Sistem administrasi negara monarki arab

2,821 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,821
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
54
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem administrasi negara monarki arab

  1. 1. BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Administrasi negara adalah ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting dalamkehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yangberkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasipembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Lokus dariadministrasi negara adalah tempat yang menggambarkan di mana ilmu tersebut berada.Dalam halini lokus dari ilmu administrasi negara adalah kepentingan publik (public interest) dan urusanpublik (public affair). Fokus dari administrasi negara sendiri adalah apa yang menjadipembahasan penting dalam memepelajari ilmu administrasi negara yang didalamnya mencakupteori organisasi dan ilmu manajemen. Pengertian tersebut telah cukup menjelaskan bahwa mempelajari ilmu administrasi negarasangatlah penting karena dengan ilmu ini para aktor publik dapat mengetahui dan menganalisaberbagai persoalan di lingkungan masyarakat dengan berbagai cara pandang serta dapatmelakukan pemecahan masalah dengan berbagai teknik atau metode yang ada sesuai dengankebutuhan dan kondisi. Pentingnya administrasi negara dalam kehidupan bernegara membuat setiap negara harusmemiliki sistem administrasi negara yang kuat dan ideal bagi negaranya sehingga segala fungsidan tujuan negara tersebut dapat tercapai. Dalam hal ini negara-negara monarki Arab jugamemiliki sistem administrasi negara, sistem administrasi negara yang diterapkan di negara-negara Arab mungkin berbeda dengan negara-negara di luar Timur Tengah karena negaratersebut menerapkan sistem administrasi negara yang berlandaskan pada syariat Islam atau Al-Qur‘an.
  2. 2. Dalam makalah ini kami akan membahas sistem administrasi negara yang ada di negaraArab, khususnya negara-negara monarki dan konflik di negara tersebut yang mungkinmempengaruhi penyelenggaraan system administrasi di negara tersebut.B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana sistem administrasi negara-negara monarki Arab? 2. Konflik apa yang terjadi di negara-negara monarki Arab?C. Tujuan 1. Mengetahui sistem administrasi negara-negara monarki Arab. 2. Mengetahui konflik yang terjadi di negara-negara monarki Arab. 2
  3. 3. BAB II PEMBAHASANA. Negara Arab Saudi1. Profil Negara Arab Saudi Arab Saudi atau Saudi Arabia atau Kerajaan Arab Saudi adalah negara Arab yang terletak diJazirah Arab. Beriklim gurun dan wilayahnya sebagian besar terdiri atas gurun pasir dengangurun pasir yang terbesar adalah Rub Al Khali. Orang Arab menyebut kata gurun pasir dengankata sahara.Negara Arab Saudi ini berbatasan langsung (searah jarum jam dari arah utara)dengan Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Persia, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, dan Laut Merah. Pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman as-Saud—dikenal jugadengan sebutan Ibnu Sa‗ud—memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi atau SaudiArabia (al-Mamlakah al-‗Arabiyah as-Su‗udiyah) dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd(Nejed), Ha-a, Asir, dan Hijaz. Abdul Aziz kemudian menjadi raja pertama pada kerajaantersebut. Dengan demikian dapat dipahami, nama Saudi berasal dari kata nama keluarga RajaAbdul Aziz as-Saud. Arab Saudi terkenal sebagai Negara kelahiran Nabi Muhammad SAW sertatumbuh dan berkembangnya agama Islam, sehingga pada benderanya terdapat dua kalimatsyahadat yang berarti "Tidak ada tuhan (yang pantas) untuk disembah melainkan Allah dan NabiMuhammad adalah utusannya".2. Kondisi Ekonomi Kekayaan yang sangat besar yang didapat dari minyak, sangat membantu permainan danpembentukan kekuatan peran dari keluarga Kerajaan Saudi baik di dalam maupun luar negeri.Wilayah ini dahulu merupakan wilayah perdagangan terutama di kawasan Hijaz antara Yaman-Mekkah-Madinah-Damaskus dan Palestina. Pertanian dikenal saat itu dengan perkebunan kurma 3
  4. 4. dan gandum serta peternakan yang menghasilkan daging serta susu dan olahannya. Pada saatsekarang digalakkan sistem pertanian terpadu untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian. Perindustrian umumnya bertumpu pada sektor Minyak bumi dan Petrokimia terutama setelahditemukannya sumber sumber minyak pada tanggal 3 Maret 1938. Selain itu juga untukmengatasi kesulitan sumber air selain bertumpu pada sumber air alam (oase) juga didirikanindustri desalinasi Air Laut di kota Jubail. Sejalan dengan tumbuhnya perekonomian maka kota-kota menjadi tumbuh dan berkembang. Kota-kota yang terkenal di wilayah ini selain kota suciMekkah dan Madinah adalah Kota Riyadh sebagai ibukota kerajaan, Dammam, Dhahran, Khafji,Jubail, Tabuk dan Jeddah.3. Penduduk dan Pembagian Wilayah Keluarga suku Qurays yang dikenal sebagai bangsawan dan pemimpin bangsa Arab, turunanpendiri dan pemelihara bangunan suci Kabah, Nabi Ibrahim dan putranya nabi Ismail, dimanaNabi Muhammad adalah salah satu dari Bani Hasyim Qurays, di wilayah Hijaz, sekarangmerupakan salah satu suku penduduk di Saudi Arabia. Penduduk Arab Saudi adalah mayoritasberasal dari kalangan bangsa Arab sekalipun juga terdapat keturunan dari bangsa-bangsa lainserta mayoritas beragama Islam. Di daerah daerah industri dijumpai penduduk dari negara-negara lain sebagai kontraktor dan pekerja asing atau ekspatriat Peta wilayah Arab Saudi diatas menunjukkan bahwa Arab Saudi terbagi atas 13 provinsi ataumanatiq (jamak dari mantiqah) yakni: 4
  5. 5. 1. Bahah 2. Hududusy Syamaliyah 3. Jauf 4. Madinah 5. Qasim 6. Riyadh 7. Syarqiyah, Arab Saudi (Provinsi Timur) 8. Asir 9. Hail 10. Jizan 11. Makkah 12. Najran 13. Tabuk4. Geografi Arab Saudi terletak di antara 15°LU - 32°LU dan antara 34°BT - 57°BT. Luas kawasannyaadalah 2.240.000 km². Arab Saudi merangkumi empat perlima kawasan di Semenanjung Arabdan merupakan negara terbesar di AsiaTimur Tengah. Permukaan terendah di sini ialah di TelukPersia pada 0 m dan Jabal Sauda pada 3.133 m. Arab Saudi terkenal sebagai sebuah negara yangdatar dan mempunyai banyak kawasan gurun. Gurun yang terkenal ialah di sebelah selatan ArabSaudi yang dijuluki "Daerah Kosong" (dalam bahasa Arab, Rub al Khali), kawasan gurun terluasdi dunia. Namun demikian di bagian barat dayanya, terdapat kawasan pegunungan yangberumput dan hijau. Hampir tidak ada sungai atau danau permanen di negeri ini, tetapi terdapatsangat banyak wadi. Beberapa daerah subur dapat ditemukan dalam endapan aluvial di wadi,basin dan oasis.5. Sistem Administrasi Negara di Arab Saudi a. Bentuk Negara 5
  6. 6. Bentuk Negara Arab Saudi adalah Negara Kesatuan (Sentralis) dimana pemerintahanArab Saudi terbagi atas 13 propinsi yang diperintah langsung oleh Raja. Undang-undang,pejabat pemerintah, dan pengadilan seluruhnya berada dibawah otorisasi Raja.b. Bentuk Pemerintahan Arab Saudi adalah negara dengan bentuk monarki absolut dimana negara tersebutdipimpin oleh seorang raja yang kekuasaannya tidak terbatas.Monarki merupakan sejenispemerintahan di mana Raja menjadi Kepala Negara.Monarki adalah sistem pemerintahankerajaan adalah sistem tertua di dunia.Setiap pemerintahan yang didalamnya menerapkankekuasaan yang akhir atau tertinggi pada personel atau seseorang, tanpa melihat pada sumbersifat–sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya. Pendapat lain menegaskan, monarkimerupakan kehendak atau keputusan seseorang yang akhirnya berlaku dalam segala perkaradidalam pemerintahan. Raja memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.Raja ArabSaudi menyandang gelar sebagai penjaga dan pelayan umat Islam.Raja tidak selalu dipilihdan diangkat berdasakan garis lurus kebawah seperti kerajaan-kerajaan lainnya tetapiterkadang berdasarkan garis lurus kesamping dan berdasarkan kemampuannya.PenggantiRaja Fahd misalnya, bukanlah anaknya, melainkan saudara Raja Fahd, Abdullah. Meskipunbegitu, hingga kini semua Raja setelah Abdul Aziz masih berasal dari lingkungan keluarga;semua Raja adalah putra-putranya.Pemilihan dan pengangkatan raja dengan cara tersebutdidasarkan pada pasal 5 Basic Law of Government yang menyatakan bahwa kekuasaankerajaan diwariskan kepada anak dan cucu yang paling mampu dari pendiri ArabSaudidimana raja merangkap perdana menteri dan panglima tinggi angkatan bersenjata ArabSaudi. Pada tanggal 20 Oktober 2006, Raja Abdullah telah mengamandemen pasal tersebutdengan mengeluarkan UU yang membentuk lembaga suksesi kerajaan (AllegianceInstitution) yang terdiri dari para anak dan cucu dari Raja Abdul Aziz Al-Saud. Dalamketentuan baru tersebut raja tidak lagi memilki hak penuh dalam memilih PuteraMahkota.Raja dapat menominasikan calon Putera Mahkota, namun Komite Suksesi akanmemilih melalui pemungutan suara. Selain itu, apabila Raja atau Putera Mahkota 6
  7. 7. berhalangan, Komite Suksesi akan membentuk Dewan Pemerintahan Sementara (TransitoryRuling Council) yang beranggotakan lima orang. Ketentuan ini baru akan berlaku setelahPutera Mahkota Pangeran Sultan naik tahta. Berikut nama-nama raja yang pernahmemerintah Arab Saudi:1) Raja Abdul Aziz (Ibnu Saud), pendiri kerajaan Arab Saudi: 1932–1953.2) Raja Saud, putra Raja Abdul Aziz: 1953–1964 (kekuasaannya diambil alih oleh saudaranya, Putera Mahkota Faisal).3) Raja Faisal, putra Raja Abdul Aziz: 1964–1975 (dibunuh oleh keponakannya, Faisal bin Musa‘id bin Abdul Aziz).4) Raja Khalid, putra Raja Abdul Aziz: 1975–1982 (meninggal karena serangan jantung).5) Raja Fahd, putra Raja Abdul Aziz: 1982–2005 (meninggal karena sakit usia tua).6) Raja Abdullah, putra Raja Abdul Aziz: 2005-sekarang.c. Sistem Kepartaian Arab Saudi tidak mengenal adanya partai politik dan pemilihan umum nasional.Partaipolitik merupakan hal yang ilegal di Arab Saudi. Selain partai politik, serikat buruh danasosisasi profesi juga dilarang karena dianggap akan menyebabkan gerakan pemberontakanterhadap Kerajaan Arab Saudi. Pemilihan umum nasional pun tidak ada di Arab Saudi hanyaada pemilihan lokal. Pemilihan Lokal itu pun tetap tidak dapat menampung aspirasi rakyatkarena jumlah pemilih terdaftar tidak melebihi 18% dari mereka yang memenuhi syaratuntuk memilih, mewakili hanya 2% dari penduduk kota. Selain itu calon pemimpin lokalbiasanya dari kalangan atas, seperti pengusaha, aktivis, profesional, rakyat biasa sulit untukbisa menjadi calon pemimpin lokal. Dengan tidak adanya partai politik, partisipasi politik masyarakat akan terbatas. Hanyasebagian kecil masyarakat Arab Saudi yang bisa berperan serta dalam politik, misalnyaulama, syekh suku, keluarga komersial.Keluarga kerajaan mendominasi sistempolitik. Sebagian besar posisi politik/ pemerintahan, mulai dari eksekutif, legislatif,yudhikatif, dan badan- badan pemerintah lain dikuasai oleh Keluarga Kerajaan. Sejumlah 7
  8. 8. besar keluarga memungkinkan untuk mengontrol sebagian besar jabatan penting kerajaan danmemiliki keterlibatan dan kehadiran di semua tingkat pemerintahan dan partai politik. Di luar dari House of Saud Al, partisipasi dalam proses politik terbatas pada segmen yangrelatif kecil dari populasi. Bentuk partisipasi ini berupa konsultasi keluarga kerajaan denganulama, syekh suku dan anggota keluarga komersial yang penting pada keputusan-keputusanpenting. Secara teori, semua laki-laki dari usia mayoritas memiliki hak untuk mengajukanpetisi raja langsung melalui pertemuan suku tradisional yang dikenal sebagai majlis. Identitaskesukuan tetap kuat dan di luar keluarga kerajaan, pengaruh politik sering ditentukan olehafiliasi suku. Sheikh suku mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap acara lokal dannasional. Dalam beberapa tahun terakhir telah ada langkah-langkah untuk memperluas politikpartisipasi, seperti pembentukan Dewan Konsultatif pada awal 1990-an dan Forum DialogNasional pada tahun 2003.d. Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan yang dianut Arab Saudi adalah sistem presidensil (raja). Dengandemikian kekuasaan eksekutif Arab Saudi dipegang oleh kepala negara (raja) yang sekaligusmenjabat sebagai perdana menteri, panglima tertinggi angkatan perang, dan pimpinan agamatertinggi,penjaga dua tempat suci (Mekkah dan Madinah), mengangkat dan memberhentikanDewan Menteri, menafsirkan hukum. Otoritas politik tertinggi di bawah raja adalah putramahkota.Putra mahkota ini ditentukan oleh raja, asalkan tetap diambil dari keturunan AbdulAziz. Putra mahkota bahkan dapat memerintah atas nama raja, bahkan sebelum mahkotadiestafetkan.e. Sistem Politik Parlemen Arab Saudi berbentuk Unikameral (Council of Ministers).Sebenarnya Councilof Minister (CoM) bukanlah parlemen layaknya di negara-negara demokrasi a la Barat.Ialebih mirip "quasi-legislative" dan tidak primus interpares dengan raja. Menghadapi era globalisasi, Arab Saudi membentuk badan legislatif yang disebit MajelisSyura. Sistem pernerintahan daerah dibagi atas beberapa wilayah propinsi yang masing- 8
  9. 9. masing dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan beberapa kota penting dipimpin olehwalikota. Gubernur dan walikota diangkat atas persetujuan raja. Dewan Menteri bertindak selaku legislator dan eksekutif pelaksana raja.Kedua peran inididasarkan atas restu raja. Hukum yang ditetapkan dewan menteri akan menjadi hukumaplikatif dalam 30 hari, kecuali raja memvetonya. Umumnya, para anggota dewan menteripun keturunan Abdul Aziz.Majlis asShura adalah dewan konsultatif.Anggotanya sekitar 120orang.Tugas mereka adalah memberi nasehat kepada raja.Anggota majelis ini pun diangkatdan diberhentikan oleh raja. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat Komisi Majelis Syura yang memilikisub-sub komisi sebagai berikut:1) Komisi Urusan Keislaman, Peradilan dan Hak Asasi Manusia.2) Komisi Urusan Sosial, Keluarga dan Pemuda.3) Komisi Urusan Ekonomi dan Energi.4) Komisi Urusan Keamanan.5) Komisi Administrasi, SDM dan Petisi.6) Komisi Urusan Pendidikan dan Riset.7) Komisi Urusan Kebudayaan dan Informasi.8) Komisi Urusan Luar Negeri.9) Komisi Perairan, Infrastruktur dan Layanan Umum.10) Komisi Urusan Kesehatan dan Lingkungan.11) Komisi Urusan Keuangan.12) Komisi Tranportasi, Telekomunikasi, dan Teknologi Informasi. Tidak ada partai politik yang bertindak sebagai oposisi, tidak ada konstitusi kecuali al-Quran sebagai kitab suci mereka, namun tidak sepenuhnya diikuti dalam halpenyelenggaraan pemerintah karena kompleksnya bidang pemerintahan sehingga dibentuklahdepartemen-departemen yang yang pejabatnya seluruhnya dari keluarga istana. Adapun departemen yang dibentuk pada tahun 1373H/1953M yang mencakup sejumlahdepartemen yang berkompeten, seperti Departemen Pertahanan, DepartemenLuar Negeri,DepartemenDalam Negeri, DepartemenKeuangan, DepartemenEkonomi dan Perencanaan, 9
  10. 10. DepartemenPerminyakan dan Pertambangan, DepartemenKehakiman, DepartemenUrusanIslam, DepartemenWakaf, DepartemenDakwah dan Bimbingan, DepartemenPendidikan danPengajaran, DepartemenPendidikan Tinggi, DepartemenKebudayaan dan Informasi,DepartemenPerdagangan dan Perindustrian, DepartemenAir dan Listrik,DepartemenPertanian, DepartemenPekerjaan, DepartemenUrusan Sosial,DepartemenKomunikasi dan Teknologi Informasi, DepartemenUrusan Kota dan Pedesaan,DepartemenHaji, dan DepartemenLayanan Sipil. Mengenai badan yudikatif, sistem peradilan terdiri dari pengadilan-pengadilan biasa,Pengadilan Tinggi Agama Islam di Makkah dan Jedah serta sebuah MahkamahBanding.Sistem hukum bersumber dari Alquran yang penjabarannya diambil dari Hadis.Disamping itu juga berlaku hukum adat dan hukum suku-suku.Sistem kerja peradilan diawasioleh Komisi pengawas Pengadilan yang diangkat oleh raja.Lembaga pengadilan (yudikatif)menurut hukum dasar Arab Saudi haruslan independen.Kepala pengadilan biasanya berasaldari bangsawan ataupun keturunan al-Wahhab.Menteri Kehakiman Arab Saudi biasanya jugamenjadi Grand Mufti.Setiap hakim diangkat dan diberhentikan oleh Raja.Ulama adalahlembaga yang ada dalam hukum dasar Arab Saudi yang fungsinya menjadi metodepenafsiran hukum Islam yaitu Ijma (konsensus) dan Shura (Konsultasi).Anggota Ulamaterdiri atas keturuan Abdul Aziz dan al-Wahhab.Ulama ini dikepalai oleh Grand Mufti.f. Pembuatan Kebijakan Raja di Arab Saudi memiliki fungsi pembuatan peraturan utama dan independen. SistemDasar mengidentifikasi Raja sebagai otoritas tertinggi atas semua otoritas negara, termasukotoritas legislatif. Ia memiliki kewenangan sebagai Kepala Negara dan Kepala DewanMenteri untuk mencabut, memberlakukan, atau mengubah hukum dan peraturan. Selain itu,proses legislatif yang meliputi penyusunan dan penetapan internasional, perjanjian-perjanjian, peraturan dan konsesi disetujui dan diubah oleh Royal SK setelah ditinjau olehbadan-badan legislatif Kerajaan (Dewan Menteri dan Dewan Syura).Raja berhak untukmenerima dan menolak usulan salah satu dari dua badan legislatif. Dalam pembuatan kebijakan sebagian besar dibuat atas dasar konsultasi di antara parapangeran senior keluarga kerajaan dan lembaga agama. Selain itu pembuatan kebijakan atau 10
  11. 11. peraturan harus sesuai dengan Syariah hukum Islam, Al-Quran, dan Sunnah (hadits NabiMuhammad) yang dinyatakan sebagai konstitusi negara. Sistem Dasar pembuatan kebijakan menggunakan "otoritas" untuk merujuk kepadaotoritas legislatif Kerajaan, yang berhak untuk meletakkan peraturan perundanganundangan. Kerajaan juga memiliki wewenang untuk menyetujui perjanjian internasional,peraturan dan konsesi. Kewenangan legislatif dibagi oleh Raja, Dewan Menteri, dan DewanKonsultatif(Majlis al-Syura). Kepala negara Islam diberikan diskresi luas atas masalah-masalah kepentingan umum yang dikenal sebagai bidang kebijakan publik Islam (al-Siyasahal-Shariyyah). Peraturan negara adalah sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan hukumilahi. Sistem Dasar Saudi jelas bergantung pada al-Maslahah dan al-Mursalah sebagai dasarpembuatan peraturan. Hak ini dilaksanakan hanya di mana tidak ada yang hadir teks yangjelas dalam hukum Islam yang bisa mengatur masalah tertentu. Kewenangan Legislatif selain Raja juga dimiliki oleh Dewan Menteri.Dewan Menterisecara simultan melakukan kedua fungsi eksekutif dan legislatif.Masing-masing menterimemiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang atau peraturan yang berkaitandengan urusan pelayanannya. Untuk mempertimbangkan usulan disetujui oleh DewanMenteri, dua-pertiga dari para anggota yang yang hadir harus setuju untuk mengadopsiusulan tersebut.Dalam kasus luar biasa, pertemuan Dewan Menteri dapat dianggap sah jikahanya setengah dari anggota yang hadir. Lebih penting lagi, keputusan Dewan Menteri,termasuk yang terkait dengan persetujuan proposal legislatif dan amandemen, tidak dianggapfinal kecuali Raja menyetujui mereka. Kewenangan Legislatif lain dimiliki oleh Dewan Syura. Dewan Syuraberfungsimemberikan pendapat mengenai kebijakan publik jika diminta oleh Raja, bertindak sebagaiKetua Dewan Menteri. Dewan ini memiliki mandat yang luas untuk mengomentari urusannegara, misalnya rencana umum pembangunan ekonomi dan sosial, hukum internasional,piagam, perjanjian, kesepakatan, konsesi, penafsiran undang-undang negara, dan laporantahunan yang disampaikan oleh kementerian dan badan-badan pemerintah lainnya. DewanSyura memiliki komite khusus, dikelola oleh anggotanya, yang hak-kekuatan yang beradadalam yurisdiksinya. Yang paling penting, Dewan Syura memiliki yurisdiksi untukmengusulkan draft undang-undang baru atau perubahan hukum yang berlaku dan studi 11
  12. 12. mereka dalam dewan. Ketua Dewan menyampaikan resolusi Dewan mengenai hukum baruatau yang akan diubah oleh Raja. Berbeda dengan keputusan Dewan Menteri, dua-pertigadari anggota Dewan Shura harus menyetujui usulan legislatif atau perubahan untuk itu untukdiadopsi. Resolusi tidak dianggap sah tanpa persetujuan mayoritas dari para anggota Dewan. Pendapat Dewan Syura akan ditinjau oleh Raja.Raja akanmemutuskan resolusi manayang akan dirujuk ke Dewan Menteri. Resolusi akan dikeluarkan setelah Raja memberikanpersetujuannya. Setiap usulan legislatif atau amandemen yang menjadi hukum harus disetujuioleh kedua Dewan dan Raja. Jika Dewan melihat resolusi tersebut kurang sesuai, masalahiniakankembali ke Dewan Syura, yang kemudian akan memberikan keputusan yang dianggapsesuai oleh Dewan. Resolusi baru kemudian dikirim ke Raja, yang membuat keputusanakhir. Pada tahap akhir berlakunya hukum perundang-undangan, Dewan Menteri menerimaresolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Syura. Dewan Menteri akan meninjau kembaliresolusi yang telah disusun oleh Biro Ahli, sambil mempertimbangkan apakah adarekomendasi yang dikeluarkan oleh Komite Umum Dewan Menteri. Jika Dewan Menterimenerima usulan Dewan Syura, Dewan Menteri akan menyetujui undang-undang. SekretarisUmum Dewan akanmenyiapkan sanksi Royal Keputusan persetujuan. The Royal Keputusanakan menyetujui undang-undang dan akan memanggil ketua Dewan Kementerian, bersamadengan Departemen di bawah yurisdiksi masing-masing, untuk melaksanakan keputusantersebut. Dewan Chambers Kepresidenan Menteri akan mengeluarkan edaran agarmendistribusikan salinan Keputusan, setelah undang-undang tersebut akan didistribusikan kedepartemen terkait dan departemen, termasuk Dewan Syura. Jika perlu, Sekretaris Jenderal Dewan Menteri (Council of Ministers ChambersKepresidenan) dapat mengeluarkan surat kepada Menteri yang bersangkutan sehingga dapatmenetapkan aturan untuk pelaksanaan peraturan apapun yang terkandung dalam peraturanperundang-undangan yang baru. Aturan-aturan ini akan disetujui untuk terakhir kalinya olehDewan Menteri. Hukum hukum akan diterbitkan dalam Lembaran Negara (Umm al-Qura) dan akan diimplementasikan pada berakhirnya jangka waktu yang ditentukan(biasanya oleh artikel terakhir dari undang-undang) setelah telah diterbitkan. Salinan asli danotentik dari undang-undang yang berlaku akan diteruskan ke Pusat Informasi dan Studi 12
  13. 13. berafiliasi dengan Dewan Chamber Kepresidenan Menteri. The Pusat Nasional untukDokumen dan Arsip, berafiliasi dengan Dewan Menteri, maka akan menerbitkan undang-undang baru dalam Berita Resmi. Dapat kita lihat dari peran masyarakat dalam dalam pembuatan kurang karena pembuatankebijakan hanya dilakukan dalam lingkup pemerintahan saja.g. Hukum Sebagai negara yang berbentuk kerajaan dengan sistem pemerintahan yang absolutberdasarkan agama Islam, semua hukum yang berlaku di Arab Saudi juga dibuat berdasarkansyariat Islam,Kitab Suci Al-Qur‘an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.Sampai padatuntunan/ panduan raja sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara di Arab Saudi jugadibuat berdasarkan ajaran agama Islam.Untuk menyempurnakan regulasi negara atas dasarSyariat Allah, pada tanggal 27 Syaban 1412 H bertepatan dengan tanggal 1 Maret 1992 M,Pelayan Dua Kota Suci Raja Fahd Bin Abdul Aziz–rahimahullah mengeluarkan Undang-Undang tentang Sistem Pemerintahan, Syura (Permusyawaratan) dan Daerah untuk mengaturberbagai macam kehidupan di Kerajaan Arab Saudi.h. Peradilan Peradilan memperoleh independensi secara penuh dan hukumnya bersumber kepada kitabsuci Al-Qur`an dan Sunnah Nabi shallallahualaihiwasallam. Dalam berbagai urusan syariperadilan merujuk kepada Majelis Peradilan Tinggi yang bertugas meneliti nash-nashperadilan dan hukum-hukum hudud dan qisas, dan membawahi seluruh mahkamah syariyahyang tersebar di penjuru negeri.Lembaga peradilan dan kehakiman terdiri dari MahkamahUmum, Mahkamah Khusus, Lembaga Kasasi, dan Notariat. Adapun dalam persoalan-persoalan tata usaha Negara, maka di sana ada lembaga khusus yang menanganinya. Yangterpenting, diantaranya, ialah ―Diwan al-Mazhalim‖ yaitu lembaga pengadilan yangberhubungan langsung dengan raja, yang perhatiannya terfokus pada penyelesaian berbagaipersoalan perselisihan yang diajukan terhadap lembaga pemerintahan.i. Dinamika Politik Pemerintahan 13
  14. 14. Misi reformasi, dimana negara Saudi didirikan mewakili inti pokok pemerintah.Misi iniberdasarkan realisasi aturan Islam, implementasi hukum Islam (Syariah), mengamalkankebaikan dan melarang kejahatan, termasuk mereformasi ajaran Islam dan memurnikannyadari segala penyimpangan.Sistem ini mengadopsi doktrin dari prinsip Islam yang benar, yangberedar pada awal kelahiran Islam.Hal ini diperkuat dari adanya aksi bom bunuh diri yangmengguncang Arab Saudi pada Sabtu, 8 November 2003.Bom bunuh diri tersebut mengincarperumahan mewah yang banyak dihuni orang asing dan keluarga kerajaan. Aksi kekerasan diArab Saudi akan semakin mengalami eskalasi. Sebagai sekutu utama AS, Arab Saudi adalahnegara yang tidak populer di mata rakyat Arab (umat Islam) yang selama ini membenci sepakterjang hubungan perilaku AS di Afghanistan, Irak, dan politik dua muka atas konflik Israel-Palestina.Padahal Arab Saudi negara monarki atau kerajaan yang tidak mempraktikkan nilai-nilai demokrasi. Jadi, dalam studi kasus proses demokratisasi di Arab Saudi, AS merupakanfaktor penghambat utama bagi proses demokratisasi. Perkembangan politik pemerintahan di Arab Saudi ialah diadakannya pemilihan umumpertama untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk di dewan pemerintahan kota. Haltersebut, tentu merupakan pertanda lagi terus bergulirnya roda reformasi politik di salah satunegara Arab Teluk tersebut yang selama ini terbilang konservatif. Arab Saudi akanmenyelenggarakan pemilu dewan kota karena merupakan tuntutan yang terus meningkat darirakyat negara itu. Dewan menteri memutuskan untuk memperlebar partisipasi warga negaradalam menangani persoalan-persoalan lokal melalui pemilihan umum dengan aktif di dewanpemerintahan, dimana separuh anggota dewan itu akan dipilih. Keputusan memperluaspartisipasi rakyat dalam urusan lokal merupakan peristiwa historis dalam proses reformasipolitik. Pemilu anggota dewan pemerintahan kota dianggap historis karena pemilu tersebutbisa menjadi pintu bagi proses reformasi politik berikutnya. Pemilu anggota dewanpemerintahan kota bisa berandil membangun struktur politik baru yang berpijak padakedaulatan rakyat. Selain itu, terbukanya peran perempuan dalam kegiatan kenegaraan. Perembangan politikpemerintahan ini berkembang pesat pada saat pemerintahan raja Abdullah bin Abdul Azizmenjabat menjadi raja. Raja Abdullah membolehkan perempuan melakukan pembelaankasus-kasus mereka di ruang pengadilan dalam kasus-kasus keluarga, termasuk perceraian 14
  15. 15. dan hak asuh anak.Pemerintah Arab Saudi terkenal dengan sistem patriarki dan sangat ketatmemberikan ruang kepada perempuan.Arab Saudi berencana untuk membuat undang-undangyang memungkinkan pengacara wanita berdebat di pengadilan.j. Politik Luar Negeri Arab Saudi Politik luar negeri Arab Saudi didasari oleh kemurnian berdasarkan hubungan KerajaanSaudi dengan dunia luar yang didasari oleh nilai Islam dan Arab serta keikutsertaan positifuntuk menstabilkan tentaranya untuk melindungi Arab Saudi dalam hal keamanan dankesejahteraan. Arab Saudi meyakini bahwa merekalah yang mewakili identitas dariketurunan Arab yang asli dan berusaha untuk menjalin hubungan yang lebih luas dengandunia Arab lainnya. Saudi melaksanakan program bantuan bagi pembangunan ekonomisosial di negara-negara miskin dengan membentuk organisasi internasional, antara lain:AAAID (Arab Authority for Agricultural Investment and Development Organization) danAGFUND (Arab Gulf Program for United Nations Development Organization), dansebagainya. Arab Saudi tidak hanya membangun kedekatan dengan negara-negara di Timur Tengahmelalui ekonomi semata. Namun, Arab Saudi juga menjalin kedekatan dengan negara-negaraarab lainnya melalui bantuan kemanusiaan. Arab Saudi pada periode 1973 hingga 1993mengeluarkan bantuan kemanusiaan melalui organisasi internasional dan organisasi dalamnegeri berjumlah sekitar 245 milyar riyal. Berdasarkan jumlah tersebut, maka Arab Sauditermasuk negara donor terbesar dan pertama di seluruh dunia yang memberikan bantuankemanusiaan dengan cuma-cuma dan tanpa syarat. Arab Saudi juga peduli dengan keamanaan serta kedamaain di Timur Tengah.Arab Saudimempelopori perdamaian di negara-negara Arab yang berselisih.Arab Saudi yang tergabungdalam Liga Arab peduli dengan perdamaian di Timur Tengah.Hal ini terbukti denganpartisipasi Arab Saudi sebagai penengah yang diterima berbagai kalangan untukmenghentikan perang saudara di Lebanon. Arab saudi tidak hanya menjalin kerjasama dengan negara-negara Islam saja, tetapi jugamenjalin kerjasama dengan negara non muslim seperti Amerika. Hubungan yang terjalinantara Arab Saudi dengan Amerika Serikat tergolong sangat dekat, Kedua negara ini 15
  16. 16. menjalin kerjasama yang baik diberbagai bidang, antara lain ekonomi, politik, serta militer.Kemesraan antara Arab Saudi dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi terjalin karena minyak yang dimiliki oleh Arab Saudi. Arab Saudi yang notabene sebagai penghasil minyak terbesar di dunia, menyuplai sebagaian besar cadangan minyak Amerika serikat yang tak lain adalah negara industri. Selain itu, kedekatan ekonomi terjalin karena aktivitas perbankan.Kemesraan yang terjalin antara kedua negara tersebut tidak lepas dari kepentingan Arab Saudi terhadap Amerika Serikat dalam bidang militer. Pada tahun 1955 Amerika Serikat memberian bantuan teknik kepada Arab Saudi di bawah program ―point four‖, yang berisi tentang pembelian peralatan militer oleh Arab Saudi terhadap Amerika Serikat dan pelatihan militer oleh tentara Amerika Serikat terhadap pasukan militer Arab Saudi. Amerika Serikat berperan sebagai bodyguard bagi Arab Saudi. Hal ini dapat ditunjukkan dalam kasus Perang Teluk Persia antara Irak dan Kuwait dimana Arab Saudi meminta perlindungan dari Amerika Serikat, sehingga Geogre H.W. Bush yang ketika itu menjabat sebagai presiden Amerika Serikat mengirimkan bala tentaranya untuk melindungi kerajaan Arab Saudi dari serangan Irak. Pada intinya, politik luar negeri Arab Saudi memilii tiga landasan utama untuk besahabat dengan Amerika Serikat, yaitu kedua negara anti-komunis dan anti gerakan-gerakan radikal- revolusioner, keduannya menginginkan stabilitas dan keamanan di kawasan teluk, dan keduanya menginginan kontinuitas mengalirnya minyak dari teluk ke negara-negara industri agar tetap menguntungkan, baik pihak penjual maupun pembeli.B. Negara Yordania1. Profil Negara Yordania Yordania, resminya Kerajaan Hasyimiyah Yordania adalah sebuah kerajaan di TepiBarat Sungai Yordan. Negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di timur dan tenggara, Irak ditimur-laut, Suriah di utara dan Tepi Barat dan Israel di barat, berbagi kekuasaan atas Laut Mati.Satu-satunya pelabuhan Yordania adalah di ujung barat-daya, di Teluk Aqaba, yang sebagiannyajuga dikuasai oleh Israel, Mesir, dan Arab Saudi. Lebih dari separuh Yordania diliputioleh Gurun Arab. Tetapi, bagian barat Yordania berupa hutan dan lahan layak tanam. Yordania 16
  17. 17. adalah bagian dari Bulan Sabit Subur. Ibu kota dan pusat pemerintahannya adalah Amman.Yordania didirikan pada tahun 1921, dan diakui oleh Liga Bangsa-Bangsa sebagai sebuah negaradi bawah mandat Britania pada tahun 1922 yang dikenal sebagai Emirat Transyordania. Tanggal15 Mei 1923, Inggris menyerahkan urusan pemerintahan wilayah Emirat Transyordaniakepada Amir Abdullah, namum urusan pertahanan, hubungan luar negri dan keuangan tetapberada ditangan Inggris. Tahun 1926, Amir Abdullah diakui sebagai Raja Transyordania. Ketikameletus perang Arab-Israel pad atahun 1948, Raja Abdullah memerintahkan penyerbuan kepalestina dan berhasil menguasai Tepi Barat termasuk Kota Jerussalem (Al-Quds). Pada bulan April 1950, Raja Abdullah mengubah nama Kerajaannya menjadi Yordania Al-Hasyimiyah. Namun pada tanggal 20 Juli 1951 beliau dibunuh oleh seorang Palestina yang tidakmenyetujui rencananya untuk membuat perdamaian dengan Israel. Tahta kerajaan kemudiandipegang oleh Raja Talal, putranya. Namum karena kesehatannya yang dianggap tidakmemungkinkan, maka pada tanggal 20 Juli 1952, putra tertuanya Hussein yang ketika itu masihberumur 17 tahun dinobatkan sebagai Raja dan memerintahkan Yordania hingga wafat padatanggal 7 Februari 1999. Dan sesuai dengan pasal 28 konstitusi Yordania, maka kerajaan Hussein digantikan olehputranya, Pangeran Abdullah II menjadi Raja. Menurut silsilahnya, Raja Abdullah II inimerupakan garis keturunan langsung ke 43 dari Nabi Muhammad S.A.W dari Bani Hasyim,melalui Hasan putra pertama Ali bin Abi Thalib dan Fatima binti Muhammad. Arus pengungsi Palestina yang datang ke negeri ini, telah berlangsung lebih dari tigadasawarsa yang sekaligus telah menjadikan Yordania sebagai salah satu penampung pengungsipaling besar di dunia.2. Kondisi Ekonomi Sebagian besar wilayah Yordania modern telah berciri perkotaan. Yordania digolongkansebagai negara dengan tingkat "pembangunan manusia" yang tinggi menurut LaporanPembangunan Manusia tahun 2010. Lebih jauh lagi, Yordania juga digolongkan sebagai pasaryang sedang tumbuh dengan sebuah ekonomi pasar yang bebas menurut CIA World Factbook.Yordania juga dipandang sebagai sebuah ekonomi "berpendepatan menengah-atas".Perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat berlaku sejak bulan Desember 2001 17
  18. 18. menghapus segala pungutan untuk hampir semua komoditas di antara kedua-dua negara.Yordania juga menikmati "status maju/terdepan" dengan Uni Eropa sejak bulan Desember 2010,juga menjadi anggota kawasan perdagangan bebas Eropa-Timur Tengah. Yordania mengikutilebih banyak perjanjian perdagangan bebas daripada negara lain di kawasan sekitarnya. Yordaniamemiliki kebijakan "pro-Barat" dengan hubungan yang sangat akrab dengan Amerika Serikatdan Britania Raya, dan menjadi sekutu utama (yang bukan anggota NATO) Amerika Serikatsejak tahun 1996. Kerajaan Yordania ini adalah salah satu negara yang telah mendorongpertumbuhan ekonominya berkat bantuan Amerika Serikat. Ini dapat dilihat dari PNG perkapitayang telah mencapai 6% per tahun ($US. 4.893,- tahun 1995), sementara pertumbuhanpenduduknya hampir separuhnya yaitu 3,5%. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Negara Yordania itu berasal dari hasil tani dan sumberalam lainnya. Hasil pertanian yang diperoleh di Negara Yordania adalah padi-padian, buahzaitun, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan dari bahan sumber alamnya yang dapat diolah diNegara Yordania yaitu pospat, garam, sdangkan perkembangan pengolahan bahan tambanglainnya adalah tekstil, plastic, semen, dan prosesing makanan. Maka dari itu sejauh iniperkembangan Negara Yordania dari bidang ekonomi menghasilkan income per capita sebesar $3.500 pada tahun 2002. sedangkan GNP nya mencapai $ 16 bilyun pada tahun 20002. sehinggabudget yang ada di Negara Yordania mencapai $ 99,3 bilyun pada tahun 1999.3. Kependudukan dan Pembagian Wilayah Mengenai kependudukan, jumlah penduduk yang ada di Negara Yordania sampai tahun 2002sekitar 5.153.378 jiwa. Kemudian mengenai kepadatan penduduknya mencapai 146 jiwa per mil.Di ibukota Negara saja, kota Amman, jumlah penduduknya mencapai 737.279 jiwa.Suku bangsa yang ada di Negara Yordania mayoritas berbangsa arab dan sebagian kecil sirkasia,Armenia dan Kurdi. sehingga dalam bahasa resminya pun menggunakan bahasa arab. Danmengenai agama yang dianut oleh masyarakatnya hampir mencapai 93,6 % mayoritas Islam(Sunni). Sedangkan yang beragam Kristen sekitar 6,4 %. Yordania terbagi ke dalam 12 provinsi yang bernama Kegubernuran, yang mana dibagi lagike dalam 54 departemen atau distrik yang dinamakan Nahia. 18
  19. 19. Kegubernuran Ibu kota Wilayah Kegubernuran Ibu kota LokasiKegubernuran Ajloun Ajloun Utara Kegubernuran Kerak Al Karak SelatanKegubernuran Aqaba Aqaba Selatan Kegubernuran Maan Maan SelatanKegubernuran Balqa Salt Tengah Kegubernuran Madaba Madaba TengahKegubernuran Ibu kota Amman Tengah Kegubernuran Mafraq Mafraq UtaraKegubernuran Irbid Irbid Utara Kegubernuran Tafilah Tafilah SelatanKegubernuran Jerash Jerash Utara Kegubernuran Zarqa Zarqa Tengah4. Sistem Administrasi Negara Yordania a. Bentuk Pemerintahan Bentuk pemerintahan Yordania adalah monarki parlementer. Sebenarnya Yordania dalam segi pemerintahan banyak terpengaruh oleh Inggris. Dari bentuk pemerintahan ini dapat kita lihat bahwa tampuk eksekutif dipegang oleh raja dan perdana mentri, yaitu raja sebagai kepala negara sekaligus sebagai komando tertinggi angkatan bersenjata, sementara otoritas eksekutifnya diserahkan kepada perdana mentri dan council of minister . Kinerja perdana mentri bertanggungjawab terhadap dewan parlemen. Dalam hubungan bilateral antar negara, bisa dilakukan oleh raja sebagai kepala negara, bisa juga ditangani oleh perdana mentri, namun kebijakan-kebijakan yang diambil harus tetap bersesuaian dengan dewan parlementer. b. Sistem Pemerintahan 19
  20. 20. Pada saat pemerintahan Faisal jatuh di Suriyah dari bulan Juli 1920 sampai dengan maret1921, di Transyordania tidak ada pemerintahan penduduk asli. Wilayah tersebut langsungberada di bawah kekuasaan Inggris sebagai wilayah mandat Palestina yang di tandatanganioleh negara Inggris pada konferensi di san Remo. Setelah penyelesaian perdamaian, Putrakedua Raja Husein, Emir Abdullah, tiba di tranyordania dari wilayah selatan. Tujuankedatangannya ialah menyerbu Suriah yang diduduki Prancis dan tujuan memulihkankekuasaan Faisal. Ia dibujuk oleh sekretaris Kolonial agar menerima jabatan sebagai emiratdi Transyordania. Pada tanggal 1 April 1921 Abdullah dilkukuhkan ebagai emirat di Amman dengansubsididari Inggris. Gelar Emiratnya hanya merupakan formalitas dan keberadaannyaterancam oleh ibnu Saud yang merindukan sebagian besar dari wilayah Abdullah.Pemerintahan Yordania di organisasikan dalam garis yang telah teruji di semikolonia Inggris.Pada tanggal 16 April 1928 Undang-Undang Dasar Transyordania diberlakukan oleh Inggrisdengan izin Abdullah. Hal ini memberi wewenang legislatif dan eksekutif kepada EmirAbdullah sebagai raja Transyordania, yang dibantu oleh dewan legislatif dan eksekutif.Wewenang raja Emir saat itu dan dewan legislatif untuk membuat Undang-Undang yangdibatasi oleh kewajiban dalam perjanjian Yordania dengan Inggris. Dewan legislatif didasarkan atas hak pilih tidak langsung dan menjamin perwakilan yangberimbang bagi golongan agama, minoritas nasional dan suku badawi (kaum pengembara).Di atas struktur penduduk asli ini berdiri pemerintahan mandat Palestina dan Transyordaniayang diwakili oleh seorang residen yang permanen di Amman. Residen mengawasipemerintahan Arab dan membantu melalui para penasehat Inggris dari berbagai departemenpemerintah. Pada tanggal 25 April 1946, Emir Abdullah menerima gelar raja. Lingkungan politiktransyordania menuntut perubahan perjanjian. Kemudian pada tanggal 15 maret 1948ditandatangani perjanjian baru antara Inggris dengan Transyordania di Amman. Selain itudidirikan dewan pertahanan gabungan antara Inggris dengan Transyordania guna memeliharakeamanan Transyordania terhadap pihak luar. Pada tanggal 26 April 1949 Abdullah mengubah nama negaranya menjadi kerajaanHashimiyah Yordania. Keputusan penyatuan wilayah barat dan timur sungai Yordania ini 20
  21. 21. meningkatkan jumlah penduduk kerajaan menjadi du kali lipat. Akibatnya beberapa orangPalestina termasuk pula didalam kabinet Yordania. Pemerintahan di bawah kepemimpinan raja Abdullah dianggap boneka Inggris. SehinggaUni Soviet menolak masuknya Yordania ke dalam PBB pada bulan Agustus 1947. dan padaakhirnya raja Abdullah pada tangal 20 Juli 1951 dibunuh, sehingga mengakhiri tokohpemimpin yang memberikan pandangan luas untuk masa depan dan secara konsistenmemimpin mereka untuk mencapai cita-cita akhirnya pada tanggal 5 september Talal dinobatkan menjadi raja Yordania. Karena penderitaan penyakit yang dialami oleh Talal, sejak pertengahan Mei 1952negaranya dipimpin oleh dewan mahkota selama raja tidak ada. Pada tanggal 11 agustus1952 parlemen bikameral mengangkat putranya, Husein, menjadi raja Yordania. Ketikaberusia 18 tahun Husein di nobatkan di Amman bertepatan dengan naik tahtanyakeponakannya Faisal II di Irak. Sistem pemerintahan negara Yordania yang dulu masa sejarahnya sangat terpengaruholeh pengaruh Suriah sebagai bagian dari negara Transyordania dan mendapat pengaruhInggris yang melaksanakan mandat dari Negara palestina sebagai pemegang kekuasaansepenuhnya negara Yordania. Namun setelah negara Yordania merdeka pada tanggal 25 Mei 1946, mereka sendirimempunyai kewenangan untuk memiliki sistem pemerintahan nya sendiri. Sebagai negarayang berbentuk kerajaan yang berparlemen, maka sistem pemerintahan adalah monarkiparlementer dengan dipimpin oleh seorang raja yang diturunkan secara garis keturunankerajaan tersebut. Sedangkan dalam pemerintahannya dipimpin langsung oleh perdanamenteri sebagai kedudukan yang memiliki nilai politik dalam pemerintahannya.c. Sistem Politik1) Legislatif Sesuai dengan konstitusi Yordania yaitu konstitusi 1952 lembaga legislatif di Yordaniamerupakan parlementer bikameral atau 2 kamar. Sistem bikameral ini dipegang oleh lembagatertinggi yang disebut National Assembly of Jordan (‗Majlis al-Umma‘). Majelis ini terbagimenjadi dua bagian yaitu The Chamber of Deputies (‗Majlis al-Nuwaab‘) dan Senate 21
  22. 22. (‗Majlis al-Aayan‘; atau, ‗Assembly of Notables‘). Dimana dikenal adanya suatu dewandeputi (House of Reppresentativ) dan dewan senat (Assembly of Notables) . Dewan senatterdiri dari 60 senator yang ditunjuk langsung oleh raja, sedangkan dewan deputiberanggotakan 120 orang yang merupakan perwakilan dari 12 konstituen. Dalam sistem inifungsi check and balance yang diharapkan terbentuk dalam sistem bikameral kurang tercapaikarena adanya hubungan yang kuat antara dewan parlemen dengan kerajaan, yaitu dewansenator yang ditunjuk langsung oleh raja. Dikhawatirkan nantinya senator menjadirepresentasi intervensi dari pihak kerajaan. Senator sendiri menjabat selama 4 tahun dandapat dipilih kembali oleh raja jika kembali dipercaya sebagai senator.2) Yudikatif Sistem perundang-undangan Yordania pada dasarnya sistem hukum kode Prancis danmengadopsi hukum perdata mesir dan hukum islam. Status kewarganegaraan diberikankepada orang islam sementara bagi penganut agama minoritas status kewarganegaraannyaditangani oleh peradilan agama khusus. Dalam hal ini belum diterima oleh yurisdiksiMahkamah Internasional. Pada dasarnya di Yordania memakai hukum islam kemudiandibagi lagi menjadi tiga bagian yaitu sipil, khusus, dan religius (Agama). Lembaga peradilandi tiap kota merupakan peradilan tingkat pertama atau peradilan umum, peradilan inimembahas hukum sipil dan khusus, sedangkan mengenai perihal agama minoritas sepertikristen, ditangani oleh suatu peradilan agama tersendiri, dan juga memiliki mahkamah agungtersendiri yang hanya mengurus masalah agama seperti perceraian, perkawinan, warisan,penjagaan anak dan lain,-lain. Pada hukum sipil selanjutnya adalah tingkat peradilan tinggidan yang terakhir adalah Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi. Hukum sipilumumnya bercorak hukum islam karena sebagian besar masyarakat Yordania adalah muslimdan konstitusinya bercorak muslim pula dengan sembuyan ―Allah, Negara, dan Pemimpin‖.Untuk ketatanegaraan ditangani oleh peradilan administratif.d. Partai Politik dan Kelompok Kepentingan Yordania merupakan negara dengan sistem politik multi partai dimana di Yordaniaterdapat 30 Partai Politik. Namun partai terbesar merupakan oposisi terhadap pemerintah 22
  23. 23. yaitu Islamic Action Front dan partai netral Jordanian National Youth Party, tidaka ada partaiyang memainkan peran murni dalam kegiatan bernegara, karena banyaknya intervensi-intervensi politis yang masuk kedalam lingkungan partai. Namun jika kita lihat bahwa partaiyang berkembang menjadi besar adalah partai oposisi terhadap pemerintah menjadikantingginya tingkat kritis terhadap pemerintahan. Pemerintahan Yordania sendiri harus mampuberhati-hati dalam mengambil kebijakan, dan mampu dengan baik menyikapi oposisi.Apalagi pada era sebelumnya pemerintah Yordania dianggap sebagai kaki tangan Inggris. Kelompok kepentingan di Yordania sendiri sangat beragam, namun sebagian besarmengandung unsur agama, atau membawa konteks agama kedalam kelompokkepentingannya. Salah satu kelompok kepentingan di Yordania adalah Kelompok Salafi,suatu kelompok mahzab agama dimana mereka menolak pendirian parpol salafi yang telahdibentuk oleh sebagian orang dari kalangan Salafi sendiri dan telah mengikuti pemilu. Selainitu juga ada kelompok umat minoritas seperti kristen.e. Birokrasi Masalah birokrasi di Yordania tersangkut dalam hal trasnparansai dalam melaksanakanbirokrasi oleh pemerintahannya. Yordania sendiri menduduki 50 besar negara terkorup.Meskipun tergolong negara islam dan memiliki suasana religi yang kuat namun tetap sajakorupsi tetap menjadi masalah dalam birokrasi di Yordania. Dalam usaha mengefektifkanbirokrasi di dalam 12 provinsi di Yordania kemudian dibagi menjadi 54 departeman/ distrikyang bernama Nahia. Yordania masih berusaha dalam mentransparansikan birokrasi, danberusaha lebih mengedepankan birokrasi yang dekat dengan masyaraktnya, mengingathirarki yang cukup panjang dari raja hingaa pegawai administrasi publik. Belum lagiYordania juga merupakan penampung pengungsi terbesar di dunia.f. Konstitusi Sejauh ini kosntitusi negara Yordania adalah berparadigma pada ideologi Islam,walaupun dalam perkembangannya negara tersebut banyak di pengaruhi oleh ajarankapitalis-liberalis. 23
  24. 24. Pada tanggal 20 pebruari tahun 1928, telah terjadi perjanjian antara Inggris dengan negara transyordania, atau Yordania sekarang. Perjanjian itu ditandatangani di yerusallem. Dalam perjanjian itu terdapat hal yang disepakati bersama seperti hal menegakan supremasi Inggris di wilayah mandat dan memberikan tempat yang istimewa bagi Inggris dalam hak-hk prerogratif terhadap perundang-undanganTransyordania, hubungan luar negeri, masalah keuangan dan perlindungan terhadap kaum atau orang-orang asing dan golongan minoritas. Dalam kesepakatan itu nampak bahwa negara Yordania begitu mudahnya di kuasai dan dipengaruhi oleh negara Inggris, terutama dalam kekuasaan pemerintahan yang semestinya sebagai sebuah kedaulatan yang mesti di pertahankan dan diakui oleh negara-negara lain. Dalam perjanjian itu sangat begitu menyudutkan keadaan Transyordania dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk menentukan dan mengembangkan negara yordania kedepannya. Seiring dengan itu, terjadi amandemen yang pada tahun 1934 dimana Emir berhak mengangkat perwakilan konsuler di lua negeri. Posisi Yordania pada saat tahun awal-awal kemerdekaannya sangat bergantung pada Inggris. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya subsidi yang diberikan dan tenaga ahli Inggris di Yordania. Hal ini dapat kita anggap bahwa Yordania begitu tunduk pada kehendak Inggris Namun pada tahun perkembangannya itu transyordania untuk pertama kalinya di antara semua negara timur barat, Yordania mempunyai pemerintah front rakyat, yakni koalisi Liberalis-Sosialis-komunis yang dalam konsteks Timur Tengah berarti perjuangan menentang Konservatif domestik dan pengaruh barata sehingga mererat hubungan dengan dunia Arab dan blok Soviet. Sehingga pada akhirnya perjanjian yang telah di sepakati itu, perdana menteri Nabulsi berunding dengan negara Inggris untuk membatalkan perjanjian aliansi. Inggris pada dasarnya setuju namun ini semua berarti penghentian pula bantuan subsidi. Namun dalam menyikapi hal tersebut Yordania justru mendapatkan tawaran untuk mendapatkan bantuan sebagai pengganti subsidi itu.C. Negara Qatar1. Profil Negara Qatar 24
  25. 25. Negara Qatar atau dengan nama resmi State of Qatar adalah sebuah emirat di Timur Tengahterletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab. Negara Qatar beribukota di Doha.Batasnyadi selatan adalahArab Saudi dan sisanya dibatasi Teluk Persia. Dataran Qatar hanya sebesar 160km. Dataran Qatar terdiri dari gurun pasir.Tempat tertinggi di Qatar adalah di Jabal Dukhan.Areaini mengandung jumlah gas alam yang sangat besar.Sumber utama pendapatan Negara Qataradalah minyak bumi dan gas. Pada tanggal 3 September 1971, Qatar resmi merdeka dari Kerajaan Inggris dan menjadisebuah negara berdaulat yang independen.Pada tahun 1972, Khalifa bin Hamad AlThani merebut kekuasaan dalam kudeta istana setelah pertikaian dalam keluarga yang berkuasa. Pada tahun 1991, Qatar memainkan peran penting dalam Perang Teluk Persia , terutamaselama Pertempuran Khafji di mana tank Qatar meluncur melalui jalan-jalan kota memberikandukungan api untuk Saudi Garda Nasional Saudi unit yang berperang melawan unit AngkatanDarat Irak. Qatar juga memungkinkan Koalisi pasukan dari Kanada untuk menggunakan negarasebagai pangkalan udarauntuk meluncurkan pesawat di CAP bertugas.2. Sistem Administrasi Negara Qatar a. Bentuk Negara Bentuk Negara Qatar adalah Kesatuan dimana pemerintahan Qatar terbagi menjadi 10 munisipalitas (baladiyah) yang diperintah langsung oleh seorang Emir.Qatar dibagi menjadi 10 munisipalitas (baladiyah): 1) Ad-Dawhah 2) Al-Ghuwariyah 3) Al-Jumaliyah 4) Al-Khawr 5) Al-Wakrah 6) Ar-Rayyan 7) Jariyan al-Batnah 8) Madinat ash-Shamal 9) Umm Salal 25
  26. 26. 10) Mesaieedb. Bentuk Pemerintahan Sistem pemerintahannya Monarki konstitusional yang dikepalai oleh seorang amir yangdiangkat secara turun-temurun dari keuarga Al-Thani. Amir ini sebelumnya merupakan putramahkota yang dipilih oleh ayahnya yang menjabat sebagai Amir sebelumnya danmenyandang gelar ―His Highness The Heir Apparent‖. Kalau Amir tidak memiilki anak laki-laki, maka dia akan mengangkat seorang putra mahkota dari keluarga Al-Thani denganterlebih dulu berkonsultasi dengan Majelis keluarga. Amir adalah pemegang kekuasaaneksekutif tertinggi dengan dibantu Putra Mahkota dan Dewan Menteri. Amir juga merupakanpemegang kekuasaan tertinggi legislatif dengan dibantu oleh Majelis Shura. Qatar merupakan negara yang belum memiliki partai politik.Dewan Kontapraja atauCentral Municipal Council kemudian dibentuk untuk memberikan wadah bagi rakyat yangingin berpartisipasi dalam politik. Qatar juga tidak secara jelas mnyebutkan adanya lembagalegislatif atau perlemen, namun lebih dikenal adanya majlis syura yang nantinya akanberkonsultasi dengan pemerintah mengenai berbagai hal salah satunya adalah pembahasantentang pemilihan Dewan Kontapraja. Berikut ini adalah nama-nama keluarga Al-Thaniyang pernah menjadi pemimpin Qatar:1) Sheikh Qassim bin Mohammed Al- Thani (1878 - 1913)2) Sheikh Abdullah bin Qassim Al-Thani (1913 - 1949)3) Sheikh Hamad bin Abdullah Al-Thani (1940 - 1948)4) Sheikh Ali bin Abdullah Al-Thani (1949 - 1960)5) Sheikh Ahmed bin Ali bin Abdullah Al-Thani (1960 - 1972)6) Sheikh Khalifa bin Hamad Al-Thani (1972 - 1995)7) Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani (dari 1995)c. Sistem kepartaian Sama dengan Arab Saudi, Qatar juga tidak ada partai politik.Qatarmengadakan referendum konstitusi pada tahun 2003 , yang sangat didukung. Pemilihan kota 26
  27. 27. pertama dengan laki-laki dan pemilih perempuan dan kandidat diadakandi 2007 dan 2011 . Pemilu legislatif pertama, dua pertiga dari 45 dewan legislatif itu kursi,yang direncanakan untuk 2013 . Selain itu, pada Mei 2011, Qatar menyelenggarakanpemilihan nasional untuk Kota 29-anggota Dewan Pusat (CMC), yang memiliki kekuasaankonsultatif yang terbatas yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan layanankota. (Pemilihan CMC pertama telah diadakan pada bulan Maret 1999). Syarat yang selamaempat tahun. Hak pilih saat ini terbatas pada pemilihan wali kota dan dua pertiga kursi di dewanlegislatif, dengan usia pemilih ditetapkan pada 18.Warga ekspatriat yang dikecualikan,seperti jumlah besar warga yang dicegah dari penerapan untuk kewarganegaraan. DewanKota terpilih tidak memiliki kekuasaan eksekutif, tetapi mungkin menawarkan saran kepadaMenteri.d. Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan yang dipakai Qatar adalah Presidensial (Emir).Qatar adalah emirat,dan Kepala Negara-nya (sejak 1995) adalah Emir Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani. Diajuga memegang posisi Menteri Pertahanan dan Panglima-in-Kepala AngkatanBersenjata. Emirat yang turun-temurun, sehingga tidak ada pemilihan untuk posisiini. Pewaris adalah Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani.Kepala pemerintahan adalahPerdana Menteri Hamad bin Jasim bin Jabir al-Thani (sejak 2007), dan Wakil PerdanaMenteri adalah Ahmad bin Abdallah al-Mahmud (sejak 2011). Posisi ini diangkat olehEmir.Ada juga sebuah dewan kabinet / menteri, yang ditunjuk oleh Emir. Selain Emir, perdana menteri dibantu oleh wakil perdana menteri, kekuasaan eksekutifjuga dimiliki oleh Dewan Mentwri. Kanselir tertinggi memiliki kekuasaan eksklusif untukmengangkat dan perdana menteri dan menteri kabinet yang, bersama-sama, terdiri dariDewan Menteri, yang merupakan eksekutif kekuasaan tertinggi di negara ini. Dewan Menterijuga memprakarsai undang-undang. Hukum dan keputusan yang diusulkan oleh DewanMenteri disebut Dewan Penasehat (Majilis Al Shura) untuk diskusi setelah itu merekadiserahkan kepada Emir untuk diratifikasi. 27
  28. 28. Parlemen Qatar berbentuk Unikameral (Majlis as-Shura/Advisory Council). Fungsilegislative dipegang oleh Dewan Penasehat.Sebuah Dewan Penasehat atau Majlis al-Syuratelah membatasi kewenangan legislatif untuk merancang dan menyetujui undang-undang,tetapi Emir telah katakan akhir pada semua hal. Tidak ada pemilu legislatif telahdiselenggarakan sejak tahun 1970 ketika ada pemilihan parsial bagi tubuh. Pada tahun 2003,Qatar mengadopsi konstitusi baru yang disediakan untuk pemilihan langsung anggota DewanPenasehat. Dewan Penasehat dapat menyusun dan menyetujui undang-undang, tapi kata akhirada di tangan Emir. Dewan ini memiliki 45 anggota, 30 di antaranya dipilih oleh langsung,rahasia umum, dan 15 di antaranya ditunjuk oleh Emir.Pemilu berikutnya dijadwalkan untuk2013. Pada tahun 2007, Pengadilan Administratif, Mahkamah Konstitusi, dan PengadilanTingkat Pertama, Banding, Kasasi dan didirikan. Semua hakim yang ditunjuk oleh derajatAmiri, pada rekomendasi dari Dewan Agung Kehakiman (didirikan pada 1999). Syarat yangselama tiga tahun. Sistem hukum didasarkan pada kode hukum Islam dan sipil, dan sistemdiscretionary hukum yang dikendalikan oleh Emir. hukum Islam mendominasi keluarga danmasalah pribadi.e. Pembuatan Kebijakan Pembuatan kebijakan diusulkan oleh Dewan Menteri.Dewan Menteri juga memprakarsaiundang-undang. Hukum dan keputusan kemudian diusulkan oleh Dewan Menteri kepadaDewan Penasehat (Majilis Al Shura) untuk diskusikan. Setelah didiskusikan kebijakantersebut diserahkan kepada Emir untuk diratifikasi. Jadi, keputusan akhir tetap di tanganEmir, disetujuinya atau tidak sebuah kebijakan tergantung dari Emir.f. Hukum Qatar merupakan negara yang merdeka dan berdaulat yang menggunakan Syari‘ah(hukum Islam) sebagai hukum dasar perundang-undangannya serta Islam sebagai agamaresminya.Qatar adalah hukum perdata yurisdiksi. Namun, syariat atau hukum Islamditerapkan pada aspek hukum keluarga , warisan , dan beberapa tindak pidana. Artinyahukum Qatar adalah gabungan dari hukum perdata dan hukum Islam atau Syariat. 28
  29. 29. g. Peradilan Peradilan baru yang dikeluarkan pada tahun 2003, sistem peradilan mamuat dua, hukumperdata dan Islam, digabungkan di bawah pengadilan yang lebih tinggi, Pengadilan Kasasi,didirikan untuk banding. Pada tahun 2007, Pengadilan Administratif, Mahkamah Konstitusi, dan PengadilanTingkat Pertama, Banding, Kasasi dan didirikan. Semua hakim yang ditunjuk oleh derajatAmiri, pada rekomendasi dari Dewan Agung Kehakiman (didirikan pada 1999). Syarat yangselama tiga tahun. Sistem hukum didasarkan pada kode hukum Islam dan sipil, dan sistemdiscretionary hukum yang dikendalikan oleh Emir. hukum Islam mendominasi keluarga danmasalah pribadi.h. Dinamika Politik Pemerintahan Dalam perkembangannya, sejak Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani sebagai AmirNegara Qatar tahun 1995 menggantikan Ayahnya, Sheikh Khalifa bin Hamad Al-Thani yangditurunkan melalui kudeta tidak berdarah tersebut, Qatar telah banyak mengalamiperubahandan kemajuan dibidang politik, ekonomi dan sosial. Dalam bidang politik yang menonjolantara lain adalah keputusan Qatar membuat UUD Tetap Qatar yang telah resmidiberlakukan mulai tanggal 8 Juni 2005, 2 kali menyelenggarakan pemilu Dewan Kotapraja,pemilihan Dewan Kamar Dagang dan Industri, serta akan dibentuknya parlemen yangsebagian besar keanggotaannya dipilih secara langsung. Perkembangan lainnya yang menonjol akhir-akhir ini adalah upaya Qatardalammemperkuat pemerintahannya melalui pembentukan Lembaga-lembaga Negaradanreshuffle terbatas Kabinet dan sejumlah Pejabat Tinggi. Amir Qatar, Sheikh HamadbinKhalifa Al-Thani tanggal 22 Juli 2000 telah mengeluarkan Dekrit Amiri tentangpengangkatan Sheikh Dr. Muhamad bin Eid Al-Thani sebagai Menteri Negara. Sebelumnyasejak September 1991, Dr. Muhamad bin Eid Al-Thani menjabat sebagai Ketua BadanUmum Pemuda dan Olah Raga, dan pada tanggal 12 Juli 2000 telah diangkat sebagaiSekretaris Jenderal Dewan Keluarga yang Berkuasa di Qatar. Dr. Muhamad bin Eid Al-Thanitelah berkunjung ke Indonesia tanggal 10 Mei 2000 sebagai Utusan Khusus Amir Qatar 29
  30. 30. dalam rangka menyampaikan Undangan Resmi kepada Presiden RI untuk menghadiri KTTOKI ke- IX di Qatar bulan Nopember 2000. Selain itu, pada tanggal 12 Juli 2000, Amir Qatar mengeluarkan Dekrit No.1 tahun2000tentang pembentukan Dewan Keluarga Yang Berkuasa dipimpin oleh Amir sendiridansebagai Wakil Ketua adalah Putra Mahkota dengan nama ―Dewan Keluarga‖.Sedangkeanggotaanya terdiri dari 12 orang dari Keluarga Yang Sedang Berkuasa di Qatar,danpengangkatannya melalui Keputusan Amir.Dewan Keluarga tersebut jugamempunyaiSekretaris Jenderal yang diangkat oleh Amir, yang tugasnya menjalankan urusanDewan.Pada awal pertemuannya telah memilih Wakil Sekretaris Jenderal yang melakukantugasnya apabila Sekretaris Jenderal berhalangan. Keanggotaan Dewan Keluarga adalahhanya suatu kehormatan dan biak Sekretaris Jenderal maupun Anggota Dewan tidakmendapatkan fasilitas apapun. Pada tanggal 13 Desember 2000, Amir Qatar dengan Dekrit No.58 tahun 2000telahmembentuk Dewan Tertinggi Investasi Kas Cadangan Negara yang susunanorganisasinya adalah sebagai berikut:i. Politik Luar Negeri Qatar memiliki hubungan bilateral dengan berbagai kekuatan asing. Ini telahmemungkinkan pasukan Amerika untuk menggunakan pangkalan udara untuk mengirimpasokan ke Irak dan Afghanistan.Hal ini juga menandatangani perjanjian kerja samapertahanan dengan Arab Saudi, dengan siapa itu saham tunggal terbesar non-terkait ladanggas di dunia. Ini adalah negara kedua, yang pertama adalah Perancis, telah mengumumkanpengakuan dari oposisi LibyaDewan Transisi Nasional sebagai yangsah pemerintahdari Libya di tengah-tengah perang sipil Libya 2011. Sejarah aliansi Qatar memberikan wawasan dasar kebijakan mereka. Antara 1760 dan1971, Qatar mencari perlindungan resmi dari kekuasaan sementara tinggi Ottoman, Inggris,Al-Khalifa dari Bahrain, Persia, dan Wahhabi dari Arab Saudi. Hal ini tidak diragukan lagimenjadi bangsa berdaya antara negara-negara berpengaruh dan selalu takut kehilangankedaulatan mereka. Itu cepat menentukan bahwa menciptakan aliansi permanen tidak dalamkepentingan terbaik Qatar dan bahwa hal itu tidak bisa beristirahat keamanan di tangan yang 30
  31. 31. lain, satu-satunya hal yang permanen adalah kepentingan Qatar. Qatar berusaha untuk mengamankan ancaman berada di sebuah wilayah geografis yang mudah menguap, dengan ketidakpercayaan dan ancaman nuklir dalam waktu dekat, dengan mengundang Amerika Serikat untuk menciptakan basis penuh berfungsi militer. Kudeta Sheikh Hamad pada tahun 1995 kebangkitan politik luar negeri, yang memungkinkan untuk melangkah keluar dari bayang-bayang Arab Saudi, dan unaligned kebijakan dari mereka, mengejutkan wilayah tersebut. Spekulasi dari upaya Arab Saudi yang disponsori kudeta di akhir 1990-an untuk mengembalikan ayah Emir digulingkan, dan sengketa perbatasan, menyebabkan hubungan ribut, sehingga Riyadh menarik perwakilan diplomatik dari 2002 hingga 2007. Peluncuran Al-Jazeera tentu tidak membantu, berulat ketidakpercayaan di kawasan ini, dan memunculkan pertanyaan atas motif di balik itu dan jalan Qatar dengan modernitas dalam kaitannya dengan berbagai negara itu terpengaruh. Qatar juga merupakan anggota awal OPEC dan anggota pendiri dari Gulf Cooperation Council (GCC). Ini adalah anggota dari Liga Arab.Negara ini belum diterima wajib Mahkamah Internasional yurisdiksi. Pada tanggal 10 Oktober 2005, untuk pertama kalinya, Qatar terpilih untuk masa jabatan dua tahun pada Dewan Keamanan PBB untuk 2006-2007. Pemerintah Qatar adalah dermawan utama dari Al Jazeera jaringan televisi. Dituduh pelaporan bias terhadap beberapa pemerintah, jaringan telah dilarang di Kuwait . Hal ini telah menyebabkan hubungan tegang antara Qatar dan beberapa pemerintah di kawasan yang melihat pemerintah Qatar sebagai bertanggung jawab untuk pelaporan Al Jazeera konon pembakar. Sebagian besar negara-negara maju (ditambah Brunei dan Indonesia ) dibebaskan dari visa persyaratan. Warga negara dibebaskan juga dapat meminta visa bersama yang memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan ke Oman juga. pemegang paspor Israel namun dilarang untuk masuk Qatar.D. Negara Oman1. Profil Negara Oman Kesultanan Oman adalahsebuahnegara Arab di Asia Barat Daya di pesisirtenggara JazirahArab. Oman berbatasandengan UniEmirat Arab (UEA) di barat-laut,Arab Saudi di barat, 31
  32. 32. dan Yaman di barat-daya. Pesisir ini dibentukoleh Laut Arab di tenggaradan Teluk Oman ditimur-laut. Enklave Madha dan Musandam dikelilingioleh UEA di perbatasan daratnya,dengan Selat Hormuz danTeluk Oman membentukperbatasanpantaiMusandam. Selama satu periode, Oman pernah menjadi kekuatan kawasan yang moderat, pernahmemiliki kesultanan melintasi Selat Hormuz hinggake Iran, danwilayah yang kinidisebut Pakistan, danselatan jauh hingga ke Zanzibar di pesisir tenggara Afrika. Waktupunberganti, kekuatannya melemah, kesultanan ini menjadi berada di bawah pengaruh kuat BritaniaRaya, Meskipun Oman secara resmi tidak pernah menjadi bagian Imperium Britania, tidak jugamenjadi protektorat Britania. Oman pernah dikuasaio leh dinasti Al Said sejaktahun 1744, dantelah lama menjalin hubungan militer dan politik dengan Britania Raya, dan Amerika Serikat,meskipun Oman memelihara kebijakan luar negeri yang bebas. Oman adalah sebuah negara monarki mutlak di mana Sultan Oman menjalankan kewenanganparipurna, meskipun demikian parlemen memiliki beberapa kekuasaan legislative danpengawasan. Pada bulan November 2010, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menyatakan bahwa Oman, di antara 135 negara sedunia, merupakan negarayang paling terperbaiki dalam 40 tahun terakhir. Menurut indeks-indeks internasional, Omanadalah salah satu negara yang paling maju dan stabil di Dunia Arab.2. Sistem Administrasi Negara Oman a. Bentuk Pemerintahan Bentuk pemerintahan negara Oman adalah Monarki (Kesultanan). b. Konstitusi HukumDasar Negara (Basic Statute of the State), ditetapkantanggal 6 November 1996 mengatur system pemerintahandanhak-haksipilwarga negara. c. Sistem Hukum MenggunakanHukum Islam (Syariah) dan juga Common law Inggris khususnya untuk mengatur masalah sosial dan perdagangan. 32
  33. 33. d. Kepala Negara/Pemerintahan Sultan merangkap Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, danMenteri Keuangan. Sultan Qaboos bin Said Al-Said berkuasa sejak tanggal 23 Juli 1970.e. Sistem Politik Dewan Menteri adalah badan eksekutif tertinggi yang diangkat oleh Sultan. Sejak 27Desember 1997 diterapkan system parlemen dua kamar (bicameral), yaitu Majelis Oman(Majlis Oman/Council of Oman) dan MajelisPermusyawaratan (Majlis Ash-Shura/Consultative Council).di negara Oman tidak terdapat partai politik.f. Sistem Peradilan: Sistem peradilan berada di bawah Kementerian Kehakiman. Supreme Judicial Councilyang dipimpin oleh Sultan Qaboos bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan umum dibidang hukum. Berdasarkan Judicial Authority Law tahun 1999, system peradilan menjaditerpadu terdiri 3 tingkatan:1) Pengadilan tingkat pertama (Court of First Instance), berada di 40 distrik (wilayats). Kewenangannya menangani perkara perdata, pidana, dan perdagangan.2) Pengadilan tingkat banding (Appeal Court), berada di 6 kota (Muscat, Sohar, Nizwa, Salalah, Ibra, danIbri).3) Mahkamah Agung (Supreme Court), berada di Muscat. Selainituterdapat pula duabadanperadilan independen:1) Peradilan Administrasi (Administrative Court), terbentuk April 2001, kewenangannya menangani perkara dimana salah satu pihaknya badan pemerintah.2) Pengadilan Keamanan Negara (State Security Court), terbentuk Februari 2003, kewenangannya menangani permasalahan terkait keamanan nasional.g. Pemerintahan Daerah: 33
  34. 34. Terdiridariatas 9 wilayah administrative, 4 kegubernuran (Muhafatzat): Muscat, Musandam, Dhofar, dan Al-Buraimi; dipimpin olehseorang Gubernur yang diangkat oleh Sultan Qaboos setingkat Menteri Negara. Terbagi atas 16 distrik, 5 propinsi (Mintaqat): Al-Batinah, Al-Dhahirah, Ad-Dakhiliyah, Al-Sharqiya, Al-Wusta. Terbagiatas 38 distrik dan sembilan wilayah di atas dibagi lagi menjadi 54 distrik (Wilayats) dipimpin oleh seorangWali yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri.E. Negara Bahrain1. Profil Negara Kerajaan Bahrain (Arab: ‫ )نيرحبلا ةكلمم‬adalah sebuah negara kepulauan di TelukPersiayang tidak mempunyai perbatasan. Teluk Bahrain memisahkan negara inidengan Qatardan Arab Saudi. Tetangga Bahrain, Arab Saudi terletak di sebelah barat dandisambungkan ke Bahrain melalui Tambak Raja Fahd yang dibuka secara resmi pada 25November 1986 dan Qatar di sebelah selatan menyeberangi Teluk Persia.2. Kondisi Ekonomi Karena Bahrain terletak di wilayah yang kadar peningkatan harga minyak yang tinggi,pertumbuhan ekonomi Bahrain adalah yang tercepat pada Januari 2006 menurut KomisiEkonomi dan Sosial PBB untuk Asia tengah. Bahrain juga mempunyai pasaran ekonomi yangpaling bebas di Timur Tengah menurut Indeks Kebebasan Ekonomi 2006 terbitan HeritageFoundation, dan menduduki peringka ke-25 ekonomi yang paling bebas di dunia. Pendapatan utama di Bahrain bersumber dari produksi dan pemrosesan minyak, dan sekitar60 persen merupakan pendapatan hasil ekspor, 60 persen untuk pemerintahan, dan 30% daritotal GDP. Kondisi ekonomi Bahrain juga berfluktuasi seiring perubahan harga minyak pada1985, contohnya, sepanjang dan setelah krisis Perang Teluk pada 1990-91, dengan fasilitaskomunikasi dan transportasinya yang maju maka Bahrain dijadikan tempat pilihan untukdidirikannya perusahaan-perusahaan multinasional yang berbisnis di teluk persia. Masalah-masalah ekonomi jangka panjang yang mungkin dihadapi oleh Bahrain adalah langkanya 34
  35. 35. pekerjaan untuk generasi mudanya, berkurangnya cadangan minyak dan sumber air bersih bawahtanah.3. Kependudukan dan Budaya Agama resmi Bahrain ialah Islam, dengan mayoritas penduduknya mengamalkan ajaranIslam. Walau bagaimanapun, dengan kebanjiran pendatang dan pekerja asing dari non-Islamseperti Filipina dan Sri Lankapersentase keseluruhan masyarakat Muslim di negara tersebutmenurun drastis pada tahun-tahun terakhir ini. Menurut sensus pada tahun 2001, 81,2%penduduk Bahrain ialah Muslim, 9% Kristen, dan 9,8% mengamalkan ajaran lain. Baru-baru ini, Bahrain telah berganti menjadi masyarakat kosmopolitan dengan duamasyarakat campuran: dua pertiga penduduk Bahrain terdiri dari masyarakat Arab, sedangkanyang lain adalah pendatang dan pekerja dari negara seperti Iran, Asia Selatan, dan AsiaTenggara. Masyarakat terkini bisa diklasifikasikan sebagai Al-Khalifa, kabilah Arab yang bersekutudengan Al-Khalifa, masyarakat Baharnah(Syiah Arab), masyarakat Howilla (Sunah Arab dariPersia), Sunah Arab (dari tanah besar), Ajam (Syiah Persia), masyarakat India yang berdagangdengan Bahrain dan menetap di sana sebelum ditemukannya minyak (sebelum ini dikenalsebagai Banyan), kelompok masyarakat Yahudi yang kecil, dan masyarakat-masyarakat lain. Walaupun Manama sebagai pusat kota sangat modern dan gemerlapan, budaya yang terdapatpada desa-desa dipulau-pulau lain (walaupun masih bagian dari Manama juga) tetap sangattradisional. Wanita menutup diri dengan jubahnya dari kepala hingga kaki, dan wisatawandiminta untuk menggunakan rok panjang dan baju berenang tertutup (bukan bikini).4. Sistem Administrasi Negara Bahrain a. Bentuk Negara Bentuk negara bahrain yaitu monarki konstitusional. Yaitu Negara yang melanjutkan kekuasaannya dengan asas turun temurun kepada anak cucu yang kesemua tindak tanduk pemerintahan tuinduk pada konstitusi yang telah dibuat baik oleh Negara secara arti sempit dan arti luas. 35
  36. 36. b. Sistem Politik Bahrain ialah sebuah negara yang menjalankan sistem monarki konstitusional yangdikepalai oleh raja, Syekh Hamad bin Isa Al Khalifah; kepala pemerintahan saat ini ialahPerdana Menteri Syekh Khalifah bin Salman Al Khalifah yang mengepalai anggota kabinetsebanyak 15 orang. Bahrain mengamalkan sistem dwi-perundangan yaitu Dewan Perwakilandan Majelis Syura yang dipilih oleh raja. Kedua dewan mempunyai anggota sebanyak 40orang. Pemilihan umum diadakan pada tahun 2002 dengan anggota parlemen bertugasselama empat tahun satu periode. Hak politik kaum wanita di Bahrain mendapatkan satu kemajuan saat wanita diberi hakuntuk memilih dan bertanding dalam pemilu nasional buat pertama kali pada pemilutahun 2002. Walaupun tidak ada wanita terpilih dan mendapatkan kursi pada pemilihan yangdidominasi oleh Shyah dan Sunni, sebagai kompensasinya enam orang calon wanita dilantiksebagai anggota dari Majelis Syura, sekaligus mewakili komunitas Yahudi dan Kristen yangterdapat disana. Menteri wanita pertama yang dilantik di Bahrain ialah Dr. NadaHaffadh sebagai Menteri Kesehatan. Ia dilantik pada tahun 2004. Raja baru-baru ini mendirikan Dewan Makamah Agung untuk menata pengadilan-pengadilan di negara ini dan mensahkan pemisahan cabang administratif dan hukumpemerintahan. Pada 11-12 November 2005, Bahrain menganjurkan Forum Masa Depan yangdihadiri pemimpin-pemimpin dari Timur Tengah dan negara-negara G8 dan membicarakanreformasi politik dan ekonomi di wilayah bersangkutan.c. Kehidupan Demokrasi Pemilu legislatif di Bahrain akhirnya digelar pada tanggal 23-30 Oktober 2010. Padapemilu ini, al-Wefaq Islamic Society Bahrain yang merupakan partai Syiah terpenting dinegara ini meraih 18 kursi, dan menjadi fraksi terbesar di parlemen Bahrain. Setelah partaiini, Partai Mustaqil menyusul dengan perolehan 15 kursi. Adapun partai Sunni yang terdiridari kelompok pendukung Salafi dan Ikhwanul Muslimin hanya meraih tujuh kursi. Di luar kemenangan itu ada fenomena lain di Bahrain. Sebagaimana negara-negara diTeluk Persia lainnya, ada dewan lain di luar parlemen bernama Dewan Permusyawaratan 36
  37. 37. yang beranggotakan para raja dan pangeran. Ratifikasi ketetapan parlemen harus mendapatpersetujuan dari dewan ini. Bahrain terdiri dari 32 pulau dengan luas total 700 km persegi dan dengan populasi750.000 orang. Sekitar 70 persen penduduk Bahrain adalah pemeluk syiah. Namun sejaktahun 1782, Bahrain diperintah oleh Dinasti Al-Khalifa yang bermazhab Sunni. Setelah berada dalam imperialisme Inggris selama satu abad, akhirnya Bahrain merdekapada tahun 1971, kemudian memiliki undang-undang dasar dan parlemen. Namun mantanAmir Bahrain tidak bisa menerima kritik parlemen, hingga akhirnya membubarkan parlemenpada tahun 1975. Sejak itu, rakyat Bahrain terutama warga syiah mendesak pembentukankembali parlemen di negara ini. Pada tahun 1994 muncul tuntutan pendirian parlemen dan penghilangan diskriminasiyang semakin serius. Buntutnya terjadi berbagai friksi dan bentrokan. Komunitas syiahBahrain menilai pemicu utama friksi tersebut adalah kepala keamanan Bahrain yangberkebangsaan Inggris. Dengan naiknya Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa menjadi AmirBahrain pada tahun 1999, maka dimulailah fenomena baru di negara ini. Sheikh Hamad binIsa Al Khalifa berkomitmen melakukan reformasi politik dan menghilangkan diskriminasiterhadap warga syiah. Ia membebaskan sejumlah tahanan politik dan membiarkan koran-koran oposisi beroperasi. Pada tahun 2001 disusun Undang-undang Dasar Bahrain. Setahun kemudian digelarpemilu legislatif. Dengan demikian, rakyat Bahrain terutama warga syiah berharap bisamengubah kondisinya dan mengakhiri diskriminasi di sektor politik dan ekonomi di negaraini. Namun keadaan sebenarnya tidak terjadi demikian. Meskipun Syiah adalah populasimayoritas di Bahrain, tetapi mereka hanya dibolehkan menguasai 18 kursi dari 40 kursi diparlemen. Selain itu parlemen pilihan rakyat ini tidak memiliki wewenang yang memadai.Terkait hal itu, Nabil Rajab, anggota Pusat HAM Bahrain mengatakan, "Jika seluruh anggotaparlemen Bahrain dari kelompok Syiah sekalipun, suara mereka yang mayoritas itu tetaptidak akan didengar. Karena berdasarkan sistem politik Bahrain, Dewan TinggiPermusyawaratan Bahrainlah yang mengangkat mereka dan bertanggung jawabmengesahkan seluruh ketetapan parlemen." Dengan kata lain, meskipun digelar pemiluparlemen, namun tetap saja kekuasaan berada di tangan para raja dan putra mahkota. Nabil 37
  38. 38. Rajab menilai masalah ini memicu turunnya partisipasi rakyat dalam pemilu legislatifterbaru. Minimnya wewenang lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif hanya salah satumasalah yang menimpa warga Syiah Bahrain. Di tingkat kabinet, hanya segelintir jabatanmenteri diberikan kepada warga Syiah dan posisi kementerian sentral hanya dipegang olehanggota keluarga al-Khalifa. Contohnya, meskipun partai Syiah dari fraksi Wefaq meraihsuara mayoritas di parlemen, namun raja Khalifa bin Salman al-Khalifa kembali terpilihsebagai perdana menteri Bahrain. Ia terpilih menjadi perdana menteri Bahrain sejak negaraini merdeka pada tahun 1971. Dengan demikian, pemerintahan Bahrain bisa disebut sebagaikekuasaan minoritas atas mayoritas. Penguasa Bahrain memanfaatkan diskriminasi terhadapwarga Syiah, hingga mereka diposisikan sebagai warga kelas dua. Syiah Bahrain sejatinya berada di wilayah marjinal dan tidak mendapatkan fasilitas yangsama dengan saudaranya Sunni. Mengenai hal ini, Rebecca Santana, jurnalis AssociatedPress dalam reportasinya mengungkapkan, "Syiah bahkan tidak bisa disebut sebagai wargakelas dua. Karena lapangan kerja yang memadai, tempat yang layak dan seluruh fasilitassosial dan politik di Bahrain dikuasai oleh minoritas Sunni yang mendapat dukungan dariDinasti Al-Khalifa." Mengenai kondisi yang menyedihkan dari warga Syiah di Bahrain, BBC melaporkan,"Syiah Bahrain banyak yang menganggur, tinggal di tempat-tempat yang tidak layak,dilarang menduduki berbagai jabatan di lembaga-lembaga pemerintah, tidak bolehmenduduki jabatan penting di sektor minyak dan perbankan, serta diskriminasi besar-besarandi negara ini." Bukan hanya itu, di sejumlah buku pelajaran negara ini yang berada dalam kekuasaanSalafi terjadi penghinaan terhadap keyakinan orang-orang syiah di sekolah. Pemimpin politiksyiah Bahrain menyatakan, jika penghinaan ini terhadap warga syiah di sekolah terusberlanjut, kami akan mencegah anak-anak kami masuk kelas-kelas pendidikan agama Islamdi sekolah-sekolah negeri. Menyikapi hal ini, menteri pendidikan Bahrain berkomitmen akanmelakukan reformasi sistem pendidikan di negara ini. Salah satu pemicu utama friksi antara warga syiah dengan penguasa adalah diskriminasi.Aksi protes warga syiah dalam bentuk keluarnya statemen bersama wawancara dan 38
  39. 39. demonstrasi. Aksi protes terhadap warga syiah kian meningkat menyikapi eskalasi tekananpemerintah dan pasukan keamanan terhadap aktivis syiah. Pemerintah Bahrain menindakkeras aksi protes warga syiah dan menilainya sebagai mengganggu keamanan negara.Menteri kehakiman Bahrain beberapa hari lalu menyebut aktivitas warga Syiah sebagaisebuah masalah keamanan yang sejenis dengan aksi teroris. Ditegaskannya, kemenanganSyiah di parlemen tidak bermakna sebagai berakhirnya sebuah periode dan dimulainya babakbaru. Pengacara salah seorang tahanan Syiah kepada BBC mengatakan, "Setiap kritikanterhadap pemerintah disebut sebagai aksi teroris. Bahkan kontak telpon saja merekakategorikan sebagai aksi teroris." Tidak hanya itu, penahanan warga Syiah Bahrain biasanya tidak mengenal batas waktudan dilakukan tanpa vonis pengadilan. Berbagai fakta menunjukkan terjadinya berbagaipenyiksaan terhadap para tahanan di penjara-penjara Bahrain. Amnesti Internasional dalamstatemennya yang dirilis beberapa pekan lalu menyatakan, "Menjelang pemilu legislatif,sekitar 250 aktivis Syiah ditangkap dan disiksa petugas keamanan Bahrain." Beberapa waktulalu tersebar gambar penyiksaan terhadap para tahanan Syiah di penjara-penjara Bahrain.Sontak lembaga-lembaga internasional mendesak diakhirinya penyiksaan tersebut. Pada bulan Agustus lalu, sekitar 300 warga Syiah termasuk 27 aktivis ditangkap dandisiksa oleh petugas keamanan Bahrain. Meski demikian, para analis menilai aksipenangkapan dan penyiksaan tersebut justru menjadi pemicu utama partisipasi aktif wargasyiah dalam pemilu legislatif di negara ini. Namun tampaknya, sejumlah negara di kawasanmendukung aksi yang dilakukan pemerintah Bahrain. Karena terwujudnya hak-hak wargaSyiah Bahrain atas hak-hak politik dan ekonominya menyebabkan masalah bagi penguasa dikawasan yang tidak mengakui hak-hak minoritas terutama syiah. Warga syiah Bahrain meyakini pemerintah negara ini menerima para imigran Sunni darisejumlah negara seperti Yordania, Suriah, Arab Saudi dan Palestina. Mereka diberikankewarganegaraan ganda, berbagai fasilitas dan lapangan kerja. Padahal pengangguranmenjadi masalah utama syiah Bahrain. Tahun lalu mereka membuat rantai manusiasepanjang empat kilometer mengecam kebijakan pemerintah. Mereka menyatakan,pemerintah Manama telah memberikan kewarganegaraan Bahrain kepada sekitar 280 ribu 39
  40. 40. orang imigran Sunni. Jika kondisi ini terus berlanjut hingga 2050 lebih dari 80 persen populasi Bahrain diisi oleh warga sunni.F. Negara Maroko1. Profil Negara Maroko adalah salah satu dari 22 Negara Arab yang tergabung dalam Organisasi Liga Arabyang bermarkas di Cairo, Mesir. Negara ini terletak persis di ujung utara benua Afrika danberbatasan di sebelah utara dengan laut tengah, sebelah timur dengan aljazair, sebelah selatandengan Mauritania dan sebelah barat dengan Samudera Atlantik. Letak Maroko yang sangatstrategis di perairan Samudera Atlantik dan Laut Tengah menyebabkan Negara ini menjadiincaran kaum imperialis barat. Dilihat dari urutan sejarah di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa rakyat Marokomerupakan perpaduan berbagai suku yang intinya ada dua, yaitu Suku Barbar dan Suku Arab.Suku Barbar kebanyakan mendiami wilayah bagian selatan (Marrakech, Agadir, Ouarzazat dansekitarnya), dan sebagian lagi di utara (Tetouan, Nador dan sekitarnya). Kata ―Maroko‖ berasaldari ―Marrakech‖ yaitu nama salah satu kota di selatan Maroko. Dalam bahasa Arab, Marokodisebut dengan al-maghrib yang artinya ―wilayah bagian barat atau tempat terbenam matahari,sedangkan al-maghrib al ‗arabi adalah kaukus Negara-negara afrika bagian utara yang terdiri darialjazair, Tunisia, libya, Mauritania dan Maroko. Kelima Negara tersebut telah membentukpersatuan magrib arabi (Union du magebeinne arabe {UMA}). Maroko mempunyai empat ibu kota: Rabat, ibu kota adminitrasi, Casablanca, ibu kotaperdagangan dan perindustrian, Marrakech, ibu kota wisata dan Fes, ibu kota budaya dan ilmupengetahuan. Mayoritas rakyat Maroko (99%) memeluk agama Islam, selebihnya memeluk agama Yahudidan Nasrani. Jumlah rakyat Maroko sekitar 30 juta jiwa. Bahasa resmi Negara adalah bahasaArab, sedangkan bahasa keduanya adalah bahasa Perancis, Spanyol dan Barbar. Walaupunbahasa Perancis merupakan bahasa kedua, namun penggunaannya, baik di bidang administrasiNegara maupun sebagai bahasa pengantar pendidikan, kadangkala melebihi bahasa resmi, yaitubahasa Arab. 40
  41. 41. 2. Kondisi Ekonomi Maroko merupakan salah satu Negara dunia ketiga yang sedang membangun. PenjajahanSpanyol dan Perancis telah melumpuhkan sendi perekonomian setempat, sehingga pemerintahanMaroko, setelah terbebas dari penjajahan, harus berjuang dan menyusun strategi pembangunanguna meningkatkan tarap hidup masyarakat yang relatif rendah kala itu. Maka dibuatlah suatuperencanaan yang menitikberatkan pada sektor pertanian. Hal ini mengingat Maroko memilikitanah yang subur, di samping sistem ini paling tepat untuk perekonomian rakyat yang hidupdengan cara tradisional. Strategi ini ternyata ampuh untuk memperbaiki perekonomian Maroko,sebagaimana terlihat jelas dengan tingginya tingkat ekspor hasil pertanian Maroko ke berbagaiNegara eropa dan timur tengah. Di samping itu, peran sektor perikanan juga tidak dapatdisisihkan dalam menambah devisa Negara, mengingat sebagian besar wilayah Maroko berada dipantai Samudera Atlantik dan laut tengah. Dalam sektor wisata pun Maroko boleh dikatakan unggul. Ini terbukti dengan banyaknyaobyek wisata yang menarik minat pelancong dari Eropa, Asia maupun benua lainya. Dalamsektor industri, Maroko juga dikenal sebagai negara penghasil fosfat terbesar di dunia. Pabrikfosfat yang berada di kota Shafi merupakan penopangan terpenting ekonomi negara setelahpertanian. Juga tidak dapat dilupakan, keberadaan pelabuhan-pelabuhan laut internasional yangberada di beberapa kota pesisir seperti Safi, Tanger, Mohammedia dan Casablanca yang telahbanyak menyumbangkan devisa bagi Maroko. Bahkan boleh dikatakan, pelabuhan kapalcasablanca merupakan yang terbesar di wilayah Afrika Utara. Menurut statistik ekonomi Marokotahun 1999, Maroko telah memililki income perkapita sebesar US$ 1300. dan di bawahpemerintahan raja mohammad VI yang naik tahta yang cukup berarti. Hal ini terbukt dariberbagai proyek dan perencanaan pembangunan yang dicanangkan pemerintahan denganberbagai negara yang tergabung dalam Uni Eropa.3. Kondisi Sosial Masyarakat Maroko dikenal sebagai masyarakat yang familiar dan bersahabat. Hal ininampak jelas kita melihat sambutan hangat yang diterima para pendatang asing di negara ini,terutama yang datang dari negara-negara Islam. Boleh jadi, suasana kekeluargaan yang 41
  42. 42. diperhatikan masyarakat Maroko tersebut, merupakan pengaruh dari nilai-nilai yang telah adasejak lama di kalangan penduduk Maroko. Masyarakat Maroko sangat kuat memegang teguhadat istiadat dan nilai-nilai pergaulan serta kehidupan yang ditanamkan nenek moyang mereka.Sehingga, walaupun perngaruh globalisasi telah mengimbas berbagai aspek kehidupan, hal-halyang berbau tradisi dan adat tetap terjaga. Misalnya berkorban pada hari raya Idul Adha, keluarrumah dengan pakaian tradisional yang indah pada malam ke-27 Bulan Ramadan, puasa padahari Maulid Nabi dan Isra Mi‘raj, menyiram air pada asyura‘ dan tadarusan al-quran sehabisshalat subuh dan maghrib di mesjid-mesjid di Maroko.4. Sistem Administrasi Negara Maroko a. Bentuk Negara Bentuk negara Maroko adalah kesatuan (desentralis). Wilayah Maroko terbagi-bagi atas wilayah-wilayah yang masing-masing memiliki otonomi lokal seperti region, prefektur, propinsi, serta komunitas-komunitas urban dan rural. Terdapat 16 region di Maroko, di mana masing-masing region bersifat lintas propinsi dan prefektur. Komunitas-komunitas rural punya otonomi finansial. Terdapat pemilu di tingkat lokal. b. Bentuk Pemerintahan Pemerintahan Maroko menganut sistem monarki konstitusional. Tahta kerajaan merupakan warisan turun temurun yang dipegang oleh Dinasti Alwiyah. Raja sebagai Kepala Negara diba‘iat sebagaimana layaknya system khilafah dan diberi gelar Amirul Mukminin yang mengisyaratkan sebagai pemimpin umat Islam di Maroko. Roda pemerintahan dijalankan oleh Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang diangkat oleh raja. Maroko mempunyai parlemen yang terdiri dari majelis rendah yang dipilih melalui pemilihan secara langsung dan majelis tinggi yang dipilih secara tidak langsung. c. Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan negara Maroko adalah semi-presidensil. Sistem semi- presidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem 42
  43. 43. pemerintahan: presidensial dan parlementer. Terkadang, sistem ini juga disebut denganDualisme Eksekutif. Parlemennya bikameral (House of Representatives dan House ofCounselors). House of Representatives terdiri atas 325 anggota terpilih (30 kursidiperuntukkan bagi perempuan). House of Counselors terdiri atas 270 anggota yang dipilihuntuk masa bakti 9 tahun.d. Politik Maroko Maroko merupakan kerajaan konstitusional dengan parlemen yang dipilih oleh rakyatdalam sebuah pemilihan umum. Raja Maroko dengan kekuasaan eksekutif dapatmembubarkan pemerintah dan mengerahkan pasukan militer. Partai oposisi dibenarkansecara hukum, dan beberapa di antaranya berdiri dalam beberapa tahun terakhir. Sistem politik Maroko berada dalam kerangka kerja parlementer kerajaan konstitusional,dimana Perdana Menteri menjadi kepala pemerintahan yang dibentuk oleh sejumlah partai(multi-partai). Kekuasaan eksekutif dimiliki oleh pemerintah. Sementara kekuasaan legislatifdibagi bersama antara Pemerintah dan dua kamar di parlemen, yakni Dewan PerwakilanRakyat Maroko dan Dewan Konsuler. Hal lain yang penting dalam sistem politik Maroko adalah penegasan yang ada di dalamKonstitusi Maroko bahwa Maroko adalah sebuah Kerajaaan dengan Parlemen danPengadilan yang independen. Konstitusi memberikan kekuasaan yang besar kepada Raja. Di sisi lain Raja jugamemiliki dua tugas penting, sebagai pemimpin politik sekuler dan Pemimpin Keyakinansebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW.Raja memimpin Dewan Menteridan menunjuk Perdana Menteri mengikuti hasil pemilihan legislatif. Dengan rekomendasiPerdana Menteri, Raja menunjuk anggota pemerintahan atau kabinet. Di dalam Konstitusijuga disebutkan bahwa Raja dapat memberhentikan menteri kapan saja. Juga disebutkanbahwa Raja dapat membubarkan Parlemen setelah melakukan konsultasi dengan pimpinankedua kamar di Parlemen, menunda Konstitusi, menggelar pemilihan umum baru, ataumenerbitkan dekrit. Namun hal itu baru sekali terjadi, yakni pada tahun 1965.Raja jugabertindak sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata. 43
  44. 44. Raja Hassan II berkuasa menggantikan ayahnya yang meninggal pada tahun 1961. Setelah memerintah Maroko selama 38 tahun, Raja Hassan meninggal dunia di tahun 1999. Kekuasaannya pun dilanjutkan oleh Raja Muhammad V yang disumpah pada bulan Juli 1999. Dalam pemilihan umum yang digelar tahun 1998, pemerintahan koalisi dipimpin Abderrahmane Youssoufi yang merupakan ketua kubu oposisi sosialis. Kabinet yang dibentuknya pun terdiri dari mayoritas anggota partai oposisi.Pemerintahan Youssoufi adalah pemerintahan pertama di Maroko yang diisi oleh tokoh-tokoh oposisi dan juga merupakan pemerintahan pertama yang dibentuk dari koalisi sosialis, kelompok kiri-tengah, dan nasionalis, dan dilibatkan dalam pemerintahan sampai Oktober 2002.Itu juga merupakan pertama kalinya dalam sistem politik Arab modern dimana kelompok oposisi dapat memimpin.G. Negara Kuwait Kuwait adalah negara dengan bentuk monarkhi konstitusional. Kuwait tidak mengenal sistemkepartaian. Memang ada kekuatan-kekuatan politik yang berperan namun mereka tidakmembentuk suatu partai politik yang formal. Kendati demikian, ada tekanan terus menerus sejak2004 dari pihak Parlemen yang mengarah kepada penciptaan sistem kepartaian seperti itu,namun pihak eksekutif tetap saja bergeming. Yang dikenal di dunia politik Kuwait ialah bentuk-bentuk asosiasi, gerakan, danpengelompokan-pengelompokan. Misalnya, kelompok Islam, kelompok Liberal, dan kelompokTribal (suku-suku). Dalam kampanye pemilu kelompok-kelompok ini diperlakukan sebagaibentuk-bentuk quasi-partai oleh pihak media massa, juga oleh pihak pemerintah. Parlemen sendiri jumlah anggotanya relatif sangat kecil – menurut ukuran kita, yaitu hanya50 orang. Jadi yang namanya Pilcaleg mereka hanyalah untuk memilih 50 orang anggotaParlemen tersebut. Perdebatan yang mewarnai isyu politik Kuwait ialah masalah pentingnya restrukturisasiekonomi Kuwait, dan implikasinya terhadap kesejahteraan sosial, serta redistribusi pendapatannasional. Sebenarnya niat untuk restrukturisasi dan liberalisasi ekonomi yang pada dasarnyamemang baik dan diperlukan oleh Kuwait, diwarnai oleh ketidakpuasan Parlemen, serta 44
  45. 45. kecurigaan mereka terhadap isyu KKN di kalangan elit pemerintahan dan masalah vested interestdi kalangan yang memiliki privilese tertentu. Misalnya, masalah privatisasi yang mendatangkanbenefit-benefit tertentu bagi mereka yang berada di tempat yang basah dan empuk. Hal-halyang–sama seperti di Indonesia juga - tidak mungkin terjangkau dan dapat dinikmati oleh paraanggota Parlemen. Dan tentu saja hal seperti ini menimbulkan rasa iri hati dan ketidakpuasan. Pemerintah terus mempropagandakan perlunya meningkatkan pernanan asing untukupgrading proyek-proyek perminyakan mereka di kawasan Utara negeri Kuwait. Hal inimemperhebat sentimen xenophobia bahwa SDA terbesar mereka yaitu minyak akan dikuasaioleh bangsa asing, dan dengan demikian negara akan berada di bawah ketiak bangsa asing.Dengan diperolehnya windfall profit dari sektor minyak selama 9 tahun berturut-turut banyakanggota Parlemen kini berpendapat bahwa upgrading manajemen perminyakan dengan memakaitenaga asing tidak lagi merupakan hal yang urgen. Hal ini dapat diartikan bahwa Parlemenmenghambat program Pemerintah. Hal ini pula yang memperparah krisis politik bulan April laluyang memuncak dengan pembubaran Parlemen oleh Emir dan rencana Pemilu tanggal 17 bulanMei ini. Masalah politik lainnya yang mewarnai perpolitikan Kuwait ialah masalah naturalisasipenduduk etnik Arab stateless (bidoon jinsiya) yang berasal dari negara-negara tetangga merekaseperti Palestina, Lebanon, Mesir, dsb. Jumlah mereka ini telah mencapai sekurangnya 100.000jiwa. Angka ini cukup merisaukan karena menurut laporan Indexmundi jumlah penduduk Kuwaithanyalah sebesar 2.505.509 (per Juli 2007). Dari angka itu 1,291,354 bukanlah Warga NegaraKuwait tetapi WNA. Sekitar 30% dari Warga Negara Kuwait berasal dari proses naturalisasiterhadap penduduk yang memasuki negeri Kuwait dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1960.H. Konflik Antar Negara1. Kuwait-Irak Perang teluk yang terjadi pada tahun 1990 adalah perang yang dimulai dari adanyapenyerangan dan pendudukan oleh Iraq terhadap Kuwait, yang kemudian berujung terhadap ikutcampurnya Amerika Serikat dalam perang tadi. Perang ini memuncak pada Februari 1991.Sebenarnya, Iraq dan Kuwait merupakan partner, bahkan Kuwait membantu Iraq melawan Iran 45
  46. 46. tahun 1980-1988 melalui pinjaman-pinjaman dan dukungan diplomatik. Namun, karena adanyatuduhan dari Iraq yang menganggap bahwa Kuwait melakukan eksplorasi di wilayah Iraq, dantidak membagi keuntungan dari hasil minyak tadi. Juga adanya tuduhan bahwa Kuwaitmenghasilkan lebih banyak minyak dibandingkan yang diizinkan oleh Organization PetroleumExporting Countries (OPEC), yang berakibat pada menurunnya harga minyak ekspor Iraq.Sehingga, Iraq melakukan penyerangan dan pendudukan atas Kuwait, meskipun sebenarnyabukan merupakan perang antara kedua negara.2. Bahrain-Qatar Pada tahun 1783, keluarga Al Khalifa dari Bahrain menyerang dan mencaplok Qatar. Padatahun 1821, sebagai hukuman atas pembajakan, seorang East India Company kapaldibombardir Doha , menghancurkan kota dan memaksa ratusan warga mengungsi. PendudukDoha tidak tahu mengapa mereka sedang diserang. Akibatnya, kelompok pemberontak Qatarmulai muncul untuk melawan Al-khalifah dan mencari kemerdekaan dari Bahrain. Pada tahun1825, dengan House of Thani didirikan dengan Sheikh Mohammed bin Thani sebagai pemimpinpertama. Meskipun Qatar memiliki status hukum suatu ketergantungan , kebencian membusukmelawan Bahrain Al khalifah di sepanjang pesisir timur semenanjung Qatar. Pada 1867 khalifahAl meluncurkan upaya untuk menghancurkan para pemberontak Qatar, mengirimkan kekuatanangkatan laut besar-besaran untuk Al Wakrah . Hal ini mengakibatkan maritim Qatar-BahrainPerang dari 1867-1868, di mana pasukan Bahrain dipecat dan dijarah Doha dan AlWakrah. Namun, agresi Bahrain telah melanggar dari Perjanjian 1.820 Anglo-Bahrain. Iniserangan, dan serangan balik Qatar, diminta agen politik Inggris, Kolonel Lewis Pelly , untukmemaksakan penyelesaian pada tahun 1868. Misinya ke Bahrain dan Qatar dan perjanjian damaiyang mengakibatkan adalah tonggak dalam sejarah Qatar karena mereka secara implisitmengakui keunikan dari Qatar dari Bahrain dan secara eksplisit mengakui posisiSheikh Mohammed bin Thani , seorang wakil penting dari suku semenanjung. Respondiplomatik Inggris untuk pelanggaran ini diatur menjadi gerak kekuatan politik yang akanterwujud dalam pendirian negara Qatar pada 18 Desember 1878 (untuk alasan ini, tanggal 18Desember dirayakan setiap tahun sebagai Hari Nasional Qatar ). Selain mencela Bahrain untuk 46

×