0
Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyog...
1.   Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan).2.   Perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain   ...
• Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah• Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran leb...
O Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan  tindak pidana korupsi,O Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentan...
 Menanamkan aspirasi, semangta, dan spirit nasional yang positif dengan  mengutamakan kepentingan nasional Para pemimpin...
UPAYA PENINDAKAN (KURATIF ) Menahan Konsul Jendral RI Johor Baru,Malaysia, EM. Ia diduga melakukan  pungutan liar dalam p...
UPAYA EDUKASI MASYARAKAT• Memiliki rasa tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial,  terkait den...
a. Indonesia   Corruption Watch (ICW)  Adalah sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang mempunyai   misi mengawasi dan m...
Dampak Korupsi   Negara mengalami kerugian dan membuat rakyat semakin miskin. Uang yang seharusnya    diperuntukkan bagi ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA                              NOMOR 31 TAHUN 1999                                    TENTA...
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1     dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapa...
Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31Tahun 1999 dan undang-undang nomor 20 tahun 2001,jenis penjatuhan pidana yang ...
Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkatmenjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentukpada tahun 2003 untuk men...
FUNGSI DAN TUGAS KOMISI PEMBERANTASAN                  KORUPSI•Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pembera...
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DAPAT                 DITANGANI KPK Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara  negara, da...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA                 NOMOR 30 TAHUN 2002                     TENTANG     KOMISI PEMBERANTASAN ...
Pasal 5Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsiberasaskan pada:• Kepastian hukum;• Keterbukaa...
Pasal 15Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:• Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan ...
• KPK menetapkan Timas Ginting selaku pejabat pembuat komitmen  di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Sarana dan  ...
11• 13 Agustus KPK menahan mantan bendahara  umum Partai Demokrat Muhammad                          Desember Kepolisian Th...
PENGADILANTINDAK PIDANA   KORUPSI
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan PeradilanUmum. Untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi d...
DASAR HUKUM Pengadilan ini dibentuk berdasarkan pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Ti...
KEWENANGAN PENGADILAN TIPKORMenurut UU No. 46 Tahun 2009Pasal 5Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunyapeng...
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

6,606

Published on

School task

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
6,606
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
211
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi"

  1. 1. Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) secara harfiah adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
  2. 2. 1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan).2. Perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara.3. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.4. Penggelapan dalam jabatan.5. Pemerasan dalam jabatan.6. Tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan.
  3. 3. • Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah• Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.• Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.• Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".• Lemahnya ketertiban hukum.• Lemahnya profesi hukum.• Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.• Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.
  4. 4. O Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,O Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,O Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,O Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
  5. 5.  Menanamkan aspirasi, semangta, dan spirit nasional yang positif dengan mengutamakan kepentingan nasional Para pemimpin dan penjabat selal di himbau untuk benberikan keteladanan dengan mematuhi pola hidup sederhana dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Demi kelancaran pelayanan administrasi pemerintah,untuk para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua. Menciptakan aparatur pemeritah yg jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
  6. 6. UPAYA PENINDAKAN (KURATIF ) Menahan Konsul Jendral RI Johor Baru,Malaysia, EM. Ia diduga melakukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Menetapkan seorang bupati di Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kolu yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp. 15,9 miliar (2004) Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pmda DKI Jakarta (2004). Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp. 10 milyar lebih (2004)
  7. 7. UPAYA EDUKASI MASYARAKAT• Memiliki rasa tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial, terkait dengan kepentingan-kepentingan publik.• Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh, karena hal ini justru akan merugikan masyarakat itu sendiri.• Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan,terutama yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, kecamatan, dan seterunya sampai tingkat pusat/ nasional.• Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan asek-aspek hukumnya.• Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.
  8. 8. a. Indonesia Corruption Watch (ICW) Adalah sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang mempunyai misi mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia.b. Transparancy International (IT) Adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik. Organisasi ini bersifat nirlaba/ tidak mencari keuntungan.
  9. 9. Dampak Korupsi Negara mengalami kerugian dan membuat rakyat semakin miskin. Uang yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, malah masuk ke kantong-kantong pejabat. Citra badan hukum negara seperti kepolisian akan menjadi buruk di mata masyarakat. Hal ini akan membuat warga Indonesia tidak lagi menghormati badan hukum negara. Tak hanya badan hukum, seluruh pemerintahan Indonesia juga akan mendapat pandangan sinis dari masyarakat. Membuat warga tidak percaya lagi pada sistem pemerintahan. Bila kasus korupsi dibiarkan terus-menerus, dampak korupsi yang paling besar adalah perlawanan dari rakyat karena ketidakpuasan pemerintahan. “Misalnya saja, tidak ada lagi masyarakat yang mau membayar pajak, terjadi demo besar-besaran yang memungkinkan bisa menggulingkan pemerintahan, dan keadaan negara akan kacau balau karena rakyat yang marah.”
  10. 10. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG  PIDANA KORUPSI PEMBERANTASAN TINDAKTINDAK PIDANA KORUPSI Pasal 2 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  11. 11. 2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
  12. 12. Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31Tahun 1999 dan undang-undang nomor 20 tahun 2001,jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakimterhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalahsebagai berikut. 1. Pidana Mati 2. Pidana Penjara 3. Pidana Tambahan
  13. 13. Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkatmenjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentukpada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi danmemberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikanberdasarkan kepada Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  14. 14. FUNGSI DAN TUGAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI•Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;•Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;•Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;•Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan•Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.•Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :•Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;•Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;•Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yangterkait;•Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukanpemberantasan tindak pidana korupsi; dan•Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
  15. 15. TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DAPAT DITANGANI KPK Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau Menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
  16. 16. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSIPasal 3Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas danwewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.Pasal 4Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasilguna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
  17. 17. Pasal 5Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsiberasaskan pada:• Kepastian hukum;• Keterbukaan;• Akuntabilitas (Terukur)• Kepentingan umum; dan• Proporsionalitas.
  18. 18. Pasal 15Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:• Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;• Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;• Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;• Menegakkan sumpah jabatan;• Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas- asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
  19. 19. • KPK menetapkan Timas Ginting selaku pejabat pembuat komitmen di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kemenakertrans sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), kasus ini juga menyeret Muhammad Nazaruddin dan istrinya Neneng Sri Wahyunisebagai tersangka.Contoh Penanganan KasusKorupsi oleh KPK
  20. 20. 11• 13 Agustus KPK menahan mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Desember Kepolisian Thailand Nazaruddin sebagai tersangka kasus suap proyek menangkap Nunun Nurbaetie, Wisma Atlet SEA Games setelah ditangkap tersangka kasus cek pelawat yang di Cartagena, Colombia pada tanggal 6 Agustus 2011 menjadi buronan internasional. Ia dan tiba di Jakarta, pada 13 Agustus 2011. Dalam ditangkap di sebuah rumah upaya untuk menangkap Muhammad Nazaruddin yang buron, KPK melayangkan permohonan penerbitan Red kontrakan yang berada di Distrik Notice pada tanggal 5 Juli 2011 kepada Kepolisian Saphan RI yang diteruskan kepada Interpol. Sebelumnya KPK Sung, Bangkok, Thailand. telah melakukan permintaan pencegahan terhadap Selanjutnya Nunun diserahkan ke Muhammad Nazaruddin kepada Kementerian Hukum KPK dan diterbangkan ke dan HAM pada tanggal 24 Mei 2011 Indonesia.
  21. 21. PENGADILANTINDAK PIDANA KORUPSI
  22. 22. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan PeradilanUmum. Untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentukpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruhwilayah negara Republik Indonesia.
  23. 23. DASAR HUKUM Pengadilan ini dibentuk berdasarkan pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”
  24. 24. KEWENANGAN PENGADILAN TIPKORMenurut UU No. 46 Tahun 2009Pasal 5Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunyapengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, danmemutus perkara tindak pidana korupsi.Pasal 6Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara:a. tindak pidana korupsi;b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnyaadalah tindak pidana korupsi; dan/atauc. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undanglain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×