanganan masalah – masalah ketertiban.
  23. 23. 8 Ketertiban sekolah sering dijadikan indikasi keberhasilan pembinaan mental dan tingkah laku siswa, latar belakang sosial keluarga dan lingkungan banyak memberikan pengaruh terhadap ketaatan melaksanakan tata tertib sekolah. Ketaatan dalam melaksanakan tata tertib sekolah juga akan menumbuhkan dampak nuansa yang mendukung pembelajaran yang lebih optimal pada diri siswa dan pihak sekolah. 2. Pembatasan Masalah Berkaitan dengan luasnya permasalahan serta agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi isi atau uraian dalam lingkup pembahasan ini, maka berikut ini akan dijelaskan beberapa fokus utama dan indikator yang disajikan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 1. Hal – hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tata tertib sekolah sebagai media dalam maksud atau tujuan mencapai pendidikan moral. 2. Tata tertib sekolah dalam penelitian ini dibatasi pada tata tertib yang berlaku bagi siswa. 3. Tata tertib sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejumlah aturan yang ditetapkan sekolah yang harus dipatuhi oleh siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang.C. Perumusan Masalah Kenyataan di sekolah masih ditemui banyak kasus atau pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Kenyataan tersebut menimbulkan berbagai
  24. 24. 9 persoalan dan permasalahan mengenai pelaksanaan pendidikan moral. Sesuai dengan pembatasan masalah diatas maka penelitian ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah benar tata tertib sekolah berisi muatan sarana pendidikan moral di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang? 2. Bagaimana pelaksanaan tata tertib sekolah sebagai sarana pendidikan moral di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang? 3. Bagaimana kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tata tertib sekolah sebagai sarana pendidikan moral di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang?D. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu: 1. Untuk mengetahui implementasi konsep tata tertib sekolah sebagai sarana pendidikan moral di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan tata tertib sekolah sebagai sarana pendidikan moral di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang. 3. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi sekolah terutama terhadap tata tertib sekolah sebagai sarana pendidikan moral di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang.
  25. 25. 10E. Kegunaan Penelitian 1. Kegunaan Teoritis Penelitian ini dapat dipergunakan untuk menambah khasanah pengembangan pustaka ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus pada kajian lingkup pendidikan moral serta dapat digunakan sebagai referensi bagi yang akan melakukan penelitian sejenis. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian – kajian dan teori – teori yang berkaitan dengan persoalan tersebut. 2. Kegunaan Praktis b Bagi Guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga dalam upaya meningkatkan pendidikan moral terutama di sekolah. c Bagi Siswa, sebagai motivasi untuk meningkatkan sikap dan tingkah lakunya dalam mematuhi tata tertib yang dibuat oleh sekolah. d Bagi Orang tua, sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kualitas dalam mendidik dan memupuk pendidikan moral khususnya di lingkungan keluarga. e Bagi Sekolah, diharapkan dapat memberikan masukan yang digunakan untuk melaksanakan tata tertib sebagai sarana pendidikan moral di sekolah dan menerapkan kebijakan – kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan pendidikan moral khususnya kepada siswa.
  26. 26. 11F. Sistematika Penelitian Skripsi Sistematika skripsi adalah pokok persoalan yang akan disajikan dalam bab – bab yang terangkum dalam suatu skripsi. Adapun sistematika skripsi yang akan dibahas sebagai berikut: 1. Bagian Pendahuluan skripsi, terdiri atas: (a) Halaman Judul, (b) Abstrak, (c) Halaman Persetujuan, (d) Halaman Pengesahan, (e) Halaman Motto dan Persembahan, (f) Prakata, (g) Daftar Isi, (h) Daftar Gambar / Foto, (i) Daftar Lampiran. 2. Bagian Inti skripsi terdiri atas Bab I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penelitian Skripsi. Bab II Landasan Teori berisi bab yang menguraikan tentang Pengertian Tata Tertib Sekolah, Tujuan Tata Tertib Sekolah, Isi Tata Tertib Sekolah, Tipe – Tipe Kepatuhan Siswa Terhadap Tata Tertib Sekolah, Nilai dan Moral, Batasan Moral, Pengertian Pendidikan Moral, Tujuan Pendidikan Moral, Prinsip – Prinsip Pendidikan Moral, Tahap – Tahap Perkembangan Moral Manusia, Hubungan Antara Tata Tertib Sekolah dan Pendidikan Moral, Sarana Pendidikan Moral. Bab III Metode Penelitian merupakan bab yang berisi Dasar Penelitian, Fokus Penelitian, Sumber Data Penelitian, Alat dan Teknik Pengumpulan Data, Objektivitas dan Keabsahan Data, Metode Analisis Data dan Prosedur Penelitian.
  27. 27. 12 Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian. Bab V Penutup berisi Simpulan dan Saran.3. Bagian Akhir skripsi berisi Daftar Pustaka, Lampiran – lampiran.
  28. 28. BAB II LANDASAN TEORIA. Tata Tertib Sekolah 1. Pengertian Tata Tertib Sekolah (Mulyono, 2000:14) tata tertib adalah kumpulan aturan – aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat anggota masyarakat. (Dekdikbud, 1989:37) tata tertib sekolah adalah aturan atau peraturan yang baik dan merupakan hasil pelaksanaan yang konsisten (tatap azas) dari peraturan yang ada. Aturan – aturan ketertiban dalam keteraturan terhadap tata tertib sekolah, meliputi kewajiban, keharusan dan larangan – larangan. Tata tertib sekolah merupakan patokan atau standar untuk hal – hal tertentu. Sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 158/C/Kep/T.81 Tanggal 24 September 1981 (Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Malang, 1989:145) ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam tata hidup bersama makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ketertiban sekolah tersebut dituangkan dalam sebuah tata tertib sekolah. (Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Malang, 1989:146) mengartikan tata tertib sekolah: sebagai kesediaan mematuhi ketentuan berupa peraturan – peraturan tentang kehidupan sekolah sehari – 13
  29. 29. 14 hari. Tata tertib sekolah disusun secara operasional guna mengatur tingkah laku dan sikap hidup siswa, Guru dan karyawan administrasi. Secara umum tata tertib sekolah dapat diartikan sebagai ikatan atau aturan yang harus dipatuhi setiap warga sekolah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Pelaksanaan tata tertib sekolah akan dapat berjalan dengan baik jika Guru, aparat sekolah dan siswa telah saling mendukung terhadap tata tertib sekolah itu sendiri, kurangnya dukungan dari siswa akan mengakibatkan kurang berartinya tata tertib sekolah yang diterapkan di sekolah. Peraturan sekolah yang berupa tata tertib sekolah merupakan kumpulan aturan – aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat di lingkungan sekolah. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa tata tertib sekolah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai aturan yang berlaku di sekolah agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.2. Tujuan Tata Tertib Sekolah Secara umum dibuatnya tata tertib sekolah mempunyai tujuan utama agar semua warga sekolah mengetahui apa tugas, hak dan kewajiban serta melaksanakan dengan baik sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar. Prinsip tata tertib sekolah adalah diharuskan, dianjurkan dan ada yang tidak boleh dilakukan dalam pergaulan di lingkungan sekolah.
  30. 30. 15 Tata tertib sekolah harus ada sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Menjatuhkan hukuman sebagai jalan keluar terakhir, harus dipertimbangkan perkembangan siswa. Sehingga perkembangan jiwa siswa tidak dan jangan sampai dirugikan. Tata tertib sekolah dibuat dengan tujuan sebagai berikut: a Agar siswa mengetahui tugas, hak dan kewajibannya. b Agar siswa mengetahui hal – hal yang diperbolehkan dan kreatifitas meningkat serta terhindar dari masalah – masalah yang dapat menyulitkan dirinya. c Agar siswa mengetahui dan melaksanakan dengan baik dan sungguh – sungguh seluruh kegiatan yang telah diprogramkan oleh sekolah baik intrakurikuler maupun ektrakurikuler.3. Isi Tata Tertib Sekolah Tata tertib sekolah sebagaimana tercantum di dalam Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14/4/1974 Tanggal 1 Mei 1974 (Nawawi, 1986:161) mencakup aspek – aspek sebagai berikut: a. Tugas dan kewajiban. 1). Dalam kegiatan intra kurikuler. 2). Dalam kegiatam ekstra kurikuler. b. Larangan – larangan bagi para siswa. c. Sanksi – sanksi bagi siswa. Tata tertib sekolah termasuk dalam administrasi ko – kurikulum yaitu merupakan kegiatan – kegiatan yang diselenggarakan di sekolah untuk menunjang dan meningkatkan daya dan hasil guna kegiatan
  31. 31. 16 kurikulum. (Arikunto, 1990:123) berpendapat batasan antara peraturan dan tata tertib sekolah sebagai berikut: a Peraturan menunjuk pada patokan atau standar yang sifatnya umum yang harus dipenuhi oleh siswa. Misalnya peraturan tentang kondisi yang harus dipenuhi oleh siswa di dalam kelas pada waktu pelajaran sedang berlangsung. b Tata tertib sekolah menunjuk pada patokan atau standar yang sifatnya khusus yang harus dipenuhi oleh siswa. Tata tertib sekolah menunjuk pada patokan atau standar untuk aktifitas khusus, seperti penggunaan pakaian seragam, penggunaan laboratorium, mengikuti upacara bendera, mengerjakan tugas rumah, pembayaran SPP dan sebagainya. Tata tertib sekolah bukan hanya sekedar kelengkapan dari sekolah, tetapi merupakan kebutuhan yang harus mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, terutama dari pelajar atau siswa itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sekolah pada umumnya menyusun pedoman tata tertib sekolah bagi semua pihak yang terkait baik Guru, tenaga administrasi maupun siswa. Isi tata tertib sekolah secara garis besar adalah berupa tugas dan kewajiban siswa yang harus dilaksanakan, larangan dan sanksi. Pada hakikatnya tata tertib sekolah baik yang berlaku umum maupun khusus meliputi tiga unsur (Arikunto, 1990:123 – 124) yaitu: a Perbuatan atau tingkah laku yang diharuskan dan yang dilarang; b Akibat atau sanksi yang menjadi tanggung jawab pelaku atau pelanggar peraturan; c Cara atau prosedur untuk menyampaikan peraturan kepada subjek yang dikenai tata tertib sekolah tersebut.4. Tipe – Tipe Kepatuhan Siswa Terhadap Tata Tertib Sekolah
  32. 32. 17 Graham (Sanjaya, 2006:272 – 273) melihat empat faktor yangmerupakan dasar kepatuhan seseorang terhadap nilai tertentu, yaitu: a. Normativist. Biasanya kepatuhan pada norma – norma hukum. Selanjutnya dikatakan bahwa kepatuhan ini terdapat dalam tiga bentuk, yaitu, (1) Kepatuhan terhadap nilai atau norma itu sendiri; (2) Kepatuhan pada proses tanpa memedulikan normanya sendiri; (3) Kepatuhan pada hasilnya atau tujuan yang diharapkannya dari peraturan itu. b. Integralist, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran dengan pertimbangan – pertimbangan yang rasional. c. Fenomenalist, yaitu kepatuhan berdasarkan suara hati atau sekadar basa basi. d. Hedonist, yaitu kepatuhan berdasarkan kepentingan diri sendiri. Dari keempat faktor yang menjadi dasar kepatuhan setiapindividu tentu saja yang kita harapkan adalah kepatuhan yang bersifatnormativist, sebab kepatuhan semacam ini adalah kepatuhan didasarikesadaran akan nilai, tanpa memedulikan apakah tingkah laku itumenguntungkan untuk dirinya atau tidak. Selanjutnya dalam sumber yang sama dijelaskan, dari empatfaktor ini terdapat lima tipe kepatuhan: a. Otoritarian. Suatu kepatuhan tanpa reserve atau kepatuhan yang ikut – ikutan.
  33. 33. 18 b. Conformist. Kepatuhan tipe ini mempunyai tiga bentuk, yaitu: (1) conformist directed, yaitu penyesuaian diri terhadap masyarakat atau orang lain; (2) conformist hedonist, yakni kepatuhan yang berorientasi pada “untung – rugi”, dan (3) conformist integral, adalah kepatuhan yang menyesuaikan kepentingan diri sendiri dengan kepentingan masyarakat. c. Compulsive deviant. Kepatuhan yang tidak konsisten. d. Hedonik psikopatik, yaitu kepatuhan pada kekayaan tanpa memperhitungkan kepentingan orang lain. e. Supramoralist. Kepatuhan karena keyakinan yang tinggi terhadap nilai – nilai moral.B. Pendidikan Moral 1. Nilai dan Moral Nilai merupakan ukuran atau pedoman perbuatan manusia. Karena itu maka nilai diungkapkan dalam bentuk norma dan norma ini mengatur tingkah laku manusia. Pengertian nilai adalah (Daroeso, 1986:20): Nilai adalah suatu penghargaan atau kualitas terhadap sesuatu atau hal, yang dapat dasar penentu tingkah laku seseorang, karena sesuatu atau hal itu menyenangkan (pleasant), memuaskan (satifying), menarik (interest), berguna (usefull), menguntungkan (profitable), atau merupakan suatu sistem keyakinan (belief) Di antara beberapa macam nilai, ada nilai etik. Nilai etik atau nilai yang bersifat susila, memberi kualitas perbuatan manusia yang bersifat susila, sifatnya universal tidak tergantung waktu, ruang dan keadaan. Nilai
  34. 34. 19 etik tersebut diwujudkan dalam norma moral. Norma moral merupakan landasan perbuatan manusia, yang sifatnya tergantung pada tempat, waktu dan keadaan. Sehingga norma moral itu dapat berubah – ubah sesuai dengan waktu, tempat dan keadaannya. Pelaksanaan norma moral yang merupakan perwujudan dari nilai etik itu, tergantung pada manusianya. Penilaian moral dari perbuatan manusia ini meliputi semua penghidupan, dalam hal ini hubungan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat maupun terhadap alam. Perbuatan manusia dinilai secara moral bilamana perbuatan itu didasarkan pada kesadaran moral. Adanya nilai – nilai yang merupakn rangsangan (stimulus) diterima oleh pancaindera, menimbulkan suatu proses dalam diri individu yang dapat berupa suatu kebutuhan, motif, perasaan, perhatian dan pengambilan keputusan. Perbuatan susila adalah merupakan wujud dari norma moral dan norma moral merupakan ungkapan dari nilai etis (Daroeso, 1986:28). Karena itulah nilai etis menjadi pedoman tingkah laku dan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari – hari. Nilai etis bersifat normatif dan tingkah laku perbuatan manusia mengarah kepadanya.2. Batasan Moral Moral berarti kesusilaan, tabiat atau kelakuan: ajaran kesusilaan. Moralitas berarti hal mengenai kesusilaan (Salam, 2000:80). Driyakara mengatakan bahwa “moral atau kesusilaan” adalah nilai yang sebenarnya bagi manusia. Dengan kata lain moral atau kesusilaan adalah
  35. 35. 20kesempurnaan sebagai manusia atau kesusilaan adalah tuntutan kodratmanusia (Daroeso, 1986:22). Huky (Daroeso, 1986:22) mengatakan: kita dapat memahamimoral dengan tiga cara: a. Moral sebagai tingkah laku hidup manusia, yang mendasarkan diri pada kesadaraan, bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. b. Moral sebagai perangkat ide – ide tentang tingkah laku hidup, dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia di dalam lingkungan tertentu. c. Moral adalah ajaran tentang tingkah laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Pengertian lain tentang moral berasal dari P. J. Bouman yangmengatakan bahwa ”moral adalah suatu perbuatan atau tingkah lakumanusia yang timbul karena adanya interaksi antara individu – individu didalam pergaulan”. Dari beberapa pengertian moral, dapat dilihat bahwamoral memegang peran penting dalam kehidupan manusia yangberhubungan dengan baik buruk terhadap tingkah laku manusia. Tingkahlaku ini mendasarkan diri pada norma – norma yang berlaku dalammasyarakat. Seseorang dikatakan bermoral, bilamana orang tersebutbertingkah laku sesuai dengan norma – norma yang terdapat dalammasyarakat. Seorang individu yang tingkah lakunya mentaati kaidah – kaidahyang berlaku dalam masyarakatnya disebut baik secara moral, dan jikasebaliknya, ia disebut jelek secara moral (immoral). Dengan demikianmoral selalu berhubungan dengan nilai – nilai. Ciri khas yang menandai
  36. 36. 21 nilai moral yaitu tindakan manusia yang dilakukan secara sengaja, secara mau dan tahu; dan tindakan itu secara langsung berkenaan dengan nilai pribadi (person) manusia dan masyarakat Indonesia (Salam, 2000:74). Dengan demikian, moral adalah keseluruhan norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melaksanakan perbuatan yang baik dan benar. Objek moral adalah tingkah laku manusia, perbuatan manusia, tindakan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok (Daroeso, 1986:26). Dalam melaksanakan perbuatan tersebut manusia didorong oleh tiga unsur, yaitu: a. Kehendak yaitu pendorong pada jiwa manusia yang memberi alasan pada manusia untuk melakukan perbuatan. b. Perwujudan dari kehendak yang berbentuk cara melakukan perbuatan dalam segala situasi dan kondisi. c. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan kesadaran inilah yang memberikan corak dan warna perbuatan tersebut.3. Pengertian Pendidikan Moral Pendidikan moral adalah upaya dari orang dewasa dalam membentuk tingkah laku yang baik, yaitu tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat yang dilakukan secara sadar. (Daryono, 1998:13) mengemukakan bahwa: ”Pendidikan moral adalah merupakan suatu usaha sadar untuk menanamkan nilai – nilai moral pada anak didik sehingga anak bisa bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai – nilai moral tersebut”. Dewey (Daroeso, 1986:32) menyatakan pendidikan moral seperti pendidikan intelektual mempunyai basis pada berfikir aktif mengenai masalah – masalah moral dan keputusan – keputusan
  37. 37. 22selanjutnya ia mengatakan tujuan pendidikan adalah pertumbuhan atauperkembangan moral dan intelektual. Sementara itu (Sudarminta, 004:108) menyatakan bahwapendidikan moral pada umumnya, baik di dalam keluarga maupun disekolah, sebagai bagian pendidikan nilai, adalah upaya untuk membantusubjek didik mengenal, menyadari pentingnya, dan menghayati nilai –nilai moral yang seharusnya dijadikan panduan bagi sikap dan tingkahlakunya sebagai manusia, baik secara perorangan maupun bersama – samadalam suatu masyarakat. (Daroeso, 1986:45), berpendapat tentangpendidikan moral bahwa: “pendidikan moral adalah pendidikan yangmenyangkut aspek dari pada watak seseorang yang sama pendidikannya,watak itu tidak baru dimulai pada saat ia masuk sekolah”. Pendidikan moral dapat dirumuskan sebagai: suatu proses yangdisengaja di mana para warga muda dari masyarakat dibantu supayaberkembang dari orientasi yang berpusat pada diri sendiri mengenai hak –hak dan kewajiban mereka, ke arah pandangan yang lebih luas, yaitubahwa dirinya berada dalam masyarakat dan ke arah pandangan yang lebihmendalam mengenai diri sendiri (Salam, 2000:76). Kehidupan manusia memang mempunyai otonomi, tetapimanusia tidak bebas sepenuhnya. Kehidupan manusia terkait olehketentuan – ketentuan yang ada dalam masyarakat. Ketentuan – ketentuanitu menurut Daroeso (1986:23) sebagai berikut: 1. ketentuan agama yang berdasarkan wahyu.
  38. 38. 23 2. ketentuan kodrat yang terutama dalam diri manusia, termasuk didalamya ketentuan moral universal yaitu moral yang seharusnya. 3. ketentuan adat istiadat buatan manusia termasuk didalamnya ketentuan moral yang sedang berlaku pada suatu waktu. 4. ketentuan hukum buatan manusia, baik berbentuk adat istiadat atau hukum negara. Diungkapkan oleh Magnis (Daroeso, 1986:27) bahwa:berkesadaran moral tidak lain adalah merasa wajib untuk melakukantindakan yang bermoral. Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukantindakan yang bermoral itu ada dan terjadi di dalam hati sanubari manusia,siapapun, dimanapun dan kapanpun juga. Kohlberg seorang pakar Perkembangan Moral secara Kognitif(Cognitive Moral Development) memandang pendidikan moral adalahpendidikan mengenai prinsip – prinsip umum tentang moralitas denganmenggunakan metode pertimbangan moral atau cara – cara memberipertimbangan moral. Prinsip – prinsip moralitas adalah prinsip mengenaipilihan. Kohlberg melihat pendidikan moral adalah kegiatan untukmembantu peserta didik menuju kearah yang sesuai dengan kesiapanmereka, dan tidak memaksakan pola – pola eksternal terhadapnya. Dalampendidikan moral senantiasa melibatkan stimulasi perkembangan melaluitahap – tahap, dan tidak sekedar mengajarkan kebenaran – kebenaran yangsudah baku. Secara umum pendidikan moral berkenaan dengan aturan –aturan (moral rules), sikap – sikap (behavior), dan tingkah laku (action). Pandangan Wilson tentang esensi dari pendidikan moral adalahmenanamkan pilihan – pilihan yang benar dan klarifikasi akan perasaandan disposisi tersebut. Pendidikan moral umumnya lebih menunjuk kepada
  39. 39. 24 pengembangan konsepsi keadilan yang begitu dipengaruhi oleh pemikiran – pemikiran Kant (Haricahyono, 1995:210) moralitas mencakup makna yang begitu luas, antara lain: a Tingkah laku membantu orang lain; b Tingkah laku yang sesuai dengan norma – norma sosial; c Internaliasasi norma – norma sosial; d Timbulnya empati atau rasa salah, atau bahkan keduanya; e Penalaran tentang keadilan, dan f Memperhatikan kepentingan orang lain.4. Tujuan Pendidikan Moral Sasaran dari moral adalah keselarasan dari perbuatan manusia dengan aturan – aturan yang mengenai perbuatan – perbuatan manusia itu (Salam, 2000:9). Tujuan secara khusus pendidikan moral: untuk berkembangnya siswa dalam penalaran moral (moral reasioning) dan melaksanakan nilai – nilai moral (Salam, 2000:77). Pandangan Salam (2000: 80) tentang tujuan pendidikan moral adalah: membimbing para generasi muda untuk memahami dan menghayati Pancasila secara keseluruhan dan setiap sila. Tujuan akhirnya adalah agar dapat menumbuhkan manusia – manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama – bersama bertanggungjawab atas pembangunan Ditambahkan bahwa tujuan pendidikan moral adalah: (1) Meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan dan mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan. Tujuan utama pendidikan moral adalah untuk meningkatkan kapasitas berpikir secara moral dan mengambil keputusan moral.
  40. 40. 25mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan moral ditekankan pada metodepertimbangan moral dan untuk membantu anak – anak untuk mengenalapa yang menjadi dasar untuk menerima suatu nilai. Selain itu tujuanpendidikan moral adalah untuk mengusahakan perkembangan yangoptimal bagi setiap individu. Lickona (Koyan, 2000:85) mengemukakantentang dua tujuan utama pendidikan moral, yaitu kebijakan dan kebaikan. Selain itu sebagai intrakulikuler dalam mata pelajaranPendidikan Kewarganegaraan (PKn) tujuan pendidikan moral (Daryono,1998:31) yaitu: meneruskan dan mengembangkan jiwa semangat dan nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 kepada generasi muda, dengan menekankan ranah sikap dan nilai – nilai yang mendorong semangat, merangsang ilham, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik Tujuan Pendidikan moral perlu diefektifkan, karena adanyakecenderungan remaja bertingkah laku menyimpang. Membangunmanusia seutuhnya adalah masalah dan tugas pendidikan di lingkungankeluarga, sekolah, lingkungan manusia seutuhnya adalah tugas untukmembantu manusia dalam perkembangannya menjadi manusia insankamil/manusia yang sempurna, manusia yang sehat jasmani dan rohani,manusia yang seimbang dalam perkembangannya sebagai insan sosialyang adil (Daroeso, 1986:43). Adapun pendidikan moral memiliki tujuandan sasaran sebagai berikut: 1. Perkembangan anak seutuhnya; 2. Membina warga negara yang bertanggung jawab; 3. Mengembangkan rasa hormat menghormati martabat individu dan kesucian hak asasi manusia;
  41. 41. 26 4. Menanamkan patriotisme dan integrasi nasional; 5. Mengembangkan cara hidup dan berpikir demokratis; 6. Mengembangkan toleransi, mengerti perbedaan; 7. Mengembangkan persaudaraan; 8. Mendorong tumbuhnya iman; 9. Menanamkan prinsip moral.5. Prinsip – Prinsip Pendidikan Moral Pendidikan moral memang menanamkan prinsip moral yang lazim disebut sosialisasi moral. Mengenai prinsip – prinsip moral, Durkheim menjelaskan sebagai berikut : (1) Pada dasarnya tidak ada seperangkat prinsip – prinsip moral dalam artian serangkaian pernyataan apriori dapat dianggap universal dan menentukan kehidupan moral semua makhluk manusia. (2) Pernyataan tentang prinsip – prinsip moral tidak berakar dalam naluri individualistik, akan tetapi lebih berakar dalam masyarakat beserta sifat – sifat sosial manusianya, yang sekaligus merupakan prinsip utama yang dibenarkan dalam eksistensi manusia. (3) Moralitas adalah suatu sistem aturan tingkah laku tertentu merefleksikan realitas moral dari masyarakat tertentu dimana aturan – aturan tersebut disertai dengan otoritas dan sanksi berdasarkan kepentingan masyarakat yang bersangkutan (Haricahyono, 1995:96 – 102). Dengan demikian, dalam pendidikan moral, prinsip – prinsip moral itu adalah subjek dan sekaligus konteks yang esensial bagi pendidikan moral. Keller dan Reuss (Haricahyono, 1995:207) menegaskan adanya empat prinsip yang mendasari moral, yang tidak harus berkaitan satu sama lain antara lain;
  42. 42. 27 a Prinsip justifikasi, yang mengimplikasikan adanya kepentingan untuk menjustifikasi perbagai tindakan yang menarik perhatian kita; b Prinsip kejujuran, yang menjamin keseimbangan secara adil dalam mendistribusikan perbagai usaha dan pengorbanan; c Prinsip konsekuensi, yang mengandung implikasi bahwa setiap orang harus mengatasi konsekuensi dari tindakan atau pun kelalaiannya; d Prinsip universalitas, yang berimplikasi adanya konsistensi dalam pertimbangan dan kehendak untuk mengambil peranan dari pribadi – pribadi yang menarik. Dalam pendidikan moral, mengajarkan proses penalaran moralsemata – mata, akan tetapi harus diarahkan kepada pensosialisasianindividu secara moral agar bisa bertindak dengan cara – cara tertentusesuai dengan norma – norma yang berlaku dalam masyarakat. Durkheim (Haricahyono, 1995:337) memandang pendidikanmoral berkaitan dengan sosialisasi moral, sementara penalaran dianggapmempunyai peranan yang cukup signifikan dalam proses penting tersebut.Prinsip moral menginginkan agar manusia atau personal individubertanggungjawab terhadap antara lain: a. Pengembangan personal yang diinginkan; b. Pengembangan atribut – atribut sosial (nilai – nilai yang dijunjung tinggi); c. Memperoleh prinsip moral sebagai bahan membuat pertimbangan dan putusan moral; d. Menemukan hakikat hidup.
  43. 43. 28 Supaya menjadi bermoral, maka harus menghargai disiplin, menempatkan diri dalam kelompok masyarakat, dan mengetahui alasan tertentu akan tingkah lakunya secara otonom. Dengan demikian akan tampak, bahwa pribadi yang terdidik secara moral akan bertindak sesuai dengan iklim dan budaya masyarakat.6. Tahap –Tahap Perkembangan Moral Manusia Tahap – tahap perkembangan moral manusia ditinjau melalui pendekatan kognitif Piaget dalam Haricahyono (1995) adalah terkait dengan aspek mental dan kognitif. Tentang tahap perkembangan moral sendiri, Piaget mengemukakan adanya dua tahap yang harus dilewati setiap individu. Yang pertama disebut tahap Heteronomous atau Realisme Moral. Dalam tahap ini anak cenderung menerima begitu saja aturan – aturan yang diberikan oleh orang – orang yang dianggap kompeten untuk itu; Tahap yang kedua disebut Autonomous Morality atau Independensi Moral. Dalam tahap ini anak sudah mempunyai pemikiran akan perlunya memodifikasi aturan – aturan untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Tahap perkembangan moral Bull (Daroeso, 1986:29 – 30) menyimpulkan empat tahapan perkembangan moral yaitu: a Anomi (without law), adalah anak belum memiliki perasaan moral dan belum ada perasaan untuk menaati peraturan – peraturan yang ada.
  44. 44. 29 b Heternomi (law imposed by others), adalah tahap moralitas terbentuk karena pengaruh luar (external morality). Pada heternomi peraturan dipaksakan oleh orang lain, dengan pengawasan, kekuatan atau paksaan, karena itulah peraturan tersebut di atas. c Sosionomi (law driving from society), adalah suatu kenyataan adanya kerjasama antar individu, menjadi individu sadar bahwa dirinya merupakan anggota kelompok. d Autonomi (law driving from self), adalah tahapan perkembangan pertimbangan moral yang paling tinggi. Pembentukan moral dari individu bersumber pada diri individu sendiri, termasuk di dalamnya pengawasan tingkah laku moral individu tersebut. Tahap perkembangan lainnya dikemukakan oleh Kohlbergterdiri dari tiga tingkatan perkembangan moral yang masing – masingtingkat memuat pula dua tahap perkembangan yaitu: a. Tingkat prakonvesional Pada tingkat ini setiap individu memandang moral berdasarkan kepentingannya sendiri. Artinya, pertimbangan moral didasarkan pada pandangannya secara individual tanpa menghiraukan rumusan dan aturan yang dibuat oleh masyarakat. Pada tingkat prakonvensional ini terdiri dari dua tahap. 1). Orientasi hukuman dan kepatuhan
  45. 45. 30 Pada tahap ini tingkah laku anak didasarkan kepada konsekuensi fisik yang akan terjadi. Artinya, anak hanya berpikir bahwa tingkah laku yang benar itu adalah tingkah laku yang tidak mengakibatkan hukuman. Dengan demikian, setiap peraturan harus dipatuhi agar tidak menimbulkan konsekuensi negatif. 2). Orientasi instrumental – relatif Pada tahap ini tingkah laku anak didasarkan kepada rasa ”adil” berdasarkan aturan permainan yang telah disepakati. Dikatakan adil manakala orang membalas tingkah laku kita yang anggap baik. Dengan demikian tingkah laku itu didasarkan kepada saling menolong dan saling memberi.b. Tingkat konvensional Pada tahap ini anak mendekati masalah didasarkan pada hubungan individu – masyarakat. Kesadaran dalam diri anak mulai tumbuh bahwa tingkah laku itu harus sesuai dengan norma – norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, pemecahan masalah itu sesuai dengan norma masyarakat atau tidak. Pada tingkat konvensional itu mempunyai dua tahap sebagai lanjutan dari tahap yang ada pada tingkat prakonvensional, yaitu tahap keselarasan interpersonal serta tahap sistem sosial dan kata hati.
  46. 46. 31 1). Keselarasan interpersonal Pada tahap ini ditandai dengan setiap tingkah laku yang ditampilkan individu didorong oleh keinginan untuk memenuhi harapan orang lain. Kesadaran individu mulai tumbuh bahwa ada orang lain di luar dirinya untuk bertingkah laku sesuai dengan harapannya. Artinya, anak sadar bahwa ada hubungan antara dirinya dengan orang lain. Dan, hubungan itu tidak boleh dirusak. 2). Sistem sosial dan kata hati Pada tahap ini tingkah laku individu bukan didasarkan pada dorongan untuk memenuhi harapan orang lain yang dihormatinya, akan tetapi didasarkan pada tuntutan dan harapan masyarakat. Ini berarti telah terjadi pergeseran dari kesadaran individu kepada kesadaran sosial. Artinya, anak sudah menerima adanya sistem sosial yang mengatur tingkah laku individu.c. Tingkat postkonvensional Pada tingkat ini tingkah laku bukan hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap norma – norma masyarakat yang berlaku, akan tetapi didasari oleh adanya kesadaran sesuai dengan nilai – nilai yang dimilikinya secara individu. Seperti pada tingkat sebelumnya, pada tingkat ini juga terdiri dua tahap: 1). Kontrak sosial
  47. 47. 32 Pada tahap ini tingkah laku individu didasarkan pada kebenaran – kebenaran yang diakui oleh masyarakat. kesadaran individu untuk bertingkah laku tumbuh karena kesadaran untuk menerapkan prinsip – prinsip sosial. Dengan demikian, kewajiban moral dipandang sebagai kontrak sosial yang harus dipatuhi, bukan sekadar pemenuhan sistem nilai. 2). Prinsip etis yang universal aturan – aturan Pada tahap terakhir, tingkah laku manusia didasarkan pada prinsip – prinsip universal. Segala macam tindakan bukan hanya didasarkan sebagai kontrak sosial yang harus dipatuhi, akan tetapi didasarkan pada suatu kewajiban sebagai manusia. Setiap individu wajib menolong orang lain, apakah orang itu sebagai orang yang kita benci atau tidak, orang yang kita suka atau tidak. Pertolongan yang diberikan bukan didasarkan pada alasan subjektif, akan tetapi didasarkan pada kesadaran yang bersifat universal.7. Muatan Pendidikan Moral Pendidikan moral pada tiap – tiap negara berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam negara yang menjadikan agama sebagai hukum dasarnya maka pendidikan moral bersumber pada agama yang berlaku di negara itu. Bagi masyarakat Indonesia mengenai dasar pendidikan moral
  48. 48. 33sudah jelas, berdasarkan religi, adat istiadat dan kebudayaan Indonesiayaitu Pancasila. Moral sesuatu masyarakat adalah merupakan identitasbagi masyarakat itu (Daroeso, 1986:55). Pandangan Durkheim (Haricahyono, 1995:327) terhadap muatanmoralitas pada dasarnya berkaitan dengan isi, tindakan, aturan – aturan,atau tingkah laku – tingkah laku tertentu. ”Morality is not a system ofabstract truth which can be derived from some fundamental notion,posited as self – efident”, demikian Durkheim. Lebih lanjut dikemukakan,”...it belongs to the realm of life, not to speculation. It is a set of rules ofconduct, of practical imperatives which have grown up historically underthe influence of specific social necessities” (Durkheim, 1961:34). Mengacu pada pandangan di atas Durkheim melihat adanya satufenomena dalam kehidupan manusia yang menduduki rangking teratas.Fenomena dimaksud adalah serangkaian aturan yang dapat dibatasi secarajelas dan spesifik. Dalam konteks ini pribadi yang bermoral tidak lantasdikaitkan dengan kesediaan yang bersangkutan untuk selalu memenuhiprosedur – prosedur tertentu, akan tetapi pribadi – pribadi semacam ini,paling tidak, mampu bertindak sesuai dengan aturan – aturan atau norma –norma yang berlaku. Di dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat norma - normayang mengatur tingkah laku anggotanya. Dalam hubungan ini, F. VonMagnis membedakan tiga macam norma kelakuan umum, yaitu : (1)peraturan sopan santun atau kebiasaan, (2) norma – norma hukum, dan
  49. 49. 34norma – norma moral. Muatan pendidikan moral dapat dilihat padagambar 1 sebagai berikut: MORAL FEELING MORAL KNOWING 1. Conscience 1. Moral awareness 2. Self – esteem 2. Knowing moral 3. Empathy values 4. Loving the good 3. Perspective – taking 5. Self – control 4. Moral reasioning 6. Humility 5. Decision making 6. Self knowledge MORAL ACTION 1. Competence 2. Will 3. Habit Gambar 1. Bagan components of good character Sumber: Lickona (Koyan, 2000:86)
  50. 50. 35C. Hubungan Tata Tertib Sekolah dan Pendidikan Moral Hubungan antara kenyataan hukum atau tata tertib sekolah dan moralitas atau pendidikan moral yang efektif sangat intensif, pada hakikatnya karena hukum itu hanya penglogisan dari nilai – nilai moral. Gerakannya dikekang oleh generalisasi dan penentuan kebutuhannya, hukum itu berubah – ubah secara lebih langsung sebagai suatu fungsi dari perubahan – perubahan moralitas (Johnson, 2006:286). Moral berkaitan dengan disiplin dan kemajuan kualitas perasaan, emosi dan kecenderungan manusia; sedangkan aturan pelaksanaanya merupakan aturan praktis tingkah laku yang tunduk pada sejumlah pertimbangan dan konversi lainnya (Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Malang, 1989:211). Moralitas adalah keseluruhan norma – norma, nilai – nilai dan sikap moral seseorang atau sebuah masyarakat. Nilai – nilai moral itu berada dalam suatu wadah yang disebut moralitas, karena di dalamnya terdapat unsur – unsur keyakinan dan sikap batin dan bukan hanya sekedar penyesuaian diri dengan aturan dari luar diri manusia. Moralitas dapat bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Moralitas yang bersifat intrinsik berasal dari diri manusia itu sendiri, sehingga perbuatan manusia itu baik atau buruk terlepas atau tidak dipengaruhi oleh peraturan hukum yang ada (Tedjosaputro, 2003:6). Moralitas intrinsik ini esensinya terdapat dalam perbuatan diri manusia itu sendiri. Moralitas yang bersifat ekstrinsik penilaiannya didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, baik yang bersifat perintah maupun larangan.
  51. 51. 36Moralitas yang bersifat ekstrinsik ini merupakan realitas bahwa manusiaterikat pada nilai – nilai atau norma – norma yang diberlakukan dalamkehidupan bersama (Tedjosaputro, 2003:7). Sudarto (Tedjosaputro, 2003:31) mengatakan bahwa ada hubunganerat antara nilai, norma, sanksi dan peraturan – peraturan. Beliau mengatakansebagai berikut: Nilai adalah ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat atau golongan untuk menetapkan apa yang benar, yang baik dan sebagainya. Norma adalah anggapan bagaimana seseorang harus berbuat. Agar normanya dipatuhi, maka masyarakat atau golongan itu mengadakan sanksi dan penguat. Ilmu hukum (pidana) normatif pada hakikatnya bukan semata –mata ilmu tentang norma, justru ilmu tentang nilai. Aspek norma merupakanaspek luar atau aspek lahiriah yang tampak dan terwujud dalam perumusanperundang – undangan atau tata tertib, sedangkan aspek nilai merupakanaspek dalam atau aspek batiniah/kejiwaan yang ada di balik atau di belakangnorma. Keduanya bersifat saling menunjang secara terpadu. Nilai selalumenjiwai secara konsisten berbagai norma yang berlaku di dalam masyarakat,baik norma agama, moral (etika), kesopanan maupun hukum. Hubungan tatatertib sekolah dan pendidikan moral lebih jelas pada gambar 2 sebagai berikut:
  52. 52. 37 MORAL ETIKA HUKUM Gambar 2. Hubungan Moral, Etika dan Hukum Sumber: Marpaung (1996:3) Piaget (Salam, 2000: 67) bahwa pikiran manusia menjadi semakinhormat pada peraturan. Manusia mempunyai daya tahu (budi) dan dayamemilih karena adanya dua macam daya inilah timbul penilaian etis ataumoral terhadap tingkah laku manusia. Dalam masyarakat yang hendak teraturdan tertib, diadakanlah aturan – aturan yang semuanya justru untuk
  53. 53. 38melindungi kemanusiaan, aturan untuk ketertiban hidup manusia dalammasyarakat. Seseorang dikatakan bermoral, bilamana orang tersebut bertingkahlaku sesuai dengan norma – norma yang terdapat dalam masyarakat. Dengandemikian moral atau kesusilaan adalah keseluruhan norma yang mengaturtingkah laku manusia di masyarakat untuk melaksanakan perbuatan baik danbenar. Perlu diingat baik dan benar menurut seseorang, tidak pasti baik danbenar bagi orang lain. Karena itulah diperlukan adanya prinsip – prinsipkesusilaan/moral yang dapat berlaku umum, yang telah diakui kebaikan dankebenarannya oleh semua orang. Moral dipakai untuk memberikan penilaianatau predikat terhadap tingkah laku seseorang. Dengan sendirinya menurut indentitas, ukuran manusia yang baikadalah yang mampu memenuhi ketentuan – ketentuan kodrat yang tertanamdalam dirinya sendiri. Ukuran ini tentunya tidak bertentangan dengan normayang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan syarat untuk menjadi manusiayang bermoral, adalah memenuhi salah satu ketentuan kodrat yaitu adanyakehendak yang baik. Kehendak yang baik ini mensyaratkan adanya bertingkahlaku dan tujuan yang baik pula. Jadi predikat moral mensyaratkan adanyakebaikan yang berkesinambungan, mulai munculnya kehendak yang baiksampai dengan tingkah laku dalam mencapai tujuan yang juga baik. Meskipun pada dasarnya manusia itu selalu cenderung berbuat baik,tetapi kesadaran tidak datang dengan sendirinya. Kesusilaan harus diajarkandengan contoh yang baik, sehingga dengan demikian dapatlah terbentuk
  54. 54. 39manusia susila lahir dan batin. Pokok pembicaraan tata tertib sekolah danpendidikan moral ini adalah perbuatan manusia dengan tujuan yang hampirsama. Kalau tujuan tata tertib sekolah mengatur adalah mengatur tata – tertibmasyarakat dan tingkah laku warga masyarakat dalam bermasyarakat danbernegara sesuai dengan aturan – aturan hukum yang berlaku. Sedangkanpendidikan moral mempunyai tujuan mengatur tingkah laku manusia sebagaimanusia. Lingkungan pendidikan moral lebih luas daripada lingkungan tatatertib sekolah. Tata tertib sekolah berisikan perintah – perintah dan larangan –larangan agar tingkah laku manusia tidak melanggar aturan – aturan tertulismaupun tidak tertulis. Sedangkan pendidikan moral memerintahkan manusiauntuk berbuat apa yang berguna dan melarang segala yang tidak baik. Normamoral memberikan memberi kewajiban moral pada manusia agar kepentinganhukum dan kepentingan umum jangan dilanggar. Karakter atau watak warga negara yang bermoral salah satunya bisadilakukan melalui jalur pendidikan di sekolah. Pendidikan moral bukansesuatu entitas abstraksi ide semata namun nyata dalam kehidupan sehari –hari yang harus diajarkan pada manusia. Pendidikan moral merupakan suatuwadah bagi sekolah untuk mendidik, mengajar dan melatih siswa agarmempunyai sikap dan berbuat atau bertingkah laku sesuai dengan nilai – nilaimoral dan norma – norma yang ada di masyarakat. Tata tertib sekolahmengatur dan memberi petunjuk pedoman aturan atau hukum tingkah lakusiswa terhadap moral yang baik. Tata tertib sekolah sebagai aturan hukum di
  55. 55. 40 dalamnya terkandung makna implementasi pendidikan moral untuk siswa dalam bertingkah laku.D. Sarana Pendidikan Moral Pandangan Daryanto (2001:51) tentang sarana pendidikan moral adalah seperti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Sarana pendidikan moral dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai alat pendidikan. Alat pendidikan adalah hal yang tidak saja memuat kondisi – kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi alat pendidikan itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi mana, dicita – citakan dengan tegas, untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan ialah suatu tindakan atau perbuatan atau situasi atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Suwarno (Daryanto, 2001:141) membedakan alat pendidikan dari bermacam – macam segi salah satunya adalah alat pendidikan preventif dan korektif. Alat pendidikan preventif diartikan sebagai jika maksudnya mencegah anak sebelum ia berbuat sesuatu yang tidak baik, misalnya contoh: pembiasaan perintah, pujian, ganjaran. Kedua adalah alat pendidikan korektif, jika maksudnya memperbaiki karena anak telah melanggar ketertiban atau berbuat sesuatu yang buruk, misalnya: celaan, ancaman, hukuman. Alat pendidikan yang preventif ialah alat – alat pendidikan yang bersifat pencegahan yaitu untuk mencegah masuknya pengaruh – pengaruh buruk dari luar ke dalam diri siswa. Kewajiban pendidik adalah mendidik
  56. 56. 41 siswa menjadi anak yang baik dan mencegah/membentengi siswa dari masuknya pengaruh – pengaruh yang buruk ke dalam dirinya. Jenis alat – alat pendidikan preventif yang abstrak seperti tata tertib, anjuran, larangan, perintah, disiplin dan semisalnya. Hal – hal yang diperbaiki (korektif) adalah perbuatan – perbuatan jelek yang sudah menjadi kebiasaan diperbuat siswa, seperti suka berkelahi, suka bertengkar, suka mengambil barang milik orang lain, suka menghina, suka mengejek, suka mengganggu dan sebagainya.E. Kerangka Berpikir Perkembangan dan perubahan masyarakat yang berlangsung cepat dan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; khususnya kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi, di satu sisi dapat berdampak positif namun di sisi lain menimbulkan pengaruh yang berdampak negatif, terutama nilai – nilai budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai – nilai luhur budaya bangsa. Gejala – gejala pengaruh negatif itu, kini telah tampak di kalangan generasi muda, terutama di kota – kota besar di Indonesia. Gejala – gejala negatif tersebut merupakan tantangan bagi sekolah untuk lebih memperhatikan siswanya dan lebih menggiatkan pelaksanaan pendidikan moral di lingkungan sekolah secara khusus. Selain melalui komponen kurikulum komponen formal seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Agama juga lewat jalur
  57. 57. 42hidden curriculum. Namun harus dipahami salah satu usaha untukmelaksanakan pendidikan moral secara intensif dan komprehensif di sekolahadalah melalui hidden curriculum antara lain seperti penegakkan aturan moralmelalui tata tertib sekolah. Menurut konsep pendidikan dewasa ini, bahwapendidikan berlangsung sepanjang hayat dan pendidikan untuk semua(education for all). Pelaksanaan pendidikan moral harus dimulai dari dalam lingkungankeluarga, karena keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama danutama di dalam kehidupan manusia. Sekolah memiliki peranan penting dalampembentukan kepribadian, mentransmisi dan mentransformasi nilai – nilaimoral; serta seleksi dan pra aloksi tenaga kerja. Baik dan buruknya moralsiswa tergantung pada berhasil atau tidaknya pendidikan moral di sekolah danpenegakan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah memberikan bentuk nyatadari pendidikan moral yang harus diberikan pada siswa yang berisikan nilai –nilai moral. Moral siswa yang baik dapat diketahui dari indikator berupa taatdan patuh pada tata tertib sekolah yang dapat dilihat melalui pengamatanberupa aturan moral, sikap dan tingkah laku atau tingkah laku yangmencerminkan nilai – nilai moral yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Pelaksanaan tata tertib sekolah tersebut tentunya bergantung padakemampuan sekolah dalam implementasi pendidikan moral yang banyakditemui kendala – kendala sehingga dirasa belum optimal guna menekantingkat pelanggaran tata tertib sekolah. Belum optimalnya pelaksanaan tatatertib sekolah tersebut dapat dilihat melalui profil pribadi siswa sehari – hari
  58. 58. 43baik di sekolah, keluarga maupun masyarakat sudah menunjukan tingkah lakuyang mencerminkan pribadi – pribadi yang bermoral atau sebaliknya. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mendidik siswa agar memilikiketerampilan atau keahlian (skill) tertentu. Pemberian muatan moral terhadaptingkah laku siswa kadang hanya sebatas bersifat temporal tidak bersifatkontiunitas. Kontrol dari pihak sekolah yang lemah mengakibatkan siswacenderung mengabaikan aturan moral atau tata tertib sekolah. Siswa SekolahMenengah Kejuruan (SMK) mempunyai kecenderungan yang besar untukberbuat penyimpangan. Indikasi ini diakibatkan oleh karakteristik siswa yangberbeda dan stimuli siswa untuk langsung mendapatkan pekerjaan (readywork) sehingga menimbulkan dampak tidak terlalu memedulikan aspekmoralitas diri sendiri. Interaksi antar siswa dengan Guru dan lingkungan ikutmempengaruhi dan membentuk tingkah laku siswa. Apabila tingkah laku siswa tanpa kontrol dan penanganan secaratidak serius maka akan dapat menimbulkan tingkah laku yang menyimpangbahkan cenderung menuju tindakan kriminalitas. Tentu saja sebagai lanjutantingkah laku siswa yang menyimpang akan dapat merugikan tidak hanya baikdiri sendiri akan tetapi keluarga serta lingkungan masyarakat. Mengingatkompleksnya kehidupan manusia, maka dalam pelaksanaan pendidikan moral,perlu diciptakan dan ditemukan metode yang tepat sehingga bisa menjangkauseluruh aspek kehidupan manusia. Untuk mempermudah dalam memahamipenelitian ini maka disajikan gambar 3 sebagai berikut:
  59. 59. 44 Sistem Pendidikan Nasional Tujuan Pendidikan Nasional Moral Siswa SMK NEGERI 5 SEMARANG Kurikulum Guru Siswa Fasilitas Pendidikan Tata Tertib Moral SekolahAturan Sikap Tingkah Laku Baik Buruk Keterangan: : Proses distribusi : Proses kontrol Gambar 3 Bagan Kerangka Berpikir
  60. 60. 45Keterangan: Pendidikan diartikan tidak hanya sebagai formal transfer of knowledge namun bagaimana membentuk pribadi – pribadi manusia yang memiliki nilai moralitas yang tinggi. Oleh karena itu Sistem Pendidikan Nasional yang tercantum pada tujuan pendidikan nasional menghendaki agar siswa tumbuh dan berkembang dari sisi akhlak, moralitas yang baik. Moral siswa yang baik atau buruk tercermin dari tingkah laku siswa baik di rumah, sekolah dan masyarakat. Tentunya sekolah terutama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang mempunyai tanggung jawab terhadap pembentukan moral siswa tersebut. Pada komponen sekolah yang berperan dalam mewujudkan cita – cita tersebut salah satunya melalui komponen pendidikan moral dan tata tertib sekolah. Guru mengontrol tingkah laku siswa melalui tata tertib sekolah. Tingkah laku siswa yang baik atau buruk akan mencerminkan dan menentukan pandangan masyarakat terhadap kadar moralitas siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang.
  61. 61. BAB III METODE PENELITIANA. Dasar Penelitian Suatu penelitian untuk mendapatkan hasil yang optimal harus menggunakan metode penelitian yang tepat. Ditinjau dari permasalahan penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan dan kendala – kendala tata tertib sekolah sebagai sarana pendidikan moral di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang maka penelitian ini bersifat non eksperimen yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Karl dan Milles (Moleong, 2002:3), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan kepada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut. Di samping itu penelitian deskriptif yaitu merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterprestasikan objek sesuai dengan apa adanya. Dengan metode deskriptif, peneliti memungkinkan untuk melakukan hubungan antara variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu mengamati, mencatat, dan mendokumentasi 46
  62. 62. 47 pelaksanaan dan kendala – kendala tata tertib sekolah sebagai sarana pendidikan moral di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang. Peneliti berinteraksi dengan lingkungan sekolah dan berusaha memahaminya. Dimana dalam penelitian tersebut memiliki ciri – ciri sebagai berikut: 1. Sumber data langsung berupa tata situasi alami dan peneliti adalah instrumen kunci. 2. Bersifat deskriptif dimana data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata – kata, gambar – gambar dan bukan angka – angka, kalaupun ada angka – angka sifatnya hanya sebagai penunjang. 3. Lebih menekankan pada makna proses ketimbang hasil. 4. Analisis data bersifat induktif. 5. Makna merupakan perhatian utama dalam pendekatan penelitian (Sudarwan, 2002:6).B. Fokus Penelitian Di dalam penelitian kualitatif deskriptif menghendaki ditetapkannya batas atas dasar fokus penelitian. Dalam pemikiran fokus terliput di dalamnya perumusan latar belakang, studi permasalahan, fokus juga berarti penentuan keluasan (scope) permasalahan dan batas penelitian. Penentuan fokus memiliki tujuan sebagai berikut: 1. Menentukan keterikatan studi, ketentuan lokasi studi. 2. Menentukan kriteria inklusi dan eksklusi bagi informasi baru. Fokus membantu bagi penelitian kualitatif deskriptif membuat keputusan untuk membuang atau menyimpan informasi yang diperolehnya (Rachman, 1999:121). Fokus penelitian merupakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah tata tertib sekolah sebagai sarana pendidikan moral di Sekolah Menengah Kejuruan
  63. 63. 48 (SMK) Negeri 5 Semarang. Sebagai indikator dari fokus tersebut di atas adalah: 1. Tingkah laku siswa dalam implementasi tata tertib sekolah sebagai sarana pendidikan moral di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang. 2. Pelaksanaan tata tertib sekolah sebagai sarana pendidikan moral di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang. 3. Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tata tertib sekolah sebagai sarana pendidikan moral di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang.C. Sumber Data Penelitian Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan – keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain – lain. Data perlu dikelompok – kelompokkan terlebih dahulu sebelum dipakai dalam proses analisis. Pengelompokkan data disesuaikan dengan karakteristik yang menyertainya (Hasan, 2002:82). Sumber data penelitian adalah subjek di mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2002:107). Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: 1. Data Primer
  64. 64. 49 Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Sumber data primer yaitu kata – kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai (Arikunto, 2002:122). Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Sumber data primer diperoleh peneliti melalui wawancara dengan responden. Responden orang yang diminta keterangan tentang suatu fakta atau pendapat, keterangan dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket, atau lisan ketika menjawab wawancara (Arikunto, 2002:122). Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Guru bidang Bimbingan Konseling (BK) dan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang atau yang terkait dengan pelaksanaan tata tertib sekolah sebagai sarana pendidikan moral. Data yang diperoleh peneliti melalui responden, termasuk dalam kategori data sekunder. Sebagaimana data yang diperoleh melalui informan di atas sehingga data sifatnya juga masih asli dan baru.2. Data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber – sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari
  65. 65. 50 laporan – laporan penelitian terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia (Hasan, 2002:82). Dokumen adalah setiap bahan yang tertulis maupun film (Moleong, 2002:113). Dokumen dalam penelitian ini berupa tata tertib siswa, buku – buku, dan literatur lain yang ada hubungan dengan masalah yang akan diteliti. Tujuannya adalah data didapatkan berupa data tambahan yang merupakan data sekunder.D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 1. Alat Pegumpulan Data Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara (interviu) dan dokumentasi. a. Observasi Dalam penelitian ini, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga peneliti berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide atau rangkaian foto (Rachman, 1999:77). Berkaitan dengan jenis observasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode
  66. 66. 51 observasi secara langsung dan tidak langsung yaitu di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang.b. Wawancara (Interviu) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara yang mengajak pertanyaan – pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002:135). Wawancara merupakan data informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan, untuk dijawab secara lisan pula (Rachman, 1999, 83). Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa pedoman atau instrumen wawancara yaitu berbentuk pertanyaan yang diajukan kepada subjek penelitian. Sedangkan wawancara yang diterapkan adalah wawancara berstruktur. Wawancara berstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check – list (Arikunto, 2002:20). Selain itu wawancara dilakukan melalui wawancara tak berstruktur yaitu wawancara dilakukan secara informal, dimana pertanyaan tentang pandangan sikap, keyakinan subjek atau tentang keterangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tata tertib sekolah sebagai sarana pendidikan moral di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang yang diajukan secara bebas kepada subjek penelitian.

×