DIMENSI POLITIS         ASOSIASI DESAINER GRAFIS INDONESIA (ADGI)           DALAM PEMBERDAYAAN DESAIN GRAFIS              ...
Profesi dalam prakteknya mempunyai ciri-ciri (Keraf, 1998:39-43), sebagai berikut:Pertama, adanya keahlian dan ketrampilan...
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Keahlian Desain Grafis oleh MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi RI mel...
Dalam perkembangannya ADGI sebagai organisasi profesi dapat dipaparkan secara singkatdalam garis waktu sebagai berikut:198...
Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Keahlian Desain Grafis bakuan hasil KonvensiNasional menjadi Standar Kompetensi Kerja N...
• ADGI tidak ubahnya seperti Event Organizer (EO)  Sebagai organisasi profesi ADGI akhirnya terjebak hanya memikirkan baga...
lembaga independen misalnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), BadanNasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Badan Akred...
ADGI dengan Dunia AkademisDunia Akademis sebagai produsen sumber daya insani industri desain grafis merupakanpemangku kepe...
tidak menjadi inferior sekedar menjadi pelengkap bagi industri lainnya. ADGI harus dapat mendudukkan industri desain grafi...
• Secara internal ADGI harus melakukan perbaikan-perbaikan dalam organisasinya.• Membuka jalur komunikasi dan kemitraan de...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dimensi Politis Adgi

640 views
573 views

Published on

Dimensi Politis Adgi ini merupakan satu dari tiga usulan program yang muncul pada saat Kongres Nasional Adgi 2012 yang diselenggarakan di Dia.Lo.Gue Art Space tanggal 9 Desember 2012, di mana usulan ini merupakan gagasan dari Hastjarjo B. Wibowo.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
640
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dimensi Politis Adgi

  1. 1. DIMENSI POLITIS ASOSIASI DESAINER GRAFIS INDONESIA (ADGI) DALAM PEMBERDAYAAN DESAIN GRAFIS SEBAGAI PROFESI (INDUSTRI) DAN DISIPLIN KEILMUAN (AKADEMIS)PENDAHULUANPengertian Politik dan ProfesiKata “politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani politea, yang akar katanyaadalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia,berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyaikepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas,prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentuyang kita kehendaki. Politics dan policy memiliki hubungan yang erat dan timbal balik.Politics memberikan asas, jalan, arah dan medannya, sedangkan policy memberikanpertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan dan arah tersebut sebaik-baiknya (Sumarsono,2001:137).Politik lahir ketika manusia mengenal hidup bermasyarakat, bersosialisasi, berinteraksi satusama lain, serta ketika sekelompok manusia mampu mempengaruhi kelompok atau elemenmanusia lainnya. Jika demikian adanya, maka politik adalah kodrat, politik merupakan sifatmanusia yang terbawa akibat entitas sosialnya.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) po·li·tik n 1 (pengetahuan) mengenaiketatanegaraan atau kenegaraan (spt tt sistem pemerintahan, dasar pemerintahan): bersekolahdi akademi --; 2 segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahannegara atau thd negara lain: -- dl dan luar negeri; kedua negara itu bekerja sama dl bidang --, ekonomi, dan kebudayaan; partai --; organisasi --; 3 cara bertindak (dl menghadapi ataumenangani suatu masalah); kebijaksanaan: -- dagang; -- bahasa nasional. (Depdiknas,2005:886). Sedangkan pengertian dari po·li·tis a bersifat politik; bersangkutan denganpolitik. (Depdiknas, 2005:887)Selanjutkan akan dijelaskan pengertian profesi, orang profesional dan profesionalisme.Profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup denganmengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmenpribadi (moral) yang mendalam. Dengan demikian orang profesional adalah orang yangmelakukan suatu pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkankeahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya komitmen pribadi yang mendalam ataspekerjaan itu. Dengan kata lain, orang profesional adalah orang yang melakukan suatupekerjaan karena ahli di bidang tersebut dan meluangkan seluruh waktu, tenaga danperhatiannya untuk pekerjaan tersebut. Namun ini saja tidak cukup, orang profesional adalahorang yang mempunyai komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaan itu. Ia melibatkanseluruh dirinya dan dengan giat, tekun dan serius menjalankan pekerjaannya itu. (Keraf,1998:35-36)
  2. 2. Profesi dalam prakteknya mempunyai ciri-ciri (Keraf, 1998:39-43), sebagai berikut:Pertama, adanya keahlian dan ketrampilan khusus.Pengetahuan atau keahlian dan keterampilan ini memungkinkan orang yang profesional itumengenali dengan cukup cepat dan tepat persoalan yang dihadapi serta solusi yang tepatuntuk itu. Dengan kata lain, pengetahuan dan keterampilan ini memungkinkan orangprofesional itu menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan dan mutu yang paling baik.Kedua, adanya komitmen moral yang tinggi.Bentuk komitmen moral ini biasanya dituangkan dalam bentuk kode etik sebagai syaratminimal yang harus dipenuhi bagi orang-orang dengan profesi tertentu. Kode etik ini ikutmenentukan identitas dan perilaku, khususnya perilaku moral dari para profesional tersebut.Ketiga, orang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya.Profesional hidup sepenuhnya dari profesinya, biasanya ia dibayar mahal dengan gaji yangsangat tinggi sebagai konsekwensi dari pengerahan seluruh tenaga, pikiran, keahlian, danketerampilannya.Keempat, pengabdian kepada masyarakat.Adalah komitmen moral yang tertuang dalam kode etik profesi ataupun sumpah jabatanmenyiratkan bahwa orang-orang yang mengemban profesi tertentu lebih mendahulukankepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadinya. Orang-orang yang profesionalakan melayani, mengabdi dan membantu masyarakat dengan keahlian dan keterampilannyasampai tuntas, yaitu sampai ada hasil yang memuaskan, baik bagi orang yang dilayanimaupun bagi orang profesional itu sendiri.Kelima, profesi biasanya ada izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut.Karena setiap profesi menyangkut kepentingan orang banyak dan terkait dengan nilai-nilailuhur kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, kesehatan dansebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi yang berkaitan dengan kepentingan orangbanyak itu diperlukan izin. Izin khusus ini dibertujuan untuk melindungi masyarakat daripelaksanaan profesi yang tidak becus.Keenam, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi.Tujuan dari organisasi profesi tersebut terutama untuk menjaga dan melindungi keluhuranprofesi. Tugas pokoknya adalah menjaga agar standar keahlian dann keterampilan tidakdilanggar, kode etik tidak dilanggar dan berarti menjaga kepentingan masyarakat agar tidakdirugikan oleh pelasanaan profesi tersebut oleh anggota mana pun. Dalam konteks iniorganisasi profesi akan mengeluarkan izin praktek (atau memberikan rekomendasi untukmendapatkannya) bagi anggota baru serta menindak anggota yang melanggar baik kode etikprofesinya maupun standar keahlian dan ketrampilan yang dituntut secara minimal olehprofesi terebut. Terkait dengan hal tersebut yaitu sertifikasi profesi yang dilakukan olehLembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dibentuk oleh asosiasi profesi.Selanjutnya kita tengok terlebih dahulu pengertian desain grafis adalah pengertian umumuntuk aktivitas dari kegiatan membuat komposisi tipografi, ilustrasi, fotografi dan pencetakanyang digunakan untuk membujuk, memberikan informasi atau petunjuk. Orang yangmelakukan pekerjaan itu disebut desainer grafis, di mana istilah tersebut pertama kalidigunakan oleh William Addison Dwiggins pada tahun 1922 (Livingston, 2003:101).Jika dicermati dari ciri-ciri suatu profesi tersebut di atas, terlihat bahwa tidak semua pekerjaandapat disebut profesi karena ada ciri-ciri yang harus dipenuhi. Desainer grafis di Indonesiaapa mau dikata belum dapat disebut sebagai profesi karena belum memenuhi semua kriteriatersebut di atas, yaitu bersertifikasi profesi. Sedangkan kriteria bersertifikat belum terpenuhikarena sertifikasi profesi masih dalam tahap persiapan dengan telah ditetapkannya Standar
  3. 3. Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Keahlian Desain Grafis oleh MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi RI melalui Keputusan Menteri Nomor KEP.109/MEN/VI/2010 tertanggal 11 Juni 2010. Saat ini ADGI harus mempersiapkan LembagaSertifikasi Profesi (LSP) Desain Grafis maupun Lembaga Diklat Desain Grafis untukpenerapan sertifikasi. Desain grafis dapat disebut sebagai profesi secara penuh ketikasertifikasi dapat dijalankan.Kembali kepada bahasan semula, jika dilihat dari kepentingan ADGI sebagai organisasikeprofesian, politik dapat diartikan suatu cara bertindak ADGI dalam mencapai tujuannyamembawa desain grafis sebagai profesi (industri) dan disiplin ilmu (akademis) yangbermartabat. Apakah ADGI sudah menjalankan politik organisasinya dengan efektif selamaini?PEMBAHASANDimensi Politis ADGISebelum membahas mengenai dimensi politis dari ADGI, perlu diketahui terlebih dahulufungsi atau peran dari asosiasi profesi, di antaranya sebagai berikut:• Sebagai lembaga yang merepresentasikan eksistensi dari profesi.• Sebagai sarana bagi profesi dalam memperjuangkan kepentingan profesi, misalnya dalam mempengaruhi atau memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah sehingga berpihak bagi profesi.• Menjalankan fungsi kontrol terhadap profesi untuk menjaga kualitas dari sumber daya insani misalnya melalui keterlibatan dalam proses akreditasi pendidikan, sertifikasi profesi, penerapan etika profesi (kode etik) dan etika perilaku berusaha (bisnis).• Menjalankan fungsi advokasi profesi dalam konteks HKI, perlindungan konsumen, mediasi perselisihan antar anggota maupun dengan dengan pihak-pihak lain dan masalah-masalah hukum terkait lainnya.• Sebagai medium pengembangan kapasitas antar anggota asosiasi melalui tukar pengalaman, tutoring, mentoring dan bentuk-bentuk program lainnya.• Sebagai medium untuk membangun jejaring internal dalam lingkup profesi sehingga menciptakan kerjasama kolaboratif yang produktif dan membangun jejaring eksternal lintas profesi dalam kesetaraan, saling menguntungkan dan saling menghormati antar profesi secara nasional maupun internasional.Secara umum dimensi politis dari ADGI sebagai organisasi profesi memiliki dua sisi, yangpertama sisi politik internal yaitu bagaimana cara bertindak ADGI dalam menangani masalah-masalah pemangku kepentingan internalnya yaitu pengurus dan anggota. Yang kedua yaitusisi politik eksternal di mana ADGI harus mampu menjangkau pemangku kepentinganeksternalnya sebagai mitra kolaborasi dalam mencapai tujuan organisasi. Pemangkukepentingan eksternal dari ADGI meliputi pemerintah, institusi pendidikan, industri terkait,asosiasi industri, asosiasi perdagangan, asosiasi profesi lainnya, komunitas sosial danmasyarakatDengan dinyatakan bahwa ADGI mempunyai visi menjadi asosiasi desainer grafis yangmemiliki kredibilitas dan bereputasi dalam melindungi, melayani dan memajukan karir danusaha anggotanya di seluruh Indonesia. Tanpa melakukan aktivitas politis mustahil ADGIdapat mewujudkan visinya.Sehebat apapun program yang dibuat ADGI tidak akan berjalan dengan baik jika tidak adakemauan dan tindakan politis dari pengurusnya maupun angotanya. Pengurus harusmempunyai langkah politis agar membawa ADGI menjadi asosiasi profesi yang menjadikebutuhan bagi setiap desainer grafis di Indonesia. Demikian juga setiap anggota ADGI harusdapat memanfaatkan keberadaannya sebagai anggota asosiasi profesi dalam menjalankanprofesi maupun usahanya.
  4. 4. Dalam perkembangannya ADGI sebagai organisasi profesi dapat dipaparkan secara singkatdalam garis waktu sebagai berikut:1980 – 1993Masa Ikatan Perancang Grafis Indonesia (IPGI) yang dibentuk pada tanggal 25 April 1980oleh beberapa desainer, antara lain: Wagiono Sunarto, Karnadi, Didit Chris Purnomo, FXHarsono, S. Prinka (Alm), Tjahjono Abdi (Alm), Agus Dermawan T., Helmi Sophiaan (Alm),Hanny Kardinata, Sadjirun (perancang logotype IPGI) dan beberapa lainnya. IPGI diresmikan24 September 1980 bersamaan dengan pembukaan pameran IPGI yang pertama Grafis ’80.Pada masa ini merupakan masa di mana desain grafis diperkenalkan dan dipromosikansebagai profesi di Indonesia. IPGI sempat diterima sebagai anggota International Council ofGraphic Design (ICOGRADA) yaitu badan dunia desain grafis. IPGI mendaftarkan diri disekretariat ICOGRADA yang pada waktu itu berada di London. Momentum tersebutbertepatan dengan penyelenggaraan International Design Conference “Design Renaissance”di Glasgow Skotlandia pada tahun 1993.1994 – 2004IPGI berubah menjadi Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI) pada Kongres IPGI diJakarta Design Center tanggal 7 Mei 1994. Dalam Kongres ini pula disepakati program kerjautama ADGI yaitu Kode Etik Profesi, Sertifikasi Profesi dan Akreditasi Pendidikan TinggiDesain Grafis. Pada masa ini hampir tidak ada kegiatan ADGI yang memberikan pengaruhberarti bagi perkembangan desain grafis di Indonesia. Program kerja juga tinggal programkerja tanpa implementasi. Kode Etik Profesi hanya menjadi konsep saja belum direalisasikan.Bahkan pada saat ini pun Kode Etik Profesi yang disempurnakan oleh ADGI hasil revitalisasi2006 belum juga dipublikasikan. Program Sertifikasi Profesi dan Akreditasi PerguruanTinggi masih jauh dari jangkauan. Pada intinya pada masa ini keinginan untuk membuatprofesi desainer grafis menjadi lebih baik sudah ada dalam pemikiran para pengurus ADGInamun tidak terlaksana.ADGI kehilangan kesempatan berkembang selama 11 tahun di mana pada kurun waktutersebut industri desain grafis sempat mengalami masa kejayaan dan sekaligus masa suramdengan munculnya krisis moneter tahun 1997.2005 – 2006Munculnya Memorandum ADGI 2005 yang menugaskan Danton Sihombing, Gauri Nasution,Hastjarjo B. Wibowo dan Mendiola B. Wiryawan untuk melakukan revitalisasi ADGImenjadikan titik terang bagi kemunculan “ADGI Baru.” Penerima Memorandum inimembentuk Tim Revitalisasi yang bekerja selama 6 bulan untuk menyiapkan platform ADGIBaru dan melaksanakan Kongres ADGI pada tanggal 19 April 2006 di Ballroom Le MeridienHotel Jakarta. Dalam Kongres ini disepakati kepemimpinan kolektif berupa Presidium yangakan efektif berjalan selama 1 tahun sampai terpilihnya Ketua Umum ADGI pada Kongresberikutnya pada tahun 2007. Presidium ADGI terdiri dari: Andi Surya Boediman, DantonSihombing, Hastjarjo B. Wibowo, Hermawan Tanzil dan Lans Brahmantyo. Pada masaPresidium ADGI lebih banyak melakukan konsolidasi internal.2007 – 2010Diawali dengan Kongres ADGI ke-2 pada tanggal 19 April 2007 di Galeri Nasional yangmemilih Danton Sihombing sebagai Ketua Umum ADGI. Pada masa ini ADGI meletakkankembali pondasi organisasinya dengan Program Lokomotif nya dan memperluas jejaringdengan membuka beberapa chapter di Jakarta, Bali, Yogyakarta dan Surabaya. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan kepada anggota dapat dijalankan dengan baik, namunkegiatan yang strategis secara politis belum dapat secara optimal dijalankan. Pencapaianpenting dalam periode ini yaitu telah disahkannya Rancangan Standar Kompetensi Kerja
  5. 5. Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Keahlian Desain Grafis bakuan hasil KonvensiNasional menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang KeahlianDesain Grafis oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI melalui Keputusan MenteriNomor KEP. 109/MEN/VI/2010 tertanggal 11 Juni 2010. SKKNI Bidang Keahlian DesainGrafis ini akan menjadi parameter bagi sertifikasi profesi desainer grafis. Keberhasilan ADGIdalam menyusun SKKNI yang diharapkan akan menjadi langkah positif untuk memajukanprofesi desain grafis di Indonesia (Adityawan, 2010:224). Bagaimanapun pondasi yang telahdiletakkan ADGI pada masa 2007-2010 dapat dijadikan modal penting kepengurusanselanjutnya.2010 – 2012Kongres ADGI ke-3 baru selesai dilaksanakan tanggal 20 Mei 2010 yang telah memilih Arief“Ayip” Budiman dari ADGI Bali Chapter sebagai Ketua Umum. Saat ini kepengurusan baruterbentuk dalam ADGI Summit pada tanggal 26-27 Juni 2010 di Yogyakarta. Dalamkepengurusan ini diharapkan dinding-dinding dari bangunan ADGI dapat segera didirikanpada pondasi yang telah dibangun oleh kepengurusan sebelumnya. Namun kendala koordinasiantar pengurus menyebabkan ADGI belum beranjak juga menjadi asosiasi profesi yangberdaya. Tahun 2012 ini pada bulan September akan kembali diadakan Kongres ADGI ke-4semoga dapat menghasilkan kepengurusan yang progresif sehingga mampu membawa ADGImewujudkan visi dan misinya.Keberadaan ADGI selama 32 tahun belum mampu menjadi asosiasi profesi yang solid danbermanfaat disebabkan di antaranya oleh:• Paradigma di kalangan desainer grafis Indonesia yang menganggap bahwa berasosiasi tidaklah penting. Cara pandang ini mengakibatkan posisi asosiasi tidak pernah terbangun dengan kuat karena selalu diukur dari manfaat apa yang diberikan asosiasi terhadap anggotanya. Padahal dibutuhkan suatu komitmen bersama untuk membangun asosiasi hingga pada akhirnya manfaatnya dapat dipetik semua pihak. Kemauan membangun ini tidak ada pada sebagian besar para desainer grafis Indonesia karena sikap egosentris bahkan masa bodoh, berprasangka negatif dan berpikir pendek. Kondisi ini seharusnya dapat dicermati oleh pengurus ADGI dengan memperbanyak sosialisasi pentingnya suatu asosiasi profesi, merangkul komunitas-komunitas desain grafis yang ada, menciptakan benefit yang terukur bagi anggotanya dan yang terpenting yaitu memperkuat posisi ADGI secara politis sehingga menciptakan kebutuhan terhadap ADGI.• Pengurus ADGI tidak mampu membangun benefit untuk dirinya sendiri sehingga tidak dapat mendedikasikan dirinya sesuai komitmen. Pengurus ADGI menjadi tidak dapat menempatkan kepentingan ADGI pada prioritasnya dengan dalih tersirat tidak mendapatkan bayaran atau ADGI belum mampu membayar atas jabatannya, sehingga tidak dapat dipaksa meskipun hanya untuk hadir dalam rapat rutin. Pimpinan asosiasi pun merasa tidak mempunyai kekuatan untuk meminta pengurus menjalankan kewajibannya dengan baik. Sikap seperti ini terjadi karena pengurus sendiri tidak mampu melihat peluang yang ada sebagai pengurus asosiasi profesi. Pengurus ADGI memang tidak dibayar saat ini, namun banyak intangible benefit yang dapat diperolehnya dan hal tersebut tidak pernah dapat dimanfaatkan karena tidak pernah menyadarinya. Pengurus merupakan jabatan yang terhormat sebagai ambassador yang mewakili profesi desainer grafis Indonesia. Pengurus berada di garis terdepan dalam hubungannya dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk itu pengurus harus mampu membangun eksistensi ADGI melintas disiplin profesinya tidak hanya dikenal di komunitasnya saja. Ketika pengurus mampu membawa ADGI melintas batas baik profesi maupun geografis semakin banyak benefit yang akan diperoleh pengurusnya. Menjadi pengurus ADGI tidak sekedar menjadi selebriti desain grafis Indonesia, namun melekat kewajiban dan hak yang telah diamanatkan oleh anggota ADGI melalui kongres.
  6. 6. • ADGI tidak ubahnya seperti Event Organizer (EO) Sebagai organisasi profesi ADGI akhirnya terjebak hanya memikirkan bagaimana melayani anggotanya karena kekuatiran ditinggalkan anggotanya. Kegiatan ADGI hanya dari acara ke acara hampir tidak ada langkah politis untuk memperkuat posisi desainer grafis sebagai profesi. Diperlukan paradigma baru di jajaran pengurus ADGI untuk dapat berpikir dan bertindak secara politis. ADGI tidak bisa dijalankan dengan sekedar merekrut anggota dan kemudian melayaninya. Hampir semua kegiatan ADGI akhirnya bersifat keprofesian yang eksklusif, misalnya pameran poster, seminar desain grafis, gathering anggota dan semacamnya. Kegiatan- kegiatan seperti tersebut di atas hanya sebagai bentuk ekspresi menyenangkan diri sendiri. Meskipun kegiatan-kegiatan tersebut penting namun ADGI tidak cukup hanya menjadi fasilitator ruang ekspresi bagi anggotanya. Jaman sudah berubah sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda. Sebagai profesi, desainer grafis hidup di antara profesi yang lainnya, hidup di antara industri lainnya, hidup dalam masyarakat dan hidup dalam lingkup kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara. ADGI harus mampu menjadi jembatan dalam hubungannya dengan semua pemangku kepentingan tersebut.• ADGI belum optimal dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah, dunia akademis, media, industri dan asosiasi industri terkait, asosiasi profesi lainnya, komunitas kreatif bahkan dengan desainer grafis non ADGI untuk membangun saling pengertian dan terutama untuk memperjuangkan kepentingan profesi desainer grafis. ADGI dengan Pemerintah Pemerintah di sini meliputi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi, kota/kabupaten) yang terdiri dari kementerian, badan-badan pemerintah. Jika dicermati banyak kementerian maupun lembaga-lembaga pemerintah yang berhubungan dengan kepentingan ADGI. Sebagai contoh ADGI telah mencoba menjalin kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan RSKKNI bidang Desain Grafis, dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai lembaga pemerintah yang mengesahkan RSKKNI menjadi SKKNI, juga bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) nantinya dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Sedikit langkah yang telah diambil tersebut telah membawa dampak pro maupun kontra di kalangan desainer grafis. Hal ini menunjukkan dinamika bahwa langkah yang diambil ADGI dirasakan akan membawa dampak terhadap kepentingan desainer grafis hingga pada level akar rumput. Sebagai representasi yang mewakili profesi desainer grafis, ADGI tentunya harus mengambil sikap yang berpihak pada kemartabatan profesi. Langkah lain yang harus diambil yaitu dengan memetakan semua institusi pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan ADGI. Pada Inpres No. 6 tahun 2009 yang diterbitkan pada 5 Agustus 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di mana desain grafis menjadi bagian dari sub sektor industri desain, lembaga pemerintah yang terlibat sebagai berikut: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Kementerian Negara BUMN, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, BPPT, LIPI, Badan Standarisasi Nasional, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Di samping itu masih banyak lembaga-lembaga terkait yang ada di bawah koordinasi kementerian maupun
  7. 7. lembaga independen misalnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), BadanNasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), KPK dan sebagainya.Lembaga-lembaga tersebut dapat ditelusuri keterkaitannya dengan ADGI dalampengembangan desain grafis baik sebagai profesi maupun akademis. Sebagai contohhubungan ADGI dengan Kementerian Pendidikan Nasional: Selama ini ADGI sebagaiasosiasi profesi tidak pernah dilibatkan dalam proses akreditasi perguruan tinggi desaingrafis baik sekedar memberikan masukan maupun secara langsung dilibatkan, juga ADGItidak pernah diminta rekomendasinya atas pembukaan suatu program studi pada suatuperguruan tinggi padahal hal ini merupakan salah satu persyaratan yang diatur SKMendiknas. Hal ini mungkin disebabkan ketidaktahuan dari Kementerian PendidikanNasional terhadap keberadaan ADGI. Agar ADGI dikenal oleh lembaga-lembagapemerintah tentunya ADGI harus memperkenalkan diri sebagai representasi dari profesidesainer grafis. Sungguh ironis sebagai organisasi para ahli komunikasi visual namunADGI tidak mampu mengkomunikasikan dirinya. Kementerian Pendidikan Nasionalmerupakan lembaga pemerintah yang strategis karena di dalamnya di antaranya terdapatDirektorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) sebagai institusi yang bertangung jawabterhadap seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan MenengahKejuruan (Dikmenjur) sebagai penanggung jawab pendidikan menengah kejuruan,Direktorat Pendidikan Luar Sekolah (PLS) sebagai penanggung jawab pendidikan luarsekolah seperti kursus-kursus. Selain itu BAN-PT juga berada di bawah koordinasiKementerian Diknas. ADGI harus dapat memberikan pengaruh positif terhadap lembaga-lembaga terkait Kementerian Diknas yang berkaitan dengan desain grafis. ADGI tidakmungkin berteriak-teriak sendirian menyatakan kemerosotan kualitas pendidikan di bidangdesain grafis (baca: DKV) di Indonesia. ADGI harus dengan cerdas menggandeng lembaga-lembaga seperti Dikti, Dikmenjur, Direktorat Jenderal PLS dan BAN-PT sebagai mitrauntuk memperbaiki kualitas pendidikan desain grafis. Karena lembaga-lembaga tersebutlahyang mempunyai otoritas dalam bidang pendidikan yang terkait dengan kepentingan ADGI.Contoh lainnya terkait dengan kusutnya industri desain grafis yang marak dengan freepitching, pitching massal, pitching fiktif, undertable dan sebagainya. Masalah-masalahtersebut sebetulnya dapat diselesaikan dengan bekerjasama dengan misalnya KomisiPengawas Persaingan Usaha (KPPU). Ketika ADGI belum mampu membiayai riset industridesain grafis secara mandiri. Hal itu dapat disiasati dengan bermitra dengan litbangkementerian terkait, misalnya dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Profesi suatuunit pada Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi danInformatika untuk melakukan pemetaan profesi maupun industri desain grafis. Instrumen-instrumen yang ada di pemerintahan dapat digunakan oleh ADGI dalam memberdayakanprofesi.Hampir semua kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah dapat dirangkul dalammemperjuangkan kepentingan profesi desainer grafis. Cari titik temu antara kepentinganADGI dan kepentingan lembaga pemerintah sehingga dapat dikolaborasikan. ADGI sangatmungkin bekerja sama dengan BAPPENAS dan asosiasi konsultan misalnya dalamperumusan standar harga jasa desain grafis maupun mengusulkan persyaratan tertentudalam tender jasa desain grafis.Melalui hubungan yang baik dengan penyelenggara negara, ADGI dapat mengoptimalkanbenefit berupa fasilitasi dari pemerintah untuk kepentingan pengembangan desain grafis,misalnya fasilitasi kredit murah, pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas,pengurangan pajak, fasilitasi promosi dan sebagainya. Manfaat seperti inilah yang padaakhirnya membuat keberadaan ADGI dibutuhkan. Masih banyak produk hukum maupunprogram dalam kementerian dan lembaga pemerintah yang dapat dimanfaatkan, untuk itusikap proaktif dari ADGI dibutuhkan dalam hubungannya dengan pemerintah.
  8. 8. ADGI dengan Dunia AkademisDunia Akademis sebagai produsen sumber daya insani industri desain grafis merupakanpemangku kepentingan yang strategis bagi ADGI. Selama ini ADGI masih belum maksimaldalam merangkul kalangan akademis, meskipun pada kenyataannya banyak praktisi industridesain grafis yang juga meletakkan sebelah kakinya di dunia akademis. Jika dicermatipendidikan desain grafis saat ini tidak hanya berkembang pada tingkat sarjana (S-1/D-4)saja namun juga pada level Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), lembaga Pendidikan LuarSekolah (kursus). Pada tingkat SMK mengalami perkembangan yang sangat cepat.Dikmenjur sangat progresif dalam mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan desain grafisbahkan gencar melakukan kampanye melalui televisi. Hal ini harus dicermati oleh semuapemangku kepentingan dalam dunia akademis karena akan memperbesar suplai tenagakerja. Jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas, perluasan lapangan kerja danpersebaran wilayah kerja akan menjadi masalah di kemudian hari. Sangat mungkin nantinyalulusan S-1/D-4 harus bersaing dengan lulusan SMK secara frontal karena terjadioverlapping dengan sempitnya lapangan kerja dan pemusatan wilayah kerja di kota-kotabesar. Meskipun secara konsep pendidikan berbeda, pada kenyataannya banyak pendidikanS-1 yang mengingkari jatidirinya sebagai pendidikan berbasis academic stream namunlebih menekankan pada kemampuan praktis bukan lagi akademis (knowledge). Sementaradari sisi professional stream ada program diploma dan SMK. Akan terjadi suatu masa dimana akan terjadi kekurangan pemikir desain grafis sementara di level pekerja suplaiberlebihan. Saat ini ribuan lulusan desain grafis dihasilkan industri pendidikan setiap tahun,sementara kesenjangan kualitas pendidikan juga semakin lebar. Menjadi tugas berat bagiADGI untuk menjadi jembatan antara dunia akademis dengan dunia industri. Kondisi inisudah pernah saya tulis dalam “Mengkritik Pendidikan DKV di Indonesia”ADGI dengan MediaMedia merupakan saluran strategis yang harus dimanfaatkan secara optimal. Bekerjadengan media merupakan salah satu keahlian yang dimiliki oleh desainer grafis. Dalambahasan di atas sudah saya sebutkan betapa ironisnya ADGI yang notabene merupakankumpulan desainer grafis tidak dapat memanfaatkan keahliannya untuk mempromosikanprofesi dirinya sendiri. Terbukti dengan sedikitnya tulisan-tulisan mengenai desain grafis dimedia umum. Saat ini kalaupun menggunakan media selalu media yang mempunyairelevansi langsung dengan bidang desain grafis semata, sehingga yang menjadi pintar danpaham hanyalah komunitas desainer grafis itu sendiri sementara khalayak umum tidakterjangkau. Padahal khalayak umum juga harus dipintarkan dan dipahamkan mengenaidesain grafis.ADGI sebagai representasi profesi desainer grafis harus berperan aktif melakukan“dakwah” melalui semua saluran media baik cetak maupun elektronik baik konvensionalmaupun non konvensional dengan berbagai cara kreatif dalam mengemas pesan. ADGImembutuhkan para penulis dan kreator desain grafis yang aktif menulis dan berkaryadengan pesan kampanye profesi desain grafis secara positif. Keberagaman media yang adasaat ini dapat menjadi peluang bagi ADGI dalam memperjuangkan aspirasinya.ADGI dengan Industri dan Asosiasi Industri TerkaitSebagai industri, desain grafis mempunyai rantai nilai (value chain) yang saling terkaitdengan industri lainnya. Industri desain grafis selayaknya industri kreatif lainnyamerupakan industri added value (pemberi nilai tambah) bahkan dapat mengambil posisisebagai industri value creation yang menciptakan nilai-nilai baru. Peranan penting desaingrafis sering kali tidak disadari oleh industri yang didukungnya. Untuk itu ADGI harusdapat berfungsi sebagai jembatan dalam mengkomunikasikan peran industri desain grafisterkait dengan industri lainnya. Esensinya yaitu ADGI harus dapat mengawal desain grafissebagai industri yang bermartabat dalam perannya sebagai penunjang industri terkaitmaupun sebagai industri yang berdiri sendiri. Hal ini dilakukan agar industri desain grafis
  9. 9. tidak menjadi inferior sekedar menjadi pelengkap bagi industri lainnya. ADGI harus dapat mendudukkan industri desain grafis setara dan penting dalam rantai nilai industri . Untuk itu ADGI harus secara pro aktif dan intensif berkomunikasi membangun kesepahaman dengan asosiasi perdagangan dan industri seperti KADIN Indonesia baik di tingkat pusat maupun di daerah dan menjalin komunikasi dengan asosiasi-asosiasi industri spesifik lainnya yang ada karena hampir semua industri berkepentingan dengan desain grafis baik disadari maupun tidak. ADGI dengan Asosiasi Profesi Lainnya Sebagai profesi desainer grafis berada di antara profesi-profesi yang lain baik yang bersinggungan secara langsung maupun tidak. Di era yang menuntut kolaborasi lintas profesi, menjadi kebutuhan mutlak untuk menjalin hubungan dengan profesi-profesi lainnya. Hubungan yang diharapkan tentunya dalam kesetaraan dan rasa saling menghargai antar profesi. Untuk membangun kesepahaman ini ADGI perlu membuka hubungan lintas profesi melalui asosiasi-asosiasi profesi yang ada. Hampir semua profesi ada hubungannya dengan desain grafis karena semua profesi membutuhkan media komunikasi visual. Di mana ada media komunikasi visual seharusnya desainer grafis berada dalam proses penciptaannya. Profesi mulai dari insinyur, arsitek, dokter, humas, fotografer, pedagang kelontong, guru, artis, politisi, pengacara, manajer, militer dan sebagainya membutuhkan desain grafis. Namun apakah mereka menyadarinya? Apakah mereka menganggap penting desain grafis? Apakah mereka menghargai desainer grafis? ADGI harus menjadi ambassador profesi desainer grafis dalam hubungannya dengan profesi-profesi lain melalui asosiasi-asosiasi profesinya. ADGI dengan Komunitas Kreatif Berkembangnya komunitas-komunitas di bidang kreatif yang sangat aktif dengan berbagai inisiatif dan kegiatan pada masa sekarang harus dicermati oleh ADGI. Kondisi ini dapat membantu ADGI dalam melaksanakan program-programnya. Komunitas-komunitas yang berhubungan langsung dengan desain grafis baik yang masif seperti Forum Desain Grafis Indonesia (FDGI) maupun yang maya (online) seperti DGI (Desain Grafis Indonesia) dapat menjadi mitra yang saling menguntungkan dari ADGI. Sebagai contoh FDGI sejak awal berdirinya mempunyai ikatan yang kuat dengan dunia pendidikan desain grafis. Di sini ADGI dapat melakukan kolaborasi dengan FDGI untuk program-program yang dekat dengan dunia pendidikan sehingga tidak perlu terjadi tumpang tindih antara kegiatan FDGI dan ADGI. Di samping komunitas-komunitas yang berhubungan langsung dengan desain grafis masih banyak komunitas-komunitas kreatif lainnya yang potensial untuk berkolaborasi dengan ADGI. Diharapkan dapat terjadi hubungan yang harmonis antara ADGI dengan komunitas-komunitas kreatif yang ada. ADGI dengan Desainer Grafis Non ADGI Bisa dikatakan ADGI merupakan custodian dari profesi desainer grafis di Indonesia oleh karena itu secara moral ADGI mempunyai tanggung jawab terhadap pembinaan desainer grafis di luar keanggotaan ADGI. Dengan itikad baik ADGI harus merangkul para desainer grafis non ADGI untuk membangun industri desain grafis secara sehat. Sebagai profesi yang terbuka menyebabkan desainer grafis secara populasi jumlahnya cukup besar dan sebagian besar bukanlah berada dalam wadah ADGI. Hal ini menyebabkan diperlukan suatu usaha keras bagi ADGI untuk mengajak komponen tersebut menuju pada suatu pemahaman keprofesian yang bermartabat.PENUTUPSetelah dilakukan pembahasan secara panjang lebar di atas beberapa hal di bawah ini dapatmenjadi langkah-langkah bagi ADGI dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yangdihadapinya, diaantarnya:
  10. 10. • Secara internal ADGI harus melakukan perbaikan-perbaikan dalam organisasinya.• Membuka jalur komunikasi dan kemitraan dengan pemerintah, lintas profesi, industri dan asosiasi industri.• Secara proaktif melakukan sosialisasi mengenai ADGI dengan segala aktivitasnya dalam membangun dan mengembangkan desain grafis melalui semua saluran media yang tersedia.• Fokus pada pengembangan program yang berdampak strategis terhadap desain grafis sebagai profesi maupun disiplin keilmuan untuk menciptakan kebutuhan desainer grafis terhadap ADGI dalam berbagai aspek.• Pengurus ADGI harus mampu menciptakan benefit sebagai imbalan atas kontribusinya pada organisasi sehingga dedikasinya dapat diharapkan.
DAFTAR PUSTAKAAdityawan, Arief., Tim Litbang Concept, (2010).Tinjauan Desain Grafis. Jakarta: Concept Media.Livingston, Alan. Isabella Livingston, (2003). The Thames & Hudson Dictionary of Graphic Design and Designers. London: Thames & Hudson Ltd.Depdiknas, (2006). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: PT Balai Pustaka UtamaKeraf, A. Sonny, (1998), Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya. Yogyakarta: Penerbit KanisiusSumarsono,S., (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka UtamaRIWAYAT PENULISHastjarjo Boedi Wibowo lahir di Kabupaten Kudus – Jawa Tengah pada 27 April 1969.Penulis menamatkan pendidikan S1 di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam bidang ilmuDesain Komunikasi Visual pada tahun 1993 dan saat ini sedang menempuh pendidikan pascasarjana di ISI Yogyakarta. Bekerja sebagai praktisi di bidang Desain Grafis sejak tahun 1993dan sebagai Faculty Member - Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Komunikasi danMultimedia, BINUS University. Penulis merupakan salah satu aktivis pendiri dari ForumDesain Grafis Indonesia (FDGI), Ketua Tim Revitalisasi Asosiasi Desainer Grafis Indonesia(ADGI) tahun 2005. Anggota Tim Indonesia Design Power (IDP) Departemen PerdaganganRI tahun 2006-2008 yang membantu Menteri Perdagangan menyusun Cetak BiruPengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia. Mantan Direktur Hubungan Pemerintah danKebijakan Industri ADGI 2010-2011, Pernah menjabat sebagai Ketua Tim PenyusunanStandar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Desain Grafis ADGI. Saat inimenjabat sebagai Sekretaris Jenderal FGDforum yaitu suatu forum industri dalam bidangprinting, publishing, packaging dan promotion sekaligus sebagai Editor in Chief FGDmagz.


×