PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASJurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009   1
PUSAT STUDI KONSTITUSI  SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN                                                             ...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS           Jurnal           KONSTITUSI           SUSUNAN DEWAN REDAKSI                    Mitra ...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASJURNAL KONSTITUSIPUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS                                                     ...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASJurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009   5
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS                      Pengantar Redaksi     Jurnal Konstitusi kerjasama antara Mahkamah Konsti-t...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASmengurai dengan cermat mengenai permasalahan pidana dalampemilihan para wakil rakyat. Tulisan Ke...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS         AKUNTABILITAS REKRUITMEN CALON           ANGGOTA DPRD SEBAGAI WUJUD               KEDAU...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASdaerah. Khusus di Sumatera Barat, terjadi sedikitnya 49 kasuskorupsi melibatkan DPRD sebanyak 11...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASkecendrungan memunculkan perilaku anomali di kalangananggota DPRD.5 Bahkan pada saat berlakunya ...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASfungsi partai politik meliputi mobilisasi dan integrasi, saranapembentukan perilaku pemilih, rek...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASindividu atau perkumpulan individu dalam wilayah yuridiksinya.Secara eksternal mengandung makna ...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASdipertahankan apalagi pada masa modern sekarang ini.    Dengan       demikian     kaum      plur...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASdisalahgunakan oleh para pelaksananya. Untuk mencegahterjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pa...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS    Untuk dapat mewujudkan itu semua tidaklah mudah, dalampelaksanaannya para anggota legislatif...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS           memiliki kontak secara langsung dan continue dengan           konstituen. Hubungan in...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS               kadang bertindak sebagai wali dan adakalanya bertindak               sebagai utus...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS          a.   Turun temurun               Dipraktekkan pada sebagian anggota Majelis Tinggi    ...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASmelalui partai yang disebut sebagai orang independen.35     Seperti telah diungkapkan diatas, pa...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS     Sayangnya selama ini mekanisme recall belum dipergunakansebagaimana mestinya. Di Indonesia ...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS     Munculnya beberapa persoalan tersebut diakibatkanoleh partai yang sama sekali tidak merepre...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASterlibat dalam proses pengisian namun juga dalam prosespemberhentian. Dengan demikian kedaulatan...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASkepengurusan partai yang profesional yaitu : komponen kaderwakil rakyat, komponen kader pejabat ...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASDaftar PustakaYuhana, Abdi, 2007. Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Pasaca     Perubahan UUD 1945...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA DALAMPERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMILU            TAHUN 2009       ...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASpenggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatanmelalui tahapan-tahapan yaitu :1. Tahap fo...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS     Selanjutnya, Orde Reformasi telah berupaya melakukanperubahan mendasar dalam banyak hal khu...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASdijatuhkan atau dengan kata lain sejauh manakah hukum sudahditegakkan kepada para pelanggar nila...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASC.      Kriminalisasi dalam undang-undang Pemilu1.      Tahap Formulasi    Tujuan hukum pidana i...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASadministrasi. Jadi kehadiran sanksi pidana dalam perundang-undangan di luar hukum pidana semata-...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASPasal 262Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancamankekerasan atau dengan menggunakan...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS2.    Tindak Pidana yang berhubungan dengan pencalonan DPR,      DPD dan DPRDPasal 265Setiap ora...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASyang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsidan Panwaslu kabupaten/kota dalam pe...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASPasal 272Setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/hakim Agung/hakimKonstitusi, hakim- hakim pada semu...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASKPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pi...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS      rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas      juta rupiah).(2) Dalam hal tind...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASyang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 145 ayat (2), ayat ...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASPasal 287Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atauancaman kekerasan dan/atau m...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASsuara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (duapuluh empat) bulan dan paling lama 6...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS(dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan paling banyak R...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASPasal 299(1) Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan    PPK yang karena kelalaiannya ...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASPeserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPKmelalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pas...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASPasal 306Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemiluanggota DPR, DPD, DPRD provinsi, d...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASPasal 310Ketua dan anggota Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslukabupaten/kota, Panwaslu kecamata...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS                              Tabel 1              Perbandingan Pasal Tindak Pidana Pemilu      ...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS    Dari tahap formulasi dalam penggunaan hukum pidanadalam undang-undang pemilu tahun 2009 sebe...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASperadilan pidana setelah sebelumnya dilakukan penyidikan olehpolisi setelah mendapatkan laporan ...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASmengakibatkan dilakukannya discretions. Sehingga menurutJoseph Golstein yang tersisa adalah Actu...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASDaftar PustakaNawawi, Barda Arief, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum    Pidana, Bandung : Citra...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS    LEGALITAS DAN IMPLIKASI CALON  TUNGGAL PADA PEMILU PRESIDEN 2009                          Su...
PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASkontekstual dari konstelasi politik yang ada.1     Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 diramaikan den...
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1

1,507 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,507
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1

  1. 1. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASJurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 1
  2. 2. PUSAT STUDI KONSTITUSI SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN (PUSaKO) MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS JURNAL KONSTITUSI PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS Membangun konstitusionalitas Indonesia Membangun budaya sadar berkonstitusi Volume II Nomor 1 Juni 2009Mahkamah Konstitusi adalah lembaganegara pengawal konstitusi dan penaf- DITERBITKAN OLEH :sir konstitusi demi tegaknya konstitusi MAHKAMAH KONSTITUSIdalam rangka mewujudkan cita negara REPUBLIK INDONESIAhukum dan demokrasi untuk kehidupankebangsaan dan kenegaraan yang Jl. Medan Merdeka Barat No. 6bermartabat. Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusatmerupakan salah satu wujud gagasan Telp. (021) 2352 9000modern dalam upaya memperkuat Fax. (021) 3520 177usaha membangun hubungan-hubunganyang saling mengendalikan dan PO BOX 999menyeimbangkan antar cabang-cabang Jakarta 10000kekuasaan negara. TIDAK DIPERJUALBELIKAN
  3. 3. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS Jurnal KONSTITUSI SUSUNAN DEWAN REDAKSI Mitra Bestari: Prof.Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH Dr. Kurnia Warman, SH., MH Penanggung Jawab: Dr. Saldi Isra, SH., MPA Redaktur: Suharizal, SH., MH Editor: Yoserwan, SH., MH., LL.M Hengki Andora, SH., LL.M Redaktur Pelaksana: Feri Amsari, SH., MH Sekretaris: Charles Simabura, SH Diterbitkan oleh: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Website: http://www.mahkamahkonstitusi.go.idOpini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 3
  4. 4. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASJURNAL KONSTITUSIPUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS Daftar IsiVol. II, No. 1, Juni 2009Pengantar Redaksi ...................................................................................................... 5 Akuntabilitas Rekruitmen Calon Anggota DPRD sebagai Wujud Kedaulatan Rakyat Charles Simabura, SH. .......................................................................................... 7 Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Perundang-undangan tentang Pemilu Tahun 2009 Erdianto, SH. M.Hum. ............................................................................................ 24 Legalitas dan Implikasi Calon Tunggal pada Pemilu Presiden 2009 Suharizal, SH, MH. ................................................................................................ 49 Pengaturan Kepartaian dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Presidensiil yang Efektif Iwan Satriawan SH, MCl. dan Dhenok Panuntun Tri Suci Asmawati, SH. ............. 62 Problematik Aturan Penegakkan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pemilu Legislatif Yoserwan, SH, MH, LLM. ...................................................................................... 78 Memilih Sistem Pemilu dalam Periode Transisi Refly Harun, SH, MH, LLM. ................................................................................... 96 Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial Dr. Saldi Isra, SH, MPA. ......................................................................................... 106 Biodata Penulis .................................................................................................... 131 Ketentuan Penulisan Jurnal Konstitusi ............................................................. 135 Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal 4 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009
  5. 5. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASJurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 5
  6. 6. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS Pengantar Redaksi Jurnal Konstitusi kerjasama antara Mahkamah Konsti-tusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) telah memasukiedisi kedua. Kami redaksi sangat berbahagia sekali menerimasumbangsih tulisan dari pelbagai pihak, baik di internal PUSaKOdan FHUA sendiri maupun dari kalangan intelektual yang me-nyempatkan diri ”merangkai” pengetahuan sehingga berbentukartikel-artikel ilmiah. Edisi kedua kali ini memuat tulisan-tulisan yang fokus kepa-da isu Pemilihan Umum dan permasalahan yang mengitarinya.Dimulai dari tulisan saudara Charles Simabura yang berjudul,Akuntabilitas Rekruitmen Calon Anggota DPRD sebagai Wu-jud Kedaulatan Rakyat. Tulisan ini mencoba mendalami mak-na people power dalam pemilihan para calon anggota DPRDoleh partai-partai politik. Tulisan Kedua dari Erdianto berjudul,Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Perundang-undangantentang Pemilu Tahun 2009. Tulisan Erdianto menggali sifathukum pidana sebagai sebuah kekuatan penegakan demokrasibukan seperti pada jaman Orde Baru yang menjadikan hukumpidana untuk melumpuhkan demokrasi. Tulisan Ketiga yang takkalah menarik adalah buah pikir Suharizal yang diberi judul,Legalitas dan Implikasi Calon Tunggal pada Pemilu Presi-den 2009. Papers ini mencoba menghidupkan kembali kembaliisu yang sangat marak mengenai calon tunggal dalam putaranPemilu Presiden. Tulisan Keempat adalah gabungan pemikirandari dua pakar hukum Yogyakarta. Iwan Satriawan dan DhenokPanuntun Tri Suci Asmawati memberi judul tulisannya, Pen-gaturan Kepartaian dalam Mewujudkan Sistem Pemerinta-han Presidensiil yang Efektif, yang menuturkan dengan lancarhasil penelitian mereka mengenai tatanan yang perlu dibentukagar terciptanya sistem presidensiil yang efektif. Tulisan Kelimadari Yoserwan dengan judul, Problematik Aturan Penegak-kan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pemilu Legislatif, 6 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009
  7. 7. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASmengurai dengan cermat mengenai permasalahan pidana dalampemilihan para wakil rakyat. Tulisan Keenam dari Refly Harundengan judul, Memilih Sistem Pemilu dalam Periode Tran-sisi, yang menceritakan pilihan-pilihan sistem Pemilu denganmenarik melalui tuturan mengenai permasalahan yang terjadi.Tulisan terakhir dari Saldi Isra yang berjudul, Pemilihan Pre-siden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presi-densiil, yang menekankan permasalahan Pemilu Presiden darisudut bangunan koalisi oleh partai-partai. Akhirnya, tentu saja harapan redaksi jurnal kali ini mampumenjadi salah satu bahan studi tidak hanya untuk para maha-siswa, namun juga akademisi, praktisi, serta kalangan peminatilmu Hukum Tata Negara dan konstitusi umumnya. Kritik dansaran dari pembaca tentu sangat kami harapkan untuk mem-buka pintu tertutup dari kemonotonan dan kekhilafan pengurusjurnal ini dan penulis. Demikian semoga bermanfaat. Wasalam, Redaksi Jurnal Konstitusi Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 7
  8. 8. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS AKUNTABILITAS REKRUITMEN CALON ANGGOTA DPRD SEBAGAI WUJUD KEDAULATAN RAKYAT Charles Simabura Abstract Local Legilative Bodies are one of institution that alwayson spotlight of our awareness. Those bodies that we are believeas our representative instead to be people enemies. Corruption,not productive on legislation, and all the problem surround thebodies should be reduce in the future. One of solution is makethe recruitment system more able to creating good runningcandidate in the front of people choose. Keywords: Akuntabilitas, Rekruitmen, Kedaulatan rakyat.I. PENDAHULUAN Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terusmenjadi sorotan dari publik terutama dalam masa otonomidaerah saat ini. Maraknya penyimpangan yang dilakukan olehanggota legislatif menunjukkan betapa rendahnya kualitas paralegislator tersebut. Banyaknya anggota parlemen yang terbelitpersoalan hukum (termasuk Korupsi) pada periode lalu menjadibukti yang tak terbantahkan. Bahkan menurut catatan IndonesiaCorruption Watch (ICW) di level daerah potret kinerja anggotadewan menunjukkan kondisi yang lebih buram lagi. Dalam catatan ICW tentang putusan bebas/lepas kasuskorupsi di pengadilan umum dari tahun 2005-2008 memperjelasposisi tersebut. Dari 1421 terdakwa yang terpantau, ternyatalebih dari 700 terdakwa yang diproses merupakan kader-kaderParpol, baik yang duduk di DPR, DPRD ataupun pemerintahan 8 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009
  9. 9. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASdaerah. Khusus di Sumatera Barat, terjadi sedikitnya 49 kasuskorupsi melibatkan DPRD sebanyak 11 kasus dan 38 kalangannon legislatif (termasuk pemerintahan) dengan jumlah pelaku276 orang. Akibat 49 kasus korupsi di Sumbar itu telah merugikankeuangan negara mencapai Rp. 91,65 miliar. Kondisi ini sangat bertentangan dengan peran yangseharusnya dijalankan parlemen dalam pemberantasan korupsi.Menurut ICW, parlemen memiliki peran yaitu : pertama,memastikan integritas personal mereka sendiri dan jugaparlemen sehingga dapat menjadi aktor yang kredibel dalampemerintahan untuk mengontrol korupsi, kedua, menggunakanjenjang ketinggian otoritas lembaga mereka untuk meningkatkankesadaran masyarakat akan isu-isu korupsi dan ketiga, membantumeyakinkan bahwa tidak satupun kelompok kepentingan yangmendominasi secara total kepentingan nasional.1 Selain persoalan hukum, rendahnya kinerja anggotaDPRD dapat dilihat dari kualitas legislasi yang mereka hasilkanbersama pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan fungsi legislasiternyata masih jauh dari yang diharapkan. Terlepas dari prokontra pembatalan peraturan daerah oleh Menteri DalamNegeri,2 berdasarkan data resmi Departemen Dalam Negeri,dalam kurun waktu dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007telah dibatalkan sebanyak 783 Peraturan Daerah, dengan rinciansebagai berikut 3 : 19 Perda (2002), 105 Perda (2003), 236 Perda(2004), 136 Perda (2005), 114 Perda (2006), 173 Perda (2007).Di Sumatera Barat sendiri perda yang dibatalkan periode 2006-2007 mencapai angka 16 buah perda.4 Benarlah kiranya apa yang dikatakan Affan Gafar bahwakebijaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan memiliki1 Dikutip dari Saldi Isra, Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945,(Padang: Andalas University Press, 2006), hlm.752 Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,kewenangan pembatalan Peraturan Daerah sebenarnya berada di tangan Presiden,namun dari tahun 2004 sampai tahun 2007 hanya ada satu buah Peraturan Daerah yangdibatalkan dengan Peraturan Presiden yakni mengenai Qanun Aceh3 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Panduan Praktis MemahamiPerancangan Peraturan Daerah,(Jakarta : Cappler Project, 2008), hlm.3.4 Lihat pada Biro Hukum Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 9
  10. 10. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASkecendrungan memunculkan perilaku anomali di kalangananggota DPRD.5 Bahkan pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,menurut Andrinof Chaniago, anggota DPRD yang seharusnyaberperan mengontrol tindakan eksekutif justru berkembangke arah pemerasan negara oleh politisi. Para politisi didaerah cenderung menggunakan kesempatan untuk menekaneksekutif agar melakukan penggerogotan keuangan negaralewat proses pengajuan RAPBD dan lewat mekanisme Laporanpertanggungjawaban Daerah.6 Buruknya kinerja anggota DPRD tidak lepas dari peranpartai politik tempat para anggota legislatif berasal. Diakui bahwasampai saat ini proses demokratisasi dalam tubuh partai politikberjalan sangat lamban. Diperlukan mekanisme internal yanglebih demokratis tidak hanya dalam penentuan kebijakan partaitapi juga terkait dengan penentuan calon anggota legislatif.7Publik sangat mengetahui manakala partai akan melakukanrekruitmen calon anggota legislatif maka isu politik uang selalumuncul, maraknya nepotisme,8 memperdagangkan nomor urut(tidak hanya bagi kalangan eksternal bahkan di internal partaipun terjadi). Peranan elit dalam partai sangat menentukan nasibseseorang untuk dapat dicalonkan sebagai anggota legislatif. Menurut Miriam Budiardjo, terdapat beberapa fungsipartai politik yaitu : Sebagai sarana komunikasi politik (politicalcomunication), sebagai sarana sosialisasi politik (politicalsocialization), sebagai sarana rekruitmen politik (politicalrecruitment), sebagai sarana pengatur konflik (conflictmanagement).9 Menurut Yves Meny dan Andrew Knapp5 Saldi Isra, Op. Cit, hal. 646 Ibid hal. 657 Lihat pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Parpol. Makna demokratisdan terbuka dalam proses rekruitmen politik dimaknai berbeda oleh partai tergantungpada ideologi dan mekanisme internal masing-masing partai politik. Undang-undang tidakmemberikan indikator keterbukaan dan demokratis dalam rekruitmen politik tersebut.8 Banyak calon anggota legislatif yang memiliki hubungan kekerbatan dan terjadihampir merata di seluruh partai politik. Bisanya mereka memiliki kedudukan pentingdalam struktural partai.9 Miriam Budihardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi revisi), (Jakarta :Gramedia,2008), 10 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009
  11. 11. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASfungsi partai politik meliputi mobilisasi dan integrasi, saranapembentukan perilaku pemilih, rekruitmen politik dan saranaelaborasi pilihan kebijakan.10 Dalam UU Nomor 2/2008, parpol memiliki fungsi sebagaisarana pendidikan politik bagi masyarakat; penciptaan iklim yangkondusif bagi persatuan dan kesatuan; penyerap, penghimpun,dan penyalur aspirasi politik masyarakat; partisipasi politikwarga negara; dan rekruitmen politik. Dari sekian banyak fungsipartai politik tersebut, fungsi rekruitmen merupakan fungsi yangpaling menonjol dari fungsi lainnya. Dikatakan menonjol bahwa ternyata peran partai politiktidak cukup banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Saatini dapat dikatakan bahwa kehadiran partai politik hanya sebatasuntuk melaksanakan perhelatan pemilu dalam 5 tahunan.Hubungan rakyat dengan partai politik hanya terjadi pada saatpemilu saja. Setelah itu partai politik lebih disibukkan padakegiatan mereka di parlemen. Kondisi ini sangat jauh dari apayang dicita-citakan oleh setiap rakyat terhadap partai politik.II. PEMBAHASANA. Perwujudan Kedaulatan Rakyat Dalam Parlemen Parlemen daerah atau DPRD merupakan tempat bertemunyapara wakil rakyat yang berasal dari partai politik. DPRD lahirsebagai wujud dari lahirnya doktrin kedaulatan rakyat atausovereignity di tingkat daerah. Kedaulatan dimaknai sebagai sifatkhusus suatu negara, yang membedakannya dengan semua unitperkumpulan lainnya. Kedaulatan tersebut diwujudkan dalambentuk kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan undang-undang dengan segala cara pemaksaan yang diperlukan.11 Makna kedaulatan dapat didefinisikan dalam dua aspekyaitu eksternal dan internal. Secara internal istilah ini bermaknasupremasi seseorang atau sekumpulan orang di dalam negara atashlm. 405.10 Jimly Asshidiqie, Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan MahkamahKonstitusi, (Jakarta: Konpress, 2005) hlm. 59.11 C.F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia (terjemahan), ( Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2004), hlm. 8. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 11
  12. 12. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASindividu atau perkumpulan individu dalam wilayah yuridiksinya.Secara eksternal mengandung makna berarti independensi mutlaksuatu negara keseluruhan dalam hubungannya dengan negaralain.12 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedaulatanmengandung makna kekuasaan penuh baik ke dalam maupunke luar negara tertentu atau diidentikkan dengan pengertiankekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara.13 Menurut CF. Strong penerapan wujud kedaulatan dibedakandalam tiga cara yaitu: 1) kedaulatan raja dimana kepala negarahanya sebagai simbol saja misalnya Ratu di Inggris, 2) kedaulatanhukum yaitu seseorang atau orang-orang yang menurut hukum diwilayah itu mengatur dan menjalankan pemerintahan misalnya:kedudukan ratu dan parlemen di Inggris, 3) kedaulatan politikatau kedaulatan konstitusional yaitu kedaulatan kolektif untukmelaksanakan pemilihan umum.14 Kelahiran teori kedaulatan rakyat beriringan denganmunculnya konsep demokrasi di Yunani, bahwa pemerintahanatau kekuasaan di suatu negara dilaksanakan oleh rakyat, untukrakyat dan dari rakyat.15 Lahirnya konsep kedaulatan rakyat jelastelah menggantikan kekuasaan raja yang absolute. Agar tidakmenimbulkan kerancuan dalam mewujudkan kedaulatan rakyatmaka perlu dipikirkan cara mewujudkan kedaulatan rakyattersebut dalam negara. Untuk itu diperlukan pelembagaanterhadap kedaulatan rakyat. Pada masa Yunani, Plato menganggap bahwa kedaulatanrakyat tidak usah dilembagakan, yang terpenting kebijaksanaandari para pemimpin negara. Untuk itu rakyat mempercayakankepemimpinan negara pada para filsuf karena mereka akanbertindak bijaksana.16 Pemikiran Plato tersebut ditentang olehkaum Pluralis mereka berpandangan bahwa menggantungkanharapan pada budi pekerti pemimpin tampaknya sulit12 Ibid hal. 913 Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Nagara Indonesia, (Jakarta: BhuanaIlmu Populer, 2007), Jimly Asshidiqie, hal.14414 C.F. Strong Op.Cit15 Kata demokrasi berasal dari bahasa yunani, demos dan kratien atau kratos, Ibid h.14516 Arief Budiman, Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi, (Jakarta: GramediaPustaka Utama,1996), hlm. 34. 12 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009
  13. 13. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASdipertahankan apalagi pada masa modern sekarang ini. Dengan demikian kaum pluraris mengusulkanpelembagaan kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilu.17Pemilu dianggap sebagai sarana untuk menjamin berperannyakedaulatan rakyat, hanya pemimpin yang dipercaya yang akanmendapat kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat dibuktikandengan memberikan pilihan mereka pada pemimpin atau orangyang memperhatikan kepentingannya. Orang orang tersebutkemudian bergabung dalam satu partai politik, melalui pintupartai politiklah kedaulatan rakyat disalurkan. Saluran kedaulatan rakyat tersebut dilakukan secara tidaklangsung karena perkembangan dan kompleksitas kepentinganmanusia.18 Pelembagaan kedaulatan rakyat secara tidak langsungkemudian diformulasikan dalam lembaga parlemen. Kehadiranparlemen menjadi sejalan dengan pemikiran Jhon lock yangmenegaskan bahwa tindakan memberikan kekuasaan mutlakbagi negara adalah tindakan ceroboh maka untuk itu diperlukanpemisahan kekuasaan dalam negara.19 Lembaga parlemenhadir sebagai lembaga legislatif karena merupakan perwujudankedaulatan rakyat. Pada hakikatnya rakyatlah yang membentuksegala aturan yang bertujuan untuk memberikan perlindunganbagi hak-hak asasinya.20 Kehadiran rakyat secara tidak langsung dalam parlemensebagai pemegang kekuasaan legislatif melalui wakil-wakilnyakemudian menjadi kekuatan penyeimbang dalam pelaksanaankekuasaan negara. Parlemen dianggap sebagai representasimutlak dari warga negara dalam rangka ikut serta dalampemerintahan tingkat pusat maupun daerah. Perkembangankelembagaan parlemen di daerah sangat bergantung pada kondisisosial, politik, ekonomi bahkan ideologi sebuah negara. Potensiterjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kedaulatanrakyat bukanlah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan cenderung17 Ibid.18 Jimly Asshidiqie, Op.Cit hal.15319 Arif Budiman, Op. Cit. hal. 3420 Ibid Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 13
  14. 14. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASdisalahgunakan oleh para pelaksananya. Untuk mencegahterjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemegangkedaulatan rakyat maka pada perkembangan selanjutnyaberkembang pemikiran untuk membatasi kekuasaan tersebut.Pembatasan tersebut dilakukan menurut hukum dibuatberdasarkan kesepakatan bersama rakyat. Dengan demikian kedaulatan yang dimiliki oleh rakyattersebut harus dilakukan dan menurut dan berdasar pada hukum.Inilah yang kemudian memunculkan teori kedaulatan hukum(nomos), supremasi hukum (supremacy of law).21 Kedua konsepkedaulatan tersebut baik kedaulatan rakyat maupun kedaulatanhukum haruslah dianggap sebagai sesuatu yang berjalanberiringan. Kedaulatan rakyat jika dijalankan tanpa hukum makaakan memunculkan chaos, namun sebaliknya jika kedaulatanhukum dilakukan tanpa kedaulatan rakyat maka hukum dapatsaja menjadi jauh dari kehendak rakyat bahkan kejam. Partai politik yang menjadi pilar utama dalam sistemperwakilan merupakan prasyarat untuk membentuk“representative government”. Arbi Sanit mengemukakan bahwaperwakilan diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaituwakil dengan terwakili dimana wakil memegang kewenanganuntuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengankesepakatan yang dibuatnya dengan terwakili.22 Anggota DPRDmerupakan wakil dari rakyat dan hendaknya melakukan tindakanberdasarkan kesepakatan yang dibuat dengan konstituen.Walaupun tidak ada kesepakatan tertulis dengan konstituennamun ketika rakyat menjatuhkan pilihan secara otomotisrakyat telah menyatakan kesepakatannya untuk mendukungapa yang menjadi visi, misi dan platform partai politik tertentu.Begitu pula sebaliknya, para elit partai yang terpilih secaralangsung harus mewujudkan apa yang telah menjadi programdari partai tersebut. Disinilah letak hubungan antara konstituendan partai politik. Kesepakatan tersebut dibuat pada saat rakyatmenjatuhkan pilihannya dalam Pemilu.21 Jimly Asshidiqie, Pokok...Op. Cit. hlm. 14722 Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia, lihat dalam Dahlan Thaib, DPR DalamSistem Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: Liberty,2000) 14 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009
  15. 15. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS Untuk dapat mewujudkan itu semua tidaklah mudah, dalampelaksanaannya para anggota legislatif sering lupa dengankesepakatan awal dengan konstituen. Keterwakilan merekadi DPRD hanya sebatas kehadiran fisik. Padahal secara teoriperwakilan rakyat dibagi dalam dua prinsip yaitu keterwakilansecara pemikiran atau aspirasi (representation in ideas) danperwakilan fisik atau keterwakilan fisik (representation inpresence).23 Keterwakilan secara fisik diwujudkan dengan terpilihnyaseorang wakil dalam keanggotaan parlemen. Dalam keterwakilanfisik tidak ada jaminan bahwa wakil rakyat akan menyuarakanaspirasi rakyatnya karena sangat dipengaruhi oleh banyak faktor,misalnya sistem pemilu, kepartaian bahkan pribadi masing-masing wakil. 24 Oleh karena itu muncul pemikiran tentangketerwakilan substantif (representation in ideas) yang tidakbergantung pada mekanisme kelembagaan parlemen.25 Setiapsaat rakyat dapat menyampaikan aspirasinya melalui mediamassa, forum dengar pendapat, kunjungan kerja dan mediaaspiratif lainnya. Artinya keterwakilan secara fisik tidaklah cukupdan harus diikuti oleh keterwakilan secara substantif. Selain itupara wakil rakyat harus mampu membaca pikiran rakyat danmampu menyampaikannya dalam forum DPRD tersebut. Pentaan lembaga perwakilan rakyat dapat dilihat dari sudutpandang hubungan antara yang diwakili dengan yang mewakili.Pembagian tersebut dapat dibagi dalam dua tipe : a. Perwakilan dengan tipe delegasi (mandat) yang berpendirian wakil rakyat merupakan corong keinginan rakyat yang diwakili. Ia harus menyuarakan apa saja keinginan rakyat. Wakil rakyat terikat dengan keinginan rakyat dan sama sekali tidak memiliki kebebasan berbicara lain dari pada yang dikehendaki konstituennya.26 Dalam tipe ini wakil rakyat harus23 Jimly Asshsidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta:Konpress,2006), hlm.176.24 Ibid hal.17725 Ibid26 Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Widyasarana, 1992), Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 15
  16. 16. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS memiliki kontak secara langsung dan continue dengan konstituen. Hubungan ini diperlukan untuk menjaga ketersambungan aspirasi rakyat dan wakilnya. Wakil rakyat hanya mempunyai dua pilihan mengikuti keinginan mayoritas rakyat atau mundur jika tidak sepakat dengan keinginan tersebut. b. Perwakilan dengan tipe trustee (independent) berpendirian bahwa wakil rakyat dipilih berdasarkan pertimbangan yang bersangkutan dan memiliki kemampuan mempertimbangkan secara baik (good judgment). Wakil rakyat memiliki kebebasan untuk berbuat dan diberikan kepercayaan untuk itu. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh wakil rakyat dalam bertindak lebih mengutamakan kepentingan nasional.27 Jika terjadi benturan antara kepentingan rakyat dan kepentingan nasional maka yang lebih diutamakan adalah kepentingan nasional dengan tetap memperhatikan aspirasi rakyat. Wakil rakyat tidak terikat secara mutlak dengan rakyat sehingga ia bebas bertindak. Hubungan dengan rakyat terjadi hanya pada saat pemilu dan para pemilih tidak memilki kekuasaan lagi sampai pada pemilu berikutnya. Dalam melihat hubungan antara wakil dan yang diwakiliRiswandha Imawan dengan mengutip Abcarian mengemukakanadanya 4 (empat) tipe hubungan :28 i. Wakil sebagai wakil; dalam tipe ini, wakil bertindak bebas menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan pihak yang diwakilinya. ii. Wakil sebagai utusan; dalam tipe ini wakil bertindak sebagai utusan dari pihak yang diwakili sesuai dengan mandat yang diberikannya. iii. Wakil sebagai politico ; dalam tipe ini wakil kadang-hlm. 174.27 Ibid. hal.17528 Riswandha Himawan, lihat dalam Abdi Yuhana, Sistem Ketatanegaraan Indonesia,Pasaca Perubahan UUD 1945, Sistem Perwakilan di Indonesia dan Sistem Perwakilandi Indonesia dan Masa Depan MPR RI, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 56. 16 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009
  17. 17. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS kadang bertindak sebagai wali dan adakalanya bertindak sebagai utusan. Tindakan wakil akan mengikuti keperluan atau masalah yang dihadapi. iv. Wakil sebagai partisan; dalam tipe ini wakil bertindak sesuai dengan program partai atau organisasinya. Wakil akan lepas hubungannya dengan pemilih (pihak yang diwakili) begitu proses pemilihan selesai. Wakil hanya terikat kepada partai atau oganisasi yang mencalonkannya. Jika merujuk pada praktik politik yang berlaku maka dapatdikatakan bahwa elit politik kita lebih mendekati pola hubunganwakil sebagai partisan. Wakil rakyat lebih mengutamakanhitung-hitungan politik sesaat ketimbang kemaslahatan bagimasyarakat. Pola ini merupakan bentuk hubungan yang burukdalam kerangka membangun komunikasi efektif antara anggotaparlemen (parpol) dengan konstituen.B. Peran Rakyat Dalam Pemilihan Anggota DPRD Parlemen sebagai wujud dari perwakilan rakyatmengharuskan bahwa anggotanya mewakili seluruh rakyat. Padamasa lalu sebelum dikenal konsep parlemen menurut Rosseausebagai pelopor gagasan kedaulatan rakyat tidak menginginkanadanya badan perwakilan rakyat. Ia mencita-citakan suatu bentuk“demokrasi langsung” (seperti terdapat di Jenewa dalam masahidup Rosseau), dimana rakyat secara langsung merundingkanserta memutuskan soal-soal kenegaraan dan politik. Sesuai perkembangan zaman pelaksanaan demokrasilangsung menjadi tidak relevan lagi, tidak dan sulit untukdilaksanakan. Namun demikian demokrasi langsung masihdapat dilakukan dalam hal tertentu seperti referendum, plebisit,dan sebagainya.29 Untuk itulah pada masa sekarang berkembanglembaga perwakilan rakyat. Rakyat terlibat dalam proseskenegaraan melalui wakil-wakilnya di parlemen. Diperlukanmekanisme bagi rakyat untuk terlibat dalam proses pengisiananggota parlemen tersebut. Keanggotan wakil rakyat diparlemendidasarkan pada tiga hal :29 Miriam Budihardjo, Op. Cit hlm. 174. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 17
  18. 18. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS a. Turun temurun Dipraktekkan pada sebagian anggota Majelis Tinggi Inggris (upper house). Merupakan majelis satu-satunya yang anggotanya berkedudukan turun temurun. b. Ditunjuk/diangkat Penunjukan biasanya disasarkan pada jasa tertentu pada masyarakat atau pada partai yang berkuasa.30 Penunjukan pernah juga dipraktekkan oleh Indonesia pada masa orde baru.31 c. Dipilih dalam Pemilihan umum Terdapat bermacam-macam sistem pemilihan umum akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu : 1. Single-member constituency, (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut sistem distrik) 2. Multy member constituency; (suatu daerah pemilihan memilih beberapa wakil biasanya dinamakan proportional representation atau sistem perwakilan berimbang).32 Sedangkan menurut C.F. Strong, pengklasifikasianberdasarkan proses pengisian kamar pertama dan kedua dapatdibagi menjadi urutan berikut : turunan, pengangkatan, dipilihsebagian,33 dipilih seluruhnya.34 Pengisian anggota parlemenmelalui sistem pemilihan umum merupakan yang terbanyakdigunakan oleh negara modern di dunia. Biasanya pemilihanmelalui mekanisme kepartaian namun ada juga yang tidak30 ibid31 Lihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969, Pasal 10 ayat (2) menyatakan :pengisian keanggotaan DPR dilakukan dengan cara pemilihan umum dan pengangkatan.cara pengangkatan dihapus melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 199932 Miriam Budihardjo Op. Cit. h. 17733 Dalam proses pengisian keanggotaan terbagi atas dua yaitu dipilih secara demokratis(mis. Amerika Serikat, Australia, Irlandia, Perancis, Swiss dan Italia), sedangkan negarayang majelis tingginya tidak dipilih (non elected) antara lain Inggris dan Kanada.34 C.F Strong Op. Cit, h. 274 18 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009
  19. 19. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASmelalui partai yang disebut sebagai orang independen.35 Seperti telah diungkapkan diatas, partai politik merupakanpintu satu-satunya untuk dapat mengisi komposisi keanggotanparlemen termasuk di daerah. Rakyat tidak diberikan saluran lainuntuk dapat memilih ataupun dipilih sebagai anggota DPRD, padahalfakta membuktikan partai politik yang ada saat ini sama sekalibelum bebas dari pengaruh politik uang, suku, agama, nepotisme,kolusi serta tak memiliki akuntabilitas terhadap pemilih. Akibat dari kondisi ini menyebabkan elite politik dan partaipolitik tak memperhitungkan kepentingan, aspirasi, konstituenpolitik mereka. Rakyat seakan hanyalah ”pelengkap” dalampemilu. Rakyat di tingkat bawah sudah tak bisa lagi mengikutiperkembangan politik di tingkat elite. Mereka asyik dalamusaha untuk menguntungkan kelompok mereka masing-masing.Bahkan partai politikpun mengeluhkan ketidakmampuan merekauntuk melakukan kontrol terhadap anggotanya. Untuk tetap menjaga para elit partai yang menjadi anggotaparlemen (baca ; DPRD) maka harus dibuka saluran bagi rakyat(pemilih) untuk terus melakukan kontrol. Jika selama ini rakyathanya terlibat dalam proses pemilihan anggota parlemen makasudah saatnya untuk memberikan alternatif jalan bagi rakyat untukdapat juga terlibat dalam proses penggantian anggota parlemen. Upaya untuk melibatkan rakyat dalam proses penggantiananggota parlemen (penggatian antar waktu) dikenal sebagai saranapemeriksaan langgsung oleh rakyat (direct popular checks).36Menurut C.F. Strong saran ini tergolong ultrademokrasi sebagaiupaya mencegah perilaku buruk anggota legislatif bahkan dapatjuga berakibat pada pembatasan masa jabatan anggota legislatifoleh pemilih. Recall (pemanggilan atau penarikan kembali)dianggap sebagai salah satu sarana terbaik untuk yang tersediauntuk mewujudkan hal tersebut. Recall seharusnya memberikanhak bagi para pemilih yang tidak puas untuk mengusulkan,diantara rentang waktu pemilihan agar wakilnya diberhentikandan diganti dengan yang sesuai dengan kehendak rakyat.3735 Miriam Budihardjo Op. Cit, h. 17436 C. F Strong. Op. Cit. hal. 31237 Ibid Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 19
  20. 20. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS Sayangnya selama ini mekanisme recall belum dipergunakansebagaimana mestinya. Di Indonesia mekanisme recall dikenaldengan istilah penggantian antar waktu (PAW). Menurut Pasal91 Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susduk MPR,DPR, DPD dan DPRD maka PAW hanya dapat dilakukan denganketentuan: meninggal dunia; mengundurkan diri sebagai anggotaatas permintaan sendiri secara tertulis; dan diusulkan oleh partaipolitik yang bersangkutan. Untuk dapat diberhentikan sebagaianggota DPRD terdapat beberapa kriteria yaitu: tidak dapatmelaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangantetap; tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPRD;dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD, dan/atautidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD; melanggarlarangan rangkap jabatan; dinyatakan bersalah berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidanaserendah-rendahnya lima tahun penjara. Peran rakyat hanya sebagai salah satu pihak yang dapatmengadukan perilaku menyimpang dari anggota DPRD.Peran yang paling menonjol dalam peggantian antar waktu/pemberhentian dimiliki oleh partai politik.38 Peran partai politikmenjadi efektif dan sejalan dengan keinginan rakyat apabilapartai cukup responsif dalam mendengar aspirasi masyarakat.Namun kadangkala yang terjadi justru sebaliknya, partai seringdigunakan sebagai alat perlindungan bagi kader yang memilikipersoalan hukum.3938 Salah satu contoh kasus yang menimpa Wakil Ketua DPRD Sumbar Masful dari PartaiPersatuan Pembangunan DPRD Sumatera Barat Gara-gara terlibat skandal, dengan ElviaYespita Nelza, staf Sekdwan Sumbar tahun 2006, akhirnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Partai Persatuan Pembangunan mengeluarkan surat keputusan dengan nomor 041/SJ/DPP/C/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 mengenai pemberhentian Masful darianggota Partai Persatuan Pembangunan. termasuk anggota Fraksi PPP DPRD SumatraBarat. Pemberhentian Masful tersebut merupakan hasil dari keputusan pengurus pusatyang sebelumnya berdasarkan laporan dari DPW PPP Sumbar dengan nomor: 204/03/ON/XII/2007 mengenai usalan pemberhentian.Sumber: http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/01/21/1/77009/: wakil-ketua-dprd-sumbar-di-pecat39 Sebagai contoh apa yang terjadi pada Ketua DPD Demokrat Sumatera Barat yang telahditetapkan sebagai tersangka kasus korusi penggelembungan dana pengadaan tanah 20 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009
  21. 21. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS Munculnya beberapa persoalan tersebut diakibatkanoleh partai yang sama sekali tidak merepresentasikan tujuanpolitik rakyat. Pimpinan partai sama sekali tak mencerminkanketerwakilan seperti keinginan konstituen yang memilih.Konstituen hanya disodorkan dengan pilihan yang sangatpragmatis. Artinya, partai tak akuntabel terhadap konstituenyang telah memberikan banyak dukungan, termasuk dukunganfinansial. Selama ini, setiap pasca pemilu rakyat kecewa karenajanji pemilu tak pernah menjadi kenyataan. Rakyat hanyadibutuhkan suaranya pada saat pemilu saja. Kemudian diabaikanpada saat kekuasaan didapat.40 Diperlukan mekanisme yangmemberi ruang bagi rakyat untuk menggugat para anggotalegislatif yang dianggap tidak memperjuangkan aspirasi rakyat.C. Menggagas Hak Recall Oleh Pemilih Keberadaan hak recall pada hakikatnya tidaklah bertentangandengan demokrasi tetapi justru dimaksudkan untuk tetap menjagaadanya hubungan antara yang diwakili denganyang mewakili.Hal tersebut tidaklah berarti menghilangkan makna demokrasiperwakilan.41 Pelaksanaan recall di beberapa negara memilikibeberapa variasi. Bahkan di beberapa bagian negara di AmerikaSerikat mempraktekkan recall dengan melibatkan para pemilih.Pada hukum negara bagian Oregon misalnya, menetapkan bahwaapabila sejumlah tertentu warga negara mengajukan petisiyang menuntut pemberhentian seorang pejabat terpilih baiklegislatif ataupun eksekutif harus diselenggarakan popular votetentang hal itu dan jika mayoritas menentangnya maka pejabatbersangkutan diberhentikan dan diadakan pemilihan baru untukmengisi jabatan yang kosong tersebut.42 Konsep ini sangat maju dan dapat saja diterapkan diIndonesia. Dengan mekanisme popular vote rakyat tidak hanyasenilai 9 milyar sejak 9 Januari 2009, ternyata masih dicalonkan menjadi Calon AnggotaDPR-RI.Sumber: http: //www.padangkini.com/berita/single.php?id=478740 Sebastian Salang, Parlemen : Kepentingan Politik vs Komoditas Politik, dalam JurnalKonstitusi Vol. 3 Nomor 4, Desember 2006, hlm. 95.41 Baca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/200642 C.F. Strong Op. Cit Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 21
  22. 22. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASterlibat dalam proses pengisian namun juga dalam prosespemberhentian. Dengan demikian kedaulatan rakyat tidak“hilang” ketika pemilu usai namun rakyat tetap berdaulat untukmelakukan penggantian ataupun pemberhentian terhadapanggota Parlemen (DPR, DPD dan DPRD) yang menyimpang. Jikamekanisme ini diadopsi maka ke depan anggota parlemen akanlebih berhati-hati dan parpol tentu tidak akan mengorbankanpopularitasnya di mata rakyat dengan menempatkan orangyang tidak kapabel dan kredibel. Rakyat dapat secara langsungmencabut mandatnya dari parpol bersangkutan. Secara sederhana mekanisme recall tersebut dapat dilakukanmelalui petisi yang disampaikan kepada partai politik di daerahpemilihan masing-masing. Petisi harus ditindaklanjuti olehparpol terkait setelah memenuhi beberapa persyaratan tertentu.Kemudian Komisi Pemilihan Umum menindaklanjuti hasil petisidengan menetapkan calon pengganti sesuai dengan daftar calonanggota legislatif yang telah diajukan pada pemilu sebelumnya.Tata cara dan persyaratan dilakukannya mekanisme recalltersebut diatur dalam undang-undang susduk. Prasyarat lain yang diperlukan untuk melaksanakanmekanisme recall oleh rakyat (pemilih) adalah dengan terusmemantau jejak rekam orang per orang. Untuk itu diperlukanpendidikan politik yang terus menerus dan nyata bagi rakyat.Tokoh sejarawan Prof. Dato’ Dr. Khoo Kay Kim menekankanbahwa pendidikan adalah kunci integritas politik. Menurutbeliau, jika warga tidak memiliki pendidikan yang cukup untukmemahami undang-undang, sistem, proses dan prosedurnya,maka sulit untuk memastikan bahwa politik dipandu olehetika.43 Jika kita menginginkan adanya praktek yang etis olehpara politisi dan partai politik maka diperlukan publik yang lebihberpendidikan dan mudah mengakses informasi agar dapatmemonitor dan mengawasi sistem politik. Dalam menyiapkan calon anggota legislatif menurut JimlyAsshidiqie partai politik hendaknya pengelolaannya dilakukansecara profesional. Terdapat tiga komponen pokok dalam43 Integritas Politik : Partai Politik Dan Peran Parlemen diunduh dari: http: //forum-politisi.org 22 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009
  23. 23. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASkepengurusan partai yang profesional yaitu : komponen kaderwakil rakyat, komponen kader pejabat eksekutif dan komponenpengelola profesional.44 Dengan pemisahan ketiga komponentersebut (baik dari aspek jabatan maupun personalia) makapartai akan lahir menjadi lebih profesional dan modern. Partaitentu akan lebih fokus dan terarah dalam melakukan kaderisasi.Rakyat pun akan dengan mudah dan menentukan pilihan.III. KESIMPULAN Rekruitmen calon anggota legislatif yang transparanmerupakan bentuk akuntabilitas partai politik bagi konstituennya.Kehadiran calon yang baik akan melahirkan Parlemen (DPRDyang baik pula. Tanggung jawab untuk menyediakan calon anggotalegislatif yang berkualitas menjadi wujud pertanggungjawabanparpol sebagai sarana penyalur kedaulatan rakyat. Pemilihhendaknya tidak hanya terlibat dalam proses pengisian saja.Keterlibatan pemilih dalam mekanisme pemberhentian jabatan diparlemen merupakan bentuk perlindungan terhadap kedaulatanrakyat agar tidak diselewengkan. Posisi partai politik sebagai pintu utama untuk orang dapatmenjadi anggota parlemen mengharuskan partai harus melakukanfungsi-fungsi lainnya. Pendidikan pemilih dan membangunkomunikasi politik yang baik justru ditinggalkan oleh para elitpartai. Kehadiran partai politik yang berkualitas tentu akanberdampak pula pada membaiknya kesejahteraan rakyat. Diperlukan aturan yang mewajibkan DPRD untuk membuatmekanisme internalnya lebih demokratis terutama dalam prosespenentuan calon anggota legislatif. Diperlukan aturan hukumuntuk menyediakan mekanisme penggantian antar waktu olehpemilih atau rakyat secara langsung.44 Jimly Asshidiqie, Op. Cit, Kemerdekaan...hlm. 66. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 23
  24. 24. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASDaftar PustakaYuhana, Abdi, 2007. Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Pasaca Perubahan UUD 1945, Sistem Perwakilan di Indonesia dan Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI, Bandung: Fokusmedia.Budiman, Arief , 1996. Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.Isra, Saldi, 2006. Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Padang: Andalas University Press.F, C Strong, 2004. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia (terjemahan), Bandung: Nuansa dan Nusa Media.Thaib, Dahlan, 2000. DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,Yogyakarta: Liberty.Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008. Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Jakarta: Cappler Project.Asshidiqie, Jimly, 2005. Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konpress._____________, 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer._____________,2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konpress.Budihardjo, Miriam, 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi Revisi), Jakarta: Gramedia.Subakti, Ramlan, 1992. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Widyasarana.Salang, Sebastian, 2006. “Parlemen : Kepentingan Politik vs Komoditas Politik”, Jurnal Konstitusi ,Volume. 3 Nomor 4, Desember 2006.http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/01/21/ 1/77009/http://www.padangkini.com/berita/single.php?id=4787http://forum-politisi.org 24 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009
  25. 25. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA DALAMPERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMILU TAHUN 2009 Erdianto, SH, M.Hum. Abstract In Orde Baru, criminal law was functioned as tool ofgovernment to reduce democracy. It was suitable with OrdeBaru criminal policy. In reformation era, criminal policy ofgovernment is directed to promotet democracy in all sectors.The Election of 2009 is regulated by law in democracy spirit.Criminal law exists as ultimum remedium for impementating ofdemocracy in Election 2009. Keyword: Pemilu, hukum pidana, politik hukum,kriminalisasiA. Pendahuluan Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukumpidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskandari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan ataupolitik hukum pidana juga merupakan bagian dari politikkriminal.1 Kebijakan kriminal dilaksanakan dengan dua carayaitu sarana penal dan sarana non penal. Sarana non penaladalah tanpa menggunakan sarana pidanal (prevention withoutpunishment) Kebijakan ini pada dasarnya bermuara dari ajaranhukum fungsional, ajaran ilmu hukum sosiologis (sociologicaljurisprudence) dan teori tujuan pemidanaan yang integratif.2 Sedangkan kebijakan kriminal dengan sarana penal berarti1 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: CitraAditya Bhakti, 1996), hlm.28.2 M. Solehuddin, Tindak Pidana Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 137. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 25
  26. 26. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASpenggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatanmelalui tahapan-tahapan yaitu :1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu menentukan sesuatu perbuatan diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan;2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan, dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana ;3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif) yaitu tahapan pelaksanaan pidana secara konkret.3 Pola hubungan antara hukum pidana di satu sisi dengandemokratisasi pada masa Orde Baru ditandai dengandigunakannya hukum pidana sebagai alat yang secara represifuntuk membungkam lawan-lawan politik atau lebih tepatnyakelompok pro demokrasi di Indonesia. Abdul Hakim GarudaNusantara menyatakan bahwa tindakan semacam itu nyata-nyata melanggar hak-hak asasi manusia yang paling asasi sepertikebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat dan lainsebagainya.4 Penggunaan hukum pidana sebagai alat represiftersebut pada umumnya terdapat dalam dua sumber hukumyaitu Buku I KUHP dan UU Subversi (UU No. 11/PNPS/1963). Lepas dari apakah hal tersebut merupakan pelanggarandemokrasi dan hak asasi manusia, kebijakan hukum pidana yangdilakukan Orde Baru sejalan dengan politik hukum Orde Baru yangmenempatkan hukum sebagai alat untuk menunjang tercapainyastabilitas politik sebagai tujuan paling utama yang ingin dicapaioleh Pemerintahan Orde Baru. Era reformasi sebagai koreksidari Orde Baru berusaha mengarahkan kehidupan negara kearah yang lebih demokratis secara tegas menghapuskan UU No.11/PNPS/1963 dan melepas sejumlah tahanan dan narapidanapolitik Orde Baru.3 Ibid, hal. 139-141.4 Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Iwan Kesumajaya, Delik Politik di Indonesia,Suatu Analisis dalam rangka Demokratisasi, Tesis, (Palembang: Program Pasca SarjanaUniversitas Sriwijaya, 2001), hlm. 2. 26 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009
  27. 27. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS Selanjutnya, Orde Reformasi telah berupaya melakukanperubahan mendasar dalam banyak hal khususnya demi tegaknyademokrasi dan hak asasi manusia. Untuk pertama kalinya, sejaktahun 1955 telah digelar Pemilihan Umum pertama yang dianggappaling bersih dan demokratis selain Pemilu 1999 dalam sejarahketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2004 digelarPemilu kedua yang segera diikuti pula dengan Pemilihan Umumuntuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsunguntuk pertama kalinya. Segera sesudah itu, pemilihan secarademokratis dilakukan pula untuk memilih kepala daerah secaralangsung. Dalam hal ini, dapat kita simpulkan bahwa hukumpidana khususnya sistem peradilan pidana “telah gagal” dalammenjalankan fungsinya sebagai perlindungan atau lebih tegassebagai penjamin tegaknya demokrasi dan hak asasi manusia.Sejalan dengan politik hukum pemerintahan di era Reformasiyang menempatkan demokrasi dan HAM sebagai “panglima”,maka sudah semestinya pula hukum pidana diperankan untukmendukung tegaknya demokrasi dan HAM di tengah masyarakatkhususnya dalam pelaksanaan Pemilu. Dalam hal ini terjadilah penggunaan hukum pidana secaraberlawanan antara pada masa orde Baru dengan Orde Reformasi.Jika pada masa Orde Baru Hukum Pidana (dalam hal ini disebutHukum Pidana Politik) digunakan untuk mematikan demokrasi,maka pada masa reformasi hukum pidana seharusnya digunakanjustru untuk menegakkan demokrasi. Tegaknya demokrasi danhak asasi manusia harus didukung oleh hukum pidana karenajika tidak akan mendukung terjadinya kekerasan politik yangkontra demokrasi. Adalah menarik untuk dikaji sampai seberapa jauh hukumpidana telah digunakan baik untuk tindakan preventif maupuntindakan represif. Termasuk dalam tindakan represif tersebutadalah sudah seberapa jauh peraturan perundang-undangantentang Pemilu “memberi ruang” bagi digunakannya hukumpidana? Sudah berapa jauh alat-alat penegak hukum diberi ruanggerak untuk melakukan tindakan represif atas kekerasan politikdalam pelaksanaan Pemilu serta sudah seberapa jauh hukuman Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 27
  28. 28. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASdijatuhkan atau dengan kata lain sejauh manakah hukum sudahditegakkan kepada para pelanggar nilai-nilai demokratis danHAM dalam Pemilu? Kenyataan menunjukkan bahwa aparat penegak hukumkhususnya kepolisian merasa seperti “salah tingkah” dalammenghadapi aksi kekerasan politik kontra demokrasi dalampelaksanaan Pemilu. “Phobia” dianggap sebagai melanggar HAMmenyebabkan Kepolisian menjadi lamban dalam mencegahaksi massa yang pada akhirnya berujung pada jatuhnyakorban. Dalam hal ini timbul pertanyaan, apakah seharusnyaaparat penegak hukum (pidana) perlu diberikan kewenanganyang lebih luas untuk mencegah terjadinya kekerasan politikataukah sesungguhnya wewenang sudah mencukupi tetapiaparat kepolisian lah yang “gagal” menterjemahkan ketentuanperundang-undangan di dalam praktek? Masalah-masalah tersebut menarik untuk dikaji karenadiyakini akan dapat memberikan gambaran yang komprehensiftentang mengapa kekerasan politik dalam pelaksanaan demokrasiharus terjadi. Dengan memperoleh gambaran semacam itu, makadiperkirakan akan dapat pula menemukan solusi bagaimanaseharusnya hukum pidana digunakan dalam menjamin tegaknyademokrasi dan HAM. Kajian yang komprehensif ini pentingpula dilakukan mengingat penggunaan hukum pidana jikamelewati batas-batas kemampuanya justru akan menimbulkanpelanggaran prinsip demokrasi dan HAM itu sendiri. Bertitiktolak dari masalah-masalah tersebut di atas,maka menarik untuk mengkaji peranan hukum pidana dalamperaturan perundang-undangan tentang Pemilu dalam makalahdengan judul Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan Tentang Pemilu Tahun 2009.B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokokdalam makalah ini dapat dirumuskan adalah : “Tindak pidanaapa saja yang diatur dalam peraturan perundang-undangantentang Pemilu 2009?” 28 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009
  29. 29. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASC. Kriminalisasi dalam undang-undang Pemilu1. Tahap Formulasi Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungikepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusiadan melindungi kepentingan masyarakat dan negara denganperimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satupihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lainpihak. Inilah wujud dari hukum pidana sebagai hukum publik. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukumpidana semata-mata digunakan untuk kepentingan masyarakatyang lebih luas. Karena itu, peranan hukum pidana sebagaialat rekayasa sosial terwujud dalam pengaturan hukum pidanadalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang ada baikitu undang-undang hukum pidana sendiri maupun undang-undang di luar hukum pidana. Lebih jelas, Loebby Loqman membedakan sumber-sumberhukum pidana tertulis di Indonesia adalah : a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) b. Undang-undang yang merubah/menambah KUHP c. Undang-undang Hukum Pidana Khusus. d. Aturan-aturan pidana yang terdapat di dalam undang- undang yang bukan undang-undang hukum pidana.5 Salah satu contoh nyata aturan pidana yang terdapat dalamundang-undang yang bukan hukum pidana adalah aturan pidanadalam undang-undang pemilu tahun 2009 dalam hal ini adalahUU No. 10 Tahun 2008. Masuknya atau difungsikannya hukumpidana dalam perundang-undangan di luar hukum pidanadiperlukan dalam rangka menunjang tegaknya hukum bagiterlaksananya undang-undang dimaksud. Dalam hal ini hukumpidana berfungsi sebagai ultimum remedium (sarana terkahir)ketika sarana lainnya berupa primum remedium, dan mediumremedium tidak lagi dapat ditegakkan. Mengapa demikian? Karena sanksi pidana adalah sanksiyang paling keras dibandingkan sanksi perdata dan sanksi5 Loebby Loqman, Delik Politik di Indonesia, ( Jakarta: Ind.Hill dan Co, 1993), hlm. 91-92. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 29
  30. 30. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASadministrasi. Jadi kehadiran sanksi pidana dalam perundang-undangan di luar hukum pidana semata-mata dimaksudkanuntuk tegaknya ketentuan perundang-undangan tersebut dalamhal ini adalah agar pelaksanaan pemilu terjamin kepastianhukumnya dan agar tidak dilanggar oleh siapapun yang berpotensimenghambat jalannya demokrasi di Indonesia Langkah pertama dalam fungsionalisasi hukum pidanaadalah tahap formulasi yaitu (kebijakan legislatif), yaitumenentukan sesuatu perbuatan diklasifikasikan sebagai tindakpidana atau bukan. Kegiatan tersebut lazim dikenal denganistilah kriminalisasi. Langkah selanjutnya barulah sampai padatahapan aplikasi dan eksekusi. Untuk langkah pertama ini, tentang apa saja yang dapatdikategorikan sebagai tindak pidana adalah terpulang kepadapolitical will aparat penyusun undang-undang dalam hal iniPresiden dan DPR. Menurut UU No. 10 tahun 2008 maka tindak pidana yangdiatur adalah sebagai berikut :1. Tindak Pidana yang berhubungan Pemilih yaitu :Pasal 260Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lainkehilangan hak pilihnya, dipidana penjara paling singkat 12 (duabelas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dandenda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat jutarupiah).Pasal 261Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yangtidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentangsuatu hal yang diperiukan untuk pengisian daftar pemilih,dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12(dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas jutarupiah). 30 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009
  31. 31. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASPasal 262Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancamankekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang adapadanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangiseseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu menurutUndang-Undang ini, dipidana penjara paling singkat 12 (duabelas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dandenda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam jutarupiah).Pasal 263Petugas PPS/PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftarpemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakatdan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat(6), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (5) dipidanadenganpidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6(enam) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah) dan paling banyakRp6.000.000,00 (enam jutarupiah).Pasal 264Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK,PPS, dan PPLN yangtidak menindaklanjuti temuan Bawaslu,Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslukecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas PemiluLuar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data pemilih,penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara,perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara, penetapandan pengumuman daftar pemilih tetap, dan rekapitulasi daftarpemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yangmemiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat(2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam)bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan dendapaling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan palingbanyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 31
  32. 32. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS2. Tindak Pidana yang berhubungan dengan pencalonan DPR, DPD dan DPRDPasal 265Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curanguntuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau denganmenjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untukmemperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalamPemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana penjarapaling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tigapuluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah).Pasal 266Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumendengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai,atau setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat ataudokumen yang dipalsukan untuk menjadi bakal calon anggotaDPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calonPeserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dandalam Pasal 73, dipidana dengan pidana penjara paling singkat36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuhpuluh dua)bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluhenam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuhpuluh dua juta rupiah).Pasal 267Setiap anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kotayang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi,dan Panwaslu kabupaten/kota dalam malaksanakan verifikasipartai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalamPasal 18 ayat (3), dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulandan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda palingsedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyakRp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).Pasal 268Setiap anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota 32 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009
  33. 33. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASyang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsidan Panwaslu kabupaten/kota dalam pelaksanaan verifikasipartai politik calon Peserta Pemilu dan verifikasi kelengkapanadministrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal60 ayat (3) dan dalam Pasal 70 ayat (3), dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tigapuluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.36.000.000,00 (tigapuluh enam juta rupiah).3. Tindak Pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan kampanyePasal 269Setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye di luarjadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi,dan KPU kabupaten/kota untuk masing-masing Peserta Pemilusebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dipidana penjara palingsingkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dandenda paling sedikit Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ataupaling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).Pasal 270Setiap orang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaankampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat(1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,huruf h, atau huruf i dipidana penjara paling singkat 6 (enam)bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan dendapaling sedikit Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan palingbanyak Rp.24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah).Pasal 271Setiap pelaksana kampanye yang melanggar larangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), dikenai pidanapenjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (duabelas) bulan dan denda paling sedikit Rp.30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah). Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 33
  34. 34. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASPasal 272Setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/hakim Agung/hakimKonstitusi, hakim- hakim pada semua badan peradilan,Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan,Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubemur BankIndonesia serta Pejabat BUMN/BUMD yang melanggar larangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dikenai pidanapenjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (duapuluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).Pasal 273Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesiadan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, danperangkat desa, dan anggota badan permusyaratan desa yangmelanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat(3) dan ayat (5) dikenai pidana penjara paling singkat 3 (tiga)bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda palingsedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyakRp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).Pasal 274Pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan ataumemberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepadapeserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsungagar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilihPeserta Pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untukmemilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (duapuluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000.00 (duapuluh empat juta rupiah).Pasal 275Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, SekretarisJenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretarisKPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris 34 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009
  35. 35. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASKPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu dalampelaksanaan kampanye Pemilu paling singkat 6 (enam) bulandan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda palingsedikit Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyakRp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).Pasal 276Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanyemelebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalamPasal 131 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2)dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulandan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda palingsedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan palingbanyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).Pasal 277Peserta pemilu yang terbukti menerima sumbangan dan/ataubantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dipidanadengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan danpaling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikitRp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyakRp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).Pasal 278Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi,atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu dipidana denganpidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan palinglama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikitRp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyakRp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).Pasal 279(1) Pelaksana kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.3.000.000,00 (tiga juta Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 35
  36. 36. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).Pasal 280Setiap pelaksana, peserta, atau petugas Kampanye yang terbuktidengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunyatahapan penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (duapuluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.24.000.000,00 (duapuluh empat juta rupiah).Pasal 281Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangantidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimanadimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2)dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulandan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda palingsedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyakRp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).Pasal 282Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajakpendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulandan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) danpaling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).4. Tindak Pidana yang berhubungan dengan pencetakan Surat SuaraPasal 283Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara 36 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009
  37. 37. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASyang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 145 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipidanadengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulandan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda palingsedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) danpaling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh jutarupiah).Pasal 284Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengajamencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPUsebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) dipidana denganpidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan danpaling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda palingsedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan palingbanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).Pasal 285Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjagakerahasian, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 146 ayat (1), dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan palinglama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda paling sedikitRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyakRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).5. Tindak Pidana yang berhubungan dengan pemungutan dan penghitungan suaraPasal 286Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suaramenjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepadapemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilihPeserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengancara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulandan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda palingsedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyakRp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 37
  38. 38. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASPasal 287Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atauancaman kekerasan dan/atau menghalangi seseorang yang akanmelakukan haknya untuk memilih atau melakukan kegiatanyang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteramanpelaksanaan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluhempat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluhempat juta rupiah).Pasal 288Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yangmenyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai ataumenyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahansuara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas)bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan dendapaling sedikit Rp12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah) danpaling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).Pasal 289Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suaramengaku dirinya sebagai orang lain, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapanbelas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belasjuta rupiah).Pasal 290Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengajamemberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulandan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda palingsedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyakRp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).Pasal 291Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan 38 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009
  39. 39. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASsuara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (duapuluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dandenda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat jutarupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh jutarupiah).Pasal 292Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatankepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya padapemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaantersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (duabelas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas jutarupiah).Pasal 293Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkanhasil pemungutan suara yang sudah disegel, dipidana denganpidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan palinglama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikitRp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyakRp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).Pasal 294Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidakmemberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada pemilihyang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat suratsuara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 155 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dandenda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) danpaling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).Pasal 295Setiap orang yang bertugas membantu pemilih yang dengansengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2), dipidana denganpidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 39
  40. 40. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS(dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah).Pasal 296(1) Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2) sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi anggota KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (duapuluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).(2) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).Pasal 297Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atauhilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dansertifikat hasil penghitungan suara yang sudah disegel, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan danpaling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).Pasal 298Setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara hasilpenghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungansuara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (duabelas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan dendapaling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) danpaling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 40 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009
  41. 41. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASPasal 299(1) Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat penghitungansuara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah).(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).Pasal 300Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, ataumendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh)bulan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan dan dendapaling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) danpaling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).Pasal 301Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidakmembuat dan menandatangani berita acara perolehan suaraPeserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) dipidanadengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulandan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda palingsedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyakRp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).Pasal 302Setiap KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikansalinan satu eksempla berita acara pemungutan dan penghitungansuara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 41
  42. 42. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASPeserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPKmelalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2)dan ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan dendapaling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan palingbanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).Pasal 303Setiap KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankankeutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegelyang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dansertifikat hasil penghitungan suara, kepada PPK melalui PPS ataukepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 180 ayat (4) dan ayat (5), dipidana denganpidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18(delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapanbelas juta rupiah).Pasal 304Setiap Pengawas Pemilu Lapangan yang tidak mengawasipenyerahan kotak suara tersegel kepada PPK dan Panwaslukecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suaratersegel kepada KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksuddalam Pasal 180 ayat (6), dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat)bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam jutarupiah) dan paling banyak Rp24.0OO.0O0,00 (dua puluh empatjuta rupiah).Pasal 305Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suaradari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 181, dipidana dengan pidana penjara paling singkat3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan dendapaling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan palingbanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 42 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009
  43. 43. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASPasal 306Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemiluanggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kotasecara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2),anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24(dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulandan denda paling sedikit Rp240.000.000,00 (dua ratus empatpuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enamratus juta rupiah).Pasal 307Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepatyang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapanbelas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belasjuta rupiah).Pasal 308Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepatyang tidak memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepatbukan merupakan hasil resmi Pemilu, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapanbelas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belasjuta rupiah).Pasal 309Ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksuddalam Pasal 257 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluhempat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (duapuluh empat juta rupiah). Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 43
  44. 44. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASPasal 310Ketua dan anggota Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslukabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan/atau PengawasPemilu Lapangan/pengawas Pemilu Luar Negeri yang dengansengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporanpelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPUprovinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS/ PPLN, dan/atauKPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemiludipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulandan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda palingsedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyakRp36.000.000,00 (tiga puluh enam Juta rupiah).Pasal 311Dalam hal penyelenggara Pemilu melakukan pelanggaran pidanaPemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Pasal 261,Pasal 262, Pasal 265, Pasal 266, Pasal 269, Pasal 270, Pasal 276,Pasal 278, Pasal 281, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289,Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 295, Pasal 297, Pasal 298,dan Pasal 300, maka pidana bagi yang bersangkutan ditambah1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalampasal-pasal tersebut. Berdasarkan pengaturan tentang kriminalisasi tindak pidanadalam undang-undang pemilu tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : Pertama, Pengaturan tindak pidana pemilu pada dasarnyadapat dikelompokkan menjadi 5 macam yaitu tindak pidana yangberhubungan dengan pemilih, tindak pidana yang berhubungandengan kampanye, tindak pidana yang berhubungan denganpemungutan dan penghitungan suara, tindak pidana yangberhubungan dengan pencetakan surat suara, dan tindak pidanayang berhubungan dengan proses pencalonan anggota legislatifbaik DPR, DPD dan DPRD. Tindak pidana paling banyak adalahtindak pidana yang berhubungan dengan pemungutan danpenghitungan suara yaitu sebanyak 27 pasal. Jika dibandingkandengan jenis tindak pidana lain, maka dapat digambarkan dalamtabel berikut ini : 44 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009
  45. 45. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS Tabel 1 Perbandingan Pasal Tindak Pidana Pemilu dalam UU No. 10 Tahun 2008 No Jenis Tindak Pidana Pemilu Jumlah 1. Tindak Pidana yang berhubungan Pemilih 5 pasal Tindak Pidana yang berhubungan dengan pencalonan DPR, DPD 2. 4 pasal dan DPRD 3. Tindak pidana yang berhubungan dengan kampanye 14 pasal Tindak Pidana yang berhubungan dengan pencetakan Surat 4. 3 pasal Suara Tindak Pidana yang berhubungan dengan pemungutan dan 5. 27 pasal penghitungan suara Jumlah 53 pasal Banyaknya kriminalisasi atas kegiatan pemungutan suaradan penghitungan suara menunjukkan bahwa potensi kecuranganyang akan terjadi dalam pelaksanaan pemilu 2009 diperkirakancukup besar. Kehadiran sanksi pidana dan kriminalisasi berbagaiperbuatan yang berhubungan dengan kegiatan pemungutan danpenghitungan suara sejalan dengan asas pemilu yang bersifatluber dan jurdil khususnya asas jujur dan adil. Pemilu yangdiselenggarakan dengan jujur dan adil dengan sendirinya akanmeningkatkan legitimasi pelaksanaan pemilu serta mendapatkandukungan rakyat yang lebih besar. Kedua, Pelaku (subjek hukum) yang dapat dijerat dengantindak pidana pemilu adalah semua orang tetapi lebih khususjuga mengikat para pelaku politik dan petugas penyelenggara.Sampai sejauh ini, undang-undang No. 10 tahun 2008 tidakmengatur kemungkinan badan hukum atau korporasi sebagaisubjek hukum. Ketiga, Ancaman pidana yang diatur dalam UU No. 10Tahun 2008 berupa pidana minimal dan pidana maksimal.Pidana penjara minimal yang dapat dijatuhkan adalah 3 bulanpenjara dan maksimal 48 bulan (4 tahun). Sedangkan pidanadenda yang dapat dijatuhkan minimal adalah Rp. 3.000.000,-dan pidana maksimal adalah Rp. 10.000.000.000,- (10 milyarrupiah) yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 45
  46. 46. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS Dari tahap formulasi dalam penggunaan hukum pidanadalam undang-undang pemilu tahun 2009 sebenarnya sudahcukup memadai.2. Tahap Aplikasi dan Eksekusi Pada akhirnya, sebaik apapun pengaturan dalam tahapformulasi, bekerjanya hukum pidana harus dilihat dari bagaimanaproses bekerjanya sistem peradilan pidana itu sendiri. Secaraumum pelanggaran Pemilu dapat dibedakan dalam 3 jenisyaitu, pelanggaran administrasi pemilu, tindak pidana pemiludan perselisihan suara hasil pemilu. Ketiga jenis pelanggarantersebut memiliki pula 3 pola penyelesaian yang satu samalain berbeda. Untuk yang pertama, pelanggaran administrasidiselesaikan melalui mekanisme internal KPU. Pasal 248 UU No.10 Tahun 2008 menyatakan bahwa Pelanggaran administrasiPemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemiludan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU.Sanksi yang dapat dijatuhkan antara lain penghentian kegiatankampanye, pencoretan sebagai peserta pemilu dan pemungutansuara diulang atau pemberhentian dari jabatan jika pelanggaranadministrasi dilakukan oleh penyelenggara itu sendiri. Dalam praktik, sungguhlah amat sulit dibayangkanpenegakan sanksi administrasi yang diberikan oleh KPU karenayang berwenang menilai adalah KPU sendiri dan yang dinilaiatau akan diberikan sanksi administrasi juga sangat mungkinpenyelenggara pemilu itu sendiri mulai dari KPU sampai KPPS.Hal ini terkait dengan masalah praktis, bagaimana mungkinKPU memberikan sanksi dengan memberhentikan seorangpetugas penyelenggara Pemilu yang hanya dibayar dengan upahyang rendah. KPU sangat menyadari bahwa upaya bagi petugasKPPS, PPS dan PPK sangatlah rendah, jadi pemberhentianbukanlah jalan keluar karena di saat yang bersamaan KPU justrumembutuhkan tenaga mereka. Penyelesaiannya perbuatan yang dianggap sebagai tindakpidana pemilu sebagaimana diatur di atas berbeda denganpenyelesaian pelanggaran administrasi, yaitu melalui sistem 46 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009
  47. 47. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASperadilan pidana setelah sebelumnya dilakukan penyidikan olehpolisi setelah mendapatkan laporan dari Bawaslu, PanwasluProvinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Dalam tataranimplementatif ini yaitu tahapan aplikasi dan eksekusi sepenuhnyasangat tergantung kepada aparat di lapangan. Penegakan hukumdipengaruhi oleh empat faktor yang perlu diperhatikan, yaitu :1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri.2. Petugas yang menegakan atau yang menerapkan3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum.4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. 6 Joseph Golstein7 bahkan mengemukakan bahwa penegakanhukum pidana dapat dibedakan menjadi tiga bagian : Pertama, Total Enforcement yaitu dimana ruang lingkuppenegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan olehhukum pidana subtantif (subtantive law of crime). Penegakanhukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebabpara penegak hukum termasuk POLRI dibatasi secara ketatoleh hukum acara pidana, seperti adanya aturan penangkapan,penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaanpendahuluan. Selain itu mungkin terjadi hukum pidana subtantifsendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan delikaduan (klacht delicten) sebagai syarat-syarat penuntutan padadelik aduan. Bentuk penegakan hukum pidana yang kedua adalah Fullenforcement. Namun dalam ruang lingkup inipun para penegakhukum termasuk POLRI tidak bisa menegakkan hukum secaramaksimal karena adanya berbagai keterbatasan, baik dalambentuk waktu, sarana dan prasarana, kwalitas sumber dayamanusia, perundang-undangan dan sebagainya sehingga6 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:CV Rajawali,1986), hlm. 30.7 Joseph Golstein dalam Kadri Husin, Diskresi dalam Penegakan Hukum Pidana diIndonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap Ilmu Hukum Pidana pada FakultasHukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 18 Oktober 1999, hlm. 7. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 47
  48. 48. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASmengakibatkan dilakukannya discretions. Sehingga menurutJoseph Golstein yang tersisa adalah Actual Enforcement. Namundi dalam pelaksanaannya actual Enforcement inipun tidaktertutup kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan yangdilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk POLRI. Dalam praktek dapat kita lihat bahwa walaupun telah diatursedemikian rupa dalam UU No. 10 tahun 2008 tentang tindakpidana Pemilu, kekisruhan dalam pelaksanaan pemilu 2009tetap banyak terjadi.D. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkanbahwa penggunaan atau fungsionalisasi hukum pidana dalamperaturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pemiludalam rangka mendukung terselenggaranya demokrasi sudahsejalan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri dan politik hukumpemerintah Orde Reformasi. Jika pada masa Orde Baru hukumpidana digunakan untuk kepentingan penguasa yang cenderungmenghambat demokrasi, maka pada masa pemerintahanreformasi, hukum pidana digunakan untuk mendukungterselenggaranya demokrasi. Dalam UU No. 10 Tahun 2008terdapat 53 pasal ketentuan pidana yang secara garis besar dapatdikelompokkan ke dalam beberapa jenis yaitu (i) tindak pidanadalam pelaksanaan pendaftaran pemilih, (ii) tindak pidanayang berhubungan dengan pencalonan anggota legislatif, (iii)tindak pidana yang berhubungan dengan kampanye, (iv) tindakpidana yang berhubungan dengan pencetakan surat suara dan(iv) tindak pidana yang berhubungan dengan pemungutan danpenghitungan suara. 48 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009
  49. 49. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASDaftar PustakaNawawi, Barda Arief, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bhakti.Solehuddin, M, 1997. Tindak Pidana Perbankan, Jakarta : Rajawali Pers.Kesumajaya, Iwan, 2001. Delik Politik di Indonesia, Suatu Analisis dalam rangka Demokratisasi, Tesis, Palembang : Program Pasca sarjana Universitas Sriwijaya.Loqman, Loebby ,1993. Delik Politik di Indonesia, Jakarta : Ind. Hill dan Co.Soekanto, Soerjono, 1986. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : CV Rajawali.Husin, Kadri, 1999. Diskresi dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandalampung, 18 Oktober 1999. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 49
  50. 50. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALAS LEGALITAS DAN IMPLIKASI CALON TUNGGAL PADA PEMILU PRESIDEN 2009 Suharizal, S.H.,M.H. Abstract This papers want to discuss about chance that could behappen in the election of president. The issues of runningcandidate that would be only one that make shock the committeof election. The legal opinion blooms after that chance, so thispapers want give view for that problems. Keywords: Calon tunggal, Pemilu Presiden.A. Prolog Beberapa literatur menunjukkan adanya hubungan yangrelatif konsisten antara sistem kepartaian dalam kaitannyadengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sistempresidensial. Multipartai, terutama yang bersifat terfragmentasi,bisa berimplikasi deadlock dan immobilism bagi sistempresidensial murni. Alasannya adalah bahwa presiden akanmengalami kesulitan untuk memperoleh dukungan yangstabil dari legislatif sehingga upaya mewujudkan kebijakanakan mengalami kesulitan. Pada saat yang sama koalisi yangmengantarkan presiden untuk memenangkan pemilu tidakdapat dipertahankan untuk menjadi koalisi pemerintahan. Tidakada mekanisme yang dapat mengikatnya. Alasan lain adalahbahwa komitmen anggota dewan terhadap kesepakatan yangdibuat pimpinan partai jarang bisa dipertahankan. Dengan katalain tidak adanya disiplin partai membuat dukungan terhadappresiden menjadi sangat tidak pasti. Perubahan dukungandari pimpinan partai juga sangat ditentukan oleh perubahan 50 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009
  51. 51. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASkontekstual dari konstelasi politik yang ada.1 Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 diramaikan dengan wacanakemungkinan calon presiden tunggal sebagai bentuk ancamanboikot Pilpres dari Blok Teuku Umar (Megawati Cs). Reaksi yangpaling ekstrem adalah suara dari parpol yang akan melakukanboikot dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 8 Julimendatang. Oleh karena itu, ada kemungkinan pasangan calondalam pilpres mendatang tidak sebanyak dalam Pilpres 2004.Bahkan kemungkinan terburuk dalam pilpres mendatang, hanyaakan muncul satu pasangan calon presiden (capres) dan calonwakil presiden (cawapres). Dalam UU Nomor No. 42 Tahun 2008 tentang PemiluPresiden tidak diatur jika hanya ada satu calon pasangan presidendan wakil presiden yang mendaftar ke KPU. Selain itu, Pasal 24ayat (2) menyebutkan, jika salah satu calon atau pasangan calonberhalangan tetap, sehingga jumlah pasangan calon kurang daridua, KPU dapat menunda pelaksanaan pemilu paling lama 30hari. Namun, dalam UU tersebut tidak diatur mekanisme lanjutanjika sampai 30 hari tidak ada pasangan calon pengganti. Sehinggabeberapa faktor yang memungkinkan hanya satu pasangancapres maju amat terbuka lebar. Hal ini juga disebabkan antaralain, ada koalisi yang terlalu besar dan kuat sehingga tidak adapartai yang berpeluang untuk memenangkan Pilpres. Kedua, adakekecewaan banyak partai terhadap kualitas penyelenggaraanpemilu. Kemungkinan calon tunggal dalam pilpres tidak diatursehingga KPU dikabarkan cemas dan memerlukan Perpu(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). Bagaimanasistem pilpres dan perilaku elit politik mendorong capres tunggal?Akankah pemilih berbulat tekad mendukungnya atau perlumodifikasi sistem Pilpres 2009 menjadi semacam plebisit denganmenyediakan ”kotak kosong” bagi pemilih yang akan menolakSBY? Sebetulnya konstitusi tidak memungkinkan calon tunggal1 Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The DifficultCombination,” Comparative Political Studies, 26 (1993), 198-222. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 51

×