sistem perekonomian Indonesia

24,360 views
24,043 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
24,360
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
351
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

sistem perekonomian Indonesia

  1. 1. KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahanrahmat dan hidayahnya sehingga kami dari Kelompok I dapat menyelesaikanmakalah Perekonomian Indonesia ini dengan baik sebagai tugas pertama untukbahan diskusi dalam tatap muka perkuliahan. Makalah Perkonomian Indonesia ini membahas tentang SistemPerekonomian Indonesian yang pembahasan secara lengkap di uraikan dan dijelaskan dalam makalah ini. Kelompok I mengucapkan terima kasih kepada :1. Ibu Nurlaila selaku dosen pembimbing Perekonomian Indonesia2. Kelompok I yang telah berusaha dan bersemangat dalam menyelesaikan tugas ini. Makalah Perekonomian Indonesia ini sangatlah jauh dari kesempurnaandalam pengerjaannya. Untuk itu dimohon saran dan kritik yang membangun untuklebih menyempurnakan makalah ini. Surabaya, 28 September 2010 PENYUSUN i
  2. 2. DAFTAR ISIKATA PENGANTAR...................................................................................... iDAFTAR ISI ................................................................................................... iiBAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 11.2 Rumusan Masalah ...................................................................................... 1BAB II PEMBAHASAN2.1 Definisi Sistem Perekonomian Indonesia .................................................. 22.2 Macam-macam Sistem Ekonomi Indonesia............................................... 32.3 Ciri-ciri Sistem Ekonomi Indonesia .......................................................... 42.4 Pelaku Utama dalam Sistem Perekonomian Indonesia.............................. 52.5 Tujuan Sistem Ekonomi secara Global....................................................... 7BAB III PENUTUP3.1 Kesimpulan ................................................................................................ 83.2 Saran .......................................................................................................... 9DAFTAR PUSTAKA ii
  3. 3. BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Ilmu perekonomian kini telah digandrungi berbagai pihak. Semakin bertambahnya umur umi kita, maka semakin berkembang keadaan perekonomian kita. Perkembangan perekonomian itu di iringi dengan berkembangnya ilmu teknologi. Kedua ospek tersebut berkembang secara beriringan. Namun yang harus kita pahami, bagaimanakah keadaan perekonomian kita? Perkembangan yeng terjadi dalam dunia semakin lama berlangsung semakin cepat dan sulit diprediksikan. Perubahan gaya hidup yang dulu di bangun secara berpuluh tahun kini dapat berubah dalam waktu yang lumayan singkat yakni bisa dikatakan satu tahun. Kita dapat mengetahui keadaan ekonomi di berbagai daerah, meskipun kita tidak berada dalam satu tempat. Untuk itu, kita dituntut berbenah diri untuk menyongsong tantangan yang akan kita menghadapi. Apabila kita siap dan terus bertahan, maka dapat mempertahankan keadaan ekonomi. Apabila kita lalai maka kita akan terombang ambing oleh pahitnya kehidupan. Dengan uraian diatas maka kita memerlukan system untuk mengatur perekonomian, terlebih karena kita adalah warga negara Indonesia. Untuk itu kita haruslah mengerti dan mengatur keadaan ekonomi kita menurut system perekonomian Indonesia.1.2 Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas, maka kita dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah. Sebagai berikut : A. Apakah definisi Sistem Perekonomian Indonesia? B. Jelaskan macam-macam Sistem Ekonomi Indonesia? C. Jelaskan berbagai ciri-ciri Sistem Ekonomi Indonesia? D. Siapakah pelaku utama dalam Sistem Perekonomian Indonsia? E. Apakah tujuan Sistem Ekonomi secara Global? 1
  4. 4. BAB II PEMBAHASAN2.1 Definisi Sistem Perekonomian System ekonomi memiliki definisi yang bermacam-macam. Akan tetapi, pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama. Begitu banyak yang memberikan pengertian mengenai apa sebenarnya yang diartikan dengan system ekonomi. • Menurut Dumairy (1996), system ekonomi adalah suatu system yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.1 • Menurut Sheridan (1998), system ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya. 2 • Menurut Sanusi (2000), system ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau pranata (ekonomi, sosial-politik dan ide-ide) yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya yang ditujukan kea rah pemecahan masalah ekonomi.3 Dari uraian diatas kelompok kita dapat menyimpulkan bahwa ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh suatu Negara untuk menempatkan atau mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik secara individu maupun organisasi. Akan tetapi, kita harus menspesifikasikan tentang system perekonomian Indonesia. Suatu aturan dan tatacara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat(konsumen, produsen dan pemerintah) dalam menjalankan kegiatan ekonomi agar mencapai suatu tujuan tertentu. Dan setiap Negara memiliki system perekonomian yang berbeda. Hal itu terjadi karena setiap Negara memiliki suatu ideology yang berupa budaya dan pandangan politik1 Tulus TH. Tambunan, Perekonomian Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 29.2 Ibid., 30.3 Ibid., 30. 2
  5. 5. yang berbeda di setiap Negara. Maka dapat dikatakan system ekonomi Indonesia memiliki perbedaan dengan system ekonomi yang di anut oleh Negara lain. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa system ekonomi Indonesia adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengikat prilaku masyarakat (konsumen, produsen, pemerintah) dalam menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan ideology bangsa Indonesia.2.2 Macam-macam Sistem Ekonomi Indonesia 1. Sistem perekonomian demokrasi Indonesia memiliki landasan ideology yaitu pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945 oleh sebab itu segala kegiatan masyarakat dan Negara harus berdasarkan pancasila dan UUD1945, maka system perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan pancasila dan UUD1945. Hal itu dikarenakan agar system perekonomian Indonesia dapat mewujudkan demokrasi ekonomi dan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi. Dengan demikian system ekonomi demokrasi Indonesia dapat di definisikan sebagai suatu system perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah pancasila dan UUD1945 yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintahan Indonesia. 2. System perekonomian kerakyatan System ekonomi kerakyatan berlaku sejak 1998 kemudian pemerintah bertekat melaksanakan system ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan MPR RI No.IV/MPR/1999, tentang GBHN yang menyatakan bahwa system perekonomian Indonesia adalah system ekonomi kerakyatan. 3
  6. 6. 2.3 Ciri-ciri Sistem Ekonomi Indonesia A. Sistem Ekonomi Demokrasi • Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas-asas kekeluargaan. • Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh Negara. • Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai negaranya dan di pergunakan untuk kemakmuran rakyat. • Sumber-sumber kekayaan dan keuangan Negara digunakan untuk pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula. • Warga Negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. • Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. • Potensi, inisiatif, dan kreasi setiap warga Negara di kembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. • Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. B. Sistem Ekonomi Kerakyatan • Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat. • Memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan social dan kualitas hidup. • Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. • Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. 4
  7. 7. • Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.42.4 Pelaku Utama dalam Sistem Perekonomian Indonesia Sistem perekomian Indonesia meliputi sistem ekonomi demokrasi dan sistem ekonomi kerakyatan. Namun, Indonesia lebih menganut terhadap sistem ekonomi kerakyatan. Dimana sistem kerakyatan ini bersendikan atas UUD 1945 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Ayat pertama adalah koperasi, dan bentuk usaha yang sesuai dengan ayat 2 serta ayat ke 3 memuat tentang perusahaan.5 Adapun penjelasan mengenai pasal 33 UUD 1945 yakni hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan seseorang. Dengan maksud bahwa perusahaan swasta juga mempunyai andil di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia yaitu Perusahaan Negara (Pemerintah), Perusahaan Swasta dan koperasi. 1. Pemerintah ( BUMN) a. Pemerintah sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi • Kegiatan produksi Pemerintah menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. • Kegiatan konsumsi Pemerintah akan membutuhkan bahan-bahan dasar yang digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas yang di butuhkan oleh masyarakat. • Kegiatan distribusi Pemerintah menyalurkan barang-barang yang telah di produksi oleh perusahaan-perusahaan Negara kepada masyarakat.4 www.cafe_ekonomi.co.id5 Undang-undang Dasar 1945, (Surabaya: Mydha, 1967), 16. 5
  8. 8. b. Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi akan tetapi pemerintah juga berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya pembangunan nasional. Pemerintah memiliki kebijakan-kebijakan dalam menempuh peranannya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah: • Pemerintah mengeluarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. • Pemerintah mengeluarkan UU No. 07 Tahun 1992 mengatur tentang Usaha Perbankan • Pemerintah mengubah bentuk perusahaan Negara agar tidak menderita kerugian, seperti Perun Pos Giro di ubah menjadi PT Pos Indonesia, Perjan Pegadaian di ubah menjadi Perum pegadaian.2. Swasta (BUMS) BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Badan ini merupakan Badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan Badan ini adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Badan ini didirikan dalam rangka untuk mengelola sumber daya alam Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945. Dalam hal ini pemerintah juga memiliki kebijaksanaan-kebijaksanaan terhadap Badan Usaha Milik Swasta. Antara lain: • Menumbuhkan daya kreasi dan partisipasi masyarakat dalam usaha mencapai kemakmuran sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. • Terbatasnya modal yang di miliki pemerintah untuk menggali dan mengolah sumberdaya Indonesia sehingga memerlukan kegairahan usaha swasta. 6
  9. 9. • Memberi kesempatan agar perusahaan-perusahaan swasta dapat memperluas kesempatan kerja. • Mencukupi kebutuhan akan tenaga ahli dalam menggali dan mengolah sumber daya alam. 3. Koperasi Dalam UU No. 25 tahun 1992, menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selain itu, koperasi juga di pandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian Indonesia. Berdasarkan UU di atas menunjukkan bahwa koperasi di Indonesia tidak semata-mata di pandang sebagai bentuk perusahaan yang mempunyai asas dan prinsip yang khas, namun koperasi juga di pandang sebagai alat untuk membangun system perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki beberapa landasan ekonomi. Antara lain: • Landasan Idiil : pancasila. • Landasan structural: UUD 1945 • Landasan Operasional : UU No. 25 tahun 1992 dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga • Landasan Mental : kesadaran pribadi dan kesetiakawanan. Tujuan dari didirikannya koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada tatanan perekonomian khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan atas pancasila dan UUD 1945.2.5 Tujuan Sistem Ekonomi secara Global • Mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. • Mencapai kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang luas. 7
  10. 10. • Mengurangi jumlah pengangguran. • Pemerataan pendapatan diantara berbagai golongan dan lapisan masyarakat. BAB III PENUTUP3.1 Kesimpulan A. System perekonomian adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengikat prilaku masyarakat(konsumen produsen pemerintah) dalam menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan ideology bangsa Indonesia. B. Macam-macam system ekonomi Indonesia ada dua. Yaitu Sistem Ekonomi Demikrasi dan Sistem Ekonomi Kerakyatan. C. Indonesia memiliki dua system ekonomi yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama. Yakni memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Secara jelasnya antara lain: Sistem Ekonomi Demokrasi : • Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas-asas kekeluargaan. • Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh Negara. • Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai negaranya dan di pergunakan untuk kemakmuran rakyat. • Sumber-sumber kekayaan dan keuangan Negara digunakan untuk pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula. • Warga Negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. • Hak milik perorangan di akui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. 8
  11. 11. • Potensi, inisiatif, dan kreasi setiap warga Negara di kembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. • Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Sistem Ekonomi Kerakyatan: • Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat. • Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan social dan kualitas hidup. • Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. • Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. • Adanya pelindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. D. Pelaku Utama Sistem Perekonomian meliputi: Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 menjelaskan tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia yaitu Perusahaan Negara (Pemerintah), Perusahaan Swasta dan koperasi. E. Tujuan Sistem Ekonomi secara Global meliputi: o Mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. o Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. o Mencapai kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang luas. o Mengurangi jumlah pengangguran. o Pemerataan pendapatan diantara berbagai golongan dan lapisan masyarakat.3.2 Saran Kita sebagai warga Negara Indonesia haruslah mengerti tentang seluk beluk system perekonomian kita yakni Sistem Perekonomian Indonesia. Karena hal tersebut sangatlah penting untuk mengaturur perekonomian kita. 9
  12. 12. Apabila kita lalai dalam mengatur tatanan ekonomi kita baik secara global maupun spesifikasi maka kita akan merasa kebingungan. Hanya yang siap dan bertahanlah yang akan meyongsong kehidupan baru dengan mudah. DAFTAR PUSTAKABasri, Faisal. Perekonomian Indonesia menjelang Abad XXI. Erlangga. Jakarta: 1995Dumairy. Perekonomian Indonesia. Erlangga. Jakarta: 1996Reksohadiprodjo,sukanto.Ekonomika Publik.BPFE Yogyakarta.Yogyakarta:2001Tambunan, Tulus TH. Perekonomian Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta: 2003Undang-undang Dasar 1945 yang Diamandemenkan. Mydha. Surabayahttp//www.cafe_ekonomi.co.id 10

×