ISLAM DAN DEMOKRASI DALAM PRAKTIK POLITIK                           INDONESIAMakalah ini diajukan untuk memenuhi ujian ten...
KATA PENGANTAR       Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahanrahmat dan hidayahnya sehingga sa...
DAFTAR ISIKATA PENGANTAR .....................................................................................            ...
BAB I                             PENDAHULUANA. Latar Belakang       Pada dasarnya negara Indonesia adalah negara yang men...
BAB II                              PEMBAHASANA. Pengertian Islam dan DemokrasiB. Persamaan Islam dan Demokrasi        Dr....
Islam, umat tidak terikat batas wilayah atau batasan lainnya. Ikatan yang hakiki didalam Islam adalah ikatan akidah, pemik...
individu yang menjadikan muslimah memakai pakaian pendek, minim dan atauseperti pria adalah haram dan Ikhwan tidak akan to...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

perbedaan islam dan demokrasi

5,646 views
5,401 views

Published on

Diferensiasi General Antara Islam Dan Demokrasi

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,646
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
79
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

perbedaan islam dan demokrasi

  1. 1. ISLAM DAN DEMOKRASI DALAM PRAKTIK POLITIK INDONESIAMakalah ini diajukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah: “ Civic Education ” Oleh: Achmad Zain Nuruddin C04210110 Dosen Pembimbing: Drs. Ahmad Yasin, M.Ag NIP 196707271996031002 FAKULTAS SYARI’AH PRODI EKONOMI SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 2010/2011 i
  2. 2. KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahanrahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah CivicEducation ini dengan baik sebagai tugas ujian tengah semester. Makalah Civic Education ini membahas tentang Islam dan demokrasidalam praktik politik Indonesia yang pembahasan secara lengkap diuraikan dandijelaskan dalam makalah ini. Saya sebagai pemakalah sangat berterimakasih kepada Bapak AhmadYasin selaku dosen pembimbing Civic Education. Makalah Civic Education ini sangatlah jauh dari kesempurnaan dalampengerjaannya. Untuk itu dimohon saran dan kritik yang membangun untuk lebihmenyempurnakan makalah ini. Surabaya, 28 November 2010 PENYUSUN ii
  3. 3. DAFTAR ISIKATA PENGANTAR ..................................................................................... iDAFTAR ISI ................................................................................................... iiBAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang .......................................................................................... 1B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 1BAB II PEMBAHASANA. Pengertian Islam dan Demokrasi ............................................................... 2B. Persamaan Islam dan Demokrasi ............................................................... 3C. Perbedaan Islam ......................................................................................... 5D. Syarat Mujtahid .......................................................................................... 6E. Tingkatan Para Mujtahid ............................................................................ 7F. Cara Berijtihad ............................................................................................ 8BAB III PENUTUPA. Kesimpulan ............................................................................................... 11B. Saran .......................................................................................................... 12DAFTAR PUSTAKA iii
  4. 4. BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Pada dasarnya negara Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi, dan juga mayoritas rakyat nya menganut agama Islam. Dimulai dari dasar negara Indonesia inilah terjadi beberapa konflik, salahsatu nya adalah dalam praktek politik di negara Indonesia. Apakah Islam dan Demokrasi benar-benar telah dipraktekkan dalam politik Indonesia? Atau kah hanya suatu topeng untuk menutupi kelemahan- kelemahan politik negara Indonesia, yang demokrasi dan mayoritas rakyatnya memeluk agama islam?B. Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas, maka kita dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah. Sebagai berikut :1. Dasar ijtihad2. Ruang lingkup ijtihad3. Syarat mujtahid4. Tingkatan para mujtahid5. Cara berijtihad 1
  5. 5. BAB II PEMBAHASANA. Pengertian Islam dan DemokrasiB. Persamaan Islam dan Demokrasi Dr. Dhiyauddin ar Rais mengatakan, Ada beberapa persamaan yangmempertemukan Islam dan demokrasi. Namun, perbedaannya lebih banyak.Persamaannya menyangkut pemikiran sistem politik tentang hubungan antaraumat dan penguasa serta tanggung jawab pemerintahan. Akhirnya, ar Rais sampaipada kesimpulan bahwa antara Islam dan demokrasi tidak hanya memilikipersamaan di bidang politik. Lebih dari itu, unsur-unsur yang terkandung dalamdemokrasi dan keistimewaannya pun sudah terkandung di dalam Islam. Dalammenerangkan hal itu, dia mengatakan, Jika yang dimaksud dengan demokrasiseperti definisi Abraham Lincoln: dari rakyat dan untuk rakyat pengertian itu punada di dalam sistem negara Islam dengan pengecualian bahwa rakyat harusmemahami Islam secara komprehensif. Jika maksud demokrasi adalah adanyadasar-dasar politik atau sosial tertentu (misalnya, asas persamaan di hadapanundang-undang, kebebasan berpikir dan berkeyakinan, realisasi keadilan sosial,atau memberikan jaminan hak-hak tertentu, seperti hak hidup dan bebas mendapatpekerjaan). Semua hak tersebut dijamin dalam Islam Jika demokrasi diartikan sebagai sistem yang diikuti asas pemisahankekuasaan, itu pun sudah ada di dalam Islam. Kekuasaan legislatif sebagai sistemterpenting dalam sistem demokrasi diberikan penuh kepada rakyat sebagai satukesatuan dan terpisah dari kekuasaan Imam atau Presiden. Pembuatan Undang-Undang atau hukum didasarkan pada alQuran dan Hadist, ijma, atau ijtihad.Dengan demikian, pembuatan UU terpisah dari Imam, bahkan kedudukannyalebih tinggi dari Imam. Adapun Imam harus menaatinya dan terikat UU. Padahakikatnya, Imamah (kepemimpinan) ada di kekuasaan eksekutif yang memilikikewenangan independen karena pengambilan keputusan tidak boleh didasarkanpada pendapat atau keputusan penguasa atau presiden, jelainkan berdasarka padahukum-hukum syariat atau perintah Allah Swt.C. Perbedaan Islam dan Demokrasi Menurut Dhiyauddin ar Rais, ada tiga hal yang membedakan Islam dandemokrasi. Pertama, dalam demokrasi yang sudah populer di Barat, definisibangsa atau umat dibatasi batas wilayah, iklim, darah, suku-bangsa, bahasa danadat-adat yang mengkristal. Dengan kata lain, demokrasi selalu diiringi pemikirannasionalisme atau rasialisme yang digiring tendensi fanatisme. Adapun menurut 2
  6. 6. Islam, umat tidak terikat batas wilayah atau batasan lainnya. Ikatan yang hakiki didalam Islam adalah ikatan akidah, pemikiran dan perasaan. Siapa pun yangmengikuti Islam, ia masuk salah satu negara Islam terlepas dari jenis, warna kulit,negara, bahasa atau batasan lain. Dengan demikian, pandangan Islam sangatmanusiawi dan bersifat internasional. Kedua, tujuan-tujuan demokrasi modernBarat atau demokrasi yang ada pada tiap masa adalah tujuan-tujuan yang bersifatduniawi dan material. Jadi, demokrasi ditujukan hanya untuk kesejahteraan umat(rakyat) atau bangsa dengan upaya pemenuhan kebutuhan dunia yang ditempuhmelalui pembangunan, peningkatan kekayaan atau gaji. Adapun demokrasi Islamselain mencakup pemenuhan kebutuhan duniawi (materi) mempunyai tujuanspiritual yang lebih utama dan fundamental. Ketiga, kedaulatan umat (rakyat)menurut demokrasi Barat adalah sebuah kemutlakan. Jadi, rakyat adalahpemegang kekuasaan tertinggi tanpa peduli kebodohan, kezaliman ataukemaksiatannya. Namun dalam Islam, kedaulatan rakyat tidak mutlak, melainkanterikat dengan ketentuan-ketentuan syariat sehingga rakyat tidak dapat bertindakmelebihi batasan-batasan syariat, alQuran dan asSunnah tanpa mendapat sanksi. Menurut Islam, kekuasaan tertinggi bukan di tangan penguasa karenaIslam tidak sama dengan paham otokrasi. Kekuasaan bukan pula di tangan tokoh-tokoh agamanya karena Islam tidak sama dengan teokrasi. Begitupun bukan ditangan UU karena Islam tidak sama dengan nomokrasi atau di tangan umat karenaIslam bukan demokrasi dalam pengertian yang sempit. Jawabannya, kekuasaantertinggi dalam Islam sangat nyata sebagai perpaduan dua hal, yaitu umat danundang-undang atau syariat Islam. Jadi, syariat pemegang kekuasaan penuh dalamnegara Islam. Dr. Dhiyauddin ar Rasi menambahkan, jika harus memakai istilahdemokrasi tanpa mengabaikan perbedaan substansialnya sistem itu dapat disebutsebagai demokrasi yang manusiawi, menyeluruh (internasional), religius, etis,spiritual, sekaligus material. Boleh pula disebut sebagai demokrasi Islam ataumenurut al Maududy demokrasi teokrasi. Demokrasi seperti itulah yang dipahami aktivis Islam termasuk IkhwanulMuslimun saat terjun di dalam kehidupan politik dan bernegara di negarademokrasi. Ustadz Mamun al Hudhaibi hafizhahullah pernah ditanya pandanganIkhwan tentang demokrasi dan kebebasan individu. Katanya, Jika demokrasiberarti rakyat memilih orang yang akan memimpin mereka, Ikhwan menerimademokrasi. Namun, jika demokrasi berarti rakyat dapat mengubah hukum-hukumAllah Swt dan mengikuti kehendak mereka, Ikhwan menolak demokrasi. Ikhwanhanya mau terlibat dalam sistem yang memungkinkan syariat Islam diberlakukandan kemungkaran dihapuskan. Menolong, meskipun sedikit, masih lebih baikdaripada tidak menolong. Mengenai kebebasan individu, Ikhwan menerimakebebasan individu dalam batas-batas yang dibolehkan Islam. Namun, kebebasan 3
  7. 7. individu yang menjadikan muslimah memakai pakaian pendek, minim dan atauseperti pria adalah haram dan Ikhwan tidak akan toleran dengan hal itu. 4

×