Isu dan Kebijakan otonomi daerah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Isu dan Kebijakan otonomi daerah

on

  • 567 views

 

Statistics

Views

Total Views
567
Views on SlideShare
567
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
30
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Isu dan Kebijakan otonomi daerah Isu dan Kebijakan otonomi daerah Presentation Transcript

  • Konsep Otonomi Daerah  Kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarkat Sesuai aspirasi masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna & hasil guna penyelenggaraan pemerintah. 2. Sesuai dengan peraturan Per UU-an 1.
  • Merupakan tuntunan Good Governance Demokratis- partisipatif 2. Transparansi 3. Cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan urusan publik yang lebih baik dan bertanggung jawab 1.
  • Kata Kunci  Kewajiban  Daerah otonom mengurus dan mengatur daerahnya     sendiri Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Aspirasi Masyarakat setempat Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan Sesuai peraturan Per- UU- an (hukum)
  • Daerah Otonom  Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan & kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
  • Provinsi – dipimpin Gubernus – otonomi terbatas 2. Kabupaten/ Kota – dipimpin Bupati/ Walikota – otonomi luas 3. Desa – dipimpin Kepala Desa – otonomi “tradisi” 1. Kepala daerah otonom langsung dipilih oleh rakyat
  • Pokok Pelaksanaan OTDA di Indonesia  OTDA di Indonesia dewasa ini adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Artinya OTDA bukan merupakan penyerahan hak dari pemerintahan pusat kepada daerah
  • Nilai Dasar  Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di In donesia, yaitu : 1. Nilai Unitaritas Wujud dari pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain didalamnya yang bersifat negara. 2 Nilai dasar desentralisasi dari isi dan jiwa pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya
  • Kebijakan Otonomi Daerah Untuk merealisir nilai2 tersebut : 1. Pemerintahan diwajibkan melaksanakan politik desentralisasi (kebijakan OTDA) dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan 2. Penyelenggaraan asas desentralisasi di Indonesia terpusat pada daerah- daerah otonom. 3. Penyerahan/ pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke Pemda digunakan untuk mengatur dan mengurus kekuasaan dan kewenangan tersebut.
  • Dasar Pertimbangan Titik Berat OTDA pada Daerah Tingkat II Perhitungan Politis Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga gerakan separatis dan peluang berkembangnya fanatisme federalis relatif minim. 2. Pertimbangan Administratif Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayan masyarakat relatif dapat lebih efektif dan efisien prinsip administratif dati II adalah “ujung tanduk” pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. 1.