Format BaruOtonomi Daerah<br />MenujuDaerah Membangun?<br />
Sejaktahun 2001 Indonesia secara formal telahmenjalankandesentralisasipemerintahan (ekonomi) dengansemangattunggalmemberik...
Pendekatan Big Bang atauZig-Zag<br />Sejarahmencatatbahwaupayadesentralisasidi Indonesia bakayunan pendulum: polazig-zagte...
PemerintahanHabibiememberlakukandasarhukumdesentralisasi, yaitu UU No.22/1999 mengenaiPemerintahan Daerah, dan UU No.25/19...
OtonomidaerahmenurutUndang-UndangNomor 22 Tahun 1999 menawarkanberbagaimacamparadigmadalampenyelenggaraanpemerintahandaera...
Undang-UndangNo.22/1999 menyerahkanfungsi, perosnil, dan asset pemerintahpusatkepadapemerintahpropinsi, kabupaten, dankota...
Perubahan yang dilakukan UU initerhadap UU No.5/1974 ditandaidengan (Pratikno, 1999, 2000):<br />Istilahtingkatandaerahoto...
Reformasipenting yang perludicatatadalahsebagaiberikut:<br />Pertama, adabanyaktingkatandalampemerintahandaerahdan level y...
Kedua, Reformasistrukturpemerintahanseperti yang telahtercermindalam UU No.22/1999 adalahmemperlakukansemuapemerintahdaera...
Ketiga, halpenting lain dalam UU No.22/1999 adalahcakupan yang lebihluasuntukfungsidanaktivitaspemerintah yang diserahkank...
KajianUU No.22/1999 dan UU No.32/2004<br />Padabulan September 2004 telahterjadiperubahanbesarmenyangkutperubahanparadigma...
Perbedaanyang mendasardarikeduamaknaotonomidaerahberdasarkankeduaUndang-Undangadalahdihapuskannyakalimat “Kepentinganmasya...
Perubahanmendasarjugaterjadipadakonsepotonomidesa yang diaturolehkeduaUndang-Undangini.<br />Undang-UndangNomor 22 Tahun 1...
DefinisidesainiternyatajugamengalamiperbedaansejakdisahkannyaUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004 ini.<br />Definisidesasebaga...
ReformasiHubunganFiskalPusat-Daerah<br />Sejaktahunanggaran 2001 Indonesia memasuki era baruyaitu era desentralisasifiskal...
MenurutSidik (2002:41), tujuanumumpelaksanaandesentralisasifiskalharusdapatmenjamin:<br />Kesinambungankebijakanfiskal (fi...
Secarakonseptual, desentralisasifiskalmensyaratkanbahwasetiapkewenangan yang diberikankepadadaerahaharusdisertaidenganpemb...
Impikasi UU No.33 Tahun2004<br />Seiringdenganprosespembaruanterhadapisuotonomidandesentralisasi, pemerintahtelahmelakukan...
DalamUU No.33/2004, terjadirevisimengenaidanareboisasi yang semulatermasukbagiandari DAK, kinimenjadibagiandari DBH.<br />...
MenurutUU No.33/2004, DAU bertujuanuntukmengurangiketimpangankemampuankeuanganantardaerah (horizontal imbalance). Jumlah D...
Untukmenghindarikemungkinanterjadinyapenurunankemampuandaerahdalammembiayaibebanpengeluaran yang sudahmenjaditanggungjawab...
Denganbegitu, kemampuanfiskalmerupakanisupentingdanstrategis, karenadimasamendatangpemerintahdaerahdiharapkandapatmenguran...
IsuSentraldalamPelaksanaanOtonomiDaerah<br />Isusentralutamadalampelaksanaanotonomidaerahadalah:<br />Misalokasianggaran.<...
PeraturanBermasalahBerdasarkanJenisPungutan<br />Sumber: KomitePemantauPelaksanaanOtonomi Daerah (KPPOD), 2005<br />
Global Corruption Barrometer Indonesia<br />2005<br />Sumber: TranparencyInterntional Indonesia, 2005<br />Keterangan: *) ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Format baru otonomi daerah

1,012

Published on

Published in: Spiritual, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,012
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Format baru otonomi daerah

  1. 1. Format BaruOtonomi Daerah<br />MenujuDaerah Membangun?<br />
  2. 2. Sejaktahun 2001 Indonesia secara formal telahmenjalankandesentralisasipemerintahan (ekonomi) dengansemangattunggalmemberikankewenangan yang lebihbesarkepadadaerahuntukmengurusdirinyasendiri, termasukurusanekonomi.<br />Dasardiberlakukannyaotonomidaerahsecaramenyeluruhadalahdengandiciptakannya UU No.22/1999 dengandiikutidengan UU No.25/1999<br />Kedua UU tersebutmengaturtentangpemerintahandaerahdanperimbangankeuanganantarapemerintahpusatdandaerah<br />
  3. 3. Pendekatan Big Bang atauZig-Zag<br />Sejarahmencatatbahwaupayadesentralisasidi Indonesia bakayunan pendulum: polazig-zagterjadiantaradesentralisasidansentralisasi<br />Karenapendekatanpemerintahpusat yang sentralistikmakaterjadilahketidakpuasanpadabanyakdaerah-daerah yang kayadanmemberikansumbanganberartibagipendapatannasional.<br />KlimaksdariketidakpuasantersebutmunculketikarezimOrdeBarudigantikandenganrezimReformasidibawahpemerintahanPresidenHabibie.<br />PemerintahanHabibie yang memerintahsetelahjatuhnyarezimSoehartoharusmenghadapitantanganuntukmempertahankanintegritasnasionaldandihadapkanpadapilihanuntukmelakukanpembagiankekuasaandaripemerintahpusatkepadapemerintahdaerah.<br />
  4. 4.
  5. 5. PemerintahanHabibiememberlakukandasarhukumdesentralisasi, yaitu UU No.22/1999 mengenaiPemerintahan Daerah, dan UU No.25/1999 mengenaiPerimbanganKeuanganantaraPusatdan Daerah. <br />UU No.22/1999 mendelegasikankekuasaantertentukepadapemerintahdaerahdanmembentukprosespolitikdaerah.<br />UU No.25/1999 mendorongdesentralisasidenganmemberikanpembagiansumberdayafiskalkepadapemerintahdaerah.<br />Setelahmenerapkansistem yang amatsentralistik, kedua UU diatasmenegaskanadanyafungsidankewenanganpemerintahdaerah yang lebihbesardibandingkan UU No.5/1975.<br />Olehkarenaitu, beberapapengamatmenyebutditerapkannyapendekatanbig bang, radikal, dalamstrukturpemerintahandandesentralisasifiskalkarenamengubahdrastispolahubunganpusatdandaerah (Ma & Hofman,2002; Alm, Aten, & Bahl, 2001).<br />
  6. 6. OtonomidaerahmenurutUndang-UndangNomor 22 Tahun 1999 menawarkanberbagaimacamparadigmadalampenyelenggaraanpemerintahandaerah yang berbasispadafilosofiKeanekaragamanDalamKesatuan. Paradigma yang ditawarkanantara lain:<br />Kedaulatan Rakyat,<br />Demokratisasi,<br />PemberdayaanMasyarakat,<br />PemerataandanKeadilan.<br />
  7. 7. Undang-UndangNo.22/1999 menyerahkanfungsi, perosnil, dan asset pemerintahpusatkepadapemerintahpropinsi, kabupaten, dankota.<br />Hal iniberartitambahankekuasaandantanggungjawabdiserahkankepadapemerintahkabupatendankota, sertamembentuksistem yang jauhlebihterdesentralisasidibandingkandengansistemdekonsentrasidankoadministratifdimasalalu (Kuncoro, 2004).<br />UU No.22/1999 memperpendekjangkauanatasdekonsentrasi yang dibatasihanyasampaipemerintahanPropinsi<br />
  8. 8. Perubahan yang dilakukan UU initerhadap UU No.5/1974 ditandaidengan (Pratikno, 1999, 2000):<br />Istilahtingkatandaerahotonom (Dati I danDati II) dihapuskan<br />Istilahpemerintahdaerahdalam UU No. 22/1999 digunakanuntukmerujukpadaBadanEksekutif Daerah yang terdiridariKepala Daerah danperangkat Daerah Otonom.<br />Pemerintahanditingkatpropinsihampirtidakberubah. GubernurtetapmenjadiwakilpusatdansekaligusKepala Daerah, danKanwil (instrument Menteri) tetapada.<br />JabatanKepala Wilayah padakabupatendankotasudahtidakdikenallagi.<br />
  9. 9. Reformasipenting yang perludicatatadalahsebagaiberikut:<br />Pertama, adabanyaktingkatandalampemerintahandaerahdan level yang manaseharusnyamenerimapelimpahankekuasaanmerupakanpertanyaanmendasar yang muncul.<br />MenurutUU No.22/1999, pemerintahkabupatendankotatelahmenjadi level yang tepatuntukpelimpahankekuasaandanpengelolaansumberdaya<br />
  10. 10. Kedua, Reformasistrukturpemerintahanseperti yang telahtercermindalam UU No.22/1999 adalahmemperlakukansemuapemerintahdaerahdi Indonesia secaraadil, denganpengecualianJakarta<br />Hal inimencerminkanpenolakanpemerintahpusatakankonsepfederalismedanmemilihkonsepnegarakesatuan.<br />Konsekuensinya, pembangunanpolitikmemerlukanpemberlakuanduaundang-undangkhususuntuk Aceh dan Papua, yaituderajatotonomidaerah yang lebihbesardiberikankepadapemerintahpropinsidaripadakepadapemerintahkabupatendankota.<br />
  11. 11. Ketiga, halpenting lain dalam UU No.22/1999 adalahcakupan yang lebihluasuntukfungsidanaktivitaspemerintah yang diserahkankepadapemerintahdaerah<br />Pemerintahpusathanyamemilikikewenangandantanggungjawabterhadappertahanandankeamanannasional, urusan agama danfungsikhusus lain sepertiperencanaanekonomimakro, sistem transfer fiskal, administrasipemerintah, pengembangansumberdayamanusia, pengembanganteknologidanstandarnasional.<br />Fungsilain yang tidakdisebutkansecarakhususharusdilimpahkankepadapemerintahdaerah, danlebihkhususlagi, UU inimenyebutkantanggungjawabpemerintahdaerahdalampekerjaanumum, manajemenkesehatan, urusanpendidikandankebudayaan, pembangunanpertanian, transportasi, peraturankegiatanmanufakturdanpembangunansumberdayamanusia<br />
  12. 12. KajianUU No.22/1999 dan UU No.32/2004<br />Padabulan September 2004 telahterjadiperubahanbesarmenyangkutperubahanparadigmadansubstansimaterimengenaiotonomidaerahdengandiundangkannyaUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahanDaerah.<br />PengesahanUndang-undangOtonomi Daerah yang baruini, olehsebagiankalangandianggapsebagaikemundurankonseptualdankontekstualbagipelaksanaanotonomidaerah yang sesungguhnya.<br />Pergeserandemipergeseranpemaknaantentangkonsepotonomidaerah yang fundamental dapatditemukandaripergantianUndang-undangtersebut<br />Maknadesentralisasimisalnya, daripenyerahanwewenangpemerintahanolehpemerintahankepaladaerahotonomuntukmengaturdanmengurusurusanpemerintahandalamsistemPemerintahanRepublik Indonesia.<br />
  13. 13. Perbedaanyang mendasardarikeduamaknaotonomidaerahberdasarkankeduaUndang-Undangadalahdihapuskannyakalimat “Kepentinganmasyarakatsetempatmenurutprakarsasendiriberdasarkanaspirasimasyarakat” daripemaknaanOtonomi Daerah sebagaimana yang dimaksuddalamUndang-UndangNomor 22 Tahun 1999.<br />Penghapusankalimattersebutakanmemberikanimplikasiataskewenangan yang diserahkankepaladaerahotonom.<br />Daerah otonomakansangatdibatasihanyadenganPeraturanPerundang-undangan yang berlakudanbukanpadaadanyakehendakdanaspirasidarimasyarakatsetempat<br />
  14. 14. Perubahanmendasarjugaterjadipadakonsepotonomidesa yang diaturolehkeduaUndang-Undangini.<br />Undang-UndangNomor 22 Tahun 1999 secaradefinitifmenyebutkan:<br />“Desaataupunkampungnagari, betook, dllmerupakankesatuanmasyarakathukum yang memilikikewenanganmengaturdanmenguruskepentinganmasyarakatsetempatberdasarkanasal-usuldanadat-istiadatsetempat yang diakuidalamsistempemerintahannasionaldanberadadidaerahkabupaten”. Desaadalah “ sekumpulanmanusia yang hidupbersamaatausuatuwilayah, yang memilikisuatuorganisasipemerintahandenganserangkaianperaturan-peraturan yang sitetapkansendiri, sertaberadadibawahpimpinanpimpinandesa yang merekapilihdantetapkansendiri” <br />( Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Pasal 1(o) ).<br />
  15. 15. DefinisidesainiternyatajugamengalamiperbedaansejakdisahkannyaUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004 ini.<br />DefinisidesasebagaimanadimaksudpadaPasal 1 (12) Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 adalahkesatuanmasyarakathukum yang memilikibatas-bataswilayah yang berwenanguntukmengaturdanmenguruskepentinganmasyarakatsetempat, berdasarkanasal-usuldanadat-istiadatsetempat yang diakuidandihormatidalamSistemPemerintahan Negara KesatuanRepublikIndonesia.<br />Perbedaanmendasarterjadidengandihapuskannyakalimat “beradadidaerahKabupaten”. Penghapusankalimatinimengisyaratkanbahwakewenangan yang diberikan, adalahkewenangan yang diberikanolehpemerintahanpusatdanbukan yang diberikanolehdaerahkarenakedudukannyadidaerahKabupaten.<br />Perubahaninijugaakanmemberikanartibahwasemuawilayahterkecildaridaerahadalahdesabaik yang beradadiKotamadyamaupunKabupaten. Hal iniberbedadengankonsepUndang-undangsebelumnya yang menempatkandesahanyapadadaerahKabupaten.<br />
  16. 16. ReformasiHubunganFiskalPusat-Daerah<br />Sejaktahunanggaran 2001 Indonesia memasuki era baruyaitu era desentralisasifiskal.<br />Tujuanumumdariperubahantersebutadalahuntukmembentukdanmembangunsistempublik yang dapatmenyediakanbarangdanjasapubliklokal yang semakinefektifdanefisien, dengantetapmenjagastabilitasmakroekonomi.<br />Hal iniakanberwujuddalambentukpelimpahankewenangankepadatingkatpemerintahanuntukmelakukanpembelanjaan, kewenanganuntukmemungutpajak, danadanyabantuandalambentuk transfer daripemerintahpusatkepemerintahdaerah.<br />
  17. 17. MenurutSidik (2002:41), tujuanumumpelaksanaandesentralisasifiskalharusdapatmenjamin:<br />Kesinambungankebijakanfiskal (fiskal sustainability) dalamkontekskebijakanekonomimakro.<br />Mengadakankoreksiatasketimpanganantardaerah (horizontal imbalance) danketimpanganantarapusatdengandaerah (vertical imbalance) untukmeningkatkanefisiensipengalokasiansumberdayanasionalmaupunkegiatanpemerintahdaerah<br />Dapatmemenuhiaspirasidaridaerah, memperbaikistrukturfiskal, danmemobilisasipendapatansecara regional maupunnasional<br />Meningkatkanakuntabilitas, transparansi, danpartisipasimasyarakatdalampengambilankeputusanditingkatdaerah<br />Memperbaikikeseimbanganfiskalantardaerahdanmemastikanadanyapelayanan yang berkualitasdisetiapdaerah<br />Menciptakankesejahteraansosial (social welfare) bagimasyarakat.<br />
  18. 18. Secarakonseptual, desentralisasifiskalmensyaratkanbahwasetiapkewenangan yang diberikankepadadaerahaharusdisertaidenganpembiayaan yang besarnyasesuaideganbesarnyakewenangantersebut.<br />Artinya, pertama-tama beberapatugasdankewenangan yang dipandangefisienditanganiolehdaerahataudengankata lain didelegasikandaripusatkepadadaerah.<br />Kewajibanpemerintahpusatadalahmenjaminsumberkeuanganuntukpendelegasianwewenangtersebut.<br />Hal iniberartibahwahubngankeuanganantarapusatdengandaerahperludiberikanpengaturansedemikianrupa, sehinggakebutuhanpengeluaran yang akanmenjaditanggungjawabdaerahdapatdibiayaidarisumber-sumberpenerimaan yang ada.<br />
  19. 19. Impikasi UU No.33 Tahun2004<br />Seiringdenganprosespembaruanterhadapisuotonomidandesentralisasi, pemerintahtelahmelakukanrevisiatas UU No.25/1999 tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdenganPemerintah Daerah menjadi UU No.33/2004.<br />Menurut UU No.25/1999 tersebut, sumber-sumberpendanaanpelaksanaanpemerintahdaerahterdiriatasPendapatanAsli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. PAD terdiridarikomponenPajak Daerah, Retribusi Daerah, hasilpengelolaankekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbanganmerupakanpendanaandaerah yang bersumberdari APBN yang terdiridari Dana BagiHasil (DBH), Dana AlokasiUmum (DAU), dan Dana AlokasiKhusus (DAK). Dana BagiHasilbersumberdaripajakdansumberdayaalam yang dibagikankepadadaerahberdasarkanpresentasetertentu.<br />
  20. 20. DalamUU No.33/2004, terjadirevisimengenaidanareboisasi yang semulatermasukbagiandari DAK, kinimenjadibagiandari DBH.<br />DAK merupakandana yang berasaldari APBN dandialokasikankepadadaerah yang dimaksudkanuntukmembantumembiayaikegiatankhususdaerahdansesuaidenganprioritasnasional.<br />UU No.33/2004 mengubahpolabantuandansumbangandaripemerintahpusatkepemerintahdaerahdanberlakuhinggasaatini.<br />SubsidiDaerah Otonomdan Dana Inpresdihapuskandandigantidengan DAU,<br />
  21. 21. MenurutUU No.33/2004, DAU bertujuanuntukmengurangiketimpangankemampuankeuanganantardaerah (horizontal imbalance). Jumlah DAU yang dibagikan minimal 26% daripenerimaandalamnegeridanakandibagikankepadaseluruhpropinsidankabupaten/kota.<br />Dalam UU tersebutsecaraeksplisitdisebutkanbahwakriteria DAU didasarkanpadaduafaktorpenting, yaknikebutuhandaerah (fiscal needs) danpotensiperekonomiandaerah (fiscal capacity).<br />Celahfiskal (fiscal gap), yang merupakandasarpenentuan DAU, adalahselisihantarafiscal capacity denganfiscal needs.<br />Dengankata lain, DAU digunakanuntukmenutupcelah yang terjadikarenakebutuhandaerahlebihbesardaripotensipenerimaandaerah yang ada.<br />
  22. 22. Untukmenghindarikemungkinanterjadinyapenurunankemampuandaerahdalammembiayaibebanpengeluaran yang sudahmenjaditanggungjawabnya, selainmenggunakan formula fiscal gapperhitungan DAU jugamenggunakanfaktorpenyeimbang yang terdiridari:<br />Lumpsumyang bgerasaldarisejumlahproporsi DAU yang akandibagikansecarameratakepadaseluruhdaerah yang besarnyatergantungpadakemampuankeuangannegara;<br />Transfer daripemerintahpusat yang dialokasikansecaraproporsionaldarikebutuhangajipegawaimasing-masingdaerah. Denganadanyafaktorpenyeimbang, alokasi DAU kepadadaerahditentukandenganperhitungan formula fiscal gapdanfaktorpenyeimbang.<br />
  23. 23. Denganbegitu, kemampuanfiskalmerupakanisupentingdanstrategis, karenadimasamendatangpemerintahdaerahdiharapkandapatmengurangibahkanmelepaskanketergantungannyasecarafinansialkepadapemerintahpusat.<br />Karenatingkatketergantungan financial tersebutmempunyaihubunganterbalikdengantingkatperolehanPendapatanAsli Daerah (PAD), makauntukmengurangiketergantunganfinansialtersebutpemerintahdaerahharusmerancangdanmenetapkanberbagai skim peningkatan PAD.<br />Secaraumum skim peningkatan PAD meliputi:<br />Intensifikasidanekstensifikasipungutandaerahdalambentukpajakatauretribusi<br />Eksplorasisumberdayaalam<br />Skemapembentukan capital (capital formation) atauinvestasidaerahmelaluipenggalangandanaataumenbarik investor.<br />
  24. 24. IsuSentraldalamPelaksanaanOtonomiDaerah<br />Isusentralutamadalampelaksanaanotonomidaerahadalah:<br />Misalokasianggaran.<br />Kulturbirokrasi yang masihkoruptif,<br />Orientasipemerintahdaerahuntukmemperbesarpendapatanaslidaerah (PAD) dengansegalacara.<br />
  25. 25. PeraturanBermasalahBerdasarkanJenisPungutan<br />Sumber: KomitePemantauPelaksanaanOtonomi Daerah (KPPOD), 2005<br />
  26. 26. Global Corruption Barrometer Indonesia<br />2005<br />Sumber: TranparencyInterntional Indonesia, 2005<br />Keterangan: *) Kisaran 1-5 (semakintingginilaisemakinkorup)<br />
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×